tata gereja germita 2010 (resmi)
TRANSCRIPT
1
TATA DASAR
GEREJA MASEHI INJILI TALAUD
PEMBUKAAN
Pujian dan syukur kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, yang memampukan orang-orang
percaya melalui pekerjaan Roh Kudus untuk hidup, berkarya dan berbuah bagi dunia ini demi
kemuliaan Tuhan Allah, sesuai kesaksian Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. (Yer. 17:7-8;
Yoh. 15:5; Fil. 1:22)
Bahwasanya Yesus Kristus adalah Anak Allah yang hidup, Tuhan dunia dan Kepala Gereja, yang
melalui pekerjaan Roh Kudus telah menghadirkan Gereja Masehi Injili Talaud (GERMITA) di bumi
porodisa, yang merupakan bagian integral dari gereja yang esa, kudus, am dan rasuli, yang ada di segala
zaman dan tempat. (Yoh. 1:1-3 ,14 ; Ef. 1:22, 4:15 dan Kol. 1:14 ; 2:10)
Bahwasanya dalam keberadaannya sebagai tubuh Kristus, GERMITA dipanggil untuk menjadi
garam dan terang dunia (Mat. 5:13,14); membaharui, membangun dan mempersatukan gereja (Yoh.
17:21); memberitakan Injil kepada segala makhluk (Mrk 16:15); serta melayani dalam kasih demi
keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan, sebagai perwujudan kuasa Kristus yang adalah Raja, Imam
dan Nabi. (Luk. 4:18-21; 1 Ptr. 2:9,10)
Bahwasanya GERMITA hadir dalam lintasan sejarah Allah melalui benih injil yang ditaburkan
ditanah Porodisa sejak tanggal 1 Oktober 1859 dan telah mengalami proses pendewasaannya, yang
dimulai dengan pembentukan Gereja Masehi Injili Talaud (GMIT) tahun 1950; Gereja Protestan
Indonesia Talaud (GPIT) tahun 1951; Dewan Djemaat Masehi Talaud (DDMT) tahun 1952; dan setelah
mengalami masa kevakuman selama kurang lebih tiga puluh tahun disuarakan kembali dalam Sidang
Sinode Lengkap (SSL) XVII tahun 1981 di Ulu Siau dan dilanjutkan dalam Sidang Sinode Lengkap
(SSL) XVIII Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud (GMIST) tahun 1986 di Beo; kemudian pembentukan
Tim Studi Kelayakan Sinode Talaud dalam SSL XIX GMIST tahun 1991 di Tagulandang; maka dengan
kuasa dan bimbingan Roh Kudus dalam suatu keputusan SSL XX GMIST tahun 1996 di Moronge
Talaud menyatakan pembentukan Proto Sinode Talaud dan di dalam Sidang Komisi Kerja Proto Sinode
Talaud yang pertama pada tanggal 23 Oktober 1997, dibentuklah Sinode Gereja Masehi Injili Talaud
(GERMITA).
Bahwasanya dalam kehadirannya, GERMITA selalu terbuka untuk dibaharui dan membaharui
diri di dalam terang Firman Allah (Ekklesia Reformata Semper Reformanda), dan bertekad
menciptakan masyarakat syalom di Talaud dan dunia, yang ditandai oleh keadilan, kebenaran,
kesejahteraan dan perdamaian di dalan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.
Bahwasanya untuk menjawab kebutuhan pelayanan, memperlancar dan menertibkan pelaksanaan
panggilan GERMITA, maka di dalam keyakinan dan tuntunan kuasa Roh Kudus serta dilandasi oleh
semangat sansiotte sampate-pate, suirene suwaide, jemaat-jemaat di Talaud menetapkan TATA
DASAR GERMITA sebagai berikut:
Penjelasan
Alinea pertama. Merupakan puji-pujian kepada Tuhan Allah yang telah menuntun dan memampukan
orang-orang percaya untuk hidup dan berkarya bagi dunia ini , baik zaman lampau, zaman sekarang
dan zaman yang akan datang (Why. 21:6). Disini terungkap pemahaman GERMITA tentang eksistensi
(Keberadaan) Gereja sebagai persekutuan orang-orang percaya yang ditempatkan oleh Tuhan di
dalam dunia ini pada sepanjang zaman dan sejarah. Bagian ini diilhami oleh Yeremia 17:8; Filipi
1:22; Wahyu 21:1-6.
Alinea kedua, hendak menjelaskan tentang pengakuan iman GERMITA tentang Yesus Kristus sebagai
Anak Allah dan Kepala Gereja serta Tuhan atas dunia ini, dan sekaligus pengakuan bahwa GERMITA
terbentuk (ada) karena karya Tuhan Allah di bumi porodisa melalui buah Roh Kudus.
Alinea ketiga, mengungkapkan hakekat misi (panggilan) GERMITA yaitu menjadi “berkat“ bagi
masyarakat bangsa dan negara (Kej. 12:2), menjadi “garam” dan “terang“ dunia (Mat. 5:13-1),
memberitakan injil kepada segala makhluk (Mrk. 16 : 5), melayani dalam kasih demi keadilan,
perdamaian dan keutuhan ciptaan. (Luk. 4 : 18-21)
Alinea keempat, hendak mengungkapkan tentang latar belakang historis (sejarah) terbentuknya
GERMITA yaitu dimulai dengan kehadiran para “Penginjil Tukang“ (Zendeling Werkman) yang tiba
di Talaud tanggal 1 Oktober 1859 kemudian dilanjutkan dengan proses pendewasaan yang melalui
terbentuknya beberapa kelembagaan (institusi) gerejawi di Talaud seperti pada Tahun 1950 di bentuk
Gereja Masehi Injili Talaud (GMIT), pada tahun 1951 dibentuk Gereja Protestan Indonesia Talaud
(GPIT), pada tahun 1952 dibentuk Dewan Djemaat di Talaud (DDMT). Kemudian diakhir era 80-an
aspirasi jemaat-jemaat di Talaud diangkat diangkat dalam Sidang SSL GMIS’T XVII, SSL XVIII dan
SSL XIX dan terakhir di era 90-an awal untuk membentuk sebuah sinode mandiri semakin mengkristal,
sehingga tahun 1996 dibentuk Proto Sinode Talaud dan akhirnya pada tanggal 23 Oktober 1997
terbentuk GERMITA.
2
Alinea kelima, hendak mengungkapkan keberadaan GERMITA baik sebagai lembaga keagamaan
maupun sebagai persekutuan untuk selalu terbuka dan memahami diri di dalam terang Firman Allah.
Dalam keterbukaanya itu GERMITA bertekad mewujudkan misinya yaitu mewujudkan suasana
masyarakat Syalom di Talaud dan dunia yang ditandai dengan keadilan, kebenaran , kesejahteraan
dan kedamaian.
Alinea terakhir, menegaskan tentang pentingnya Tata Dasar dalam rangka kelancaran, ketertiban dan
keteraturan pelaksanaan panggilan GERMITA secara bertanggung jawab.
BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
Nama
Persekutuan gerejawi ini bernama Gereja Masehi Injili Talaud, yang disingkat GERMITA.
Penjelasan
Kata “Gereja” berasal dari bahasa Portugis “Igreya” (Prancis : Eglise; Spanyol : Iglesia) yang
bersumber dari bahasa Yunani Ekklesia yang terdiri dari dua kata Ek = keluar dan Kaleo =
memanggil. Ekklesia berarti dipanggil keluar. Gereja adalah orang-orang yang di himpun oleh Allah,
dipanggil keluar dari gelap menuju terang. (Ptr. 2:9; Kol. 1:13) Kata Gereja dalam bahasa Indonesia,
adalah terjemahan dari kata Bahasa Inggris Church (Belanda:Kerk; Jerman : Kirche) yang berasal
dari bahasa Yunani (PB) Kurios = Tuhan. Dari kata Kurios ini terbentuk kata Kuriake yang artinya
orang-orang yang terikat/terhizab pada Kurios (Tuhan) (Rm. 9:24; Ef. 4:1; 2 Tim. 1:9). Itu berarti
bahwa gereja termasuk GERMITA adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari
kehidupan semula untuk masuk kedalam suatu kehidupan baru yang terhizab pada Yesus Kristus
sebagai pemilik dan berkuasa penuh atas gereja-Nya. Oleh karena itu gereja bukan organisasi atau
perkumpulan yang di dirikan atas kehendak dan prakarsa manusia tetapi oleh prakarsa Allah
sendiri.(Mat.16: 18; Yoh. 15:16)
Pada sisi lain, jemaat sering dipadankan dengan gereja. Kata jemaat berasal dari bahasa Arab:
Jama’ah yang berarti kumpulan umat beribadah. Karena itu, gereja adalah kumpulan orang-orang
yang dihimpunkan Kristus untuk beribadah kepadaNya.
Kata “Masehi” berasal dari bahasa Ibrani “Mesah“ dan diterjemahkan dalam bahasa Yunani
”Kristus” yang artinya Yang di urapi. Ini berarti bahwa GERMITA adalah persekutuan pengikut
Kristus, atau persekutuan umat kristiani.
Kata Sifat “Injili” berasal dari kata benda “Injil” yang bersumber dari bahasa Yunani Euanggelion
yang berarti kabar baik. Jadi GERMITA adalah persekutuan orang percaya yang senantiasa
mewartakan kabar baik (Injil) tentang Yesus Kristus yang adalah kabar baik itu sendiri.
Kata “Talaud” menunjuk pada keberadaan/eksistensi etno antropologis, sosial budaya, etis-politis,
teritorial/ lingkungan hidup (dari tinonda sampai napombalu) yang dipandang secara utuh.
Pasal 2
Waktu
GERMITA berdiri pada tanggal 23 Oktober 1997 untuk waktu yang tidak ditentukan.
Penjelasan
GERMITA dalam hakekatnya sebagai lembaga gereja mandiri (organisasi) atau GERMITA bersinode
berdiri tanggal 23 Oktober 1997, namun sebagai persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus
Kristus (organisme) telah hadir sejak tanggal 1 Oktober 1859.
Pasal 3
Tempat Kedudukan
Tempat kedudukan GERMITA di Kepulauan Talaud dan ditempat lain di wilayah Republik Indonesia.
Penjelasan
Yang dimaksud tempat kedudukan adalah tempat diselenggarakannya panggilan dan pelayanan
GERMITA.
3
BAB II
WUJUD, BENTUK, DAN TUJUAN
Pasal 4
Wujud
GERMITA berwujud sebagai Gereja Kristen yang Esa, Kudus, Am dan Rasuli yang adalah tubuh
Kristus.
Penjelasan
Gereja yang Esa artinya GERMITA adalah suatu persekutuan yang mengaku satu tubuh, satu Roh,
dalam ikatan damai sejahtera, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan
Bapa dari semua. (Ef.4: 3-6) Keesaan itu bukanlah keesaan menurut dunia, melainkan kesaan Allah
Bapa, Anak dan Roh Kudus. (Yoh. 17:21-22)
Gereja yang Kudus artinya GERMITA adalah persekutuan yang dikuduskan dalam kebenaran (Yoh.
17:17-19) oleh Kristus yang telah menguduskan diri-Nya bagi gereja (Yoh. 17:19) dan menguduskan
gereja sebagai umat kepunyaan-Nya (Tit. 2:14; 1 Ptr. 2:9),persekutuan yang di kuduskan itu di utus-
Nya kedalam dunia, maka GERMITA itu ada didunia tapi bukan dari dunia ini. (Yoh. 17:14-18).
Gereja yang Am (Katolik) artinya GERMITA adalah bagian integral dari persekutuan orang percaya
dari segala tempat dan sepanjang zaman yang dipersatukan kedalam Tubuh Kristus dengan tidak
mengenal perbedaan-perbedaan ataupun pembatasan-pembatasan menurut kaidah-kaidah dunia ini.
(Gal.3:28; 1 Kor. 11:7-12; Why. 7:9).
Gereja yang Rasuli artinya GERMITA adalah persekutuan yang bertekun dalam dan dibangun diatas
pengajaran para Rasul tentang injil Yesus Kristus (Kis. 2:42; Ef. 2:20) dan terpanggil untuk
memelihara ajaran para Rasul (2 Tes. 3:6; 1 Tim.1:3) serta senantiasa memperhatikan tanda-tanda
zaman, meneruskannya kepada semua orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. (Fil. 1:6;
Kol. 1:25)
Pasal 5
Bentuk
GERMITA sebagai Tubuh Kristus berbentuk persekutuan seluruh anggotanya yang di sebut jemaat
dalam kesatuan Sinode.
Penjelasan.
GERMITA sebagai Tubuh Kristus berbentuk persekutuan seluruh anggotanya yang disebut jemaat
dalam kesatuan sinode menyatakan bahwa jemaat-jemaat merupakan satu kesatuan yang utuh yang
berjalan bersama (sinode) sebagai satu lembaga gereja mandiri yang berbadan hukum yang di sebut
GERMITA dan mempunyai satu kantor sinode sebagai pusat penatalayanan.
Pasal 6
Tujuan
Tujuan GERMITA adalah mewujudkan ” Syalom” di Talaud, dan dunia.
Penjelasan
Syalom artinya suatu keadaan dimana ada kasih, keamanan, kedamaian, keselamatan, kebenaran,
keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran di dalam kehidupan masyarakat Talaud dan dunia, karena
Kristus adalah Tuhan yang berkuasa dan memerintah dalam seluruh aspek kehidupan manusia dan
dunia. (Yes. 61:1-2; Luk. 4:8-9)
BAB III
PANGGILAN, PENGAKUAN DAN AJARAN
Pasal 7
Panggilan
1. Panggilan GERMITA bersumber pada amanat dan teladan Yesus Kristus sesuai Firman Allah yang
di saksikan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.
2. Pokok-pokok panggilan GERMITA meliputi:
4
a. Menampakkan keesaan gereja melalui: membangun, membaharui, dan mempersatukan gereja.
(Yoh. 17:21);
b. Menyaksikan dan memberitakan injil kepada segala makhluk. (Mrk. 16 : 5);
c. Menjalankan pelayanan dalam kasih (Mat.11:28-30; 14:13-14; 15:29-38), demi keadilan,
perdamaian, kesejahteraan dan keutuhan ciptaan. (Luk.4: 18-19)
d. Memberdayakan seluruh warga gereja secara holistik. (Ef. 4 : 12; Mat. 28:19-20)
e. Berpartisipasi dan melayani dalam pembangunan nasional pada umumnya dan kabupaten
Kepulauan Talaud pada khususnya demi Indonesia yang penuh kebenaran, keadilan, kedamaian,
sejahtara dan demokratis.
3. Pokok-pokok Panggilan GERMITA dijabarkan lebih lanjut dalam Garis-Garis Besar Program
Umum GERMITA disingkat GBPUG yang diputuskan dalam Sidang Lengkap Majelis Sinode.
4. Untuk memenuhi panggilannya, GERMITA terpanggil untuk memperlengkapi anggota-anggotanya,
serta bertanggung jawab atas pendidikan, pelatihan dan pelengkapan pelayan khusus dan pegawai
GERMITA baik formal maupun non formal.
5. GERMITA juga terpanggil untuk mengelolah anugerah dan karunia Tuhan Allah dalam segala
bentuk sumber daya baik pikiran, tenaga, waktu, harta dan alam sekitar.
6. Penyelenggaraan panggilan GERMITA berpola pada pelayanan dan pemerintahan Kristus.
7. Wadah Penyelenggaran Panggilan GERMITA meliputi jemaat dan sinode yang didalamnya terdapat
pelayanan kategorial dan yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Gereja tentang Jemaat, Sinode
dan Pelayanan Kategorial.
Penjelasan
1. Lihat Kej. 12:1-3 ; Kel. 23:6-8; Im. 16:18-20; Mat. 5:13-16; 22:34-40; 28:19-20; Mrk. 3:13-19;
16:15; Luk. 4:18-21; Kis. 1:8; 2 Kor. 4:1-6 ; 2 Tim. 4:1-5; 1 Ptr. 2:9-10.
2. Panggilan dalam Pasal ini pada hakekatnya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dibeda-bedakan
meskipun dapat dipilah-pilahkan.
3. Garis-Garis Besar Program Umum GERMITA dijabarkan setiap tahun dalam Prioritas Program
Pelayanan dan Anggaran Tahunan disemua aras pelayanan.
4. Dalam rangka melengkapi anggota-anggotanya, GERMITA perlu selalu menguji ajaran dan
ibadahnya, apakah tetap berdasar pada iman kepada Yesus Kristus, baik sebagai perseorangan
maupun sebagai persekutuan.
5. Cukup Jelas
6. - Pola pelayanan Yesus Kristus adalah kehambaan yang rela berkorban, penuh kerendahan hati,
kelemahlembutan, kesabaran, dan penguasaan diri yang tidak mencari keuntungan diri sendiri.
(Fil. 2; Gal. 5)
- Pemerintahan Kristus nampak dalam pengambilan keputusan oleh semua anggota dan
penyelenggara panggilan GERMITA disemua aras pelayanan senantiasa berpikir, berkata-kata
dan bertindak menurut kehendak Kristus dan tidak mengatas namakan pribadi atau anggota
jemaat.(Rm. 11:36)
7. Cukup Jelas
Pasal 8
Pengakuan
1. GERMITA dalam ketaatan pada Firman Allah yang disaksikan oleh Alkitab Perjanjian Lama dan
Perjanjian Baru, mengaku bahwa Tuhan itu Esa yang menyatakan diri-Nya di dalam Allah Bapa,
sang pencipta alam semesta; di dalam Yesus Kristus sang Juruselamat, dan di dalam Roh Kudus
sang penghibur dan penolong yang menuntun, membaharui, menghibur dan memberi kekuatan
dalam kehidupan orang beriman sejak dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang.
