sejarah perubahan konstitusi di indonesia fix

8/11/2019 Sejarah Perubahan Konstitusi Di Indonesia Fix

1/9

Kiki Riski Amalia Hukum Konstitusi 02011381320150

BAB III

SEJARAH PERUBAHAN KONSTITUSI DI INDONESIA

A.DARI HUKUM DASAR HASIL KARYA DOKURITZU ZYUNBI

TYOOSAKAI KE UNDANG-UNDANG DASAR RI

Pada hari ulang tahun radja ,tanggal 29 APRIL 1945 di bentuklah di atas tanah

suatu badan penyelidik usaha usaha persiapan kemerdekaan indonesia atau dalam

bahasa djepang dokuritsu zunbi cosakai ketuanya ialah dokter rajiman wedyodiningrat

dan jumlah anggota nya 62 orang indonesia tugas nya ialah menyelidiki segala hal

yang berhubungan dengan kemerdekaan indonesia dan pekerjaan itu berlangsung

dalam suasana indonesia merdeka kelak kemudian hari .

Badan penyelidik yang di lantik pada 28 mei 1945 dapat memjelaskan pekerjaan

nya dalam dua sidang yang masing masing terbagi atas beberapa rapat yang masing

masing terbagi atas beberapa rapat yang semua nya berlangsung di pejambon di

kota jakarta .sidang pertama berlangsung dari tanggal 29 sampai 1 juni 1945 sidang

kedua berlangsung dari 10 juli sampai 17 juli 1945 .

Hukum dasar hasil karya BPUPKI itu oleh sidang PPKI 18 AGUSTUS 1945

dijadikan sebagai naskah rancangan undang undang dasar negara RI .undang

undang dasar yang di sahkan olehnpanitia persiapan kemerdekaan itu dengan

perubahan perubahan kemudian di umumkan dengan resmi dalam berita republik

indonesia tahun II NO.7 tanggal 15 februari 1946 .

B.PERUBAHAN UNDANGUNDANG DASAR NEGARA RI

MENJADI KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Konferensi meja bundar ini berlangsung dari tanggal 23 agustus 1949 sampaidengan 2 november 1949 dan di hadiri oleh wakil wakil dari RI BFO dan neterlands

serta sebuah komisi PBB untuk indonesia dalam konferensi ini di hasilkan 3 buah

persetujuan pokok antara lain :

-mendirikan RIS

-penyerahan kedaulatan kepada RIS

-didirikan uni antara RIS dan kerajaan belanda .

Sedangkan persetujuan pemulihan kedaulatan terdiri dari tiga persetujuan induk


2/9


-piagam penyerahaan kedaulatan

-status uni

-persetujuan perpindahan .

Dengan berdiri nya negara pada tanggal 27 desember 1949 dengan konstitusi RISsebagai undang undang dasar nya maka undang undang dasar 1945hanya berlaku

untuk salahsatu negara bagian yakni RIS ( di yogyakarta ) sesuai perjanjian renville

sementara bentuk negara nya berubah menjadi federal dan sistem pemerintahan nya

dari presidensial versi uud 1945 menjadi parlementer.

C.PERUBAHAN KONSTITUSI REPUBLIK RIS KE UUDS 1950

Perubahan konstitusi RIS KE UUDS 1950 itu mencakup perubahan mukadimah

dan bentuk negara yaitu dari bentuk negara federal ke bentuk negara NKRI ,sungguh

pun terjadi karena perubahan bentuk negara dan sistem pemerintahaan ,namun

wilayah negara RI ,masih tetap utuh .

Keluar nya undangundang federal no .7 tersebut di awali dengan di tanda tangani

piagam persetujuan oleh pemerintah negara RIS dan pemerintah negara republik

indonesia pada tanggal 19 mei 1950 ,untuk bersama melaksanakan negara kesatuan

sebagai jelmaan negara republik indonesia berdasarkan proklamasi 17 agustus 1945

untuk itu akan di perlakukan sebuah uudasar sementara .pada tanggal 15 agustus 1950

presiden soekarno mengeluarkan piagaam pernyataan yang menyatakan kepastian

bahwa tanggal 17 agustus 1950 ,susunan unitaris sudah kembali meliputi seluruh

wilayah indonesia .

