sumpah dan etika profesi apoteker
DESCRIPTION
Presentasi perkuliahan mengenai makna sumpah apoteker dan penerapan pekerjaan kefarmasian,TRANSCRIPT
Ciri Profesional
Sumpah profesi
Etika profesi
L A F A L S U M P A H
DEMI ALLAH Saya bersumpah1.Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan peri kemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan ;2.Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai Apoteker ;3.Sekalipun diancam, saya tidak akan menggunakan pengetahuan kefarmasian saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum peri kemanusiaan ; 4.Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian ;5. Dalam menunaikan kewajiban saya, saya akan berikhtiar sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh pertimbangan Keagamaan, Kebangsaan, Kesukuan, Politik Kepartaian atau Kedudukan Sosial ;6.Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsafan.
SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA MELINDUNGI SAYA, AMIIN
1.Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan peri kemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan ;
UU Kes no 23 1992
• Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
Mendahulukan sisi kemanusiaan
Dasar: PP 51 2009
• Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
Pasal 4Tujuan pengaturan Pekerjaan Kefarmasian untuk:
a. memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam memperoleh dan/atau menetapkan sediaan farmasi dan jasa kefarmasian;
b. mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Pekerjaan Kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundangan-undangan; dan
c. memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat dan Tenaga Kefarmasian.
2.Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai Apoteker ;
3.Sekalipun diancam, saya tidak akan menggunakan pengetahuan kefarmasian saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum peri kemanusiaan ;
4.Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian ;
Pasal 37(1) Apoteker yang menjalankan Pekerjaan
Kefarmasian harus memiliki sertifikat kompetensi profesi.
(2) Bagi Apoteker yang baru lulus pendidikan profesi, dapat memperoleh sertifikat kompetensi profesi secara langsung setelah melakukan registrasi.
(3) Sertifikat kompetensi profesi berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap 5 (lima) tahun melalui uji kompetensi profesi apabila Apoteker tetap akan menjalankan Pekerjaan Kefarmasian.
5. Dalam menunaikan kewajiban saya, saya akan berikhtiar sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh pertimbangan Keagamaan, Kebangsaan, Kesukuan, Politik Kepartaian atau Kedudukan Sosial ;
6.Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsafan.
ANGGARAN DASARIKATAN SARJANA FARMASI INDONESIA
BAB XIMAJELIS PEMBINA ETIKA APOTEKER/FARMASIS
PUSAT DAN DAERAHPasal 19
(1) Majelis Pembina Etika Apoteker Pusat dan Majelis Pembina Etika Apoteker/Farmasis Daerah adalah badan yang membina, mengawasi dan menilai pelaksanaan Kode Etik Apoteker/Farmasis Indonesia.
(2) Ketentuan tentang Majelis Pembina Etika Apoteker/Farmasis Pusat dan Majelis Pembina Etika Apoteker/Farmasis Daerah akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN SARJANA FARMASI INDONESIA
BAB XIIWEWENANG MAJELIS PEMBINA ETIKA APOTEKER/FARMASIS
PUSAT DAN DAERAHPasal 27
(1) Majelis Pembina Etika Apoteker/Farmasis Pusat dan Daerah mempunyai kewenangan untuk mengawasi, membina dan menilai pelaksanaan Kode Etik Apoteker/Farmasis Indonesia.
(2) Tatacara pengawasan, pembinaan dan penillaian pelaksanaan Kode Etik Apoteker/Farmasis Indonesia diatur dalam Peraturan Organisasi.
(3) Susunan Majelis Pembina Etika Apoteker/Farmasis pada semua tingkatan terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan beberapa anggota sesuai kebutuhan.
(4) Ketua Majelis Pembina Etika Apoteker/Farmasis Pusat dipilih dalam Kongres Nasional dan pada akhir masa jabatannya Ketua Majelis Pembina Etika Apoteker/Farmasis Pusat wajib memberikan pertanggungjawaban dalam Kongres nasional.
(5) Wakil Ketua dan Sekretaris Majelis Pembina Etika Apoteker/Farmasis Pusat dipilih oleh Ketua Majelis Pembina Etika Apoteker/Farmasis Pusat.
