Scanned by TapScanner

Scanned by TapScanner

Judul Penelitian : Kebijakan Pemerintahan Daerah dalam Pengadaan

Infrastruktur Pasar Modern di Kota Bengkulu

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Secara Umum. Pemenuhan pelayanan publik ada 3 (tiga) Pertama, bidang

administrasi, memuat persediaan dokumen- dokumen administrasi sebagai

warga negara seperti Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat

Keterangan Catatan Kriminal (SKCK), surat keterangan hak kepemilikan atas

tanah (sertifikat), dan bentuk dokumen hukum lain yang penting bagi warga

negara Kedua, Layanan dalam kebutuhan dasar seperti pendidikan,

kesehatan, transportasi, komunikasi, keamanan, keamanan, perumahan, dan

sebagainya, Ketiga, penyediaan layanan publik dalam bentuk penyediaan

infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan dasar, seperti: jalan raya,

pelabuhan , penyediaan fasilitas umum baik pasar maupun tempat hiburan

atau sarana olah raga, fasilitas perumahan, fasilitas kesehatan, sarana

transportasi dan infrastruktur lain yang dibutuhkan masyarakat. ' Secara idiil

adalah layanan publik yang menjadi hak setiap warga negara yang harus

mendapat pemenuhan oleh pemerintah atau negara. Hak warga negara

semestinya menjadi pemerintah atau negara yang memiliki konstitusi di atur

dan sepenuhnya harus disetujui. Selaras juga dengan Undang-Undang Nomor

25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menjelaskan tentang pengadaan

infrastruktur pelayanan publik menjadi kewajiban

1

'Penelitian ini mengkaji tentang infrastruktur publik, yaitu tentang sarana dan prasarana yang

disetujui berdasar ketentuan-ketentuan terkait sektor swasta dalam partisipasi yang ikut

menyediakan layanan publik. Sektor ini sering dikerjasamakan oleh pemerintah dengan swasta,

mengingat kemampuan dan negara yang sulit didukung dengan sumber daya dan sumberdaya.

negara. Namun demikian faktanya bahwa kemampuan antar negara dengan sistem

pemerintahan yang juga dianutnya, memberi latar belakang yang berbeda dalam

menyediakan pemenuhan layanan publiknya, Negara sosialis akan berbeda dengan

negara kapitalis maupun liberalis. Begitu juga tatapamong pemerintahnya

(governance) dan produk birokrasi antar pemerintah memberi warna tersendiri.

Bagi negara yang kemampuan ekonomi dan latar belakang geografisnya dianggap

masih belum dapat memenuhi semua penyediaan layanan publik, maka perlu

menjalin hubungan kemitraan dengan pihak lain atau swasta. Kemitraan ini

dilakukan dengan saling menguntungkan dan diupayakan kesinambungannya,

terutama dalam penyediaan infrastruktur publik. Oleh karena itu latar belakang

negara dan pemerintahan dapat mendeteksi tentang kemampuan negara dalam

memenuhi penyediaan layanan publiknya. Negara sebagai penanggungjawab

kesejahteraan rakyatnya memiliki konsekswensi moral untuk melakukan suatu

tindakan agar masyarakatnya tenang, damai, aman, nyaman, schat, kenyang,

tenteram dan hidup saling berkerukunan. Maknanya bahwa semua kebutuhan

pribadi dapat diperoleh dengan mudah, dan tersedia sesuai dengan pilihannya.

Semua infrastruktur yang mendukung terpenuhinya kebutuhan- kebutuhan

tersebut dipenuhi oleh Negara sebagai penyedia penyedia layanan publik. Untuk

mengetahui lebih lanjut tentang fungsi negara dalam memenuhi kebutuhan

warganegaranya, maka perlu penjabaran lebih lanjut tentang Negara dalam

konteks kekuasaan yang pada akhirnya memiliki tujuan untuk mengatur

warganegaranya dengan perangkat birokrasi dan kewenanganya. Kondisi budaya

2

masyarakat juga mempengaruhi pola pengambilan keputusan yang dilakukan oleh

pemerintah. Perubahan-perubahan dalam masyarakat, mempengaruhi cara

pandang pemikiran di seputar negara atau teori-teori mengenai negara, apakah

sebagai sebuah entitas politik maupun kekuasaan. Meskipun demikian, diantara

berbagai pendapat dan teori mengenai negara dari para ahli, tetap ada satu benang

merah yang bisa ditarik sebagai unsur pokok dari sebuah negara. Secara sederhana

adanya variabilitas yang bersifat integratif atau satu-kesatuan utuh, bahwa unsur-

unsur negara yang paling pokok ialah menyangkut dimensi geografis-teritorial,

bahwa negara harus meliputi sebuah wilayah, kemudian dimensi politik-

kekuasaan, yakni adanya pemerintahan, serta dimensi demografis, penduduk atau

warga negara.2 Negara merupakan integrasi kekuasaan politik, organisasi pokok

kekuatan politik, agency (alat) masyarakat yang memegang kekuasaan mengatur

hubungan antarmanusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala kekuasaan di

dalamnya. Dengan demikian negara mengintegrasikan dan membimbing berbagai

kegiatan sosial penduduknya ke arah tujuan bersama.3 Negara adalah organisasi

kekuasaan yang bertujuan mengatur masyarakat dengan kekuasaannya itu. Negara

dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi yang mengatur dan menyelenggarakan tata

pergaulan hidup warga masyarakat. Negara adalah organisasi kekuasaan terdiri

atas jabatan-jabatan. Negara merupakan kenyataan sejarah, maka bentuk dan

sifatnyapun ditentukan oleh sejarah.4

2Istilah negara mulai dikenal pada masa Renaissance di Eropa dalam abad XV melalui Niccolo Machiavelli yang mengenalkan istilah Lo Stato dalam bukunya Principe.3Prof. Mr. L.J. van Apeldoom dalam bukunya Inieiding tot de studie van het Nederlandse Recht (Pengantar limu Hukum Belanda) 4Pendapat J.HA. Logemann yang mengatakan bahwa Negara adalah organisasikekuasaan

3

Dalam tataran kota di wilayah Indonesia, maka kebijakan

pengadaan infrastuktur layanan public menjadi tanggung jawab pemerintah

daerah dalam rangka pengejawantahan dari otonomi daerah dalam

mengembangkan dan memajukan ekonomi masyarakatnya. Namun demikian

banyak sekali keterbatasan yang dimiliki pemerintah daerah dalam pengadaan

infrasturuktur layamam public, sehingga perlu mencari solusi pendanaan dan

payung hukum dalam mewujudkan kebijakan tersebut. Beberapa landasan yang

digunakan sebagai payung hukum maupun pertimbangan kebijakan pengadaan

inftasturuktur layanan public adalah sebagai berikut : Pertama, berdasarkan

peraturan pemerintah no 49 tahun 20115 tentang Investasi pemrintah sebagai

berikut : yang dimaksud dengan investasi pemerintah adalah penempatan

sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian

surat berharga dan Investasi Langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi,

social, dan/atau manfaat lainnya. Kedua, berdasarkan tulisan Akuyen (2011),

belanja pemerintah pusat dapat secara umum diklarifikasi berdasarkan jenis,

fungsi, dan organisasi. Jenis-jenis belanja meliputi belanja pegawai, belanja

barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan

social, dan belanja lain-lain. Sejalan dengan peningkatan pelayanan public, semua

jenis belanja mengalami peningkatan selama kurun 2005-2011. Pengecualian

terjadi pada subsidi, baik untuk subsidi energy maupun non energy, dan belanja

laian-lain. Ketiga,Pemerintah bisa mempertimbangkan dilakukan kemitraan

dengan

5Revisi dari peraturan pemerintah Nomor 1 tahun 2008 tentang Investasi

Pemerintah, pasal 1 ayat 1.

4

swasta bila suatu atau lebih syarat di penuhi: Pelayanan atau proyek kegiatan tidak

bisa dilakukan sendiri karena keterbatasan financial atau pengalaman pemeritah

mitra swasta bisa memberikan manfaat peningkatan kualitas atau level pelayanan

yang lebih baik dari pada di lakukakan sendiri oleh pemerintahan.mitra swasta

memungkinkan pelayanan atau proyek kegiatan bisa diaksanakan lebih cepat dari

pada di lakukan sendiri oleh pemerintah. Ada dukungan pengguna layanan untuk

di libatkannya swata dalam kegiatan tersebut. Dan ada peluang kompetisidiantara

mira swasta yang prospektif. keempat, sesuai kajian dari pusat pendidikan dan

pelatihan Aparatur III Lembaga Administarasi Negara Samarinda pada tahun 2008

tentang kejasama pemerintahan daerah dengan swasta dan atau masyarakat dalam

proses penyelenggaraan pelayanan puplik. Kemitraan antara pemerintah dan

swasta dimasksudkan untuk melakukan desain, perencanaan, pembiayaan,

pengunaan dan/ atau pengelolaan proyek pda ranah pelayanan puplik. Ke lima,

Keputusan menteri pendayagunaan apratur Negara nomor:63/KEP/M.PAN/7/2003

tentang pedoman Umun penyelenggraan pelayanan puplik mengelompokkan

pelayanan umum menjadi 3 kelompok yaitu; 1, Kelompok pelayanan

Administratif, 2. Kelompok Pelayanan barang, 3. Kelompok pelayanan jasa.

Ketiga kelompok pelayanan tersebut dapat dimitrakan dengan pihak swasta. Ke

enam. Adanya system kemitraan Build Own Operate (BOO), yaitu swasta

membangun, memiliki dan mengoperasionalkan fasilitas yang dikontrakkan.

Build Own Operatur Transfer (BOOT), yaitu swasta membangun, memiliki dan

mengoprasionalkan dan menyerahkan kepada pemerintah di akhir kontrak. BOT

Build Operate Transfer, yaitu swasta membangun,mengoperasionalkan dan

menyerahkan kepada pemerintah di akhir kontrak. Build Transfer Operate (BTO),

yaitu swasta membangun, menyerahkan kepada pemerintahan di awal kontrak dan

mengoprasionalkan. Design Build (BD), yaitu swasta mendisain dan membangun

sebagai alternatif model procurement. Dan Design Build Finance Operate

(DBFO), yaitu swasta mendesain, membangun, membiayayi, dan

mengoperasionalkan.

Atas dasar pemikiran di atas, salah satu langkah terobosan dalam

memecehkan masalah keterbatasan kapasitas sumber daya dan mendukung

peningkatan kinerja pelayanan puplik dengan melalui kemitraan antar organisasi. 6

5

Sebagai konsekwensinya organisasi sebagai penyedialayanan puplik di tuntut

memiliki kemampuan organisasi (organizational capability) untuk

mengembangkan hubungan kerja kemitraan antar organisasi. Namun demikian

belum tentu organisasi pemerintah berhasil melakukan pengembangan hubungan

kerja kemitraan antar organisasi, sehingga kerjasama kemitraan dengan swasta

atau privat mutlak diperlukan.

Argumentasi penulis terhadap pentingnya penelitian tersebut berawal

dari konsep bahwa pada dasarnya penyediaan pelayanaan puplik merupakan

sistem operasi yang dijalankan secara bersama (co-operation) dalam jaringan

kerja puplik (puplic service network) yang melibatkan kepentingan dan partisipasi

sebagai organisasi, baik pemerintah, usaha swasta dan masyarakat, yang

berbentuk produksi bersama(co-production) atau penyedian bersama (co-

provision). Dalam penyediaan pelyanaan puplik terjadinya suatu hubungan kerja

antar organisasi (inter organization working relationship). Saat ini pemerintahan

menggulirkan agenda 6 Istilah lain yang lazim di gunakan adalah

partneship.partner antara state dengan swasta di sebut puplic private partnersip

lainya berupa ‘inisiatif Baru’ pembangunanan yang terangkum dalam masterplan

percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi indonesia (MP3EI) dengan

wacana pengembangan 6 (enam) Koridor Ekonomi besrta infrastruktur dan

industri pendukungnya, yang akan saling terinterkoneksi dari sabang sampai

papua. Menurut pemerintah, MP3E1 terintegrasi dan komplementer dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMM) dilengkapi

kebutuhan infrastruktur dasar dan rekomendasi revisi perundangan, serta

pemberlakuan kebijakan baru sebagai payung hukum realisasinya, dimana proses

perijinan dan hal terkait investasi lainya akan terpusat pada pelayananan satu pintu

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Lebih lanjut media data mengemukakan bahwa dari sisi kegiatan usaha,

MP3I disusun berbasis spririt “Not Business As Usual” dimana peran swasta

didesain sebagai penompang utama kegiatan pembagunan, baik sisi investasi

maupun penciptaan lapangaan kerja, sedangkan pemerintah hanya berperan

sebagai regulator, fasilitator, dan katalisasor.

6

Selanjutnya berbarengab dengan peluncuran MP3EI di jakarta menjelang

akhir Mei 2011, Pemerintah meresmikan rencana proyek pembangunan

infrastruktur seniali Rp 190 trilyun sebagai awal dimulainya proyek dan

menifestasi dari implementasi MP3EI. Berdasar data kementrian koordinator

Bidang perekonomian, rekapitulasi indikasi investasi realisasi MP3EI sampai

dengan tahun 2014 mencapai nilai RP 3,350 trilyun. Adapun dana bersumber dari

kontribusi pemerintah (8%), BUMN (20%), SWASTA (44%), dan gabungan

kegiatanya (27%)

7 Berdasarkan survei yang dilakukan media survey and Research Service tentang

Public Privat Partnership di indonesia, 2011

Pemerintah dalam proyek ini berjanji memberi kemudahan bagi developer swasta

yang membangun sentra-sentra ekonomi di luar jawa baik berupa kawasan

ekonomi khusus (KUK) maupun Zona Ekspansi Klaster Industri dengan skema

Puplic Private Partnership (PPP).