(Kej. 1:1-32 ; 2:1-7; Ul. 6:4; Maz. 8:1-10; Yoh. 3:16; 1 Kor. 3:11)
2. GERMITA mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Dasar dan Kepala Gereja, sumber
kebenaran dan hidup sesuai kesaksian Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. (1 Kor 3:11) :
”Karena tidak ada yang seorang pun yang dapat meletakan dasar lain daripada dasar yang telah
diletakkan oleh Yesus Kristus”. (band, Mat. 16:16-18; Ef. 4:15; Ul. 7:6)
3. Dalam persekutuan dengan gereja-gereja di segala abad dan tempat, GERMITA menerima dan
mengakui Pengakuan Iman Oikumenis yaitu Pengakuan Iman Rasuli, Pengakuan Iman Nicea
Constantinopel, Pengakuan Iman Athanasius, Pemahaman Bersama Iman Kristen (PBIK) dari
Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Pengakuan Iman Gereja Protestan Indonesia
(GPI).
4. Dalam realitas kehidupannya secara hakiki, GERMITA merumuskan dan mengungkapkan
pengakuan imannya.
5
5. GERMITA menjalankan dan mengungkapkan pengakuan iman tersebut dalam doa, puji-pujian dan
ibadah dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan serta dalam praktik kehidupan sehari-hari dalam
kata dan tindakan.
6. GERMITA mengakui dan menjalankan dua sakramen yaitu Baptisan Kudus (Mat. 28:19-20;
Mrk.16:6; Kis. 2:39) yang berlaku satu kali untuk selama-lamanya dan Perjamuan Kudus (Rm. 6; 1
Kor. 11 :23-29) dengan inti pengajarannya diuraikan dalam pokok-pokok ajaran dan tata ibadah
yang dikeluarkan oleh sinode GERMITA.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
6. Cukup jelas
Pasal 9
Ajaran
1. GERMITA menerima dan meyakini ajaran yang bersumber dari Alkitab Perjanjian Lama dan
Perjanjian Baru.
2. Ajaran GERMITA disamping bersumber dari Alkitab, juga didasarkan pada Pengakuan Iman
Oikumenis yaitu Pengakuan Iman Rasuli, Pengakuan Iman Nicea Constantinopel, Pengakuan Iman
Athanasius dan Pemahaman Bersama Iman Kristen dan Pengakuan Iman Gereja Protestan
Indonesia, serta Pengakuan Iman GERMITA.
3. GERMITA merumuskan dan menetapkan pokok-pokok ajarannya.
4. Pokok-pokok ajaran GERMITA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini menjadi pedoman
pengajaran dan Pembinaan Warga Gereja dilingkungan pelayanan GERMITA.
Penjelasan
1. Sumber otoritatif ajaran GERMITA bersumber dari Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru
terbitan Lembaga Alkitab Indonesia yang diakui sebagai Firman Allah (Dabar Yahwe).
2. Cukup Jelas
3. Penetapan Pokok-pokok Ajaran GERMITA dilakukan dalam Sidang Istimewa Majelis Sinode.
4. Wajib dimasukkan dalam Kurikulum Katekisasi dan Pembinaan Warga GERMITA.
BAB IV
KEANGGOTAAN
Pasal 10
Anggota
1. Anggota GERMITA adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan terdaftar dalam
jemaat-jemaat GERMITA yaitu:
a. orang-orang yang telah di baptis;
b. anak-anak dari anggota jemaat GERMITA;
c. orang-orang yang telah mengaku percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai
anggota sidi jemaat;
d. anggota pindahan dari gereja lain yang dibuktikan dengan surat atestasi; dan
e. anggota pindahan dari agama atau golongan lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
2. Status keanggotaan terdiri dari:
a. anggota baptis;
b. anggota belum baptis; dan
c. anggota sidi.
Penjelasan
1. a. Cukup jelas
b. Cukup jelas
c. Cukup jelas
d. Cukup jelas
6
e. Agama lain yang dimaksud adalah non kristen
Golongan lain yang dimaksud adalah agama kristen yang tidak seajaran dengan GERMITA.
Untuk pindahan dari agama lain non kristen harus melalui percakapan penggembalaan,
pembaptisan, katekisasi dan peneguhan sidi.
Untuk pindahan dari golongan lain yang tidak seajaran, wajib mengikuti katekisasi sidi dan
tidak dibaptis lagi asalkan menunjukan surat baptis dari gereja asalnya.
2. a. Cukup jelas
b. Cukup jelas
c. Sidi artinya penuh/sempurna. Jadi yang dimaksud anggota sidi jemaat adalah anggota penuh
yang telah menyatakan diri bertanggungjawab atas imannya secara mandiri dan dewasa.
Panggilan sidi GERMITA adalah menjadi berkat, garam dan terang bagi orang lain dan dunia
secara penuh, serta rajin bersaksi, bersekutu, melayani dan beribadah.
Pasal 11
Kewajiban dan Tanggungjawab Anggota
1. Berdasarkan imamat orang yang percaya maka semua anggota bertanggung jawab atas pelaksanaan
panggilan GERMITA;
2. Setiap anggota GERMITA harus rajin dan tekun berdoa dan membaca Alkitab sebagai Firman
Allah, sambil berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memahami, menghayati dan
melaksanakannya dengan benar dalam kehidupan pribadi, keluarga, bergereja dan bermasyarakat
demi ketaatan kepada Allah dalam Yesus Kristus;
3. Setiap anggota GERMITA wajib bersekutu, bersaksi, melayani dan beribadah disegala tempat dan
waktu;
4. Setiap anggota GERMITA wajib dan bertanggungjawab menjaga, mempertahankan dan
melaksanakan pengakuan iman, ajaran dan Tata Gereja GERMITA; dan
5. Anggota GERMITA wajib dan bertanggungjawab menjunjung tinggi, mempertahankan dan
melaksanakan Tata Gereja serta dan setiap ketentuan yang keluarkan oleh Sinode dan Jemaat.
Penjelasan
1. Imamat Am orang percaya adalah panggilan dan pengutusan yang diberikan oleh Tuhan Allah
didalam Yesus Kristus Kepala Gereja kepada semua orang yang percaya untuk memberitakan
perbuatan-perbuatan besar Tuhan Allah, seperti yang disebutkan dalam 1 Petrus 2:9-10.
Jadi semua orang percaya adalah pelayan. 2. Cukup Jelas
3. Cukup Jelas
4. Cukup jelas
5. Cukup Jelas
Pasal 12
Hak Anggota
1. Anggota GERMITA berhak:
a. mendapatkan perkunjungan penggembalaan, pelayanan doa, dan pelayanan lainnya berdasarkan
tugas panggilan GERMITA;
b. menerima pelayanan baptisan; dan
c. menerima pengajaran/katekisasi menuju kedewasaan imannya.
2. Anggota sidi GERMITA berhak :
a. mengikuti perjamuan kudus;
b. memilih dan dipilih menjadi pelayan khusus dan pengurus lainnya;
c. mengikuti Rapat Sidi Jemaat; dan
d. menjadi orang tua baptisan.
Penjelasan
1-2. Pengaturan hak-hak anggota selanjutnya diatur labih rinci dalam Peraturan-Peraturan Gereja.
Pasal 13
Berakhirnya Keanggotaan
Keanggotaan GERMITA berakhir apabila:
1. Yang bersangkutan menyatakan keluar dari GERMITA yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
7
2. Mendapat surat atestasi untuk menjadi anggota gereja diluar GERMITA;
3. Meninggal dunia;
4. Mengingkari panggilan, pengakuan dan ajaran GERMITA; dan
5. Yang bersangkutan mengaktifkan diri dalam kegiatan persekutuan lain yang bertentangan dengan
pengakuan dan ajaran GERMITA.
Penjelasan
1. Cukup Jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
4. Setelah melalui proses penggembalaan, penilikan dan disiplin gerejawi.
5. Setelah melalui proses penggembalaan, penilikan dan disiplin gerejawi.
BAB V
SISTEM DAN STRUKTUR
Pasal 14
Sistem
GERMITA sebagai gereja mandiri ditata dalam sistem prebiterial-sinodal dalam semangat sansiotte
sampate-pate suirene suwaidde berdasarkan pemerintahan Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja.
Penjelasan
Kata ”Presbyterial” berasal dari bahasa Yunani Presbuteroi yang artinya tua-tua atau yang dituakan
(kostor, diaken, penatua, dan pendeta).
Kata ”Sinodal” berasal dari dua kata yaitu Sun = bersama dan Hodos = berjalan yang artinya
berjalan bersama.
Kata ”Sansiotte sampate-pate” adalah ungkapan bahasa Talaud yang artinya bekerja bersama-sama
dalam kesatuan komando
Kata “Suirene suwaidde” adalah ungkapan dalam bahasa Talaud yang artinya bermusyawarah
bersama untuk mencapai mufakat.
Sistem Presbyterial-Sinodal dalam semangat Sansiotte Sampate-pate suirene suwaidde berdasarkan
Pemerintahan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja artinya sistem pelayanan gereja dimana
kepemimpinan gereja pada hakekatnya dipegang oleh Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja dan di
jalankan secara bersama-sama di aras jemaat dan sinode melalui perantaraan para pejabat
gereja/para tua-tua (kostor, diaken, penatua, dan pendeta) yang merupakan gambaran jabatan Kristus
sebagai Nabi, Imam, Raja, Guru, Gembala dan Hamba, dimana para tua-tua tersebut pada hakekatnya
merupakan anugerah/pemberian Tuhan Yesus kepada Gereja-Nya (Yoh. 15:16ª; Ef. 4:11). Oleh
karena itu, dalam sistem ini pengambilan keputusan disemua aras dan perangkat pelayanan, para
presbiter (pelayan khusus) dan/atau anggota gereja secara bersama-sama bermusyawarah untuk
mencapai mufakat untuk memahami, mendengar dan melaksanakan kehendak Kristus Kepala gereja
melalui firman-Nya dalam Alkitab (Kristokrasi)(Rm. 11:36) dan tidak bertindak/mengatasnamakan
pribadi, kelompok atau anggota jemaat. Dalam sistem pelayanan ini, forum tertingginya adalah
Sidang Lengkap Majelis Sinode/Sidang Istimewa Majelis Sinode yang dihadiri oleh anggota majelis
sinode yang merupakan perwakilan para presbiter (pelayan khusus) jemaat dan sinode, yang secara
organisatoris mereka mewakili jemaat dan sinode tetapi secara teologis mereka mewakili Kristus yang
sedang memerintah gereja dan segala ketetapan dan keputusan yang telah diambil oleh sidang tersebut
mengikat seluruh anggota dan perangkat pelayanan diaras jemaat dan sinode serta wajib patuhi dan
dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu komando/koordinasi.(Sansiotte sampate-pate, suirene
wurru suwaidde)
Pasal 15
Struktur Pelayanan Gereja
1. Struktur pelayanan GERMITA di tata dalam dua aras yakni jemaat dan sinode.
2. Ketentuan mengenai jemaat dan sinode selanjutnya diatur dalam peraturan-peraturan Gereja.
Penjelasan
1. Setiap aras memiliki perangkat pelayanan masing-masing yang akan diatur dalam Peraturan-
Peraturan Gereja.
2. Cukup jelas
8
BAB VI
KELENGKAPAN PELAYANAN
Pasal 16
Perangkat Pelayanan
1. Untuk mengefektifkan tugas Panggilan pelayanannya, GERMITA mempunyai perangkat pelayanan
yang terdiri dari:
a. Perangkat Pelayanan Jemaat:
1. Majelis Jemaat
2. Badan Pekerja Majelis Jemaat
3. Badan Pengawas Perbendaharan Jemaat
4. Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan jemaat
5. Perangkat Pelaksana Jemaat lainnya
b. Perangkat Pelayanan sinode:
1. Majelis Sinode
2. Badan Pekerja Majelis Sinode
3. Badan Pengawas Perbendaharan Sinode
4. Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode
5. Koordinator Pelayanan Wilayah dan Perangkat Pelaksana Sinode lainnya.
2. Ketentuan mengenai perangkat pelayanan GERMITA selanjutnya diatur dalam Peraturan-Peraturan
Gereja.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
Pasal 17
Sidang dan Rapat
1. Untuk menggumuli tugas panggilannya secara bersama-sama sebagai tubuh Kristus, GERMITA
menyelenggarakan sidang atau rapat sebagai berikut :
a. Sidang Majelis Sinode terdiri dari:
1. Sidang Lengkap Majelis Sinode/Sidang Istimewa Majelis Sinode; dan
2. Sidang Tahunan Majelis Sinode.
b. Rapat Badan Pekerja Majelis Sinode;
c. Sidang Majelis Jemaat;
d. Rapat Badan Pekerja Majelis Jemaat; dan
e. Rapat Sidi Jemaat.
3. Ketentuan mengenai sidang atau rapat selanjutnya akan diatur dalam Peraturan gereja Tentang
Jemaat dan Sinode.
Penjelasan
1. Cukup Jelas
2. Cukup jelas
BAB VII
PELAYAN KHUSUS DAN PEGAWAI GERMITA
Pasal 18
Pelayan Khusus
1. Anggota sidi jemaat yang menerima panggilan Yesus Kristus secara khusus untuk
menyelenggarakan panggilan gereja dan untuk memperlengkapi seluruh anggota jemaat disebut
pelayan khusus.
2. Pelayan khusus terdiri dari kostor, diaken, penatua,dan pendeta.
3. Penerimaan panggilan menjadi pelayan khusus kostor, diaken dan penatua melalui pemilihan,
penetapan, pentahbisan dan pemberian diri sungguh-sungguh dalam tugas pelayanan dan kesaksian
gereja.
4. Penerimaan panggilan menjadi pelayan khusus pendeta melalui pendidikan teologi dan latihan
khusus (masa vikariat), penetapan, pentahbisan dan pemberian diri sepenuhnya dalam tugas
pelayanan dan kesaksian gereja.
5. Ketentuan mengenai pelayan khusus selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Gereja tentang
Pelayan Khusus.
9
Penjelasan
1. Berdasarkan imamat orang yang percaya (1 Ptr. 2:9-10), pada dasarnya semua anggota
jemaat/gereja adalah pelayan, namun ada anggota jemaat yang secara khusus dipanggil oleh Yesus
Kristus dari antara anggota jemaat dan dipercayakan tugas pelayanan untuk menyelenggarakan
panggilan gereja dan memperlengkapi seluruh anggota jemaat agar mau dan mampu melaksanakan
panggilan gereja yang disebut pelayan khusus. (Ef. 4: 11-12)
2. Keempat jabatan pelayan khusus tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah (Hirarkis) atau
tidak ada pelayan khusus yang satu menguasai pelayan khusus yang lain, namun dapat dibedakan
berdasarkan fungsi dan tugas masing-masing.
3. Keempat tahapan penerimaan panggilan pelayan khusus kostor, diaken dan penatua merupakan
prasyarat kehadiran dan kepelayanan mereka dalam jabatan gereja. Jika salah satu tidak
dilaksanakan, maka seseorang tidak memenuhi syarat sebagai pelayan khusus kostor, diaken dan
penatua.
4. Keempat tahapan penerimaan panggilan pelayan khusus pendeta, merupakan prasarat kehadiran
dan kepelayanan pendeta dalam jabatan gereja. Jika salah satu tidak dilaksanakan, maka seseorang
tidak memenuhi syarat sebagai pelayan khusus pendeta.
5. Cukup jelas
Pasal 19
Pegawai GERMITA
1. Seseorang yang menjalankan tugas pelayanan dan kesaksian GERMITA secara penuh waktu dan
menerima biaya hidup disebut pegawai GERMITA.
2. Ketentuan mengenai pegawai GERMITA selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Gereja Tentang
Pegawai GERMITA.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
BAB VIII
ASAS DAN SIKAP DALAM KEHIDUPAN
BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA
Pasal 20
Asas
Dalam terang pengakuan yang tercantum dalam Bab III Pasal 8 diatas, GERMITA berasaskan
Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Penjelasan
Dalam pengakuan GERMITA, hanya ada satu dasar yang telah diletakkan dalam kehidupan bergereja ,
yaitu Yesus Kristus. Karena itu perlu dibedakan secara tajam antara dasar gereja dan asas negara
dimana GERMITA di tempatkan oleh Tuhan.
Pasal 21
Sikap
GERMITA bersaksi dan melayani ditengah-tengah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia
yang sedang membangun dengan mengambil sikap positif, kreatif, kritis, realistis, dan transfomatif
serta berperan sebagai garam dan terang, kekuatan moral, yang senantiasa menyuarakan suara
kenabiannya untuk mewujudkan Syalom.
Penjelasan
Positif artinya terbuka terhadap yang baik; Kreatif artinya, dalam kuat dan kuasa Roh Kudus
menggantikan yang lama yang tidak berguna dengan yang baru, atau menambahkan yang baru pada
yang sudah ada; Kritis artinya melihat segala sesuatu dalam terang Firman Tuhan;
10
Realistis artinya siuman/sadar akan waktu dan batas-batas kenyataan dan tidak terbawa oleh impian
kosong; Transformatif artinya selalu berupaya mewujudkan pembaruan dengan berdasarkan pimpinan
Roh Kudus.
