SABTU, 17 DESEMBER 2011 3POLKAM

Bukti Miranda Terlibat belum KuatKOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) baru memiliki petunjuk keterlibatan mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda S Goeltom dalam kasus cek pelawat terhadap sejumlah politikus. Hanya saja, KPK belum memiliki petunjuk dan bukti yang sempurna.

“Belum sempurna. Petunjuk ada, itulah yang jadi alasan KPK untuk meminta pencegahan dan meminta keterangan dia beberapa kali. Namun masih perlu kami dalami,” ujar Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di Jakarta, kemarin.

Dalam kasus dugaan suap saat pemilihan Deputi Gubernur Senior BI terhadap anggota DPR

periode 1999-2004, KPK terakhir menahan Nunun Nurbaeti yang sempat buron selama 22 bulan.

Ditjen Imigrasi juga telah me-nyetujui permintaan KPK untuk kembali mengeluarkan surat ce-gah yang berlaku hingga 12 Juni 2012. Miranda sempat masuk daftar cegah pada 25 Oktober 2010 selama setahun.

Busyro menambahkan, KPK masih akan memperkuat pe-tunjuk dengan memeriksa ter-sangka Nunun yang saat ini masih sakit. “Kalau dalam pe-meriksaan lebih lanjut setelah beliau sembuh ada penguatan ke Ibu Miranda, kami akan melakukan lebih lanjut kepada siapa pun juga,” ujarnya.

Busyro mengakui KPK belum bisa menyimpulkan penyan-dang dana untuk menyuap sejumlah anggota dewan pada 2004. “Masih kami telusuri. Bisa Miranda, bisa pihak lain atau sekaligus,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, KPK se-cara resmi memutuskan untuk melakukan pembantaran terha-dap Nunun. Sebab, imbuhnya, pemulihan kesehatan Nunun cukup penting untuk proses pemeriksaan selanjutnya.

“Mudah-mudahan tim dokter siapkan yang bersangkutan le-bih sembuh biar ada ketenangan lahiriah dan batiniah untuk proses. Jadi, kami mengutama-kan kesehatan,” kata Busyro.

Pembantaran merupakan keputusan untuk melakukan perawatan kepada tersangka. Masa perawatan tidak dihitung sebagai masa tahanan. Setelah tersangka sembuh, proses hu-kum akan dilanjutkan.

Hingga hari kelima perawatan Nunun di RS Polri, kesehatan is-tri mantan Wakil Kapolri Adang Daradjatun itu masih fluktu-atif. “Kondisinya masih dalam pemantauan tim dokter dan kami tetap berkoordinasi dengan dokter dari KPK. Tiap hari harus ada yang kita lakukan memang, terutama yang kita pantau ialah kondisinya yang fl uktuatif,” kata Kepala RS Polri Brigjen Budi Siswanto. (Mad/*/P-1)

Tiga Anggota DPRDikenai Sanksi

NURULIA JUWITA SARI

BADAN Kehormatan (BK) DPR memberi sanksi yang berbeda terhadap tiga anggota

dewan. Dua orang diberhenti-kan sementara, sedangkan satu orang dikenai sanksi teguran tertulis.

Dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, kemarin, Wakil Ketua DPR dari F-PDIP Pramono Anung membacakan pemberian sanksi tersebut.

“Laporan dari pimpinan BK terkait penghentian sementara dua anggota DPR oleh BK, apa-kah dapat disetujui?” tanya Pramono yang disambut suara se tuju anggota dewan.

Akan tetapi, Pramono ti-dak menyebut tiga nama yang terkena sanksi tersebut. Yang pasti, dua orang yang terkena pemberhentian sementara ka-rena terkait tindak pidana du-gaan suap cek pelawat.

Adapun teguran tertulis di-berikan kepada anggota DPR terkait kasus sempat hilang-nya ayat tembakau dari Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menurut petinggi BK DPR yang tidak mau disebut nama-nya, ketiga orang yang dikenai sanksi itu berasal dari F-PDIP.

Ketua BK DPR M Prakosa juga enggan menyebut nama

Pimpinan DPR enggan menyebut nama rekan kerja mereka di Senayan yang bermasalah.

koleganya dari F-PDIP yang dikenai sanksi. Untuk teguran tertulis, lanjutnya, diberikan kepada anggota dewan yang dianggap telah melanggar kode etik.

Dia menjelaskan, sesuai UU 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, anggota dewan yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara. Ketika kasus sudah berkekuatan hukum tetap, lanjutnya, ang-gota itu harus dipecat.

Saat menyampaikan laporan akhir tahun, Prakosa menjelas-kan, BK sepanjang 2011 telah menerima 68 pengaduan soal dugaan pelanggaran kode etik.

Namun, 23 pengaduan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi persyaratan admi-nistrasi dan bukan pelanggaran kode etik.

Prakosa mengatakan kepu-tusan yang dicetuskan BK ti dak-lah mudah bagi anggota DPR yang duduk di BK. “BK berusaha untuk menanggalkan kepen-tingan pribadi maupun partai dalam menilai perbuat an me-langgar kode etik,” tuturnya.

BK, lanjut dia, juga mulai memajang daftar absensi ang-gota dewan di depan ruang ra pat paripurna. Hanya saja,

dia mengaku kesulitan untuk mengidentifikasi anggota de-wan yang menitip absen.

“Kami sulit mengukurnya, bagaimana tahu yang menitip absen. Makanya nanti kami siapkan absensi dengan fi nger print supaya lebih valid,” tu-kasnya.

