MINISTRY OF PUBLIC WORKS DIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAYS Technica1 Assistance for the Preparation of the Strategie Roads Infrastructure Project (SRIP)

STRATEGIC ROADS INFRASTRUCTURE PROJECT l RENCANA KERJA

PENGADAAN TANAH, DAN PEMUKIMAN KEMBALI (RK-PTPK)

SUB PROYEK PASURUAN-PILANG

MEI 2006

WSP International PT Eskapindo Matra

PT Wiranta Bhuana Raya PT Herda Carter Indonesia

PT Prospera Consulting Eng.

RP535v 7

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

DAFTAR IS1

Halaman

Daftar Isi .. .................................................................................... I ...................

Daítar Tabel ................... .. ............................................................................... II

A. Deskripsi Proyek 1

B. Hasil Survey Sensus ................... .. .............................................................. 1

C. Kompensasi dan Pemukiman Kembali 4

D. Konsultasi Masyarakat dengan Warga Terkena Proyek ....................... .. ..... 5

E. Tanggung Jawab Kelembagaan dan Prosedur Penanganan Keluhan ........... 5

F. Monitoring dan Pelaporan 7

G. Jadwal dan Pembiayaan ........................ .... .............................................. 8

Lampiran :

Gambar 1 Lokasi Proyek

S Gambar 2 Rute Lokasi Ruas Jalan Pasuruan - Pilang

Gambar 3 Lay Out Persimpangan

Diagram Alur Mekanisme Penyampaian Keluhan

Formulir Monitoring Bulanan Pelaksanaan LARAP

Daftar Harga Pasar dari Bank BPR Kota Pasuruan

Dokumentasi

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel B 1 Data Pengadaan Tanah di Persimpangan .................................... ... 3

Tabel G 1 Rencana Kerja Pengadaan Tanah & Pemukiman Kembali Warga

Terkena Proyek Proyek Perbaikan Persimpangan Ruas Jalan

Pasuruan -Pilang Tahun Anggaran 2006 .......................... .... ..... 9

RENCANA KERJA

PENGADAAN TANAH, DAN PEMUKIMAN KEMBALI (RK-PTPK)

SUB PROYEK PASURUAN - PILANG

A. Deskripsi Proyek

Pasuruan - Pilang, adalah salah satu dari Sub-project SRIP, terletak di Propinsi Jawa

Timur. Sub-project ini adalah bagian dari Koridor Pantura. Seperti diketahui Koridor

Pantura merupakan koridor yang menghubungkan dua kota di Jawa Timur yaitu

Pasuruan dan Probolinggo. Gambar 1. memperlihatkan lokasi strategis dari Sub-

project ini.

Pada ruas ini direncanakan perbaikan jalan (betterment) sepanjang 32.8 km dilengkapi

drainase dan perbaikan bahu jalan. Jalan eksisting terbagi atas 2 jalur dan 4 lajur.

Perbaikan itu dimulai dari persimpangan Veteran di Kecamatan Bugul Kidul (STA 0+00)

dan berakhir di pertigaan arah Probolinggo di Kecamatan Pademangan (STA 32+125).

Gambar 2. menunjukkan ruas jalan yang akan ditangani.

Dengan pelebaran ini, maka hambatan karena penyempitan dari setiap persimpangan

akan bisa diatasi, terdapat 6 (enam) persimpangan yang dikaji ulang kesesuaian

designnya disepanjang sub-project, namun hanya 2 (dua) persimpangan yang

memerlukan penambahan lahan, lay out persimpangan tersebut dapat dilihat pada

Gambar 3.

B. Hasil Survey Sensus

Berdasarkan survey sensus yang dilaksanakan tanggal 12-17 April 2006, diidentifikasi

hal-hal sebagai berikut :

1. Luas lahan yang akan dibebaskan : 475,90 m2 atau 27 bidang

2. Bangunan yang akan terkena

Bangunan terkena seluruhnya : 1 unit

Bangunan pagar besi : 8 unit

Bangunan pagar tembok : 4 unit

Bangunan pagar besi & tembok : 2 unit

Bangunan pos siskamling : 1 unit

Bangunan MCK : 2 unit

Sumur gali : 1 unit

3. Tanaman yang akan terkena : 27 pohon pisang, 3 pohon

mangga dan 1 pohon kelapa

gading

4. Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang akan terkena : 22 KK

- Pemilik : 20 KK

- Penyewa : 2 KK

Bangunan yang terkena seluruhnya adalah berupa kios milik Abdul Kadir yang disewa

oleh Ahmad Suyito untuk berjualan helm, yang berlokasi di wilayah Kelurahan Bugul

