skripsi pada industri jasa konstruksi pada pt. hutama

SKRIPSI

PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PENGAKUAN PENDAPATANPADA INDUSTRI JASA KONSTRUKSI PADA PT. HUTAMA KARYA

(PERSERO) WILAYAH MAKASSAR

NURFADILA10573 02640 11

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2015

PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PENGAKUAN PENDAPATAN

PADA INDUSTRI JASA KONSTRUKSI PADA PT. HUTAMA KARYA

(PERSERO) WILAYAH MAKASSAR

NURFADILA10573 02640 11

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2015

ABSTRAK

Nurfadila,2015. Perlakuan Akntansi Terhadap Pengakuan PendapatanPada Industri Jasa Konstruksi Pada PT. Hutama Karya (Persero) WilayahMakassar. Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibawah arahan Pembimbing I Ibu Euis Eka Pramiarsih dan Pembimbing II IbuLinda Arisanty Razak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah pengakuan pendapatanyang diterapkan pada PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah Makassar sudahsesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Masalah yang dibahasdalam skripsi ini yaitu perlakuan akuntansi terhadap pengakuan pendapatanindustry jasa konstruksi. Penelitian ini menggunakan metode analisis databerdasarkan metode persentase penyelesaian dengan menggunakan rumus biayaterhadap biaya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengakuanpendapatan yang dilakukan oleh PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah Makassarbelum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dimanapengakuan pendapatan yang dilakukan untuk tingkat penyelesaian pekerjaanterjadi perbedaan dengan tingkat persentase biaya yang telah dikeluarkan denganpembayaran atas penagihan yang dilakukan oleh pemberi kerja sesuai yang telahdisepakati dalam kontrak.

Kata kunci: Perlakuan Akuntansi, Pengakuan Pendapatan, Metode PersentasePenyelesaian.

KATA PENGENTAR

Assalamualikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah

memberi rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

pembuatan skripsi ini.

Penulisan dan penyusunan skripsi ini ditunjukkan untuk memenuhi

persyaratan dalam akhir studi untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan

Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang juga

banyak memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis, oleh karena itu

dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan

penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

2. Dr. H. Mahmud Nuhung, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas

Muhammadiyah Makassar, atas segala kebijakan yang telah diterapkan guna

menunjang keberhasilan penulis.

3. Ismail Badollahi, SE. M. Si. Ak. CA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi

Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Dr. Hj. Euis Eka Pramiarsih, M.Pd, selaku pembimbing I dan Linda Arisanty

Razak, SE. M.Si. Ak.CA selaku pembimbing II yang dengan ketulusan serta

kesabaran dan perhatian dalam meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran

untuk memberrikan perunjuk mulai dari awal hingga terselesaikannya skripsi

ini

5. Seluruh Dosen Dan Staff Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah

memberikan ilmu pengetahuan selama penulis berada di lingkungan kampus.

6. Ayahanda Baharuddin dan Ibu tercinta Mardawati, yang telah memberikan

pengorbanan, kasih sayang, dukungan serta doa yang tak henti-hentinya

sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini. Dan juga saudara-saudaraku.

7. Teman-teman akuntansi 2011 terkhusus AK-7 dan My BFF Jusmiati, Amal,

Harmia, Arny, dan syam juga teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu

per satu yang selama ini telah belajar bersama-sama.

Semoga segala budi baik dari semua pihak tersebut dan yang masih belum

sempat disebutkan diatas diterima di sisi Allah SWT, amien. Penulis menyadari

sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis

mengharapkan masukan, kritik dan saran guna perbaikan selanjutnya dalam

skripsi.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Makassar, 21 Oktober 2015

Penulis

v

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .......................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................ iii

ABSTRAK ......................................................................................................... iv

KATA PENGANTAR ....................................................................................... v

DAFTAR ISI ...................................................................................................... vii

DAFTAR TABEL .............................................................................................. ix

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .............................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ......................................................................... 5

C. Tujuan Penelitian .......................................................................... 5

D. Manfaat Hasil Penelitian ............................................................... 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Akuntansi ....................................................................... 7

B. Standar Akuntansi Keuangan ........................................................ 10

C. Pengertian Pendapatan .................................................................. 13

D. Pengakuan Pendapatan .................................................................. 17

E. Pengakuan Pendapatan Konstruksi ............................................... 20

F. Jasa Konstruksi ............................................................................. 26

G. Kerangka Pikir .............................................................................. 27

H. Hipotesis ........................................................................................ 29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian ........................................................ 30

B. Metode Pengumpulan Data ........................................................... 30

vi

C. Jenis dan Sumber Data .................................................................. 31

D. Populasi dan Sampel ..................................................................... 32

E. Metode Analisis ............................................................................ 32

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan .......................................................... 34

B. Struktur Organisasi ....................................................................... 35

C. Kegiatan Usaha ............................................................................. 41

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan pada PT. Hutama

Karya (Persero) Wilayah Makassar .............................................. 46

B. Ilustrasi Pengakuan Pendapatan Proyek pada PT. Hutama

Karya (Persero) Wilayah Makassar .............................................. 48

C. Pembahasa pengakuan pendapatan ................................................ 59

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan ................................................................................... 61

B. Saran ............................................................................................. 61

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 62

LAMPIRAN

vii

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Wilayah Kerja ....................................................................................... 43

Table 2 Rekapitulasi Anggaran Proyek Pembangunan Hotel Ibis Makassar .... 49

Table 3 Biaya Proyek Hotel Ibis Makassa ......................................................... 50

Table 4 Penerimaan Pembayaran Yang Diterima Setiap Termin .................... 51

Tabel 5 Perhitungan Persentase Penyelesian Dasar Biaya Terhadap Biaya ...... 53

Tabel 6 Perbandingan Pengakuan Pendapatan Antara PT. Hutama Karya

(Persero) Wilayah Makassar Dengan Teori ....................................... 57

viii

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Fikir ............................................................................................. 28

2. Struktur Organisasi ...................................................................................... 35

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu negara adalah

bidang pembangunan, apabila pembangunan Negara tersebut maju maka negara

tersebut dapat dikatakan berkembang. Pembangunan adalah proyek vital dalam

perkembangan suatu Negara. Kemajuan pembangunan dalam berbagai bidang

adalah pencapaian yang diinginkan oleh pemerintah maupun rakyatnya. Karena

hal itu juga memiliki hubungan keseimbangan dengan lancarnya roda

perekonomian Negara. Itulah sebabnya bidang pembangunan menjadi komoditi

yang selalu diminati dalam bidang bisnis. Bentuk nyata dari eksistensi

perusahaan-perusahaan konstruksi antara lain gedung-gedung perkantoran, pusat

perbelanjaan, apartemen, perumahan, jalan raya, dan berbagai fasilitas umum

lainnya.

Keberhasilan perusahaan konstruksi bergantung pada kemampuan dalam

membuat estimasi biaya yang tepat dan mengendalikan biaya agar produksi dapat

berjalan dengan efektif dan efisien. Pada bagian inilah akuntansi mengambil

peranan dalam menyediakan data yang diperlukan dalam penyusunan rencana

biaya proyek, rencana pembelanjaan, anggaran, dan laporan keuangan proyek.

Karena itu perusahaan konstruksi harus dapat menyediakan laporan keuangan

yang andal dan tepat waktu.

2

Industri konstruksi menggunakan praktek dan prosedur yang berbeda

dengan perusahaan dagang dan jenis industri lainnya. Karasteristik dari proyek

konstruksi khas akan memerlukan suatu pencatatan yang khas pula. Pada

perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi, perusahaan tidak langsung

mengakuai pendapatan saat itu juga melainkan harus dibagi sesuai periodenya.

Ada dua metode akuntansi yang sangat berbeda untuk kontrak konstruksi

yang diakui oleh profesi akuntansi ( Kieso 2008):

1) Metode Persentase Penyelesaian adalah pendapatan dan laba kotor

diakui setiap periode berdasarkan proses konstruksi, yaitu persentase

penyelesaian.

2) Metode Kontrak Selesai adalah pendapatan dan laba kotor hanya

diakui pada saat kontrak diselesaikan.

Perbedaan ini timbul karena pelaksanaan sebuah proyek dapat memakan

waktu lebih dari satu periode akuntansi. Pengakuan dan pengukuran menjadi

permasalahan dalam memperoleh pendapatan. Bila pekerjaan terjadi lebih dari

satu tahun maka akan timbul masalah dalam pengakuan pendapatan diakhir

periode akuntansi atau pada akhir tahun yang sama dapat mengakibatkan

kesalahan dalam penghitungan laba yang akan berpengaruh terhadap penyajian

dalam laporan keuangan.

Menerima proyek, perusahaan melakukan kontrak terlebih dahulu dengan

pemberi kerja dimana proyek-proyek mempunyai jangka waktu yang bervariasi,

sebagian proyek dapat diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari satu tahun

periode akuntansi yang pendapatan dan laba kotor diakui dengan metode kontrak

3

selesai atau sebelum per 31 Desember, namun sebagian proyek lainnya mencapai

beberapa periode akuntansi yang pengakuan pendapatan diakui dengan

menggunakan metode presentase penyelesaian. Pengakuan merupakan saat

dimana sebuah transaksi harus diakui sebagai pendapatan. Setelah diakui sebagai

pendapatan, perusahaan perlu mengukur berapa jumlah yang seharusnya diakui

dari setiap transaksi dalam suatu periode akuntansi. Jumlah pendapatan yang

diakui juga harus diukur secara tepat dan pasti.

Keakuratan dalam pengakuan pendapatan akan sangat berpengaruh pada

besarnya pendapatan yang akan disajikan dalam laporan keuangan yang tentu saja

akan berpengaruh terhadap jumlah laba yang akan diperoleh pada periode

tersebut. Pentingnya pengakuan dan pengukuran pendapatan adalah untuk sarana

dalam menghasilkan informasi akuntansi yang cermat. Para akuntan sering

menganggap informasi mengenai penghasilan sebagai indikator untuk

keberhasilan kinerja badan usaha itu sendiri. Sesuai dengan tujuan dari pengakuan

pendapatan yaitu agar berkala perusahaan dapat diperlihatkan sehingga laporan

keuangan perusahaan dapat mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi.

Menurut Rahayu (2011:7) dalam penelitiannya mengenai pengakuan

pendapatan jasa konstruksi dengan menganalisis pendapatan jasa konstruksi

perusahaan dengan acuan PSAK No. 34. Studi kasus pada CV. Samudera

Konstruksi Palembang dimana hasil analisisnya menyatakan perusahaan dalam

mengakui pendapatannya masih belum sesuai dengan PSAK NO. 34 karena

metode persentase penyelesaiannya belum dilakukan untuk proyek jangka

panjang.

