skripsi akuntabilitas proses pelayanan surat izin …

SKRIPSI

AKUNTABILITAS PROSES PELAYANAN SURAT IZIN USAHA

PERDAGANGAN DI KABUPATEN BULUKUMBA

Oleh:

HAJRAH

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 04902 14

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2020

i

SKRIPSI

AKUNTABILITAS PROSES PELAYANAN SURAT IZIN USAHA

PERDAGANGAN DI KABUPATEN BULUKUMBA

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh

Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.Sos)

Disusun dan Diajukan Oleh:

HAJRAH

Nomor Stambuk: 10561 04902 14

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2020

v

ABSTRAK

Hajrah. Akuntabilitas Proses Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Di

Kabupaten Bulukumba.(Dibimbing oleh Alyas dan Kadir)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu masalah terkait pelayanan

penerbitan izin usaha perdagangan di Kabupaten Bulukumba. Menurut beberapa

laporan bahwa pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu masih sangat lalai karena sampai saat ini masih terdapat pungli, sehingga

dengan adanya itu sistem yang berjalan tidak mengalami perkembangan. Adanya

permasalahan tersebut salah satunya dilatarbelakangi oleh masih ada beberapa

oknum yang menyalah gunakan aturan dengan menerima biaya tambahan untuk

mempersingkat pengurusan perizinan. Hal ini yang kemudian memunculkan

ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat birokrasi dalam melaksanakan tugas

pelayanan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Proses Pelayanan

Surat Izin Usaha Perdagangan Di Kabupaten Bulukumba. Dengan melihat

akuntabilitas dari aspek akuntabilitas proses dari Sheila Elwood. Akuntabilitas

pada proses pelayanan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten

Bulukumba dapat dilihat dari aspek prosedur, biaya, jangka waktu, serta responsif.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi serta wawancara.

Proses analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data dan

informasi yang tersedia dari berbagai sumber sehingga mencapai kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas proses pelayanan

surat izin usaha perdagangan di kabupaten Bulukumba belum akuntabel

sepenuhnya, hal ini dilihat dari jangka waktu, prosedur serta biaya. Pelaksanaan

prosedur pelayanaan belum akuntabel yaitu pada system pembayaran retribusi

izin. Begitupun dengan jangka waktu pelayanan, penyelesaian izin belum

terlaksana tepat waktu. Serta masih kurangnya koordinasi dengan pihak terkait

dalam penyelesaian izin.

Kata kunci : Akuntabilitas, pelayanan, SIUP

vi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis tak henti-hentinya panjatkan puja dan puji syukur

atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat kesehatan dan

kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang

berjudul “Akuntabilitas Proses Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan di

Kabupaten Bulukumba”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat

dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud

tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada

kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang

terhormat:

1. Ayahanda Prof. Dr. Alyas M.S selaku Pembimbing I dan Ayahanda Abdul

Kadir Adys, S.H, M.M selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan

waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi

ini dapat diselesaikan dengan baik.

2. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Ayahanda Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

vii

4. Kakanda Nasrul Haq, S.Sos, M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu

Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Muhammadiyah Makassar.s

5. Kakanda Nurbiah Tahir, S.Sos, M.Ap selaku Sekretaris Jurusan Ilmu

Administrasi Negara.

6. Bapak dan Ibu Dosen jurusan Ilmu Administrasi Negara atas limpahan

ilmu yang diberikan kepada penulis sebagai bekal di masa yang akan

datang.

7. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Makassar.

8. Ucapan yang istimewa untuk orang terkasih terimah kasih yang sedalam-

dalamnya kepada Kedua Orang Tua, Ayah Abd Majid (Alm.) dan Ibu

Muna yang seorang diri dengan penuh kesabaran dan kasih sayang yang

berlimpah mengasuh, membesarkan, mendidik penulis dengan perjuangan

dan pengorbanan yang tulus, disertai doa restu yang senantiasa mengiringi

penulis dalam setiap langkah.

9. Ucapan terima kasih untuk orang terkasih Dino Pelu yang sudah banyak

memberi dukungan materil kepada penulis, selalu memberi dorongan dan

motivasi ketika hari-hari semakin sulit untuk dijalani, sehingga penulis

mampu menyelesaikan skripsi ini

10. Saudaraku Siti Nurbaya, Darman, Marwah, Ahmad Shafa, dan Nur Aftitah

yang telah mensupport materil dan senantiasa memberikan semangat

selama menempuh studi dikampus Universitas Muhammadiyah Makassar.

viii

11. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba khususnya Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta staff yang telah

menerima penulis dengan hangat untuk meneliti di Kabupaten Bulukumba.

12. Teman-teman seperjuangan Fisipol angkatan 2014 khususnya Ilmu

Administrasi Negara

13. Teman-teman khususnya kelas B Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang

sudah banyak membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

14. Maha guru Ayahanda Ust Ahmad Syawqi yang sudah banyak memberi

pengarahan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, selalu mendukung dan

memotivasi untuk tidak menyerah.

15. Teman-teman LDSI Al-Muntazhar yang sudah banyak memberi

pengajaran hidup, yang selalu menjadi tempat paling hangat untuk pulang.

16. Teman-teman komunitas Pojok Bunker

17. Teman-teman seperjuangan di kelas PG.

18. Semua pihak yang telah memberikan bantuan yang tidak sempat

disebutkan satu persatu semoga menjadi ibadah dan mendapat imbalan

dari-Nya.

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ........................................................................................... i

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI ................................................................. ii

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .............................................. iii

ABSTRAK ............................................................................................................ iv

KATA PENGANTAR ........................................................................................... v

DAFTAR ISI ....................................................................................................... viii

DAFTAR TABEL ................................................................................................. x

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1

A. Latar Belakang .................................................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ............................................................................................. 7

C. Tujuan Penelitian............................................................................................... 7

D. Manfaat Penelitian ............................................................................................ 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................... 9

A. Konsep Pelayanan Publik .................................................................................. 9

B. Konsep Akuntabilitas ...................................................................................... 14

C. Jenis-Jenis Akuntabilitas ................................................................................. 18

D. Indikator Akuntabilitas .................................................................................... 20

E. Pelayanan Perizinan ........................................................................................ 23

F. Akuntabilitas Pelayanan Publik ...................................................................... 26

G. Kerangka Pikir ................................................................................................ 31

H. Fokus Penelitian .............................................................................................. 32

I. Deskripsi Fokus Penelitian .............................................................................. 33

BAB III METODE PENELITIAN .................................................................. 34

A. Waktu dan Lokasi Penelitian ........................................................................... 34

B. Jenis dan Tipe Penelitian ................................................................................. 34

C. Sumber Data .................................................................................................... 35

x

D. Informasi Penelitian ........................................................................................ 35

E. Teknik Pengumpulan Data .............................................................................. 36

F. Teknik Analisis Data ....................................................................................... 36

G. Pengabsahan Data ........................................................................................... 37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................ 39

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ............................................................... 39

B. Hasil Penelitian ............................................................................................... 56

C. Pembahasan ..................................................................................................... 91

BAB V PENUTUP ............................................................................................. 102

A. Kesimpulan ................................................................................................... 102

B. Saran .............................................................................................................. 103

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 105

LAMPIRAN ....................................................................................................... 107

xi

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Presentase Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan ........................ 52

Tabel IV.2 Klasifikasi Tingkat Pangkat/Golongan Pegawai DPMPTSP ............. 53

Table IV.3 Waktu Dan Biaya Perizinan DPMPTSP Kabupaten Bulukumba ....... 54

Table IV.4 Rekapitulasi Izin ................................................................................ 60

Tabel IV.5 Izin Usaha Perdagangan 2019 ............................................................ 63

Tabel IV.6 Biaya Pengurusan Izin Usaha ............................................................. 77

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Good governance atau lebih dikenal dengan tata pemerintahan yang

baik merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan

pemerintahan yang teratur dan berkesinambungan dalam sistem. Konsep good

governance ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan

kualitas di beberapa aspek pemerintahan. Dari bad governance menjadi good

governance seperti yang dikemukakan oleh Dwiyanto (dalam Sukmawati

2016), bahwa sistem pengelolaan pemerintahan dibeberapa negara mengalami

inefesiensi yang diakibatkan oleh adanya praktek bad governance seperti

pelayanan yang tidak transparan, rendahnya partisipasi warga, rendahnya

kepedulian birokrasi, serta diskriminasi, oleh karena itu sangat penting menata

kembali sistem pemerintahan melalui pelaksanaan konsep good governance.

Namun keadaan saat ini menunjukkan bahwa pemerintahan yang baik

masih sangat jauh dari harapan, ini disebabkan karena adanya kepentingan

politik, KKN, peradilan yang tidak adil, bekerja di luar kewenangan, dan

kurangnya integritas dan transparansi. Untuk bisa mencapai good governance

dalam tata pemerintahan maka prinsip-prinsip good governance harusnya

ditegakkan dalam semua institusi pemerintahan.

Terselenggaranya good governance merupakan tugas pemerintah

dalam mewujudkan aspirasi serta mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Dalam

hal ini diperlukan diperlukan pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur,

2

dan absah sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan secara daya

dan berhasil, bersih dan bertanggungjawab. Perbaikan dalam sistem

pemerintahan dilakukan dengan perbaikan beberapa aspek penting yang ada di

dalamnya, di antaranya yaitu perbaikan pelayanan publik, untuk meciptakan

tatanan kepemerintahan yang baik.

Pelayanan publik pada dasarnya merupakan pemberian pelayanan

kepada masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai

warga negara. Seperti yang dikemukakan Sampara (2012), bahwa pelayanan

publik juga diartikan sebagai suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi

langsung antara satu dengan yang lain yang menyediakan kepuasan

pelanggan. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk

memenuhi kebutuhan dasar serta hak-hak sipil setiap warga negara atas

barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara

pelayanan publik.

Pelayanan publik merupakan pemberian pelayanan kepada masyarakat

sebagai perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Pemerintah adalah lembaga penyedia pelayanan masyarakat harusnya

mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik serta memperhatikan

asas-asas penyelenggaraan pelayanan. Dalam Undang-Undang nomor 25

tahun 2009 tentang pelayanan publik menyebutkan bahwa pelayanan publik

merupakan rangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang,

jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara

3

pelayanan publik. Dalam undang-undang yang sama pasal 1 ayat 2 disebutkan

bahwa penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut

penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi,

lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk

kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata

untuk kegiatan pelayanan publik.

Ini berarti bahwa pemerintah dalam hal ini berupa badan atau lembaga

penyelenggara negara yang berhak memberikan pelayanan kepada setiap

masyarakat atas kebutuhannya, dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang ada. Hingga saat ini, pelayanan publik masih menjadi

persoalan yang perlu memperoleh perhatian dan segera dicari solusi

penyelesaiannya. Semakin mahalnya harga pelayanan publik di Indonesia

menandakan perbaikan pelayanan publik cenderung “berjalan di tempat”.

Meski beberapa kesempatan, pejabat publik menyerukan perlunya

peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan publik, namun dalam

realitasnya, seruan tersebut masih sekedar jargon.

Akuntabilitasdalam pelayanan publik, merujuk pada

pertanggungjawaban pemerintah dalam mengambil tindakan yang dilakukan

baik dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kebijakan-kebijakan

dalam masyarakat, tanggungjawab pemerintah dapat dilihat dalam bentuk

pelayanan publik. Pelayanan yang akuntabel merupakan ukuran yang

menunjuk seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan

4

dengan ukuran nilai-nilai atau normal eksternal dalam masyarakat atau

stakeholder.

Tolak ukur akuntabilitas pelayanan publik adalah masyarakat itu

sendiri yaitu arti nilai dan norma yang diakui berlaku dan berkembang dalam

kehidupan masyarakat. Nilai dan norma tersebut di antaranya transparannya

pelayanan, prinsip-prinsip keadilan, jaminan penegakan hukum, hak asasi

manusia, orintasi pelayanan yang dikembangkan terhadap masyarakat

pengguna jasa. Tingkat akuntabilitas dapat diukur melalui

penyelenggaraannya.

Akuntabilitas sebagai proses pelayanan menurut Sheila Elwood

(Manggaukang 2006) dapat diukur dari sejauh mana prosedur pelayanan

dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya pelayanan yang

responsif, cepat dan murah biaya. Pelayanan publik tidak hanya dilihat dari

segi jangka waktu penyelesaian saja akan tetapi mempertimbangkan estimasi

waktu yang seharusnya digunakan untuk suatu pelayanan, yaitu dari aspek

murah biaya. Selain itu hal yang perlu dipertimbangkan yakni pelayanan yang

tepat biaya.

Pelaksanaan akuntabilitas pelayanan publik berpedoman pada

keputusan Menteri PAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum

Penyeleggaraan Pelayanan Publik yang kemudian dijelaskan melalui petunjuk

yang lebih teknis transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan

pelayanan publik. Memuat pentingnya penyelenggaraan publik yang harus

5

dipertanggungjawabkan, tanggungjawab tersebut meliputi akuntabilitas

kinerja, akuntabel biaya, dan akuntabilitas hasil pelayanan publik.

Pelayanan publik yang menjadi sorotan dari pemerintah daerah saat ini

adalah perizinan. Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam

pelayanan publik, dan merupakan salah satu bentuk pelayanan saat ini banyak

digunakan di Kabupaten Bulukumba. Pelayanan perizinan di kabupaten

Bulukumba dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (DPMPTSP).

Surat izin usaha perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah

surat yang wajib dimiliki seseorang untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha

perdagangan. Surat izin usaha perdagangan merupakan surat izin yang

diberikan oleh mentri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk

melaksanakan kegiatan usaha dibidang perdagangan dan jasa. Surat izin usaha

perdagangan (SIUP) diberikan kepada pengusaha, baik perseorangan, firma,

CV, PT, koperasi maupun BUMN. Surat izin ini adalah surat yang diresmikan

oleh instansi pemerintah. Surat ini wajib dimiliki sebagai bukti pengesahan

dari bisnis atau usaha yang dijalankan.

Di Kabupaten Bulukumba, pelayanan perizinan merupakan salah satu

jenis pelayanan yang dikenal sulit dilakukan, pengurusannya berbeli-belit,

menggunakan jangka waktu yang lama, serta tidak jarang memunculkan

beberapa pungutan biaya di luar prosedur umum (pungutan liar). Belum

optimalnya pelayanan perizinan dapat menimbulkan ketidakpuasan. Dampak

besar jika pelayanan perizinan berjalan efektif dan ifisien salah satunya yaitu

6

dapat meningkatkan pendapatan daerah (PAD) dan juga meningkatkan

kesejahteraan masyarakat utamanya bagi masyarakat yang baru mulai

melakukan usaha di bidang perdagangan.

Tugas Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) merumuskan kebijakan teknis pelayanan terpadu di bidang

perizinan, nonperizinan dan penanaman modal, baik untuk semua masyarakat

serta pegawai pemerintah yang berbasis pada potensi daerah. Sistem perizinan

di kabupaten Bulukumba telah meninggalkan pola pelayanan yang lama yaitu

satu atap dan menggunakan satu pintu. Pelayanan atas permohonan perizinan

satu pintu yang disusun berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri

(Permendagri) No.24 Tahun 2006 mengenai pedoman pelayanan terpadu satu

pintu. Dalam peraturan ini pelayanan permohonan perizinan dan non-perizinan

dilakukan oleh perangkat daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu

Pintu. Kemudian Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 49 Tahun 2017,

perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2015 tentang

penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah

Kabupaten Bulukumba

Dengan terbentuknya DPMPTSP kabupaten Bulukumba tidak serta

merta menunjukkan hasil yang memuaskan terlihat dari beberapa infomasi

bahwa, Pelaksanaan akuntabilitas pelayanan publik di kabupaten Bulukumba

masih jauh dari harapan, dilihat dari beberapa kasus yang pernah terjadi,

anggota DPRD kabupaten Bulukumba menemukan banyak Surat Izin Tempat

Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Palsu yang terbit

7

sebagai legalitas operasional sejumlah usaha di daerah itu. Dokumen SITU

dan SIUP diduga terjadi pemalsuan tanda tangan pejabat berwenang dan

stempel palsu, ini disebabkan oleh adanya oknum-oknum yang tidak

bertanggungjawab melakukan pemindaian tanda tangan dan stempel ,

begitupun dengan nomor proporsi SITU dan SIUP tidak sesuai dengan yang

dikeluarkan kantor berwenang.

Berangkat dari masalah di atas maka dari itu fokus penelitian ini

adalah pelayanan publik yang berjudul “Akuntabilitas Proses Pelayanan

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kabupaten Bulukumba”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada latar belakang di atas maka

penulis mengganggap penting memberikan batasan masalah yang menjadi

bahan dalam penelitian maka penulis merangkum dalam pertanyaan berikut :

Bagaimana akuntabilitas proses pelayanan surat izin usaha perdagangan

(SIUP) di Kabupaten Bulukumba diukur dari aspek prosedur, biaya, jangka

waktu serta pelayanan yang responsif?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan

dan menjelaskan akuntabilitas proses pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) di Kabupaten Bulukumba dilihat dari beberapa aspek prosedur, biaya,

jangka waktu serta pelayanan yang responsif.

8

D. Manfaat Penelitian

Hasil yang akan dicapai nanti pada penelitian ini diharapkan dapat

memberikan manfaat yakni sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis :

a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat dalam

memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi

publik khususnya mengenai gambaran pelayanan surat izin usaha

perdagangan (SIUP).

b. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk

memperdalam penelitian mengenaiyang terjadi pada pelayanan publik

khususnya pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

c. Menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan, serta menjadi

bahan dalam penerapan ilmu metode penelitian, khususnya mengenai

gambaran pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

d. Dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian mengenai

akuntabilitas pelayanan birokrasi selanjutnya.

2. Manfaat Praktis :

a. Dapat dijadikan bahan acuan pemerintah dalam memperbaiki dan

meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pelayanan birokrasi,

khususnya pada pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai melayani keperluan orang

atau masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan aturan pokok

dan tata cara yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah dikemukakan

dahulu bahwa pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan bagi masyarakat,

karenanya birokrasi publik berkewajiban untuk memberi pelayanan yang baik

(Irsan, 2012).

Pelayanan publik menurut Sinambela adalah setiap kegiatan yang

dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap

kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan

menawarkan kepuasan. (Harbani Pasolong, 2013). Disisi lain, Menurut Thoha

(dalam Sedarmayanti 2010) pelayanan adalah usaha yang dilakukan oleh

seseorang, kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberi bantuan dan

kemudahan kepada masyarakat dalam mencapai tujuan.

Pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.

25 Tahun 2009 merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka

pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas

barang, jasa, dan pelayanan administratif oleh penyelenggara pelayanan

publik. Dari pengertian tersebut dapat ditarik 3 konsep dasar tentang

pelayanan publik yaitu:

10

a. Pelayanan publik merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan

oleh pemerintah dan aparatur negara serta swasta (atas nama pemerintah)

b. Masyarakat merupakan objek dari pelayanan publik

c. Bentuk pelayanan tersebut berupa barang atau jasa yang sesuai dengan

kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Moenir (2001) pelayanan publik adalah kegiatan yang

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor

material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi

kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Tujuan pelayanan publik adalah

mempersiapkan pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh publik (Winda

Sari, 2017).

Selanjutnya menurut Moenir (2001), pelayanan publik harus

mengandung unsur-unsur dasar sebagai berikut:

a. Hak dan kewajiban bagi pemberi dan penerima pelayanan umum harus

jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak.

b. Pengaturan setiap bentuk pelayanan harus disesuaikan dengan kondisi

kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan

perundang-undangan yang berlaku dan tetap berpegang teguh pada

efisiensi dan efektivitas.

c. Kualitas, proses dan hasil pelayanan harus diupayakan agar dapat

memberi keamanan,kenyamanan, kepastian hukum, yang dapat

dipertanggungjawabkan (Winda Sari, 2017).