D.PERUBAHAN UUDS 1950 DENGAN KEMBALI KE UUD 1945

MELALUI DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

Konstituante bersamabersama dengan pemerintahan selekas-lekasnya

menetapkan undang undang dasar republik indonesia yang akan mengganti kan

undangundang dasarsementara 1950 .anggota konstituante di pilih melalui pemilihan

umum. Untuk menetapkan undangundang dasar baru ,sidang konstituante harus di

hadiri sekurang-kurang nya 2/3 anggota dan putusan penetapan nya harus di dukung

oleh sekurangkurang nya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir .

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut maka di adakan pemilihan umum pada

tahun 1955.

Sayang sekali ,badan konstituante yang sudah terbentuk berkat pemilu yang

demokratis itu ternyata tdak dapat bekerja sampai menghasil kan uud baru negara RI


3/9


.penulis memandang bahwa ada 2 faktor yang menyebabkan gagal nya penetapan

undangundang dasar baru itu.

E.PERUBAHANPERUBAHAN KONSTITUSI TIDAK

MEMBUBARKAN NEGARA RI

Berdasarkan uraian di atas dapat di ketahui bahwa ,negara RI ternyata pernah

mengalami empat kali perubahan atau pergantian konstitusi dalam kurun waktu 15

tahun (1945 -1959) dan empat kali perubahan amandemen konstitusi selama 2 tahun

yakni perubahan IIV UUD 1945.

Pergantian konstitusi berkali-kali tersebut ternyata tidak membubarkan negara,

terbukti nama dan wilayah negara RI sejak kemerdekaan RI masih tetap eksis hingga

saat ini .padahal tiap konstitusi itu selain bentuk negara nya berbeda juga memiliki

pembukaan yang tidak sama ,berikut ini perjalanan perubahan pembukaan tersebut :

1.naskah piagam jakarta 22 juni 1945 yang kemudian di jadikan sebagai naskah

pembukaan hukum dasar di sahkan oleh BPUPKI

2.naskah pembukaan seperti yang kini tercantum dlam UUD 1945 di sahkan oleh

PPKI

3.naskah pembukaan konstitusi seperti yang tercantum dalam konstitusi sementara

RIS

4.naskah pembukaan konstitusi seperti yang tercantum dalam uud sementara RIS

tahun 1949

Naskah pembukaan rumusan pertama dan kedua telah di bahas perbedaan nya di

atas dalam bagian ini maka pada uraian berikut hanya di tampilkan rumusan ketiga

dan keempat yakni embukaan konstitusi RIS dan undang-undang dasar sementara .

Dengan demikian ,berarti sistem pemerintahan menurut undangundang dasar

1945 diubah menjadi kabinet parlementer .

Atas perubahan perubahan tersebut ternyata negara RI masih tetap utuh ,sama

keadaan nya seperti pada saat proklamasi kemerdekaan indonesia 17 agustus

1945,yaitu :

1.bernusa negara indonesia

2.berbangsa bangsa indonesia

3.berbahasa bahasa indonesia

4.berbendera bendera pusaka merah putih

5.berlagu kebangsaan indonesia raya

6.dan ,berlambang negara ,garuda pancasila


4/9


BAB IV

PELAKSANAAN PROSEDUR PERUBAHAN UUD 1945

A.

CARA PERUBAHAN UUD 1945 MENURUT PASAL 37

1.cara perubahan undang-undang dasar 1945 menurut pasal 37 se belum perubahan

UU DASAR 1945 mengatur perubahan konstitusi nya dalam 2 ketentuan yakni :

- Mengatur kewenangan MPR menetapkan undangundang dasar

- Ketentuan yang mengatur cara perubahan undang undang dasar yang terdiri

dari persyaratan kuorum dan pengesahan perubahan .