Dalam pembangunan infrastruktur dengan pola PPP merupakan upaya

efisiensi karena keterbatasan anggaran pemerintah.proyek PPP di Indonesia

diseleggarakan atas inisiatif pemerintah (solicited projects) atau susulan versi

pengembangan swasta (unsolicited projects).

Di Kota Bengkulu penyediaan fasilitas umun layanan puplik masih

relatif langka terkait dari financial yang belum dapat menjangkau.sehingga

kemitraan pemerintah dengan swasta merupakan alternatif utama yang dapat

mempercapat laju pembangnan dan kemajuan daerah. Pengadaan pasar modern.

Oleh karena itu menarik untuk diteliti tentang filosofi, motif dan kontribusi yang

di harapkan dari pengadaan pasar modern tersebut.

7

2. Perumusan Masalah :

Dari latar belakang dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Opti Pemerintah Kota Bengkulu dalam mendirikan Pasar

Modern 2. Bagaimana bentuk kemitraan yang di lakukan oleh pemerintahan daerah?3. Sejauhmana kerterlibatan organisasi puplik lain dalam kebijakan ini?

3.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji perencanaan penyediaan Infrastruktur pasar Modern?2. Untuk menemukenali bentuk kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah

daerah ?3. Untuk meneliti sejauhmana keterlibatan organisasi puplik lain dalam

kebijakan pengadaan pasar modern di Kota Bengkulu.

4.Luaran penelitian/Output:

Rekomendasi kepada Pemerintahan Daerah dalam menyediakan infrastruktur

layanan puplik yang berorientasi pada kemanfaatan masyarakat.

8

BAB II

PENDEKATAN PUSTAKA

Untuk mengenali dan konsepsi dari permasalahan yang akan dikaji lebih

lanjut dalam penelitian ini, terlebih dahulu akan dilakukan tinjauan pustaka yang

mencakup (1) Kewenangan Negara dan Pemerintah, serta pemerintahan daerah (2)

kemitraan dalam paradigma New Public Service (3) Birokrasi Pemerintah dan

Governance, (4) Penyediaan Layanan Publik, (5) Penyediaan Infrastruktur Pasar

Modern.

2.1 Kewenangan Negara dan pemerintahan, serta pemerintahan daerah

Ada suatu pendapat tentang teori asal-usul negara, yang mengatakan

bahwa teori negara terbagi atas dua bagian: yaitu teori yang bersifat ketuhanan

dan teori yang didasari oleh kekuatan.

a.) Teori yang bersifat Ketuhanan merupakan teori tertua dari asal-usul

kenegaraan.

Teori ini menjadi kepercayaan sebagian besar komunitas seperti, Maesir,

Babilonia, India, Yahudi dan Masyarakat pertengahan negara Earopa.

Merujuk pada perjanjian terdahulu bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan

dari negara. Bangsa Yahudi percaya bahwa Tuhanlah yang menetapkan

seorang raja, ia diturunkan untuk memimpin sekaligus memberantas

peraturan-peraturan dhalim. Kaum Yahudi yakin bahwa raja merupakan

wakilnya Tuhan dan di amanatkan tanggung jawab yang harus

dilaksanakan. Di India teori ini berlaku dan dipercaya dalam kisah

Mahabhrata dimana dunia telah menjadi negara berbentuk anarki, dimasa

itu masyarakat India memohon kepada Tuhan mereka untuk diturunkan

seorang pemimpin. Mereka berdo’a wahai Tuhan kami, sungguh kami

akan binasa bila negara ini tidak terlahir seorang pemimpin, turunkanlah

kepada kami seorang pemimpin, dimana ia bisa membawa kami tenang

dalam ibadah, dan melindungi kami dari kedhaliman. Maka Tuhan

menurunkan Manusia sebagai pemimpin mereka. Akan tetapi sebagian

besar perjanjian yang berhasil di atas ditemukan di dalam tulisan bapak

9

gereja pertama, St. Paul menyatakan: serahkanlah jiwa untuk tunduk

kepada yang memiliki kekuatan tak tertandingi, tidak ada kekuatan yang

tinggi kecuali Tuhan: dimana segala kekuatan bersumber dariNYA. Dari

teori tadi timbul keyakinan bahwa siapapun yang menentang kekuatan

raja, maka dia telah melawan peraturan Tuhan, dan mereka pembangkang

akan menerima kutukan atas perlawanannya. Pendeta Kristen percaya

bahwa manusia pada dasarnya tidak berdosa, dimasa ini negara tidak

diperlukan. Akan tetapi tatkala manusia kehilangan dasarnya, maka

negara dibutuhkan untuk mencegah hal-hal yang fatal. Jadi menurut teori

ini Tuhanlah yang menciptakan negara, maka negara merupakan kekuatan

bersifat ketuhanan yakni untuk memperbaiki kejahatan manusia.

b). Teori yang didasari oleh kekuatan

Menurut teori ini negara muncul terbentuk dari salah satu akibat

penaklukan kaum lemah oleh kaum kuat. Teori ini berbasis dalam dalam

dasar pikiran psikologis dimana sifat manusia iti agresif. Sifat ini

membawa manusia meronta trus-menerus untuk meraih kekuasaan; dan

dari sifat ini pila mendorong kaum kuat untuk menjajah kaum lemah.

Kewenangan Negara adalah menyediakan layanan public bagi

warganegaranya. Dalam rangka melaksanakan wewenangnya tersebut

memberikan kepada penyelenggara Negara untuk menjalankannya.

Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan berkewajiban penuh

untuk melakukan segala upaya dalam rangka memenuhi keinginan

warganegaranya, khususnya dalam kebutuhan basic needs. Sedangkan

pemerintah daerah merupakan pelaksana langsung yang berhadapan

dengan masyarakat sebagai user yang menanti produk kebijakan

pemerintah. Sehingga berbagai bentuk upaya dilakukan dalam rangka

memenuhi kewajibannya sebagai penyelenggara Negara.

10

2.2. Kemitraan dalam Paradigma New Public Service

Merespon kelemahan paradigma Classical Public Administration dan New

Public Management dalam memecahkan masalah penyediaan pelayanan publik

yang melihat masyarakat sebagai pelanggan (customer), muncul arus pemikiran

yang dikenal dengan istilah New Public Service yang lebih melihat masyarakat

sebagai warga masyarakat (citizen) (Denhardt dan Dendardt, 2003).

Menurut Denhardt dan Denhardt (2003) bahwa pada paradigms New

Public Service ini terdapat beberapa substansi penting mendasari dan

membedakannya dengan paradigms Old/Clasiccal Public Administration dan New

Public Management, yaitu:

(i) Serve Citizen, Not Customers, kepentingan publik sebagai hasil, dari

proses dialog tentang nilai-nilai yang disepakati bersama lebih sekedar

kumpulan kepentingan individu. Pegawai pemerintah tidak hanya

merespon kebutuhan masyarakat sebagai pelanggan, tetapi lebih fokus

kepada membangun kepercayaan dan kolaborasi dengan dan diantara

warga masyarakat (citizen).

(ii) Seek Public Interest, administrator di organisasi pemerintah harus

memberikan kontribusi untuk membangun sebuah kebersamaan dan

pemahaman kepentingan masyarakat secara bersama. Tujuannya adalah

bukan mencari pemecahan permasalahan secara cepat yang bertumpu pada

kepentingan bersama dan bertanggungjawab bersama.

(iii) Value citizenship over Enterpreneurship, kepentingan masyarakat lebih

diutamakan oleh pegawai pemerintah dan warga masyarakat bersepakat

untuk memberikan sumbangan yang berarti (meaningful contribution)

kepada masyarakat sendiri daripada melalui manager swasta yang

bertindak sebagai pengelola dana msyarakat.

(iv) Think stategically, Act Democratically, kebijakan dan program yang

meneyntuh kebutuhan masyarakat dapat lebih efektif dan

dipertanggungjawabkan jika melalui usaha bersama dan prosesnya

dilakukan secara kolaboratif.

11

(v) Recognize that Accountability is Not Simple, pegawai pemerintah harus

memperharikan tindakannya lebih dari sekedar memenuhi permintaan

pasar tetapi permintaan masyarakat dan pegawai pemerintah juga secara

sekaligus harus memperdulikan peraturan, hukum, konstitusi, nilai-nilai

masyarakat, norma politik, standar profesi dan kepentingan warga

masyarakat.;

(vi) Serve Rather, Not Just productivity, organsasi pemerintah dan jaringannya

akan lebih berhasil jika dalam jangka panjang dijalankan melalui proses

kolaborasi dan kepemimpinan bersama berdasar pada penghargaan

terhadap semua orang.

Dengan melihat substansi paradigma New Public Service tersebut di

atas,pada dasarnya paradigma ini sangat menekankan pentingnya perangkat

pegawai pemerintah dan administrator (aparat pemerintah) untuk membangun

masyarakat yang demokratik dan mengembangkan jaringan kerja dengan warga

masyarakat dan masyarakat sipil sebagai kapital sosial. Selain itu melihat

pentingnya peran aparat membangun komitmen organisasi pemerintah sebagai

organisasi yang humanis, yang tidak saja memberikan manfaat kepada semua

warga masyarakat, tetapi juga membangun spirit pelayanan publik melalui peran

warga mayarakat. Secara khusus paradigma ini melihat pentingnya peran aparat

untuk mengembangkan proses negosiasi dan kesepakatan bersama, maupun

komunikasi dua arah antara organisasi pemerintah dengan warga masyarakat

sebagai layaknya hubungan antar manusia melalui proses pemberdayaan warga

masyarakat.

Dilihat dari paradigma New Public Service tersebut di atas, bahwa

paradigma ini memiliki perspektif tentang pentingnya pengembangan hubungan

keja yang bersifat kolaboratif antara organisasi pemerintah, usaha hubungan

organisasi nirlaba, adan warga masyarakat, disertai dengan kepemimpinan

bersama secara internal dan eksternal. Dalam paradigma, ini pemerintah dilihat

sebagai organisasi yang melayani warga masyarakat, dan warga masyarakat

dilihat dari sebagai pemilik pemerintah. Secara ideal, organisasi pemerintah

seharusnya memiliki struktur organisasi yang berwatak kolaboratif dan

12

kemampuan organisasi untuk mengembangkan interaksi atau hubungan kerja

dengan warga masyarakat.

Terkait dengan pandangannya terhadap hubungan kerja kemitraan antar

organisasi dalam penyediaan pelayanan publik, penulis melihat adanya persamaan

perspektif atau posisi saling mendukung antara paradigms New Governance dan

New Public Service. Beberapa persamaan perspektif yang relavan dengan rencana

penelitian ini adalah pentingnya: (i) pola interaksi antar pemerintah dan

masyarakat yang mendasarkan pada komunikasi dua arah, kesetaraan dan

kooperasi. (ii) kemampuan membangun koalisi, kesepakatan bersama,

kepercayaan, tanggungjawab bersama, dan bekerja sama dengan pelaku

berkepentingan, (iii) pengembangan kemitraan antara pemerintah, usaha swasta

dan masyarakat, (iv) peran kelembagaan jaringan kerja dalam pengerahan dan

pemanfaatan sumberdaya, (v) pengembangan struktur organisasi dan birokrasi

yang kolaboratif serta budaya kerja untuk melayani masyarakat dan

memberdayakan warga masyarakat.

2.3 Birokrasi Pemerintah Governance

Introduksi paradigma-paradigma baru dalam sektor publik seperti

misalnya standar kinerja, gugus kendali mutu, pelayanan terpadu, orientasi

pelanggan, kepuasan pelanggan dan sebagainya adalah paradigma-paradigma

dalam sektor publik yang sangat dipengaruhi oleh keberhasilan manajemen sektor

privat. Proses dan implikasi yang selalu dihasilkan sebagai efek samping

introduksi dan implementasi paradigma baru tidak selamanya mengahasilkan

sesuatu yang mulus. Guy Peters , mengatakan bahwa sesungguhnya perubahan

dan konteks lingkungan sektor publik tidak sedinamis sektor privat.

Dalam pandangan Guy Peters, reformasi atau implementasi paradigma

baru dalam manajemen sektor publik telah berlangsung cukup lama sejalan

dengan usai sektor publim itu sendiri, namun hasilnya masih saja mengecewakan.

Permasalahannya memang berpangkal pada apa sesungguhnya sistem administrasi

publik yang paling sempurna. Setiap solusi untuk memeperbaiki kinerja sektor

publik cenderung justru menjadi masalah baru yang pada akhirnya berubah

menjadi agenda untuk reformasi. Pada tataran praktis, yaitu bagi mereka yang

13

terlibat dan terkena langsung dampak ini barangkali tidak akan cukup

memuaskan. Sejumlah para ahli juga mengkritisi gagasan Weber, karena dianggap

bahwa pendekatannya selalu rasional, padahal banyak hal yang perlu diselesaikan

secara menusiawi. Sedangkan ilmuan Martin Albrow merespon ide Weber dengan

mengemukakan 7 konsepsi yaitu: (1) Birokrasi sebagai organisasi rasional; (2)

Birokrasi sebagai inefesiensi organisasi; (3) Birokrasi sebagai kekuasaan yang

dijalankan para pejabat; (4) Birokrasi sebagai administrasi negara (publik); (5)

Birokrasi sebagai administrasi yang dijalankan pejabat; (6) Birokrasi sebagai

suatu organisasi besar; (7) Birokrasi sebagai masyarakat modern.

Birokrasi sebagai masyarakat modern, mengacu pada suatu kondisi di

mana masyarakat tunduk kepada aturan-aturan yang diselenggarakan oleh

birokrasi. Untuk itu, tidak dibedakan antara birokrasi perusahaan swasta besar

ataupun birokrasi negara. Selama masyarakat tunduk kepada aturan-aturan yang

ada di dua tipe birokrasi tersebut, maka dikatakan bahwa masyarakat tersebut

dikatakan modern.