Kidul Kecamatan Bugul Kidul, penyewa bersedia memindahkan usahanya ke sebelah

bangunan rumah dimana terdapat sisa lahan cukup luas untuk digunakan sebagai

bangunan kios pengganti. Sedangkan untuk penyewa Hartanto yang terkena

bangunan dan pagar tembok tempat usaha miliknya yang didirikan diatas tanah yang

disewa dari Drs. H. Suud Setya Budhi Halawa, akan mendapat kompencasi atas

bangunan.

Pada persimpangan yang akan terkena pengadaan lahan tersebut terdapat 1 KK PKL,

yaitu penjual buah-buahan yang memakai mobil. Sumur dan MCK yang terkena

berhimpitan dengan pagar tembok yang berada di batas jalan dan (ei-pisali daii

bangunan rumah tempat tinggal, tanah yang akan digunakan untuk membangun sumur

dan MCK pengganti masih cukup luas.

Pengadaan lahan di dua persimpangan sebagian besar bangunan yang akan terkena

adalah berupa pagar. Rincian data aset yang akan terkena pengadaan tanah untuk

proyek dapat dilihat pada Tabel BI . berikut ini.

C. Kompensasi dan Pemukiman Kembali

Panitia Pengadaan Tanah (PPT) menawarkan berbagai alternatif kompensasi. yaitu

uang tunai, tanah pengganti dan bangunan pengganti, atau bentuk lain yang

diinginkan warga. Namun berdasarkan survey sensus, 21 KK yang akan terkena

proyek menginginkan kompensasi yang diberikan berbentuk uang tunai.

Adapun besaran kompensasi yang akan ditawarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah

(PPT) adalah sebagai berikut :

Sesuai kesepakatan Pemerintah dan Bank Dunia, maka besaran kompensasi

akan dimusyawarahkan antara Warga Terkena Proyek (WTP) dengan

Pemerintah sesuai dengan harga pasar. Sebagai acuan, informasi besaran

harga pasar diperoleh dari bank lokal (terlampir).

Kompensasi terhadap bangunan disesuaikan dengan kondisi bangunan dan

sesuai dengan harga pasar material bangunan, meliputi antara lain bangunan

rumah tinggal, bangunan usaha, sumur, pagar dl], yang pembuatannya

memerlukan biaya atau investasi.

s Untuk tanaman terkena besarannya ditaksir berdasarkan jenis dan produktivitas

tanaman.

Bagi penyewa kios Ahmad Suyitno (milik Abduk Kodir) yang terkena seluruh dan

akan pindah akan mendapatkan biaya pindah sebesar ? Rp. 250.000,-.

Pemkot Pasuruan akan mengganti biaya pembuatan sumur gali sebesar + Rp.

1.000.000,- serta biaya pembongkaran dan pembangunan WC akan diganti sesuai

harga pasar material saai ini.

Untuk Tanaman (pisang, mangga dan kelapa gading) yang terkena, pihak Pemkot

Pasuruan akan mengganti masing-masing tanaman tersebut sesuai dengan taksiran

Dinas Pertanian setempat berdasarkan produktivitas tanaman.

Pos Keamanan Lingkungan (kamling) yang berada di atas tanah warga (Rosida)

yang dibangun dengan swadaya warga RT OIIRW 01 Kelurahan Bugul Lor akan

diganti oleh pihak Pemkot Pasuruan berupa bangunan pengganti sesuai dengan

harga pasar material saat ini, dengan kondisinya minimal sama dengan bangunan

lama.

D. Konsultasi Masyarakat dengan Warga Terkena Proyek

Sosialisasi akan dilaksanakan di Kecamatan Bugul Kidul, dengan mengundang

warga yang terkena proyek (WTP) pemilik lahan dan bangunan, tokoh

masyarakat setempat, aparat kelurahan dan kecamatan. Penanggung jawab

kegiatan ini adalah Pemerintah Kota dan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu

(SNVT) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Timur. Tujuannya

adalah untuk memberikan penjelasan tentang tujuan proyek, manfaatnya serta

konsekuensi adanya proyek dengan disertai gambar rencana kegiatan.