4

Menurut M. Nuruzzaman (2009:79) dalam penelitian mengenai

pengakuan pendapatan dan beban pada perusahaan jasa konstruksi dalam

kaitannya terhadap laporan laba rugi perusahaan. Studi kasus pada PT. Tunas

Mekar Eka Harpedi dimana hasil evaluasinya menyatakan perusahaan tidak

konsisten dalam menggunakan metode persentase penyelesaian karena perusahaan

tidak memperhatikan pengakuan pendapatan dan beban yang seharusnya terjadi

dalam mecapai penyelesaian suatu kontrak. Selaian itu, menurut Risna (2014:60)

dalam penelitian mengenai perlakuan akuntansi atas pendapatan jasa konstruksi

dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Studi kasus pada PT. Menara Indra

Utama menyatakan bahwa perusahaan jasa konstruksi PT. Menara Indra Utama

Makassar, mengakuai pendapatannya pada saat setelah tanda tangan kontrak

(metode kontrak selesai), baik proyek jangka panjang maupun jangka pendek.

Padahal menurut PSAK No. 34 metode kontrak selesai hanya cocok di terapkan

pada kedaan dimana proyek yang dilaksanakan membutuhkan waktu penyelesaian

yang relatif pendek atau kurang dari satu tahun dan perusahaan tidak dapat

membuat taksiran .

Berdasarkan uraian diatas, masih belum adanya konsistensi penerapan

PSAK No. 34 dalam pengakuan pendapatan jasa konstruksi. Maka hal ini menjadi

daya tarik bagi penulis untuk meneliti tentang pengakuan pendapatan jasa

konstruksi. Tetapi penelitian kali ini berbeda dengan penelitian sebelumnya

karena di penetian ini penulis hanya menilai tentang perlakuan akuntansi terhadap

pengakuan pendapatan industri jasa konstruksi.

5

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis mengangkat judul

“Perlakuan Akuntansi Terhadap Pengakuan Pendapatan pada Industri Jasa

Konstruksi pada PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah Makassar ”.

B. Rumusan Masalah

Untuk dapat mengarahkan dan memudahkan dalam melakukan penelitian

yang lebih berfokus dan sistematis serta berdasarkan latar belakang masalah yang

telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Apakah

pengakuan pendapatan yang diterapkan pada PT. Hutama Karya (Persero)

Wilayah Makassar sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang

berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui Apakah pengakuan pendapatan yang diterapkan pada PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Makassar sudah sesuai dengan standar

akuntansi keuangan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan akan diperoleh manfaat sebagai

berikut, yaitu:

6

1. Bagi penulis

Penelitian ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan

tentang masalah pengakuan pendapatan jasa konstruksi baik dalam

kerangka teoritis maupun di dalam penerapannya di perusahaan.

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alternatif pemecahan

masalah bagi perusahaan dalam menangani masalah pengakuan

pendapatan jasa konstruksi

3. Bagi pembaca

Sebagai bahan informasi atau pengetahuan tambahan di bidang akuntansi

khususnya dan merupakan sumber referensi bagi jurusan akuntansi.

7

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Akuntansi

1. Pengertian Akuntansi

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Akumtansi adalah suatu

kegiatan jasa untuk menyediakan data kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat

keuangan dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan

keputusan ekonomi yang sesuai dengan prinsip akuntansi dalam memilih

alternatif dari suatu keadaan.

Definisi akuntansi menurut Accaounting Principle Board (APB) No. 4

dalam Teori Akuntansi (2013:5) yaitu:

“akuntansi adalah suatu kegiatan jasa dan fungsinya adalah memberikan

informasi kuantitatif, terutama yang bersifat financial, tentang entitas-entitas

ekonomi yang dianggap berguna dalam pengam bilan keputusan-keputusan

ekonomi, dalam penentuan-penentuan pilihan yang logis diantara tindakan-

tindakan alternative.

American Institute Of Certified Public Accaunting (AICPA) dalam Teori

Akuntansi Ahmed Riahi- Belkaoui (2013:5) mengatakan bahwa: “Akuntansi

adalah seni pencatatan, penggolongan dan peringkasan dengan cara yang berarti,

atas semua transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan, serta penafsiran hasil-

hasilnya”.

8

Al- Haryano Yusuf (2011:4) Akuntansi adalah sistem informasi yang

mengukur aktivitas bisnis, mengelola data menjadi laporan keuangan, dan

mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambilan keputusan.

Rudianto (2008:14), menyatakan bahwa akuntansi adalah aktivitas

mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka,

mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas/transaksi

perusahaan dalam bentuk informasi keuangan.

L. M. Samryn dalam Pengantar Akuntansi (2012:3) mendefenisikan

akuntansi sebagai berikut:

“Akuntansi merupakan suatu system informasi yang digunakan untuk

mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi

meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat dan menafsirkan,

mengomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah peristiwa ekonomi dari sebuah

organisasi kepada pemakai informasinya. Proses akuntansi menghasilkan

informasi keuangan. Semua proses tersebut diselenggarakan secara tertulis dan

berdasarkan bukti transaksi yang juga hars tertulis.

Berdasarkan pengertian akuntansi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

akuntansi adalah seni yang bersifat keuangan serta mengukur aktivitas bisnis dan

mengolah data menjadi laporan keuangan dengan cara mengumpulkan,

menganalisis, mencatat, meringkas dan melaporkan transaksi kemudian

mengkomunikasikan hasil kepada para pengambil keputusan yang sesuai dengan

prinsip akuntansi.

9

2. Fungsi Akuntansi

Fungsi utama akuntansi adalah sebagai informasi keuangan suatu

organisasi. Dari laporan akuntansi kita bias melihat posisi keuangan suatu

organisasi beserta perubahan yang terjadi didalamnya. Akuntansi dibuat secara

kualitatif dengan satuan ukuran uang. Informasi mengenai keuangan sangat

dibutuhkan oleh pihak manajer/manajemen untuk membantu keputusan suatu

organisasi

3. Keguanaan dan Penggunaan Akuntansi

Berbagai pengertian akuntansi di atas selalu menyatakan bahwa akuntansi

memiliki kegunaan (uses) dan penggunaan (users). Kegunaan akuntansi bagi

dunia bisnis antara lain untuk:

1. Menyediakan informasi ekonomis suatu perusahaan yang relevan

untuk pengambilan keputusan investasi dan kredit yang tepat.

2. Menjadi media komunikasi bisnis antara menejemen dan pengguna

eksternal mengenai posisi keuangan, perubahan posisi keuangan dan

arus kas perusahaan.

3. Memberikan potret yang dapat diandalkan mengenai kemampuan

menghasilkan laba dan arus kas perusahaan.

4. Menjadi bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada para pemilik

perusahaan.

5. Menjadi gambaran kondisi perusahaan dari suatu periode ke periode

berikut mengenai pertumbuhan/kemunduran, dan memungkinkan

untuk di perbandingkan dengan perusahaan lain pada industri sejenis.

10

Pengguna informasi akuntansi memiliki berbagai karasteristik dan cara

pandang yang berbeda pula, pengguna informasi akuntansi dapat dikelompokkan

menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Pengguna Internal.

Pengguna internal adalah mereka yang menghasilkan keputusan yang

berakibat langsung kepada operasional, misalnya: Dewan komisaris,

dewan direksi, manajer kunci dan karyawan perusahaan.

2. Pengguna Eksternal.

Sedangkan Pengguna eksternal adalah mereka yang menghasilkan

keputusan yang terkait dengan hubungan mereka dengan perusahaan,

misalnya: Investor, kreditor, fiskus, pemerintah, pemasok, pelanggan,

peneliti dan komunitas terkait.

B. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah suatu kerangka dalam

prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian

laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan hasil

perumusan Komite Prinsipil Akntansi Indonesia pada tahun 1994 menggantikan

Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984. Standar Akuntansi Indonesia (SAK) di

Indonesia merupakan terapan dari beberapa standar akuntansi yang ada seperti,

International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting

Standards (IFRS), Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), General Accepted

11

Accounting Principle (GAAP). Selain itu ada juga Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK) syariah dan juga System Analysis Program (SAP).

Selain untuk keseragaman laporan keuangan, standar akuntansi juga

diperlukan untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, memudahkan

auditor serta memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan

dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda. Di Indonesia

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan berdasarkan International

Financial Reporting Standards (IFRS) pada tahun 2012.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman

dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup

hamper semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi yang dalam penyusunannya

melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang

bergabung dalam suatu lembaga yang di namakan Ikatan Akuntansi Indonesia

(IAI). Dengan kata lain, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah

buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang

ada hubungannya dengan akuntansi. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

mencakup konvensi, peraturan, dan prosedur yang sudah disusu dan disahkan oleh

lembaga resmi pada saat tertentu.

Pernyataan di atas memberikan pemahaman bahwa Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan buku petunjuk tentang akuntansi yang

berisi konvensi atau kesepakatan, peraturan dan prosedur yang telah disahkan oleh

suatu lembaga resmi atau institute resmi. Dengan kata lain Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan sebuah peraturan tentang prosedur

12

akuntansi yang telah disepakati dan telah disahkan oleh sebuah lembaga atau

institut resmi.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang disuse oleh Ikatan Akuntansi

Indonesia (IAI) selalu mengacuh pada teori-teori yang berlaku dan memberikan

tafsiran dan penalaran yang telah mendalam dalam hal praktek terutama dalam hal

pembuatan laporan keuangan dalam memperoleh informasi yang akurat

sehubungan data ekonomi. Hal ini menyebabkan tidak menutup kemungkinan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dapat mengalami

perubahan/penyesuaian dari waktu ke waktu sejalan dengan perubahan kebutuhan

informasi ekonomi.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) bukan menjadi suatu

kemutlakan bagi setiap perusahaan dalam membuat laporan keuangan, namun

paling tidak dapat memastikan bahwa penempatan unsur-unsur dan elemen data

ekonomi harus ditempatkan pada posisi yang tepat agar semua data ekonomi dapt

tersaji dengan baik, sehingga dapat memudahkan bagi pihak-pihak yang

berkepentingan dalam menginterpretasikan dan mengevaluasi suatu laporan

keuangan guna mengambil keputusan ekonomiyang baik bagi tiap-tiap pihak.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 34 merupakan Standar

Akuntansi Keuangan (SAK) yang mengatur mengenai syarat pengakuan dan

pencatatan pendapatan dan biaya kontrak untuk pekerjaan kontrak konstrusi, yaitu

“ Bila hasil (Outcome) kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal,

pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak

13

konstruksi harus diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan

memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal neraca”.