11

Pada hakekatnya, pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima

kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur

pemerintah sebagai abdi masyarakat. Oleh karena itu pemberian layanan

kepada masyarakat harus dilakukan secara maksimal dan berlandaskan pada

asas pelayanan publik. Asas-asas pelayanan publik menurut terdiri dari:

a. Transparansi, berarti keterbukaan atau bersifat terbuka, mudah dan dapat

diakses serta digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan dan

disediakan secara memadai serta mudah dimengerti

b. Akuntabilitas, artinya pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara

pelayanan publik dalam hal ini adalah pemerintah harus dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

c. Kondisional, pelayanan publik harus sesuai dengan kondisi kemampuan

pemberi dan penerima pelayanan dan tetap berpegang teguh pada prinsip

efisiensi dan efektifitas

d. Partisipatif, mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan

pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan

masyarakat.

e. Kesamaan hak, pemberian pelayanan publik tidak diskriminatif dalam arti

tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.

f. Keseimbangan hak dan kewajiban, dalam proses pemberian pelayanan

publik, pemberi dan penerima pelayanan harus memenuhi hak dan

kewajiban masing-masing pihak.

12

Menurut Thoha Pelayanan publik yang profesional adalah pelayanan

yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi

layanan dengan cirri sebagai berikut :

a. Efektif lebih mengutamakan pencapaian tujuan.

b. Sederhana, prosedur tata cara pelaksanaan diselenggarakan secara mudah,

cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan

oleh masyarakat yang minta layanan.

c. Kejelasan dan kepastian, tata cara pelayanan dan prosedur, persyaratan

pelayanan baik secara teknis maupun persyaratan administratif, rincian

kerja, tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya, jadwal waktu

penyelesaian pelayanan.

d. Keterbukaan prosedur pemberi pelayanan wajib diinformasikan secara

terbuka kepada masyarakat agar mudah dipahami masyarakat baik diminta

maupun tidak diminta.

e. Efisien, yaitu persyaratan pelayanan hanya dibatasi dengan hal-hal yang

berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan. (Irsan, 2012).

Tujuan pelayanan publik pada umumnya adalah bagaimana

mempersiapkan pelayanan publik yang dikehendaki dan dibutuhkan oleh

publik dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai

pilihan dan cara mengaksesnya. Lebih lanjut Zeithahaml mengatakan, tujuan

pelayanan publik adalah sebagai berikut :

a. Menetukan pelayanan yang disediakan.

b. Memperlakukan pengguna layanan, sebagai costumer.

13

c. Berusaha memuaskan pengguna layanan, sesuai dengan yang diinginkan

mereka.

d. Mencari cara penyampaian layanan yang paling baik dan berkualitas.

e. Menyediakan cara-cara bila pengguna layanan tidak ada pilihan

(Irsan,2012).

Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 63,

Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

standar pelayanan haruslah meliputi :

a. Prosedur pelayanan yang dilakukan dalam hal ini antara lain

kesederhanaan yaitu kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat serta kemudahan dalam memenuhi persyaratan pelayanan.

b. Waktu penyelesaian, waktu yang ditetapkan sejak saat pengajuan

permohonan sama dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan

haruslah berkaitan dengan kepastian waktu dalam memberikan pelayanan

sesuai dengan ketetapan lamanya waktu pelayanan masing-masing.

c. Biaya pelayanan, tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam

proses pemberian pelayanan, haruslah berkaitan dengan penenanaan biaya

yang secara wajar dan terperinci serta tidak melanggar ketentuan yang ada

d. Produk pelayanan, hasil pelayanan yang diterima sesuai dengan ketentuan

yang telah ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan kenyataan dalam

pemberian pelayanan yaitu hasil pelayanan harus sesuai dengan yang telah

ditentukan serta terbebas dari kesalahan-kesalahan teknis, baik dalam hal

penulisan permohonan yang telah diajukan sebelumnya.

14

e. Sarana dan prasarana, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai

oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal ini berkaitan dengan

ketersediaan perangkat penunjang pelayanan yang memadai seperti meja,

kursi, mesin tik, serta adanya kenyamanan dan kemudahan dalam

memperoleh suatu pelayanan (Irsan, 2012).

B. Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu syarat terlaksananya pemerintahan

yang baik (good governance). Akuntabilitas merupakan prinsip utama

terselenggaranya pemerintahan yang baik, menjadi salah satu dorongan bagi

pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Akuntabilitas pada

umumnya dikaitkan pada proses pertanggungjawaban untuk segala pelayanan

yang telah diberikan. Akuntabilitas merujuk pada pertanggungjawaban satu

pihak ke pihak yang memiliki hak.

Menurut Sedarmayanti (2003) bahwa akuntabilitas dapat dinyatakan

sebagai kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban atau menjawab dan

menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau suatu organisasi kepada

pihak yang memiliki hak atau yang berkewenangan untuk meminta keterangan

atau pertanggungjawaban. Adapun pertanggungjawaban ini merupakan

transparannya kegiatan yang dilakukan dan segala kebijakan yang

dilaksanakan. Akuntabilitas bukan hanya pertanggungjawaban secara tertulis

namun membutuhkan pelaksanaan secara nyata (Sukmawati, 2016).

Dalam pasal 3 UU No 28 tahun 1999 menjelaskan bahwa akuntabilitas

merupakan salah satu bagian dari asas umum penyelenggaraan Negara. Asas

15

dalam undang-undang bermakna bahwa akuntabilitas merupakan asas yang

menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pelayanan

harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas merupakan kegiatan pemerintah sebagai bentuk

pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, dapat dilihat dari

sejauh mana transparansi penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah

dalam hal ini berperan penting dari terlaksananya pelayanan yang

akuntabel, karena akuntabilitas terkait dengan segala aktivitas yang

dilakukan pemerintah seperti yang dikemukakan Mulgar dan Uhnr

(Sukmawati, 2016) yaitu akuntabilitas merupakan konsep yang terkait

dengan aktifitas governance yaitu, berbagai upaya untuk membentuk serta

mempertahankan bentuk tatanan pemerintahan dalam konteks sosial.

Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai pemberian informasi dan

pengungkapan kegiatan dan kinerja finansial pemerintah pada berbagai

pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah harus bisa

menjadi tokoh pemberi informasi dalam hal pemenuhan hak-hak publik.

Tuntutan akuntabilitas publik memaksa dan mengharuskan lembaga-

lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban

horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal.

Akuntabilitas administrasi publik dalam pengertian yang luas

melibatkan lembaga-lembaga publik (agencies) dan birokrat (their wokes)

16

untuk mengendalikan bermacam-macam harapan yang berasal dari dalam

dan luar organisasinya. Dengan begitu akuntabilitas administrasi publik

sebenarnya terkait dengan bagaimana birokrasi publik (agencies)

mewujudkan harapan-harapan publik.

Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas segala tindakan

yang dilakukan pemerintah, bukan hanya sebatas menyiapkan laporan kinerja

secara transparansi, namun perlu mempertimbangkan aspek-aspek nilai dalam

masyarakat seperti yang dijelaskan oleh Wahyudi Kumorotomo (2013) bahwa

akuntabilitas merupakan ukuran apakah aktifitas pemerintah atau pelayanan

yang dilakukan telah sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut

oleh masyarakat dan apakah pelayanan publik yang diselenggarakan mampu

mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya.

Sementara itu Nisjar (Rakhmar, 2009) mengemukakan bahwa

akuntabilitas merupakan kewajiban Negara, kewajiban bagi aparatur

pemerintah untuk bertindak selaku penanggungjawab dan penanggung gugat

atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan. Pertanggungjawaban yang

dimaksud dalam hal ini dilakukan secara terbuka kepada seluruh elemen-

elemen yang terkait di dalamnya, utamanya kepada masyarakat atau rakyat.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban aparatur untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dan

tujuan organisasi dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui

pertanggungjawaban secara periodik. Menurut Sedarmayanti (Sukmawati 2017)

17

dalam pelaksanaannya akuntabilitas dalam pemerintahan perlu memperhatikan

prinsip-prinsip berikut :

a. Komitmen pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan

pengelolaan misi agar akuntan

b. Beberapa sistem yang dapat menjamin penggunaan sumberdaya secara

konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi beserta hasil dan manfaat yang

diperoleh.

e. Jujur, obyektif, transparansi, dan inovatif sebagai katalisator perubahan

manajemen instansi pemerintahan.

Beberapa konsep akuntabilitas yang telah dijelaskan di atas

memberikanpengertian bahwa akuntabilitas merupakan aspek penting yang

dilaksanakan guna mewujudkan Good governance. Akuntabilitas merupakan

wujud dari pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk melaporkan segala

kegiatan. Ini menandakan bahwa akuntabilitas lebih luas cakupannya dari

lingkup tanggungjawab pemerintah saja. Akuntabilitas merangkap kewajiban

member laporan tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan

dan misi organisasi serta pengelolaan sumber daya, ini berarti bahwa segala

tindakan dan kegiatan pemerintah harus mendapatkan pengawasan dari

masyarakat.

18

C. Jenis-Jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah wujud atau bentuk perbaikan tatanan

pemerintahan yang mengarah pada konsep good governance oleh karena itu

pentingnya akuntabilitas yang kemudian menciptakan berbagai pandangan

yang memunculkan berbagai kategori akuntabilitas.

Berdasarkan ahli Mardiasmo (2017) akuntabilitas dibedakan menjadi

dua jenis, yaitu :

a. Akuntabilitas vertikal yaitu, akuntabilitas yang berbentuk

pertanggungjawaban oleh bawahan kepada atasan.

b. Akuntabilitas horizontal yaitu akuntabilitas berbentuk

pertanggungjawaban yang dilaksanakan kepada orang atau lembaga yang

setara.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) ada tiga macam

akuntabilitas yaitu :

a. Akuntabilitas keuangan, akuntabilitas keuangan merupakan

pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan

ketaatan terhadap peraturan.

b. Akuntabilitas manfaat, pada dasarnya memberikan perhatian kepada hasil

yang dicapai dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan.

c. Akuntabilitas procedural, merupakan pertanggungjawaban mengenai

prosedur, apakah pelaksanaan prosedur suatu kebijakan sudah

mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan

19

ketaatan kepada keputusan politis untuk mendukung pencapaian misi yang

telah ditetapkan.

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor

publik terdiri atas beberapa aspek. Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi

oleh lembaga-lembaga publik tersebut antara lain yang dikemukakan oleh

Mahmudi (2010) yang mengutip dari Hopwood dan Tomkins, 1984 dan Sheila

Elwood, 1993. Yaitu :

a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran terkait dengan menghindari

penyalahgunaan jabatan dan member jaminan adanya kepatuhan hukum.

Pertanggungjawaban lembaga publik untuk berperilaku jujur dan menaati

ketentuan hukum yang berlaku.

b. Akuntabilitas manajerial yaitu pertanggungjawaban lembaga publik

untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien, juga

dapat diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (performance

accountability), juga berhubungan dengan akuntabilitas proses (process

accountability).

c. Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah misi dan

tujuan yang telah ditetapkan dapat mencapai sasaran atau tidak, dan

organisasi harus mempertimbangkan alternatif program yang

memberikan hasil yang memuaskan dengan biaya yang minim.

d. Akuntabilitas kebijakan, pertanggungjawaban lembaga publik atas

kebijakan-kebijakan yang diambil, dengan mempertimbangkan dampak

20

untuk masa depan. Pembuat kebijakan harus mempertimbangkan tujuan

dan sasaran kebijakan.

e. Akuntabilitas finansial, pertanggungjawaban lembaga publik untuk

menggunakan uang publik (public money) secara ekonomi, efisien, dan

efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi

Dari beberapa jenis akuntabilitas yang telah ditetapkan maka

akuntabilitas pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) termasuk

dalam kategori akuntabilitas proses dari konsep akuntabilitas Sheila

Elwood. Yang menjelaskan akuntabilitas berdasarkan prosedur yang

digunakan apakah sudah cukup baik. Serta dapat diwujudkan melalui

penyelenggaraan pelayanan yang cepat, responsif dan memiliki biaya yang

lebih murah.

D. Indikator Akuntabilitas

Terwujudnya suatu akuntabilitas baik dalam lembaga pemerintahan

maupun dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat terlaksana apabila

proses tersebut telah memenuhi syarat tercapainya akuntabilitas, terdapat

beberapa tingkatan untuk mengukur tingkat akuntabel suatu pelayanan.

Akuntabilitas dapat diukur dari beberapa prinsip yang menjadi dasar dalam

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 pelaksanaan akuntabilitas dalam ruang lingkup

instansi pemerintah terdapat beberapa prinsip yang menjadi dasarnya

(Rakhmat 2009), yaitu :

a. Harus ada komitmen yang tinggi dari seluruh pimpinan dan staf intansi

pemerintah yang terkait.

21

b. Harus merupakan suatu sistem yang menjamin penggunaan sumberdaya

secara konsisten dengan peraturan perundangan yang berlaku.

c. Harus bisa menunjukkan tingkat pencapaian keberhasilan tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan.

d. Harus berorientasi pada pencapaian misi dan tujuan serta hasil dan

manfaat yang diperoleh.

e. Harus obyektif dan transparansi serta berinovatif sebagai media katalisator

perubahan manajemen instansi pemerintah.

David Hulme dan Mark Turner (Sukmawati 2017) mengemukakan

bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan mempunyai

beberapa intrumen untuk diukur yaitu : (1) legitimasi untuk para pembuat

kebijakan; (2) adanya kualitas moral yang memadai; (3) peka terhadap

sesuatu; (4) bersifat terbuka; (5) pemanfaatan sumber daya secara maksimal

dan optimal; (6) upaya meningkatkan efisiensi waktu dan efektifitas kinerja.

Jadi menurut Hulme dan Turner, akuntabilitas terkait dengan beberapa

pertanyaan sebagai berikut :

a. Apakah para elit berkuasa telah dipilih melalui suatu bentuk pemilihan

yang jujur, adil dan melibatkan partisipasi publik secara optimal?

b. Apakah kualitas moral dan tingkah laku penguasa sudah cukup memadai?

c. Apakah birokrat yang berkuasa memiliki kepekaan yang tinggi atas

aspirasi partisipasinya yang berkembang dimasyarakat luas.

d. Apakah para birokrat yang berkuasa memiliki sikap terbuka yang lebih

memadai?

22

e. Apakah sumber daya yang ada sudah dimanfaatkan secara maksimal?

f. Apakah dalam merumuskan maupun mengimplementasikan kebijakan

sudah dilaksanakan secara efektif dan efisien?

Sedangkan menurut Dwiyanto (2012) untuk mengukur akuntabilitas

penyelenggaraan pelayanan publik dalam beberapa penelitian dapat dilihat

melalui indikator-indikator kinerja yang meliputi sebagai berikut :

a. Acuan pelayanan yang digunakan para aparat birokrasi dalam

melaksanakan pelayanan publik indikator tersebut mencerminkan prinsip

orientasi pelayanan yang dikembangkan oleh birokrasi terhadap

masyarakat pengguna jasa.

b. Tindakan yang diambil oleh aparat birokrasi jika terdapat masyarakat

pengguna jasa yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

c. Dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pelayanan, seberapa besar

kepentingan pengguna jasa memperoleh prioritas dari aparat birokrasi.

Dari berbagai konsep akuntabilitas yang sudah dijelaskan sebelumnya

yang berasal dari Sheila Elwood, untuk mengukur akuntabilitas proses

penyelenggaraan pelayanan publik dalam penelitian ini dapat dilihat melalui

indikator sebagai berikut :

a. Prosedur

b. Biaya

c. Jangka waktu

d. Responsif

23

E. Pelayanan Perizinan

Konsep pelayanan pemberian izin dijelaskan oleh Ratminto (2015),

yakni pelayanan perizinan merupakan semua bentuk tindakan yang

dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat yang bersifat formal dan

legalitas atau yang melegalkan kepemilikan, hak, keberadaan dan kegiatan

individu ataupun kegiatan organisasi.

Terdapat tiga prinsip dasar dalam pelayanan perizinan (Ratminto

2015), yaitu :

a. Prinsip dasar penghapusan, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat, maka harus menghapus terhadap izin-izin yang

bersifat tidak prinsipil dan tidak diperlukan.

b. Prinsip dasar penggabungan yaitu, apabila menghapus izin tidak bisa

dilakukan maka dapat meminimalisasi atau menggabungkan izin. Dengan

begitu dapat diciptakan izin yang bersifat komposit (satu izin untuk

berbagai keperluan).

c. Prinsip desentralisasi dalam prinsip ini harus diusahakan sejauh mungkin

wewenang pemberian izin diberikan kepada instansi pemerintah yang

paling bawah.

Menurut Ratminto (2015) Pelayanan perizinan yang ada di Indonesia

dikenal merupakan salah satu pelayanan yang belum terlaksana secara

maksimal dan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang menjadi

pusat kelemahan dari praktek-praktek manajemen pelayanan di Indonesia.

Beberapa kelemahan tersebut diungkapkan oleh Ratminto yaitu :

24

a. Sistem yang ada dan berlaku tidak mengaitkan secara langsung prestasi

kerja aparat dengan perkembangan karirnya. Dengan kelemahan ini

seorang pegawai yang memiliki prestasi kerja yang tidak bagus akan tetap

dinaikkan pangkatnya, dan justru sebaliknya pegawai yang berprestasi dan

kerjanya bagus serta member pelayanan yang baik justru memiliki karir

yang tersendat.

b. Sistem sudah dapat mengatasi hal-hal yang bersifat teknis manajerial,

tetapi masih belum membenahi hal-hal yang bersifat lebih strategis

kebijakan. Misalnya untuk mengurus lebih dari satu pelayanan perizinan,

masyarakat diminta cukup datang ke unit pelayanan terpadu satu pintu

akan tetapi prosedur, kelengkapan persyaratan dan biaya yang harus

dikeluarkan tetap belum berubah.

c. Sistem manajemen juga belum disosialisasikan kepada publik sehingga

masih sangat banyak masyarakat yang belum mengetahui sistem dan

prosedur pelayanan yang berlaku jika masyarakat mengurus izin. Sehingga

partisipasi aktif masyarakat masih sangat rendah.

Ratminto (2015), faktor utama dalam pelayanan perizinan yakni

sumberdaya manusia atau birokrat yang memberi pelayanan dalam hal ini

yakni pemerintah, menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam

menyelenggarakan pelayanan perizinan merupakan aspek yang lebih penting.

Oleh karena itu pemerintah perlu memberi pelayanan secara optimal kepada

masyarakat dengan akuntabilitas dan lebih transparan utamanya dalam

melaksanakan pelayanan perizinan.