Warga yang akan terkena proyek akan diinformasikan juga rencana

pembebasan tanah, mekanismenya dan jadwal kegiatan yang berkaitan dengan

pengadaan tanah termasuk pengukuran dan pematokan secara bersama serta

penyepakatan mengenai bentuk dan besaran kompensasi yang akan diterima

warga.

E. Tanggung Jawab Kelembagaan dan Prosedur Penanganan Keluhan

Setiap kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan

Pemukiman Kembali dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah (PPT),

Bappeda dan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Jalan

dan Jembatan Propinsi Jawa Timur.

Walikota Pasuruan sebagai penanggungjawab program akan

mengfungsionalisasikan Panitia Pengadaan Tanah (PPT) yang telah dibentuk

untuk kepentingan proyek pada tahapan pengadaan tanah sedangkan peran

Bappeda dan SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Timur

pada tahapan pemukiman kembali dan Pemberdayaan. Dalam pelaksanaan.

unsur yang terlibat meliputi Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum Sekretariat

Daerah, Dinas Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Dinas

Sosial, Kantor PMD, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Badan

Pertanahan Nasional (BPN), Camat Bugul Kidul dan Pademangan, serta Kepala

DesalLurah Bugul Kiduk, Bugul Lor dan Ketapang.

Tugas dan fungsi Panitia Pengadaan Tanah (PPT) dapat dijelaskan sebagai

berikut :

1. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah, bangunan, dan aset

lain yang akan terkena;

2. Menaksir besaran nilai aset yang akan terkena;

3. Melaksanakan sosialisasi kepada Warga Terkena Proyek (WTP) mengenai

rencana, tujuan manfaat dan berbagai kemungkinan dampak negatif yang

timbul dari proyek yang akan dilaksanakan serta sosialisasi tentang desain

pasar baru, jadwal pembangunan pasar, jadwal pemberian biaya pindah,

jadwal pemindahan ke kios baru, dan jadwal pembongkaran kios lama;

4. Melaksanakan pengukuran dan pematokan atas aset terkena proyek;

5. Melaksanakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dengan WTP

mengenai bentuk dan besaran kompensasi, besaran biaya pindah dan

penempatan pemilik kios pada bangunan kios baru.

6. Melaksanakan pembayaran biaya pindah kepada WTP;

7. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perubahan status hukum atas tanah dan

bangunan kios terkena proyek;

8. Melaksanakan kegiatan pemindahan WTP apabila ada yang terpaksa harus

pindah;

9. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan atau pembinaan dalam upaya

mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan WTP;

10. Menampung setiap keluhan, keberatan dan usulan dari WTP untuk kemudian

dimusyawarahkan upaya pemecahannya serta hasilnya dipublikasikan;

11. Membuat laporan pelaksanaan RK-PTPK setiap akhir bulan selama rentang

masa kerjanya;

12. Menyerahkan laporan pelaksanaan RK-PTPK kepada Tim Monitoring dan

Pelaporan, Walikota Pasuruan, dan PMU-SRIP.

Lebih jelasnya, lembaga penanggung jawab untuk setiap kegiatan terdapat dalam

Tabel G1.

WTP yang merasa tidak puas terhadap pelaksanaan pengadaan tanah dan

pemukiman kembali, dapat mengajukan keluhan, usul, atau saran kepada Tim

Monitoring dan Pelaporan yang dibentuk oleh Walikota dengan Pemerintah Kota

Pasuruan sebagai penanggungjawab. Keluhan, usulan dan saran tersebut dapat

disampaikan secara langsung atau melalui surat-menyurat ke alamat Bappeda

dan Panitia Pengdaan Tanah - Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kantor

Walikota Pasuruan Jalan Pahlawan No. 28, Telepon (0343) 4269191426604, Fax

(0343) 425727, serta Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan

Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Timur di lokasi kegiatan. Masyarakat juga

dapat mengajukan keluhannya kepada PMU SRIP yang beralamat di Departemen

Pekerjaan Umum Gedung Bina Marga Lt. 5 Jl. Patimura No 20, Jakarta, Telepon

(021) 7243473.