2.cara perubahan undangundang dasar 1945 menurut pasal 37 perubahan ke empat

Draf rumusan perubahan yang diusulkan oleh sepertiga majelis sebagai mana di sebut

dalam ayat ( 1) pasal 37 undangundang dasar inisebelum di ajaukan ke sidang MPR

untuk di putuskan terlebih dahulu harus diajukan keoada MK untuk di kaji substansi

hukumnya .

B . CARA AMANDEMEN DAN AKIBAT HUKUM NYA

Jika suatu undangundang dasar atau konstitusi di ubah maka berlakulah undang

undang dasar yang telah di ubah tersebut sebagai konstitusi baru yang berdiri sendiri

.dengan demikian ,cara amandemen yang di lakukan atas perubahan uud 1945

memiliki akibat hukum bahwa ,keberlakuan uud 1945 yang di sandarkan pada dekrit

presiden 5 juli 1959 masih tetap eksis di mpertahan kan MPR hasil pemilu demokratis

tahun 1999.

C.PEMBICARAAN PERUBAHAN UUD 1945 DALAM MASYARAKAT

Amandemen uud 1945 pertama ,kedua ,dan ketiga memand dapat berjalan lancar

namun menjelang amandemen ke empat muncul prodan kontra dalam masyarakat ,pro

dan kontra itu akhirnya mereda dengan sendiri nya setelah perubahan ke empat uud

1945 berhasil di tetapkan setelah di keluarkan nya ketetapan NO.1 /MPR/2002

tentang pembentukan komisi konstitusi .


5/9


D. PEMBAHASAN PERUBAHAN PASAL 37 UD 1945 DALAM MPR

1.usul perubahan

Dalam perubahan ke empat inilah untuk terakhirkali naskah asli rumusan pasal 37 uud

1945 di gunakan ,karena perubahan ke empat tahun 2002 ikut terkena perubahan .

2.pebatasan objek amandemen

Selain itu ,ketentuan pasal 37 juga mengatur hal yang tidak menjadi objek perubahan

,rumusa pasal 37 yang terdiri dari 5 ayat merupakan suatu ketetapan hasil sidang

tahunan MPR 2002 .

3.rapat pleno PAH 1

Pembahasan atas pasal 37 itu mengasilakn rancangan rumusan yang akan di ajukan

pada rapat pleno komisi A dalam sidang tahunan MPR tahun 2002.

4.pendapat akhir fraksi

Pendapat akir fraksi-fraksi dalam sidang paripurna MPR TGL 9 agustus 2002

terhadap rumusan rancangan pasal 37 .penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi di

dasarkan pada urutanjumlah anggota fraksi dari yang terkecil sampai dengan yang

terbesar angota nya ,sedangkan yang netral terhadap gaagasan perlu di bentuk nya

komisi konstitusi tersebut adalah fraksi transformasi.

E.KOMISI KONSTITUSI BUKAN MENGUBAH UUD 1945


6/9


Ada sebagian anggota masyarakat yang kengusulkan agardalam melaksankan

perubahan atas uud 1945 melainkan dengan mengunakan cara baru yakni ,melalui

komisi konstitusi atau pada saat itu oleh advokat adnan buyung nasution disebut

dengan nama komisi negara untuk membentuk undang undang dasar baru sebagai

pengganti uud 1945 .

Selain itu,gagasan perlu nya di bentuk komisi konstitusi juga merupakan faktor

ketidak prcayaan kepada MPR yang sebagiab besar anggotannya adalah orangorang

politik .

Jadi , apabila pembentukan suatu komisi merupakan untuk mengubah atau

membentuk undang = undang dasarbaru sebagai pengganti uud 1945 maka dapat di

pandang tidak tepat karena momentum tersebut sudah lewat .