Keseluruhan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan suatu buku petunjuk dari prosedur

akuntansi yang berisi peratran tentang perlakuan, pencatatan, penyusunan dan

penyajian laporan keuangan yang disusun oleh lembaga Ikatan Akuntansi

Indonesia (IAI) yang didasarkan pada kondisi yang sedang berlangsung dan telah

disepakati (konvensi) serta telah disahkan oleh lembaga atau institut resmi.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 34 merupakan Standar

Akuntansi Keuangan (SAK) yang mengatur mengenai syarat pengukuran dan

pencatatan pendapatan dan biaya kontrak untuk pekerjaan kontrak konstruksi.

C. Pengertian Pendapatan

1. Definisi pendapatan

Pengertian pendapatan diperoleh dari dua bentuk, yaitu dari awal

pembentukan pendapatan dan proses pembentukan pendapatan. Oleh karena itu,

pendapatan merupakan jumlah penerimaan yang di peroleh dari individual,

masyarakat, produsen/perusahaan dan sebagainya. Sebagai hasil usaha dan

konpensasi yang diterima dari kegiatan-kegiatan usaha yang dilaksanakannya.

Dalam kamus inggris Indonesia mengemukakan bahwa penghasilan (income) dan

pendapatan (revenue) mempunyai pengertian yang sama.

Ikatan Standar Akuntansi (2005:230) mendefinisikan pendapatan bahwa:

“Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu perusahaan atau

14

penurunan kewajiban atau keduanya yang terjadi dalam periode akuntansi yang

berasal dari aktivitas produksi dan penjualan barang, penyerahan jasa dan aktivitas

lain yang merupakan usaha pokok perusahaan.

Menurut Makhirah (2013:11) berpendapat bahwa, ada dua pandangan

tentang pendapatan (revenue) yaitu:

a. Secara luas, pendapatan ( revenue) dianggap termaksud seluruh hasil

dari perusahaan dan kegiatan investasi. Termaksud revenue ialah

seluruh perubahan net asset yang timbul dari kegiatan produksi dan

dari laba rugi yang berasal dari penjualan aktiva dan investasi.

b. Secara sempit, pendapatan ( revenue) hanya yang berasal dari

kegiatan produksi tidak termasuk laba rugi yang berasal dari

penjualan aktiva.

Berdasarkan definisi yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa

pendapatan merupakan arus masuk atau kenaikan aktiva suatu perusahaan atau

penrunan kewajiban dalam suatu periode tertentu. Pendapatan tersebut berasal

dari kegiatan produksi, penjualan barang, pemberi jasa, atau kegiatan-kegiatan

lainnya yang merupakan jumlah aktiva yang dapat berbentuk diterimanya uang

tunai atau timbulnya piutang dagang atau penurunan kewajiban/hutang selama

periode dimana perusahaan memproduksi atau menyerahkan barang/jasa dan

adanya aktivitas yang berasal dari kegiatan utama perusahaan. Pendapatan jasa

juga timbul karena adanya peneriamaan bunga, deviden, royalty dan sewa.

Accounting Terminology Bulletin No. 2 dalam Teori Akuntansi Ahmed

Riahi, Belkaoui mendefinisikan pendapatan (2006:279) sebagai berikut:

15

“Pendapatan berasal dari penjualan barang dan penyerahan jasa serta

diukur dengan pembebanan yang di kenakan kepada pelanggan, klien, atau

penyewa, untuk barang dan jasa yang disediakan bagi mereka. Pendapatan juga

mencakup keuntungan dari penjualan atau pertukaran aktiva ( selain saham yang

diperdagangkan), bunga, dan deviden yang diperoleh dari investasi, dan

peningkatan lainnya dalam ekuitas pemilik kecuali yang berasal dari kontribusi

modal dan penyesuaian modal.

Soemarso (2005:230), pendapatan merupakan peningkatan manfaat

ekonomi selama satu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau

penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibtkan kenaikan

ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Peningkatan jumlah

aktivitas atau penurunan kewajiban dapat berasal dari penyerahan barang/jasa atau

aktivitas usaha lainnya dalam satu periode.

2. Sumber-Sumber Pendapatan

Pendapatan merupakan sumber pemasukan perusahaan yang berasal dari

kegiatan normal perusahaan. Kegiatan perusahaan yang dimaksud seperti kegiatan

dagang, jasa, maupun manufaktur. Melalui kegiatan tersebut, perusahaan dapat

menerima pendapatan sehingga terjadi keberlangsungan usaha.

IAI melalui PSAK No. 23 revisi 2009 mengungkapkan sumber pendapatan

adalah sebagai berikut:

1. Penjualan barang

2. Penjualan jasa

3. Bunga, royalty dan deviden

16

4. Pertukaran barang dan jasa

Pengelompokan pendapatan dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Pendapatan Operasi

Pendapatan operasi adalah pendapatan yang diperoleh dari proyek-

proyek yang dilaksanakan oleh PT. Waskita Karya termasuk

pendapatan yang diperoleh dari pemberian jasa-jasa yang

berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan. Pendapatan operasi

itu seperti pendapatan proyek yang diperoleh dari kontrak-kontrak

kontruksi yang dikerjakan. Pendapatan proyek ini seperti uang muka

pembayaran pekerjaan proyek dan hasil penagihan termin.

2. Pendapatan Non Operasi (pendapatan lain-lain)

Pendapatan non operasi ini diperoleh dari usaha yang bukan utama

perusahaan sebagai pendapatan lain-lain, yang terdiri dari:

a. Pendapatan jasa giro

Pendapatan yang diterima dari simpanan uang di bank dalam

bentuk rekening giro dan dicatat setelah adanya note kredit dari

bank yang bersangkutan.

b. Pendapatan sewa

Pendapatan yang diperoleh dari hasil menyewakan peralatan

konstruksinya kepada pihak lain. Dan dicatat pada saat terjadinya

transaksi.

17

3. Pengukuran Pendapatan

Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau

yang dapat diterima. Nilai wajar adalah suatu jumlah yang timbul dari suatu

transaksi penukaran aktiva atau jasa yang biasa ditentukan oleh persetujuan antara

perusahaan dan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Jumlah pendapatan diukur

dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan

dikurangi dengan diskon dagang dalam rabat volume yang di perbolehkan

perusahaan.

4. Penyajian Pendapatan

Penyajian pendapatan yang didasarkan saat uang tunai diterima disebut

cash basis. Sedangkan pendapatan yang tidak dipenuhi oleh saat penerimaan

dalam bentuk uang disebut accrual basis. Accrual basis inilah yang dianut oleh

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam rangka dasar penyusunan dan

penyajian laporan keuangan.

D. Pengakuan Pendapatan

Pengakuan adalah pencatatan jumlah rupiah pendapatan secara formal

kedalam sistem pembukuan sehingga jumlah tersebut terefleksi dalam statement

keuangan. Definisi pendapatan harus dipisahkan dari pengertian pengakuan

pendapatan, sedangkan pengakuan pendapatan tidak boleh menyimpang dari

landasan konseptual. Oleh karena itu, secara konseptual pendapatan hanya diakui

kalau memenuhi kualitas ukuran dan keandalan. Kualitas tersebut harus

dioperasionalkan dalam bentuk kriteria pengakuan pendapatan.

18

Menuru Werran (2006:124) dasar pengakuan pendapatan atau (revenue)

secara umum ada dua cara yaitu:

1. Dasar kas (cash basis) beban di laporkan dalam laporan laba rugi pada

periode dimana kas diterima atau dibayar. Misalnya, penghasilan dicatat

ketika kas diterima dari klien, dan upah dicatat ketika kas di bayarkan

kepada karyawan. Laba (rugi) bersih merupakan selisi antara

penerimaan kas (pendapatan) dan pengeluaran kas (beban).

2. Dasar akrual (accrul basic) dilaporkan dalam laporan laba rugi pada

periode saat pendapatan tersebut dihasilakan. Misalnya, pendapatan

dilaporkan pada saat jasa diberikan kepada pelanggan tanpa melihat

apakah kas telah di terima atau belum dari pelanggan selama periode

ini.

Transaksi penjualan atau penyerahan barang (sales basic) mendekati

prinsip-prinsip yang mendasari accrual basic accounting dan menghasilkan tiga

bukti yang mendukung pengakuan pendapatan, yaitu:

1. Tidak ada kewajiban yang melekat pada penjual

2. Nilai relative produk atau barang yang dijual ditentukan oleh transaksi

yang terjadi antara dua pihak yang independen

3. Pihak pembeli yang dianggap berkemampuan untuk membayar harga

yang telah disepakati dalam transaksi, telah membayar atau berjanji

untuk membayar

19

Sedangkan prinsip pengakuan pendapatan menetapkan bahwa pendapatan

diakui pada saat pendapatan telah direalisasi atu dapat di realisasi, pendapatan

yang dihasilkan.

Kedua prinsip pengakuan pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan yang telah direalisasikan atau dapat direalisasi, yaitu

pendapatan dikatan telah direalisasi jika produk barang dan jasa, barang

dagang, atau aktiva yang lain telah dipertukarkan dengan kas. Sedangkan

pendapatan dikatakan direalisasi apabila aktiva yang diterima segera di

konversiakan menjadi kas.

2. Pendapatan telah dihasilkan,yaitu pendapatan telah dihasilkan apabila

sebuah entitas yang bersangkutan telah menyelesaikan apa yang

seharusnya dilakukan untuk mendapat hak atas manfaat yang dimiliki oleh

pendapatan itu yakni apabila proses mengahasilkan laba telah selesai.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, pada umumnya

pendapatan di akui pada saat realisasi, yaitu pada saat penjualan, saat pemberian

jasa, saat aktiva atas sumber ekonomi dipergunakan atau pada saat barang atau

aktiva diluar barang dagangan dijual.

Ada dua konsep lain yang sangat erat hubungannya dengan dengan

masalah proses pendapatan yaitu konsep proses pembentukan pendapatan dan

proses realisasi pendapatan.

1. Proses Pembentukan Pendapatan

Proses pembentukan pendapata adalah suatu konsep tentang terjadinya

pendapatan. Konsep ini berdasarkan pada asumsi bahwa semua

20

kegiatan operasi yang diperlukan dalam rangka mencapai hasil, yang

meliputi semua tahap kegiatan produksi, pemasaran, maupun

pengumpulan piutang memberikan kontribusi terhadap hasil akhir

pendapatan berdasarkan perbandingan biaya yang terjadi sebelum

perusahaan tersebut melakukan kegaitan produksi.

2. Proses Realisasi Pendapatan

Proses realisasi pendapatan adalah proses pendapatan yang terhimpun

atau terbentuk sesudah produk selesai dikerjakan dan terjual atas

kontrak penjualan. Jadi, pendapatan dimulai dengan tahap terakhir

kegiatan produksi, yaitu pada saat barang atau jasa dikirimkan atau

diserahkan kepada pelanggan. Jika kontrak penjualan mendahului

produksi barang atau jasa maka pendapatan belum dapat dikatakan

terjadi, karena belum terjadi proses penghimpunan pendapatan.