Mekanisme penanganan keluhan, keberatan ataupun usulan terhadap

pelaksanaan LARAP diproses melalui tahapan sebagai berikut :

1. Berdasarkan keluhan, keberatan dan usulan yang disampaikan WTP, maka

Pemerintah Daerah dan PMU-SRIP melalui Ketua Bappeda, Kepala SNVT

Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Timur dan Tim Monitoring

dan Pelaporan melakukan penelitian;

2. Hasil penelitian atau investigasi tersebut akan diinformasikan kepada Warga

Terkena Proyek (WTP) paling lambat dalam jangka waktu 12 hari untuk

kemudian dimusyawarahkan dengan WTP untuk diupayakan

pemecahanannya berdasarkan prinsip win-win solution;

3. Penyelesaian masalah atau penanganan atas keluhan, keberatan dan,

usulan, akan didokumentasikan dan dapat diakses secara terbuka oleh

masyarakat. Untuk memudahkan masyarakat umum khususnya WTP dalam

mengakses informasi tersebut, hasilnya akan disebarluaskan melalui ruang

publik yang tersedia seperti papan pengumuman di kantor proyek, kantor

pemda, dan kantor desalkelurahan.

Mekanisme penanganan keluhan terkait dengan kesepakatan dan

ketidaksepakatan atas kompensasi, prosesnya akan mengacu kepada Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah

Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Diagram alur proses kedua mekanisme penanganan tersebut diatas dapat dilihat

pada lampiran.

F. Monitoring dan Pelaporan

Tim Monitoring dan Pelaporan dibentuk oleh Pemerintah Kota Pasuruan pada saat

pelaksanaan Rencana Kerja (action plan) Pengadaan Tanah dan Pemukiman

Kembali akan dimulai. Tim ini keanggotaannya akan terdiri dari unsur Pemerintah

Kota Pasuruan (BAPPEDA), unsur Perguruan Tinggi atau Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) dan unsur masyarakat (WTP).

Kegiatan Monitoring dan pelaporan dilakukan dengan tujuan untuk mengawasi

pelaksanaan program pengadaan tanah sampai pemukiman kembali agar

dilakukan sesuai dengan rencana, tujuan dan keluaran yang diharapkan.

Deskripsi tugas Tim Monitoring dan Pelaporan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tim Monitoring dan Pelaporan, akan melakukan kegiatan pengawasan

pelaksanaan program sebagaimana tercantum dalam rencana kerja (action

plan) yang meliputi kegiatan sosialisasi dan konsultasi masyarakat, pengadaan

tanah, persiapan dan pembangunan lokasi pemukiman kembali, termasuk

relokasilpembangunan kembali fasumlfasos, pembangunan tempat usaha

penggantilkios, serta kegiatan pemberdayaan dalam upaya memulihkan

tingkat kehidupan warga terkena proyek.

2. Tim Monitoring dan Pelaporan akan melakukan koordinasi setiap bulan

dengan Panitia Pengadaan Tanah (PPT), Bappeda dan Proyek sebagai

penanggungjawab pelaksanaan program, untuk mendiskusikan permasalahan

dan kendala yang dihadapi beserta upaya penanggulangannya, khususnya

yang terkait dengan penyelesaian keluhan 1 keberatan dari WTP.

3. Tim Monitoring dan Pelaporan akan menyusun laporan kemajuan pelaksanaan

program setiap bulan dengan menggunakan formulir pelaporan yang dikirim

kepada Project Management Unit (PMU) SRIP dengan tembusan kepada

Bappeda dan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Jalan

dan Jembatan Provinsi Jawa Timur dan Unit Sosial Safeguard Bank Dunia -

Fax. 021-5299991 1 (contoh formulir pelaporan terlampir).

G. Jadwal dan Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali mulai

dilaksanakan pada Juni sampai Oktober 2006 dan akan dibiayai melalui APBN

Tahun Anggaran 2006. Lebih jelasnya, jadwal kegiatan dan sumber pembiayaan

dapat dilihat dalam Tabel G1.