BAB IX
PERBENDAHARAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22
Perbendaharaan
1. Perbendaharaan GERMITA meliputi harta milik dan hasil pengelolaannya yang merupakan karunia
Tuhan Allah untuk menatalayani panggilan GERMITA yang terdiri dari:
a. Barang bergerak;
b. Barang tidak bergerak;
c. Uang;dan
d. Surat-surat berharga.
2. Sumber-sumber perbendaharaan dan keuangan GERMITA terdiri dari :
a. Semua jenis persembahan;
b. Usaha-usaha yang dikelolah GERMITA; dan
c. Bantuan atau sumbangan pihak luar yang sifatnya tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan
Tata Gereja GERMITA.
3. Ketentuan mengenai perbendaharaan selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Gereja Tentang
Perbendaharaan.
Penjelasan
Cukup jelas
Pasal 23
Pengawasan Perbendaharaan
1. Demi mewujudkan pengelolaan perbendaharan GERMITA yang teologis, tertib, teratur, efisien,
efektif, transparan dan bertanggung jawab, maka dilakukan pengawasan pengelolaan
perbendaharaan GERMITA.
2. Pengawasan pengelolaan perbendaharaan GERMITA dilakukan oleh Badan Pengawas
Perbendaharaan GERMITA di aras jemaat dan sinode.
3. Ketentuan mengenai pengawasan perbendaharaan selanjutnya diatur dalam Peraturan Gereja
Tentang Pengawasan Perbendaharaan.
Penjelasan
1. Cukup Jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
BAB X
ATRIBUT GERMITA
Pasal 24
Atribut GERMITA
1. GERMITA memiliki dan menggunakan atribut sebagai lambang yang sah dan diakui yang
merupakan tanda kebersamaan dalam persekutuan, kesaksian, pengajaran dan pelayanan.
2. Ketentuan mengenai atribut BERMITA selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Gereja tentang
Atribut GERMITA.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
BAB XI
PENGGEMBALAAN, PENILIKAN DAN DISIPLIN GEREJAWI
11
Pasal 25
Penggembalaan, Penilikan dan Disiplin
1. Untuk menjaga, memelihara, menuntun dan membimbing anggota dan perangkatnya agar tetap setia
terhadap panggilan, pengakuan dan ajarannya, maka GERMITA menyelenggarakan penggembalaan,
penilikan dan disiplin gerejawi. (Maz. 23, Yeh. 34, Mat. 18 : 12-18, Luk. 15 : 1-7, Yoh. 10 : 1-21, 21
: 15-19, Gal. 6 : 1-2, I Tim. 3 : 1-13, Tit, 1 : 5-16, I Ptr. 2 : 18-25; 5 : 1-4)
2. Ketentuan mengenai penggembalaan, penilikan dan disiplin gerejawi selanjutnya akan diatur dengan
Peraturan Gereja Tentang Penggembalaan, Penilikan dan Disiplin Gerejawi.
Penjelasan
1. Pelaksanaan penggembalaan bersamaan dengan disiplin tidaklah berarti bahwa penggembalaan
sama dengan disiplin. Bab dan Pasal ini menegaskan bahwa penggembalaan adalah pelayanan
mutlak/tugas pokok semua anggota GERMITA khususnya pelayan khusus dalam strategi pelayanan
GERMITA.
Jadi, tidak ada disiplin tanpa ada penggembalaan, sebaliknya disiplin tidak akan terjadi jika
penggembalaan berlangsung dengan baik, rutin dan teratur.
2. Cukup
BAB XII
KUASA MEWAKILI
Pasal 26
Kuasa Mewakili
GERMITA secara hukum kedalam dan keluar diwakili oleh Ketua dan Sekretaris Badan Pekerja
Majelis Sinode.
Penjelasan
Dalam masalah hukum dapat menunjuk kuasa Hukum
BAB XIII
HUBUNGAN KERJASAMA
Pasal 27
Hubungan dengan Lembaga Gerejawi
GERMITA terpanggil untuk mengadakan, membina, dan memlihara hubungan kerjasama dengan
lembaga gerejawi baik didalam maupun diluar negeri dalam segala bentuk kegiatan yang tidak
bertentangan dengan Tata Gereja.
Penjelasan
Hubungan dengan Lembaga Gerejawi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atas
nama GERMITA, harus melalui dan disetujui oleh Badan Pekerja Majelis Sinode
Pasal 28
Hubungan dengan Lembaga Pemerintahan dan Kemasyarakatan
GERMITA terpanggil untuk mengadakan, membina dan memelihara kerjasama yang harmonis, setara
dan saling membutuhkan dengan lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan dalam segala bentuk
kegiatan yang tidak bertentangan dengan Tata Gereja.
Penjelasan
Hubungan dengan lembaga pemerintahan dan masyarakat yang dilakukan oleh seseorang atau
sekelompok orang atas nama GERMITA, harus melalui dan disetujui oleh Badan Pekerja Majelis
Sinode.
BAB XIV
PERIODE PELAYANAN DAN TAHUN PELAYANAN
12
Pasal 29
Periode Pelayanan
Satu periode pelayanan GERMITA ialah lima tahun.
Penjelasan
Cukup Jelas
Pasal 30
Tahun Pelayanan
Tahun Pelayanan dan Tahun Anggaran dimulai minggu Adven pertama dan berakhir pada minggu
Kristus Raja tahun berikutnya.
Penjelasan
Cukup Jelas
BAB XV
JENIS DAN HIRARKI ATURAN GEREJA
Pasal 31
Jenis dan Hirarki aturan GERMITA
1. Jenis dan hirarki aturan GERMITA ialah sebagai berikut :
a. Tata Gereja;
b. Ketetapan dan Keputusan Sidang Lengkap Majelis Sinode/Sidang Istimewa Majelis Sinode;
c. Ketetapan dan Keputusan Sidang Tahunan Majelis Sinode;
d. Peraturan dan Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode;
e. Ketetapan dan Keputusan Sidang Majelis Jemaat;
f. Peraturan dan Keputusan Badan Pekerja Majelis Jemaat;
2. Aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan lebih tinggi hirarkinya.
Penjelasan
1. Tata Gereja merupakan satu kesatuan norma, perangkat,dan prinsip yang terdiri dari Tata Dasar
dan Peraturan Gereja dimana Tata Dasar merupakan prinsip-prinsip teologis-eklesiologis dan
aturan inti/dasar tentang pengaturan hidup dan pelayanan GERMITA yang jabarkan dalam
Peraturan Gereja Tentang Jemaat, Sinode, Pelayanan Kategorial, Pelayan Khusus, Pegawai
GERMITA, Perbendaharaan, Pengawasan Perbendaharaan, Artibut GERMITA dan
Penggembalaan, Penilikan dan Disiplin Gerejawi.
Ketetapan sidang/rapat adalah keputusan yang mengikat kedalam dan keluar persidangan/rapat,
sedangkan keputusan sidang/rapat adalah keputusan yang hanya mengikat di dalam
persidangan/rapat.
Peraturan Badan Pekerja Majelis adalah keputusan yang bersifat mengatur sedangkan Keputusan
Badan Pekerja Majelis adalah keputusan yang bersifat menetapkan.
2. Aturan ada hirarkinya , karena itu apabila ada aturan lebih rendah bertentangan dengan aturan
lebih tinggi maka aturan lebih rendah batal dengan sendirinya atau tidak boleh berlaku.
BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32
Ketentuan Peralihan
Hal-hal yang menyangkut perubahan akibat ditetapkannya Tata Dasar ini, memerlukan masa peralihan
sampai dengan berakhirnya periode pelayanan 2007-2012.
Penjelasan
Cukup Jelas
BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
13
Pasal 33
Perubahan Tata Dasar
1. Perubahan Tata Dasar ini hanya dapat dilakukan dan ditetapkan oleh Sidang Istimewa Majelis
Sinode.
2. Usul Perubahan dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 15 (lima belas) Badan Pekerja Majelis
Jemaat ke Badan Pekerja Majelis Sinode atau oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dan seterusnya
disampaikan ke Sidang Lengkap Majelis Sinode.
3. Jika usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini didukung oleh sekurang-
kurangnya dua pertiga anggota Majelis Sinode yang hadir dalam Sidang Lengkap Majelis Sinode
maka Sidang Lengkap Majelis Sinode dapat menetapkan waktu pelaksanaan Sidang Istimewa
Majelis Sinode.
Penjelasan
1-3 Cukup jelas
Pasal 34
Tata Dasar 2003 dicabut
Pada saat Tata Dasar ini mulai berlaku, maka Tata Dasar GERMITA Tahun 2003 di cabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.
Penjelasan
Cukup Jelas
Pasal 35
Tanggal berlaku
Tata Dasar ini ditetapkan oleh Sidang Istimewa Sinode Tahun 2010 dan mulai berlaku tanggal 27
November 2011, agar setiap anggota mengetahuinya, maka memerintahkan Badan Pekerja Majelis
Sinode menyebarluaskannya.
Penjelasan
Cukup Jelas
14
PERATURAN GEREJA
TENTANG
JEMAAT GERMITA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pengertian
1. Jemaat adalah persekutuan anggota-anggota GERMITA di suatu tempat tertentu dan dengan batas-
batas tertentu dalam wilayah/teritori pelayanan GERMITA yang patuh dan tunduk pada Tata Gereja
GERMITA.
2. Majelis Jemaat adalah wadah berhimpunnya pelayan khusus di jemaat yang memiliki
tanggungjawab organisatoris dan sebagai pemegang kepemimpinan tertinggi di jemaat yang
terwujud melalui Sidang Majelis Jemaat.
3. Sidang Majelis Jemaat adalah persidangan gerejawi anggota majelis jemaat/pelayan khusus di
jemaat sebagai pengambil keputusan tertinggi di jemaat.
4. Badan Pekerja Majelis Jemaat, selanjutnya disingkat BPMJ adalah perangkat pelayanan jemaat yang
merupakan penanggungjawab pelaksanaan ketetapan dan keputusan sidang dan sebagai pemegang
kepemimpinan Jemaat sehari-hari atas mandat Sidang Majelis Jemaaat.
5. Majelis Penggembaalaan dan Pertimbangan Jemaat, selanjutnya disingkat MPPJ adalah perangkat
pelayanan jemaat yang terdiri dari orang-orang yang memiliki pengalaman, kemampuan dan
keteladanan dipercayakan untuk memberikan, saran dan pertimbangan kepada majelis jemaat, Badan
Pekerja Majelis Jemaat, dan perangkat pelayanan lainnya.
6. Kelompok Rumah Tangga selanjutnya disingkat KRT adalah perangkat pelaksana jemaat sebagai
persekutuan anggota-anggota jemaat GERMITA sesuai pemetaan, penataan dan pembagian wilayah
pelayanan jemaat.
7. Komisi Kerja adalah perangkat pelakana jemaat yang membantu Badan Pekerja Majelis Jemaat
dalam melaksanakan program pelayanan jemaat tertentu.
8. Kelompok Pelayanan Fungsional dan Profesi adalah perangkat pelaksana jemaat sebagai
persekutuan anggota-anggota jemaat menurut kesamaan fungsi dan profesi.
9. Panitia adalah perangkat pelaksana jemaat yang dibentuk sewaktu-waktu dalam rangka
melaksanakan kegiatan tertentu.
10. Rapat Sidi adalah pertemuan anggota sidi jemaat yang diadakan untuk memilih pelayan khusus
diaken dan penatua di dalam suatu kelompok rumah tangga dan/atau untuk membicarakan
pelaksanaan panggilan dan tugas jemaat.
Penjelasan
1. Cukup Jelas
2. Cukup Jelas
3. Wujud Pelaksanaan Sistem Presbiterial Sinodal
4. Cukup Jelas
5. Cukup Jelas
6. Cukup Jelas
7. Cukup Jelas
8. Cukup Jelas
9. Cukup Jelas
10. Cukup Jelas
BAB II
KEANGGOTAAN JEMAAT
Pasal 2
Keanggotaan Jemaat
1. Anggota jemaat GERMITA ialah mereka yang didaftarkan dalam jemaat-jemaat sebagaimana
dimaksudkan dalam Tata Dasar Bab IV Pasal 10.
2. Kewajiban, tanggungjawab, hak dan berakhirnya status keanggotaan sebagaimana diatur dalam Tata
Dasar Bab IV Pasal 11 sampai dengan Pasal 13.
Penjelasan
15
1. Cukup Jelas
2. Cukup jelas
Pasal 3
Tata Tertib Keanggotaan
1. Setiap anggota jemaat harus aktif melayani dan mendapatkan pelayanan dalam persekutuan jemaat
serta terdaftar dalam satu jemaat dimana ia berdomisili seperti dimaksudkan dalam Bab III Pasal 4
Peraturan Gereja ini.
2. Penerimaan dan pelepasan anggota jemaat dilaksanakan dalam ibadah dan perlu di sertai dengan
surat atestasi dan atau pernyataan diri.
3. Penerimaan anggota jemaat yang berada dalam tindakan disiplin gerejawi di lingkungan GERMITA
harus melalui proses penggembalaan.
4. Anggota Gereja lain seajaran yang bermaksud menjadi anggota jemaat GERMITA harus melalui
percakapan penggembalaan dan disertai surat pernyataan pindah secara pribadi yang dibacakan di
hadapan jemaat dalam satu ibadah dan disaksikan oleh minimal dua orang pelayan khusus.
5. Anggota dari agama lain dan golongan lain yang bermaksud menjadi anggota jemaat GERMITA
harus melalui percakapan penggembalaan disertai surat pernyataan pindah secara pribadi yang
dibacakan dihadapan jemaat dalam satu ibadah jemaat disaksikan oleh dua orang pelayan khusus.
Penjelasan
1. Aktif melayani berdasarkan karunia yang dimilikinya.
2. Format surat atestasi dikeluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode
3. Cukup Jelas
4. Cukup Jelas
5. Cukup Jelas
BAB III
PANGGILAN DAN TUGAS JEMAAT
Pasal 4
Panggilan Jemaat
Panggilan jemaat GERMITA adalah melaksanakan Panggilan GERMITA seperti yang dimaksudkan
dalam Tata Dasar Bab III Pasal 7.
Penjelasan
Cukup jelas
Pasal 5
Tugas Jemaat
1. Melaksanakan ibadah-ibadah tiap hari minggu, hari raya gerejawi menurut tahun gereja, dan hari-
hari lain yang ditentukan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dan Badan Pekerja Majelis Jemaat serta
permintaan anggota jemaat GERMITA yang berpedoman pada Tata Ibadah yang dikeluarkan oleh
Badan Pekerja Majelis Sinode;
2. Melaksanakan pelayanan sakramen Baptisan Kudus dan sakramen Perjamuan Kudus berdasarkan
Tata Gereja dan dokumen ajaran GERMITA;
3. Melaksanakan berbagai jenis katekisasi sesuai pedoman dan kurikulum yang dikeluarkan oleh
Badan Pekerja Majelis Sinode;
4. Melaksanakan pengembalaan dalam bentuk perkunjungan dan percakapan baik secara rutin/umum
dan khusus bagi anggota jemaat, keluarga, pelayan khusus, dan perangkat pelayanan;
5. Melaksanakan pelayanan doa dan pekabaran injil;
6. Melaksanakan Penelaahan Alkitab dan Sosial;
7. Melaksanakan pengajaran agama kristen di dalam dan di luar sekolah-sekolah GERMITA dan
lembaga pendidikan lainnya;
8. Melaksanakan pembinaan warga gereja agar anggota GERMITA siap dan mampu berperan di
tengah masyarakat;
9. Melaksanakan pelayanan kasih (diakonia) dalam segala bentuknya;
10. Melaksanakan kerjasama gerejawi dan kemasyarakatan dalam segala bentuknya yang tidak
bertentangan dengan Tata Gereja GERMITA;
16
11. Melaksanakan pelayanan teritorial, kategorial, fungsional dan profesi;
12. Menatalayani segala sumber daya dan dana jemaat; dan
13. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak bertentangan dengan Tata Gereja.
Penjelasan
1. Yang ditentukan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dan Badan Pekerja Majelis Jemaat artinya
bahwa penyelenggaraan suatu ibadah dalam lingkungan GERMITA berada dalam wewenang
mereka bukan diatur oleh instansi lain.
2. Cukup jelas
3. Jenis-jenis katekisasi seperti katekisasi sidi, katekisasi bakal calon, calon pelayan khusus dan
pelayan khusus kostor, diaken dan penatua, katekisasi baptisan, katekisasi pra-nikah dan katekisasi
keluarga.
4. Sesuai dengan Peraturan Tentang Penggembalaan, Penilikan dan Disiplin Gerejawi.
5. Cukup jelas
6. Cukup Jelas
7. Pelaksanaannya diatur dalam juklak yang dikeluarkan oleh BPMS
8. Cukup Jelas
9. Pelayanan Kasih (diakonia) meliputi diakonia karitatif dan diakonia pengembangan prakarsa
masyarakat:
a. Diakonia karitatif berupa:
1. Perawatan dan bantuan kepada orang sakit, lanjut usia, yatim piatu, janda dan duda, orang
cacat, anak terlantar dan putus sekolah dan keluarga-keluarga miskin.