Proses realisasi pendapatan ditandai oleh dua kejadian berikut ini:

1) Kepastian perubahan produk menjadi potensi jasa yang lain

melalui proses penjualan yang sah atau semacamnya.

2) Pengesahan atau validasi transaksi penjualan tersebut dengan

aktiva lancar.

E. Pengakuan Pendapatan Konstruksi

Ikatan Akuntansi Indonesia (2010,h.34.8) dalam PSAK No. 34 tentang

pengakuan pendapatan dan biaya kontrak yaitu “ jika hasil kontrak konstruksi

dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang

21

berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui masing-masing sebagai

pendapatan dan beban dengan memerhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak

pada tanggal akhir periode pelaporan. Taksiran rugi pada kontrak konstruksi

tersebut diakui sebagai beban kontrak”.

Ikatan Akuntansi Indonesia (2010, h.34.9) dalam PSAK No. 34,

pengakuan pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian

suatu kontrak sering disebut sebagai metode persentase penyelesaian. Menrut

metode ini, pendapatan kontrak dihubungkan dengan biaya kontrak yang terjadi

dalam mencapai tahap penyelesaian tersebut, sehingga pendapatan, beban, dan

laba yang dilaporkan dapat diatribusikan menurut penyelesaian pekerjaaan secara

proporsional. Metode ini memberikan informasi yang berguna mengenai luas

aktivitas kontrak dan kinerja selama suatu periode.

Ikatan Akuntansi Indonesia (2010, h.34.4) menyebutkan bahwa

pendapatan kontrak terdiri dari:

a. Nilai pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak.

b. Penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim dan pembayaran

intensif;

1) Sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan.

2) Dapat diukur secara andal.

Menurut Kieso et al (2008) Ada dua metode akuntansi digunakan untuk

pengakuan pendapatan kontrak konstruksi sbb:

22

1. Metode Persentase Penyelesaiaan

Pada umumnya kontraktor melakukan pekerjaan pembangunan dalam dua

jenis, yaitu periode jangka panjang dan periode jangka pendek. Untuk periode

jangka pendek proyek dikerjakan misalnya perbaikan pembangunan yang

memakan waktu kurang dari satu tahun. Sedangkan untuk periode jangka panjang

misalnya meliputi pembangunan gedung, jembatan, waduk, perumahan dan lain-

lain yang memakan waktu kurang lebih dari satu tahun. Dalam perhitungan

pendapatan untuk kontrak-kontrak, baik jangka panjang maupun jangka pendek

sangat dipengaruhi oleh metode pengakuan pendapatan yang digunakan.

Terdapat dua alternatif dalam metode akuntansi yang digunakan untuk

kontrak konstruksi jangka panjang, yaitu metode persentase penyelesaian dan

metode kontrak selesai. Metode persentase penyelesaian mengakui pendapatan,

biaya dan laba kotor sesuai dengan tercapainya tujuan kearah penyelesaian

kontrak jangka panjang.

Profesi Akuntan mewajibkan bahwa metode persentase penyelesaiaan

harus digunakan apabila estimasi kemajuan kearah penyelesaiaan, pendapatan,

serta biaya secara layak dapat dipercaya, dan semua syarat-syarat berikut ini

terpenuhi:

a. Kontrak itu secara jelas menetapkan hak-hak yang dapat

dipaksakan pemberlakuannya mengenai barang atau jasa yang akan

diberikan dan diterima oleh pihak yang terkai dengan kontrak,

imbalan yang akan dipertukarkan, serta cara dan syarat

penyelesaiannya.

23

b. Pembeli dapat diharapkan untuk memenuhi kewajiban dalam

kontrak.

c. Kontraktor dapat diharapkan untuk melaksanakan kewajiban

kontraktual tersebut.

Untuk menerapakan metode persentase penyelesaian, kita harus

mempunyai beberapa dasar atau standar untuk mengukur kemajuan kearah

penyelesaian pada tanggal tertentu. Salah satu ukuran masukan yang digunakan

untuk menentukan kearah penyelesaian adalah dasar biaya terhadap biaya (cost to

cost basis).

Adapun rumus dasar biaya terhadap biaya adalah sebagai berikut:

1. Rumus untuk Persentase Penyelesaian, Dasar Biaya terhadap Biaya (cost

to cost basis)

Rasio persentase biaya yang terjadi terhadap estimasi total biaya

diterapkan estimasi total biaya diterapkan pada total pendapatan atau estimasi

total laba kotor atas kontrak tersebut untuk mendapatkan jumlah pendapatan atau

laba kotor yang akan diakui sampai tanggal ini. Rumus total pendapatan yang

akan diakui sampai tanggal ini sebagai berikut:

2. Rumus Total Pendapatan yang akan diakui sampai tanggal ini

Biaya yang terjadi sampai tanggal ini

= Persentase penyelesaian

Estimasi total biaya terkini

Estimasi total Pendapatan (atau laba

Persentase penyelesaian X pendapatan ( atau = kotor) yang akan diakui

laba kotor) sampai tanggal ini

24

Untuk mengetahui jumlah pendapatan dan laba kotor yang diakui setiap

periode, EDS harus mengurangkan tolal total pendapatan atau laba kotor yang

diakui dalam periode-periode sebelumnya. Rumus untuk pendapatan periode

berjalan, dasar biaya terhadap biaya sebagai berikut:

3. Rumus Jumlah Pendapatan Periode Berjalan

Berdasarkan rumus diatas, maka muncul ayat jurnal penyelesaian (AJP)

yang dibuat sebagai berikut:

a. Mencatat biaya kontrak yang terjadi:

Konstruksi dalam pelaksanaan xxx

Bahan baku, hutang, dan sebagainya xxx

b. Mencatat tagihan kepembeli (termin):

Piutang dagang xxx

Tagihan kontrak konstruksi xxx

c. Mencatan hasil penagihan kas:

Kas xxx

Piutang dagang xxx

Pendapatan (atau Pendapatan (atau laba Pendapatan (atau

laba kotor) yang akan - kotor) yang diakui dalam = laba kotor) periode

Diakui sampai tanggal ini periode sebelumnya berjalan

25

d. Untuk mengakui pendapatan dan laba kotor:

Konstruksi dalam pelaksanaan (laba kotor) xxx

Pendapatan konstruksi kontrak jangka panjang xxx

e. Untuk mencatat penyelesaian kontrak:

Tagihan konstruksi kontrak jangka panjang xxx

Konstruksi dalam pelaksanaan xxx

2. Metode Kontrak Selesai

Metode kontrak selesai dimana seluruh laba atau keuntungan atas kontrak

diakui dalam tahun buku atau periode akuntansi penyelesaian kontrak, meskipun

hanya sebagian kecil pekerjaan dilakukan berkaitan dengan proses perolehan

pendapatan dalam periode saat itu. Periode akuntansi sebelum diselesaikan seakan

tidak dihargai, bahkan dengan biaya-biaya administrasi, distribusi, dan yang

berhubungan dengan perolehan kontrak tetapi diakui sebagai bagian dari nilai

perolehan pesediaan.

Metode kontrak selesai menunda pengakuan pendapatan laba kotor atas

kontrak jangka panjang hingga seluruh pekerjaan dan kontrak di selesaikan.

Menurut metode ini pendapatan dan laba kotor hanya diakui pada saat kontrak

diselesaikan. Adapun keuntungan dari metode kontrak selesai adalah bahwa

pelaporan keuangan didasarkan pada hasil akhir dan bukan pada taksiran

pekerjaan yang belum dilakukan. Sedangkan kekurangan utamanya adalah tidak

mencerminkan prestasi kerja masa berjalan bila periode kontrak tersebut

diperpanjang menjadi lebih dari saat periode akuntansi, sehingga timbul

penyimpangan laba yang kadang terjadi dalam perusahaan.

26

F. Jasa Konstruksi

Jasa Konstruksi adalah sebuah perusahaan kontraktor yang bergerak pada

bidang jasa pembuatan konstruksi civil dan konstruksi mechanical. Jasa

konstruksi menangani hal-hal yang berkaitan dengan bagian pondasi, dinding, dan

atap (bangunan civil). Jasa konstruksi mechanical mengenai hal-hal yang

berkaitan dengan penggunaan bahan yang terbuat dari besi dalam pembuatan

pabrik, pemasangan mesin, dan lain-lain.

Kegiatan konstrusi merupakan sebuah kegiatan yang wajib dilakukan oleh

beberapa pihak. Oleh sebab itu, dibutuhkan perencanaan yang matang dari

konsultan perencana agar pembangunan berjalan sesuai dengan permintaan klien

jasa konstruksi. Setelah perencanaan dilakukan dengan baik oleh tim leader, maka

kegiatan konstruksi akan diserahkan kepada kontraktor untuk dilaksanakan sesuai

dengan kesepakatan dan ketetapan yang berlaku.

Para kontaktor bekerja secara tim di dalam kantor karena tugasnya adalah

mengatur sistem pengerjaan bangunan agar sesuai dengan perencanaan yang telah

dilakukan pihak tim leader. Sementara itu, orang-orang yang melakukan praktik

kerja bangunan di lapangan adalah tim pelaksana yang terdiri atas mandor proyek,

buruh bangunan, dan ahli bangunan yang bekerja secara praktis dalam proses

konstruksi. Mandor lapangan mendapatkan perintah untuk melaksanakan

pekerjaan konstruksi dari pelaksan dan pengawas lapangan atau sering disebut

konsultan pengawas lapangan.

Usaha jasa konstruksi merupakan saha yang mengedepankan rangkaian

terpadu antara perencanaan dan pelaksanaan dilapangan dalam usaha membangun

27

suat rancangan yang diminta oleh pihak pemberi tender, pihak pemberi tender

tersebut bias berupa instansi pemerintah atau bias juga perusahaan swasta dan

perusahaan perorangan.

G. Kerangka Pikir

Pendapatan merupakan aliran penerimaan kas atau aktiva pelunasan

kewajiban yang berasal dari kegiatan perusahaan dalam suatu periode tertentu.

Kegiatan tersebut seperti kegiatan produksi, penjualan barang, pemberian jasa

ataupun aktivitas lain yang merupakan kegiatan utama persahaan. Pendapatan

yang dihasilkan harus diukur dan di sajikan sesuai dengan standat akuntansi

keuangan (SAK) yang berlaku umum. Penentuan jumlah pendapatan yang

disajikan berhubungan dengan saat diakuinya penjualan barang atau penyerahan

jasa sebagai pendapatan.

Pengakuan pendapatan konstruksi dapat ditentukan dengan menggunakan

dua metode yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku

umum yaitu metode persentase penyelesaian dan metode kontrak selesai. Menurut

metode ini, perusahaan akan mengakui pendapatan dengan kemajuan perusahaan

dalam menyelesaikan kontrak atau persentase penyelesaian pekerjaan dan tidak

menggunakan pengakuan unsur-unsur ini sampai kontrak selesai.