PASURUAN - PILANG (IU) 28019.2 &26.020. N I BETTERMENT I 32.81 Km. ,

m REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF PUBLIC WORKS DIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAY

iC. SRIP.IBRDXTU<ND

.....i USUUN IBUKOIAPROPINSI

- NJRIPAOB 44281NO KOTA

- HLRIP4ECFP488 O IBUKOTAKABUPAIEN

- RRCP-ADB 'I79&1NO(l) 0 IBUKOIAKECAMATAN

- URBEN DEVELOPMENT PROJECT (JBICIP433)

BANOARUDARA

PEUBUHAN - JAWNTOL p-

- BATAS PROPINSI w- 1 - BATASMBUPATEN

[sE;:A--~;G~::, GARIS PANTAI Skala : - NJHSIP

O 10 40 60 Km

AWP. 1 PROJECT LOCATION MAP

SUB PROJECT PASURUAN - PILANG

PROVINCE EAST JAVA

1 w cl $F O

< S ? Z 2 6 W A U z m w 0 3 2 n a W ' Z W -

W =k+ 00s c > 2 [L p ml- = w $ - F m W - - w 2 0

REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF REPUBLIC WORKS AWP - 1 SUB PROJECT

PROVINCE ROUTE MAP PASURUAN - PILANG EAST JAVA

DIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAY

LEGEND: T= 3 i egr Intersection PASURUAN - PILANG KM. 65 + 000 - 70 + 000 SBY X = 4 Leg5 Inferiedion

REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF REPUBLIC WORKS AWP - 1 SUB PROJECT PROVINCE

DIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAY ROUTE MAP PASURUAN - PILANG EAST JAVA ~ ~-

l LEGEND: T = 3 ~ e g s ~ntersection PASURUAN - PILANG KM. 76 + 000 - 82 + 000 SBY X = 4 Legs Intenection R:irinic!HadiTrame Suwey i P e r R u p i Buml~CPrmPle4

I PW~7il REPUBLIC OF INDONESIA I 1 1 MINISTRY OF REPUBLIC WORKS i AWP-1

DIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAY ROUTE MAP SUBPROJECT

PASURUAN - PILANG PROVINCE 1 EASTIAVA

DIAGRAM ALUR MEKANISME PENYAMPAIAN KE.LUHAN

Mekanisme Penanganan Kesepakatan dan Mekanisme Penanganan Keluhan Pelaksanaan LARAP Ketidaksepakatan Atas Kompensasi

Proses (mengacu Perpres 3612005) Proses

- Panitia Pengadaan Tanah (PT) , - Bappeda

- Bappeda

- Kepala Satker P2JJ (Manajer Subproyek) - Kepala Satker P2JJ (Manajer Subproyek)

+ - T i Monitoring dalani 12 hari kerja

M Investigasi dilakukan oleh 0 Bappeda & Satker N I T o Konsultasi dengan WTP R I N G

Tidak Sepakat Sepakat

Tidak Sepal«lt Bupati Pembayaran Kompensasi

Tidak Sepakat Gubernur

Tidak Sepakat Menteri Dalam Negeri

Implementasi

Pencabutan Hak atas Tanah oleh Presiden

=FORMULIR MONITORING BULANAN PELAKSANAAN LARAP

.................. KabupatenIKota:

........................ Sub-project:

................ Periode pelaporan:

/ iapangan I KONSULTASI 1. ~ o m p e n s a s i ' 1 I I I I Lamoirkan: kooi notulensi

Aktivitas

Lampirkan: kopi jadwal pemukiman kembali yang

pemukiman kembali untuk : - Jumlah rumah

Rencana Kerja Dari LARAP

- 1 I 1 / dipublikasikan

IMPLEMENTASI

l I 1 - Jumlah fasilitas

(mesiid. sekolah.