2. Bantuan bagi orang-orang yang berdukacita.
3. Bimbingan dan penyuluhan warga yang terancam hidupnya karena NAPZA, HIV-AIDS,
minuman keras, pelacuran, dan tindakan kriminalitas.
4. Bimbingan bagi rumah-rumah tangga baru dan keluarga yang terancam cerai;
5. Pertolongan bagi warga yang tertekan dan teraniaya karena iman.
6. Bantuan darurat bagi warga yang menjalani kesulitan ekonomi, sosial karena bencana alam
dan sebagainya.
b. Diakonia pengembangan prakarsa warga gereja dan masyarakat berupa usaha-usaha:
1. Penyadaran warga gereja dan masyarakat pada umumnya akan hak dan kewajibannya
sebagai warga negara dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, budaya dan hankam;
2. Memberikan pendapat, usul, saran, pertimbangan, maupun contoh-contoh kepada lembaga-
lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan untuk mengusahakan dan melaksanakan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang penuh kebenaran dan keadilan,
kedamaian, kesejahteraan dan menjaga keutuhan ciptaan Allah.
10. Cukup jelas
11. Dengan membentuk Kelompok Rumah Tangga, Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat, dan
Kelompok Fungsional dan Profesi.
12. Menatalalayani sumber daya dan dana adalah keseluruhan kegiatan membenahi, mengatur dan
menyusun semua tenaga, pikiran, sarana, wadah, wahana dan dana agar siap dan mampu
melaksanakan panggilan jemaat yang meliputi pengorganisasian, tata laksana (program dan
mekanisme kerja), penatausahaan (perkantoran), dan informasi-komunikasi, personalia dan
pengolahan sumber daya dan dana (perbendaharaan).
13. Cukup jelas
BAB IV
MAJELIS JEMAAT
Pasal 6
Keanggotaan Majelis Jemaat
Anggota Majelis Jemaat ialah pelayan khusus di jemaat yang terdiri dari kostor, diaken, penatua dan
pendeta pegawai GERMITA yang di tempatkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode di jemaat
bersangkutan.
Penjelasan
Diaken dan penatua yang diamaksud dalam pasal ini ialah mereka yang dipilih disetiap KRT dan
penatua karena keketuaannya dalam Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat dan melaksanakan tugas
pelayanan di jemaat bersangkutan.
17
Pasal 7
Fungsi Majelis Jemaat
Majelis Jemaat berfungsi sebagai pemegang kepemimpinan jemaat GERMITA yang di nampakkan
dalam keputusan dan ketetapan Sidang Majelis Jemaat.
Penjelasan
Cukup jelas
Pasal 8
Tanggung jawab dan Kewajiban Majelis Jemaat
1. Melaksanakan fungsi secara bersama dalam semangat persekutuan yang sehati sepikir, dalam satu
kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan pujian yang sia-sia.
(Fil 2 : 2-3a)
2. Wajib mendasarkan semua ketetapan dan keputusannya pada kehendak Tuhan Yesus Kristus Kepala
gereja dan tidak bertentangan dengan Tata Gereja serta Ketetapan dan Keputusan yang lebih tinggi
lainnya.
3. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Badan Pekerja
Majelis Sinode.
4. Mengkomunikasikan ketetapan dan keputusan sidang kepada anggota jemaat.
Penjelasan
Cukup jelas
BAB V
SIDANG MAJELIS JEMAAT
Pasal 9
Tugas dan Wewenang Sidang Majelis Jemaat
1. Membahas hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan panggilan dan tugas jemaat sebagaimana
dimaksud dalam Bab III Pasal 2 dan 3 Peraturan Gereja ini;
2. Membahas dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban program pelayanan dan Anggaran
Belanja dan Pendapatan Jemaat selama setahun dan laporan pertanggungjawaban Badan Pengawas
Perbendaharaan Jemaat dan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat;
3. Membahas dan menetapkan Program Pelayanan dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Jemaat
tahunan sebagai penjabaran dari Garis-garis Besar Program Umum GERMITA, Program Pelayanan
dan Angggaran Belanja dan Pendapatan Sinode dan Tata Gereja GERMITA;
4. Membahas dan mengevaluasi pelaksanaan program pelayanan dan laporan perbendaharaan jemaat
secara berkala;
5. Memilih Badan Pekerja Majelis Jemaat untuk di tetapkan dan di lantik oleh Badan Pekerja Majelis
Sinode;
6. Memilih Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat dan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan
Jemaat untu di tetapkan, di lantik dan di teguhkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode serta memilih
pelayan khusus kostor;
7. Mengatur dan menetapkan penyelenggaraan rapat sidi jemaat dan menindaklanjuti serta membahas
hasil rapat sidi jemaat;
8. Membahas dan mengevaluasi pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewajiban pelayan khusus di
jemaat;
9. Mengesahkan hasil pertemuan dan konsultasi pelayanan kategorial Jemaat.
10. Memilih susunan personalia komisi kerja, panitia dan perangkat pelaksana jemaat lainnya untuk di
tetapkan dan di lantik oleh Badan Pelaksana Majelis Jemaat atau Badan Pekerja Majelis Sinode.
11. Membahas, mengevaluasi dan menetapkan kebijakan hubungan kerjasama gerejawi, lembaga
pemerintahan dan kemasyarakatan di lingkup jemaat dengan berpedoman Tata Gereja dan
Dokumen Ajaran GERMITA.
12. Menyusun usul-usul tentang Garis-garis Besar Program Umum GERMITA untuk di bawa dan di
sampaikan oleh utusan jemaat dalam Sidang Lengkap Majelis Sinode.
13. Memilih anggota majelis sinode dan anggota pengganti majelis sinode sesuai dengan kuota.
14. Membahas dan memutuskan hal-hal lainnya.
18
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Penyusunan RABPJ harus berdasarkan Pedoman yang di keluarkan BPMS
4. Secara berkala 3 (tiga) bulan sekali
5. Menyangkut Ketua BPMJ memperhatikan ketentuan Bab VI Pasal 17 huruf a Peraturan Gereja ini
6. Cukup jelas
7. Cukup Jelas
8. Cukup jelas
9. Cukup Jelas
10. Panitia kegiatan secara sinodal di tetapkan dan dilantik BPMS
11. Cukup Jelas
12. Cukup Jelas
13. Jumlah anggota majelis sinode diatur dalam Peraturan Gereja Tentang Sinode Bab III Pasal 4
14. Cukup jelas.
Pasal 10
Peserta Sidang Majelis Jemaat
1. Peserta Sidang Majelis Jemaat yang memiliki hak suara memutuskan yaitu pada anggota majelis
jemaat sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 6 Peraturan Gereja ini.
2. Peserta Sidang Majelis Jemaat tanpa hak suara memutuskan:
a. Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat dan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat;
b. Pendeta pelayanan, pendeta emiritus, dan pendeta khusus yang berdomisili di jemaat
bersangkutan;
c. Pendeta pegawai GERMITA yang ditugaskan dalam pelayanan GERMITA oleh Badan Pekerja
Majelis Sinode dan pendeta pegawai GERMITA yang berdomisili di jemaat tersebut;
d. Ketua-ketua Komisi Kerja dan perangkat pelaksana jemaat lainnya yang di bentuk jemaat;
e. Pelayan khusus dan pegawai GERMITA yang bertugas atau di tugaskan dalam pelayanan
GERMITA yang berdomisili di jemaat bersangkutan;
f. Staf/Tenaga administrasi jemaat;
g. Kepala sekolah asuhan GERMITA di jemaat bersangkutan; dan
h. Undangan lainnya.
3. Dalam Sidang Majelis Jemaat yang mengagendakan pembahasan evaluasi pertanggungjawaban dan
penetapan program pelayanan dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Jemaat Tahunan, dan
membahas hal-hal penting lainnya, Badan Pekerja Majelis Jemaat dapat mengundang anggota sidi
jemaat perwakilan setiap KRT, Sekretaris dan Asisten Bendahara Komisi Pelayanan Kategorial
Jemaat atau yang mewakili.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. a. Cukup Jelas
b. Cukup jelas
c. Cukup Jelas
d. Cukup Jelas
e. Cukup Jelas
f. Cukup Jelas
g. Disesuakan dengan agenda sidang.
h. BPMS, Koordinator Pelayanan Wilayah dan Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah sebagai
pendamping serta Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, LPMD, PKK dan pimpinan adat desa.
3. Perwakilan setiap KRT di tetapkan dalam rapat sidi jemaat di KRT masing-masing dan dalam
Sidang Majelis Jemaat menjadi peserta tanpa hak suara.
Pasal 11
Pimpinan Sidang Majelis Jemaat
1. Sidang Majelis Jemaat dipimpin oleh Ketua Majelis Jemaat yaitu Ketua BPMJ atau Wakil Ketua
BPMJ sesuai mandat ketua BPMJ dan didampingi oleh seluruh anggota BPMJ dan sekretaris BPMJ
sebagai sekretaris persidangan.
19
2. Dalam hal terjadi kekosongan kepemimpinan majelis jemaat dalam Sidang Majelis Jemaat yang
mengagendakan pemilihan Badan Pekerja Majelis Jemaat, Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat,
Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat dan pelayan khusus kostor, maka Badan Pekerja
Majelis Sinode mengambil alih kepemimpinan Sidang Majelis Jemaat.
Penjelasan
1. BPMJ adalah pimpinan majelis jemaat
2. BPMS dapat menugaskan Koordinator Pelayanan Wilayah
Pasal 12
Tata Cara Sidang Majelis Jemaat
1. Sidang Majelis Jemaat dilaksanakan secara rutin 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai
kepentingan dan kebutuhan pelayanan.
2. Sidang Majelis Jemaat sah berlangsung apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota
majelis jemaat.
3. Dalam hal ketentuan dalam ayat (2) pasal ini tidak terpenuhi, maka sidang ditunda selambat-
lambatnya tujuh hari dan sidang tundaan tersebut sah.
4. Pengambilan keputusan dalam Sidang Majelis Jemaat senantiasa mengusahakan pemahaman
bersama melalui musyawarah berdasarkan kehendak Tuhan Yesus Kepala Gereja menurut kesaksian
Alkitab.
5. Jika musyawarah tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara membentuk
tim perumus yang bertugas menyimpulkan dan merumuskan keputusan dari berbagai pendapat yang
berbeda dan rumusan tersebut menjadi keputusan sidang.
6. Pengambilan keputusan mengenai orang dilakukan dengan pemungutan suara secara langsung,
rahasia dan tertulis.
7. Setiap anggota majelis jemaat mempunyai hak suara yang sama dalam Sidang Majelis Jemaat dan
tidak dapat diwakilkan.
8. Anggota majelis jemaat wajib mengikuti keseluruhan acara persidangan.
9. Hal-hal selanjutnya menyangkut pelaksanaan Sidang Majelis Jemaat diatur dalam Tata Tertib yang
ditetapkan dalam Sidang Majelis Jemaat berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh BPMS dengan
tidak bertentangan dengan Tata Gereja GERMITA.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Cukup Jelas
3. Sidang tundaan harus dengan undangan resmi.
4. Lihat Tata Dasar Bab III Pasal 7 ayat (6) dan Bab V Pasal 14
5. Tim perumus dalam merumuskan keputusan harus tunduk pada kehendak Tuhan Yesus kepala
Gereja.
6. Cukup Jelas
7. Cukup Jelas
8. Cukup jelas
9. Cukup Jelas
BAB VI
BADAN PEKERJA MAJELIS JEMAAT
Pasal 13
Fungsi Badan Pekerja Majelis Jemaat
Badan Pekerja Majelis Jemaat merupakan mandataris majelis jemaat yang berfungsi sebagai pemegang
kepemimpinan jemaat sehari-hari.
Penjelasan
Cukup jelas
Pasal 14
Tugas Badan Pekerja Majelis Jemaat
1. Mempersiapkan dan menyusun rencana dan agenda Sidang Majelis Jemaat.
20
2. Menyusun rancangan/konsep program pelayanan dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Jemaat
dengan memperhatikan sungguh-sungguh hasil rapat sidi jemaat dan ketetapan Sidang Tahunan
Majelis Sinode.
3. Melaksanakan ketetapan dan keputusan Sidang Lengkap Majelis Sinode dan Sidang Tahunan
Majelis Sinode serta kesepakatan Rapat Koordinasi Pelayanan Wilayah.
4. Melaksanakan keputusan dan ketetapan Sidang Majelis Jemaat seperti yang dinyatakan dalam buku
keputusan dan ketetapan serta notulen Sidang Majelis Jemaat.
5. Mengambil keputusan/ketetapan dan kebijakan tentang hal-hal mendesak dan penting serta
melaporkannya dalam sidang majelis jemaat untuk disahkan.
6. Mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas semua perangkat pelayanan di jemaat.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Harus melibatkan Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat dan Komisi Pengembangan Sumber
Daya dan Dana Jemaat.
3. Cukup Jelas
4. Cukup Jelas
5. Cukup Jelas
6. Cukup Jelas
Pasal 15
Tanggung Jawab dan Kewajiban
Badan Pekerja Majelis Jemaat
1. Mendasarkan kepemimpinannya pada kehendak Yesus Kristus Kepala Gereja.
2. Wajib memegang teguh Tata Gereja, Pengakuan dan Ajaran GERMITA, Ketetapan dan Keputusan
Sidang Majelis Sinode, Peraturan dan Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode serta Kesepakatan
Rapat Koordinasi Pelayanan Wilayah dan Ketetapan dan Keputusan Sidang Majelis Jemaat.
3. Bertanggungjawab menjalankan fungsi dan tugasnya dalam kebersamaan dan kerekanan.
4. Wajib mengadakan konsultasi dengan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat dalam hal
yang berhubungan dengan kehidupan dan pelayanan jemaat dan dengan Badan Pengawas
Perbendaharaan Jemaat dalam hal yang berhubungan dengan kebijakan dan pengelolaan
perbendaharaan Jemaat.
5. Bertanggungjawab menjaga keutuhan dan keseimbangan persekutuan, kesaksian dan pelayanan
jemaat.
6. Wajib memelihara kelancaran komunikasi dan hubungan pelayanan dengan Koordinator Pelayanan
Wilayah dan Badan Pekerja Majelis Sinode serta melaporkan pelaksanaan tugas majelis jemaat dan
Badan Pekerja Majelis Jemaat setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Badan Pekerja Majelis Sinode.
7. Bertanggungjawab melakukan advokasi hukum bagi anggota jemaat dan lembaga GERMITA.
Penjelasan
1. Cukup Kelas
2. Cukup jelas
3. Kepemimpinan BPMJ bersifat kolektif-kolegial
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
6. Laporan di sampaikan sesudah pelaksanaan Sidang Majelis Jemaat
7. Cukup jelas
Pasal 16
Hak Badan Pekerja Majelis Jemaat
1. Mendapatkan tunjangan struktural dari kas jemaat yang besarnya diatur dan ditetapkan dalam
Anggaran Belanja dan Pendapatan Jemaat sesuai kemampuan keuangan jemaat dengan berpedoman
pada peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode.
2. Mendapatkan pelayanan penggembalaan baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama.
3. Mendapatkan pembinaan, pelatihan dan pelengkapan serta pembekalan dalam rangka peningkatan
pelaksanaan tugasnya.
Penjelasan
21
1. Hak-hak lainnya seorang Ketua BPMJ yang adalah pendeta pegawai GERMITA diberikan sesuai
dengan Peraturan Gereja Tentang Pegawai GERMITA.
2. Sesuai dengan Peraturan Gereja tentang Penggembalaan, Penilikan dan Disiplin Gerejawi.
3. Cukup
Pasal 17
Susunan Keanggotaan dan syarat
Badan Pekerja Majelis Jemaat
1. Susunan keanggotaan Badan Pekerja Majelis Jemaat berjumlah 13 (tiga belas) orang yang terdiri
dari:
a. Ketua, yaitu seorang pendeta pegawai GERMITA yang diangkat dan ditempatkan oleh Badan
Pekerja Majelis Sinode merangkap anggota;
b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
c. Seorang Sekretaris merangkap anggota;
d. Seorang Wakil Sekretaris merangkap anggota;
e. Seorang Bendahara merangkap anggota;
f. Tiga orang anggota sebagai koordinator bidang; dan
g. Lima orang anggota karena keketuaannya dalam Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat.
2. Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat harus seorang yang telah memiliki pengalaman pelayanan
sebagai pelayan khusus pendeta minimal lima tahun, memiliki integritas kepribadian yang baik dan
memiliki kemampuan dalam memimpin jemaat.
3. Wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan bendahara Badan Pekerja Majelis Jemaat ialah pelayan
khusus yang telah memiliki pengalaman sebagai pelayan khusus minimal lima tahun, memiliki
integritas kepribadian yang baik dan memiliki kemampuan dalam jabatannya.
4. Keanggotaan BPMJ hanya dapat dipilih untuk dua periode pelayanan berturut-turut dalam jabatan
yang sama.
5. Kecuali Ketua, seorang pelayan khusus yang terpilih menjadi Badan Pekerja Majelis Jemaat tidak
diganti dari jabatannya sebagai diaken atau penatua disuatu KRT tertentu atau Komisi Pelayanan
Kategorial tertentu.