Perkembangan dunia menuju globalisasi memerlukan suatu tatanan baru

dalam penggunaan kekuasaan ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola

urusan publik yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, adil dan

memperhatikan kepentingan semua pihan. Untuk menjawab tantangan ini ilmu

administrasi publik memunculkan konsep administrasi publik sebagai

“governance”.

Konsep governance atau good governance yang pada awalnya

disosialisakikan oleh Bank Dunia dan IMF serta lembaga dana internasional

lainnya, dilatarbelakangi oleh semakin berkembangnya tuntukan akan kualitas

demokrasi dan hak asasi manusia di satu sisi, serta semakin tidak efektifnya

pemerintahan atau lembaga negara di sisi lain. Konsep “good governance”

berpijak pada gagasan teori liberalisme yang menempatkan pasar sebagai domain

utama proses pembangunan. Dalam paradigma ini cenderung terjadi “to get state

out from the business” atau “privatizing state”. Karena itu era liberalisme ekonomi

disebut juga sebagai ‘anti bureaucratic era’ yang tentunya jelas yakni

meminimalkan peran negara.

14

Namun teori liberalisme juga sadar bahwa pasar bukan segala-galanya.

Karena sehebat apapun pasar jika ia ada dalam kukuasaan rezim yang buruk,

maka kekuasaan itu berpeluang mendistorsi fungsi pasar. Negara dalam konsep

governance hendak ditempatkan sebagai bagian dari kepentingan pasar. Karena

itu dalam diskursus peradigma pembangunan berkembang gagasan yang

mengintegrasikan fungsi ‘negara’ dalam ‘pasar’ untuk mendorong proses

liberalisasi. Dari sini muncullah konsep ‘market-friendly state’ atau ‘negara rumah

pasar’ yakni negara harus mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi

berfungsinya pasar yang sehat.

2.3.1 Governance

Konsep ‘governance’ berakar pada suatu gagasan adanya saling

ketergantungan dan interaksi antara berbagai macam aktor kelembagaan di semua

level yaitu ‘state’ (legislatif, eksekutif dan yudikatif), civil society (organisasi

nonpemerintah/NGO, pers, organisasi profesi, organisasi masyarakat, organisasi

keagamaan, dsb), dan sektor swasta/bisnis (perusahaan, lembaga, keuangan, dsb).

Dalam hal ini penting adanya keseimbangan hubungan yang sehat antara negara,

masyarakat dan sektor swasta guna mencari suatu kesepakatan bersama

menyangkut pengaturan negara. Tidak boleh ada aktor kelembagaan didalam

good governance yang mempunyai kontrol yang absolut. Karena itu Holm dan

Molutsi (1993) menyatakan salah satu prinsip penting good govermance adalah

mengembangkan kepemerintahan yang terbatas dengan memperkuat akuntabilitas

publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan kata lain, di dalam good

governance hubungan antara negara, masyarakat sipil dan sektor swasta harus

dilandasi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas publik dan partisipasi.

Istilah governance sendiri, menurut Pierre dan Peters (1997), dapat

diartikan sebagai keseluruhan organisasi pemerintah, semi pemerintah, non-profit,

sukarela atau sosial, dsb yang terlibat dalam penyelenggaraan urusan publik.

Pengertian administrasi publik sebagai governance dengan demikian tidak hanya

mencakup scope yang terbatas pada negara tapi semua aktor yang terlibat dalam

public affair.

15

Menurut Fredericson (1997) lahirnya konsep administrasi publik sebagai

governance tidak dapat dilepaskan dari kecenderungan anti birokrasi. Era yang

memandang negatif hal-hal yang identik dengan pemerintah mendorong

administrasi public untuk meredefinisi peran praktis maupun akademisnya. Dan

nampaknya ilmu administrasi publik menunjukkan kemampuan beradaptasi dan

kreativitas yang tinggi dengan memunculkan respon bersifat konseptual yakni

‘governance’. Istilah atau konsep ini sebenarnya merupakan retorika yang

digunakan administrasi publik untuk mengambil jarak dari politik, pemerintah dan

birokrasi atau cara agar administrasi publik tidak hanya diidentikkan dengan

kelembagaan negara.

Dalam teori administrasi negara lama, frasa administrasi publik (public

administration) digunakan untuk menggambarkan manajemen urusan publik atau

menjelaskan aspek implementasi dari hukum negara atau kebijakan publik.

Karena itu istilah ‘public’ dalam frasa ‘publik administration’ diartikan sebagai

negara (government). Istilah ‘public’ yang diartikan sebagai ‘state’ (negara) atau

‘government’ (pemerintah), menjadikan istilah administrasi publik kehilangan

kekayaan maknanya.

Frederickson (1997) memaknai arti publik sebagai pre-governmental

consept yang memiliki arti luas dan meliputi hal-hal diluar pemerintah. Publik

tercermin dalam banyak cara dan gejala seperti kehidupan bertetangga, asosiasi

sukarela, klub-klub, lembaga keagamaan, kegiatan sosial dan adat dan sebagainya.

Pemerintah atau Negara merupakan salah satu bentuk menifestasi pulik yang

utama.

Dalam kebanyakan literatur administrasi publik pengertian ‘public’

didefinisikan secara sempit sebagai pemerintah atau negara. Definisi ‘public’

sebagai ‘negara’ membuat studi administrasi publik terfokus pada aktivitas-

aktivitas pemerintah seperti keuangan negara, manajemen kepegawaian negara,

pelayanan publik dan sebagainya. Jika administrasi publik diartikan sebagai

keseluruhan agen yang melaksanakan fungsi publik, maka fokus studi

administrasi publik beralih ke pola-pola organisasi publik termasuk nilai-nilai

pulik dan bagaimana nilai-nilai itu diekspresikan dan direalisasikan; bagaimana

16

fungsi yang dijelaskan oleh organisasi sukarela, organisasi non profit, organisasi

bisnis, dan organisasi pemerintah; serta bagaimana interaksi antara organisasi

pemerintah, organisasi non pemerintah, dan organisasi bisnis.

Sekarang ini kita hidup pada masa dimana orang atau kelompok harus

berbagi kekuasaan (shared power). Lembaga pemerintah, lembaga masyarakat

sipil dan lembaga bisnis harus terlibat dan berbagi peran serta kekuasaan dalam

perumusan dan implementasi kebijakan. Karena itu administrasi pulik modern

merupakan jaringan vertical dan horizontal dari seluruh bentuk organisasi negara

dan non negara. Pengembangan konsep administrasi publik sebagai Governance

menunjukkan perubahan yang signifikan dalam subject matter administrasi

publik. Gerald Garvey (dalam Frederickson,1997) mengemukakan bahwa teori

administrasi publik lama berkenaan dengan upaya mengembangkan negara yang

kuat atau big bureaucracy. Karena itu inti dari paradigma ini adalah spesialisasi

dan hirarki. Di samping itu untuk menciptakan administrasi publik yang efisien

dilakukan pemisahan antara praktek administrasi sehari-hari (administrasi) dengan

aktivitas politik. Administrasi publik lama terfokus pada administrasi

pemerintahan di tingkat pusat sampai daerah, serta pada aspek internal

manajemen. Administrasi publik baru mengemukakan pandangan tentang

governance. Konsep governance berinduk pada paham kapitalisme liberal yang

berpendapat bahwa pada hakekatnya manusia adalah makhluk rasional yang bisa

membuat keputusan atau pilihan rasional (rational Choice). Manusia pada

dasarnya cenderung bersikap rasional dan mengutamakan kepentingan sendiri

karena itu orang lebih suka beraktivitas didalam sistem pasar bebas. Menurut

perspektif governance,relasi dalam organisasi tidak dipandang sebagai hubungan

antara atasan dan bawahan, tapi lebih dipahami sebagai pola hubungan yang

merupakan transaksi sepadan antara principal (pemberi mandat) dan agent

(pemegang mandat) dimana masing-masing bertindak untuk kepentingan pribadi

ataupun kepentingan lembaga. Relasi dalam birokrasi tipe lama yang bersifat

hirarkis formal dalam tipe administrasi publik beru bergeser menjadi

relasikontraktual. Administrasi publik tidak lagi terbatas pada hubungan kerja

yang tercermin dalam hirarki formal birokrasi, tapi juga mencakup semua aktor

yang terlibat dalam jaringan penyelenggaraan pelayanan publik.

17

2.4. Penyediaan layanan publik

Menurut Rothr (1987) bahwa pelayanan publik (public service)

didefinisikan sebgai:

“all service which available in the society, whether provided by public or

private sector, but these service still become the responsibility of government,

both national, regional, or local governmerk such as education, health, housing,

water supptly and waste, electricity, telecomunication, public transport, road,

etc”

Dari pandangan Willocks dan Harrow (1992) bahwa layanan public

(public service) merupakan pelayanan yang menghasilkan entuk barang dan jasa

publik, dimana proses penyediaannya dilakukan melalui pengendalian langsung

atau tidak langsung oleh organisasi publik, penggunaan dana bersumber dari

pendapatan negara yang memerlukan akuntabilitas kepada masyarakat, dan

memiliki tujuan sosial ekonomi, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, air

bersih, pemadam kebakaran, transportasi umum, jalan raya, energi listrik,

telekomunikasi, perumahan, kepolisian dan sebagainya.

Dikaitkan pemerintah dengan perannya dalam penyediaan pelayanan

publik, menurut Hughes (1994) bahwa pemerintah mempunyai peran ynag

penting dalam penyediaan pelayanan publik dengan menggunakan 4 (empat)

instrumen ekonomi, yaitu (i) instrumen penyediaan pelayanan (provision), dimana

pemerintah mneyediakan barang dan jasa publik melalui pengeluaran pemerintah,

(ii) instrumen subsidi (subsidy), sebagai bagian dari kategori instrumen

penyediaan pelayanan di mana pemerintah membantu pelaku pasar untuk

menyediakan barang dan jasa yang diinginkan oleh pemerintah (iii) instrumen

produksi barang dan jasa (production), dimana pemerintah memproduksi barang

dan jasa pubik untuk dijual di pasar secara langsung, dan (iv) instrumen regulasi

(regulation), dimana pemerintah berperan dalam menggunakan kekuasaan

pengaturan untuk mengembangkan kegiatan tertentu yang dilakukan oleh pasar

melalui mekanisme insentif.

18

2.5. Penyediaan infrastruktur pasar modern

Menurut Esman(1991) bahwa dalam kehidupan sehari-hari berbagai

spetrum hubungan kerja antar organisasi dalam penyediaan pelayanan publik telah

berkembang dimasyarakat. Hubungan kerja tersebut dilakukan melalui berbagai

tatanan kelembagaan (institutional arragment) yang melibatkan peran berbagai

organisasi, baik organisasi pemerintah, usaha swasta, dan masyarakat. Lebih

lanjut Esman mengatakan bahwa dillihat dari paradigma politik demokratik

pluralistik, pada saat itu kelembagaan penyediaan pelayanan publik tidak lagi

didasarkan pada sistem operasi yang dilakukan oleh masing-masing individu

organisasi, tetapi sistem operasi secara bersama (cooperation) dalam jaringan

kerja pelayanan (service networks) yang melibatkan kepentingan dan partisipasi

dari berbagai organisasi pemerintah, usaha swasta, dan masyarakat, sistem operasi

tersebut berbentuk produksi bersama penyediaan bersama disebut dengan ‘co-

production’ atau ‘co-provision.

2.5.1 Pengembangan Kemitraan Antar Organisasi

Menurut Jackson dan Carter (2008) bahwa sampai dengan saat ini belum

terdapat kesepakatan umum dari pakar tentang definisi organisasi, meskipun suatu

organisasi dapat dilihat dari identitas formal legal, dan atau menempati suatu

ruang fisik, dan atau eksis bertempat secara temporal, namun komponen yang

penting dari suatu organisasi adalah manusia (people). Dijelaskan bahwa karena

keunikan manusia, maka merubah manusia berarti merubah organisasi, meskipun

status hukum atau identitas legal formal atau ruang yang ditempati mungkin tetap

sama.

Dengan mempertimbangkan organisasi sebagai sebuah proses kegiatan

mengorganisir dan kegiatan yang diorganisirnya, serta komponen yang esensial

dari organisasi adalah manusia itu sendiri, penulis mendefinisikan kemampuan

organisasi adalah konfigurasi manusia didalam suatu organisasi yang memiliki

kemampuan melakukan proses kegiatan mengorganisir dan kegiatan yang

19

diorganisisr dengan kompetensi tertentu untuk melaksanakan tugas dan kegiatan

tertentu.

Menurut Holzer dan Callahan (1998) bahwa organisasi yang berhasil

meningkatkan produktivitas organisasi adalah organisasi yang mampu

meningkatkan dan memperkuat kapasitas internal secara berlipat (multiple).

Dijelaskan bahwa peningkatan kapasitas internal organisasi diawali dari

mengarahkan masukan sumberdaya ( tenaga, dana, energi, manajemen, dan

sebagainya) yang digunakan untuk: (i) menerapkan prinsip- prinsip manajemen

yang berkualitas, (ii) melakukan investasi pengembangan sumberdaya manusia,

(iii) mengadopsi teknologi, (iv) pengukuran kinerja, (v) mengembangkan

kemitraan - interaksi dengan sektor privat, dengan organisasi lainnya, dengan

lembaga non profit, dan antar manajemen dan pegawai. Secara integrasi , kelima

hal tersebut diarahkan untuk memproduksi keluaran (output) pelayanan publik,

memberikan dampak (impact) yang diharapkan sesuai dengan sasaran (objective)

yang ditetapkan dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik

(quality of public service).

2.5.2. Kemitraan Organisasi Publik dengan Organisasi Privat dalam

Penyediaan Infrastruktur Layanan Publik (Public Privat Partnership).