ProlegnasDalam pidato penutupan

masa sidang II DPR tahun si-dang 2011-2012, Ketua DPR Marzuki Alie memaparkan se-jumlah capaian anggota dewan sejak 14 November. Salah satu hasil yang dicapai ialah terpi-lihnya empat pemimpin KPK yang baru.

Selain itu, lanjut Marzuki, DPR selama masa sidang II ta-hun sidang 2011-2012 menyele-saikan tiga RUU yaitu RUU ten-tang Pengesahan Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty (CTBT) (Traktat Pelarangan Menyelu-ruh Uji Coba Nuklir) dan RUU tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan.

Akan tetapi, sambung Marzu-ki, RUU Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pela-yaran tidak berlanjut menjadi RUU karena belum ada kese-pakatan antara pemerintah dan Komisi V DPR.

Mengenai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2012, DPR menyepakati untuk menarget-kan penuntasan 64 RUU. Jumlah itu didapat setelah membatalkan dua RUU masuk prolegnas, yakni revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan revisi UU 18 Tahun 2003 tentang Advokat. (*/P-1)

nurulia@mediaindonesia.com

MASIH TERLIHAT KOSONG: Anggota DPR RI mengikuti jalannya sidang dengan latar belakang kursi kosong. Sidang paripurna itu memutuskan untuk memperpanjang usia Timwas Century, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

MI/M IRFAN

SEMBARI sesekali menyelipkan rokok di bibir, tiga orang

berbicara dengan suara pelan di salah satu tempat duduk di Starbucks di sebuah mal di Jakarta.

Tidak terlalu jelas terdengar suara pembicaraan yang terjadi pada Rabu, 14 Desember, siang itu meskipun Media Indonesia menempati tempat duduk di sebelah mereka.

Adalah Andi Rachmat, politikus Partai Demokrat, yang sedang bertemu dengan dua orang pengusaha asal Sulawesi Tengah di tempat itu. Para pengusaha itu mengaku sebagai perwakilan

dari pengusaha asal Sulawesi Tengah.

Mereka hendak menagih uang yang pernah diminta oleh anggota Komisi XI DPR tersebut. Nilainya Rp2,7 miliar untuk proyek percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi (PPIDT). Proyek itu terkait dengan pembangunan fasilitas kesehatan RSUD Undata, Palu, Sulawesi Tengah.

Para pengusaha itu memaparkan proyek PPIDT untuk wilayah Sulawesi Tengah mendapatkan jatah Rp40 miliar. Untuk meloloskan proyek tersebut, pihak pengusaha

harus membayarkan 6%-7% dari total dana yang bakal dikucurkan.

Menurut sang pengusaha, Andi pernah meminta dana Rp2,7 miliar yang dibayarkan beberapa tahap. Dari total dana yang diminta, lanjut pengusaha itu, telah mengucurkan Rp1,7 miliar untuk tahap pertama.

Namun, pembangunan RSUD Undata tetap tidak masuk APBN. Lantaran proyek tidak terealisasi, mereka meminta uang dikembalikan. Hanya saja, sejauh ini Andi mengaku baru mengembalikan Rp500 juta.

Lalu, Andi kembali menjanjikan proyek lain, yaitu

pembangunan jalan dan irigasi senilai Rp45 miliar. Namun, para pengusaha dimintai menyediakan Rp1 miliar.

“Kami bayarkan lagi Rp1 miliar, namun gagal lagi. Dan Andi malah mengajukan proyek lagi. Kami sudah tidak percaya lagi. Sekarang kami hanya ingin uang kembali,” tegasnya.

Saat dimintai konfi rmasi pada Kamis, 15 Desember, Andi mengirim pesan singkat SMS, “Maaf, saya sedang sarasehan partai. Tidak ada keterkaitan saya dengan Wa Ode. Terima kasih,” ujarnya.

Pada hari itu, Partai

Demokrat sedang menggelar sarasehan Satu Dasawarsa Partai Demokrat.

Lalu, saat ditanya mengenai pertemuan di Starbucks, anggota DPR dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara itu mengirim sangkalan melalui SMS. “Tidak ada juga semua itu.”

Akan tetapi, saat ditemui di sela-sela sarasehan, Andi mengakui pertemuan itu. “Ya, ada pertemuan itu, tetapi itu kesalahpahaman. Saya banyak urusan, urusan temanlah.”

Menurut dia, ada teman yang melakukan penyelewengan. Namun, dirinya tidak mau menyebutkan nama yang

melakukan penyelewengan. “Adalah teman yang melakukan itu, tetapi menyebut nama saya. Itu hanya salah pengertian karena setelah konfi rmasi, itu tidak benar. Sudahlah, saya bisa keberatan jika seperti ini,” ujarnya.

Mengenai dana Rp2,7 miliar yang disebutkan pengusaha tersebut, Andi kembali membantah. “Tidak ada dana sepeser pun yang masuk ke saya, saya tidak terima apa-apa. Entahlah mungkin ini skenario Anda-Anda saja. Jangan memaksa saya mengakui apa yang tidak saya lakukan,” ujarnya. (Hafi zd Mukti/P-1)

MENOLAKDIFOTO:

Andi Rachman menolak untuk difoto di sela-

sela sarasehan Satu Dasawarsa Partai Demokrat

2011 di Hall C PRJ, Kemayoran,

Jakarta, Kamis (15/12) malam.

Andi Rachmat Akhirnya Akui Ada Pertemuan

MI/IMMANUEL ANTONIUS

BK berusaha untuk menanggalkan

kepentingan pribadi maupun partai dalam menilai perbuat an melanggar kode etik.”M PrakosaKetua BK DPR