Penjelasan
1. Untuk Jemaat dengan jumlah sampai dengan 4 (empat) KRT, susunan keanggotaan BPMJ
berjumlah lima orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris,
Bendahara; Jemaat dengan jumlah 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) KRT, susunan keanggotaan
BPMJ berjumlah 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil
sekretaris, bendahara dan lima orang anggota (Ketua Kompelka Jemaat)dimana koordinator-
koordinator bidang dirangkap oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat yang lain berdasarkan hasil
rapat BPMJ ; sedangkan jemaat dengan jumlah diatas 7 (tujuh) KRT keatas, susunan keanggotaan
BPMJ mengikuti ketentuan ayat ini.
a. Apabila pada saat pemilihan Badan Pekerja Majelis Jemaat belum/tidak ada pendeta pegawai
GERMITA yang diangkat dan ditempatkan oleh BPMS sebagai Ketua BPMJ di jemaat
bersangkutan, maka Sidang Majelis Jemaat memilih Ketua BPMJ dari antara pelayan khusus
penatua yang memiliki pengalaman pelayanan sebagai pelayan khusus minimal lima tahun,
memiliki integritas diri yang baik dan memiliki kemampuan dalam memimpin jemaat.
b. Cukup jelas
c. Cukup Jelas
d. Cukup jelas
e. cukup jelas
f. Cukup jelas
g.Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Apabila semua pelayan khusus anggota majelis jemaat terpilih belum ada yang memiliki
pengalaman minimal lima tahun, semua pelayan khusus anggota majelis jemaat dapat dipilih
menjadi BPMJ.
4. Cukup jelas
5. Seorang diaken atau penatua ketika terpilih menjadi Badan Pekerja Majelis Jemaat berarti
memegang jabatan struktural jemaat yaitu menjalankan tugas kepemimpinan dan administrasi
jemaat. Dengan memegang jabatan struktural berarti mendapatkan kepercayaan atau tugas
tambahan selain tugas fungsional sebagai diaken atau penatua yang di percayakan oleh Tuhan
Yesus Kepala gereja (aspek teologis) dan dipercayakan oleh anggota jemaat disuatu teritori
22
pelayanan jemaat (KRT) tertentu atau kategori (Kompelka) tertentu (aspek organisasi) untuk
menggembalakan, melayani, mengajar dan membina atau memperlengkapi anggota jemaat yang
telah memilih dan mempercayakannya.
Pasal 18
Pembagian Tugas
Badan Pekerja Majelis Jemaat
1. Ketua BPMJ dengan sendirinya menjadi Ketua Majelis Jemaat yang bertugas:
a. Memimpin Sidang Majelis Jemaat, rapat BPMJ dan rapat sidi jemaat;
b. Menjaga agar segala ketetapan dan keputusan yang diambil didasarkan dan dilaksanakan sesuai
Tata Gereja dan Ketetapan serta Peraturan lainnya yang berlaku;
c. Bersama sekretaris mewakili majelis jemaat kedalam dan keluar jemaat;
d. Bersama bendahara bertanggung jawab mengelola perbendaharaan GERMITA di jemaat dan
menandatangani surat-surat yang menyangkut perbendaharaan;
e. Memimpin pelaksanaan tugas, tanggungjawab dan kewajiban Badan Pekerja Majelis Jemaat;
f. Menjalankan tugas lain sesuai kesepakatan rapat BPMJ.
2. Wakil Ketua BPMJ ialah seorang pelayan khusus penatua yang dipilih oleh Sidang Majelis Jemaat
dengan tugas :
a. Mendampingi dan membantu ketua dalam pelaksanaan tugasnya serta menggantikan ketua
apabila berhalangan;
b. Mengawasi pelaksanaan tugas perangkat pelaksana jemaat;
c. Melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan program pelayanan jemaat secara
keseluruhan;
d. Melaksanakan tugas lain berdasarkan kesepakatan rapat BPMJ;
3. Sekretaris BPMJ ialah seorang pelayan khusus penatua atau diaken yang dipilih dalam sidang
majelis jemaat dengan tugas-tugas :
a. Memimpin sekretariat jemaat;
b. Bersama ketua mewakili majelis jemaat didalam dan diluar jemaat;
c. Menjadi sekretaris Sidang Majelis Jemaat, rapat BPMJ dan rapat-rapat lainnya serta membuat
notulennya;
d. Mengawasi semua dokumen, arsip, informasi dan komunikasi serta perpustakaan jemaat;
e. Melaksanakan tugas lain berdasarkan kesepakatan rapat BPMJ.
4. Wakil Sekretaris BPMJ, ialah seorang pelayan khusus penatua atau diaken yang dipilih dalam
Sidang Majelis Jemaat dengan tugas-tugas :
a. Mendampingi dan membantu sekretaris dalam pelaksanaan tugasnya serta menggantikan
sekretaris apabila berhalangan;
b. Memelihara dan mengelola data, dokumentasi, arsip, informasi dan komunikasi, notulen dan
perpustakaan jemaat;
c. Mengatur urusan kerumahtanggaan jemaat; dan
d. Melaksanakan tugas lain berdasarkan kesepakatan rapat BPMJ.
5. Bendahara BPMJ, ialah seorang pelayan khusus diaken yang dipilih dalam Sidang Majelis Jemaat
dengan tugas :
a. Bersama ketua bertanggung jawab dan mengelola perbendaharaan GERMITA di jemaat dan
menandatangani surat-surat dan dokumen yang menyangkut perbendaharaan;
b. Mengawasi dan meminta laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan dari
perangkat pelaksana jemaat dan memimpin, mengkoordinir dan mengawasi usaha-usaha
penggalangan dana di jemaat ;
c. Menata, Memelihara, mengembangkan dan mengawasi dokumen perbendaharaan GERMITA di
jemaat;
d. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan mingguan kepada anggota jemaat dan secara
berkala setiap bulan dalam rapat BPMJ serta menyusun pertanggungjawaban perbendaharaan
setiap 3 (tiga) bulan dan setiap tahun dalam Sidang Majelis Jemaat; dan
e. Melaksanakan tugas lain berdasarkan kesepakatan rapat BPMJ.
6. Koordinator Bidang Kesaksian dan Ibadah, seorang pelayan khusus pendeta Pegawai GERMITA
yang dipilih dalam Sidang Majelis Jemaat yang bertugas :
a. Mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan program pelayanan di bidang kesaksian dan
Ibadah;
b. Menggantikan wakil ketua apabila berhalangan; dan
c. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kesepakan rapat BPMJ.
7. Koordinator Bidang Persekutuan, seorang pelayan khusus penatua yang dipilih dalam Sidang
Majelis Jemaat yang bertugas :
a. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan program pelayanan jemaat di bidang persekutuan;
23
b. Menggantikan wakil sekretaris apabila berhalangan; dan
c. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kesepakatan rapat BPMJ.
8. Koordinator Bidang Pelayanan Kasih, seorang pelayan khusus diaken yang dipilih dalam Sidang
Majelis Jemaat dan bertugas :
a. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan program pelayanan dalam bidang pelayanan kasih;
b. Menggantikan bendahara apabila berhalangan; dan
c. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kesepakatan rapat BPMJ.
9. Lima anggota ialah pelayan khusus penatua karena keketuaannya dalam Komisi Pelayanan
Kategorial Jemaat dengan tugas:
a. Menjadi penghubung antara Badan Pekerja Majelis Jemaat dan Komisi Pelayanan Kategorial
masing-masing;
b. Bersama-sama memberikan masukan tentang konsep pembinaan dan pengembangan potensi
anggota GERMITA di jemaat menurut kategori usia secara berjenjang, berkesinambungan dan
terpadu bagi pelayanan dan kepemimpinan GERMITA dan masyarakat dimasa kini dan masa
yang akan datang sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Gereja Tentang Pelayanan
Kategorial Bab II Pasal 3 ayat (2);
c. Melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan program pelayanan kategorial masing-masing dan
program pelayanan terpadu atau bersama pelayanan kategorial; dan
d. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai kesepakatan rapat BPMJ.
10. Struktur, uraian tugas selanjutnya dan Tata Kerja Badan Pekerja Majelis Jemaat diatur dalam
Pedoman Organisasi GERMITA yang di susun dan ditetapkan Badan Pekerja Majelis Sinode.
Penjelasan
1. Cukup Jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
6. Apabila tidak ada pendeta pegawai GERMITA, dipilih diantara Penatua.
7. Cukup jelas
8. Cukup jelas
9. Cukup jelas
10. Cukup jelas
Pasal 19
Rapat Badan Pekerja Majelis Jemaat
1. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pekerja Majelis Jemaat mengadakan rapat
secara teratur sebulan sekali atau sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pelayanan.
2. Rapat dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat.
3. Setiap rapat harus diedarkan daftar hadir.
4. Pengambilan keputusan dalam rapat harus dilakukan dalam pemahaman bersama melalui
musyawarah berdasarkan kehendak Yesus Kristus Kepala Gereja.
5. Setiap pelaksanaan rapat Badan Pekerja Majelis Jemaat, sekretaris harus membuat notulen rapat,
yang disahkan dalam rapat berikutnya.
6. Badan Pekerja Majelis Jemaat juga mengadakan rapat konsultasi dengan Majelis Penggembalaan
dan Pertimbangan Jemaat dalam hal yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan jemaat dan
dengan Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat dalam hal yang berhubungan dengan kebijakan
perbendaharaan.
7. Badan Pekerja Majelis Jemaat mengadakan rapat kerja dan rapat koordinasi dengan perangkat
pelaksana jemaat.
8. Pedoman pelaksanaan rapat BPMJ selanjutnya diatur dalam pedoman organisasi GERMITA yang di
susun dan ditetapkan oleh BPMS.
Penjelasan
1. Pelaksanaan rapat BPMJ harus dengan undangan resmi kepada seluruh anggota BPMJ.
2. Wakil ketua harus dengan mandat ketua
3. Cukup jelas
4. Sesuai Tata Dasar Bab III Pasal 7 ayat (6) dan Bab V pasal 14
5. Notulen rapat adalah dokumen resmi dan wajib ditandatangani ketua dan sekretaris rapat dan
wajib dibagikan kepada seluruh BPMJ.
6. Cukup jelas
24
7. Cukup jelas
8. Cukup jelas
BAB VII
MAJELIS PENGGEMBALAAN DAN PERTIMBANGAN JEMAAT
Pasal 20
Susunan Keanggotaan
Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat
Susunan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
1. Ketua, ialah seorang pelayan khusus penatua merangkap anggota;
2. Sekretaris, ialah seorang anggota sidi jemaat yang pernah menjadi pelayan khusus merangkap
anggota; dan
3. Anggota, ialah seorang anggota sidi jemaat yang pernah menjadi pelayan khusus merangkap
anggota.
Penjelasan
Cukup jelas
Pasal 21
Tugas Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat
1. Memberikan saran dan nasehat kepada Majelis Jemaat dan Badan Pekerja Majelis Jemaat secara
lisan atau tertulis baik diminta atau tidak diminta.
2. Memantau, menganalisis dan memberikan pertimbangan kepada majelis jemaat dan Badan Pekerja
Majelis Jemaat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dan pelayanan jemaat.
3. Bersama Badan Pekerja Majelis Jemaat, Koordinator Pelayanan Wilayah dan pendeta jemaat
menyelesaikan persoalan dalam tubuh majelis jemaat dan perangkat pelayanan jemaat lainnya serta
anggota jemaat pada umumnya.
4. Bersama Koordinator Pelayanan Wilayah dalam menyelesaikan masalah atau perselisian dalam
tubuh Badan Pekerja Majelis Jemaat.
5. Menghadiri dan mengikuti rapat konsultasi dengan Badan Pekerja Majelis Jemaat.
6. Menghadiri dan memberikan pertimbangan dalam Sidang Majelis Jemaat.
7. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang Majelis Jemaat.
Penjelasan
1-7 Cukup jelas
BAB VIII
PEMILIHAN, PENETAPAN, PELANTIKAN, PENEGUHAN
PERIODE PELAYANAN DAN PENGISIAN LOWONG
BADAN PEKERJA MAJELIS JEMAAT,
MAJELIS PENGGEMBALAAN DAN PERTIMBANGAN JEMAAT,
ANGGOTA MAJELIS SINODE DAN
ANGGOTA PENGGANTI MAJELIS SINODE
Pasal 22
Tentang Calon
1. Calon Badan Pekerja Majelis Jemaat ialah semua pelayan khusus anggota majelis jemaat yang
mempunyai hak suara di jemaat bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan Bab VI Pasal 17
dan 18 Peraturan Gereja ini.
2. Calon Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat ialah pelayan khusus penatua yang
memiliki pengalaman sebagai pelayan khusus paling singkat lima tahun untuk jabatan ketua dan
anggota sidi jemaat yang bukan pelayan khusus tetapi pernah menjadi pelayan khusus paling singkat
lima tahun secara terus menerus untuk jabatan sekretaris dan anggota serta memiliki keteladanan
yang baik dalam jemaat serta berdomisili di jemaat bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Bab
VII Pasal 20 Peraturan Gereja ini.
25
3. Calon anggota majelis sinode dan anggota pengganti majelis sinode ialah pelayan khusus anggota
majelis jemaat dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Bab III Pasal 4 Peraturan
Gereja Tentang Sinode.
4. Susunan keanggotaan Badan Pekerja Majelis Jemaat yang dipilih sesuai dengan ketentuan Bab VI
Pasal 17 Peraturan Gereja ini.
5. Susunan keanggotaan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat sesuai dengan ketentuan
Bab VII Pasal 20 Peraturan Gereja ini.
Penjelasan
1. 5 (lima) pelayan khusus penatua karena keketuaannya dalam Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat
tidak dapat dipilih lagi dalam jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara
dan 3 (tiga) Koordinator Bidang Badan Pekerja Majelis Jemaat karena secara Ex-Officio telah
menjadi anggota BPMJ.
2. Yang dapat dipilih sebagai Ketua MPPJ adalah Pelayan khusus penatua yang dipilih melalui KRT,
dan jika terpilih akan dilakukan pengisian lowong dari KRT bersangkutan
3. Cukup jelas
4. Pemilihan Anggota Majelis Sinode dan anggota pengganti majelis sinode dilakukan setelah
pemilihan Badan Pekerja Majelis Jemaat
5. Cukup jelas
6. Cukup jelas
Pasal 23
Pemilih
Pemilih keanggotaan Badan Pekerja Majelis Jemaat, Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat
dan Anggota Majelis Sinode serta Anggota Pengganti Majelis Sinode ialah anggota majelis jemaat
sebagaimana dimaksud dalam Bab V Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gereja ini.
Penjelasan
Cukup jelas
Pasal 24
Penyelenggara Pemilihan
1. Pemilihan Badan Pekerja Majelis Jemaat, Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat dan
Anggota Majelis Sinode serta Anggota Pengganti Majelis Sinode dilakukan dalam Sidang Majelis
Jemaat dengan berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan yang di keluarkan oleh Badan Pekerja
Majelis Sinode.
2. Pemilihan diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan yang dipilih dan ditetapkan oleh Sidang Majelis
Jemaat dan dilantik oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat dalam ibadah jemaat.
3. Waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan berdasarkan surat edaran Badan Pekerja Majelis Sinode.
4. Panitia pemilihan menjalankan tugas berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh
Badan Pekerja Majelis Sinode.
Penjelasan
Cukup jelas
Pasal 25
Tata Cara dan Mekanisme Pemilihan
1. Pemilihan BPMJ, MPPJ, Anggota Majelis Sinode dan Anggota Pengganti Majelis Sinode
dilaksanakan secara langsung, rahasia dan tertulis dan merupakan bagian dari ibadah.
2. Pemilihan dilaksanakan secara bergantian untuk masing-masing perangkat pelayanan dan secara
berurutan untuk masing-masing jabatan.
3. Seseorang dinyatakan terpilih apabila mendapat suara terbanyak dan telah memenuhi persyaratan.
4. Apabila dalam pemilihan putaran pertama terdapat dua orang atau lebih yang mempunyai suara
sama banyak, maka dilakukan pemilihan putaran kedua diantara calon yang mempunyai suara
terbanyak sama tersebut dan yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih.
5. Apabila ketentuan dalam ayat (4) pasal ini belum terpenuhi, maka pemilihan dilakukan melalui
undian diantara calon tersebut yang didahului dengan doa.
26
6. Calon yang mendapat suara terbanyak, tetapi tidak memenuhi persyaratan untuk jabatan itu
dibatalkan dan calon yang mendapatkan suara terbanyak kedua dan telah memenuhi persyaratan
dinyatakan sebagai calon terpilih.
7. Berita Acara pemilihan wajib disampaikan oleh panitia pemilihan kepada BPMS melalui
Koordinator Pelayanan Wilayah.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
6. Cukup jelas
7. Cukup jelas
Pasal 26
Penetapan, Pelantikan, Peneguhan dan Serah terima
1. Badan Pekerja Majelis Sinode berdasarkan berita acara pemilihan, menetapkan BPMJ, MPPJ,
anggota majelis sinode dan anggota pengganti majelis sinode dengan Keputusan.
2. Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, BPMS melantik BPMJ,
anggota majelis sinode dan anggota pengganti majelis sinode dalam ibadah jemaat dengan
menggunakan Tata Ibadah yang di keluarkan oleh BPMS dan dirangkaikan dengan serah terima
jabatan pelayanan dan administrasi pelayanan dan perbendaharan jemaat.
3. Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, BPMS melantik dan
meneguhkan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat dalam ibadah jemaat dengan
menggunakan Tata Ibadah yang dikeluarkan BPMS yang dirangkaian dengan serahterima jabatan
pelayanan dan administarasi pelayanan.
4. BPMJ melaksanakan tugasnya setelah dilantik dan telah melakukan serah terima dari BPMJ yang
lama.
5. MPPJ melaksanakan tugasnya setelah dilantik dan diteguhkan serta melakukan serah terima dari
MPPJ yang lama.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. BPMS dapat menugaskan Koordinator Pelayanan Wilayah
3. BPMS dapat menugaskan Koordinator Pelayanan Wilayah.
Untuk sekretaris dan anggota MPPJ diteguhkan dan dilantik.
4. Menjelang pelantikan dan serah terima, BPMJ yang lama harus menyiapkan seluruh dokumen
administrasi pelayanan dan perbendaharaan dengan selengkap-lengkapnya.
5. MPPJ yang lama menyiapkan dokumen untuk serah terima.
Pasal 27
Periode Pelayanan dan Kelowongan
1. Periode pelayanan BPMJ dan MPPJ adalah lima tahun dimulai sejak pelantikan dan serahterima
sampai dengan pelantikan dan serah terima dari pejabat yang lama.
2. Kelowongan BPMJ dan MPPJ terjadi apabila:
a. Meninggal dunia;
b. Berpindah tempat tinggal secara tetap lebih dari enam bulan diluar jemaat bersangkutan;
c. Meninggalkan tugas pelayanan secara terus menerus lebih dari enam bulan;
d. Menderita sakit yang sesuai keterangan dokter memerlukan perawatan sekurang-kurangnya satu
tahun;
e. Menderita sakit dan atau kecelakaan berat dimana yang bersangkutan tidak dapat lagi
melaksanakan tugasnya;
f. Berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis dan di bacakan dalam ibadah jemaat;
g. Di kenakan tindakan disiplin gerejawi;
h. Diberhentikan atau berhenti dari pelayan khusus untuk BPMJ dan ketua MPPJ; dan
i. Di berhentikan dari jabatan Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat.
3. Kelowongan diisi melalui pemilihan yang dilaksanakan dalam Sidang Majelis Jemaat.
27
4. Pemilihan pengisi lowong diatur dan dilakukan oleh BPMJ dengan mengikuti ketentuan tentang
pemilihan.
5. Periode pelayanan BPMJ, MPPJ pengisi lowong sama dengan periode pelayanan yang sedang
berjalan.
6. Pengisian lowong dilakukan selambat-lambatnya enam bulan setelah terjadi kelowongan.
Penjelasan
1. Periode pelayanan Ketua BPMJ seorang pendeta pegawai GERMITA yang ditempatkan dan
ditetapkan oleh BPMS sebagaimana diatur dalam Peraturan Gereja Tentang Pegawai GERMITA.
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
6. Sebelum diadakan pengisian lowong secara tetap, maka jabatan lowong dilaksanakan oleh salah
satu anggota BPMJ berdasarkan ketentuan yang berlaku.
BAB IX
KELOMPOK RUMAH TANGGA, KOMISI KERJA,
KELOMPOK FUNGSIONAL DAN PROFESI, SERTA PANITIA
Pasal 28
Kelompok Rumah Tangga
1. Kelompok Rumah Tangga merupakan kelompok pelayanan jemaat sesuai pemetaan, penataan dan
pembagian teritori/wilayah pelayanan jemaat.
2. Kelompok Rumah Tangga terdiri dari 15-20 kepala keluarga yang letak geografi tempat tinggalnya
berdekatan dan berurutan.
3. Pelayanan Kelompok Rumah Tangga menjadi tanggung jawab majelis jemaat yang sehari-hari
dipercayakan kepada 3 (tiga) orang pelayan khusus anggota majelis jemaat yaitu 2 (dua) orang
diaken dan seorang penatua yang dipilih dan berdomisili serta merupakan anggota KRT
bersangkutan.
4. Pemetaan, penataan dan pembagian wilayah jemaat menjadi beberapa KRT ditetapkan oleh Sidang
Majelis Jemaat sesuai ayat (2) Pasal ini dengan memperhatikan hasil rapat sidi jemaat.
5. Dalam hal dimana ketentuan dalam ayat (2) Pasal ini tidak terpenuhi, maka BPMJ atas persetujuan
Sidang Majelis Jemaat dapat mengajukan pembentukan KRT kepada Badan Pekerja Majelis Sinode
melalui Koordinator Pelayanan Wilayah untuk penetapannya.
6. Kelompok Rumah Tangga bertugas melaksanakan ketetapan dan keputusan Sidang Majelis Jemaat
dan peraturan dan keputusan Badan Pekerja Majelis Jemaat.
7. Dalam melaksanakan tugasnya diaken dan penatua dikelompok rumah tangga dapat membentuk
urusan pelayanan diakonia, tim doa dan tim kerja sesuai kebutuhan pelayanan
Penjelasan
1. Cukup Jelas
2. Pembentukan pelayanan Kelompok Rumah Tangga berdasarkan letak georafis tempat tinggal yang
berdekatan dan berurutan dimaksudkan untuk memaksimalkan tugas pelayanan jemaat khususnya
tugas penggembalaan rutin bagi anggota jemaat oleh pelayan khusus.
3. Penanggung jawab pelayanan kelompok KRT terdiri dari 3 (tiga) orang pelayan khusus yaitu dua
orang diaken dan seorang penatua artinya pendekatan pelayanan KRT dilakukan dengan
pendekatan fungsional bukan dengan pendekatan struktural dimana diaken dan penatua memiliki
tugas bersama dalam penggembalaan, pelayanan dan pembinaan anggota jemaat tetapi memiliki
tugas khusus masing-masing sesuai panggilan dan jabatannya yaitu penatua bertanggungjawab
atas ibadah-ibadah, doa, pengajaran dan pemberitaan firman sedangkan seorang diaken
bertanggungjawab atas pengelolaan perbendaharaan dan seorang diaken lagi bertanggungjawab
atas pelayanan diakonia.
4. Pemetaan, penataan dan pembagian wilayah jemaat menjadi beberapa KRT dilakukan sebelum
pemilihan pelayan khusus periode pelayanan baru yang didahului dengan sensus atau pendataan
anggota jemaat.
5. Cukup jelas
6. Cukup jelas
7. Cukup jelas
28
Pasal 29
Komisi Kerja
1. Komisi Kerja dibentuk oleh BPMJ sesuai kebutuhan pelayanan jemaat yang bertugas membantu
Badan Pekerja Majelis Jemaat dalam melaksanakan program pelayanan tertentu di jemaat.
2. Susunan keanggotaan Komisi Kerja diangkat, ditetapkan dan diberhentikan oleh BPMJ, setelah
mendapat persetujuan Sidang Majelis Jemaat.
3. Jumlah keanggotaan Komisi Kerja disesuaikan dengan kebutuhan
4. Periode pelayanan Komisi Kerja, sama dengan periode pelayanan Badan Pekerja Majelis Jemaat.
5. Komisi Kerja mengadakan rapat sesuai kebutuhan.
6. Komisi Kerja menyusun dan mengajukan rencana kerja dan Anggaran Belanja dan Pendapatan
untuk dibahas dan ditetapkan oleh Sidang Majelis Jemaat, melalui Badan Pekerja Majelis Jemaat.
7. Komisi Kerja bertanggung jawab kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat.
8. Pembentukan dan tata kerja komisi kerja diatur dalam pedoman yang di keluarkan oleh BPMS.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Susunan keanggotaan Komisi Kerja tidak ada asisten bendahara.
3. Cukup jelas.
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
6. Merupakan bagian tidan terpisahkan dari Anggaran Belanja dan pendapatan jemaat.
7. Cukup jelas
8. Cukup jelas
Pasal 30
Kelompok Pelayanan Fungsional dan Profesi
1. Kelompok Pelayanan fungsional dan profesi merupakan bentuk pelayanan jemaat GERMITA
kepada anggota-anggota menurut kesamaan fungsi atau profesi anggota jemaat.
2. Kelompok Pelayanan fungsional dan profesi terdiri dari petani, nelayan, tukang, pengusaha, PNS,
guru, tenaga medis, buruh, siswa, mahasiswa, pelayan khusus termasuk pelayanan kelompok Lanjut
Usia dan lain-lain.
3. Kelompok Pelayanan fungsional atau profesi dibentuk oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat sesuai
dengan fungsi dan profesi anggota jemaat setelah mendapat persetujuan Sidang Majelis Jemaat.
4. Pelayanan kelompok fungsional dan profesi merupakan tanggung jawab majelis jemaat yang
dipercayakan kepada masing-masing pengurus pelayanan fungsional dan profesi.
5. Susunan keanggotaan pengurus pelayanan fungsional dan profesi diangkat dan ditetapkan serta
dilantik oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat dalam ibadah jemaat.
6. Susunan keanggotaan Pengurus Pelayanan Fungsional dan Profesi terdiri dari:
a. Koordinator
b. Urusan Peribadatan, Informasi dan komunikasi
c. Urusan Organisasi, Keanggotaan dan Pembinaan
d. Urusan Administrasi pelayanan
e. Urusan Keuangan
7. Periode pelayanan pengurus pelayanan fungsional dan profesi sama dengan periode pelayanan
Badan Pekerja Majelis Jemaat.
8. Pengurus pelayanan fungsional dan profesi bertanggung jawab kepada Badan Pekerja Majelis
Jemaat.
9. Program dan Anggaran Belanja dan Pendapatan pelayanan fungsional dan profesi merupakan bagian
integral dari anggaran jemaat.
10. Pembentukan dan tata kerja kelompok Fungsional dan profesi diatur dengan pedoman yang di
keluarkan BPMS.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Lansia yaitu anggota jemaat GERMITA berusia 60 (enam puluh) tahun keatas
3. Cukup jelas
4. Koordinator pengurus pelayanan fungsional di pilih diantara pelayan khusus di jemaat
bersangkutan.
5. Pengangkatan dan penetapan harus berdasarkan persetujuan sidang majelis jemaat.
6. Cukup jelas
29
7. Cukup jelas
8. Cukup jelas
9. Cukup jelas
10. Cukup jelas
Pasal 31
Panitia
1. Panitia dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pelayanan tertentu yang tidak terjangkau oleh komisi
kerja dijemaat.
2. Susunan panitia dipilih dalam Sidang Majelis Jemaat dan ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis
Jemaat serta dilantik dan dibubarkan dalam ibadah jemaat.
3. Tugas, tata kerja dan masa kerja panitia diatur oleh yang menetapkannya.
4. Panitia mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Sidang Majelis Jemaat melalui
Badan Pekerja Majelis Jemaat.
Penjelasan
1. Kegiatan pelayanan tertentu yang jangka waktu pelaksanaannya tidak lebih dari satu tahun
anggaran atau satu periode pelayanan.
2. Untuk kegiatan sinode di jemaat yang bersangkutan, dipilih dalam sidang majelis jemaat yang
bersangkutan, ditetapkan dan dilantik oleh Badan Pekerja Majelis Sinode atau dapat dimandatkan
kepada Kordinator Pelayanan Wilayah.
3. Pertanggungjawaban menyangkut laporan kegiatan termasuk keuangan dan inventaris.
4. Cukup jelas
BAB X
RAPAT SIDI JEMAAT
Pasal 32
Rapat Sidi Jemaat
1. Rapat sidi jemaat dilaksanakan untuk:
a. Memilih calon pelayan khusus diaken dan penatua sesuai dengan Peraturan Gereja Tentang
Pelayan Khusus Bab V Pasal 11 sampai dengan Pasal 16;
b. Membicarakan panggilan dan tugas jemaat serta kewajiban dan tanggungjawab sidi jemaat; dan
c. Membicarakan hal-hal lain menyangkut kehidupan dan pelayanan jemaat yang penting dan
mendesak.
2. Rapat sidi jemaat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c Pasal ini dihadiri oleh
seluruh anggota sidi dalam satu KRT atau gabungan KRT.
3. Rapat sidi jemaat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c Pasal ini dipimpin oleh
Badan Pekerja Majelis Jemaat dan didampingi oleh diaken dan penatua di KRT bersangkutan.
4. Rapat sidi jemaat sebagaimana di maksud ayat (1) huruf b Pasal ini, diadakan sekali dalam setahun
atau sesuai kepentingan dan kebutuhan pelayanan.
5. Rapat sidi jemaat sebagaimana di maksud ayat (1) huruf c Pasal ini, diadakan sewaktu-waktu sesuai
kepentingan dan kebutuhan pelayanan.
6. Tempat, waktu, dan agenda rapat sidi jemaat diumumkan dalam ibadah sentral jemaat atau ibadah
KRT dua minggu berturut-turut.
Penjelasan
1. a. Cukup jelas
b. Sebagai forum konsultasi untuk mendengar dan menampung segala pikiran, usul dan saran, dari
anggota sidi jemaat tentang pelaksanaan panggilan dan tugas jemaat serta tanggung jawab sidi
jemaat yang akan dimasukan dalam program pelayanan dan anggaran jemaat.
c. Cukup jelas
2. Tidak memerlukan kuorum jumlah anggota sidi jemaat.
3. Cukup jelas.
4. Rapat sidi jemaat diadakan sebelum pelaksanaan sidang majelis jemaat yang mengagendakan
pembahasan dan evaluasi laporan BPMJ, BPPJ, MPPJ dan pembahasan penetapan program dan
anggaran jemaat setahun.
5. Cukup jelas
6. Lewat berita jemaat atau ibadah KRT.
30
BAB XI
TATA TERTIB PELAYANAN JEMAAT
Pasal 33
Tata Tertib Pelayanan Sakramen Baptisan Kudus
1. Jemaat GERMITA melaksanakan sakramen baptisan kudus bagi anak-anak dan orang dewasa dalam
ibadah jemaat di gedung gereja.
2. Pelayanan sakramen baptisan kudus harus di dahului katekisasi dan percakapan penggembalaan
khusus bagi orang tua kandung dan orang tua baptis atau orang dewasa yang minta di baptis.
3. Pelayanan sakramen baptisan kudus terhadap anak-anak di layankan berdasarkan iman orang tua
kandung atau wali.
4. Pelayanan sakramen baptisan kudus bagi anggota GERMITA hanya berlaku satu kali seumur hidup
sebagaimana dimaksudkan dalam Tata Dasar Bab III Pasal 8 ayat (6).
5. Orang tua baptis adalah anggota sidi jemaat GERMITA atau anggota sidi jemaat dari gereja anggota
GPI dan gereja anggota PGI yang mengakui sidi jemaat dan seajaran dengan GERMITA dan
berjumlah 4 (empat) orang.
6. Saksi baptisan adalah seluruh anggota jemaat yang hadir.
7. Anggota gereja lain yang sudah dibaptis dan berpindah ke GERMITA tidak dibaptis lagi, tetapi
harus memasukan surat baptis dari gereja asalnya kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat.
8. Anggota GERMITA yang di baptis diberikan surat baptisan dan dicatat dalam buku baptisan jemaat
yang bersangkutan.
9. Tata cara dan ketentuan selanjutnya mengenai pelayanan sakramen baptisan kudus diatur dalam Tata
Ibadah dan dokumen ajaran GERMITA tentang sakramen Baptisan Kudus.
Penjelasan
1. Dalam keadaan luar biasa pelayanan sakramen baptisan kudus dapat dilakukan diluar gedung
gereja.
Pelayanan sakramen baptisan kudus harus menggunakan Tata Ibadah Baptisan Kudus yang di
keluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dan di layani oleh pelayan khusus pendeta
GERMITA.
2. Materi katekisasi Baptisan disusun dan diterbitkan oleh BPMS dengan Peraturan.
3. Kepada mereka yang berasal dari agama lain, pelayanan sakramen baptisan kudus hanya dilakukan
kepada yang sudah dewasa.
4. Cukup jelas
5. Dalam memilih orang tua baptis hendaknya orang tua kandung mengutamakan anggota sidi jemaat
GERMITA.
6. Cukup jelas
7. Cukup jelas
8. Cukup jelas
9. Cukup jelas
Pasal 34
Tata Tertib Pelayanan Peneguhan Sidi Jemaat
1. Jemaat GERMITA melaksanakan peneguhan sidi jemaat dalam ibadah jemaat di Gedung Gereja.
2. Untuk dapat diteguhkan menjadi anggota sidi jemaat, calon sidi harus mengikuti katekisasi sidi
sesuai dengan program jemaat berdasarkan kurikulum dan pedoman yang disusun dan diterbitkan
oleh Badan Pekerja Majelis Sinode.
3. Calon anggota sidi minimal berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah.
4. Calon sidi jemaat yang mengikuti katekisasi kurang dari 75 % (tujuh puluh lima prosen) dari total
pertemuan dan materi sesuai pedoman, kurikulum dan program yang telah ditetapkan, tidak dapat
diteguhkan menjadi sidi jemaat.
5. Pelayanan peneguhan sidi jemaat harus didahului dengan percakapan penggembalaan bagi calon sidi
dan juga dihadiri oleh orang tua kandung dan orang tua baptis.
6. Bagi calon sidi jemaat GERMITA dari gereja atau agama lain wajib mengikuti katekisasi khusus.
7. Anggota jemaat yang diteguhkan menjadi sidi jemaat diberikan surat sidi dan didaftarkan dalam
buku sidi jemaat.