Mengakui pendapatan yang diterima perusahaan dalam hal ini PT.

Waskita Karya diharapkan dapat menerapakan metode pengakuan pendapatan

yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang brlaku umum.

28

Sebagai ilustrasi berikut adalah gambaran kerangka pikir seperti pada

gambar dibawah ini

Gambar 2: Skema kerangka fikir “ Perlakuan Akuntansi Terhadap

Pengakuan Pendapatan pada Industri Jasa Kontruksi pada PT. Hutama Karya

(Persero) Wilayah Makassar”.

Sumber: Hasil olahan data peneliti

PT.HUTAMA KARYA (PERSERO)WILAYAH MAKASSAR

PENGAKUAN PENDAPATAN

SAK ( PSAK No. 34)

KESIMPULAN

29

H. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka hipotesis yang dapat

dikemukakan adalah “ Pengakuan pendapatan yang di terapkan oleh PT. Hutam

Karya (Persero) Wilayah Makassar belum sesuai dengan Standar Akuntansi

Keuangan (SAK).

30

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah

Makassar yang berlokasi di Jl. Andi Mappaodang No. 13, Makassar. Adapun

waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini kurang lebih dua bulan yaitu mulai

bulan Mei s/d Juni 2015

B. Metode Pengumpulan Data

Penlis menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk

memperoleh data yang lengkap yaitu:

1. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara Tanya jawab dengan pihak

yang berkompoten. Penggunaan teknik ini sangat membantu penulis dalam

memperoleh data yang sebenarnya, karena data yang diperoleh berasal langsng

dari pihak perusahaan sehingga dapat dipercaya.

2. Pengamatan (observasi)

Dilakukan untuk memperoleh keterangan yang lebih terperinci mengenai

kondisi badan usaha yang bersangkutan. Data yang diperoleh dari observasi ini

adalah data laporan keuangan, kegiatan investasi, dan sistem informasi.

31

C. Jenis Data dan Sumber Data

Untuk menganalisis dan mengintrepetasikan data yang baik dipergunakan

jenis data dan sumber data.

Adapun jenis data yang digunakan adalah:

1. Data kualitatif adalah data yang terdiri dari kumpulan non angka yang

sifatnya deskriftif antara lain: mengenai gambaran umum perusahaan,

sejarah singkat perusahaan, struktur arganisasi perusahaan beserta tugas

dan tanggung jawab masing-masing, dan data-data lain yang relevan

dengan objek penelitian.

2. Data kuantitatif adalah data yang terdiri dari data yang berupa angka-

angka, antara lain: laporan laba rugi, neraca, dan jumlah karyawan dan

semua data yang relevan dengan objek penelitian.

Sedangkan sumber data yang digunakan adalah:

1. Data primer, yaitu informasi yang dikumpulkan berupa data hasil

observasi dan penelitian langsung pada perusahaan, serta catatan-catatan

dan wawancara dengan staf perusahaan

2. Data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari hasil pengumpulan

data, formulir-formulir diluar objek penelitian, seperti perpustakaan. Data

sekunder dapat berupa data yang sudah dipublikasi yang tersedia

dipublikasi yang tersedia di perusahaan, seperti laporan keuangan, sejarah

perusahaan, struktur organisasi pembagian tugas, aktivitas perusahaan dan

teori-teori yang berkaitan dengan penelitian.

32

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2011:72) yang dimaksud dengan populasi adalah

wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai

kualitas dan karasteristi tertentu, yang diterapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah

data-data pendapatan dan biaya kontrak yang diperoleh PT. Hutama Karya

(Persero) Wilayah Makassar dari proyek pembangunan Hotel Ibis

Makassar 2013-2014

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2011:73) sampel adalah sebagian dari jumlah dan

karasteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, penarikan sampel

dilakukan secara puposive sampling. Yang menjadi sampel pada penelitian

ini adalah pendapatan yang diterima oleh PT. Hutama Karya (Persero)

Wilayah Makassar baik dalam kegiatan operasi dan non operasi

perusahaan untuk poyek pembangunan Hotel Ibis Makassar 2013-2014

E. Metode Analisis

PSAK No. 34 (IAI 2010, h.34.8) dijelaskan “ jika hasil kontrak konstruksi

dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang

berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui masing-masing sebagai

pendapatan dan beban dengan memerhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak

pada tanggal akhir periode pelaporan (metode persentase penyelesaian).”

33

Pada PSAK No. 34 disajikan secara konsep, penjelasan lebih lengkap

rumus metode persentase penyelesaian diambil dari buku Akuntasi Intermediate

jilid 2 (Kieso, et al.( 2008)), sebagai berikut:

1. Rumus untuk Persentase Penyelesaian, Dasar Biaya terhadap Biaya (cost

to cost basis)

2. Rumus Total Pendapatan yang akan diakui sampai tanggal ini

3. Rumus Jumlah Pendapatan Periode Berjalan

Biaya yang terjadi sampai tanggal ini

= Persentase penyelesaian

Estimasi total biaya terkini

Estimasi total Pendapatan (atau laba

Persentase penyelesaian X pendapatan ( atau = kotor) yang akan diakui

laba kotor) sampai tanggal ini

Pendapatan (atau Pendapatan (atau laba Pendapatan (atau

laba kotor) yang akan - kotor) yang diakui dalam = laba kotor) periode

Diakui sampai tanggal ini periode sebelumnya berjalan

34

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. HUTAMA KARYA(Persero) selanjutnya disebut PT. HK awalnya

merupakan perusahaan swasta Hindia Belanda ‘Hollandsche Beton Maatschappij’

yang dinasionalisasi pada tahun 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) RI

No. 61/1961 Tanggal 29 Maret 1961 dengan nama PN. HUTAMA KARYA.

Status perusahaan berubah menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan

Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1971 juncto Akta Perseroan Terbatas No. 74

tanggal 15 Maret 1973, juncto Akta Perubahan No.48 tanggal 8 Agustus 1973

yang keduanya dibuat dihadapan Notaris Kartini Mulyadi, SH yang kemudian

berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No.

DU/MK.136/KPTS/03/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Penetapan Hari

Ulang Tahun PT. Hutama Karya, maka dengan ini tanggal 29 Maret ditetapkan

sebagai hari ulang tahun PT. Hutama Karya.

Visi

Menjadi Perusahaan Industri Konstruksi Yang Handai Dan Terkemuka.

Misi

Meningkatkan Nilai Perusahaan di Bidang Industri Konstruksi secara

professional dan memenuhi harapan Pemangku Kepentingan (Stakeholder).

35

B. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. S-

46/DK/PTHK/2012 tanggal 10 Oktober 2012 dan Surat Keputusan Direksi No.

155/KPTS/03/2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Perubahan Struktur

Organisasi PT. Hutama Karya (Persero).

Struktuh Organisasi

PT. Hutama karya (Persero)

Gambar 2 Struktur Organisasi

36

Penjabaran Tugas dan Tanggung jawab

1. Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah mengarahkan dan

menyelesikan masalah internal, serta berhubungan dengan pihak eksternal.

Dewan komisaris juga melakukan pengawasan terhadap kebijakan Perseroan

yang dilakukan oleh Direksi; memberikan nasihat kepada Direksi termasuk

pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP),

Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, Ketentuan Anggaran Dasar dan

Keputusan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk

kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

2. Dewan Direksi

a. Direktur Utama

Tugas dan tanggung jawab:

1) Mengkoordinir perumsan arah strategis perusahaan untuk memastikan

tercapainya visi dan misi perusahaan

2) Mengkoordinasikan seluruh fungsi bisnis korporasi

3) Merumuskan kebijakan dan memastikan terlaksananya control internal

audit

4) Kebijakan penyelesaian permasalahan legal korporasi

5) Memastikan efektivitas pengelolaan hubungan dengan investor dan

stakeholder

b. Direktur Operasi I


37

1) Merumuskan kebijakan dan mengarahkan kegiatan Pemasaran &

Produksi di seluruh unit kerja Perusahaan, dan melakukan kegiatan

operasi di unit kerja.

2) Merumuskan kebijakan dan mengarahkan kegiatan perencanaan

produksi berupa ARP (Anggaran Rencana Pelaksanaan) dan RMK3L

(Rencana Mutu K3 & Lingkungan), serta pengesahannyan dalm forum

REP (Rapat Eksekutif Pelaksanaan).

3) Merumuskan kebijakan dan mengarahkan kegiatan Pengadaan

Material Strategis dan pengelolaan peralatan untuk seluruh unit kerja

Perusahaan.

4) Pengembangan Teknologi Proses untuk mendukung produksi dan

penyelesaian proyek.

5) Merumuskan kebijakan dan mengarahkan kegiatan operasional dan

pemasaran di Divisi Gedung serta memerikan arahan potensi revenue

baik dari potensi claim maupun potensi lainnya.

c. Direktur Operasi II







38





Perusahaan.



5) Merumuskan kebijakan dan mengarahkan kegiatan Operasional Divisi

Jalan, Divisi EPC, dan Divisi Jalan Tol serta memerikan arahan

potensi revenue baik dari potensi claim maupun potensi lainnya.

d. Direktur SDM & Umum











Perusahaan.

39



5) Merumuskan kebijakan dan mengarahkan kegiatan Divisi

Pengembangan Bisnis konstruksi, Divisi teknik dan Produksi, untuk

Wilayah I, II, III, IV dan V serta memerikan arahan potensi revenue

baik dari potensi claim maupun potensi lainnya.

e. Direktur Pengembangan


1) Menetapkan kebijakan dan mengarahkan pengembangan bisnis

korporasi.

2) Menetapkan kebijakan dan mengarahkan penyusunan rencana strategis

perusahaan berdasarkan kajian benchmarking dengan industry

mengendalikan arah perusahaan sesuai dengan RJPP.

3) Memberikan arahan untuk pertumbuhan dan pengembangan anak

perusahaan / join venture.

4) Pengelolaan riset teknologi produk/proses dengan memanfaatkan

potensi- potensi sumber daya perusahaan sendiri atau anak perusahaan

dan atau bekerja sama dengan mitra usaha.

5) Menetapkan kebijakan dan mengarahkan pengembangan bisnis jalan

tol dan turunannya (rest area, property, industry dsb ).

6) Merumuskan kebijakan dan mengarahkan kegiatan perencanaan,

pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia.

40

7) Merumuskan kebijakan dan mengarahkan kegiatan pengelolaan asset

perusahaan untuk memastikan efesiensi biaya dan optimalisasi asset

perusahaan.

8) Merumuskan kebijakan dan mengarahkan kegiatan MK3L untuk

memastikan kepatuhan implementasi MK3L perusahaan.