Sebagai gambaran tentang Public Privat Partnership secara makro, maka

kosepsi PPP diawali dengan memaparkan konsep kemitraan antara organisasi

public dengan privat secara global terlebih dahulu, agar mendapat gambaran

bahwa konsep hubungan kemitraan public dengan privat merupakan bentuk

hubungan yang luas dan diakui secara internasional bukan saja di indonesia. Ada

kajian dari Pusat Kajian Pendidikan dan Latihan Diklat Aparatur III Samarinda

yang menghasilkan sebagai berikut: Pembangunan Palangkaraya Mall (Pemkot

Dengan SatriakahayanMultitama) dengan sistem BOT 30 tahun bagi hasil, fixed

income Pemkot Rp 82,79 juta/ tahun. Yang dilakukan pemerintah kota adalah

penyediaan lahan, dukungan akss dan perizinan investor. Pembangunan Citra Mall

(Pemkot dengan PT Agrabudi Karyamarga). Sistem kemitraan dengan BOT 20

tahun. Bagi hasil, fixed income Pemkot 505 juta untuk 10 tahun pertama, Rp 200

juta untuk 10 tahun kedua.

20

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengkaji perencanaa penyediaan

layanan infrastruktur Pasar Modern, menemukenali bentuk kemitraan yang

dilakukan dalam penyediaan infrastruktur, dan sejauhmana keterlibatan organisasi

publik dalam kebijakan pangadaan infrastruktur layanan publik, maka metode

penelitian yang tepat adalah kualitatif.

2.2. Aspek –Aspek Penelitian

1. Opsi Pemerintah Kota Bengkulu mendirikan Pasar Modern

2. Faktor Penyebab munculnya Kebijakan Pemerintah dalam pengadaan

infrastruktur Pasar Modern.

2.3 Alur Penelitian

1. Obyek Penelitian adalah Pasar modern yang ada di Kota Bengkulu

(Bencoolen Indah Mall dan Pasar Tradisional Modern).

2. Informan yang digali adalah Pejabat Eksekutif dan Legislatif yang terkait

dengan penyediaan Infrastruktur Pasar Modern di Kota Bengkulu.

3. Pejabat Eksekutif seperti Asisten II Bidang Pembangunan Kota Bengkulu,

Kepala Bappeda, Kabag Kerjasama Daerah, DP2KAD, Dinas Perdagangan

dan Industri.

4. Pejabat Legislatif yang diminati informasi adalah komisi yang

membidangi pembangunan.

5. Data yang diperoleh dianalisis, untuk selanjutnya menghasilkan

rekomendasi bagi pengambilan kebijakan pemerintahan daerah.

21

3.3. Teknis penentuan informasi

Dalam penelitian ini informan dilakukan dengan purposive sampling,

peneliti memilih informan dengan suatu tujuan tertentu kepada beberapa orang

saja yang tahu dan terlibat langsung dengan kegiatan yang dimaksud dalam

penelitian ini. Unit organisasi sebagai unit analisis dalam penelitian ini sehingga

interview mengarah pada masalah keorganisasian. Selain itu dalam pencarian data

melalui Observasi, Diskusi terfokus, dan Interview maka peneliti melibatkan

orang-orang yang memang berhubungan langsung dengan pekerjaan pelayanan

publik dan menguasai serta sebagai pengambilan kebijakan. Disamping itu juga

kepada user, yaitu masyarakat yang menikmati jasa publik berupa infrastruktur

pasar modern.

3.5 Analisis Data

Proses analisisdata dilakukan dengan kegiatan memeriksa,

mengkategorikan, mentabulasikan, atau mengkombinasikan kembali pembukti

untuk mendapatkan kejelasan, pembukti dan penilaian tentang karakteristikatau

kondisi dari variable dan sub variable penelitian.

Dengan data yang terkumpul melalui 3 cara tersebut, selanjutnya

dilakukan pengorganisasian dan dokumentasi. Analisis berjalan sembari penelitian

dilakukan. Hasil analisis disajikan dalam laporan, yang dimungkinkan dapat

berkembang dari indicator yang telah ditentukan, sepanjang tidak menyimpang

dari focus penelitian.

3.6. Jadwal Penelitian

NO KEGIATAN B U L A N

1 2 3 4 5 6

1 Persiapan.

2 Pelaksanaan/Operasional . . . .

3 Pelaporan .

22

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Analisis data dipaparkan berdasarkan aspek penelitian yang meliputi: a)

Opsi pemerintahan Kota Bengkulu mendirikan Pasar Modern, dan b) faktor

penyebab munculnya Kebijakan Pemerintahan dalam pengadaan infrastruktur

Pasar Modern; dengan tolak ukur yang telahditentukan sebelumnya.

4.1 Opsi Pemerintahan Kota Bengkulu mendirikan Pasar Modern

Kemitraan organisasi publik dengan organisasi privat diduga

menghasilkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Negara yang

seharusnya berkewajiban memenuhi semua kebutuhan kesejahteraan masyarakat,

tetapi karena terbentur dengan berbagai keterbatasan, maka melakukan sharing

dengan pihak swasta untuk dapat memenuhi keinginannya itu (Akuyen,2011).

Swasta sebagai unit usaha yang benar-benar berorientasi profit akan memberikan

layanan yang sebaik-baiknya kepada para konsumen. Komplementasi dari dua

kepentingan itu menjadi suatu bentuk yang menguntungkan masyarakat. Dari

hasil observasi dan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan tema

kemitraan dengan aspek dugaan jaminan pelayanan yang lebih baik pada konsep

Public Privat Partnership, maka peneliti mendapatkan fakta tentang pertama:

orientasi unit-unit organisasi layanan publik, yang mencakup motif penyediaan

layanan publik, partisipasi dalam membangun infrastruktur, dan keinginan dalam

mengembangkan layanan publik. Kedua, Target yang harus dicapai, yang

mencakup tentang bagaimana perasaan masyarakat dengan berkunjung ke pasar

modern, terjualnya barang dagangan dan tumbuhnya perekonomian, dan besaran

retribusi daerah dalam menyumbang pendapatan asli daerah. Ketiga; Pengelolaan

maintenance infrastruktur layanan publik, yang meliputi: bagaimana dana

pemeliharaan, redistribusi pengelolaan pasar modern, outsourching, keterlibatan

pemerintah daerah dalam pengawasan pemeliharaan asset. Berikut peneliti

paparkan masing-masing aspek sebagai berikut:

4.1.1. Orientasi unit-unit organisasi layanan publik

23

Pengusaha swasta selalu mengedepankan profit dalam melakukan

usahanya. Prinsip mencari keuntungan dengan modal sekecil-kecilnya menjadi

prinsip kerjanya. Namun demikian untuk membawa keberlanjutan usaha dan

pengembangan di masa depan, layanan public yang dilakukan swasta sudah mulai

bergeser dengan memperhatikan keinginan dan kemauan masyarakat. Berkaitan

dengan pasar modern, maka swasta memiliki target keberlangsungan usaha

sampai puluhan tahun dengan selalu memperhatikan keinginan masyarakat. Pasar

modern tidak saja untuk belanja, tetapi di fasilitasi untuk berbagai tujuan baik

sarana hiburan, rekreasi atau sekedar jalan-jalan.

Dari hasil pengamatan, diskusi terfokus dan juga wawancara dengan

pemilik toko di arena pasar modern, diperoleh realita orientasi dari unit-unit usaha

di lingkungan pasar modern yang di peroleh dengan mencaritahu (1) motif unit-

unit usaha dalam penyediaan layanan publik, (2) partisipasi dalam membangun

infrastruktur, dan (3) keinginan dalam mengembangkan layanan publik.

4.1.1.1. Motif dari unit-unit usaha dalam penyediaan layanan publik

Dalam segi motif, setiap pedagang pastilah ingin mencari keuntungan yang

sebesar-besarnya, namun motif pedagang tidak hanya mencari keuntungan saja

melainkan juga membangun hubungan terhadap sesama pedagang dan juga

konsumen, jika pedagang mampu menjalin hubungan yang baik dan harmonis

baik itu pedagang lain selaku kompetitor maupun konsumen sebagai pembeli

maka diharapkan dapat lebih menambah dan menarik hati konsumen untuk

menjadi langganan tetap agar barang yang dijual tersebut dapat habis dan

digunakan oleh konsumen.

Motif lain sehubungan dengan adanya unit-unit dalam penyediaan

layanan publik, diantaranya yaitu ingin lebih meningkatkan minat belanja para

masyarakat maka pedagang meningkatkan pelayanannya baik itu dengan penataan

kios berdagang, produk yang lebih bervariasi, dan melayani dengan sikap ramah,

sabar, dan mendengar setiap keinginan maupun keluh kesah pelanggan.

Pihak manjemen Bencoolen mall sebagai penyedia fasilitas bagi aktivitas

penjualan selain memiliki motif untuk meraup keuntungan juga mempunyai motif

24

untuk membantu masyarakat baik yang berperan sebagai penjual maupun pembeli

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan memperoleh pendapatan/ keuntungan

dagang. Namun yang menjadi motif utama dalam pelayanan pihak manajemen

Bencoolaen mall adalah penyediaan fasilitas dalam memenuhi kebutuhan

masyarakat. Sementara bagi pengunjung terdapat berbagai macam motif seperti

untuk keperluan memenuhi kebutuhan seperti sandang dan pangan, sebagai

tempat rekreasi dan hiburan, bahkan sarana berolahraga. Mega mall hadir di kota

bengkulu merupakan wujud usaha dalam menumbuh kembangkan ekonomi

masyarakat. Mega mall hadir karena mempunyai motif untuk menjawab tantangan

dari provinsi lain di sumatera mengingat di Kota Bengkulu belum ada mall yang

memiliki standar nasional sehingga pemenuhan kebutuhan pelayanan seperti

belanja masih terbatas di pasar tradisional dan swalayan kecil sehingga untuk

kepentingan pendidikan, hiburan, dan kuliner yang standar internasional masih

belum terpenuhi. Maka dari itu Mega Mall sebagai sektor perdagangan yang ada

di kota Bengkulu dapat menyamakan kedudukan provinsi ini dengan provinsi

lainnya yang telah lebih dahulu mempunyai Mall yang besar. Motif lain dengan

dibangunnya pasar modern adalah mampu menyerap tenaga kerja khusunya di

Kota bengkulu dengan harapan mampu mengurangi angka pengangguran dalam

rangka meningkatkan taraf ekonomi masyrakat, agara mampu memenuhi

kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagai gambaran maka peneliti tampilkan respon

motif pedagang dan pengelola Mall sebagi beikut :

Tabel 4.1 : Motif Pedagang dan Pengelola Pasar Modal

Pedagang/Penyewa Area Mall Pengelola MallMencari Keuntungan

Memenuhi Kebutuhan Konsumen

Keramahan dalam berdagang

Harga yang terjangkau

Kualitas yang variatif

Partisipasi pembangunan ekonomi

Membuka lapangan kerja

Memberi hiburan, dan arena rekreasi

Mencari keuntungan

Meningkatkan taraf hidupSumber : Penelitian (diolah, 2013)

Dari tabel 4.1 tersebut dapat dilihat bahwa adanya perbedaan orientasi

atau motif dalam melakukan usaha di Pasar Modern. Bagi para pedagang atau

pihak yang menyewa area Mall, secara general mereka menganggap bahwa pada

25

pasar Modern mereka bisa berdagang atau berjualan dengan cara bersaing sehat,

baik di latar belakangi argumen menyediakan kebutuhan sehari-hari, maupun

mengikuti seelra konsumen. Sedangkan pihak Manajemen Pasar Modern

beragumen untuk memperoleh keuntungan, memenuhi kebutuhan masyarakat,

membuka lapangan kerja atau ikut membantu pemerintah dalam mengurangi

jumlah pengangguran. Dengan dibangunnya Pasar Modern memberi kesempatan

kepada pelaku ekonomi menengah ke atas untuk mengambil bagian dalam ikut

membangun perekonomian di Kota Bengkulu. Keberadaan Pasar Modern

Bencoolen Mall memberi stimulus untuk berdirinya warung-warung kecil atau

kios-kios/toko-toko di sekitar bangunan. Daerah yang semula sepi dan rawan

untuk dilewati di malam hari, sekarang sudah ramai dengan geliat ekonomi.

Berbagai pedagang berjualan muali dari toko kelontong, rumah makan, pakaian

dan kebutuhan rumah tangga lain. Mereka terinspirasi untuk membuka usaha

disekitar Bencoolen Mall. Mereka beranggapan bahwa banyak orang yang

berkunjung ke Mall, tetapi tidak semua menjangkau harga yang ada di Mall.

Sebagai alternatif maka di luaran Mall terjual banyak barang dagangan dengan

memiliki konsumen sendiri. Peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada

8 (delapan) pedagang yang berjualan di sekitar Mall. Argumen mereka bermcam-

macam. Ada yang mengatakan bahwa dengan keberadaan Mall menyebabkan

anak-anak muda kumpul di depan Mall pada malam hari, khususnya hari libur dan

malam minggu. Dengan banyaknya anak muda kumpul maka warung makannya

laris dan omzetnya bagus dibanding ketika berjualan di tempat lain sebelumnya.

Berbeda dengan pernyataan pemilik toko yang menjual kelontong, mengatakan

jika dengan banyaknya orang berkunjung ke Mall berarti warungnya banyak di

singgahi orang, tetapi konsumennya rata-rata orang yang memanfaatkan jasa

angkutan kota (angkot). Sambil menunggu mobil angkot datang, mereka

berbelanja dulu, meskipun baru keluar dari Mall. Mereka melihat-lihat barang-

barang di Mall tetapi ketika belanja di warung, dengan alasan di dalam malu kalau

cuma belanja sedikit. Sehingga warung di depan Mall sebagai tujuan belanjanya.