25

Pelayanan perizinan secara spesifik perlu dilaksanakan dengan

memperhatikan beberapa asas penting dalam pelaksanaannya Ratminto

(2015) asas tersebut meliputi :

a. Empati terhadap customer, pegawai yang melayani urusan perizinan dari

instansi penyelenggara jasa perizinan harus peduli dengan keadaan

masyarakat yang pengguna jasa pelayanan.

b. Pembatasan prosedur, prosedur harus dirancang sependek dan semudah

mungkin dengan begitu konsep one stop shop benar-benar bisa

diaktulisasikan.

c. Kejelasan tatacara pelayanan, aturan dan tatacara pelaksanaan pelayanan

harus dikemas sesederhana mungkin dan disosialisasikan kepada

masyarakat pengguna jasa pelayanan.

d. Meminimalisasi persyaratan pelayanan, persyaratan untuk mengurus

pelayanan harus di batasi sesedikit mungkin dan hanya meminta yang

benar-benar diperlukan.

e. Kejelasan wewenang pegawai yang melayani masyarakat pengguna jasa

pelayanan harus dirumuskan lebih jelas dengan membuat struktur tugas

dan distribusi kewenangan.

f. Transparansi biaya pelayanan harus ditaksir seminimal mungkin dan

setransparan mungkin

g. Kepastian jadwal dan durasi pelayanan harus pasti, sehingga masyarakat

memiliki gambaran yang jelas dan tidak resah.

26

h. Minimalisasi formulir. Formulir harus dirancang secara efisien, sehingga

menghasilkan formulir komposit (satu formulir yang bisa dipakai untuk

berbagai keperluan).

i. Maksimal masa berlakunya izin , untuk menghindari terlalu seringnya

masyarakat mengurus izin, maka harus ditetapkan masa berlakunya izin.

j. Kejelasan hak dan kewajiban provider dan customer hak-hak dan

kewajiban bagi provider maupun customer harus dirumuskan secara jelas

dan dilengkapi dengan sanksi serta ketentuan ganti rugi.

k. Efektifitas penanganan keluhan, pelayanan yang baik sebisa mungkin

harus menghindari terjadinya keluhan.

F. Akuntabilitas Pelayanan Publik

Secara umum pelayanan publik memiliki tiga aspek yang utama yaitu

pelayanan berupa barang, jasa dan pelayanan yang bersifat administratif. Salah

satu bentuk pelayanan administrasi yang dilakukan birokrat pemerintah yaitu

pelayanan perizinan seperti misalnya pembuatan dokumen perizinan, serta

pembuatan surat izin usaha perdagangan (SIUP).

Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang akuntabilitas

merupakan wujud dari hakekat dasar pelayanan publik. Menyediakan

pelayanan yang akuntabel dan transparan merupakan bentuk perhatian

pemerintah untuk mengoptimalkan pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat. Akuntabilitas dalam semua penyelenggaraan pelayanan oleh

pemerintah dibutuhkan di semua tahap mulai dari menyusun program kegiatan

dalam rangka pelayanan publik, pembiayaan, pelaksanaan hingga pada tahap

27

akhir dan evaluasi. Akuntabilitas dilakukan oleh pihak yang memberikan

kewenangan pelayanan (internal) dan pihak yang menerima ataupun yang

dikenai dampak penyelenggaraan pemerintah (eksternal).

Terlaksananya pelayanan yang akuntabel dapat dilakukan dengan cara

meningkatkan kualitas pelayanan. Pelayanan yang berkualitas dapat dilihat

dari beberapa prinsip yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan pada

sektor publik Rakhmat (Sukmawati 2016), yaitu :

a. Menetapkan standar pelayanan, yaitu standar prosedur pelayanan yang

berkaitan dengan pemberian pelayanan yang berkualitas.

b. Terbuka terhadap segala kritik, saran, maupun keluhan, dan menyediakan

segala informasi yang diperlukan dalam pelayanan publik.

c. Memperlakukan dengan adil semua masyarakat dan diberikan pilihan

secara transparan.

d. Mempermudah akses ke seluruh masyarakat atau pelanggan.

e. Menggunakan sumber-sumber yang digunakan untuk melayani masyarakat

secara efisien dan efektif.

f. Selalu mencari pembaharuan dan mengusahakan peningkatan kualitas

pelayanan publik.

MenururtDwiyanto (2008), secara internal pertanggungjawaban dapat

berupa hasil kerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada instansi atau

pihak yang memberikan kewenangan. Hasil kerja tersebut diberikan dalam

bentuk laporan secara periodik yang kemudian akan diukur sejauh mana

pencapaiannya sesuai dengan standar-standar serta visi misi organisasi. Dalam

28

konsep good governance, pelayanan yang akuntabel terwujud melalui

kesadaran di antara pegawai pemerintah mengenai pentingnya memperbaiki

citra pelayanan publik. Akuntabilitas pelayanan publik merupakan suatu

derajat yang menunjukkan besarnya tanggungjawab aparat atas kebijakan

maupun proses pelayanan publik yang dilaksanakan (Sukmawati 2016).

Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 Tanggan 24 Februari 2004 tentang Teknik

Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik,

penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik

kepada publik maupun kepada atasan atau pimpinan unit pelayanan instansi

pemerintahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban pelayanan publik di antaranya :

1. Akuntabilitas kinerja pelayanan

a. Akuntabilitas kinerja pelayanan publik dapat dilihat berdasarkan

proses yang meliputi; tingkat ketelitian (akurasi), profesionalitas

petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan

(termasuk kejelasan kebijakan dan peraturan undang-undang).

b. Akuntabilitas kinerja pelayanan publik harus sesuai dengan standar

atau akta pelayanan yang telah ditetapkan.

c. Standar pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara

terbuka, baik kepada publik maupun kepada atasan atau pimpinan unit

pelayanan instansi pemerintahan. Apabila terjadi kesalahan dalam hal

pencapaian standar maka harus dilakukan upaya perbaikan.

29

d. Penyimpangan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja pelayanan

publik harus diberikan kompensasi kepada penerima pelayanan.

e. Masyarakat dapat melakukan penelitian terhadap kinerja pelayanan

secara berkala sesuai mekanisme yang berlaku.

f. Disediakan mekanisme pertanggungjawaban bila terjadi kerugian

dalam pelayanan publik, ataupun jika pengaduan masyarakat tidak

mendapat tanggapan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

2. Akuntabilitas biaya pelayanan publik

a. Biaya pelayanan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang telah ditetapkan.

b. Pengaduan masyarakat yang terkait dengan penyimpangan biaya

pelayanan publik, harus ditangan oleh petugas atau pejabat yang

ditunjuk berdasarkan surat keputusan atau surat penugasan dari pejabat

yang berwenang.

3. Akuntabilitas produk pelayanan publik

a. Persyaratan teknis dan administratif harus jelas dan dapat

dipertanggungjawabkan dari segi kualitas dan keabsahan produk

pelayanan

b. Prosedur dan mekanisme kerja yang harus sederhana dan dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

c. Produk pelayanan diterima dengan benar, tepat dan sah.

Akuntabilitas menjadi aspek penting terlaksananya pelayanan publik

secara prima. Pentingnya akuntabilitas dalam pelayanan dikemukakan oleh

30

Willian dan Steve J. (Sukmawati, 2016) bahwa manajemen di sektor publik

memandang pelayanan prima kepada masyarakat menjadi bagian penting dari

akuntabilitas. Lebih lanjut dikemukakan oleh Mustofadidjaja (Sukmawati,

2016) bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dibutuhkan

revitalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi public dalam pemberian

pelayanan publik yang menutut pemberi pelayanan yang efektif dan efisien,

transparan dan akuntabel.

Menurut Dwiyanto (2012) untuk mengukur akuntabilitas

penyelenggaraan pelayanan publik dalam penelitian dilihat melalui indikator-

indikator kinerja yang meliputi :

a. Acuan pelayanan yang dipergunakan aparat birokrasi dalam proses

penyelenggaraan pelayanan publik. Indikator tersebut mencerminkan

prinsip orientasi pelayanan yang dikembangkan oleh birokrasi terhadap

masyarakat pengguna jasa.

b. Tindakan yang dilakukan oleh aparat birokrasi apabila terhadap

masyarakat pengguna jasa yang tidak memenuhi persyaratan yang telah

ditentukan.

c. Dalam menjalankan tugas pelayanan, seberapa jauh kepentingan pengguna

jasa memperoleh prioritas dari aparat birokrat.

Sedangkan Sheila Elwood (Sukmawati, 2016) mengemukakan bahwa

dalam mengukur tingkat akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik,

dapat dilihat dari proses penyelenggaraan pelayanan publik. Akuntabel

tidaknya suatu pelayanan publik tergambar proses pelayanan yang sesuai

31

prosedur, murah biaya, cepat dan responsif. Konsep tersebut terdiri dari

beberapa indikator, yang meliputi:

a. Prosedur

b. Biaya

c. Jangka waktu

d. Responsif

G. Kerangka Pikir

Penyelenggaraan pelayanan surat izin usaha perdagangan (SIUP)

termasuk dalam konsep akuntabilitas yang dikemukakan oleh Sheila Elwood

yaitu akuntabilitas proses. Fokus utamanya adalah mempertanggungjawabkan

dalam melaksanakan pelayanan sesuai strandar prosedur yang berlaku. Dalam

penyelenggaraan pelayanan publik, akuntabilitas atau tidaknya pelayanan

yang diberikan sesuai dengan sejauh mana akuntabilitas tersebut dilaksanakan

sesuai standar atau prosedur yang ada yakni pelayanan yang cepat, tepat,

responsif, dan murah biaya. Dijabarkan seperti indikator berikut :

a. Prosedur

b. Biaya

c. Jangka waktu

d. Responsif

Secara singkat, kerangka pikir dari penelitian yang akan dilakukan

dapat dilihat dari gambar berikut :

32

Gambar 2.1

Kerangka Pikir

Akuntabilitas

Pelayanan Surat Izin

Usaha Perdagangan

(SIUP)

H. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dilihat berdasarkan latar belakang yang telah

dirumuskan dalam rumusan masalah yang kemudian dikaji dan dijelaskan

dalam teori tinjauan pustaka, maka fokus penelitian ini mengenai

Akuntabilitas Proses Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Di Kabupaten

Bulukumba. Yaitu, Prosedur dalam pelayanan publik, merupakan serangkaian

tahapan yang harus dilaksanakan dalam pelayanan publik kepada masyarakat

berupa suatu produk pelayanan. Prosedur Biaya, Jangka waktu, Responsif,

respon aparat birokrasi kepada masyarakat dalam proses penyelenggaraan

pelayanan.

Akuntabilitas Proses (Sheila Elwood):

a. Prosedur

b. Biaya

c. jangka waktu

d. Responsive

Proses Pelayanan Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) yang Akuntabel

33

I. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan pada bagan kerangka pikir tersebut di atas maka dapat

dikemukakan deskripsi fokus dalam penelitian ini menganalisis akuntabilitas

pelayanan perizinan, dengan memfokuskan melihat akuntabilitas dari segi

prosesnya. Menurut Sheila Elwood, akuntabilitas proses merupakan

akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam

melaksanakan tugas, apakah penyelenggaraan pelayanan sudah sangat baik.

Hal ini bisa diwujudkan dengan proses pelayanan yang cepat, responsif, dan

murah biaya. Akuntabilitas proses pelayanan dapat diukur melalui indikator

prosedur, biaya, jangka waktu serta responsif penyelenggara.

a. Prosedur dalam pelayanan publik, merupakan serangkaian tahapan

yang harus dilaksanakan dalam pelayanan publik kepada masyarakat

berupa suatu produk pelayanan.

b. Biaya, dalam pelayanan harus ada rincian biaya yang jelas.

c. Jangka waktu, dalam pelayanan harus ada informasi jangka waktu

penyelesaian pelayanan.

d. Responsif, tanggapan aparat birokrasi kepada masyarakat dalam proses

penyelenggaraan pelayanan.

34

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan yang berlangsung

pada 30 november 2019 s/d 30 januari 2020, lokasi penelitian dilaksanakan di

kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) Kabupaten Bulukumba, mengingat kantor ini merupakan salah

satu perangkat pemerintah daerah di Kabupaten Bulukumba, yang secara

khusus memberikan berbagai bentuk pelayanan perizinan yang bersinggungan

langsung dengan masyarakat.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian, Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah

analisis kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data melalui

perbandingan terhadap penelitian terdahulu, observasi, wawancara dan

dokumentasi sebagai data pendukung. Penelitian dilaksanakan di Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Bulukumba (DPMPTSP) dengan maksud agar penulis dapat

mengumpulkan data langsung dari lokasi.

2. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif

untuk memberi gambaran kenyataan dari kejadian yang diteliti, dilakukan

terhadap variabel tunggal tanpa membuat perbandingan atau

menghubungkan dengan variabel lain. Penelitian deskriptif kualitatif ini

35

berfokus pada pelayanan publik yaitu Akuntabilitas Proses Pelayanan

penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Bulukumba.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menurut Sugiyono,

(2012) ialah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil :

a. Teknik interview atau wawancara yaitu melakukan wawancara baik

secara mendalam maupun secara bebas kepada subjek penelitian

dengan menggunakan daftar pertanyaan serta dibantu dengan

recorder.

b. Teknik Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung untuk

mengumpulkan data tentang kualitas pelayanan yang terjadi.

2. Data sekunder

Data diperolah melalui studi pustaka (Library Search) yaitu

mengambil data dari sejumlah buku, data dari penelitian terdahulu,

literatur, internet, tulisan-tulisan karya ilmiah, maupun perundang-

undangan yang dapat mendukung kelengkapan data sekunder.

D. Informan Penelitian

Informan merupakan orang-orang yang berpotensi dan benar-benar

mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu dan bisa memberikan

informasi yang jelas. Informan adalah orang-orang yang dapat memberikan

36

informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan,

keterangan atau data-data. Informan merupakan orang yang paham terhadap

permasalahan yang telah dikaji, adapun informan dalam penelitian ini ialah :

1. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

2. Kepala Bidang Data dan Pengendalian

3. Staf Bidang Pelayanan Perizinan

4. Masyarakat Pengguna Jasa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penting dan relevan maka teknik

pengumpulan data menurut MudjihaRaharjo, (2011) Pengumpulan data

dilakukan dengan menggunakan :

1. Wawancara yaitu proses komunikasi dan interaksi yang dilakukan peneliti

dengan cara Tanya jawab dengan informan yang dianggap berpotensi

memberikan informasi yang jelas, akurat dan terpercaya.

2. Observasi yaitu pengumpulan dengan pengamatan langsung di lokasi

penelitian menggunakan panca indra terhadap fenomena yang terjadi

terkait penelitian.

3. Dokumentasi yaitu dengan menggunakan catatan-catatan yang ada di

lokasi penelitian serta sumber-sumber relevan dengan obyek penelitian.

4. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan

mengumpulkan berbagai bahan pustaka seperti catatan harian, arsip foto,

hasil rapat, jurnal dan dokumen penting lainnya.

37

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitiann ini ialah

analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan model Miles dan

Huberman (Sugiono, 2012) bahwa terdapat beberapa komponen tersebut

sebagaimana yang diuraikan di bawah ini :

1. Reduksi data yaitu menganalisa data yang terkumpul dari lokasi penelitian

kemudian dirangkum dan memilih hal-hal yang pokok dianggap relevan

melalui reduksi data. Data yang telah direduksi kemudian memberikan

gambaran yang jelas.

2. Penyajian data yaitu dengan membuat susunan informasi yang sehingga

dapat ditarik suatu kesimpulan riset penelitian. Penyajian data dalam

bentuk gambar yang jelas sehingga mendapatkan kesimpulan penelitian

3. Kesimpulan kemudian diverifikasi. Hasil akhir dari reduksi data dan

penyajian data sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenaranya.

G. Pengabsahan Data

Setelah menganalisis data, peneliti harus memastikan apakah informasi

dan temuan penelitian akurat. Keabsahan data seperti yang dikemukakan oleh

Moleong, (2006) adalah perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan,

analisa kasus negatif, dan kecukupan referensial. Keabsahan data dari semua

sumber dapat di peroleh melalui cara yaitu, sebagai berikut :

1. Tringulasi Sumber membandingkan data yang diperoleh melalui pengamatan

dengan data dari hasil wawancara, serta membandingkan hasil wawancara

dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

38

2. Tringulasi metode menguji data yang didapatkan dari informan kemudian

memeriksa kembali dan mencocokkan dengan fenomena yang ada.

3. Reviu informan mengkomunikasikan hasil analisis dengan informan utama

peneliti serta membandingkan pendapat infoman.

39

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu daerah tingkat II di provinsi

Sulawesi Selatan. Kabupaten Bulukumba memiliki luas wilayah 1.154,67 km

dan berpenduduk sebanyak 413.229 jiwa, kabupaten Bulukumba mempunyai

10 kecamatan, 27 kelurahan, serta 109 desa. Secara wilayah, kabupaten

Bulukumba berada pada kondisi 4 dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki

gunung Bawakaraeng Lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas.

Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian selatan ibu kota

provinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan industri perahu Phinisi. Jarak

tempuh dari kota Makassar sekitar 153 km. secara geografis kabupaten

Bulukumba terletak pada koordinat antara 5o20” sampai 5

o40” Lintang Selatan

dan 119o50” sampai 120

o28” Bujur Timur. Batas-batas wilayah kabupaten

Bulukumba adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Kabupaten Sinjai

b. Sebelah Selatan : Laut Flores

c. Sebelah Timur : Teluk Bone

d. Sebelah Barat : Kabupaten Bantaeng

Kabupaten Bulukumba terdiri dari 10 kecamatan, 27 kelurahan dan

109 desa. Dataran rendah dengan ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut

meliputi tujuh kecamatan pesisir yaitu, Gantarang, Ujungbulu, Ujung Loe,

40

Bontobahari, Bontotiro, Kajang dan Herlang. Daerah bergelombang dengan

ketinggian anatar 25-100 meter di atas permukaan laut meliputi bagian dari

kecamatan Gantarang, Kindang, Rilau Ale. Daerah perbukitan di kabupaten

Bulukumba terbentang mulai dari Barat ke Utara dengan ketinggian 100-500

meter dari permukaan laut. Wilayah kabupaten Bulukumba didominasi dengan

topografi dataran rendah bergelombang dan dataran tinggi berimbang, dataran

rendah bergelombang mencapai 50,28% dan dataran tinggi mencapai 49,72%.

Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23,82oC-

27,68oC.

a. Kecamatan Ujungbulu

b. Kecamatan Gantarang

c. Kecamatan Kindang

d. Kecamatan Rilau Ale

e. Kecamatan Bulukumpa

f. Kecamatan Ujung Loe

g. Kecamatan Bontobahari

h. Kecamatan Bontotiro

i. Kecamatan Kajang

j. Kecamatan Herlang

2. Gambaran Umum DPMPTSP Kabupaten Bulukumba

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu instansi yang dibentuk

pemerintah dengan harapan dapat mempercepat upaya mensejahterahkan

41

masyarakat kabupaten Bulukumba melalui perluasan kesempatan di bidang

usaha dengan mempermudah pelayanan kepada masyarakat, yang dilaksanakan

dengan upaya meningkatkan profesionalisme pegawai dan masyarakat untuk

mampu bekerja sebagai wirausaha yang mandiri.

DPMPTSP ini dibentuk guna mempermudah masyarakat dalam hal

pengurusan izin baik itu izin usaha maupun non usaha. Dengan harapan

masyarakat akan lebih mudah memperoleh izin serta menumbuhkan kesadaran

masyarakat bahwa merupakan hal penting mengurus dan memiliki surat izin

usaha sebelum memulai usaha, baik itu usaha dalam skala kecil maupun skala

besar.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk

berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

pemerintah daerah dan dengan dibentuknya Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan

Perizinan dan Nonperizinan Terpadu Satu Pintu pemerintah kabupaten

Bulukumba.

Sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggungjawab dalam

menyelenggaraan pemerintahan di bidang penanaman modal dan perizinan

terpadu Satu pintu memiliki tugas dan fungsi sebagai beriku :

a. Tugas Pokok

Bahwa dalam rangka efisien dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas

pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di kabupaten

42

Bulukumba dan untuk menjabarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba

Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

b. Fungsi

a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan

penanaman modal dan pelayanan perizinan

b. Penyusunan, perumusan, dan penetapan program serta kebijakan di

dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

c. Penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu

d. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pelayanan perizinan

dan nonperizinan di bidang penanaman modal

e. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di

bidang perizinan dan nonperizinan

f. Pembinaan dan pelaksanaan pelayanan informasi, pemrosesan, atau

pengolahan dan pelaporan penyelenggaraan perizinan dan

nonperizinan

g. Pelaksanaan pelayanan pengaduan dan melakukan penyelesaian

atas pengaduan

h. Penandatanganan perizinan dan nonperizinan yang menjadi

kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu

43

i. Pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan

perizinan dan nonperizinan, termasuk koordinasi pengkajian teknis

perizinan melalui tim teknis

j. Perumusan, pengembangan dan pengendalian penyelenggaraan

pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangannya

k. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional

pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik

daerah yang berada dalam penguasaannya

l. Pelaksanaan kesekretariatan

m. Pembinaan unit pelaksana teknis dan tenaga fungsional

3. Visi dan Misi DPMPTSP Kabupaten Bulukumba

Adapun visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu yakni, Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba yaitu, “Mewujudkan pelayanan

prima dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah” dalam

rangka mencapai tujuan dalam visi tersebut, maka disusunlah beberapa misi

yaitu :

a. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan

b. Meningkatkan kualitas SDM aparat pelayanan

c. Meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan

d. Meningkatkan koordinasi antar sector dalam mendukung

kelancaran pelayanan

44

4. Janji dan Maklumat Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Bulukumba

Janji pelayanan merupakan pernyataan yang berisi tindakan yang

akan dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan pelayanan dalam

rangka peningkatan mutu suatu pelayanan. Peningkatan kualitas pelayanan

serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kinerja organisasi dalam

melaksanakan pelayanan, Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Bulukumba mengeluarkan janji berupa :

a. Melaksanakan pelayanan perizinan dengan sepenuh hati guna

mencapai pelayanan yang berkualitas.

b. Melaksanakan pelayanan perizinan dengan mengutamakan

kepuasan pelanggan.

c. Melaksanakan pelayanan perizinan dengan menjunjung tinggi

kehormatan dan kejujuran.

Maklumat pelayanan DPMPTSP kabupaten Bulukumba merupakan

suatu penyampaian berupa pernyataan secara tertulis yang berisi

kesanggupan atau kesediaan untuk memenuhi janji-janji pelayanan untuk

menjamin bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan.

Adapun maklumat DPMPTSP kabupaten Bulukumba yaitu ;

a. Sanggup memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan.

b. Siap melayani dengan cepat, tepat, ramah, pasti dan akuntabel serta

tidak meminta ataupun menerima imbalan dalam bentuk apapun

selain yang di tetapkan.

45

c. Jika aparatur dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu

pintu tidak menepati pernyataan tersebut siap menerima sanksi

sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Bulukumba


(DPMPTSP) merupakan suatu badan pelaksanaan teknis perizinan di

Kabupaten Bulukumba. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya,

tentunya diperlukan koordinasi antara setiap bagian terkait. Untuk itu, perlu

adanya pembagian yang jelas mengenai tugas pokok, fungsi serta tugas

masing-masing bagian. Oleh karena itu dibentuklah suatu struktur organisasi

yang menggambarkan dengan jelas fungsi bagian masing-masing. Adapun

tugas pokok, fungsi dan uraian tugas unsur-unsur organisasi Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Bulukumba.

a. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

pokok sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah daerah dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, merumuskan kebijaksanaan,

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas badan. Dalam

melaksanakan tugasnya, kepala dinas mempunyai fungsi :

a) Merumuskan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan

perizinan terpadu satu pintu.

b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

46

c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan

pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola,

megkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan

administrasi, umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan

pelaporan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas merencanakan

kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi

keuangan, tata usaha, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi,

perlengkapan, perbekalan, dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran

pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu.

d. Subbagian Keuangan

Subbagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

perencanaan, evaluasi, pelaporan dan penatausahaan keuangan,

melaksanakan penyusunan dokumen perjalanana dinas, melaksanakan

monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas urusan perencanaan

keuangan. Serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi.

47

e. Subbagian Program

Subbagian program mempunyai tugas membantu kepala bagian

dalam melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program, evaluasi

program kerja dan pelaksanaannya. Subbagian program memiliki fungsi

yaitu:

a) Perencanaan penyusunan program dan kegiatan sub bagian

program;

b) Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

c) Pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja dinas.

d) Pelaksanaan kegiatan sub bagian program sesuai tugas dan

fungsinya.

f. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal

melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang

perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal. Bidang

perencanaan pengembangan iklim penanaman modal menyelenggarakan

fungsi :

a) Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal daerah;

b) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan

pengembangan penanaman modal;

c) Pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang perencanaan dan

pengembangan modal;

48

d) Penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan di

bidang perencanaan dan pengembangan di bidang penanaman

modal;

e) Pembuatan peta penanaman modal;

f) Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal dengan

memberdayakan usaha melalui pembinaan penanaman modal

antara lain meningkatkan kemitraan serta menyebarkan informasi

seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;

g) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan perencanaan dan

pengembangan iklim penanaman modal;

h) Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh

kepala dinas.

g. Bidang Promosi Penanaman Modal

Subbidang promosi mempunyai tugas menyelenggarakan promosi,

kerjasama, pengendalian, pengawasan, dan pengembangan penanaman modal

di bidang promosi. Bidang promosi menyelenggarakan fungsi,

penyelenggaraan penyusunan program kegiatan lingkup bidang penanaman

modal.

h. Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan memiliki tugas

menyelenggarakan pelayanana penanaman modal, perizinan dan

nonperizinan, bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan melaksanakan

fungsi sebagai beriku :

49

a) Penyelenggaraan penyusunan program kegiatan pada lingkup

bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan;

b) Menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur

(SOP) sesuai bidang tugas dan fungsinya;

c) Penyelenggaraan pelayanan penerimaan berkas permohonan

perizinan dan nonperizinan umum serta perizinan penanaman

modal;

d) Penyelenggaraan pelayanan informasi dan pengaduan;

e) Penyelenggaraan verifikasi dan kajian hukum terhadap berkas

permohonan perizinan dan nonperizinan umum serta perizinan

penanaman modal;

f) Pemrosesan permohonan perizinan dan nonperizinan umum serta

perizinan penanaman modal;

g) Penyelenggaraan koordinasi dengan tim teknis dalam rangka

penelitian lapangan dan pengolahan berkas permohonan perizinan

secara dministratif dan teknis;

h) Penyelenggaraan koordinasi dengan tim teknis dalam rangka

penyelesaian masalah perizinan dan nonperizinan;

i) Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap tim teknis

perizinan dan nonperizinan;

j) Penetapan retribusi perizinan tertentu;

k) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan

tugas pada lingku bidang pelayanan perizinan dan non perizinan

50

l) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas,

sesuai dengan bidang dan fungsinya.

i. Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal

Bidang pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal

menyelenggarakan kerjasama pengendalian dan pengembangan penanaman

modal, menyelenggarakan fasilitas kerjasama di bidang penanaman modal,

menyelenggarakan penyusunan program kegiatan pengawasan dan

pengendalian kegiatan penanaman modal, penyelenggaraan perumusan dan

penyusunan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

penanaman modal, penyelenggaraan lingkup kajian peluang potensi

penanaman modal.

51

Gambar IV.1 Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan

PTSP kabupaten Bulukumba.

6. Sumber Daya Manusia DPMPTSP Kabupaten Bulukumba

Keadaan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting

dalam menunjang terlaksananya tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Bulukumba

dibantu oleh beberapa pegawai hingga tahun 2019 total pegawai yang

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

SUB BAGIAN

PROGRAM

SUB BAGIAN

UMUM &

KEPEGAWAIA

N

SUB BAGIAN

KEUANGAN

SEKSI PEMANTAUAN

DAN PENGAWASAN

PENANAMAN MODAL

SEKSI PEMBINAAN

PENANAMAN MODAL

SEKSI PENGADUAN,

KEBIJAKAN DAN

PELAPORAN

SEKSI PELAYANAN

ADMINISTRASI PERIZINAN

DAN NON PERIZINAN

SEKSI SARANA &

PRASARANA PELAKSANAAN

PROMOSI

SEKSI PENGEMBANGAN

PROMOSI PENANAMAN

MODAL

SEKSI DEREGULASI

PENANAMAN MODAL DAN

PEMBERDAYAAN UMUM

SEKSI SISTEM

INFORMASI, ANALISA

DAN EVALUASI DATA

BIDANG PENGENDALIAN

PELAKSANAAN

PENANAMAN MODAL

BIDANG PELAYANAN

PERIZINAN DAN NON

PERIZINAN

BIDANG PROMOSI

PENANAMAN MODAL

BIDANG PERENCANAAN

IKLIM PENGEMBANGAN

MODAL

52

dipekerjakan sebanyak 42 orang jumlah tersebut terdiri dari 9 orang pegawai

kontrak dan 33 pegawai negeri sipil. Adapun rincian pegawai di Dinas


dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan dan berdasarkan golongan

yakni sebagai berikut.

1. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas


membutuhkan pegawai tidak hanya dari segi kuantitas namun juga dari segi

kualitas. Oleh karena itu pegawai tentunya perlu memiliki kemampuan,

kompeten di bidangnya, serta berpendidikan. Adapun tingkat pendidikan

yang dimiliki oleh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.1

Presentase Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Jenis Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah

1 S2 2 1 3

2 S1 12 18 30

3 D3 5 3 8

4 SLTA 1 - 1

JUMLAH 20 22 42

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Bulukumba 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa, pegawai Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba terbanyak memiliki

pegawai dengan tingkat pendidikan S1 yang berjumlah 30 orang, kemudian

pegawai dengan tingkat D3 yang berjumlah 8 orang, tingkat pendidikan S2

53

berjumlah 3 orang, serta pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA yang

berjumlah paling sedikit yaitu 1 orang.

2. Pegawai Berdasarkan Golongan

Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Bulukumba selanjutnya dikelompokkan berdasarkan golongannya.

Adapun pengelompokan tersebut terdiri dari beberapa golongan yaitu

golongan II, III, dan golongan IV secara rinci dijabarkan pada table berikut :

Tabel IV.2

Klasifikasi Tingkat Pangkat/Golongan Pegawai Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

No. Golongan Laki-laki Perempuan Jumlah

1 IV/c - 1 1

2 IV/b - 1 1

3 IV/a - 2 2

4 III/d 3 3 6

5 III/c 5 5 10

6 III/b 3 2 5

7 III/a - 3 3

8 II/c 1 2 3

9 II/b - 1 1

10 I/c - 1 1

12 Tenaga kontrak 6 3 9

Jumlah 18 24 42


Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pegawai Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba

yang berpangkat/golongan IV berjumlah 4 orang, dan pegawai

berpangkat/golongan III berjumlah 24 orang, pegawai berpangkat/golongan II

berjumlah 4 orang dan tenaga kontrak berjumlah 9 orang.

7. Jenis-jenis Perizinan di DPMPTSP Kabupaten Bulukumba

54

Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang standar

operasional prosedur (SOP) izin dan standar pelayanan pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Bulukumba,

disusun beberapa aturan teknis perizinan dari tahap penerimaan hingga

penyelesaian perizinan. Dalam aturan tersebut Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba melaksanakan

pelayanan perizinan dan nonperizinan sebanyak 23 jenis pelayanan yang

dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

kabupaten Bulukumba, yakni :

1. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

2. Izin tempat usaha (SITU/HO);

3. Tanda Daftar Industri (TDI);

4. Izin Usaha Industri (IUI);

5. Izin Trayek (IT);

6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

7. Izin Usaha Perikanan;

8. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);

9. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);

10. Izin Mendirikan (IMB);

11. Izin Lingkungan (IL);

12. Izin Usaha Toko Modern

13. Izin Usaha Pengelolaan Pusat Pertokoan (IUPP);

14. Izin Usaha Pasar Tradisional (IUPT);

55

15. Tanda Daftar Gudang;

16. Izin Pemanfaatan Ruang;

17. Izin Kesehatan;

18. Izin Reklame;

19. Izin Prinsip;

20. Izin Lokasi;

21. Izin Penelitian;

22. Izin Penggunaan Mobile Circular Saw;

23. Rekomendasi.

8. Waktu dan Biaya Pelayanan Perizinan di DPMPTSP Kabupaten Bulukumba

Berkenaan dengan waktu dan biaya yang digunakan dalam

penyelenggaraan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Bulukumba yang diatur dalam Perbup No. 49 tahun

2017 tentang Standar Operasional Prosedur izin pada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba. Adapun

jangka waktu dan biaya pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba dijabarkan pada table

berikut :

Table IV.3

Waktu dan biaya pelayanan perizinan di DPMPTSP kabupaten

Bulukumba

No. Jenis Izin Waktu Biaya

1 Izin Usaha Perdagangan 5 hari kerja Gratis

2 Izin tempat usaha (SITU/HO) 5 hari kerja Gratis

3 Tanda Daftar Industri (TDI) 5 hari kerja Gratis

56

4 Izin Usaha Industri (IUI) 5 hari kerja Gratis

5 Izin Trayek (IT) 5 hari kerja Rp.100.000

6 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 5 hari kerja Gratis

7 Izin Usaha Perikanan 5 hari kerja Gratis

8 Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 5 hari kerja Gratis

9 Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 5 hari kerja Gratis

10 Izin Mendirikan (IMB) 7 hari kerja Gratis

11 Izin Lingkungan (IL) 7 hari kerja Gratis

12 Izin Usaha Toko Modern 7 hari kerja Gratis

13 Izin Usaha Pengelolaan Pusat Pertokoan 7 hari kerja Gratis

14 Izin Usaha Pasar Tradisional 7 hari kerja Gratis

15 Tanda Daftar Gudang 5 hari kerja Gratis

16 Izin Pemanfaatan Ruang 5 hari kerja Gratis

17 Izin Kesehatan 5 hari kerja Gratis

18 Izin Reklame 5 hari kerja Gratis

19 Izin Prinsip 5 hari kerja Gratis

20 Izin Lokasi 5 hari kerja Gratis

21 Izin Penelitian 5 hari kerja Gratis

22 Izin Penggunaan Mobile Circular Saw 5 hari kerja Gratis

23 Rekomendasi 3 hari kerja Gratis


B. Hasil Penelitian

1. Akuntabilitas Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan di

DPMPTSP Kabupaten Bulukumba

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik merupakan

suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian penyelenggaraan

pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di

masyarakat atau yang dimiliki oleh para stakeholder nilai dan norma yang

berkembang di masyarakat tersebut, di antaranya meliputi transparansi

pelayanan, prinsip keadilan, jaminan penegakan hukum, hak asasi

manusia, dan orientasi pelayanan yang dikembangkan terhadap

masyarakat pengguna jasa. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas

menjadi ukuran kesesuaian antara pelayanan yang dilaksanakan aparat

birokrasi dengan pelayanan yang harusnya diterima masyarakat

57

berdasarkan orientasi pelayanan, yaitu kepuasan masyarakat. (Dwiyanto,

2012).

Akuntabilitas secara eksternal dapat diartikan suatu keharusan

untuk mempertanggungjawabkan pengaturan sumber daya dan otoritas.

Hal ini berarti bahwa organisasi publik memiliki suatu kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan terkait dengan sumber

daya dan organisasinya serta bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan

wewenang yang diberikan (Sukmawati, 2015)

Akuntabilitas harus mampu menjadi tolak ukur bagi pemerintah

untuk menganalisis kebutuhan pelayanan masyarakat. Dengan demikian

pelayanan tidak hanya mengacu pada keputusan pemerintah semata,

namun melihat kebutuhan serta keinginan masyarakat. Karena pada

dasarnya, pola pelayanan yang akuntabel merupakan pola pelayanan yang

mengacu pada kepuasan public sebagai pengguna jasa.

Terkait dengan akuntabilitas Sheila Elwood mengelompokkan

akuntabilitas menjadi 4 jenis, yaitu akuntabilitas hukum dan peraturan,

akuntabilitas proses, akuntabilitas program serta akuntabilitas kebijakan.

Dalam pelayanan publik khususnya pelayanan surat izin usaha

perdagangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Bulukumba, akuntabilitas diukur dari proses

pelayanannya. Di mana akuntabilitas proses melihat pertanggungjawaban

aparat birokrasi dari aspek prosedur apakah telah dilaksanakan dengan

58

baik. Hal ini tercermin dari adanya pelayanan yang cepat, responsif, dan

murah biaya.

Mewujudkan pelayanan yang cepat, responsive dan sesuai dari segi

biaya bukan merupakan hal mudah. Oleh karena itu, berbagai upaya dalam

rangka memaksimalkan pelayanan dilakukan oleh pemerintah salah

satunya dengan memberikan kewenangan tersendiri bagi setiap daerah

untuk mengelola pelayanan public. Hal ini bertujuan agar masing-masing

daerah dapat memfokuskan diri untuk menciptakan pelayanan yang

maksimal. Upaya perbaikan tersebut juga dilakukan oleh pemerintah

kabupaten Bulukumba dengan mempersingkat waktu pelayanan. Dengan

pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengambil peran

pelayanan perizinan dan non perizinan di kabupaten Bulukumba yaitu

kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sejak

tahun 2015 sampai sekarang.

Perbaikan pelayanan dilakukan guna untuk memudahkan

masyarakat memperoleh pelayanan dengan sistem pelayanan terpadu satu

pintu (PTSP). Di mana pelayanan perizinan yang dilakukan oleh

masyarakat diselenggarakan pada satu tempat dari proses pendaftaran

hingga proses izin tersebut selesai dan diterbitkan.


(DPMPTSP) Kabupaten Bulukumba merupakan dinas yang dibentuk oleh

pemerintah daerah yang bertanggungjawab atas pelayanan perizinan di

kabupaten Bulukumba, berdasarkan peraturan Bupati Bulukumba Nomor

59

49 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan

terpadu satu pintu. Perubahan atas peraturan Bupati Bulukumba No 88

Tahun 2015. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Bulukumba sebagai suatu dinas pemegang peran dalam

pelaksanaan pelayanan perizinan dari segi administrative.

Pelayanan prizinan adalah kegiatan pemerintah daerah dalam

rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum untuk

pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas pemanfaatan

ruang, usaha kegiatan, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana,

sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan

menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bulukumba

berpedoman pada aturan yang mengatur segala kegiatan perizinan dan non

perizinan. Aturan tersebut berdasarkan amanat dari Bupati Bulukumba

Nomor 88 Tahun 2015 tentang tata cara pemberian izin usaha di

Kabupaten Bulukumba. Serta peraturan Bupati Bulukumba Nomor 49

Tahun 2017 tentang standar operasional prosedur (SOP) pelayanan pada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Bulukumba.


Kabupaten Bulukumba melaksanakan tugas pelayanan perizinan

berkoordinasi dengan beberapa instansi lain seperti Dinas Perdagangan di

60

kabupaten Bulukumba. Jenis pelayanan perizinan yang dikelola di

DPMPTSP Kabupaten Bulukumba yakni 23 jenis perizinan yang terdiri

dari perizinan usaha dan non usaha. Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba sebagai pelaksana

pelayanan perizinan di Kabupaten Bulukumba dituntut untuk terus

meningkatkan pelayananannya. Karena perizinan merupakan salah satu

jenis pelayanan yang penting dan mendasar bagi masyarakat. Utamanya

masyarakat yang melakukan izin usaha.