9) Merumuskan kebijakan dan mengarahkan penyiapan infrastruktur dan

pengelolaan teknologi informasi untuk menunjang operasional

perusahaan.

10) Merumuskan kebijakan dan mengarahkan kegiatan kesekretariatan dan

pengelolaan kantor untuk memastiakan ketersedian fasilitas dan utilitas

kantor dalam menunjang operasional persahaan.

f. Direktur Keuangan


1) Memberikan arahan strategis dan memonitor kegiatan keuangan dalam

memastikan ketersediaan dana dan efektifitas penggunaan dana dan

instrument perbankan/LK lainnya untuk noperasional korporasi.

2) Mendapatkan sumber pendanaan untuk penembangan bisnis korporasi

beserta pelaporannya sesuai peraturan.

3) Merumuskan kebijakan dan mengarahkan kegiatan akuntansi

perusahaan sesuai dengan prosedur dan norma yang berlaku.

4) Merumuskan kebijakan dan mengarahkan pengelolaan kegiatan

perpajakan dalam memastikan wajib pajak tertib.

41

5) Merumuskan kebijakan, mengkoordinir dan mengarahkan penyusunan

RKAP.

C. Kegiatan Usaha

1. Bidang Usaha

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan pasal 3, maksud dan tujuan

pendirian persero adalah melakukan usaha dibidang industri konstruksi,

pengusahaan jalan tol, industry pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan,

investasi, agro indutri, perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa

peningkatan kemampuan dibidang jasa konstruksi, teknologi informasi,

pengembagan dan pengelolaan perusahaan, serta optimalisasi memanfaatkan

sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai tujuan tersebut Perseroan melaksanakan bidang usaha sebagai

berikut:

1. Usaha jasa konstruksi, baik jasa konsultan maupn pelaksanaan (kontrakto)

2. Pengusahaan jalan tol

3. Pengusahaan lahan di rang milik jalan tol dan lahan yang berbatasan

dengan lahan di ruang milik jalan tol, meliputi namun tidak terbatas pada

tempat istirahat (rest area), Stasiun Pengisian Bahan Baku Umum (SPBU)

4. Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan konstruksi.

5. Usaha rekayasa, rancangan bangunan, produksi/ pabrikasi/ perakitan dan

penjualan antara lain meliputi: komponen, bahan, dan kelengkapan

bangunan konstruksi, kelistrikan, telekomunikasi dan lain-lain.

42

6. Usaha pengembangan, pembangunan, penjualan, penyewaan di bidang

real estate yang meliputi bangunan dan kawasan serta melakukan

pengusahaan dan pengelolaan di bidang property.

7. Usaha penyewaan dan penyedian jasa laiannya dalam bidang peralatan

8. Usaha pemasokan, jasa keagenan, jasa handling impor dan ekspor,

ekspedisi, dan perdagangan umum.

9. Usaha jasa konsultasi manajemen dan enginering dalam bidang industri.

10. Usaha jasa bidang teknologi informasi.

11. Usaha-usaha lain yang dianggap perlu yang dapat menunjang tercapainya

tujuan Perseroan atau yang mempunyai hubungan dengan usaha-usaha

tersebut di atas.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat

melaksanakan kegiatanusaha dalam rangka:

1. Pelaksanaan penugasan Pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip

pengelolaan perusahaan dan peraturan perundang-undangan, termasuk

namun tidak terbatas pada moda transportasi umum.

2. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan meliputi pendidikan dan

pelatihan jasa konstruksi,penyewaan aktiva tetap.

Saat ini kegiatan utama Perusahaan dalam bidang jasa konstruksi, EPC

(Engineering, Procurement &Construction ) dan investasi.

43

2. Wilayah Kerja

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. S-

46/DK/PTHK/2012 tanggal 10 Oktober 2012 dan Surat Keputusan Direksi

No. 155/KPTS/03/2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Perubahan

Struktur Organisasi, Perseroan membagi wilayah kerja sebagai berikut:

Tabel 1

PT. Hutama Karya (Persero)

Wilayah/Devisi Daerah Operasi Kedudukan

wilayah

Kantor Pusat Jakarta Jakarta

Wilayah I Riau, NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat,Kepulauan Riau.

Medan

Wilayah II DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat Jakarta

Wilayah III Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan,Kalimantan Barat,

Kalimantan Tengah

Balipapan

Wilayah IV Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), NusaTenggara Timur (NTT)

Denpasar

Wilayah V Sulawesi, Maluku, dan Papua Makassar

Wilayah VI Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka& Belitung,

Jambi

Palembang

Wilayah VII Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta Surabaya

Devisi Gedung Seluruh Indonesia & Internasional Jakarta

Devisi Jalan danJembatan

Seluruh Indonesia & Internasional Jakarta

Devisi EPC Seluruh Indonesia & Internasional Jakarta

44

3. Tahapan Pelaksanaan dalan Penyelesaian Proyek

Tahapan-tahapan pelaksanaan dalam penyelesaian suatu proyek yaitu:

1. Tahapan persetujuan dengan klien

Tahap ini adalah pelimpahan tugas kepada PT. Hutama Karya

(Persero) wilayah Makassar atas tender yang telah dimenangkannya.

Pada tahap ini juga perusahaan berupaya untuk melaksanakan

penyelesaian proyek selama masa proyek.

2. Tahap pelaksanaan proyek

Tahap ini adalah tahap operasional perusahaan untuk melaksanakan

tugas yang diberikan kepadanya. Dalam melakukan penyelesaian

proyek, perusahaan dapat melakukan atau bekerjasama dengan

subkontraktor yaitu dengan melimpahkan sebagian tugas tersebut

kepada kontraktor lain karena ketidak mampuan atau dari segi

keuntungan tertentu, misalnya segi biaya pelaksanaan. Dalam menilai

kemajuan terhadap proyek yang sedang dikerjakan, maka pihak proyek

harus membuat laporan kemajuan yang disebut dengan laporan prestasi

proyek (LPP). Dengan adanya laporan ini maka dapat diketahui

persentase penyelesaian yang telah dibuat sebelumnya.

3. Tahap penyerahan proyek kepada pemilik

Setelah suatu proyek selesai dilaksanakan sesuai dengan masa kontrak,

maka proyek tersebut akan diserahkan kepada pemilik. Dalam

penyerahan ini segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban dari

45

keda belah pihak dibicarakan dan dituangkan dalam Berita Acara

Penyerahan Proyek.

46

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan pada PT. Hutama Karya

(Persero) Wilayah Makassar.

PT. Hutama Karya (Persero) wilayah Makassar sebagai salah satu salah

perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi secara akrual

berdasarkan kemajuan pekerjaan atas persentase penyelesaian. Dalam menentukan

tingkat persentase penyelesaian digunakan metode taksiran teknik dengan

pelakukan taksiran volume fisik pekerjaan yang di selesaikan dan disajikan ke

dalam satu laporan yang disebut dengan laporan prestasi proyek (LPP).

Metode pengakuan pendapatan yang digunakan oleh PT. Hutama Karya

(Persero) Wilayah Makassar adalah metode persentase penyelesaian. Biasanya

metode ini digunakan oleh perusahaan konstruksi untuk pekerjaan proyek yang

jangka waktu penyelesaiannya lebih dari satu periode akuntansi, sedangkan untuk

proyek yang bersifat jangka pendek atau kurang dari satu periode akuntansi

umumnya memakai metode kontrak selesai. Pada PT. Hutama Karya (Persero)

Wilayah Makassar digunakan metode persentase penyelesaian baik untuk jangka

waktu penyelesaiannya kurang dari satu tahun atau lebih dari satu tahun dengan

menggunakan taksiran teknik ntuk semua proyeknya.

Pencatatan pengakuan pendapatan dilakukan dengan mendebet perkiraan

yang menjadi hak perusahaan dan merupakan piutang perusahaan sedangkan yang

dikreditkan adalah perkiraan penjualan sesui dengan persentase penyelesaian yang

47

telah dihitung berdasarkan taksiran hitungan teknik. Dengan metode pencatatan

tersebut, maka perusahaan melakukan pencatatan terhadap pendapatan yang

diakui pada akhir periode, pembukuan dilakukan secara proporsional atas tingkat

penyelesaian pembangunan proyek.

Pengukuran pendapatan pada PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah

Makassar umumnya sama dengan pengukuran pendapatan secara umum. Dengan

demikian PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah Makassar mengukur pendapatan

atas jasa konstrksinya dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang akan

diterima.

Pengukuran pendapatan ini umumnya dipengaruhi oleh bermacam-macam

ketidak pastian tergantung hasil dari peristiwa dimasa yang akan datang.

Estimasinya sering kali harus direvisi sesuai dengan hilangnya ketidak pastian,

sehingga jumlah pendapatan kontrak dapat meningkat atau menurun dari satu

periode ke periode lainnya.

Untuk mengantisipasi ketidak pastian tersebut umumnya segala aspek

yang memiliki tingkat ketidak pastian yang tinggi telah diatur dalam kontrak

konstruksi yang telah disetujui oleh pihak pertama dan pelaksana jasa konstruksi

sebelm proyek dilaksanakan, sehingga apabila pada waktu pengerjaan proyek

terdapat hal-hal diluar perencanaan, seperti kenaikan biaya akibat penundaan

proyek, maka biaya dapat diukur dan dialokasikan sesuai dengan persetujuan yang

telah terdapat dalam kontrak konstruksi. Dengan pengukuran yang telah terdapat

biaya yang terjadi maka akan mempermudah dalam hal pengukuran pendapatan,

48

sehingga penyajian pendapatan dalam laporan keuangan akan menggambarkan

jumlah yang terjadi sebenarnya selama satu periode akuntansi.

B. Ilustrasi Pengakuan Pendapatan Proyek pada PT. Hutama Karya

(Persero) Wilayah Makassar.

PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah Makassar dalam melakukan

perhitungan dan mengakui pendapatan proyek menerapkan metode persentase

penyelesaian yang persentase kemajuan fisiknya ditentukan oleh hasil pekerjaan

lapangan proyek yang dilakukan oleh pengawas lapangan. penelitian ini

menyajiakan proyek konstruksi jangka panjang dalam hal perencanaan

pembangunan proyek Hotel Ibis Makassar yang di kerjakan oleh PT. Hutama

Karya (Persero) Wilayah Makassar. Sebagai ilustrasi, penulis akan memberiakan

contoh terhadap penyelesaian salah satu kontrak untuk suatu proyek pembangunan

Hotel Ibis Makassar.

Proyek ini bernialai kontrak sebesar Rp 34.502.095.525 dengan masa

pelaksanaan dimulai pada tanggal 6 September 2013 dan selesai kontrak 5

September 2014.

Pencatatan untuk nilai kontrak diatas yaitu:

Piutang Proyek Rp 34.502.095.525

Pendapatan Proyek Rp 34.502.095.525

49

Tabel 2

PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah Makassar

Rekapitulas Anggaran Pembangunan

Hotel Ibis Makassar Periode 2013-2014

No.