4.1.1.2. Partisipasi dalam memelihara dan membangun sarana prasarana

26

Dalam hal partisipasi pembangunan infrastruktur, pihak-pihak seperti toko

tidak begitu dilibatkan, mereka hanya dilibatkan dalam proses pemelihraan

infrastruktur seperti kebersihan sehingga pihak yang lebih berpartisipasi dalam

pembangunan infrastruktur adalah manajemen Bencoolen Mall itu sendiri. Untuk

kebersihan dalam toko, pihak tokolah yang diberi kewajiban untuk menjaga

kebersihannya namun semisal untuk kebersihan bagian luar seperti kaca luar toko

dan lobi adalah pihak cleaning service Bencoolen Mall sendiri. Begitu juga tidak

adanya partisipasi dalam pembangunan infrastruktur di Pasar Tradisional Modern

(PTM) oleh penyewa kios. Yang terjadi adanya pembangunan infrastruktur oleh

pihak pengelola atau manajemen dari PTM dan pihak ketiga.

Pihak pengelola Bencoolen Mall merupakan pihak yang sangat bertanggung

jawab dalam pemelihraan infrastruktur seperti pemeliharaan gedung, perluasan

gedung, maupun pembangunan gedung baru sesuai dengan apa yang menjadi

perencanaan pembangunan dari pihak Bencoolen Mall. Mengenai penjagaan

kebersihan dan kenyamanan pembeli pihak Bencoolen Mall selalu berkoordinasi

dengan penyewa toko (tend-an) untuk selalu menjaga kebersihan walaupun

sebenarnya kebersihan dalam toko tend-an sepenuhnya menjadi kewenangan

mereka, namun diharapkan adanya kesadaran dari pihak dalam tend-an tersebut

untuk menjaga kebersihan dalam menciptakan suasana yang baik bagi masyarakat

selaku pengunjung. Mengenai pembangunan selanjutnya pihak pengelola

Bencoolen Mall telah melakukan perencanaan pengembangan Bencoolen Mall

menjadi Bencoolen Super City Blok dimana akan dibangun berbagai fasilitas dan

infrastruktur seperti pusat perbelanjaan yang semakin luas, arena rekreasi dan

hiburan, hotel, dan pusat kuliner atau jajanan.

Secara langsung pihak Mega Mall telah berpartisipasi dalam membangun

infrastruktur di Kota Bengkulu. Pembangunan ekonomi masyarakat juga

berdampak dengan adanya pasar modern. Dengan adanya pasar modern ini berarti

berpartisipasi dalam mengurangi pengangguran. Selain itu partisipasi secara tidak

langsung ini diberikan dengan memberikan pemasukkan bagi pemerintah daerah

berupa pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bentuk pajak daerah, retribusi, dan

bagi hasil yang dapat dianggarkan sebagai dana untuk membangun dan

27

memelihara infrastruktur fasilitas pelayanan publik seperti jalan, sarana kesehatan,

pendidikan, dan infrastruktur lain yang ada di Kota Bengkulu.

4.1.1.3. Keinginan dalam mengembangkan layanan publik

Dalam hal ini keinginan pengembangan layanan publik setiap toko seperti

Mokko Factory di Bencoolen Mall mempunyai keinginan untuk mengembangkan

pelayanannya namun mereka lebih memperhatikan keadaan dari konsumen atau

dalam kata lain pihak toko menunggu masukan dari konsumennya baik itu dalam

bentuk sumbang saran maupun komplain. Namun yang menjadi penghambat

untuk mengembangkan layanan dari Mokko Factory dan toko lainnya adalah

pelayanan infrastruktur yang diberikan oleh manajemen Bencoolen Mall, salah

satunya adalah layanan listrik yang semakin dikurangi dayanya mengakibatkan

alat-alat elektronik penunjang layanan semakin kurang untuk dinikmati seperti AC

yang kurang berfungsi maksimal yang dapat mempengaruhi kenyamanan dari

pengunjung.

Setiap pedagang mempunyai keinginan untuk meningkatkan pelayanan

terhadap konsumennya dalam merebut pasar dan menjual laku dagangannya.

Namun yang menjadi kendalanya adalah faselitas penunjang yang diberikan pleh

pihak pengelola PTM dimana suasana ruangan untuk berjualan sempit dan panas

sehingga kadangkala pembeli tidak tahan lama berlama-lama di dalam komplek

PTM.

Sebagai suatu usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan san

kemanfaatan, pihak menejemen bencoolen mall sangat berkeinginan untuk terus

meningkatkan pelayanan dan ketersediaan faselitas baik itu terhadap faselitas

yang sudah ada maupun yang belum. Dalam mencapai keinginan tersebut pihak

menejemen bencoolen mall telah merencanakan tentang adanya perluasan

kawasan komplek boncoolen mall sampai sejauh 1000 meter dimana dalam

rencana pengembangannya mereka akan menambah bangunan kios dengan

penepatan seperti kawasan resto, peralatan ruma tangga,property,pusat anak

bahkan kawasan gadget dengan dilengkapi peralatan elektronik canggih seperti

handphone,tablet,dan sebagainya sehingga dapat bersaing dengan kawasan seluler

seperti pertokenan Simpang Lima Suprapto. Selain itu yang tidak kalah menarik

28

yaitu akan dibngunnya hotel dengan sekala bintang tiga yang akan ditemptkan di

lantai atas bencoolen mall dan luar bencoolen mall seperti yang telah

direncanakan . Dengan lokasi pasar modern dekat dekat dengan kawasan wisata

pantai panjang maka rencana ini dinilai mempunyai peluang, prospek, dan potensi

besar untuk menumbuhkan wisatan di bengkulu sehingga akan berdampak positif

pada keadaan sosial ekonomi msyarakat. Namun yang menjadi dalam proses ini

adalah kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan mengelola

aset yang mengakibatkan pembangunan berjalan lambat dan sulit untuk

direalisasikan. Selain dari factor SDM ini, factor lainnya adalah kinerja dari

pemerintah karena ada beberapa hal yang nampaknya tidak saling terbuka

terutama mengenai perizinan, kontrak tanah, serta hal-hal lainnya yang

dibutuhkan sebagai prasyarat pembangunan Bancoolen Mall.

4.1.2. Target yang baru dicapai

4.1.2.1. Masyarakat senang dengan berkunjung ke pasar modern

Dari beberapa pemilik kios di PTM berpendapat bahwa

pembeli/konsumen senang berbelanja di pasar modern karan barang-barang yang

di jual memiliki kualitas yang tidak kalah dengan yang ada di supermarket dan

juga mempunyai harga yang relatif lebih terjangkau sehingga masyarakat ekonomi

menengah ke bawah mampu untuk membeli barang yang dinutuhkannya. Pada

saat hari libur ataupun menjelang hari raya pengunjung PTM pun semakin

melonjak daripada hari biasanya harga barang yang ditawarkan sangat miring

(lebih murah) dan masih bisa ditawar, akan tetapi dalam penataan kios-kios yang

ada di dalamnya ternyata msih belum mencapai hasil maksimal dengan adanya

lonjakan pengunjung yang terjadi membuat pengunjung PTM tersebut tidak

memberikan ruang gerak atau keleluasan pembeli untuk berkeliling sehingga

perlanggan harus berdesak-desakan yang dapat memunculkan kesempatan bagi

pihak yang tidak betanggung jawab untuk melakukan suatu aksi kejahatan seperti

pencopetan dan pelecehan seksual.

Dari sisi konsumen, peneliti menyatakan beberapa hal kepada remaja atas

pengakuannya mereka cukup sering berbelanja di PTM dan mereka berpendapat

bahwa pelayanan yang ada di PTM dari sisi penjual dalam melayani konsumen

29

cukup baik dan ramah. Selain itu barang yang ditawarkan memiliki kualitas dan

variasi yang beragam dan lebih murah debandingkan dengan yang ada ditempat

lain serta dapat ditawar. Dengan pelayanan tersebut maka dapat memikat

konsumen dalam membelanjakan uangnya di PTM. Namun disisi pelayanan yang

diberikan oleh pengelola PTM adalah sarana infrastruktur yang masih kurang dan

perlu untuk ditingkatkan seperti suasana dalam PTM yang panas dan sempit yang

mengakibatkan kurang nyamannya konsumen untuk berlanja berlama-lama di

dalam komplek PTM. Namun, dari pendapat yang diungkapkan oleh beberapa

nerasumber, complain atas kurangnya fasilitas tersebut tidak terlalu

dipermasalahkan baik itu oleh konsumen, pedagang, maupun pengelola. Namun

seharusnya ini menjadi catatan dan bahan evaluasi bagi pihak pengelola PTM

dalam rangka meningkatkan pelayanan sehingga masyarakat dapat lebih

berbelanja dengan nyaman dan berimplikasi pada tubuh ekonomi masyarakat

khususnya pedaganag.

Pihak pengelola bencoolen mall mengungkapkan bahwa masyarakat

selaku pengunjung merasa senang dengan keberadaan pusat perbelanjaan ini. Hal

tersebut di karnakan di bencoolen mall mempunyai berbagai macam variasi

barang jualan yang tidak dapat di jumpai dipasar biasanya. Selain itu suasana yang

lebih nyaman dibandingkan dengan pasar biasa baik pasar modern juga menjadi

nilai lebih karna faseliras yang diberikan seperti adanya toilet yang layak,

eskalator, dan udara yang cukup segar serta dekat dengan pantai merupakan hal

yang menyebabkan masyarakat selalu menyemptkan diri apalagi jika hari dan

event besar untuk datang ke bencoolen mall sekaligus untuk rekreasi ke pantai

panjang. Keamanan juga menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat senang

berkunjung ke Bancoleen Mall, area parker yang luas serta adanya tempat

penitipan helm memberikan nilai keamanan yang lebih mengikat aksi pencurian

helm di Kota Bengkulu kerap kali terjadi. Namun dibalik senangnya masyarakat

dating ke Bancoleen Mall juga tidak terlepas dari adanya complain seperti

masalah AC yang kurang bekerja maksimal serta kebersihan ruangan dalam

maupun luar, tetapi ini tidaklah menjadi masalah yang sangat serius mengingat

komplain yang disampaikan pun tidak terlalu sering disampaikan oleh

pengunjung.

30

4.1.2.2. Terjualnya barang dagangan dan tubuhnya perekonomian

Dalam penjualan barang dagangan baik itu barang habis pakai maupun

belum habis pakai tergantung pada jumah pemerintahan dan konsumen . Dari

wawancara yang bernarasumber salah satu menejer dari salah satu toko (Mokko

factory) dia mengatakan biasanya barang dagangan mereka yaitu makanan san

minuman ramai dibeli oleh para pengunjung pada akhir pekan. Mengenai jumlah

keuntungan yang di didapat dari terjualanya barang juga sangat tergantung pada

banyaknya konsumen namun dalam tiga tahun berdirinya mokko factory di

bencoolen mall ternyata keuntungan mereka masih tetap naik namun dari segi

pengunjung semakin menurun akibat semkin banyaknya kompetitor baik itu

seperti heypermart maupun toko sejenis, selain itu pengurangan pelayanan dari

menejemen bencoolen mall seperti kelistrikan menyebabkan susana dalam toko

cukup panas akibat AC yang tidak mendapatkan listrik yang cukup sehingga

kenyamanan dalam toko pun terasa kurang.

Sama halnya dengan point di atas terjualnya barang dagangan sangat

digantungkan pada jumlah konsumen yang berkunjung dan berbelanja di PTM.

Barang dagangan yang ada di PTM biasanya ramai dibeli oleh masyarakat

terutama pad khir pekan. Biasanya masyarakat yang banyak berkunjung adalah

mahasiswa dan pelajar sebagian lainnya adalah kalangan orang tua.

Terjualnya barang jualan di bencoolen mall sangat bergantung pada sedikit

banyaknya jumlah pengunjung yang berbelanja. Namun sebagai usaha dalam

meningkatkan penjualan barang tesebut pihak bencoolen mall terus berusaha

untuk meningkatkan kinerja dan faselitas pengunjung dalam berbelanja. Oleh

karna itu pelayanan terhadap publik ini menjadi dasar dalam menentukan

kuantitas dari barang yang dijual, dengan semakin rami dan tumbuhnya rasa

nyaman pengunjung di bencoolen mall maka akan berdampak pada pertumbuhan

masyarakatn terutama segi perekonomian.

41.2.3 Besarnya retribusi daerah dalam menyumbang PAD

Mengenai retribusi daera, tentunya kedua pihak baik itu pasar modern

maupun bencoolen mall sama-sama memberikan kontribusi bagi PAD kota

31

bengkulu. Namun setiap tarif yang diberikan pemerintah tidaklah sama, hal ini

tergantung pada keadaan dari kedua pusat belanja tersebut seperti dari luar

wilayah, pendapataannya, dan indikator-indikator oleh pemerintah lainnya.

Biasanya sektor yang ditarik restribusi adalah parkir,tenaga kebersihan, dan

bangunan. Mengenai kontribusi pihak bencoolen mall juga berasal dari pajak yang

dikenakan oleh pemerintah. Untuk mengetahui seberapa besar uang yang menjadi

retribusi dan pajak selanjutnya merupakan kerahasian dan kewenangan dari

pimpinan pusat karna pihak pengelola baik itu pasar modern maupun Bencoolen

Mall hanya bertindak sebagai operasional dari pusat. Sebagai suatu badan usaha

yang berdiri pada wilayah kekuasaan pemerintah yaitu pemerintah kota Bengkulu,

pihak mega mall diwajibkan untuk memberikan kontribusi bagi pendapatan asli

daerah (PAD) baik itu dalam bentuk pajak, retribusi maupun bagi hasil. Pajak dan

retribusi yang dilaporkan dan dibayarkan pemerintah kota bengkulu , terdiri dari

pajak makanan,retribusi parkir, pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan

nilai(PPN), dan pajak lainnya yang menyangkut pengelolaan mega mall.

