Kebijakan Teknis Pelaksanaan

PNPM-Mandiri PerdesaanTahun 2011

Dra. Hanita Farial, M.Si.PjO Provinsi Lampung

Semiloka SKPD dan DPRD

Kab. PRINGSEWU22-23 Juni 2011

Dasar :1. Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program

Pembangunan yang Berkeadilan; 2. Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang

Perencanaan Pembangunan Desa; 3. Panduan Teknis Perencanaan Pembangunan Desa sesuai

surat Menteri Dalam Negeri nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010;

4. Panduan Teknis Integrasi Perencanaan Pembangunan sesuai surat Menteri Dalam Negeri nomor : 414.2/2207/PMD tanggal 18 Mei 2010

5. Surat Ditjen PMD Kemendagri Nomor : 414.2/615/PMD tgl 4 Februari 2011 tentang Juknis Pencairan DUB PNPM-Mandiri Perdesaan Tahun 2011

Latar Belakang :

Kebijakan Optimalisasi PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2010 dengan pemanfaatan usulan tak terdanai Tahun 2009 telah memberi dampak positif bagi Optimalisasi Kinerja Program.

tetapi belum mempraktekkan kebijakan pengintegrasian perenc. pembangunan di desa dan antar desa/kecamatan

Karena itu TA 2010 juga telah dimulai langkah2 Pengintegrasian, yaitu :