8. Pengajar katekisasi sidi jemaat ialah pelayan khusus pendeta, penatua dan diaken serta anggota sidi
jemaat lainnya yang dianggap mampu.
Penjelasan
31
1. Pelayanan peneguhan sidi jemaat harus menggunakan Tata Ibadah peneguhan sidi yang di
keluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dan di layani oleh pelayan khusus pendeta
GERMITA.
2. Waktu tatap muka diatur sesuai dengan jadwal yang disusun BPMJ, tetapi harus memenuhi
ketentuan dalam pedoman dan kurikulum yang di susun dan diterbitkan BPMS.
3. Bagi yang terlanjur hamil di luar nikah dan akan segera menikah tetapi belum berumur 17 tahun
dapat mengikuti katekisasi sidi.
4. Cukup Jelas
5. Percakapan pengembalaan calon sidi jemaat dihadiri oleh Majelis Penggembalaan dan
Pertimbangan Jemaat dan seluruh pelayan khusus di jemaat.
6. Pedoman, Kurikulum dan materi katekisasi khusus disusun dan diterbitkan oleh BPMS.
7. Cukup Jelas
8. Pengajar katekisasi wajib mengikuti pelatihan pengajar katekisasi dan memenuhi syarat-syarat
yang diatur dalam pedoman pengajar katekisasi sidi yang disusun oleh BPMS
Pasal 35
Tata Tertib Pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus
1. Sakramen Perjamuan Kudus dilakukan dalam rangka memperingati dan merayakan karya
penyelamatan Yesus Kristus.
2. Pelaksanaan Perjamuan Kudus harus didahului dengan persiapan dan pengakuan diri dari anggota
sidi jemaat.
3. Sakramen perjamuan kudus dilaksanakan dalam ibadah jemaat dan menggunakan Tata Ibadah yang
disusun dan diterbitkan oleh BPMS serta dipimpin oleh pelayan khusus pendeta GERMITA.
4. Sakramen perjamuan kudus dilaksanakan secara rutin empat kali dalam setahun yang waktu
pelaksanaannya diatur oleh Sidang Majelis Jemaat dan juga dilaksanakan pada perayaan Hari
Pekabaran Injil, Perjamuan Kudus sedunia dan dalam Persidangan Gerejawi.
5. Anggota sidi jemaat yang sedang dikenakan tindakan disiplin gerejawi tidak diijinkan mengikuti
pelaksanaan sakramen perjamuan kudus.
6. Tata cara dan Ketentuan selanjutnya mengenai sakramen perjamuan kudus diatur dalam Tata Ibadah
dan dokumen ajaran GERMITA tentang sakramen perjamuan kudus.
Penjelasan
1. Cukup Jelas.
2. Persiapan dilakukan melalui proses penggembalaan sedangkan pengakuan diri dilakukan dalam
ibadah jemaat sebelum atau disaat pelaksanaan ibadah sakramen perjamuan kudus.
3. Bagi anggota sidi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah Sakramen perjamuan kudus di gedung
gereja karena sakit atau mereka yang sudah lanjut usia dapat dilayani ditempat yang bersangkutan
tinggal atau dirawat.
4. Persidangan gerejawi yang dimaksudkan adalah Sidang Lengkap Majelis Sinode, Sidang Istimewa
Majelis Sinode dan Sidang Tahunan Majelis Sinode
5. Cukup Jelas
6. Cukup Jelas
Pasal 36
Tata Tertib Pemberkatan Nikah
1. Pemberkatan nikah dilayangkan kepada calon pasangan suami istri yang telah memenuhi
administrasi dan ketentuan gereja serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemberkatan nikah harus didahului dengan katekisasi pranikah dan percakapan penggembalaan bagi
calon pasangan suami istri dan juga harus dihadiri oleh orang tua kandung/wali.
3. Pemberkatan nikah dilaksanakan oleh pelayan khusus pendeta dalam persekutuan ibadah jemaat
dalam gedung gereja dengan menggunakan Tata Ibadah yang disusun dan diterbitkan oleh BPMS.
4. Pasangan suami istri yang telah diberkati diberikan surat nikah dan didaftarkan dalam buku nikah
jemaat
5. Tata cara dan ketentuan selanjutnya mengenai pernikahan diatur dalam Tata Ibadah dokumen ajaran
GERMITA tentang pernikahan Kristen
Penjelasan
1. Cukup Jelas
32
2. Pedoman dan kurikulum dan materi katekisasi pranikah disusun dan diterbitkan oleh BPMS
Katekisasi pranikah dilakukan dalam rangka pembinaan calon keluarga kristen yang
bertanggungjawab dan melayani Tuhan melalui kehidupan keluarga.
3. Yang dimaksudkan dalam ibadah jemaat dalam gedung gereja artinya pemberkatan nikah tidak
boleh dilaksanakan di kantor catatan sipil.
4. Cukup Jelas
5. Cukup Jelas.
BAB XII
PENATALAYANAN JEMAAT
Pasal 37
Penatalayanan
1. Penatalayanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan panggilan dan tugas jemaat serta tugas
majelis jemaat sebagaimana dimaksudkan dalam Bab III Pasal 4 dan 5 dan Bab V Pasal 9 Peraturan
Gereja ini.
2. Penatalayanan meliputi kegiatan penataan organisasi, tata laksana (program dan mekanisme kerja),
penata usahaan (perkantoran), informasi dan komunikasi personalia dan pengelolaan sumber daya
dan dana (perbendaharaan).
Penjelasan
1. Cukup Jelas
2. Cukup Jelas
Pasal 38
Tata Usaha, Informasi dan Komunikasi
1. Tiap jemaat GERMITA harus mempunyai kantor jemaat yang di lengkapi dengan peralatan dan
perlengkapan sesuai kebutuhan menurut kesanggupan dan kemampuan jemaat untuk :
a. Mengurus, menyimpan dan menyelesaikan segala urusan administrasi pelayanan jemaat, baik
dibidang umum dan perbendaharaan;
b. Menata dan menyimpan semua data, dokumen dan arsip jemaat;
c. Menyimpan harta milik jemaat yang layak disimpan dikantor milik jemaat.
2. Badan Pekerja Majelis Jemaat bertanggungjawab atas penggunaan, pengelolaan dan pemeliharaan
kantor jemaat.
3. Penataan di bidang tata usaha, komunikasi dan informasi jemaat di laksanakan melalui kantor
jemaat.
4. Dokumen/arsip jemaat meliputi :
a. Daftar keanggotaan jemaat, buku baptisan, buku sidi, buku nikah, daftar kelahiran, daftar
kematian, buku atestasi, daftar keanggotaan majelis jemaat dan perangkat pelayanan jemaat,
buku keuangan, daftar inventaris, daftar statistik jemaat, surat-surat berharga dan surat-surat
lainnya;
b. Surat menyurat yakni surat masuk dan surat keluar yang berhubungan dengan pelayanan jemaat;
c. Surat-surat gerejawi: baptisan, sidi, nikah, kartu keluarga jemaat, kartu pelayan khusus,
keterangan meninggal dunia dan surat-surat lainya.
d. Dokumen-dokumen berupa : buku notula, buku ketetapan dan keputusan Sidang Majelis Jemaat,
buku peraturan dan keputusan Badan Pekerja Majelis Jemaat, notulen Rapat Koordinasi
Pelayanan Wilayah, buku ketetapan dan keputusan Sidang Lengkap Majelis Sinode/Sidang
Istimewa Majelis Sinode dan Sidang Tahunan Majelis Sinode, peraturan dan keputusan Badan
Pekerja Majelis Sinode, hasil-hasil rapat sidi jemaat, hasil pertemuan, konsultasi dan rapat
Komisi Pelayanan Kategorial, hasil rapat komisi kerja jemaat, kelompok pelayanan fungsional
dan profesi, laporan-laporan pelayanan dan catatan penggembalaan, dll.
5. Tiap jemaat GERMITA memiliki dan menggunakan satu buah stempel jemaat yang di keluarkan
oleh Badan Pekerja Majelis Sinode.
Penjelasan
1. Cukup Jelas
2. Cukup Jelas
3. Cukup Jelas
4. a. Format di susun dan di keluarkan Badan Pekerja Majelis Sinode
b. Pedoman surat menyurat di terbitkan oleh Badan Pekerja Sinode
c. Blangko surat-surat gerejawi diterbitkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode
d. Cukup Jelas
33
5. Cukup jelas
Pasal 39
Staf/Tenaga Administrasi
1. Dalam rangka untuk membantu melaksanakan tugas-tugas administrasi pelayanan umum dan
perbendaharaan jemaat, Badan Pekerja Majelis Jemaat dapat mengangkat, menetapkan dan
memberhentikan satu atau beberapa orang staf/tenaga administrasi kantor jemaat sesuai kemampuan
keuangan jemaat berdasarkan persetujuan Sidang Majelis Jemaat
2. Staf/tenaga administrasi jemaat ialah anggota sidi jemaat yang siap dan bersedia memberi diri secara
sungguh-sungguh dalam pelayanan administrasi pelayanan dan perbendaharaan jemaat dan tidak
memiliki pekerjaan tetap di tempat lain.
3. Tugas-tugas staf/tenaga administrasi jemaat diatur dan ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis
Jemaat.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, staf/tenaga administrasi di berikan jaminan hidup yang besarnya di
tetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat dengan persetujuan Sidang Majelis Jemaat.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, staf/tenaga administrasi bertanggung jawab kepada Badan Pekerja
Majelis jemaat.
Penjelasan
Cukup jelas
Pasal 40
Harta Milik GERMITA di Jemaat
1. Harta Milik GERMITA yang ada di jemaat dipercayakan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode untuk
dipakai, diolah dan di pelihara oleh jemaat dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
2. Pembongkaran suatu bangunan yang termasuk harta milik GERMITA yang berada dalam
pengelolaan suatu jemaat yang berakibat perubahan dalam berita acara serah terima bangunan, perlu
lebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Badan Pekerja Majelis Sinode.
3. Pengalihan hak atas harta milik GERMITA sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini khususnya
barang tidak bergerak, harus atas persetujuan Badan Pekerja Majelis Sinode.
4. Jika suatu jemaat bubar, maka semua harta milik GERMITA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Pasal ini, dengan sendirinya di urus, diolah dan di pelihara oleh Badan Pekerja Majelis Sinode.
5. Ketentuan selanjutnya mengenai pengelolaan dan pengawasan harta milik GERMITA di jemaat di
atur dalam Peraturan Gereja tentang Perbendaharaan dan Peraturan Gereja Tentang Pengawasan
Perbendaharaan.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Sebelum mengadakan renovasi/perubahan suatu bangunan, BPMJ harus memohon rekomendasi
dari BPMS.
3. Harta Milik tidak bergerak adalah tanah dan bangunan.
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas.
BAB XIII
PENYELESAIAN PERSENGKETAAN
Pasal 41
Dasar Penyelesaian Persengketaan
Bila terjadi persengketaan dalam tubuh Majelis Jemaat, BPMJ, MPPJ, BPPJ dan perangkat pelaksana
jemaat lainnya atau anggota jemaat, maka semua pihak yang tersangkut, wajib melaksanakan
penyelesaian secara Alkitabiah dan gerejawi dan berjanji dengan sungguh-sungguh untuk memahami,
menghayati Roma 14; Efesus 4:1-6; 17-32 ; Filipi 2:1-11; Kolose 3:5-17; 1 Korintus 1:10-17; 3:1-9 dan
1 Tesalonika 2.
Penjelasan
Cukup jelas
34
Pasal 42
Cara Penyelesaian Persengketaan dalam Tubuh Majelis Jemaat,
BPMJ, MPPJ, BPPJ dan Perangkat Pelayanan Jemaat lainnya.
1. Penyelesaian dalam persengketaan dalam tubuh majelis jemaat dilaksanakan dalam Sidang Majelis
Jemaat yang di hadiri oleh Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat dan Koordinator
Pelayanan Wilayah.
2. Penyelesaian persengketaan dalam tubuh BPMJ dilaksanakan dalam rapat BPMJ yang di hadiri oleh
MPPJ, pendeta jemaat dan Koordinator Pelayanan Wilayah.
3. Penyelesaian persengketaan dalam tubuh MPPJ dilaksanakan dalam pertemuan yang di hadiri oleh
anggota MPPJ, pendeta jemaat dan Koordinator Pelayanan Wilayah.
4. Penyelesaian persengketaan dalam tubuh BPPJ dilaksanakan dalam pertemuan yang di hadiri oleh
anggota BPPJ, pendeta jemaat, MPPJ dan Koordinator Pelayanan Wilayah.
5. Penyelesaian persengketaan dalam tubuh masing-masing Perangkat Pelaksana Jemaat di laksanakan
dalam pertemuan yang dihadiri oleh seluruh perangkat-perangkat pelayanan yang bersangkutan,
BPMJ, Pendeta Jemaat, dan MPPJ.
6. Setip penyelesaian persengketaan dibuat berita acara penyelesaian persengketaan dan surat
pernyataan.
7. Jika penyelesaian persengketaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan ayat (5)
pasal ini belum dapat diselesaikan maka penyelesaian persoalan diselesaikan dalam Sidang Majelis
Jemaat yang dihadiri oleh Koordinator Pelayanan Wilayah.
8. Jika penyelesaian persengketaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (7) pasal ini belum
dapat diselesaikan, maka Sidang Majelis Jemaat menyerahkan penyelesaiannya kepada BPMS.
9. Dalam menyelesaikan persengketaan tersebut dalam ayat (8) pasal ini, BPMS melibatkan MPPS dan
penyelesaian persengketaan tersebut merupakan langkah akhir yang wajib ditaati oleh semua pihak
yang bersengketa.
10. Ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelesaian persengketaan dalam pasal ini diatur dalam
Peraturan Gereja Tentang Penggembalaan, Penilikan dan Disiplin Gerejawi.
Penjelasan
1-10 Cukup jelas
Pasal 43
Cara Penyelesaian Persengketaan Diantara Anggota Jemaat
1. Penyelesaian persengketaan diantara anggota jemaat, wajib diselesaikan oleh Pelayan khusus,
BPMJ, pendeta jemaat dan MPPJ dengan pendekatan mediasi.
2. Dalam usaha penyelesaian persengketaan berlangsung, pihak-pihak yang tersangkut membatasi
persengketaan itu dalam kalangan sendiri.
3. Langkah selanjutnya penyelesaiam persengketaan diantara anggota jemaat di atur dalam Peraturan
Gereja Tentang Penggembalaan, Penilikan dan Disiplin Gerejawi.
Penjelasan
1. Pendekatan mediasi adalah pendekatan dengan cara memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa
untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan pihak penggembala sebagai fasilitator.
Majelis jemaat yang dimaksud adalah diaken dan penatua didalam suatu KRT dimana pihak yang
bersengketa bertempat tinggal dan penatua komisi pelayanan kategorial yang bersangkutan.
2. Cukup Jelas
3. Cukup jelas
BAB XIV
PEMBENTUKAN, PEMEKARAN,PENGGABUNGAN DAN
PEMBUBARAN JEMAAT
Pasal 44
Pembentukan Jemaat Baru
1. Suatu jemaat baru dapat dibentuk apabila memenuhi syarat-syarat dan prosedur sebagai berikut:
a. Jemaat yang hendak dibentuk tidak berada dalam satu lingkungan batas-batas suatu jemaat
GERMITA dan harus jelas letak dan batas-batasnya.
35
b. Permohonan pembentukan jemaat baru diajukan oleh sekurang-kurangnya 15 (lima belas) rumah
tangga anggota GERMITA bakal jemat, yang diajukan kepada Badan Pekerja Majelis Sinode
melalui Koordinator Pelayanan Wilayah terdekat yang disertai pertimbangan-pertimbangan oleh
Koordinator Pelayanan Wilayah.
c. Permohonan dapat juga diajukan oleh Koordinator Pelayanan Wilayah terdekat setelah
mengadakan musyawarah dengan rumah tangga-rumah tangga bakal jemaat baru disertai alasan
dan pertimbangan.
d. Permohonan di lengkapi dengan peta lokasi jemaat, keterangan tentang penduduk, agama dan
keyakinan, batas pemerintahan, informasi latar belakang perekonomian dimana bakal jemaat
berada.
e. Telah dilakukan penelitian langsung oleh Badan Pekerja Majelis Sinode bahwa situasi dan lokasi
yang ada sudah memungkinkan untuk pembentukan suatu jemaat baru.
2. Badan Pekerja Majelis Sinode menerbitkan keputusan penetapan jemaat baru.
3. Badan Pekerja Majelis Sinode menetapkan pada pelayanan wilayah mana jemaat itu dimasukkan.
4. Badan Pekerja Majelis Sinode membentuk panitia pemilihan dan menentukan waktu dan tempat
pemilihan pelayan khusus dan pemilihan keanggotaan Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat sesuai
dengan peraturan gereja tentang pelayan khusus dan dan pelayanan kategorial serta ketentuan
lainnya yang berlaku.
5. Peresmian jemaat baru berlaku dalam sutu ibadah jemaat yang dipimpin oleh Badan Pekerja Majelis
Sinode.