Sementara untuk bagi hasil oleh pihak pengelola mega mall dengan pemerintah

kota didasarkan atas adanya perjanjian kedua belah pihak. Bagi hasil tersebut

dapat di tentukan sebagain besar untuk pemerintah, sebagian besar untuk mega

mall atau dapat juga dibagi rata/seimbang. Tentang besarnya restribusi bagi PAD

maka mega mall memberikan kontribusi sehingga banyaknya pajak, restribusi,

serta bagi hasil yang menjadi kewajiban untuk dilaporkan dan dibayarkan kepada

pemerintah selaku yang pihak mempunyai kuasa atas wilayah bersangkutan.

Namun besar nominal kontribusi mega mall dalam PAD maka tidak dapat

dijelaskan atau di publikasikan bagi masyarakat umum dikarnakan untuk

menghindari adanya penyalahgunaan informasi yang menyebabkan kerugian

terutama pihak mrga mall, pemerintah maupun masyarakat. Peneliti mempunyai

kesan ada yang dirahasiakan atau ada sesuatu yang ditutup-tutupi.

4.2.3. Pengelolaan maintenence infrastrusktur layanan publik

4.2.3.1 Alokasi pemeliharaan

Untuk alokasi dana pemeliharaan bencoolen mall sepenuhnya menjadi

tanggung jawab pihak bencoolen mall. Setiap pendapatan yang diperoleh oleh

32

pengelola bencoolen mall selanjutnya dikumpulkan untuk di bahas dalam

penganggaran belanja seperti pembangunan,pemeliharaan,dan perbaikan

infrastruktur guna meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Oleh karna sebagai

pihak pengelola yang sepenuhnya bertanggung jawab atas pemeliharaan kawasan

bencoolen mall maka tidak ada unsur bantuan alokasi sana dari pemerintah namun

dalam segi penataan, penertiban, dan penjagaan lingkungan kedua pihak ini saling

berkordinasi dan memfaselitasi dalam proses pelayanan. Alokasi dana

pemeliharaan merupkan dana yang dikeluarkan /dianggarakan dalam rangka

pemeliharaan setiap sumberdaya yang ada dalam suatu instansi pemerintahan

maupun perusahaan swasta. Di Mega mall, usaha pemeliharaan faselitas gedung

baik itu yang ada di luar maupun di dalam gedung sepenuhnya didanai oleh pihak

mega mall itu sendiri tanpa adanya dana campur tangan dari pemerintah. Dalam

manejemen mega mall dana pemeliharaan yang disebut juga sebagai cost of

operation adalah dana yang dikeluarkan dalam upaya peningkatan pelayanan bagi

publik untuk menjaga kesetabilan usaha yang ada di mega mall serta menjaga

kenyamanan pengunjung setia mega mall.

4.1.3.2 Restribusi pengelolaan pasar modern

Restribusi pengelolaan pasar modern merupakan pelimpahan wewenang

pengelolaan pelayanan dimana pemimpin menunjuk bawahannya yang percaya

untuk mengelola setiap oprasional pelayanan. Untuk lebih lanjutnya belum dapat

ditemukan secara detail tentang aspek ini.

4.1.3.3 Outsoursing dalam pengelolaan

Dalam pengelolaan pemeliharaan infrastruktur layanan publik Bencoolen

Mall menggunakan karyawan outsourcing seperti untuk petugas kebersihan dan

keamanan.Selain itu outsoursing juga digunakan oleh beberapa toko seperti

Mokko Factory dengan sistem siff dimana siff 1 dimulai dari jam 8 samapai jam 4

sore dan siff 2 mulai dari jam 2 sampai dengan jam 10 malam,namun sistrm siff

ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai keputusan pengelola dari pihak toko.

Dalam pengelolaan dan pemeliharaan pasar modern outsourcing

digunakan untuk bertugas dalam menjaga keamanan,kerbersihan,dan petugas

33

parkir. Maka pihak pasar modern meminta pihak ketiga selaku penyalur

outsourcing untuk menyalurkan pekerjanya ke pasar modern sesuai dengan bidang

kerja yang ia tempati atau kuasai.

Sementara untuk pengelolaan Bencoolen Mall juga tidak jauh berbeda

dengan yang diterapkan oleh pasat modern karena outsourcing dimulai dapat

memberikan efesiensi terhadapa pengeluaran anggaran pengelola. Outsourcing ini

mereka tugaskan untuk menjaga keamanan,kebersihan,dan sektor parkir dan untuk

sistem gaji ditentukan oleh phak penyalur outsourcing selaku pihak yang

berwenang. Tentunya penentuan upah/gaji sudah disepakati sebelumnya oleh

pengelola Bencoolen Mall dengan penyalur jasa outsourcing.Outcourcing (alih

daya) menurut wikipedia bahasa indonesia adalah pemindahan pekerjaan (operasi)

dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Hal ini biasanya dilakukan untuk

memperkecil biaya produksi atau untuk memusatkan perhatian kepada hal utama

dari perusahaan tersebut.Di Mega Mall juga menggunakan tenaga outsourcing

seperti untuk petugas kebersihan, petugas keamanan, serta petugas parkir.

Kemudian mengenai upah/gaji dan jam kerja mengacu pada peraturan yang telah

ditetapkan oleh pihak dinas tenaga kerja sehingga baik phak mega mall dengan

penyedia outsourcing sama-sama berbasis peraturan ini. Dari observasi yang

dilakukan bahwa peran oursourcing ini sudah cukup baik dimana merkea

mengerjakan tugasnya masing-masing walaupun terdapat catatan khusus dalam

peningkatan kerja seperti penjagaan kerbersihan yang harus lebih diperhatikan,

jaminan akan keamaan barang bawaan konsumen baik yang ada diluar (lahan

parkir) maupun yang ada di dalam, dan penyediaan lahan parkir yang kurang

seperti untuk mobil yang jika pada hari ramai kadang tidak mampu menampung

banayaknya kendaraan.

4.1.3.4 Keterlibatan pemerintah daerah dalam pengawasan pemeliharaan

asset

Bencoolen Mall adalah pusat perbelanjaan yang berada di atas lahan

pemerintah kota bengkuku sehingga dalam setiap pengelolaan baik itu pada proses

pembangunan,pemeliharaam,atau masalah lainnya pemerintah ikut terlibat

namunhanya terbatas pada hal-hal eksternal dari pengelolaan Bencoolen Mall

34

seperti pengawasan, fasilitasi, dan perizinan. Berdasarkan pernyataan yang

diungkapakan oleh pengelola Bencoolen Mall keterlibatan pemerintah sudah

cukup membantu namun pihak pengelola mengharapkan agar pihak pemerintah

daerah lebih meningkatkan serta memperbaiki kinerjanya terutama dalam

pemberian izin khususnya bagi investor sehingga mereka tertarik dan

berkeinginan untuk menginvestasikan usaha maupun modalnya di Bencoolen Mall

agar tumbuh dan berkembang semakin besar sehingga mampu menopang

kehidupan ekonomi masyarakat khususnya di kota Bengkulu. Ketertiban

pemerintah terhadap Mega Mall adalah pemberian izni usaha, karena hanya

pemerintah yang mempunyai wewenang tersebut. Selain itu juga perintah ikut

terlibat dalam pengawasaan ketenagakerjaaan melalui dinas tenaga kerja dan jika

ada permasalahan yang menyangkut hal ini maka pihak yang berkonflik baik

secara individual maupun kelompok dapat melaporkan setiap pelanggaran

ketenagakerjaan sehingaa dapat didiskusikandan dicari penyelesaian masalahnya

baik secara kekeluargaan maupun melalui jalur hukum. Sementara di dalam

pengeloaan dan pemeliharaan infrastruktur layanan publik pihak Mega Mall

bertanggung jawab penuh dengan tidak ada keterlibatan dari pemerintah.

4.2 Faktor faktor lain yang menyebabkan munculnya Public Private

Partnership

Berdasarkan observsi yang dilakukan dan diskusi terfokus,maka peneliti

memfokuskan tema diskusi oada faktor faktor lain yang menyebabkan pada

munculnya Publik Private Partnership.Dari hasil diskusi terfokus dapat diambil

kesimpulan bahwa faktor lain penyebab dilakukan kemitraan organisasi publik

dengan swasta terkait dengan penyediaan infrastruktur pasar modern di kota

Bengkulu adalah inspirasi politik dari kepala daerah,aspek globalisasi dan

pengembangan organisasi (orgazanitional development).

6.2.1. Inspirasi Politik

Walikota sebagai kepala daerah sangat menetukan arah kebijakan

pembangunan dan kemajuan kota. Dengan berbagai ide dan gagasan sepanjang

rasional dan beralasan,akan dapat dipertanggungjawabkan di depan anggota

depan,maupun di sosalisasikan kepada masyarakat. Yang akan dipaparkan terkait

35

dengan inspirasi politik adalah latar belakang muculnya ide kemitraan, dasar

pemikiran, dan pengkajian kemitraan dalam rencana strategis pemerintah daerah.

4.2.1.1. Kemitraan Organisasi Publik dengan Swasta

Menurut kepala bagian kerjasama daerah kota Bengkulu, Fajrul Efendy

bahwa ide Kemitraaan pada awalnya terinspirasi dari pemikiran tentang

kebutuhan daerah dan dalam rangka pembangunan kota Bengkulu yang pada

faktanya dana pembangunan memiliki keterbatasan sehingga tidak seirung dengan

program pembanguna yang seharusnya. Oleh karena itu sesuai dengan konsep

otonomi daerah,bahwa setiap daerah dituntu untuk berlomba lomba membangun

daerah masing-masing, termasuk dengan cara menarik investor sebanyak

banyaknya dalam rangka mendukung program pembangunan daerah. Maka

menganut pada Permndagri no 17 tahun 2007 tentang pengelolaan aset-aset

daerah dan PP no 50 tahun 2007 tentang tata cara kerja sama daerah,serta Perda

kota Bengkulu no 8 tahun 2008, Pemerintah memiliki inisiatif untuk menerima

investor melalui kerja sama public private partnership dengan sisten (BOT) atau

Bangun Guna Serah (BGS) dalam rangka menunjang fasilitas kebutuhan Kota

Bengkulu,termasuk pendapatan,pengurangan pengangguran dan sebagainya.

Pada awalnya prosedur kemitraan dilakukan melalui dinas teknis daerah

terlebih dahulu untuk kemudian disepakati oleh eksekutif daerah. Namun usaha

pemerintah Ajhmad Kamedi untuk satu atap maka setelah memenuhi syarat-syarat

dan dianggap layak maka pihak pemerintah memiliki tim khusus untuk membedah

dan menganalisis untung dan rugi dari kerja sama tersebut untuk kemudin

disepakati bersama dinas-dinas terkait.

Kerjasama Kemitraan dengan PT Dwisaha Trigadi Jo untuk (PTM)dan PT

Impian Bengkulu Indah untuk (BIM) dirilis dan dilakukan pada masa pemerintahn

Ahmad Kanedi Periode 2007-2008 memandang pada keuntungan yang didapat

pemerintah bdari berbagai sektor yang menjadi variabel-variabel dalam

pembangunan. Karena faktor inillah maka pemerintah melakukan kerjasama

tersebut tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang atas

kesepakatan yang telah diatur dan dijelaskan dalam perjanjian.

36

4.2.1.2 Alasan Kemitraan

Dasar pemikiran dilaksanakannya kemitraan ini adalah keinginan daerah

dalam rangka pembangunan masyarakat. Hal ini mencakup sektor-sektor

pendapatan hingga pada sektor perekonomian masyarakat. Tingkat keuntungan

dari program public private partnership dengan pihak ketiga pada PT Impian

Bengkulu Indah dan PT Dwisaha Trigadi Jo dengan sistem Buils Operate Transfer

(BOT) dapat membantu rencana pembangunan Kota Bengkulu,dalam kompetisi

antar daerah. Pemerintah Daerah Kota Bengkulu berharap memiliki ciri khas

daerah dan fasilitas yang menambah gairah ekonomi masyarakat.

Mengingat keterbatasan dana dn program pembangunan sehingga

kemitraan menjadi salah satu solusi ketika ada pertanyaan mengapa tidak

langsung di ambil alih dan dibangun pemerintah. Pembangunan Mega Mall dan

PTM menghabiskan dana sekitar 92 Milyar lebih,belum lagi operationalnya.Untuk

itu guna menunjang kesejahteraan masyarakat maka kemitraan ini dilakukan

dengan harapan kemanfaatan yang sebesar-besarnya.

4.2.1.3. Dasar Hukum/Perda

1. Perda Bengkulu No.8 tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dn Lembaga Teknis Daerah

2. Perda Bengkulu No 9 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja lain

lembaga daerah

3. Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Barang Milik Daerah

4. PP Republik Indonesia Noor 17 tahun 2009 tentang Pajak penghasilan atas

penghasilan atas transaksi Derivatif berupa Kontrak berjangka yang

diperdagangkan di Bursa

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2007 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah

37

4.2.1.4. Keinginan atau Kebijakan Khusus Pemerintah

Keinginan atau Kebijakan Khusus Pemerintah mengenai program

kemitraan ini antara lain:

1. PAD Kota Bengkulu

2. Pemberdayaan tenaga kerja/mengurangi tingkat pengangguran Kota

Bengkulu dengan jumlah lapangan kerja yang ada.

3. Meningkatkan perekonimian rakyat melalui kegiatan pasar di PTM dan

BIM .

4. Memenuhi Kebutuhan Daerah,yaitu kebutuhan Pusat Pasar sebagai pusat

keramaian.

5. Menarik minat investor dan pedagang kelas atas hingga menengah dan

kebawah.

Selain pada tujuan tersebut, dengan system BOT / BGS ( Bangun Guna

Serah) maka sesuai MOU pada titik jangka tahun tertentu maka hak milik

bangunan tersebut kembali kepada pemerintah daerah Kota Bengkulu. Ini

merupakan kesempatan dan peluang yang cukup baik karena tanpa modal dasar

pemerintah dapat mempunyai pendapatan besar walaupun dalam tahap waktu

yang lama. Untuk mengetahui respon keterkaitan Inspirasi politik dengan Public

Private Partnership dapat dilihat pada table 11 berikut :

Tabel 4.2 : Respon keterkaitan Inspirasi Politik dengan Public Private

Partnership

No Pertanyaan Narasumber Respon/Jawaban1 Apa yang melatar

belakangi munculnya

ide kemitraan ?