Uraian Anggaran (Rp) JumlahAnggaran (Rp)Sub Total Total

A. Biaya operasional lapangan

Bahan- Harga Perolehan- Biaya angkut

13.281.867.446402.363.056

13.687.230.497

Upah- Borongan 3.337.275.766

3.337.275.766

Alat- Operasi alat- Biaya filter,ban dll- Sewa alat extern- Biaya alat konsumabel- Suku cadang

108.324.1752.874.297

960.141.12334.840.000

4.050.718

1.110.230.313

Sub kontraktor sipil pms, Cab/Wil,KP- Extern 10.375.747.562

10.375.747.562

Jumlah Biaya Operasional Lapangan 28.510.484.137

B. Biaya Umum Lapangan- Biaya pegawai- Biaya umum- Biaya pemasaran- Biaya jamuan relasi- Biaya laboratorium- Biaya Mob/ demop personil- Biaya kendaraan

1.267.928.687153.800.000172.510.475

54.000.00019.900.00010.000.00078.090.000

1.756.229.162

Jumlah Biaya Umum Lapangan 30.266.713.300C. Biaya Bunga Operasional

- Biaya Provisi & Materai 95.130.763Jumlah Biaya Bunga Bank & Dana Lainnya 95.130.763

D. Resiko 0Rencana Biaya Pelaksanaan (RBP) 30.361.844.062

E. Overhead & Keuntungan- PPh Fainal- Kewajiban ke Wilayah- Kewajiban ke KP

3,00%2,50%2,50%

1.035.062.866862.552.388862.552.388

2.760.167.642

F. Extra Laba 4,00% 1.380.083.821G. Harga Borongan 34.502.095.525H Ppn 10% (G x 10%) 3.450.209.553I. Harga Kontrak 37.952.304.078

Sumber : PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah Makassar

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa PT. Hutama Karya

(Persero) Wilayah Makassar telah menentukan perencanaan anggaran yang akan

50

di keluarkan oleh perusahaan untuk proyek pembangunan Hotel Ibis Makassar

selama tahun 2013-2014. Dimana rencana biaya pelaksanaan proyek sampai

selesai tahun 2013-2014 sebesar Rp 30.361.844.062. dan laba sampai proyek

selesai tahun 2013-2014 sebesar Rp 4.140.251.463, atau sebesar 12%

Berikut ini data biaya yang dikeluarkan PT. Hutama Karya (Persero)

wilayah Makassar pada proyek pembangunan Hotel Ibis Makassar periode 2013-

2014 sebagai berikut:

Tabel 3

Biaya Proyek Hotel Ibis Makassar

Bulan Biaya Yang di keluarkanOktober -Desember 2013 Rp 4.554.276.609

Januari-Maret 2014 Rp 6.072.368.812April-Juni 2014 Rp 9.108.553.219

Juli- Agustus 2014 Rp 10.626.645.622Jumlah Rp 30.361.844.062

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas maka dapat di ketahui biaya yang dikeluarkan

proyek Hotel Ibis Makassar. Dimana pada bulan September s/d desember 2013

biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 4.554.276.609. Bulan Januari s/d Maret 2014

sebesar Rp 6.072.368.812. Bulan April s/d Juni 2014 biaya yang dikeluarkan

sebesar Rp. 9.108.553.219 Bulan Juli- Agustus 2014 biaya yang dikeluarkan

meningkat sebesar Rp 10.626.645.622. Dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan

maka jumlahnya sebesar Rp 30.361.844.062.

Pencatatan untuk biaya yang dikeluarkan yaitu:

a. Biaya Konstruksi Rp 4.554.276.609

Kas Rp 4.554.276.609

51

b. Biaya Konstruksi Rp 6.072.368.812

Kas Rp 6.072.368.812

c. Biaya Konstruksi Rp 9.108.553.219

Kas Rp 9.108.553.219

d. Biaya Konstruksi Rp 10.626.645.622

Kas Rp 10.626.645.622

Perusahaan menerima pembayaran penagihan atas proyek Hotel Ibis

Makassar tidak sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan, ini mencerminkan

penerimaan pembayaran penagihan atau pengakuan pendapatan tidak sesuai

dengan Standar Akntansi Keuangan khususnya PSAK No. 34 dalam hal ini

penagihan atau yang dilakuakan sesuai yang telah disepakati dalam kontrak.

Berikut ini adalah tabel mengenai penerimaan pembayaran yang diterima

setiap termin proyek Hotel Ibis Makassar yang sebelumnya telah disepakati dalam

kontrak sebesar 20% oleh PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah Makassar

sebagai berikut

Tabel 4

Penerimaan Pembayaran Yang Diterima Setiap Termin

Oleh PT. Hatama Karya (Persero) Wilayah Makassar

Keterangan tanggal Pendapatan yang diakui

2013

Termin I (DP) 17 september Rp 6.900.419.900Termin II 27 desember Rp 6.900.419.900

2014Termin III 27 maret Rp 6.900.419.900Termin IV 27 juni Rp 6.900.419.900Termin V 27 Agustus Rp 6.900.419.900Jumlah Rp 34.502.095.525

Sumber : PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah Makassar

52

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan mengenai tagihan proyek Hotel Ibis

Makassar atau termin. Termin adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang

dilakukan dalam suatu kontrak, baik yang telah dibayar maupun yang belum

dibayar oleh pelanggan. Jumlah tagihan atau termin sama dengan nilai kontrak

proyek itu sendiri.

Tabel diatas menyajikan pembayaran tagihan selama periode 2013-2014

yang terdiri dari 5 kali penagihan. Perhitungan ini didapat dari pembayaran yang

dilakukan oleh pemberi kerja dikurangi oleh perusahaan PPN 10% setiap

pembayaran termin. Berarti pembayaran yang di terima oleh perusahaan sebesar

100% atau sama dengan nilai kontrak yang telah disepakati.

Pencatatan dari penerimaan termin yaitu:

a. Kas/ bank Rp 6.900.419.900

Piutang Termin I Rp 6.900.419.900

b. Kas/ bank Rp 6.900.419.900

Piutang Termin II Rp 6.900.419.900

c. Kas/ bank Rp 6.900.419.900

Piutang Termin III Rp 6.900.419.900

d. Kas/ bank Rp 6.900.419.900

Piutang Termin IV Rp 6.900.419.900

e. Kas/ bank Rp 6.900.419.900

Piutang Termin V Rp 6.900.419.900

53

Perhitungan Persentase Penyelesaian Proyek Hotel Ibis MakassarBerdasarka Metode Biaya Terhadap Biaya

Berdasarkan data rincian biaya pada tabel, maka perhitungan persentase

penyelesaiannya sebagai berikut:

Tabel 5

Perhitungan Persentase Penyelesian Dasar Biaya Terhadap Biaya

Keterangan Biaya yang terjadi sampaitanggal ini

RumusBiaya yang terjadi sampai tanggal ini

X 100%Estimasi paling akhir total biaya selesai

PP

DP TerminI tgl 17

september2013

- - 0%

Termin IIditerima

tgl 27Desember

2013

Rp 4.554.276.609 Rp 4.554.276.609= 0,15

Rp 30.361.844.06215 %

Termin IIIditerima

tanggal 27Maret2014

Rp 10.626.645.622Rp 10.626.645.622

= 0,35Rp 30.361.844.062

35 %

Termin IVditerima

tanggal 27Juni2014

Rp 18.217.106.437Rp 18.217.106.437

= 0,65Rp 30.361.844.062

65%

Termin VDiterima

Tanggal 27Agustus

2014

Rp 30.361.844.062Rp 30.361.844.062

= 1Rp 30.361.844.062

100%

Sumber: Data Diolah

Keterangan: PP = Persentase Penyelesaian

54

Berdasarkan tabel diatas diperoleh persentase penyelesaian proyek tiap per

tiga bulan berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan sampai tahap I dibagi dengan

akumulasi total biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Berdasarkan hasil penelitian, pendapatan PT. Hutama Karya (Persero)

Wilayah Makassar untuk Proyek Hotel Ibis Makassar adalah sebesar Rp

34.502.095.525. maka didapat tingkat penyelesaian pada masing-masing tahap

adalah sebagai berikut:

1. Termin I

Pada saat ini perusahaan belum melakukan pekerjaan sehingga pada saat

ini persentase penyelesaian PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah

Makassar masih 0%, karena itu tahap I merupakan Down Payment (uang

muka) yaitu sebesar Rp 6.900.419.105

2. Termin II

Pada termin II yaitu pada saat persentase mencapai 40%, akan tetapi

menurut perhitungan pada saat penerimaan termin II ini, PT. Hutama

Karya (Persero) Wilayah Makassar baru menyelesaikan pekerjaan sebesar

15% atau terjadi selisi Penurunan sebesar 25%

3. Termin III

Pada waktu pembayaran termin III yaitu pada saat persentase penyelesaian

sebesar 60% yaitu pada bulan juni dimana pada bulan ini tingkat

penyelesaian yang telah dikerjakan oleh perusahaan sebesar 35% selisih

yang terjadi yaitu 25%

55

4. Termin IV

Pada pembayaran Termin V yaitu pada saat persentase penyelesaian

sebesar 80% yaitu pada bulan juni dimana pada bulan ini tingkat

penyelesaian yang telah dikerjakan oleh perusahaan sebesar 65% atau

terjadi selisi sebesar 15%.

5. Termin V

Pembayaran ini diterima oleh PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah

Makassar pada saat pekerjaan telah selesai 100%

Perhitungan Pendapatan pada Tiap-Tiap Termin

1. Termin I tanggal 17 september 2013

Pembayaran diberikan sebesar 20% pada setiap terminnyan seperti yang

terlihat pada tabel Penerimaan Pembayaran Yang Diterima Setiap Termin

oleh PT. Hutama karya (Persero) Wilayah Makassar.

Pendapatan termin dengan tingkat Penyelesaian 0% sebesar:

Pendapatan termin 20% X Rp 34.502.095.525 = Rp 6.900.419.105

2. Termin II tanggal 27 desember 2013

Pendapatan yang diterima pada termin ini dengan tingkat penyelesaian

menurut perusahaan sebesar 40% adalah:

Pendapatan termin 20% X RP 34.502.095.525 = Rp 6.900.419.105

Seharusnya pendapatan diakui sebesar

5% X Rp 34.502.095.525 = Rp 1.725.104.776

56

Diakui sebesar 5%, karena terjadi selisi sebesar 25% . jadi pembayaran yang

setiap termin 20% dikurangi dengan selisih 25% jadi didapat 5%

penyelesaian yang didapat pada termin II ini.