Tanggal

I. Pembayaran kompensasi lsantunanlpesangon termasuk biaya pindali 2. Persiaoan lokasi

Jiku koloiii iid.ih ioiciiciikupi. silalikaii digunïkan lemhar Lcrwh iaiiihalian Kansuliiiri ~ i n i i i l Li>inp~.iisasi id313h iiiciigeliai (11 lhaisa pasar I i i l jad\val iinliil. prnihiiyarnri kiiiiipcii\d\i. diiii (iiii kc.liciiiiItklin arei hesaran ddii he~iiuL koiiipi.ii.i\i h<i~isiil iari iii,iuh ~ic i i iuk i i i i ï i i kciiili;il! ;id;iluli meiigtnai I i l iadnal prmindaliiiii. (ill lokani pciiiiiiil:ih.iii ( i i ~ l peiniiidaliaii i:i\iliias (sïpcni iiii.>iid sekolali) dan s;iiali;t iiiniiili

Catatan

Targe t

Laporan Kemajuan'

Kemajuanl s ta tus di

~~~~~~

Masalah & rencana tindak lanjut

Lampirkan: kopi t anda terima

Aktivitas

I

puskesmas)

- Jumlah sarana umum I I (jaringan listrik, pipa I 1

Jumlah orang yang dipindah

l - Jumlah fasilitas

I - Jumlali sarana umum

Jumlah sertifikat haru di lalian pemukirnan kembali

I - Jumlah sertifikat yang

direvisi

S. Keluhan atau pengaduan - Jumlah I<eluhan yang

diterima

telah diselesaikan

Laporan Kemajuan1 Catatan

Kemajuanl status di lapangan

Lampirkan: kopi sertifikat

Masalah & rencana t indak lanjut

Lampirkan: - Daftar kelulian yang

diajukan

- Kopi respon yang diberikan

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT 9 KKOTA PASURUAN

Nomor : 153 1 SPB / 2006 Lampiran : -

Pasman, 13 April 2006

Kepada Yth. BAPAK WALIKOTA PASURUAN

U.p. Bpk. Sekretaris Daerah Kota Pasuman di

P A S U R U A N

Perihal : Taksiran Harga Tanah dan Banmnan

Dengan hormat,

Menunjuk surat dari Pemerintah Kota Pasuman Nomor 590/67/423.011/2006 Tertanggal 13 April 2006 Perihal Permohonan Daftar Harga Tanah dan Bangunan, maka b e m a ini kami sampaikan taksiran harga tanah berdasarkan letak strategis wilayah sebagaimana dimaksud, dengan perincian sebagai berikut :

1. Untuk taksiran harga tanah di wilayah Jalan Raya Soekarno Hatta pada Kelurahan Trajeng berkisar antara Rp. 800.000,- síd Rp. 900.000,- per meter persegi;

2. Untuk taksiran harga tanah di wilayah Jalan Raya Soekarno Hatta pada Kelurahan Karanganyar dan Kelurahan Bangilan berkisar antara Rp. 1.100.000,- sld Rp. 1.200.000,- per meter persegi;

3. Untuk t a k s i harga tanah di wilayah Jalan Balaikota pada Kelurahan Kandangsapi berkisar antara Rp. 900.000,- síd Rp. 1.100.000,- per meter persegi;

4. Untuk taksiran harga tanah di wilayah Jalan Veteran pada Kelurahan Bugul Lor berkisar antara Rp. 450.000,- dd Rp. 600.000,- per meter persegi;

5. Untuk taksiran harga tanah di wilayah Jalan Veteran pada Kelurahan Bugul Kidul berkisar antara Rp. 600.000,- dd Rp. 700.000,- per meter persegi;

Adapun taksiran harga bangunan pada masing-masing wilayah sebagaimana tesebut diatas diambil berdasarkan kondisi fisik bangunan dengan taksiran harga berkisar antara Rp. 800.000,- dd Rp. 1.250.000,- per meter persegi.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

JL. PB. SUDIRMAN NO. 58 PASURUAN 671 15 TELP. (0343) 424532, FAX. (0343) 424522

DOKUMENTASI FOTO DI LOKASI PROYEK

Sta O+OOO (PSPL - 01)

Arah Lingkar Selatan (Kel. Bugul Kidul)

Sta O+OOO (PSPL - 01) Arah Pelabuhan (Kel. Bugul Lor)

Sta 32+125 (PSPL - 07) Arah Probolinggo

Rapat pernbahasan di Kantor Pemda Kota Pasuruan masalah pengadaan lahan

surnur dan MCK milik VVTF yang terkena pengadaan lahan

Gudang rnilik W P yang bangunannyakerkena

pengadaan lahan

Kios helern yang akan terkena pengadaan lahan