Ketetapan MPR NO.1 /MPR/2004 terdiri dari 4 pasal antara lain :

1.pembentukn komisi sebagai pengkajian

2.menugasi badan pekerja majelis untuk merumuskan susunan komisi

3.hasil penugasan kepada badan pekerja majelis tersebut harus di laporkan paling

lambat pada sidang MPR 2003 untuk di putuskan .

Dengan perubahan pertama ,kedua ,ketigta dan ke empat sudah tentum akan

muncul persoalan mengenai kedudukan norma hukum lama yang bersandar pada

pasal dalm uud 1945 yang sudah di ubah.

F. HUBUNGAN UUD 1945 DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

SETELAH AMANDEMEN

Sebuah undang-undang memiliki kedudukan lebih rendah daripada undang-

undang dasar atau konstitusi oleh karena nya norma hukum peraturan perundang-

undangan yng berlawanan dengan norma huku m undang undang dasar di nyatakan

tidak berlaku.

Tata urutan peraturan perundang-undangan RI adalah ;

1.UUD 1945 dan perubahan nya

2.ketetapan MPR


7/9


3.undangundang

4.peraturan pemerintah pengganti undangundang

5.peraturan pemerintah

6.keputusan presiden yang bersifat mengatur

7.peraturan daerah

G. HASIL PERUBAHAN UUD 1945

Apabila di lihat dari segi substansi nya secara keseluruhan ,maka perubahan

undangundang dasar 1945 dapat di kelompokkan ke dalam 3 macam yaitu :

1.penghapusan beberapa ketentuan

2.menambah ketentuan atau lembaga baru

3.modifikasi terhadap ketentuan atau lembaga lama .

1.ketentuan yang di cabut

Beberapa ketentuan hukum yang di cabut oleh perubahan undang-undang dasar

1945 antara lain ;

-kekuasaan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan meminta

presiden dan penyusunan garis-garis besar haluan negara

-kekuasaan presiden yang menyangkut pembentukan undangundang

2.ketentuan dan lembaga baru

Yang di atur dalam perubahan ini antara lain :

-DPD dia atur dalam pasal 22c dan 22 d ujd 1945 perubahan ketiga

-MK d atur dalam pasal 24c

-komisi yudisial di atur dalam pasal 24 b perubahan ketiga .


8/9


3.Ketentuan dan lembaga yang di modifikasi

-repoisisi MPR di atur dalam pasal 2 ayat (1)

-pemilu secara langsung oleh rakyat pasal 6 A perbahan ketiga

-ham pasal 28 A28 J Perubahan kedua

-usul perubahan undang undang dan penambahan tata cara perubahan

undang=undang dalam pasal 37 ayat (1) dan (5)

H. TINJAUAN BEBERAPA KETENTUAN HUKUM BARU DALAM UUD 1945

SETELAH DI AMANDEMEN

1.Repoisisi majelis permusyawaratan rakyat

Kewenangan MPR mencakup :

-mengubah dan menetapkan uu dasar

-melantik presiden dan wakil presiden

-memberhentian presiden dan wakil preseiden dalam masa jabatan menurut uu dasar .

2.kekuasaan membentuk undangundang

DPR mempunyai kekuasaan untuk membuat uu ,setiapa rancangan uu di bahas oleh

presiden dan DPR untuk mendapat persetujuan bersama .

3.kekuasaan presiden

Presiden menurut naskah asli uud 1945 mempunyai tiga macam keudukan yaitu :

-sebagai kepala negara

-sebagai kepala pemerintahan

-sebagai pembentuk uu atas persetujuan DPR


9/9


4.kekuasaan kehakiman

Kekuasaan kehakiman menurut naskah asli uud 1945 di lakukan oleh mahkamah

agung dan lain badan kehakiman namun setelah di amandemen kekuasaan kehakimanini juga di lakukan oleh mahkamah konstitusi .

sejarah perubahan konstitusi di indonesia fix

Documents