Gambar IV.4

Rekapitulasi Izin Periode tahun 2015 s/d 2019 pada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jenis Izin Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

1 Izin Usaha Perdagangan 1.235 980 1.340 1.222 1.998

2 Izin tempat usaha 2.500 2.100 1.900 2.500 2.756

3 Tanda Daftar Industri 25 32 44 20 18

4 Izin Usaha Industri - 2 5 3 3

5 Izin Trayek 34 30 44 32 22

6 Tanda Daftar Perusahaan 440 455 560 541 500

7 Izin Usaha Perikanan - - - - 15

8 Izin Jasa Konstruksi

9 Tanda Daftar Usaha

Pariwisata

- - 32 47 26

10 Izin Mendirikan 1.200 2.000 2.100 1.900 900

11 Izin Lingkungan

12 Izin Usaha Toko Modern 1.020 1.200 1.000 1.703 1.043

13 Izin Usaha Pengelolaan

Pusat Pertokoan

- - - - 76

14 Izin usaha pasar

tradisional

- - - - 167

15 Tanda Daftar Gudang - - - - 4

16 Izin Pemanfaatan Ruang

17 Izin Kesehatan - - - - 15

18 Izin Reklame - - - - 320

61

19 Izin Prinsip - - - - 23

20 Izin Lokasi 320 405 490 441 314

21 Izin Penelitian 105 98 201 197 245

22 izin Penggunaan Mobile

Circular Saw

- - - - 19

23 Rekomendasi - - - 34 25

Jumlah total izin 6.875 7.302 7.716 8.443 8.489

Data dari tabel di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya jumlah

izin yang dikelola DPMPTSP Kabupaten Bulukumba berada dalam jumlah

yang cukup besar. Dimana jumlah izin pada tahun 2019 mencapai angka

tertinggi penerbitan izin dengan jumlah total izin yakni sebanyak 8.489

izin. Jenis perizinan yang terbilang banyak dikeluarkan oleh DPMPTSP

Kabupaten Bulukumba sepanjang tahun 2015 s/d 2019 yakni Izin

Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) serta

izin tempat usaha (SITU).

Salah satu produk pelayanan yang dihasilkan DPMPTSP

Kabupaten Bulukumba yakni Surat izin usaha perdagangan (SIUP).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI (PERMENDAGRI) 36 tahun

2007 tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Izin Usaha

Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP merupakan surat izin untuk

dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Surat izin usaha

perdagangan merupakan surat izin yang wajib dimiliki bagi setiap badan

usaha atau perseorangan yang akan melakukan usaha perdagangan. SIUP

berfungsi sebagai alat atau bukti pengesahan dari usaha perdagangan yang

dijalankan.

62

Kewajiban bagi usaha perdagangan untuk memiliki SIUP

tercantum dalam undang-undang yang sama pasal 2 bahwa setiap

perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP.

Surat Izin usaha Perdagangan, pada umumnya dibagi menjadi 3 jenis

berdasarkan jumlah kekayaan kekayaan bersih setiap perusahaan

perdagangan, yakni:

1. SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang

kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang

kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,-

(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

usaha.

3. SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang

kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh

milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Dengan adanya kepemilikan SIUP, masyarakat memperoleh

kemudahan karena SIUP merupakan alat pengesahan yang di berikan oleh

pemerintah, sehingga dalam kegiatan usaha tidak terjadi masalah dalam

hal perizinan, selain itu dengan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan

dapat memperlancar perdagangan ekspor dan impor. SIUP juga dapat

63

membantu masyarakat dalam hal memperoleh pinjaman untuk tambahan

modal usaha karena merupakan surat izin yang sah dari pemerintah.

Pentingnya kepemilikan Surat izin usaha perdagangan tersebut

memberikan dampak yang signifikan terhadap jumlah izin usaha

perdagangan yang diterbitkan tiap tahunnya terutama pada tahun 2015.

Adapun rekapitulasi penerbitan surat izin usaha perdagangan tahun 2015

di gambarkan pada tabel berikut ini:

Table IV.5 Izin Usaha Perdagangan 2019

Izin Usaha Perdagangan 2019

Bulan

Jan feb Mar Apr Mei jun jul agst sep okt nov Des

160 166 157 190 133 207 198 145 168 122 178 167

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa jumlah izin usaha

perdagangan sepanjang tahun 2019 secara kuantitas, tiap bulannya cukup

banyak. Dimana angka terbesar penerbitan izin usaha perdagangan pada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP

Kabupaten Bulukumba sepanjang tahun 2019 yakni sebanyak 198 izin

tercatat pada Juli 2019. Besarnya jumlah penerbitan izin usaha

perdagangan tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Bulukumba

sekarang ini, minat masyarakat memang cukup tinggi dalam hal usaha

perdagangan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Kabupaten

Bulukumba tidak hanya terfokus pada usaha mencari pekerjaan, akan

tetapi lebih kepada membuka lapangan pekerjaan dengan membuka usaha

sendiri. Oleh karena itu, adanya kemudahan dalam hal penyelesaian izin

64

sangan bermanfaat bagi masyarakat terutama bagi mereka yang baru

memulai usahanya.

Dalam penyelenggaraan pelayanan utamanya pelayanan perizinan,

untuk semua jenis perizinan yang dikelola perlu adanya ketentuan yang

ditetapkan dalam penyelenggaraan perizinan hingga proses perizinan

tersebut selesai, baik itu berupa standar prosedur yang dilaksanakan

hingga persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat untuk dapat

memperoleh suatu izin usaha. Di DPMPTSP Kabupateb Bulukumba

terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi serta prosedur yang

harus dilewati hingga suatu proses perizinan selesai. Dengan adanya

persyaratan dan prosedur tersebut, diharapkan mampu menjadi pedoman

dalam pelaksanaan pelayanan. Serta dapat dipatuhi baik oleh masyarakat

maupun oleh aparat pelaksana pelayanan tersebut.

2. Persyaratan Izin Usaha Perdagangan

Dalam proses pengurusan surat izin usaha perdagangan, Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba

menerapkan standar pelayanan izin usaha. Standar pelayanan tersebut

terdiri dari standar waktu, biaya, proses serta persyaratan izin usaha.

Setiap jenis izin usaha memiliki persyaratannya masing – masing.

Persyaratan pelayanan tersebut merupakan sejumlah berkas yang harus

dilengkapi pemohon untuk dapat memperoleh izin usaha. Adapun

persyaratan pengurusan surat izin usaha perdagangan (SIUP) di Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yakni:

65

1. Foto copy KTP

2. Foto copy NPWP

3. Foto copy PBB terbaru

4. Foto copy IMB

5. Sertifikat tanah/akta jual beli tanah atau dalam bentuk

lainnya.

6. Foto copy dokumen lingkungan (SPPL/UKL-

UPL/AMDAL/DPLH)

7. Akta notaries (CV, UD, KOPERASI, PT) kemenkum HAM

8. Foto copy BPJS ketenagakerjaan

9. Materai 6000

10. Map kertas

Dalam setiap kegiatan pelayanan perizinan, persyaratan merupakan

hal mutlak yang harus dilengkapi pemohon untuk dapat memperoleh izin

usaha. Pentingnya syarat pelayanan tersebut mengharuskan masyarakat

untuk dapat taat serta melengkapi persyaratan yang ada.

Untuk itu, DPMPTSP sebagai badan yang bertanggung jawab atas

pelayanan perizinan terkhusus pelayanan izin usaha di Kabupaten

Bulukumba, perlu menyediakan pelayanan yang sesuai dengan standar

pelayanan yang ada. Selain itu, DPMPTSP Kabupaten Bulukumba perlu

menyediakan persyaratan pelayanan yang tidak memberatkan masyarakat.

Dengan begitu, masyarakat dimudahkan dari segi pengurusan surat izin.

Adapun persyaratan setiap izin usaha harus dapat disampaikan dengan

66

baik dan terbuka kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dengan mudah

mengakses informasi tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Kr.S selaku Kepala Bidang Pelayanan

Perizinan:

“...Terkait persyaratan izin usaha, sudah seharusnya memang

penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan secara

terbuka agar masyarakat dengan mudah mengakses informasi

tentang prosedur maupun persyaratannya. Seperti yang kami

lakukan, kami menempelkan informasi tentang persyaratan semua

jenis izin usaha pada dinding dalam kantor, tepat di samping kursi

tunggu masyarakat. selain itu, kami juga menyediakan beberapa

sarana informasi berupa televisi yang diletakkan di dekat loket, nah

televisi inilah yang nantinya akan memunculkan slide – slide

berupa persyaratan semua jenis izin usaha yang ada di kantor

kami…” (Hasil wawancara tanggal 09 Desember 2019)

Keterbukaan informasi pelayanan seperti yang dikemukakan pada

petikan wawancara di atas, dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan

prasarana kantor yang dimiliki. Contohnya pemanfaatan televisi dengan

menampilkan slide-slide berupa penjelasan mengenai persyaratan seluruh

jenis izin. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah mengetahui

persyaratan yang harus dilengkapi guna memperoleh izin yang diinginkan.

Berkatian dengan keterbukaan informasi persyaratan tersebut, staf

Sub Bidang Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Bapak WA

mengemukakan:

“...Kalau terkait dengan kejelasan informasi tentang persyaratan

pelayanan itu, kami menempelkan informasi di dinding kantor, di

samping kursi tunggu, jadi kalau ada warga yang datang mengurus

kan bisa dibaca langsung.” (Hasil wawancara tanggal 11 Desember

2019).

67

Selain adanya penyampaian melalui sarana dan prasarana kantor,


Bulukumba juga menyampaikan informasi terkait persyaratan izin usaha

secara meluas. Salah satunya melalui social media seperti di google. Selain

itu, penyampaian dilakukan kepada masyarakat umum secara langsung

bersosialisasi langsung. Diharapkan dengan adanya penyampaian secara

meluas tersebut, masyarakat tidak kebingungan ketika akan memulai

mengurus izin usaha.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis melakukan wawancara

dengan beberapa masyarakat pengguna jasa terkait persyaratan izin usaha:

“...syarat-syaratnya sudah jelas, saya datang dan waktu minta

formulir di loket langsung di kasi tau beberapa syarat yang harus

saya lengkapi dulu.” (Hasil wawancara dengan Bapak MI tanggal

14 Desember 2019)

“...Kalau persyaratannya jelas karena saya di kasi tau di bagian

tempat ambil formulirnya apa-apa saja persyaratannya. Saya liat

juga di kantornya sudah ada persyaratan tertempel” (Hasil

wawancara dengan Bapak TS tanggal 14 desember 2019).

“...kalau saya rasa persyaratannya tidak memberatkan, karena

syarat yang diminta sesuai ji dengan yang tertulis di formulirnya.

(Hasil wawancara dengan Bapak AS tanggal 16 Desember 2019)

Dari beberapa petikan wawancara di atas dapat terlihat bahwa dari

segi persyaratan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Bulukumba telah mengusahakan agar persyaratan

pelayanan perizinan mudah bagi masyarakat. Namun kemudahan tersebut

tidak terlepas dari persyaratan izin usaha yang telah ditetapkan. Sementara

itu, dari segi penyampaian informasi, dilakukan dengan jelas dan terbuka.

68

Salah Satunya dengan pemasangan spanduk tentang persyaratan perizinan

di dalam kantor serta penggunaan sarana prasarana kantor dengan baik

seperti televisi yang menampilan slide berisi informasi tentang persyaratan

izin usaha.

Dari petikan wawancara tersebut, juga terlihat bahwa masyarakat

merasakan dampak keterbukaan informasi terkait persyaratan pelayanan

tersebut. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi khususnya

persyaratan izin usaha. Kemudahan itu tidak terlepas dari peran DPMPTSP

sendiri yang memberikan persyaratan pelayanan yang sesuai. Tidak hanya

itu, peran serta pegawai DPMPTSP juga sangat penting dalam hal

penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat.

3. Prosedur pengurusan izin usaha

Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Bulukumba, prosedur pelayanan utamanya pelayanan perizinan

umumnya sama untuk setiap jenis perizinan. Sudah menjadi tanggung

jawab bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Bulukumba untuk taat dan melaksanakan pelayanan sesuai

dengan standar yang telah ditetapkan. Baik itu standar prosedur, waktu

maupun biaya yang dikenakan atas suatu jenis izin.

Dalam melaksanakan fungsi pelayanannya, Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba

berpedoman pada beberapa aturan yakni Peraturan Bupati Bulukumba

Nomor 49 Tahun 2017 tentang Persyaratan pemberian izin pada

69

DPMPTSP Kabupaten Bulukumba serta standar operasional prosedur

(SOP) yang telah ditetapkan. Standar operasional prosedur tersebut

tercantum dalam peraturan Bupati Bulukumnba No. 88 tahun 2015. SOP

tersebut yang menjadi acuan pelaksanaan teknis pelayanan. Standar

pelayanan tersebut sudah mencakup beberapa hal teknis pelayanan salah

satunya terkait prosedur pelayanan.

Prosedur pelayanan izin usaha merupakan alur pelayanan yang

terjadi mulai dari saat pemohon mengajukan permohonan izin hingga izin

usaha tersebut diterbitkan. Prosedur pengurusan izin usaha pada dasarnya

sama untuk setiap jenis usaha karena alur prosedur tersebut berlaku secara

umum untuk semua jenis izin.


Kabupaten Bulukumba menerapkan standar tentang mekanisme

penyelenggaraan perizinan. Adapun prosedur penyelenggaraan pelayanan

perizinan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemohon mendatangi bagian informasi untuk memperoleh informasi

seputar izin yang akan di butuhkan beserta syarat-syaratnya;

2. Bagian informasi memberikan formulir pendaftaran untuk diisi oleh

pemohon;

3. Pemohon mengajukan formulir pendaftaran dan berkas permohonan di

loket pendaftaran;

70

4. Pegawai di loket pendaftaran menerima dan memeriksa kelengkapan

berkas permohonan, berkas yang lengkap akan diregistrasi dan selanjutnya

pemberian nomor register dan tanda terima sedangkan berkas yang tidak

lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

5. Loket Pelayanan (Bidang Pengolahan Perizinan) akan mengadakan

validasi dokumen berkas, jika dinyatakan valid maka dijadwalkan untuk

mengadakan rapat dan peninjauan lapangan Tim Teknis.

6. Tim Teknis mengadakan peninjauan lokasi dengan membuat Berita Acara

Pemeriksaan Lapangan (BAPL) dan mengadakan Rapat Tim Teknis,

apabila: Dinyatakan layak, maka diproses lebih lanjut yang dituangkan

dalam rekomendasi Tim Teknis. Apabila dinyatakan tidak layak, maka

berkas permohonan dikembalikan disertai surat alasan yang diketahui oleh

Tim Teknis.

7. Tim teknis menyerahkan Rekomendasi beserta lampirannya berupa BAPL

SKRD dan SSRD di Loket Pelayanan untuk diproses lebih lanjut serta

menghubungi pemohon untuk melakukan pembayaran Retribusi di Loket

Bank Sulsel berdasarkan surat ketetapan retribusi daerah dari tim teknis.

8. Selanjutnya Loket Pelayanan melakukan input data dan pencetakan naskah

surat izin.

9. Bidang Pelayanan Perizinan melakukan koreksi dan paraf Surat Izin

71

10. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

melakukan penandatanganan surat izin.

11. Pemohon menerima Surat Izin di Loket Penyerahan Izin

Dari gambar tersebut, dapat dilihat bahwa pelayanan perizinan dilakukan

sendiri oleh pemohon dengan mendaftakan berkas izin usahanya. Pelayanan yang

diberikan juga telah menerapkan sistem pelayanan satu pintu (PTSP). Dimana

pemohon dilayani dalam satu tempat hingga proses pelayanan selesai. Adapun

pembagian tugas dari masing-masing bagian saling terkait dan dilaksanakan di

satu tempat.

Fenomena pelayanan khususnya dari aspek prosedur pelayanan saat ini

umumnya dikenal masyarakat memiliki alur yang rumit dan berbelit-belit.

Berkaitan dengan ketidakjelasan alur pelayanan tersebut tentunya perlu dilakukan

perbaikan, sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah. Perbaikan

pelayanan dari segi prosedur tentunya akan berdampak signifikan terhadap

perbaikan pelayanan secara keseluruhan. Prosedur pelayanan yang tepat akan

menciptakan layanan cepat dan tentunya lebih mengefisienkan waktu pelayanan

yang digunakan untuk satu proses pelayanan.

Berdasarkan observasi dan beberapa wawancara yang dilakukan, temuan

penulis bahwa saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Bulukumba telah melakukan upaya peningkatan pelayanan

khususnya dari segi pelaksaan prosedur pelayanan. Seperti yang dikemukakan

oleh Bapak J selaku Kepala Bidang Data :

72

“...Dalam melaksanakan pelayanan, kami mengacu pada Standar

operasional prosedur (SOP). Nah pada saat pelaksanaannya, dari segi

penyelesaian izin usaha, kami memang agak kewalahan untuk selesaikan

perizinan sesuai prosedur karena ada yang namanya instansi tehnis. kami

harus berkoordinasi terlebih dahulu. Masalah tersebut contohnya, ketika

ingin mengajukan suatu izin pemohon harus mendapat rekomendasi dari

dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Bulukumba. Kalau dari

segi kejelasan informasi terkait prosedur pelayanan kami biasanya lakukan

sosialisasi melalui media seperti Koran. Kami biasa diundang untuk

memberikan penjelasan sampai sejauh mana pelayanan perizinan ini

terhadap permohonan izin yang diajukan oleh masyarakat. Jadi biasanya

pada saat sosialisasi itu kami jelaskan mengenai prosedur pelayanannya

yang menurut kami sudah sesuai dengan SOP” (Hasil wawancara tanggal

19 desember 2019)

Dari petikan wawancara di atas, dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan

prosedur pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Bulukumba mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang

telah dijelaskan sebelumnya. Namun adanya beberapa kendala yang sering

dihadapi salah satunya yakni koordinasi dengan instansi teknis dalam hal ini dinas

perindustrian dan perdagangan Kabupaten Bulukumba. Bentuk koordinasi

tersebut terkait penyelesaian izin usaha. Dimana Instansi teknis mengambil peran

dalam hal penindaklanjutan izin usaha apakah dinyatakan layak atau tidak layak

untuk diterbitkan. Selain itu dalam hal penginformasian prosedur izin usaha.


Bulukumba melakukan kerja sama dengan beberapa media. Kerja sama tersebut

dalam bentuk sosialiasi secara kepada masyarakat luas terkait prosedur izin usaha.

Senada dengan dengan hal tersebut, Bapak WH selaku Kepala Bidang

Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mengemukakan:

“...Terkait prosedur pelayanan, kami mengacu pada Standar pelayanan

yang ada. Kami mengikuti alur atau prosedur pelayanan yang ada. Hanya

saja kadang ada masyarakat yang mau urus sendiri berkasnya ke instansi

73

teknisnya. Nah tentunya kalau itu terjadi, prosedur pelayanan bukan satu

pintu lagi. Kan prosedurnya harusnya masyarakat pemohon ajukan berkas

ke kantor kami, nanti kami yang berikan berkasnya kepada tim teknisnya”

(Hasil wawancara tanggal 23 desember 2019)

Dari petikan wawancara di atas, seperti pernyataan Kepala Bidang Data

dan Pengendalian bahwa dalam hal pelaksanaan prosedur, pelayanan izin usaha di


Bulukumba dilaksanakan sesuai standar pelayanan yang ada. Hanya saja saat

pelaksanaanya terdapat beberapa kendala. Kendala lain yang dijelaskan tersebut

yakni adanya beberapa masyarakat yang terkadang tidak mematuhi aturan

prosedur pelayanan yang ada dengan mengantarkan sendiri berkas izinnya ke

instansi teknis, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Bulukumba.