Kabid

Kerjasama

(Fajrul Afendi)

Latar belakang ide kemitraan

berawal dari usaha Pemerintah

dalam rangka Pembangunan

Kota Bengkulu yang berada

pada posisi wisata strategis tapi

anggaran tidak mampu

38

membangun dalam skala pasar

modern sehingga dengan

kerjasama tersebut dapat

menjadi sebuah solusi terbaik

untuk menarik minat wisatawan

serta sebagai pusat keramaian

masyarakat kota Bengkulu.H. Fachrudin

Siregar

(Asisten II

Kota

Bengkulu)

Pada mulanya kerjasama ini

dilaksanakan guna kemajuan

ekonomi dan pembangunan kota

Bengkulu. Kerjasama dilakukan

karena anggaran daerah / biaya

kurang mencukupi. Mungkin

Kita bisa membangun kedua

pusat keramaan tersebut, namun

dalam pengelolaannya kita tidak

mampu sehingga kerjasama

merupakan sebuah solusi yang

baik dalam rangka

pembangunan kota Bengkulu.Ketua Dewan

Perwakilan

Rakyat kota

Bengkulu

( Sawaludin

Simbolon )

Posisi Dewan adalah sebagai

legisla dan pengawasan. Kalau

pertanyaanya adalah latar

belakang secara garis besar

kerjasama ini merupakan sebuah

pola strategi dalam rangka

pembangunan kota Bengkulu.

Dalam desentraisasi setiap

daerah berkewajiban

berkompetisi untuk kemajuan

daerah masing – masing

sehingga pasar modern juga

menjadi salah satu kebutuhan

39

masyarakat sekaligus sebagai

ciri khas kota Bengkulu

sehingga melalui kerjasama ini

pemrintah dapat memenuhinya.Plt. Kepala

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan

Disperindag hanya sebagai

SKPD tekait yang melaksanakan

tupoksi tekhnisnya. Pertanyaan

latar belakang itu merupakan

inisiatif dan ide pemerintah

kota. Yang jelas dengan adanya

kerjasama ini sangat membantu

kota Bengkulu apalagi terletak

dikawasan wisata ( BIM ) dan di

pusat kota ( MEMO )Selupati, SH

( Sekwan Kota

Bengkulu )

Latar belakang kerjasama pada

mulanya terinspirasi dari

kebutuhan pasar modern kota

Bengkulu dan mengacu pada PP

50 tahun 2007 tentang tata cara

kerjasama dengan pihak swasta,

untuk pengadaan pasar modern

dengan pertimbangan

keuntungan di kedua belah

pihak. Adapun kerjasama di

BIM adlah PT. Bengkulu Indah

Mandiri dan MEMO dengan PT.

Dwi Saras Abadi.2 Apa yang menjadi dasr

pemikiran

dilaksanakannya

kerjasama dengan

pihak ketiga ?

Kabid

Kerjasama

( Fajrul

Afendy )

- Menambah fasilitas

pasar modern sebagai

kebutuhan masyarakat

kota Bengkulu.

- Keuntungan di kedua

belah pihak.

40

- Pusat keramian

masyarakat sekaligus

sebagai pusat

pembelanjaan modern.

- Ciri khas dan pendukung

pariwisata kota

Bengkulu.3 Terkait Renstra

Pemerintah Daerah

Kota Bengkulu, apakah

ada hubungan erat

dengan kerjasama

kemitraan ini ?

Kabid

Kerjasama

( Fajrul Afendi

)

Berbicara rencana strategis jelas

bagian khususnya pada Pemda

menghadap Asisten II secara

langsung idealnya, pihak

kerjasama hanya melaksanakan

tekhnis dan realisasi bagian

kerjasama. Namun apabila boleh

menanggapi kurang ada kaitan

secara tertulis tentang kerjasama

kemitraan namun keterkaitannya

adalah pada penyediaan fasilitas

sarana dan prasarana yang

menjadi kebutuhan masyarakat.H. Fachrudin

Siregar

( Asisten II

Kota Bengkulu

)

Pengadaan pasar modern

sebagai salah satu kebutuhan

masyarakat memang sudah

menjadi bagian dalam renstra

daerah kota Bengkulu, namun

kemitraan merupakan salah satu

cara dalam rangka strategi

pencapaian program – program

pemerintah tersebut.4 Berbicara Dasar

Hukum / Perda, dasar

hokum apa yang

melandasi kegiatan

Kabag

Kerjasama

( Fajrul

Afendy )

1. Perda No. 8 tahun 2008

tanggal 20 Oktober 2008

tentang Organisasi dan

Tata Kerja Inspektorat,

41

program kemitraan

ini ? H. Fachrudin

Siregar

( Asisten II

Kota Bengkulu

)

Ketua Dewan

Kota Bengkulu

( Sawaludin

Simbolon )

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

dan Lembaga Teknis

Daerah.

2. Perda No. 9 tahun 2008

tentang Organisasi dan

tata kerja lain lembaga

daerah.

3. Permendagri No. 17

tahun 2007 tentang

Pedoman Tekhnis

Pengelolaan Barang

Milik Daerah.

4. PP Republik Indonesia

No. 17 tahun 2009

tentang pajak

penghasilan atas

penghasilan dari

transaksi Derivatif

berupakontrak berjangka

yang diperdagangkan di

bursa.

5. Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia No.

50 tahun 2007 tantang

Tata Cara Pelaksanaan

Kerjasama Daerah.5 Apakah ada keinginan

atau kebijakan khusus

pemerintah mengenai

program Public Pivate

Partnership ini ?

Ketua Dewan

Kota Bengkulu

( Sawaludin

Simbolon )

Yang jelas sejauh ini kami ingin

fasilitas pasar modern tersedia di

kota Bengkulu. Untuk rencana

berkelanjutan kita belum punya

target khusus mengenai hal ini.

Karena sekarang MOU antara

42

pihak pemerintah dengan pihak

ketiga sedang dalam

pembahasan khusu kembali.Kabid

Kerjasama

( Fajrul

Afendy )

Sesuai dengan MOU bahwa

tujuan khusus pemerintah dalam

hal ini adlah tejadinya kerjasama

yang menguntungkan kedua

belah pihak sehingga dapat

saling memberikan kontribusi.

Yang jelas kesepakatan di

jelaskan secara rinci dalam

MOU yang sudah disepakati

antar kedua belah pihak.H. Fachrudin

Siregar

( Asisten II

Kota Bengkulu

)

Pada awalnya tujuan khusus

pemerintah adalah tersedianya

pasar modern sebagai sebuah

pusat perbelanjaan di kota

Bengkulu.Sumber : Penelitian ( Diolah, 2013 )

Dari table tersebut menunjukan bahwa berdirinya Pasar Modern penuh dengan

konflik dan trik menarik. Namun demikian pasar modern ini terwujud dengan

kegigihan pihak pemerintah daerah untuk mewujudkan keramaian, kemajuan dan

peningkatan ekonomi masyarakat.

4.2.2. Aspek Globalisasi

Sebagai kota yang relative baru, Bengkulu tetap menjadi imbas dari aspek

globalisasi. Pengaruh globalisasi yang menjalar sampai kota Bengkulu merupakan

suatu anugrah untuk mensejajarkan Bengkulu dengan kota lain di Indonesia.

Aspekglobalisasi yang dikaji menyangkut beberapa hal terkait dengan pertimbangan

43

aspek globalisasi dalam kemitraan, keterkaitan pembangunan dalam globalisasi, dan

akses yang ditimbulkam atas pendirian pasar modern.

4.2.2.1. Pertimbangan Aspek Globalisasi dalam Kemitraan

Sesuai hasil wawancara dan input data di bidang Kerjasama Daerah, Kepala

Bagian tersebut menjelaskan bahwa globalisasi merupakan sebuah tantangan bersama

yang harus dihadapi semua lini baik dari pemerintahan hingga masyarakat kelas

bawah termasuk mahasiswa. Oleh karena itu tantangan pasti dihadapi bersama oleh

masyarakat kota Bengkulu dalam beberapa tahun kedepan. Pertimbangan aspek

globalisasi terkait kemitraan ini masih belum ada antisipasi dan rencana khusus dalam

menghadapi tantangan beberapa tahun kedepan tersebut. Namun jelas ada kesiapan

dalam pemerintah sendiri untuk menghadapi hal tersebut dari program – program lain

yang terkait pembangunan ekonomo.

4.2.2.2. Keterkaitan Pembangunan dengan Globalisasi

Keterkaitan pembangunan kota dengan globalisasi sangan erat dan jelas.

Ketika globalisasi berlaku dan berjalan, maka akan menjadi ancaman, hambatan

atau tantangan dalam pembangunan yang focus pada kesejahteraan rakyat.

Apalagi pembangunan tidak hanya satu sisi saja. Assisten II kota Bengkulu

mengatakan kebijakan mengenai kemitraan tersebut tidsk begitu buruk,

pertimbangan yang diambil adalah peningkatan perekonomian rakyat. Globalisasi

tidak bisa dihindari lagi, rakyat kota Bengkulu harus siap menghadapi kemajuan

zaman. Selanjutnya Kepala Bagian Kerjasama Setda Kota Bengkulu, Fajrul

Apandi berpendapat bahwa :

“ Supaya suatu daerah bisa berkembang maka daerah tersebut harus bisa

menarik investor sebanyak – banyaknya, di era globalisasi saat ini banyak pihak

swasta yang ingin menanamkan modalnya maka pemerintah harus bisa

memfasilitasinya dan salah satu caranya ialah dengan menjalin kemitraan tersebut.

Bengkulu harus bisa menjadi daerah yang modern. ”

44

Dengan mengajak investor dating ke Bengkulu berarti upaya membuka

diri dalam mengembangkan perekonomian daerah. Banyak dampak positif dari

kebijakan ini yaitu kita belajar membuka diri terhadap pihak – pihak luar yang

mungkin akan menjadi investor kita, belajar mengelola pasar modern, membantu

percepatan pembangunan, dan akan menambah pemasukan daerah ( Fachrudin,

Ass. II ).

Pasar modern yang ada di Kota Bengkulu keberadaannya menambah

keramaian kota, dan merangsang pertumbuhan ekonomi di sekitarnya. Namun ada

sisi lain yang memprihatinkan bahwa pemilik pasar modern bukanlah orang

Bengkulu, sehingga kita hanya mendapatkan keramaiannya saja, sedangkan

keuntungan dibawa pergi keluar kota. Seperti pernyataan dari Ketua Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah kota Bengkulu, Sawaludin Simbolon bahwa:

“Kita harus cerdas untuk tidak larut dalam globalisasi, ekonomi Bengkulu

harus tumbuh dan berkembang, dirangsang oleh adanya pasar modern.

Dengan pasar modern diharapkan pelaku-pelaku ekonomi Kota Bengkulu

dan masyaraka Propinsi Bengkulu hendaknya berkontribusi menjad

usahawan-usahawan yang handal. Semua produk pasar modern lebih baik

jika saatnya nanti diisi oleh hasil usaha masyarakat Kota Bengkulu dan

sekitarnya”.

Tantangan yang dihadapi selanjutnya adalah sifat konsumeris masyarakat

Kota dengan kehadiran pasar modern. Banyaknya anak-anak, remaja, ibu-ibu dan

orang tua berbelanja, dikhawatirkan bahwa masyarakat Kota menjadi masyarakat

konsumen, bukan produsen. Ditemu penel[iti beberapa anak remaja datang ke

Bencolen Mall dengan berbagai argument. 20 orang diteliti, 12 orang atau 60%

hanya jalan-jalan hanya sekedar melihat-lihat. 2 orang atau 10% mencari

kebutuhan sekolah, 4 orang atau 20% berbelanja makanan dan minuman,

selebihnya 2 orang atau 10% menikmati makanan di restotran. Dari kondisi

tersebut menunjukkan bahwa dengan globalisasi ekonomi, melalui keberadaan

pasar modern cenderung menyebabkan pola hidup konsumeris.

Selanjutnya penelitian pada 100 pengunjung yang berstatus ibu rumah

tangga, dokonfirmasi bahwa 42 orang atau 42% berbelanja kebutuhan rumah

45

tangga 25 orang juga atau 25% sekedar jalan-jalan melihat barang-barang, 11

orang atau 11% menganta anaknya mencari kebutuhan sekolah, selebihnya 22

orang menikmati makan cepat saji. Dari sebaran presentase kunjungan ibu rumah

tangga yang datanya dibantu oleh numerator, menunjukkan bahwa kebutuhan

ibu-ibu dalam berbelanja, disamping hanya cuci mata sambil melakukan survey

harga.

Sedangkan pengunjung dari pria dewasa yang diteliti sebanyak 100 orang

juga, diperoleh data bahwa 72 orang atau 72% mendampingi istri, keluarga atau

calon istri berbelanja. 5 orang atau 5% berbelanja untuk keperluan sendiri, 4

belanja untuk keperluan rumah tangga, dan 12 orang atau 12% untuk makan

siang/malam, 7 orang atau 7% sekedar melihat-lihat show room yang biasanya

berupa showroom motor, mobil atau alat-alat elektrik atau elektronik.

Keberadaan pasar modern di Kota Bengkulu sisi lain memberi semangat

untuk membangun masarakat Bengkulu, dengan adanya Mall masyarakt

tidaklahtidaklah harus jauh berpergian kejakarta, Bandung atau kota lain untuk

berbelanja. Namun di sisi lain, tantangan globalisasi membutuhkan kebijakan

pemerintah Kota dapat memberi kesejahteraan bagi masyarakatnya.