(6) Anggota Majelis Pembina Etika Apoteker/Farmasis Pusat dipilih oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Majelis Pembina Etika Apoteker/Farmasis Pusat.
(7) Ketua Majelis Pembina Etika Apoteker/Farmasis Daerah dipilih dalam Konperensi Daerah dan pada akhir masa jabatannya Ketua Majelis Pembina Etika Apoteker/Farmasis Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban dalam Konperensi daerah.
(8) Wakil Ketua dan Sekretaris Majelis Pembina Etika Apoteker/Farmasis Daerah dipilih oleh Ketua Majelis Pembina Etika Apoteker/Farmasis Daerah.
(9) Anggota Majelis Pembina Etika Apoteker/Farmasis Daerah dipilih oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Majelis Pembina Etika Apoteker/Farmasis Daerah.
KODE ETIK APOTEKER INDONESIA
MUKADIMAHBahwasanya seorang Apoteker di dalam menjalankan
tugas kewajibannya serta dalam mengamalkan keahliannya harus senantiasa mengharapkan bimbingan dan keridhaan Tuhan Yang Maha Esa
Apoteker di dalam pengabdiannya kepada nusa dan bangsa serta di dalam mengamalkan keahliannya selalu berpegang teguh kepada sumpah/janji Apoteker.
Menyadari akan hal tersebut Apoteker di dalam pengabdian profesinya berpedoman pada satu ikatan moral yaitu : KODE ETIK APOTEKER INDONESIA
BAB I
KEWAJIBAN UMUM
Pasal 1
Sumpah/Janji
Setiap Apoteker/Farmasis harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah Apoteker.
Pasal 2
Setiap Apoteker harus berusaha dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia.
Pasal 3Setiap Apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya
sesuai kompetensi Apoteker Indonesia serta selalu mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan kewajibannya.
Pasal 4Setiap Apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan
di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya.
Pasal 5Di dalam menjalankan tugasnya setiap Apoteker harus
menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian.
Pasal 1Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud
dengan:
1. Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
Pasal 196Setiap orang yang dengan sengaja
memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar upiah).
Pasal 6
Seorang Apoteker harus berbudi luhur dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain.
Pasal 7
Seorang Apoteker harus menjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya.
Pasal 8
Seorang Apoteker harus aktif mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya.
BAB II
KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP PENDERITA
Pasal 9
Seorang Apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan menghormati hak asazi penderita dan melindungi makhluk hidup insani.
BAB IIIKEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP TEMAN
SEJAWATPasal 10
Setiap Apoteker harus memperlakukan teman Sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.
Pasal 11Sesama Apoteker harus selalu saling mengingatkan dan
saling menasehati untuk mematuhi ketentuan-ketentuan kode Etik.
Pasal 12Setiap Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan
untuk meningkatkan kerjasama yang baik sesama Apoteker di dalam memelihara keluhuran martabat jabatan kefarmasian, serta mempertebal rasa saling mempercayai di dalam menunaikan tugasnya.
BAB IVKEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP SEJAWAT
PETUGAS KESEHATAN LAINNYA
Pasal 13Setiap Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan
untuk membangun dan meningkatkan hubungan profesi, saling mempercayai, menghargai dan menghormati sejawat petugas kesehatan.
Pasal 14Setiap Apoteker hendaknya menjauhkan diri dari tindakan
atau perbuatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya/hilangnya kepercayaan masyarakat kepada sejawat petugas kesehatan lainnya.
BAB VPENUTUPPasal 15
Setiap Apoteker bersungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan kode etik Apoteker Indonesia dalam menjalankan tugas kefarmasiannya sehari-hari. Jika seorang Apoteker baik dengan sengaja maupun tak sengaja melanggar atau tidak mematuhi kode etik Apoteker Indonesia, maka dia wajib mengakui dan menerima sanksi dari pemerintah, ikatan/organisasi profesi farmasi yang menanganinya (ISFI) dan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Ditetapkan di : DenpasarPada tanggal : 18 Juni 2005