Terkait prosedur pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba telah berusaha memaksimalkan

kinerjanya agar pelayanan yang sampai kepada masyarakat juga dapat terlaksana

dengan baik. Seperti yang dikemukan masyarakat pengguna jasa izin usaha

perdagangan di DPMPTSP Kabupaten Bulukumba bahwa:

“...prosedurnya sudah bagus, kita tinggal datang ke kantornya, ambil

formulir sudah itu di suruh lengkapi dulu berkasnya baru datang lagi.

Sudah itu nanti kita di kasi semacam kwitansi yang isinya itu berapa biaya

yang harus kita bayar” (Hasil wawancara dengan Bapak B tanggal 6

januari 2020)

“...waktu saya urus SIUP prosedurnya jelas, mudah kita lakukan karena

pegawai di loket juga jelaskan bagaimana alur–alurnya. Jadi kita tinggal

lengkapi berkas, baru itu datang lagi untuk diperiksa berkasnya” (Hasil

wawancara dengan Bapak AA tanggal 6 januari 2020)

74

“waktu saya urus SIUP dari prosedurnya sudah bagus, kita tidak dipersulit.

Prosedurnya itu kalau saya rasa sudah sesuai” (Hasil wawancara dengan

bapak SA tanggal 07 Januari 2020)

Dari beberapa petikan wawancara di atas, dapat terlihat bahwa dari segi

prosedur dirasakan oleh beberapa masyarakat telah sesuai dan dijabarkan secara

jelas. Oleh karenanya, masyarakat mampu merasakan dampak dari pelayanan

yang diberikan. Dengan adanya pelayanan yang sesuai dengan prosedur

masyarakat menjadi lebih mudah dalam mengurus izin usaha. Dampak tersebut

dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna pelayanan.

Adanya kemudahan penyelasaian izin usaha tersebut tidak hanya

berdampak pada masyarakat, akan tetapi juga terhadap pegawai DPMPTSP

sendiri sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pegawai DPMPTSP dimudahkan

dari segi pengakomodasian izin usaha. Jadi jumlah perizinan yang masuk dapat

dikelola dengan baik sehingga penyelesaian izinnya pun jadi lebih mudah dan

cepat.

Namun ada beberapa masyarakat yang justru memperoleh pelayanan tidak

sesuai prosedur. Seperti dijabarkan pada gambar prosedur pelayanan sebelumnya,

bahwa berkas surat izin usaha yang telah ditindaklajuti dan dinyatakan layak akan

diberikan jumlah besaran biaya retribusi atas tempat usaha yang harus dibayarkan.

Pembayaran tersebut dilakukan oleh pemohon sendiri di bank. Akan tetapi

beberapa masyarakat justru disarankan untuk membayar di kantor, dan biaya

tersebut diberikan langsung kepada pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa ada saja

beberapa pegawai yang melaksanakan hal-hal di luar prosedur. Tindakan inipun

dibenarkan oleh beberapa masyarakat pada wawancara berikut:

75

“...waktu saya buat SIUP, saya bayar langsung saja sama pegawainya.

Saya juga kurang tau mungkin sistem pembayarannya masih manual.”

(Hasil wawancara dengan ibu DS tanggal 06 januari 2020).

“...kalau masalah pembayarannya itu, saya di suruh kasi saja sama

pegawainya. Baru katanya nanti dia yang bayarkan.” (Hasil wawancara

dengan Bapak J tanggal 9 Desember 2019).

“...saya tidak tau jelas bagaimana prosedurnya, saya cuma ikuti yang

dibilang sama pegawainya. Saya disuruh bayar di pagawainya, jadi saya

bayar disitu saja. Karena dia juga bilang katanya dia yang mau bayarkan.

(Hasil Wawancara dengan bapak A tanggal 9 desember 2019)

“...bayarnya yah saya langsung saja kasi sama pegawainya, karena

disuruhnya begitu. Pegawainya yang bilang langsung sama saya.” (Hasil

wawancara dengan Bapak MM tanggal 12 desember 2019)

“... ada teman saya kerja di sana, jadi saya kasi dia, karena katanya dia

yang uruskan, dia juga yang mau bayarkan.” (Hasil wawancara dengan

bapak AS tanggal 10 februari 2016)

Dari petikan wawancara di atas, dapat terlihat bahwa masih terdapat

beberapa masyarakat yang tidak mengetahui dengan jelas prosedur pelayanan

yang ada. Dari 8 (delapan) jumlah masyarakat pengguna jasa Surat Izin Usaha

Perdagangan, 5 (lima) dari masyarakat menyatakan ketidaksesuaian prosedur yang

diterima. Adanya beberapa masyarakat yang justru di sarankan untuk melakukan

sistem pembayaran tidak sesuai prosedur, akhirnya memunculkan anggapan

bahwa pelayanan yang diberikan masih dilakukan secara manual. Artinya

pembayaran langsung disetor di tempat dan bukan pada unit yang bertugas untuk

mengelola keuangan/ bank.

Dari segi pelaksanaan prosedur, dapat terlihat bahwa pelayanan yang

diberikan belum mampu dilaksanakan sesuai prosedur yang ada. Hal ini

diakibatkan masih adanya beberapa pegawai yang tidak mentaati aturan prosedur

pelayanan tersebut. Padahal sudah sangat jelas tertera pada sarana kantor bahwa

76

DPMPTSP Kabupaten Bulukumba sama sekali tidak menerima pembayaran

dalam bentuk apapun. Adapun segala jenis pembayaran dilakukan oleh

masyarakat sendiri di bank.

4. Biaya pengurusan Izin usaha

Ukuran akuntabilitas pelayanan publik yang dilihat dari sudut pandang

akuntabilitas proses memiliki beberapa indikator penilaian, salah satunya aspek

biaya. Dalam Keputusan MENPAN Nomor 26 tahun 2004 tentang Petunjuk

Teknis Tranparansi Dan Akuntabillitas Pelayanan Publik dijelaskan bahwa biaya

pelayanan merupakan segala biaya dan rinciannya dengan nama atau sebutan

apapun sebagai imbalan atas pemberian pelayanan umum yang besaran dan tata

cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Biaya merupakan salah satu ukuran penting yang menunjukkan akuntabel

tidaknya suatu pelayanan publik. Biaya umumnya dikaitkan dengan tingkat

akuntabilitas pelayanan karena transparansi biaya dalam pelayanan merupakan hal

yang rentan dimanipulasi. Manipulasi biaya tersebut salah satunya dapat

dilakukan dengan pemberian biaya tambahan diluar biaya yang seharusnya

dibebankan atas suatu pelayanan atau biasa disebut dengan pungutan liar (pungli).

Ukuran biaya pelayanan merupakan ukuran yang menunjukkan besaran biaya

yang dikenakan untuk suatu jenis pelayanan. Biaya yang dimaksud merupakan

besaran biaya yang dikenakan atas suatu pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat dalam hal ini terkait penerbitan SIUP. Adapun rincian biaya tersebut

dijabarkan sebagai berikut:

77

Gambar IV.6 biaya pengurusan izin usaha

No. Janis Izin Waktu Biaya

1 Izin Usaha Perdagangan 5 hari kerja Gratis

2 Izin tempat usaha (SITU/HO) 5 hari kerja Gratis

3 Tanda Daftar Industri (TDI) 5 hari kerja Gratis

4 Izin Usaha Industri (IUI) 5 hari kerja Gratis

5 Izin Trayek (IT) 5 hari kerja Rp.100.000

6 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 5 hari kerja Gratis

7 Izin Usaha Perikanan 5 hari kerja Gratis

8 Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 5 hari kerja Gratis

9 Tanda Daftar Usaha Pariwisata

(TDUP)

5 hari kerja Gratis

10 Izin Mendirikan (IMB) 7 hari kerja Gratis

11 Izin Lingkungan (IL) 7 hari kerja Gratis

12 Izin Usaha Toko Modern 7 hari kerja Gratis

13 Izin Usaha Pengelolaan Pusat

Pertokoan

7 hari kerja Gratis

14 Izin Usaha Pasar Tradisional 7 hari kerja Gratis

15 Tanda Daftar Gudang 5 hari kerja Gratis

16 Izin Pemanfaatan Ruang 5 hari kerja Gratis

17 Izin Kesehatan 5 hari kerja Gratis

18 Izin Reklame 5 hari kerja Gratis

19 Izin Prinsip 5 hari kerja Gratis

20 Izin Lokasi 5 hari kerja Gratis

21 Izin Penelitian 5 hari kerja Gratis

22 Izin Penggunaan Mobile Circular Saw 5 hari kerja Gratis

23 Rekomendasi 3 hari kerja Gratis

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Bulukumba

Dari penjabaran rincian biaya di atas, dapat terlihat bahwa secara

administratif, pelayanan perizinan khususnya izin usaha perdagangan tidak

dikenakan biaya retribusi apapun (gratis). Masyarakat hanya dikenakan biaya

retribusi atas tempat usaha berdasarkan perhitungan biaya dari instansi teknis

semata.

Pengenaan retribusi tempat usaha tersebut dalam hal ini merupakan

tanggung jawab dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten

Bulukumba sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yang isinya terdiri dari

78

rumusan perhitungan biaya yang dikeluarkan berdasarkan lokasi usahanya.

Rumusan perhitungan biaya tersebut tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor

88 Tahun 2015 tentang Restribusi Tertentu. Berdasarkan pada indeks perhitungan,

tim tehnis menetapkan besaran biaya resribusi yang dikenakan untuk suatu jenis

usaha. Seperti yang dijabarkan di atas bahwa besaran biaya yang dikenakan

berdasarkan atas besarnya gangguan yang akan ditimbulkan serta lokasi suatu

usaha yang dimaksud.

Seperti alur pelayanan perizinan yang telah dijelaskan sebelumnya, berkas

pemohon yang telah lulus verifikasi kelengkapan berkas serta telah diuji

kevalidannya oleh bidang pengolahan perizinan kemudian diserahkan kepada tim

teknis. Tim teknis yang kemudian mengadakan peninjauan lapangan ke tempat

usaha. Apabila telah dilakukan peninjauan lapangan, maka tim tehnis menyatakan

layak atau tidak layak. Ketika dinyatakan layak, tim tehnis akan mengeluarkan

rekomendasi beserta lampiran besaran biaya yang dikenakan untuk usaha yang

dimaksud. Biaya retribusi yang dikenakan untuk setiap jenis izin usaha

perdagangan berbeda – beda, sesuai dengan indeks perhitungan yang dijabarkan

pada Standar Pelayanan


Bulukumba sendiri tidak menerima pembayaran dalam bentuk apapun.

Pembayaran jumlah retribusi yang dimaksud dilakukan di bank sulsel sendiri oleh

pemohon izin sesuai besaran biaya yang dikenakan oleh instansi tehnis. Seperti

yang tertera pada sarana di kantor DPMPTSP. Seperti yang dikemukan oleh

79

Bapak WH selaku staf bidang pelayanan perizinan yang bertugas pada bagian

loket pendaftaran izin usaha:

“…kalau SIUP tidak ada biaya yang dikenakan, sama seperti TDP yang

sifatnya non retribusi. Yang dikenakan biaya itu cuma izin trayek. Tapi

kita tidak kenakan biaya sendiri. Instansi tehnis yang keluarkan besaran

biayanya. Itupun dibayar kalau sudah keluar STS (surat tanda setoran) dari

perindag yang isinya besaran biaya yang harus dibayarkan.

Pembayarannya juga langsung dilakukan di bank. Jadi kita tidak terima

pembayaran apapun di loketnya” (Hasil wawancara tanggal 09 Desember

2019).

Dari petikan wawancara di atas, dari aspek biaya, Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba tidak memungut

biaya dalam bentuk apapun. Adapun biaya yang dikenakan atas tempat usaha

merupakan tanggungjawab instansi tehnis yakni Dinas Perindustrian dan

Perdagangan (DISPERINDAG) Kabupaten Bulukumba. Dimana besaran biaya

tersebut berdasarkan indeks perhitungan dengan pertimbangan luas dan lokasi

usaha serta proses pembayarannya dilakukan oleh pemohon secara langsung di

bank.

Hal senada juga dikemukakan oleh bapak J selaku Kepala Bidang Data

Dan Pengenalian:

“...Dari segi biaya, ada izin yang sifatnya retribusi dan ada izin yang non

retribusi. Izin yang retribusinya ada itu seperti izin trayek seperti pete-pete,

izin kesehatan, izin mendirikan bangunan, izin usaha industri. Semua itu

ada. Kalau yang non retribusi itu seperti SIUP dan TDP, izin pergudangan.

Kita tidak memungut biaya seperti itu. Saya tidak tau kalau tim tehnisnya

yah. Tapi dalam aturan kita tidak dipungut seperti itu. Setiap perizinan

memang beda-beda, jadi kita itu ada perhitungannya sendiri yang

dilakukan oleh tim tehnisnya. Perbedaan besaran biaya itu sesuai dengan

lokasi dan luas tempat usaha. Jadi ada indeks perhitungannya sendiri-

sendiri. Nah indeksnya itu juga dilihat dari lokasinya apakah strategis atau

berada di daerah perkotaan atau seperti di lorong-lorong saja. (wawancara

18 Desember 2019).

80

Seperti dalam petikan wawancara di atas, besaran biaya yang dikenakan

kepada masyarakat memang berbeda-beda. Perbedaan besaran biaya tersebut telah

memiliki perhitungan masing-masing. Sistem perhitungan tersebut bukan

merupakan tanggung jawab DPMPTSP Kabupaten Bulukumba melainkan telah

diatur dalam Peraturan daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2015

tentang Retribusi perizinan Tertentu. Aturan inilah yang menjadi acuan bagi Tim

tehnis untuk melakukan perhitungan berdasarkan indeks yang telah ditetapkan.

Indeks tersebut dipertimbangkan berdasarkan lokasi tempat usaha. Apabila tempat

usaha termasuk dalam lokasi yang strategis, indeks perhitungannya dapat lebih

tinggi dari pada tempat usaha dengan lokasi yang kurang strategis.

Dari beberapa petikan wawancara di atas dapat terlihat bahwa sistem dan

aturan telah dilaksanakan dengan baik, salah satunya dengan aturan dan sistem

pembayaran. Adanya kepastian jumlah biaya yang harus dibayar oleh pemohon

berdasarkan atas perhitungan yang jelas membuat masyarakat tidak khawatir lagi

dikenakan biaya berlebih pada saat mengurus izin usaha khususnya izin usaha

perdagangan.

Terkait besaran biaya pelayanan, penulis melakukan wawancara dengan

beberapa masyarakat pengguna jasa SIUP.

“...kalau masalah biaya, saya bayar sesuai biaya yang dikasi memang.

Katanya biayanya langsung dari dinasnya, disperindag. Jadi saya dikasikan

itu berapa biaya yang harus dibayar, baru saya langsung bayar di bank.”

(Hasil wawancara dengan bapak B tanggal 6 Januari 2020)

“...biayanya itu saya lupa kemarin dulu berapa saya bayar, tapi saya di kasi

tau langsung sama ibunya di loket berapa harus dibayar, baru saya disuruh

bayar saja langsung di bank.” (Hasil wawancara dengan bapak AA tanggal

06 januari 2020).

81

Dari petikan wawancara di atas dilihat segi kejelasan biaya, beberapa

masyarakat yang mengurus surat izin usaha perdagangan memperoleh biaya

pelayanan yang sesuai dengan standar perhitungan biaya dari instansi tehnis. Serta

terlihat dari kejelasan informasi mengenai besaran biaya yang harus dibayarkan

untuk memperoleh izin tersebut yang dijelaskan secara langsung oleh pegawai

DPMPTSP pada bagian loket. Masyarakat juga melakukan pembayaran secara

langsung ke bank sehingga di loket pendaftaran interaksi yang terjadi antara

pemberi dan penerima pelayanan sebatas verifikasi kelengkapan berkas semata.

Namun, beberapa masyarakat pengguna jasa lainnya menyatakan bahwa

dari segi biaya yang dikenakan atas izin usaha perdagangan yang mereka urus

tidak sesuai dengan standar yang tertulis. Seperti beberapa petikan wawancara

berikut:

“...waktu saya urus SIUP, biaya yang saya bayar dengan yang tertera

berbeda. Biaya yang tertera 800.000. Tapi saya disuruh bayar 1.600.000.

katanya uang capeknya. Waktu saya urus itu, saya tidak bayar di loket.

Saya kasikan sama orang dalamnya (pegawainya). Karena katanya itu

orang dia yang mau bayarkan.” (Hasil wawancara dengan bapak J tanggal

10 januari 2020)

“...kalau biayanya, waktu itu saya baru mau buat SIUP biayanya yang saya

bayar tidak sesuai dengan standar. Biaya yang seharusnya itu sekitar 800

ribuan, tapi saya kasi sekitar 1 juta lebihlah. Saya tidak kasi sama

loketnya. Tapi saya kasi masuk diamplop uang sejumlah begitu baru dikasi

masuk di map berkasnya baru nanti orang dalamnya terima. Karena

katanya dia yang langsung bayarkan. Saya bayar sejumlah begitu supaya

cepat diuruskan. Kan kalau perizinan begitu biasanya lama. Belum lagi tim

tehnisnya lama datang meninjau.” (Hasil wawancara dengan bapak A

tanggal 12 januari 2020)

“...waktu saya urus SIUP itu, saya sudah lupa berapa jumlah yang saya

bayar, tapi saya bayar lebih waktu itu, yah tujuannya supaya cepat

diuruskan berkasnya sama orang dalamnya. Karena kita juga tau kalau

urus begitu pasti lama baru selesai. (Hasil wawancara dengan bapak MM

tanggal 13 januari 2020)

82

Dari beberapa petikan wawancara di atas, terlihat bahwa beberapa

masyarakat tidak memperoleh pelayanan yang sesuai dengan standar biaya yang

seharusnya. Beberapa masyarakat justru merasa perlu untuk memberi biaya

tambahan guna mempercepat jangka waktu penyelesaian izin usahanya. Namun

seharusnya, aparat birokrasi harus mampu melaksanakan pelayanan sesuai standar

jangka waktu yang ada serta melaksanakan pelayanan secara adil kepada setiap

masyarakat. Artinya bahwa tidak ada masyarakat yang dipermudah pengurusan

surat izinnya jika membayar lebih.

Dalam proses pelayanan perizinan yakni surat izin usaha perdagangan,

pada dasarnya masyarakat memang perlu memenuhi kelengkapan berkas turunan

dari SIUP tersebut. seperti izin atas tempat usahah atau yang sering disebut izin

gangguan (HO). Pengenaan biaya atas surat izin gangguan sebenarnya sudah

ditetapkan sesuai perhitungan biaya yang jelas seperti yang tercantum pada Perda

Kabupaten Bulukumba Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan

Tertentu.

Biaya yang dikenakan memang sudah ditentukan sesuai standar, namun

ada saja oknum yang tetap melakukan pemungutan biaya yang tidak sesuai. Tidak

hanya pihak-pihak dari penyelenggara pelayanan. Masyarakat juga terkadang

melakukan hal-hal di luar aturan guna memperoleh izin secara instan. Oleh karena

itu baik pihak pemberi maupun penerima layanan hendaknya mengetahui aturan

jelas mengenai penyelenggaraan pelayanan. Pihak penyedia pelayanan dalam hal

ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Bulukumba perlu memperbaiki sistem pelayanan yang ada guna menciptakan

83

pelayanan yang mudah bagi masyarakat sehingga masyarakat sendiri tidak

melenceng dari aturan, hanya untuk memperoleh kemudahan dalam pelayanan.