4.2.2.3 Akses/Manfaat yang timbul atas pendirian pasar modern

Pendirian pasar modern sebagai sebuah usaha peningkatan perekonomian

kota sangat berdamppak positif dan dampak negatif. Dampak positif, khususnya

dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Pasar modern sebagai tempat jual

beli dengan kepastian elit dapat menambah pendapatan pajak, mmpercepat

pendapatan uang, memberdayakan banyak tenaga kerja, memperkenalkan barang

atau perkakas elit/berteknologi, memancing investor atau pedagang dari daerah

lain untuk masuk, sebagai pusat keberanian, dan hiburan. Dampak negati

kurangnya lahan usaha bagi pedagang tradisionl yang ada di pasar tradisional.

pasar modern memberi keuntungan pada sedikit orang, sedangkan pasar

tradisional pada banyak orang.

46

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Hakekatnya bahwa pemerintah Kota Bengkulu berkeinginan menjadikan

kota Bengkulu dalam kemajuan pembangunan dan keramaian, sejajar

dengan kota-kota lain yang setara. Selain itu sebagai indikasi kota, maka

setidaknya memiliki pusat pertukaran ataun pasar modern. Keberadaan

pasar modern selain sebagai tempat belanja, rekreasi, dan hiburan, juga

sebagai lokasi yang keberadaannya menjadi penghasil ekomomi daerah

dan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Dengan keberadaan pasar modern

ternyata mempengaruhi ekonomi mikro disekitar lokasi, karena banyak

berdiri warung-warubg yang juga menggelarkan ekonomi masyarakat.

47

2. Pembangunan infrastruktur pasar modern di kota Bengkulu yang

dilakukan dengan bentuk kerjasama kemitraan (Public Private

Partnership) dilatarbelakangi oleh tidak adanya dana (kemampuan

ekonomis) pemerintah daerah kota Bengkulu dalam membangun sendiri

infrastruktur pasar modern. Pasar modern yang dimaksud adalah Bencolen

Mall dan pasar tradisional (PTM) atau yang sering disebut Mega Mall.

Modal yang ditanamkan Pemerintah Daerah untuk mengadakan

infrastruktur Bencolen Mall adalah lahan senilai 50% seleb[ihnya dari

investor. Sedangkan pembangunan fisik ditanggung sepenuhnya (100%)

investor. Sebagai konsekwensi kedua belah pihak, yaitu pemerintah kota

pihak swasta (PT Impian Bengkulu Indah) sebagai investor menyepakati

perjanjian kerjasama dengan bentuk Public private partnership dengan

model Build Operate Transfer (BOT). Maksudnya setelah infrastruktur

jadi, maka pengelolaan dilakukan oleh pihak investor/swasta selama 30

tahun, selebihnya diserahkan ke pemerintah kota untuk dijadikan aset

daerah. Selama waktu perjanjian (Memorandum pf understanding), pihak

swasta diberi kewenanangan untuk mengatur (mengelola) sepenuhnya.

Sedangkan Pemerintah Kota mendapatkan kontribusi pajak daerah

sebagaimana mestinya usaha-usaha dagang yang telah diatur Pemerintah

Daerah. Pengelolaan parkir juga dilakukan pihak Bencolen Mall,

pemerintah Kota hanya mendapatkan retribusi dari parkir yang ternyata

pada saat ini menjadi masalah, karena pembagian hasil yang dianggap

mengingkari kesepakatan. Pasar modern berikutnya adalah Pasar

Tradisional Modern (PTM) atau sering disebut dengan Mega Mall, yang

berlokasi dipusat kota. Kesepakatan kedua belah pihak antara Pemerintah

Kota dan Pihak swasta/ investor terkait Mega Mall berbeda dengan

Bencolen Mall. Pengadaan lahan Mega Mall sepenuhnya (100%) dikan

pemerintah Kota Bengkulu, sedangkan pembangunan fisik infrastruktur

sepenuhnya (100%) dibangun oleh pihak investor/swasta. Perjanjian

menyebutkan bahwa setelah infrastruktur fisik selesai dibangun, maka

pengelolaan sepenuhnya dengan pihak investor selama 20 tahun,

selebihnya diserahkan ke Pemerintah Kota dan menjadi aset daerah.

48

Selama masa pengelolaan pihak swasta/ investor, pemerintah kota masih

mendapat kontribusi berupa pajak daerah, dan juga mendapat kontribusi

dan parkir sebesar 30% dari penerimaan parkir. Seperti juga Bencolen

Mall, di Mega Mall juga terdapat masalah terkait dengan kontribusi yang

harusnya dibayar oleh pihak swasta, tidak sepenuhnya dilakukan dengan

alasan pendapatan secaraa keseluruhan dari pasar modern tidak sesuai

dengan target pendapatan yang diperkirakan.

3. Pengelolaan atau manajemen pasar modal di Kota Bengkulu sepenuhnya

dilakukan oleh Manajemen Bencoonlen Mall. Dalam bidang pendanaan,

mulai dari biaya pembangunan fisik sepenuhnya ditanggung oleh swasta.

Pelayanan terhadap konsumen dibawah binaan manajemen pasar modern.

Berkaitan dengan pelayanan kepada konsumen, pihak manjemen telah

memberi kewenangan sepenuhnya kepada pemilik kios atau toko untuk

melakukan pelayanan kepada konsumen sebaik-baiknya. Pada

kenyataannya bahwa pemilik kios maupun toko juga mengindahkan

keinginan manajemen, mengingat bahwa pelayanan kepada konsumen

merupakan keharusan yang secara pribadi masing-masing toko/ kios

melakukannya. pelayanan terhadap konsumen yang bersifat umum seperti

pengadaan toilet/urinoir, fasilitas parkir, ATM center, dan ruang tunggu

menjadi tanggung jawab manajemen. Begitu juga dengan pemeliharaan

infrastruktur, dikelola oleh pihak swasta dengan melibatkan para pemilik

kios atau toko untuk berpartisipasi. Bentuk partisipasi adalah kebersihan

dan keindahan di dalam kios atau toko menjadi tanggung jawab

manajemen.

4. penyediaan infrastruktur layanan publik berupa pasar modern di Kota

Bengkulu cenderung memberi peluang keuntugan bagi swasta,

dibandingkan kemanfaatan bagi pemerintah dan masyarakat. Pemerintah

kota sebagai pihak yang memiliki kewenangan formal (membuat regulasi,

menarik retribusi, dan kebijakan lain) merasa dikangkangi oleh pihak

swasta. Misalnya penarikan pajak daerah, pihak manajemen tidak terbuka

dalam menyampaikan penerimaan (revenue) kepada pemerintah kota. Tarif

parkir seharusnya disetorkan 30% dari penerimaan, tetapi pihak swasta

49

menyiasati tarif parkir dengan tarif yang dibedakan berdasar waktu

misalnya parkir 2 jam pertama untuk mobil Rp 2000,- selebihnya Rp

2000,- per jam, sedangkan yang disetorkan hanya berdasar jumlah

kendaraan dikalikan tarif standar parkir, yaitu kendaraan jumlah yang

diparkir dikalikan Rp 2000,-. Bagi pemerintah daerah merupakan

ketidakjujuran pihak manajemen. Sehingga pemerintah tidak sepenuhnya

mendapatkan retribusi sesuai degan kenyataannya. Akhirnya menurut

pemerintah terjadi tuggakan yang harus di bayarkan sejumlah selisih uang

yang sebenarnya dengan yang telah disetorkan. Bagi masyarakat

keberadaan pasar modern masih sebatas pada hukum dagang, ada uang ada

barang. Artinya pasar modern menyediakan segala kebutuha masyarakat

dengan satu tempat tersedia semua. Kemanfaatan lain bahwa keberadaan

pasar modern bisa sebagai sarana rekreasi bagi kalangan anak dan remaja,

karena manajemen sering mengadakan pertunjukan hiburan.

5.2. Saran

Berdasar penelitian yang teah dilakukan dipandang perlu beberapa saran

sebagai berikut :

1. Perubahan mainset bagi masyarakat terhadap pentingnya membangun

daerah, sehingga dengan daerah yang maju maka ekonomi berkembang.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik pengangguran berkurang dan

kesejahteraan tercapai. 2. Upaya pemerintah daerah untuk mengadopsi kinerja swasta yang

berorientasi pada tanggungjawab untuk melakukan sesuatu yang inovatif

dan produktif, sehingga tidak berorientasi pada karakter koruptif.

--------000000--------

50

DAFTAR PUSTAKA

Agree S, 2000 Promoting good governance: Principles, Practices and

perspectives, Conmonweth secretariat, London, p 1 – 11, 68-82

Berger, Brigitte,ed, 1991, The Culture of Enterpreunership, San Fransisco Intitude

for Contemporary Studies, USA

Bungin, B, 2007, Penelitian Kualitatif, Prenada Media Group, Jakarta

--------------, 2003, Analisis Data Penelitian Kualitatif, PT Rajagrafindo Persada,

Jakarta

Caiden, Gerald, E, 1996, The Challengeto the Administrative State, dalam

51

Frederick S. Lane (Ed). Current Issues in Public Administration.

St.Martin’s Press. New York

Creswell, J. W. 1998, Qualitatif Inquiry ad Research Design. Sage Publications,

Inc: California.

Cropsey ,Joseph, 1995, What is welfare economics, Ethics 65

Denhart RB, Theories of Public Organization, Books/ Cole Publishing Company,

California, p 52-66

Denhart RB and Grubbs J.W. 1999, Public Admiistration: An Action Orientation,

Harcourt Brace College Publisher, ew York,p 73 -133, 294- 304

Denhart JV and Denhart RB , 2003, The New Public Service, ME Sharpe, Armon,

New York, 3- 22, 169 -191

Dornbusch, Rudiger, Stanley Fischer, and Richard Startz, 2004. Macroeconomics,

Ninth Edition. Boston: McGraw-Hill.

Esman, MJ, 1991, Management dimensions of Development Perspektives and

Strategis, Kumarian Press, Inc, Conecticut, p113-114, 117-118, 122

Ferlie E 1996, The NewPublic Management I Action, Oxford University Press, p9

-15

Frederickson, H.George.1997. The Spirit of Pubic Administration, Jossey-Bass

Publisher, San Fransisco

Gelliner, David, 1982,Max Weber; Capitalism and the Relgion ,

Chicago, 526 -543

52

Holloway, I & Wheeler, S, 1996, Qualitative Research for nurses, Blackwell

Science,

London

Holzer M and Cahalla K, 1998, Government at Work: Best Practices and model

Programs, Sage Publications, California, p 25 -31

Idrus, Muhamad, 2009, Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan

Kuantitatif, Edisi kedua, Erlangga, Jakarta

Jackson N and Carter , 2000, Rethinking Organizational Behaviour Research, holt

Rinehart an Winston, Inc, Chicago, p 27-28

Kerlinger, F.N, 1986, Foundation of Behavioral Research, Holt, Rinehart and

Winston Inc, Chicago, 27-28

Kooima J (ed), 1993, Modern Government –society Interact

sage Publications, Londo, p 2-6, 35-41, 149-157

Kooiman J and Vliet M, 1993, Government ad Public Organization, sage

Publications, Londo, p 58 – 72

Meleong, Lexy J, 2000, Metode Penelitian Kuatatif, Remaja Rosdakarya,

Bandung.

--------------------, 2002, Metodologi Penelitia Kualitatif, Remaja Rosdkarya,

Bandung.

Naisbitt, John dan Patricia Aburdene.,1990.,Megatrends 2000. Pan Books London

Pierre, Jon dan E Guy Peters, 1997, Governance, Politics, and State. Macmillan

Ltd,

Houndmills. England

Rakhmat,200, Teori Administrasi dan Manajemen Publik, Pustaka Arief, Jakarta .

Singarim bun, Masri dan Sofian Efendi, 1989,Metode Penelitian Survey, LP3ES,

53

Jakarta

Sugiyono, 2007, Memahami penelitian Kualitatif, PT Alfabeta, edisi 12, Bandung

Thoha, Miftah, 1997 Dimensi/dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara, PT

Rajawali Grfindo, Jakarta,p 121-174

Willcocks and Harrow (ed),1992, Rediscoveren Public Service Management ,Mc

graw Hill Book Company,London,p xpii-xxix

Jurnal/Dolumen lain:

Catherine W Ng and Evelyn G H g,State,Market and Civil Society in Hong Kong

A

Study of Multi-Media Adversiting o Buses, ASIAN JOURNAL OF

PUBLICADMINISTRATUIN VOL 24, NO 2(DESEMBER 2002) 287-

303

Community development journal vol 35,no;3,2000,Re Theorizing the interactive

state:reflection on a participating initarive in Ireland

International Polilical science Review (2005),Globalization Liberatio and

Prospect

for the state,,James,Putzel,volume 25,No:1, p 5-16

Internatioal Studies Quartely,Vol 19 No.1 Maret 1975,p 117-119

Michael Polanyi,Full Emplopment and Free Trade, Cambridge,UK: Cambridge

University Press,1945),144,142.

Parente,William J,”Public Prive Partnership “dalam Workshop on “Fundamental

Principles and Techniquss For Efective Public Private Partnerships In

Indonesia”, Jakarta,2006

Peter J, Steinberger is Robert H. and BlancheDay Ellis Professor of Political

54

Science and Humanities and Dean of the Faculty, Reed College. Hegel’s

Philosophy of right (1988) and The Concept of Political Judgment

Perudang- undangan/ Peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 1 / tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah

Keputusan Presiden nomor 15/ tahun 1987 tentang Kemitraan antara Pemerintah

dan Usaha Swasta

Keputusan Presiden Nomor 7/ tahun 1998 tentang kemitraan antara Pemerintah

dan

Usaha Swasta sebagai revisi Kepres sebelumnya.

Pemerintah Presiden Nomor 67/ tahun 2005 Tentang skema Kerjasama kemitraan

Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah, sebagai

revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008.

55