3. Termin III tanggal 27 maret 2014


menurut perusahaan 60% adalah :


Seharusnya pendapatan yang diakui sebesar:

5% X Rp 34.502.095.525 = Rp 1.725.104.776

Ditambah selisih termin II :

25% X Rp 34.502.095.525 = Rp 8.625.523.881

Jumlah yang diterima = Rp 10.350.628.657

Diakui sebesar 5% karena pembayaran yang sebesar 20% per termin dikurangi

jumlah selisih yang terjadi 25% kemudian ditambah jumlah selisih yang tidak

diakui pada termin II sebesar 25% karena selisih tersebut diakui pada termin

III ini. Jadi total penyelesaian yang dilakukan sebesar 30%

4. Termin IV tanggal 27 juni 2014


menurut perusahaan 60% adalah :


Seharusnya pendapatan yang diakui sebesar:

5% X Rp 34.502.095.525 = Rp 1.725.104.776

Ditambah selisih termin III :

57

25% X Rp 34.502.095.525 = Rp 8.625.523.881

Jumlah yang diterima = Rp 10.350.628.657

Diakui sebesar 5% karena pembayaran yang sebesar 20% per termin dikurangi

jumlah selisih yang terjadi 25% kemudian ditambah jumlah selisih yang tidak

diakui pada termin III sebesar 25% karena selisih tersebut diakui pada termin

IV ini. Jadi total penyelesaian yang dilakukan sebesar 30%

5. Termin V tanggal 27 agustus 2014

Pendapatan yang diterima pada termin ini dengan tingkat penyelesaian 100%

adalah sebesar:


Seharusnya pendapatan yang diakui sebesar :

15% X Rp 34.502.095.525 = Rp 5.175.314.329

Diakuai sebesar 15 % karena pada termin IV tidak mengakuai selisih yang

terjadi sebesar 15% maka dari itu selisih tersebut diakui pada termin V

dimana pekerjaan telah selesai 100%.

Berdasarkan perhituangan pada tiap-tiap termin diatas, maka akan

dijabarkan perbandingan pengakuan pendapatan menurut perusahaan dengan teori

yang telah dijelaskan sebelumnya:

Tabel 6

Perbandingan Pengakuan Pendapatan Antara PT. Hutama Karya (Persero)

Wilayah Makassar Dengan Teori

Keterangan Perusahaan Teori Beda2013 Termin I

Pendapatan yangdiakuai

Rp 6.900.419.105 Rp 6.900.419.105 Rp 0

2013 Termin II

58

Pendapatan yangdiakui

Rp 6.900.419.105 Rp 1.725.104.776 (Rp5.175.314.329)

2014 Termin IIIPendapatan yang

diakuiRp 6.900.419.105 Rp 10.350.628.657 Rp 3.450.209.552

2014 Termin IVPendapatan yang

diakuiRp 6.900.419.105 Rp 10.350.628.657 Rp 3.450.209.552

2014 Termin VPendapatan yang

diakuaiRp 6.900.419.105 Rp 5.175.314.329 (Rp1.725.104.776)

JUMLAH Rp 34.502.095.525 Rp 34.502.095.525 Rp 0

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas makan dapat diketahuai perbandingan pengakuan

pendapatan antara PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah Makassar dengan Teori

yang ada. Dimana pada termin I pendapatan yang diakui perusahaan sama besar

dengan yang diakuai menurut Teori yaitu sebesar Rp 6.900.419.105 . Pada termin

II pendapatan yang diakui perusahaan sebesar Rp 6.900.419.105 sedangakan teori

sebesar Rp 1.725.104.776 karena itu terjadi selisih sebesar Rp5.175.314.329.

Pada termin III pendapatan yang diakui perusahaan sebesar Rp 6.900.419.105

sedangkan teori sebesar Rp 10.350.628.657 selisih yang terjadi sebesar Rp

3.450.209.552. Pada termin IV pendapatan yang diakui perusahaan sebesar Rp

6.900.419.105 sedangkan teori sebesar Rp 10.350.628.657 selisih yang terjadi

sebesar Rp 3.450.209.552. Pada termin V pendapatan yang diakui perusahaan

sebesar Rp 6.900.419.105 sedangkan teori sebesar Rp 5.175.314.329 selisih yang

terjadi sebesar Rp 1.725.104.776.

59

C. Pembahasan Pengakuan Pendapatan

Pendapatan diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau yang

akan diterima. Pendapatan dipengaruhi oleh bermacam-macam ketidak pastian

yang tergantung pada peristiwa dimasa yang akan datang. Berdasarkan penelitian

yang telah dilakukan sehubungan dengan pengakuan pendapatan PT. Hutama

Karya (Persero) Wilayah Makassar didapat bahwa metode yang digunakan oleh

PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah Makassar adalah Persentase Penyelesaian

dimana persentase penyelesaian telah sesai dengan Standar akuntansi keuangan.

Seringkali pembayaran berkala dan uang muka yang diterima oleh pemberi

kerja tidak mencerminkan tahap penyelesaian, seperti yang terlihat pada penelitian

ini pada saat pembayaran uang muka atau termin I dengan tahap penyelesaian

pekerjaan sebesar 20% perusahaan belum melakukan penyelesaian. Selanjutnya

pembayaran pada termin II sebesar 40% akan tetapi dalam penyelesaian

pekerjaan baru mencapai 15% terjadi selisi penurunan 25% pelaksanaan , untuk

termin III pembayaran termin untuk PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah

Makassar sebesar 60% akan tetapi berdasarkan perhitungan persentase

penyelesaian 35% atau terjadi selisi sebesar 25% . Pada termin IV pembayaran

termin untuk perusahaan sebesar 80% berdasarkan perhitungan persentase sebesar

65% terjadi selisih sebesar 15% dan untuk termin V tingkat penyelesaian

pembayaran termin sebesar 15% didapat dari selisih yang tidak diakui pada

termin IV dan termin ini pekerjaan terselesaiakan sebesar 100%.

Berdasarkan penjelasan diatas PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah

Makassar belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Dimana

60

biaya kontrak yang terjadi dalam mencapai tahap penyelesaian tidak sesuai

dengan pengakuan pendapatan karena perusahaaan melakukan penagihan tidak

sesuai dengan persentase biaya yang dikeluarakan. Sebagaimana yang telah

dijelaskan dalam standar akuntansi keuangan PSAK No. 34 bahwa pendapatan

kontrak dihubungkan dengan biaya kontrak yang terjadi dalam mencapai tahap

penyelesaian tersebut, sehingga pendapatan dan beban yang dilaporkan dapat

diatribusikan menurut penyelesaian pekerjaan secara proporsional.

61

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Maka

dapat disimpulkan sebagai berikut:

PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah Makassar belum sepenuhnya sesuai

dengan standar akuntansi keuangan. Dimana biaya kontrak yang terjadi dalam

mencapai tahap penyelesaian tidak sesuai dengan pengakuan pendapatan karena

perusahaaan melakukan penagihan tidak sesuai dengan persentase biaya yang

dikeluarakan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam standar akuntansi

keuangan PSAK No. 34 bahwa pendapatan kontrak dihubungkan dengan biaya

kontrak yang terjadi dalam mencapai tahap penyelesaian tersebut, sehingga

pendapatan dan beban yang dilaporkan dapat diatribusikan menurut penyelesaian

pekerjaan secara proporsional.

B. Saran

Perlakuan akuntansi terhadap pendapatan yang diterapkan oleh PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Makassar belum sepenuhnya sesuai dengan

standar akuntansi yang berlaku, sebaiknya perusahaan menggunakan standar

akuntansi yang berlaku agar perlakuan akuntansi terhadap pengakuan pendapatan

PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah Makassar sesuai dengan standar akuntansi

yang berlaku

62

DAFTAR PUSTAKA

Afandy Noer Ali. 2012. Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan pada PT. SariajiPratama Consultant Makassar. Skripsi. Makassar. UniversitasMuhamadiyah Makassar

Al Haryono, 2011. Dasar –Dasar Akuntansi, Edisi 7 . Sekolah Tinggi IlmuEkonomi (STIE): Yogyakarta

Charles T. Horngren, dan Walter T. Harriso, Harahap. 2007. IntermidiateAccounting 2. Erlangga: Jakarta

Harahap, Sofyan Syafri. 2013. Teori Akuntansi. Edisi Revisi. Jakarta: RajawaliPers

Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009. Exposure Draf Pernyataan Standar AkuntansiKeuangan No. 23 (revisi 2009)” Pendapatan”. IAI. Jakarta

Ikatan Standar Akuntansi, 2005. Akuntansi Keuangan Menengah Di Indonesia.BPFE. UGM: Yokyakarta

Ikatan Akuntan Indonesia, 2010. Standar Akuntansi Indonesia. Jakarta : SalembaEmpat

Kieso Donald, dkk. 2008. Akuntansi Intermediate jilid 2. Jakarta: Erlangga

L. M Samryn, 2012. Pengantar Akuntans. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali pers

M. Nuruzzaman, Agus Setiady. 2009. Evaluasi atas Pengakuan Pendapatan danBeban pada Perusahaan jasa konstruksi Dalam Kaitannya TerhadapLaporan Laba Rugi Perusahaan pada PT. Tunas Mekar Eka Harpedi.Jurnal Ilmiah Ranggading. Diakses 16 februari 2015.

Rahayu, Kardina. 2009. Analisis Pengakuan Pendapatan Jasa Konstruksi PadaCV. Samudera Konstruksi Palembang Berdasarkan PSAK No. 34.Jurnal. STIE MDP. Diakses 16 februari 2015

Riahi Ahmed, Belkaoui. 2006. Teori Akuntansi. Edisi Kelima. Jakarta: SalembaEmpat

Risna, 2014. Perlakuan Akuntansi Atas Pendapatan Jasa Konstruksi danPengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan pada PT. Menara IndraUtama Makassar. Skripsi. Makassar: Universitas MuhammadiyahMakassar.

Riyan Saputra, Rizal Effendi. 2009. Analisis Akuntansi Pendapatan JasaKonstruksi Dalam Rangka Penyajian Laporan Keuangan pada PT.

63

Martimbang Utama Palembang. Jurna. STIE MDP. Diakses 16 februari2015

Rudianto, 2008. Pengantar Akuntansi SAK. Jakarta: Erlangga

Soemarso, 2005. Akuntansi Suatu Pengantar.edisi revisi. Jakarta : Salemba Empat

Sugiyono, 2011. Statistik Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta

Werran, 2006. Laporan Keuangan. Graham Ilmu: Jakarta

Yastiar Revani Widi. 2011. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 34Yang Diterapkan Dalam Pengakuan Pendapatan Pada PT. PrestaBerlima Kantor Cabang Semarang. jurnal. Universitas DianNuswantoro. Diakses 16 februari 2015.

skripsi pada industri jasa konstruksi pada pt. hutama

Documents