Adanya istilah “uang capek” bagi masyarakat maupun pegawai pelayanan

merupakan hal lumrah. Masyarakat beranggapan bahwa pegawai dalam

menjalankan tugas, utamanya saat mengurus surat izin mereka perlu menerima

semacam “ucapan terima kasih” berupa biaya tertentu. Padahal penyedia

pelayanan telah digaji sesuai dengan aturan untuk pekerjaan yang mereka lakukan.

Seperti wawancara penulis dengan pengguna jasa berikut:

“...kalau dari segi biayanya, yang saya bayar memang sudah dikasi tau

dengan jelas, cuma saya kasi saja uang capek seperti uang rokok

misalnya.(Hasil wawancara dengan bapak AS tanggal 8 januari 2020)

Hal ini menggambarkan bahwa perlu adanya ketegasan dari penyedia

pelayanan yakni DPMPTSP Kabupaten Bulukumba untuk dapat bertindak tegas

kepada masyarakat untuk tidak memberikan biaya tambahan apapun kepada

pegawainya. Karena besaran biaya yang dikenakan sudah ditetapkan sesuai

standar biaya yang seharusnya. Selain itu pihak DPMPTSP juga perlu melakukan

pengawasan terhadap beberapa pegawai yang menerima biaya seperti itu dan

perlu ditindak secara tegas agar yang bersangkutan tidak menerima atau menolak

setiap upaya pemberian dari masyarakat.

Dari beberapa wawancara yang telah penulis lakukan, dapat dilihat bahwa

informasi tentang biaya pelayanan telah disampaikan dengan jelas oleh bagian

loket tempat pendaftaran berkas pemohon. Penyampaian informasi tersebut

dilakukan oleh pegawai yang berada pada bagian front office dengan

menyampaikan langsung besaran biaya yang tertera pada STS (surat tanda

84

setoran) yang telah diterima dari instansi tehnis dalam hal ini Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Kabupaten Bulukumba.

Dari segi kesesuaian biaya pelayanan yang diterima masyarakat dengan

standar biaya yang ditetapkan belum terlaksana. Terlihat dari beberapa pegawai

yang juga ikut serta dalam hal penyelesaian izin usaha menerima ataupun dalam

hal ini memungut beberapa biaya tambahan yang tidak sesuai standar biaya yang

seharusnya. Ini berarti terjadi ketidaksesuaian biaya pelayanan. Artinya bahwa

standar biaya yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan besaran biaya yang

diterima masyarakat.

Standar biaya memang berbeda-beda untuk setiap izin usaha yang

dikeluarkan. Seperti yang telah dijelaskan oleh pihak BPTPM bahwa terdapat

perhitungan sendiri untuk menentukan besaran biayanya. Penentuan tersebut

dilihat dari lokasi dan luas wilayah usaha. Standar perhitungan tersebut memang

telah diterapkan terhadap penentuan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat.

Namun kembali lagi bahwa dari segi pembayaran yang dilakukan masyarakat

justru tidak sesuai dengan standar biaya yang sudah ditetapkan tersebut.

Penentuan biaya yang dimaksud telah dijabarkan jelas dalam standar operasional

prosedur (SOP) dan seharusnya dilaksanakan sesuai dengan biaya yang telah

diperhitungkan pada SOP tersebut.

J. Jangka waktu pengurusan izin usaha

Waktu pelayanan yang dimaksud dalam hal ini merupakan jangka waktu

yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan hingga proses

pelayanan selesai. Standar waktu yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal

85

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba yakni mengikuti

standar waktu yang merupakan standar turunan dari SOP pelayanan. Jangka

waktu pelayanan tersebut terhitung sejak masuknya berkas pemohon hingga

penerbitan izin usaha. Adapun standar waktu yang digunakan dirincikan sebagai

berikut:

Dari perincian waktu pelayanan di atas dapat dilihat bahwa jangka waktu

pelayanan untuk setiap jenis izin dapat dikatakan cepat. Hal ini terlihat dari jangka

waktu pelayanan yang dominan diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja. Salah

satunya penyelesaian Surat izin usaha perdagangan yang memiliki standar waktu

5 hari kerja. Hal ini tentunya merupakan standar waktu yang telah diatur dalam

SOP pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Bulukumba dan harus dipatuhi bagi

pelaksana pelayanan maupun masyarakat.

Penentuan standar waktu diatas merupakan salah satu bentuk usaha

DPMPTSP Kabupaten Bulukumba guna memaksimalkan pelayanan yang ada.

Selain itu juga mampu menghemat waktu bagi masyarakat sehingga masyarakat

dengan mudah menyelesaikan izin usahanya. Penentuan standar waktu tersebut

berdasarkan kepada standar yang telah ditetapkan di DPMPTSP, seperti yang

dikemukakan oleh Bapak J selaku Kepala Bidang Data Dan Pengendalian:

“...Penentuan standar pelayanan kami disini berdasarkan pada SOP, jadi

terkait masalah waktu itu, dalam standar SOP kami SIUP itu standar

waktunya 5 hari kerja. Nah persoalannnya memang terkadang jarak

tempuh antara satu tempat usaha dengan tempat usaha lainnya itu yang

menjadi kendala kami. Saya juga sering Tanya kepada tim tehnisnya kalau

ada komplain pemohon soal keterlembatan datangnya untuk meninjau.

Tapi kita tetap usahakan sesuai dengan standar yah SOPnya itu.” (Hasil

wawancara tanggal 9 Desember 2019).

86

Dari petikan wawancara tersebut, dapat tergambar bahwa pada dasarnya

pemerintah menenetapkan standar waktu pelayanan yang dapat dikatakan cepat

yakni 5 hari kerja. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa

kendala yang menyebabkan jangka waktu standar dengan yang diterima

masyarakat tidak sesuai. Salah satunya yakni jarak tempuh antara beberapa tempat

usaha yang akan ditinjau selain itu tim tehnis memiliki SOP 2 hari kerja dalam

meninjau lokasi tempat usaha jadi keseluruhan bisa sampai 7 hari kerja. Hal inilah

yang kemudian menyebabkan jangka waktu penyelesaian izin usaha sedikit lebih

lama.

Dalam pelaksanaannya, tak dapat dipungkiri bahwa pelayanan izin usaha

belum dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena dalam penyelesaian

izin usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Bulukumba perlu berkoordinasi dengan instansi tehnis dalam hal ini Dinas

perindustrian dan Perdagangan. Jangka waktu penyelesaian izin juga bergantung

pada cepat tidaknya tim tehnis memberikan rekomendasi atas suatu izin usaha.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak WH selaku Kepala Bidang Pelayanan

Perizinan:

“...standar waktu penyelesaian izin pada SOP sebenarnya 5 hari kerja.

Namun terkadang tidak selesai tepat waktu karena tim tehnis belum

lakukan tinjauan lapangan, jadi belum keluar rekomendasinya. 5 hari kerja

itu memang kita juga sudah usahakan. Nah kalau sudah keluar

rekomendasi dari Disperindag itu bisa cepat juga selesai. Mendaftarnya 1

hari kalau sudah dapat rekomendasi dari disperindag, masalah

penerbitannya itu paling lama 2 hari.(Hasil wawancara tanggal 10

desember 2019).

Dari petikan wawancara di atas dapat dilihat bahwa standar waktu yang

digunakan dalam hal penerbitan izin usaha khususnya izin usaha perdagangan

87

yakni 5 hari kerja. Hal ini sesuai dengan standar pelayanan yang telah dijelaskan

sebelumnya. Adapun ketidaksesuaian yang terjadi dalam pelaksanaannya

terkendala oleh rekomendasi izin usaha yang diberikan oleh tim tehnis pelayanan

yang sesuai dengan standar waktu ada memang harus menjadi modal utama, salah

satunya guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap janji pelayanan

yang diberikan. Penulis melakukan beberapa wawancara kepada masyarakat

terkait jangka waktu pengurusan izin usaha :

“...saya urus SIUP itu, berkasnya saya kasi masuk sudah beberapa hari

yang lalu, seminggu lebih baru bisa saya ambil SIUPnya. kalau masalah

waktu saya sudah dikasi tau 5 hari baru jadi, tapi saya disuruh tunggu

konfirmasi dari orang kantor nanti orang kantor yang telpon langsung

kalau SIUPnya sudah di terbitkan, tapi saya tunggu beberapa hari tidak ada

kabar dari orang kantor baru saya sudah menunggu seminggu lebih” (Hasil

wawancara dengan ibu HJ tanggal 10 desember 2019).

“...saya urus SIUP ini dijanjinya katanya 5 hari sudah terbit itu izin. Tapi

saya sudah seminggu lebih ini baru saya bisa ambil SIUP saya.” (Hasil

wawancara dengan bapak BJ tanggal 12 desember 2019).

“...saya urus SIUP itu, tidak sampai 10 hari kerja sudah selesai, karena

saya punya teman yang kerja di DPMPTSP jadi saya minta tolong sama

dia supaya dipercepat mengurus SIUPnya.(Hasil wawancara dengan Ibu

DS tanggal 3 januari 2020).

“...waktu saya urus SIUP itu lama selesainya, sekitar 2 mingguan lebih.

Sebenarnya itu tergantung peninjau lapangannya kalau mereka cepat

datang tinjau yah cepat juga selesai. (Hasil wawancara dengan Bapak MM

tanggal 15 desember 2019).

“...saya tidak tau berapa lama standar waktunya. Tapi waktu saya urus

SIUP seminggu sudah selesai. Dan teman saya yang kerja di sana yang

ambilkan. Mungkin karena itu jadi cepat selesai karena ada teman yang

bantu di sana. (Hasil wawancara dengan bapak AS tanggal 10 desember

2019).

Dari beberapa petikan wawancara di atas, terlihat bahwa dari segi

kepastian waktu, pelayanan yang diterima masyarakat berbeda-beda. Tidak

88

adanya kepastian waktu pelayanan yang jelas membuat masyarakat kadang

bingung kapan surat izin yang mereka buat akan selesai. Kesan pelayanan publik

yang terbilang menggunakan waktu lama memang dirasakan oleh beberapa

masyarakat. Adanya kesan tersebut yang akhirnya membuat beberapa masyarakat

memilih untuk meminta bantuan teman yang bekerja di Badan perizinan terpadu

dan penanaman modal kota Makassar untuk mempersingkat waktu penyelesaian

izin usahanya.

Dari segi kejelasan informasi waktu pelayanan, terlihat bahwa masyarakat

juga tidak menerima informasi yang jelas mengenai waktu pelayanan yang

diberikan. Beberapa masyarakat umumnya datang kembali mengecek ataupun

mengambil SIUP mereka karena adanya informasi yang disampaikan lewat

telepon. Hal ini menggambarkan bahwa informasi waktu pelayanan tidak

tersampaikan dengan baik sehingga waktu penyelesaian izin juga bermama-

macam.

Tentunya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Bulukumba perlu melakukan penyampaian secara langsung kepada

masyarakat maupun dengan penyampaian informasi melalui media sarana

prasarana kantor, dapat berupa poster dan semacamnya terkait jangka waktu

penyelesaian izin usaha

5. Respon pelayanan

Adanya pelayanan publik yang responsif dapat dillihat dari respon

pemberi layanan kepada masyarakat, salah satunya yakni keramahan serta daya

tanggap ketika masyarakat pengguna pelayanan mengalami kesulitan dalam

89

pelayanan. Selain itu aparat birokrasi yang hakekatnya harus memberikan

pelayanan terbaik kepada masyarakat harus mampu memberikan penjelasan atau

gambaran mengenai pelayanan secara jelas kepada masyarakat. Hal ini guna

memudahkan masyarakat mengetahui syarat maupun prosedur pelayanan yang

harus dilalui dalam proses pelayanan.

Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Bulukumba, respon pegawai yang berada pada posisi front office atau loket

pendaftaran dikatakan sudah sesuai dan terlaksana dengan baik. Bagian tersebut

memang merupakan bagian yang langsung berhubungan dengan masyarakat

terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan. Oleh karena itu guna

memaksimalkan pelayanan pegawai dari segi respon atau daya tanggapnya,

pegawai sudah dibekali dengan pengetahuan tertentu. Seperti yang dikemukakan

oleh bapak J selaku Kepala Bidang Data dan Pengendalian:

“...terkait dengan respon pegawai saya yang berada pada front office. Pada

dasarnya kami selalu melakukan program kerja dimana ada program kerja

yang namanya kegiatan disiplin dan bentuk bagaimana memberikan

pelayanan yang baik kepada masyarakat. jadi mereka itu saya sudah latih

dari kepribadian, kedisiplinan supaya mereka itu kalau ada pemohon itu

senyum, mereka tidak marah-marah, dan sebagainya. supaya orang juga

bilang wah ini kita mendekatilah seperti keramahan pelayanan di

perbankan. Jadi orang juga bisa menilai bahwa di pelayanan perizinan kita

juga ramah seperti itu. Selain kita bekali dengan pengetahuan bagaiman

cara melayani dengan baik, kita juga bekali mereka dengan keterampilan

seperti keterampilan IT” (Hasil wawancara tanggal 9 desember 2019).

Dari petikan wawancara di atas dapat dilihat bahwa pegawai yang berada

pada posisi Front office atau pegawai yang melakukan interaksi langsung dengan

masyarakat, telah dibekali dengan beberapa pengetahuan salah satunya yakni

tentang cara melayani masyarakat dengan baik dan ramah. Hal ini tentunya

90

menjadi nilai tambah di masyarakat bahwa pelayanan yang baik dan ramah tidak

hanya diterapkan pada organisasi swasta seperti perbankan, namun juga mampu

diterapkan pada organisasi publik seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba.

Hal senada juga disampaikan ibu SK selaku sub bagian umum dan

kepegawaian :

“...Pada dasarnya, teman-teman yang di front office ini sudah dibekali,

yaitu diberi pengetahuan-pengetahuan dan bagaimana cara melayani

masyarakat dengan benar. Jadi apabila ada keluhan-keluhan dari

masyarakat atau juga ada syarat-syarat yang tidak dilampirkan, itu kita

sampaikan secara langsung kepada masyarakatnya.Contoh misalnya dalam

perizinan SIUP atau IMB misalnya ada yang tidak ada keterangan

lurah/camatnya kita arahkan dia ke kantor kelurahan atau kantor

kecamatan bahwasanya harus ada dilampirkan keterangan lurah/camatnya.

Jadi intinya begitu, pegawai pada bagian front office memang sudah

dibekali jadi harus ada kecakapan ilmu tentang bagaimana cara melayani

masyarakat. (Hasil wawancara tanggal 9 Desember 2019).

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, seperti petikan wawancara di atas

pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Bulukumba memang telah dibekali dengan keterampilan utamanya

pegawai yang berada di front office yang secara langsung menangani masyarakat

yang akan mengurus izin usaha. Keterampilan tersebut berupa cara-cara

memberikan pelayanan kepada masyarakat, memperlihatkan sikap ramah dan

sopan dalam pelayanan. Oleh karena itu, pegawai harus mampu memberikan

pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan pelayanan masyarakat.

Penulis juga melakukan beberapa wawancara dengan masyarakat

pengguna pelayanan khususnya izin usaha perdagangan terkait respon yang

mereka terima:

91

“...kalau responnya pegawai itu saya rasa sudah bagus, waktu saya ada

kurang berkasnya disuruh langsung lengkapi baru datang lagi kesini (Hasil

wawancara dengan bapak B tanggal 5 Januari 2020).

“...waktu saya urus izin usaha perdagangan, responnya mereka bagus ji

saya rasa. waktu mendaftar saya di tanya sama bagian pengambilan

formulirnya kita mau urus izin apa baru di langsung formulirnya untuk

dilengkapi. (Hasil wawancara dengan bapak J tanggal 10 januari 2020).

“...waktu saya mengurus izin itu, yang saya urus kan itu siup. Responnya

pegawainya sudah baik. waktu itu saya datang ke sana pegawainya

kasikan formulir terus saya di tanya di bagian loket pendaftarannya apa

yang harus saya bawa. Baru saya pulang lengkapi terus besoknya saya

datang lagi. Sudah bagus juga caranya tanggapi, ramah ji waktu saya mau

kasi masuk berkasnya ( Hasil wawancara dengan bapak AS tanggal 10

Januari 2020).

Dari beberapa petikan wawancara dengan masyarakat tersebut dapat

tergambarkan bahwa masyarakat menerima respon yang cukup baik dalam

pelayanan. Hal ini terlihat dari tanggapan masyarakat kebanyakan yang

menanggapi bahwa respon yang mereka terima saat pengurusan izin sudah bagus

dan ramah. Dilihat dari sikap pegawai dalam memberikan pelayanan dengan

ramah serta daya tanggap pegawai saat melayani masyarakat yang berkas

persyaratannya kurang. Yang dilakukan dengan memberikan arahan langsung

kepada masyarakat untuk melengkapi berkas yang dimaksud.

C. Pembahasan

Pelayanan yang akuntabel merupakan pola pelayanan yang mengacu pada

kepuasan publik sebagai pengguna jasa. Dalam pelayanan publik, akuntabilitas

menjadi salah satu aspek utama yang harus terpenuhi. Hal ini berdasarkan asas

pelayanan publik yang diatur dalam Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003

tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan. Dimana untuk dapat memberikan

92

pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, aparat birokrasi harus mampu

melaksanakan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan masalah awal yang penulis temukan, bahwa pelayanan publik

khususnya pelayanan perizinan yakni izin usaha perdagangan di Kabupaten

Bulukumba belum akuntabel. Hal tersebut berdasarkan data awal dari

Ombudsman Kabupaten Bulukumba yang menerima beberapa pengaduan

masyarakat mengenai pelayanan perizinan yang rumit/berbelit-belit,

ketidaksesuaian terhadap standar waktu yang dijanjikan, serta seringkali

memunculkan pungutan liar (pungli).

Adapun dalam penelitian ini, guna menganalisis akuntabilitas pelayanan

perizinan yakni pelayanan Surat izin usaha perdagangan (SIUP) pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba,

penulis memfokuskan penelitian dengan melihat akuntabilitas dari segi prosesnya.

Menurut Sheila elwood, akuntabilitas proses merupakan akuntabilitas yang terkait

dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup

baik. Hal ini diwujudkan melalui proses pelayanan yang cepat, responsif, dan

murah biaya. Akuntabilitas proses pelayanan diukur melalui indikator Prosedur,

Biaya, Jangka Waktu, Serta Responsif.

a. Prosedur

Prosedur dalam pelayanan publik merupakan serangkaian tahapan yang

dilaksanakan dalam pelayanan publik kepada masyarakat dengan hasil akhir

berupa suatu produk pelayanan. Prosedur pelayanan perizinanan di Dinas

93

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba

seperti yang dijelaskan sebelumnya, umumnya sama dilakukan untuk semua jenis

izin tak terkecuali Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Pelaksanaan pelayanan

publik secara teknis yakni salah satunya terkait prosedur pelayanan, DPMPTSP

mengacu kepada Perbup Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin

pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Bulukumba serta Perda Nomor 12 tahun 2014 tentang Standar Operasional

Prosedur (SOP) Izin Dan Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba. Pada aturan tersebut

dijelaskan mengenai prosedur berupa alur pelayanan perizinan seperti yang

dijelaskan sebelumnya.

Prosedur pelayanan tersebut merupakan serangkaian aktivitas pelayanan

yang dilakukan mulai dari pemohon menerima formulir pendaftaran izin hingga

penerbitan izin. Yang semua proses perizinan tersebut dilaksanakan pada satu

tempat yakni di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Bulukumba.