1. Penerbitan Juknis Integrasi2. Pembentukan dan Pelatihan Tim

Penyusun RPJMDes (Tim 11)3. Fasilitasi Perencanaan Partisipatif sesuai

Permendagri 66/20074. Penyusunan Dokumen RPJMDes Tahun

2011 – 2015 yg ditetapkan dgn Perdes5. Penyusunan Dokumen RKPDes tahun

2011 yg ditetapkan dgn SK Kades

~~~~ desa sudah siap Integrasi ~~~~

1. Musrenbang Desa (Jan’2011)Membahas RKPDes Tahun 2011 (PNPM-MPd) dan DU-RKPDes Tahun 2012

2. Musrenbang Kecamatan (Feb’2011)Membahas & Menetapkan Kegiatan yg akan didanai PNPM-MPd Tahun 2011, danMembahas Kegiatan tahun 2012 yg akan dibawa ke Forum SKPD.

3. Forum SKPD (Mar’2011)Membahas Usulan Kegiatan hasil Musrenbangkec. Per bidang SKPD utk ditetapkan di Musren Kab.

4. Musrenbang Kabupaten (Mar’2011)

Pengintegrasian di Tahun 2011 :

• Kebijakan implementasi PNPM Mandiri Perdesaan TA 2011 bertumpu pada RPJM Desa-RKP Desa yang berkualitas sebagai basis utama keputusan perencanaan program

• Sehingga SATU PERENCANAAN UNTUK SEMUA (One Plan For All) mulai mengembang menjadi motto/semangat pengintegrasian PNPM Mandiri Perdesaan di tahun 2011 dst.

Apa Kendala & Masalah Pengintegrasian..??

1. Masih ditemui Dokumen Perencanaan yang belum Lengkap (sekedar ada atau kurang layak)

2. Kendala birokrasi dlm Fasilitasi Perenc. Pemb. Partisipatif di tingkat desa/antar desa

3. Belum terakomodirnya hasil perencanaan partisipatif pada Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten

4. Kurangnya dukungan Pemerintah Daerah sbg akibat kurangnya sosialisasi dan koordinasi

• Penilaian Dokumen RPJMDes• Review dan Penyempurnaan :

- Sosialisasi lebih intensif- Penguatan Pemerintah dan Lembaga Desa serta KPM Desa- Fasilitasi Ulang Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa

• Penguatan Integrasi

Langkah Penyempurnaan :

Langkah Penguatan Integrasi

(1) Mendorong Penyelarasan jaring Asmara dengan Musrenbang Kecamatan 1. Komunikasi dan interaksi yang intens dengan

Anggota DPRD.2. Sosialisasi yang utuh dan benar tentang

pengintegrasian.3. Melibatkan Anggota DPRD dlm Musrenbang Kec.4. Mendorong Anggota DPRD merujuk hasil2

Musrenbang Kec. dalam melakukan Jaring Asmara.

5. Mengikutsertakan Anggota DPRD dalam kegiatan monitoring.

(2) Mendorong Terlaksananya Hearing DPRD1. Untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada anggota DPRD kab. agar kebijakan publik lebih responsif dan berpihak kepada aspirasi rakyat.2. Perlu difasilitasi melakukan hearing atau dengar pendapat dgn kalangan DPRD (Anggota, Komisi, Fraksi dan Pimpinan DPRD).3. Sebab dgn kewenangan yg dimiliki di bidang anggaran, legislasi, dan pengawasan, maka DPRD kabupaten memiliki fungsi dan peran yang signifikan dlm merumuskan kebijakan pemb., perpu dan pendayagunaan anggaran daerah

Langkah Penguatan Integrasi

(3) Penguatan Musrenbang Kabupaten1. Mendorong Pemkab membentuk peraturan perundangan tentang penyelenggaraan Musrenbang, yang pro aspirasi masyarakat.2. Pentingnya dukungan politis dari kalangan DPRD dlm mendukung aspirasi masyarakat desa dalam Musrenbang Kabupaten.3. Mempersiapkan dan membekali utusan kecamatan yang akan mengikuti Musrenbang Kabupaten

Langkah Penguatan Integrasi

OUTPUT PROGRAM

1. Pelaku1. Setrawan Kabupaten Min. 4 org/kab2. Setrawan Kecamatan Min. 2 org/kec3. KPMD sesuai Permendagri No. 7/2007

2. Kegiatan1. Musrenbang Integrasi (Desa/Kecamatan)2. Rakor SKPD secara berkala3. Hearing DPRD minimal 1 tahun sekali4. Penyelarasan Jaring Asmara dg Musrenbang

3. Dana1. Tersedianya APBD utk BLM/Pelatihan2. Keterpaduan sumber-sumber pendanaan

(ADD, BLM PNPM-MP, BLM PNPM MPd Integrasi, APBD, Swadaya ,dll)

4. Kelembagaan 1. Terbentuknya BKAD, RBM2. Net Working lintas SKPD

5. Dokumen1. Perdes RPJMDes & SK Kades ttg RKPDes2. Perda2 Pembangunan partisipatif3. Dokumen Komitmen Pemda

NO. PROVINSIKABUPATEN

TOTAL ALOKASI

BLM DOK Perencanaan DOK Pelmas DOK RBM BLM Integrasi DOK Integrasi Jumlah PROVINSI LAMPUNG 279.200.000.000 7.843.000.000 8.721.790.000 3.600.000.000 8.000.000.000 700.000.000 308.064.790.000

1. Lampung Barat 41.300.000.000 897.000.000 1.129.960.000 300.000.000 - - 43.626.960.000

2. Tanggamus 21.450.000.000 511.500.000 772.820.000 300.000.000 4.000.000.000 350.000.000 27.384.320.000

3. Lampung Selatan 44.000.000.000 807.500.000 1.146.280.000 300.000.000 - - 46.253.780.000

4. Lampung Timur 41.550.000.000 1.285.000.000 1.158.870.000 300.000.000 - - 44.293.870.000

5. Lampung Tengah 33.500.000.000 852.000.000 1.083.660.000 300.000.000 - - 35.735.660.000

6. Lampung Utara 29.850.000.000 1.401.000.000 992.310.000 300.000.000 - - 32.543.310.000

7. Way Kanan 30.650.000.000 1.059.000.000 1.161.200.000 300.000.000 - - 33.170.200.000

8. Tulang Bawang 12.050.000.000 342.000.000 338.120.000 300.000.000 - - 13.030.120.000

9. Pesawaran 9.000.000.000 180.500.000 324.050.000 300.000.000 - - 9.804.550.000

10. Mesuji 6.600.000.000 145.500.000 126.850.000 300.000.000 4.000.000.000 350.000.000 11.522.350.000

11. Pringsewu 4.650.000.000 214.000.000 327.320.000 300.000.000 - - 5.491.320.000

12. Tulang Bawang Barat 4.600.000.000 148.000.000 160.350.000 300.000.000 - - 5.208.350.000

Alokasi BLM Tahun 2011

1. Pencairan, Penyaluran dan Pelaksanaan Kegiatan Fisik tahun 2011

2. Review (penyempurnaan) Dokumen RPJMDes

3. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat

4. Ruang Belajar Masyarakat (RBM)

AGENDA KEGIATAN TAHUN 2011

Schedulle Kegiatan (selambat2nya)sebagai berikut :

Juni 2011 : Pencairan Tahap Ia (20% APBN)Juli 2011 : Pencairan Tahap II (40% APBN)September 2011 : Pencairan Tahap Ib (20%

APBD)November 2011 : Pencairan Tahap III (20%

APBN)Desember 2011 : Dokumen Akhir & MDST

Pencairan, Penyaluran dan Pelaksanaan Kegiatan Fisik tahun 2011

Desa2 yg sudah mempunyai Dokumen RPJMDes :- Dilakukan Penilaian, Review & dilengkapi lagi- Musrenbangdes Penyempurnaan RPJMDes

Desa2 yg belum mempunyai Dokumen RPJMDes :- Fasilitasi Pengkajian Keadaan Desa (PKD)- Pembentukan & Pelatihan Tim Penyusun RPJMDes dan RKPDes- Penyusunan Draf RPJMDes & RKPDes- Musrenbangdes Penetapan

Review & Penyusunan Dokumen RPJMDes

1. Menggunakan DOK Pelmas Tahun 2011 ditambah Sisa DOK Pelmas Tahun 2010 dan sebelumnya

2. Pelaku-pelaku program yang dilatih :- UPK - BKAD - BP-UPK- PjOK - PL - Tim Verifikasi- TPK - TPU - Tim Pemelihara- Tim Pengawas - Kelompok SPP/UEP

- KPMD (Kader Pemberdayaan, Kader Teknik & Kader Hukum)dan lain-lain

Pelatihan PeningkatanKapasitas Masyarakat

adalah suatu kultur belajar yang terorganisir, terstruktur, sistematis dan secara terus menerus oleh masyarakat pelaku program sendiri melalui kegiatan2 belajar bersama

RBM merupakan jawaban atas kondisi :- Pelaku Program yg makin banyak perlu diorganisir- Cakupan wilayah & BLM yg makin besar perlu

pengawasan dari masyarakat- Permasalahan yg makin komplek perlu penanganan

berbasis masyarakat

Ruang Belajar Masyarakat (RBM)

1. Menguatnya komitmen DPRD dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;

2. Disepakatinya strategi pelembagaan sistem pembangunan partisipatif;

3. Menguatnya komitmen DPRD dalam mengembangkan sistem pembangunan daerah melalui sistem anggaran yang berpihak pada rakyat miskin (pro poor);

4. Terintegrasikannya program2 pemberdayaan masyarakat dlm penanggulangan kemiskinan;

5. Terumuskannya kesepakatan bersama/rekomendasi tindak lanjut untuk mensukseskan pelaksanaan seluruh program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat.

HARAPAN PADA SEMILOKA DPRD

Terima Kasih