Akuntabilitas pelayanan dari segi prosedur pada proses pelayanan Surat

Izin Usaha Perdagangan di DPMPTSP Kabupaten Bulukumba diukur melalui

adanya kesesuaian antara prosedur yang menjadi standar pelayanan dengan

prosedur yang dilaksanakan, serta kejelasan informasi tentang prosedur.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, berupa observasi lapangan

dan wawancara, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari segi prosedur pelayanan

menunjukkan bahwa pelaksaaan prosedur pelayanan khususnya pelayanan Surat

94

izin usaha perdagangan (SIUP) di DPMPTSP Kabupaten Bulukumba belum

sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari aspek kejelasan informasi

pelayanan. Informasi terkait prosedur pelayanan telah diusahakan agar dapat

sampai ke masyarakat dengan baik. Salah satu upaya yang dilakukan dengan

menginformasikan kepada masyarakat luas melalui beberapa media. Beberapa

masyarakat menerima penjelasan terkait prosedur pelayanan dari bagian loket

pendaftaran bahwa sistem pembayaran dilakukan di bank oleh masyarakat sendiri,

Namun, beberapa masyarakat lainnya justru menerima informasi berbeda. Salah

satunya terdapat pegawai yang mengarahkan masyarakat untuk melakukan

pembayaran secara langsung di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba dan bukan pada Bank.

Ketidakjelasan informasi tersebut terjadi diakibatkan masih adanya

oknum-oknum aparat birokrasi yang melakukan pelayanan diluar prosedur. Oleh

karena itu, pelaksanaan prosedur pelayanan pada SOP dengan yang diterima

masyarakat menjadi tidak sesuai. Aturan dalam SOP terkait prosedur pelayanan

mengamanatkan baik kepada pemberi layanan maupun masyarakat untuk

melakukan pembayaran langsung di bank. Hal ini dilakukan guna mencegah

timbulnya praktek KKN (korupsi, kolusi, dan Nepotisme)

Menciptakan pelayanan yang baik memang bukan merupakan hal mudah,

Hal ini seperti dikemukakan sebelumnya. Bahwa dalam pelaksanaannya,

DPMPTSP sendiri terkadang mengalami beberapa kendala lain yakni sulitnya

pengambilan keputusan dikarenakan dalam proses penyelesaian izin usaha perlu

adanya koordinasi dengan instansi tehnis yaitu DISPERINDAG Kabupaten

95

Bulukumba. Selain itu, kendala yang sering dihadapi yakni adanya beberapa

masyarakat yang kemudian tidak mematuhi prosedur yang ada seperti membawa

sendiri berkas izin usahanya langsung ke instansi tehnis. Untuk itu, perlu adanya

tindak tegas dari DPMPTSP guna pelaksanaan pelayanan yang lebih baik

kedepannya serta perlu adanya peran serta masyarakat untuk ikut mematuhi

standar prosedur yang ada dengan mengikuti alur pelayanan yang telah

ditetapkan.

Adanya tindak tegas dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba juga dapat dilakukan guna

meminimalkan tindakan penyimpangan yang dilakukan pelaksana pelayanan.

Karena dengan adanya kejelasan prosedur pelayanan, masyarakat akan lebih

dimudahkan. Mengingat bahwa sistem pelayanan terpaadu satu pintu pada

hakekatnya dibentuk guna mempermudah alur prosedur pelayanan yang diperoleh

masyarakat.

b. Biaya

Di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

(KEPMENPAN) Nomor 63 tahun 2003 telah diamanatkan agar penetapan besaran

biaya pelayanan publik perlu memperhatikan salah satunya yakni perincian biaya

pelayanan. Dimana rincian biaya pelayanan harus jelas untuk jenis pelayanan

publik. Hal ini berarti bahwa kejelasan atas rincian biaya merupakan hal yang

wajib dilaksanakan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Akuntabilitas pelayanan publik dari aspek biaya, diukur dengan melihat dasar

96

penentuan besaran biaya pelayanan, kesesuaian antara besaran standar biaya

dengan biaya yang diterima masyarakat serta kejelasan informasi biaya pelayanan.

Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pelayanan publik yakni

pelayanan surat izin usaha perdagangan di DPMPTSP Kabupaten Bulukumba

dilihat dari segi biaya yakni penentuan besaran biaya berdasarkan kepada SP izin

usaha perdagangan yang merupakan surat turunan dari SOP pelayanan perizinan.

Dimana besaran biaya penerbitan izin usaha perdagangan tersebut tidak dikenakan

biaya (gratis). Adapun biaya yang dikenakan merupakan biaya retribusi tempat

usaha yang besaran biayanya telah ditentukan menggunakan indeks perhitungan

yang dihitung langsung dan ditetapkan oleh instansi tehins dalam hal ini dinas

perindustrian dan perdagangan (DISPERINDAG) Kabupaten Bulukumba.

Terkait penyampaian informasi biaya pelayanan, dilaksanakan dengan cara

penyampaian langsung oleh pihak DPMPTSP melalui loket pendaftaran perizinan

kepada masyarakat dan pembayaran dilakukan langsung oleh pemohon melalui

bank. Sedangkan besaran biaya yang diterima masyarakat dengan besaran biaya

yang menjadi standar berbeda-beda.

Dari observasi serta beberapa wawancara yang dilakukan penulis, dapat

ditarik kesimpulan bahwa dari aspek biaya, pelayanan yang dilaksanakan belum

sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini terbukti dari adanya ketidaksesuaian

biaya pelayanan yang diterima oleh beberapa masyarakat. Beberapa masyarakat

tersebut menerima biaya pelayanan yang tidak sesuai dengan standar biaya

pelayanan yang ada. Adanya biaya tambahan yang dikenakan kepada masyarakat

merupakan tindakan diluar aturan yang secara nyata terjadi di lokasi. Dari segi

97

kejelasan informasi biaya pelayanan, BPTPM memang memberikan penjelasan

secara baik dan jelas. Namun dari segi pelaksanaan tetap saja ada oknum yang

melakukan tindakan menyimpang dari aturan.

Sejumlah aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten

Bulukumba terkait biaya pelayanan memang diatur sedemikian rupa agar

meminimalkan interaksi langsung pemberi pelayanan dan pengguna pelayanan

dalam kaitannya dengan pembayaran retribusi izin. Seperti adanya aturan bahwa

segala pembiayaan tidak dilakukan secara langsung. Hal ini tercantum dalam

Keputusan MENPAN Nomor 29 tahun 2004 tentang petunjuk teknis transparansi

dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dimana tranparansi

mengenai biaya dilakukan dengan mengurangi semaksimal mungkin pertemuan

secara personal antara pemohon/ penerima pelayanan dengan pemberi pelayanan.

Unit pemberi pelayanan seyogyanya tidak menerima pembayaran secara langsung

dari penerima pelayanan. Pembayaran hendaknya diterima oleh unit yang bertugas

mengelola keuangan/bank yang ditunjuk oleh pemerintah/unit pelayanan.

Disamping itu, setiap pungutan yang ditarik dari masyarakat harus disertai dengan

tanda bukti resmi sesuai dengan jumlah yang dibayarkan. Hal ini dilakukan guna

mencegah timbulnya penyimpangan pada aparat birokrasi seperti KKN (korupsi,

Kolusi dan neprotisme).

Besaran biaya dalam pelayanan telah diatur dalam Peraturan Daerah

kabupaten Bulukumba Nomor 6 tahun 2012 tentang retribusi izin tertentu, dimana

besaran retribusi dikenakan berdasarkan indeks perhitungan yang dilihat dari luas

dan lokasi tempat usaha. Indeks atas usaha dengan lokasi yang lebih strategis

98

tentunya akan memiliki indeks lebih tinggi dibanding tempat usaha dengan lokasi

yang kurang strategis.

Namun, adanya aturan yang mengikat baik aparat birokrasi maupun

masyarakat untuk tidak menerima atau tidak memberikan biaya langsung tidak

serta merta mengurangi tindakan oknum tersebut untuk melakukan pemungutan

biaya diluar prosedur. Padahal sudah tertera dengan jelas pada sarana informasi

yang ada di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Bulukumba bahwa Loket pendaftaran tidak menerima biaya apapun,

dalam hal tersebut pembayaran dilakukan sendiri oleh masyarakat di Bank.

Untuk itu perlu adanya tindakan tegas dari pihak penyedia pelayanan

dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Bulukumba untuk tidak memungut atau menerima biaya apapun dari

masyarakat guna perbaikan pelayanan kedepannya. Selain itu perlu adanya

kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap aturan dengan tidak memberikan

biaya tambahan karena standar biaya tersebut sudah diatur sebelumnya, Dengan

begitu pelayanan dapat terlaksana sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)

pelayanan.

c. Jangka waktu

Akuntabilitas dari aspek jangka waktu, dalam pelayanan khususnya

Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan di Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba diukur dari kesesuaian

standar waktu dengan jangka waktu penyelesaian izin yang diterima masyarakat

serta kejelasan informasi mengenai waktu pelayanan

99


Bulukumba sendiri, standar waktu yang diterapkan dalam pelayanan berdasarkan

pada SP Turunan dari SOP pelayanan izin usaha. Dalam SP tersebut, waktu

pelayanan Surat izin usaha perdagangan yakni 5 hari kerja. Terhitung sejak

masuknya berkas pemohon hingga penerbitan izin usaha. Hal ini membuktikan

bahwa pemerintah kabupaten Bulukumba menyusun sebaik mungkin standar

waktu tersebut guna mengefisienkan waktu pelayanan sehingga proses

penyelenggaraan pelayanan perizinan dapat terlaksana dengan cepat.

Dari wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan seperti beberapa

petikan wawancara yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan

bahwa dari aspek jangka waktu, pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba belum sepenuhnya

terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari belum adanya penyampaian informasi

yang jelas kepada beberapa masyarakat mengenai waktu selesainya izin usaha

mereka. Sehingga beberapa masyarakat bahkan tidak mengetahui mengenai

standar waktu pelayanan yang ada. Belum adanya kepastian jangka waktu tersebut

mengakibatkan masyarakat hanya menunggu panggilan untuk mengambil surat

izin usaha yang telah jadi.

Selain itu, jangka waktu pelayanan izin usaha yang masyarakat terimapun

berbeda-beda. Hal ini salah satunya diakibatkan oleh koordinasi dengan instansi

tehnis yang belum terlaksana dengan baik. Sehingga tinjauan langsung ke lokasi

atau tempat usaha oleh tim tehnis tidak dilakukan tepat waktu. Oleh karena itu,

beberapa masyarakat justru mempercayakan pengurusan surat izinnya kepada

100

teman yang bekerja pada DPMPTSP Kabupaten Bulukumba guna mempersingkat

waktu penyelesaian izin usahanya.

Ketidakpastian waktu penyelesaian izin sebenarnya bukan hanya tanggung

jawab dari DPMPTSP sendiri, karena DPMPTSP sebagai penyelenggara

pelayanan langsung kepada masyarakat juga dalam menyelesaikan izin usaha

bekerja sama dengan dinas-dinas terkait. Salah satunya yakni dinas perindustrian

dan perdagangan dalam hal penyelesaian surat izin usaha perdagangan (SIUP).

Ketepatan waktu peninjauan lapangan dari instansi tehnis juga mengambil peran

penting dalam hal penyelesaian izin usaha karena apabila peninjauan terlambat

dilakukan maka tentunya jangka waktu selesainya izin juga tertunda. Oleh karena

itu perlu adanya koordinasi yang baik antara DPMPTSP dengan instansi tersebut

guna penyelesaian pelayanan izin usaha sesuai dengan standar waktu yang telah

ditetapkan.

d. Responsif

Pelayanan publik yang responsif diukur dari daya tanggap aparat birokrasi

kepada masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan. Yakni daya tanggap

pegawai ketika masyarakat mengalami kendala dalam pelayanan serta sikap

pegawai dalam memberikan pelayanan.

Dalam Keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2004 tentang Pedoman

umum Penyelenggaraan pelayanan publik, diamanatkan bahwa pelayanan publik

dalam pelaksanaannya harus dapat memenuhi beberapa prinsip pelayanan. Salah

satunya prinsip kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Prinsip tersebut

mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemberi

101

pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan

pelayanan dengan ikhlas.


Bulukumba, dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing bagian

berdasarkan pada Standar operasional prosedur (SOP). Selain itu pegawai pada

bagian Front office yang menangani langsung masyarakat dibekali dengan

pelatihan maupun pendidikan tentang cara melayani dan merespon masyarakat

dalam pelaksanaan pelayanan. Sehingga pegawai memiliki kecakapan serta

kemampuan yang cukup untuk melayani masyarakat.

Dari observasi langung serta beberapa wawancara yang dilakukan baik

dari pihak DPMPTSP sendiri maupun dari masyarakat yang telah dijabarkan

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari segi respon pelayanan sudah

terlaksana dengan cukup baik dan responsif. Hal ini terlihat dari pelayanan yang

diterima masyarakat, kebanyakan masyarakat menerima respon yang baik dari

pegawai saat pengurusan izin usaha salah satunya pada saat mereka terkendala di

pengurusan berkas.

Hal ini juga terlihat dari sikap pegawai dalam memberikan pelayanan,

dilakukan dengan ramah dan sopan. Hal ini dibenarkan oleh masyarakat yang

menerima pelayanan langsung. Ini merupakan salah satu dampak dari upaya

perbaikan kualitas pegawai yang telah dijelaskan sebelumnya yakni dengan

pendidikan dan pelatihan. Adanya pendidikan dan pelatihan yang diberikan

tentunya menjadi modal utama perbaikan pelayanan kedepannya.

102

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis jabarkan pada bab pembahasan,

dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan proses pelayanan perizinan khususnya

pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kabupaten Bulukumba belum

akuntabel. Diukur dari aspek proses penyelenggaraan pelayanan yang dimana

terdapat beberapa indikator yakni prosedur, biaya, jangka waktu serta respontif.

1. Prosedur, biaya, serta jangka pelayanan belum terlaksana dengan baik. Hal ini

terlihat dari belum adanya kesesuaian prosedur, biaya, serta waktu yang

ditetapkan pada standar pelayanan dengan yang diterima masyarakat. Serta

belum adanya kejelasan informasi pelayanan. Ketidaksesuaian prosedur

pelayanan yakni pada sistem pembayaran. Di mana masyarakat diarahkan

untuk membayar pada pegawai dan bukan pada bank

2. Aspek biaya, besaran biaya yang diterima masyarakat tidak sesuai yakni

melebihi jumlah biaya yang seharusnya atau yang tergambar pada SOP.

3. Waktu, pelayanan SIUP di DPMPTSP Kabupaten Bulukumba belum

terlaksana dengan tepat waktu. Hal ini terlihat dari penyelesaian izin usaha

yang melebihi standar waktu.

4. Dari aspek responsif, pelayanan SIUP di Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba, menunjukkan bahwa

pegawai cukup responsif. Hal ini terlihat dari daya tanggap pegawai kepada

masyarakat serta sikap yang ramah dan sopan dalam memberikan pelayanan.

103

B. Saran

Dari hasil penelitian dan observasi yang penulis lakukan, beberapa saran

yang direkomendasikan diharapkan untuk penyempurnaan pelayanan di Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba.

1. Penyampaian informasi pelayanan perlu dilaksanakan secara jelas kepada

masyarakat khususnya informasi terkait prosedur, biaya, serta jangka

waktu pelayanan. Sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas

seluruh rangkaian pelayanan yang akan diterimanya. Utamanya jangka

waktu pelayanan. Perlu adanya papan informasi yang memuat gambaran

umum standar jangka waktu pelayanan sehingga masyarakat mampu

mengestimasikan jangka waktu selesainya izin usaha mereka.

2. Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Bulukumba harus mampu mentaati aturan pelayanan terkait

pelaksanaan prosedur pelayanan, serta perlu dilakukan tindak tegas bagi

aparat birokrasi yang melaksanakan pelayanan diluar prosedur yang telah

ditetapkan.

3. Perlu adanya koordinasi yang jelas antara DPMPTSP Kabupaten

Bulukumba dengan instansi-instansi terkait penyelesaian izin usaha.

Adanya koordinasi ini bertujuan agar penyelesaian izin usaha dapat

berjalan dengan baik dan tepat waktu.

4. Perlu adanya ketegasan dari pihak DPMPTSP sendiri untuk tidak

memungut atau menerima biaya apapun yang tidak sesuai dengan standar.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat akan

kinerja organisasi publik.

104

DAFTAR PUSTAKA

Batinggi A, Badu Ahmad. 2013. Manajemen Pelayanan Publik. Yogyakarta:

Penerbit Andi.

Dwiyanto, A. Partini, Raminto,W. 2012. Reformasi Birokrasi publik di

Indonesia. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta

Dwiyanto, Agus. 2012. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan

Publik. (Online) http://www.banyumaskab.go.id. Diakses Pada Tanggal

24 Oktober 2019. Pukul 06.19 WIB.

Effendi, Sofian. 2005. Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance.

Makalah Seminar Reformasi Birokrasi Kantor Menteri Negara PAN

2005

Kumorotomo, Wahyudi. 2013. Akuntabilitas Birokrasi Publik. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar.

Mardoto. 2009. Mengkritisi Clean And Good Governance Di Indonesia. (Online)

https://Mardoto.com. Diakses Pada Tanggal 24 Oktober 2019. Pukul

06.29 WIB.

Nisjar, S. Karhi. 1997. Beberapa Catatan Tentang Good Governance, Jurnal

Administrasi dan Pembangunan. Himpunan Sarjana Administrasi

Indonesia.

Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan

Perizinan dan Nonperizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba.

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 Tentang

Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Prasetijo. 2009. Good Governance Dan Pembangunan Berkelanjutan.

(Online)https://prasetijo.wordpress.com. Diakses Pada Tanggal 24

Oktober 2019. Pukul 06.33 WIB

Rakhmat. 2007. Membangun Birokrasi Pemerintah Daerah Yang Bercirikan

Akuntabilitas Publik. Jurnal Studi Ilmu Administrasi Negara, September

2007

https://mardoto.com/

https://prasetijo.wordpress.com/

105

Raba, M. 2006. Akuntabilitas, Konsep dan Implementasi. Universitas

Muhammadiyah Malang Press.

Rakhmat. 2009. Teori Administrasi dan Manajemen Publik. Jakarta

Ratminto. 2015. Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual,

Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rosjidi. 2015. Akuntansi Sektor Publik Pemerintah: Kerangka, Standar dan

Metode. Surabaya: Aksara Satu

SANKRI,2004. Landasan dan Pedoman Pokok Penyelenggaraan dan

Pengembangan System Administrasi Negara. Jakarta: Lembaga

Administrasi Negara

Sinambela. 2008. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

106

L

A

M

P

I

R

A

N

107

DOKUMENTASI PENELITIAN

110

RIWAYAT HIDUP

Hajrah, lahir pada tanggal 20 juli 1994 di Tonrong, Desa

Anrang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba,

Sulawesi Selatan. Anak kelima dari enam bersaudara, buah

cinta dari pasangan bapak Abd. Majid dan ibu Muna.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN

276 Campulea pada tahun 2008. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan

pendidikan di SMP Terpadu Syekh Muhammad Ja’far Banyorang dan tamat pada

tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MA As’adiyah Pattiro

dan tamat pada tahun 2014. Pada jenjang perguruan tinggi penulis tercatat sebagai

Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh Makassar pada tahun

2014.

Dengan ketekunan serta motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha.

Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga

dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif

bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas

terselesaikannya skripsi yang berjudul ”Akuntabilitas Proses Pelayanan Surat

Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Di Kabupaten Bulukumba”

skripsi akuntabilitas proses pelayanan surat izin …

Documents