6. Setelah peresmian, majelis jemaat baru mengadakan Sidang Majelis Jemaat untuk memilih Badan
Pekerja Majelis Jemaat, Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat, Majelis Penggembalaan dan
Pertimbangan Jemaat sesuai dengan Tata Gereja GERMITA dan ketentuan lainnya yang berlaku.
7. Setelah pemilihan, penetapan dan pelantikan, Badan Pekerja Majelis Jemaat dapat melaksanakan
sidang majelis jemaat untuk membahas dan menetapkan program pelayanan dan anggaran belanja
dan pendapatan jemaat serta dapat membentuk perangkat pelaksana jemaat yang diperlukan.
8. Jemaat baru dicatat dalam daftar Jemaat GERMITA
Penjelasan
1. a. Seperti dilokasi perumahan dan pemukiman baru yang bukan bagian dari wilayah jemaat
tertentu atau lokasi perumahan dan pemukiman baru tersebut sangat jauh letak geografisnya
dari jemaat GERMITA terdekat.
b. Cukup jelas
c. Cukup jelas
d. Cukup jelas
e. Cukup jelas
2. Dalam Keputusan penetapan jemaat baru, harus melampirkan peta wilayah jemaat dan batas-batas
teritorialnya.
3. Cukup jelas
4. Yang terpilih menjadi Ketua Komisi Pelayanan Kategorial yang terpilih di tahbiskan menjadi
pelayan khusus penatua.
5. Sekaligus pentahbisan pelayan khusus.
6. Sidang Majelis Jemaat dipimpin oleh Badan Pekerja Majelis Sinode didampingi oleh anggota
majelis jemaat yang berpengalaman.
7. Cukup jelas
8. Cukup jelas
Pasal 45
Pemekaran Jemaat
1. Pemekaran jemaat merupakan pembagian satu jemaat GERMITA menjadi dua atau lebih jemaat
demi meningkatkan pelaksanaan panggilan dan tugas jemaat sebagaimana dimaksudkan dalam Bab
III Pasal 4 dan 5 Peraturan Gereja ini.
2. Suatu jemaat GERMITA dapat dimekarkan menjadi dua atau lebih bila memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut:
a. Mempunyai sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Kelompok Rumah Tangga yang memiliki
sekurang-kurangnya 150 (seratus lima puluh) kepala keluarga;
b. Memiliki letak geografis wilayah pelayanan jemaat sangat luas;
c. Atas persetujuan Sidang Majelis Jemaat setelah mendengar hasil rapat sidi jemaat; dan
d. Telah tersedia tanah dan gedung gereja untuk jemaat baru yang akan dimekarkan.
3. Pembentukan jemaat baru karena pemekaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
36
a. Di usulkan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat induk kepada Badan Pekerja Majelis Sinode
melalui Koordinator Pelayanan Wilayah berdasarkan persetujuan Sidang Majelis Jemaat dan
memperhatikan hasil rapat sidi jemaat dibagian wilayah pelayanan jemaat yang akan dimekarkan
berdasarkan syarat-syarat dalam ayat (2) Pasal ini;
b. Terdapat sekurang-kurangnya 5 (lima) Kelompok Rumah Tangga yang memiliki 75 (tujuh puluh
lima) kepala keluarga yang letaknya berdekatan dan berurutan, dengan ketentuan setelah di
lakukan pemekaran jumlah kelompok rumah tangga dan jumlah kepala keluarga jemaat induk
tetap sama atau lebih dari jemaat yang dimekarkan;
c. Usul pemekaran harus dilengkapi dengan data, peta lokasi jemaat secara umum dan peta jemaat
baru atau dimekarkan, keterangan jumlah penduduk, jumlah keluarga, jumlah anggota baptis dan
anggota sidi, batas pemerintahan, penghasilan keluarga dibakal jemaat berada, daftar pelayan
khusus dan sarana pelayanan serta tempat peribadatan yang telah tersedia; dan
d. Telah dilakukan penelitian langsung oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dan Koordinator
Pelayanan Wilayah bahwa situasi dan kondisi yang ada sudah memungkinkan untuk dimekarkan.
4. Badan Pekerja Majelis Sinode menerbitkan keputusan penetapan jemaat baru hasil pemekaran.
5. Pelayan khusus diaken dan penatua yang dipilih melalui KRT yang masuk dalam wilayah
pemekaran, tetap menjadi pelayan khusus di jemaat baru tersebut.
6. Peresmian jemaat hasil pemekaran berlaku dalam suatu ibadah jemaat yang dipimpin oleh Badan
Pekerja Majelis Sinode atau Koordinator Pelayanan Wilayah.
7. Sebelum peresmian, Badan Pekerja Majelis Jemaat induk telah membentuk panitia pemilihan yang
bertugas melakukan pemilihan keanggotaan Komisi Pelayanan Kategorial di bakal jemaat yang baru.
8. Setelah peresmian, majelis jemaat baru mengadakan Sidang Majelis Jemaat untuk memilih BPMJ,
MPPJ, BPPJ dan perangkat pelaksana jemaat lainnya yang dibutuhkan dan diperlukan, yang
dipimpin oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dan didampingi oleh seorang penatua dan seorang
diaken yang berpengalaman.
9. Jemaat yang dimekarkan dicatat dalam daftar jemaat GERMITA.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. a. Cukup jelas
b. Cukup jelas
c. Cukup Jelas
d. Proses pembangunan gedung gereja minimal telah mencapai 60 (enam puluh) prosen
3. Cukup jelas
4. Dalam Keputusan Pembentukan jemaat baru hasil pemekaran harus melampirkan peta wilayah
jemaat dan batas-batas teritori jemaat tersebut
5. Cukup jelas
6. Cukup jelas
7. Cukup jelas
8. Badan Pekerja Majelis Sinode dapat menugaskan Koordinator Pelayanan Wilayah
9. Cukup jelas
Pasal 46
Penggabungan Jemaat
1. Penggabungan jemaat merupakan penyatuan dua atau lebih jemaat menjadi satu jemaat yang baru.
2. Penggabungan dua atau lebih jemaat menjadi satu jemaat baru dapat dilaksanakan jika jemaat-
jemaat tersebut memandangnya baik dan perlu demi kepentingan pelayanan jemaat; pandangan
mana disetujui oleh Badan Pekerja Majelis Sinode setelah mendengarkan pendapat dari Koordinator
Pelayanan Wilayah dan Sidang Majelis Jemaat yang bersangkutan.
3. Penggabungan diusulkan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat dari jemaat-jemaat bersangkutan secara
bersama-sama kepada Badan Pekerja Majelis Sinode setelah mendengarkan pandangan dan
persetujuan anggota sidi jemaat, pendapat Sidang Majelis Jemaat dan pertimbangan Koordinator
Pelayananan Wilayah.
4. Badan Pekerja Majelis Sinode sebelum memutuskan untuk menerima atau menolak usul
penggabungan itu, berkewajiban meneliti dan mengkaji semua bukti dan keterangan mengenai
keadaan jemaat yang hendak digabungkan.
5. Badan Pekerja Majelis Sinode setelah memutuskan untuk menerima penggabungan jemaat-jemaat
tersebut, mengeluarkan keputusan penetapan jemaat baru hasil penggabungan.
6. Badan Pekerja Majelis Sinode membentuk panitia pemilihan dan menentukan waktu dan tempat
pemilihan keanggotaan Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat sesuai dengan Peraturan Gereja
Tentang Pelayanan Kategorial dan ketentuan lainnya yang berlaku.
37
7. Pelayan khusus diaken dan penatua yang dipilih melalui KRT dari jemaat-jemaat yang di
gabungkan tetap menjadi pelayan khusus di jemaat baru tersebut, tetapi keputusan penetapannya di
baharui.
8. Peresmian jemaat baru hasil penggabungan berlaku dalam sutu ibadah jemaat yang dipimpin oleh
Badan Pekerja Majelis Sinode.
9. Setelah peresmian, majelis jemaat baru mengadakan Sidang Majelis Jemaat untuk memilih Badan
Pekerja Majelis Jemaat, Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat, Majelis Penggembalaan dan
Pertimbangan Jemaat sesuai dengan Tata Gereja GERMITA dan ketentuan lainnya yang berlaku.
10. Setelah pemilihan, penetapan dan pelantikan, Badan Pekerja Majelis Jemaat dapat melaksanakan
Sidang Majelis Jemaat untuk membahas dan menetapkan program pelayanan dan anggaran belanja
jemaat serta dapat membentuk perangkat pelaksana jemaat yang diperlukan.
11. Semua harta milik GERMITA yang ada di jemaat-jemaat yang telah digabungkan, di daftarkan dan
di jadikan harta milik GERMITA di jemaat baru.
12. Jemaat baru dicatat dalam daftar jemaat GERMITA.
13. Penggabungan jemaat juga dapat terjadi bila menurut penelitian Badan Pekerja Majelis Sinode atas
situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk penggabungan.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
5. Dalam Keputusan penetapan jemaat hasil penggabungan harus dilampirkan peta wilayah dan
batas-batas teritorialnya.
6. Yang terpilih menjadi ketua Komisi Pelayanan kategorial dengan sendirinya menjadi pelayan
khusus penatua.
7. Melanjutkan periode yang sedang berjalan
8. Cukup jelas
9. Cukup jelas
10. Cukup jelas
11. Semua harta milik GERMITA di hitung kembali
12. Cukup jelas
13. Cukup jelas
Pasal 47
Penggabungan Bagian-bagian Wilayah Jemaat
1. Penggabungan bagian-bagian wilayah jemaat adalah penyatuan anggota-anggota jemaat dari dua
atau lebih jemaat menjadi satu jemaat yang baru.
2. Penggabungan bagian-bagian jemaat untuk menjadi satu jemaat baru dilakukan apabila memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut:
a. Bagian-bagian wilayah jemaat itu memiliki letak geografis yang berdekatan, berurutan dan
bersambungan dan harus jelas batas-batasnya;
b. Permohonan pembentukan jemaat baru karena penggabungan bagian-bagian wiilayah dua atau
lebih jemaat diajukan oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) kepala keluarga anggota
GERMITA bakal anggota jemaat baru tersebut kepada Badan Pekerja Majelis Sinode;
c. Mendapatkan persetujuan majelis jemaat bersangkutan dimana anggota-anggotanya bakal
menjadi anggota jemaat yang baru;
d. Permohonan juga dapat diajukan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat dari jemaat-jemaat yang
bersangkutan secara bersama-sama setelah bermusyawarah dengan anggota-anggota sidi jemaat
yang bakal menjadi anggota jemaat yang baru;
e. Permohonan dilengkapi dengan peta lokasi jemaat yang bagian-bagian wilayahnya akan
digabungkan dan peta lokasi bakal calon jemaat yang akan dibentuk, keterangan jumlah
penduduk, jumlah keluarga, jumlah anggota baptis dan anggota sidi, batas pemerintahan, dan
penghasilan keluarga dibakal jemaat berada; dan
f. Telah dilakukan penelitian langsung oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dan Koordinator
Pelayanan Wilayah bahwa situasi dan kondisi yang ada memungkinkan untuk pembentukan
jemaat yang baru.
3. Badan Pekerja Majelis Sinode menerbitkan keputusan penetapan jemaat baru.
4. Badan Pekerja Majelis Sinode membentuk panitia pemilihan dan menentukan waktu dan tempat
pemilihan pelayan khusus dan pemilihan keanggotaan Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat menurut
ketentuan yang berlaku.
38
5. Peresmian jemaat baru berlaku dalam satu ibadah jemaat yang dipimpin oleh Badan Pekerja Majelis
Sinode.
6. Setalah peresmian, majelis jemaat baru mengadakan Sidang Majelis Jemaat untuk memilih BPMJ,
MPPJ, BPPJ dan perangkat pelaksana jemaat lainnya yang dibutuhkan dan diperlukan yang
dipimpin oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dan didampingi oleh dua anggota majelis jemaat yang
berpengalaman.
7. Jemaat baru dicatat dalam daftar jemaat GERMITA.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Dalam keputusan penetapan jemaat baru harus melampirkan peta wilayah jemaatdan batas-batas
teritorialnya.
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
6. Badan Pekerja Majelis Sinode dapat menugaskan Koordinator Pelayanan Wilayah
7. Cukup jelas
Pasal 48
Pembubaran Jemaat
1. Jemaat dapat dibubarkan setelah diteliti dengan seksama dan ternyata tidak dapat lagi melaksanakan
panggilan dan tugas jemaat sebagaimana dimaksudkan dalam Bab III Pasal 4 dan 5 Peraturan
Gereja ini serta telah melanggar Tata Gereja setelah ditempuh jalan penggembalaan, penilikan dan
disiplin gerejawi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gereja Tentang Penggembalan, Penilikan dan
Disiplin gerejawi.
2. Pembubaran jemaat dapat juga terjadi karena perpindahan atau pengungsian penduduk dari satu
daerah karena keadaan darurat atau sebab-sebab lain.
3. Pembubaran jemaat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Badan Pekerja
majelis Sinode berdasarkan ketetapan Sidang Lengkap Majelis Sinode atau Sidang Istimewa Majelis
Sinode.
4. Pembubaran jemaat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dilakukan oleh Badan Pekerja
Majelis Sinode.
Penjelasan
1-4. Cukup jelas
BAB XV
PERUBAHAN DAN KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 49
Perubahan
1. Perubahan peraturan gereja ini hanya dapat dilakukan dan ditetapkan dalam Sidang Istimewa
Majelis Sinode.
2. Usul perubahan dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 15 (lima belas) Badan Pekerja Majelis
Jemaat ke Badan Pekerja Majelis Sinode atau oleh Badan Pekerja Majelis Sinode yang selanjutnya
diteruskan ke Sidang Lengkap Majelis Sinode.
3. Usul perubahan yang disampaikan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dapat dibicarakan jika
didukung oleh sekurang-kurangnya dua per tiga anggota majelis sinode.
4. Jika usul diterima Sidang Lengkap Majelis Sinode menetapkan waktu dan tempat pelaksanan Sidang
Istimewa Majelis Sinode untuk membahas dan menetapkan perubahan tersebut.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Badan Pekerja Majelis Jemaat atas nama majelis jemaat
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
39
Pasal 50
Ketentuan Peralihan
Hal-hal yang menyangkut perubahan akibat ditetapkannya peraturan gereja ini, memerlukan masa
peralihan sampai dengan berakhirnya periode pelayanan 2007-2012.
Penjelasan
Cukup jelas
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51
Lain-lain
Hal-hal lain mengenai jemaat yang tidak dimuat dan belum cukup diatur dalam peraturan gereja ini,
dapat diatur dan ditetapkan oleh Badan Bekerja Majelis Sinode dengan peraturan Badan Pekerja
Majelis Sinode yang tidak bertentangan dengan Tata Gereja GERMITA.
Penjelasan
Cukup jelas
Pasal 52
Pencabutan
Pada saat berlakunya peraturan gereja ini maka Peraturan Gereja Nomor 2 Tahun 2003 tentang Jemaat
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Penjelasan
Cukup jelas
Pasal 53
Pemberlakuan
Peraturan gereja ini ditetapkan oleh Sidang Istimewa Sinode tahun 2010 dan mulai berlaku 27
November 2011, agar setiap anggota dan persekutuan GERMITA mengetahuinya, maka
memerintahkan Badan Pekerja Majelis Sinode menyebarluaskannya.
Penjelasan
Cukup jelas
40
PERATURAN GEREJA
TENTANG
S I N O D E
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pengertian
1. Sinode adalah persekutuan jemaat-jemaat dan seluruh komponennya yang berjalan bersama-sama
menampakkan kebersamaan dalam keesaan GERMITA.
2. Majelis Sinode adalah wadah berhimpun anggota-anggota majelis sinode yaitu para pelayan khusus
perutusan jemaat-jemaat GERMITA dan Badan Pekerja Majelis Sinode sebagai wujud penjelmaan
keesaan GERMITA yang menggumuli panggilan dan pengakuannya bersama yang terwujud dalam
Sidang Majelis Sinode.
3. Sidang Lengkap Majelis Sinode di singkat SLMS/Sidang Istimewa Majelis Sinode disingkat SIMS
adalah persidangan gerejawi dari seluruh anggota majelis sinode sebagai pengambil keputusan
tertinggi GERMITA.
4. Sidang Tahunan Majelis Sinode, di singkat STMS adalah persidangan gerejawi dari perwakilan
anggota majelis sinode dalam rangka menjabarkan Ketetapan dan Keputusan Sidang Lengkap
Majelis Sinode.
5. Badan Pekerja Majelis Sinode di singkat BPMS adalah perangkat pelayanan sinode yang
melaksanakan kepemimpinan GERMITA sehari-hari sebagai mandataris Majelis Sinode.
6. Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode di singkat MPPS adalah perangkat pelayanan
sinode yang terdiri dari orang-orang yang memiliki pengalaman, kemampuan dan keteladanan dan di
percayakan untuk memberikan nasihat, saran dan pertimbangan kepada BPMS dan perangkat
pelayanan sinode lainnya.
7. Pelayanan Wilayah adalah perangkat pelaksana sinode yang merupakan kesatuan koordinatif
sejumlah jemaat GERMITA di suatu teritori GERMITA tertentu dan dengan batas-batas tertentu
sesuai pemetaan, penataan dan pembagian wilayah pelayanan GERMITA demi efisiensi dan
efektifitas pelayanan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode.
8. Komisi Kerja adalah perangkat pelaksana sinode yang bertugas membantu BPMS dalam melakukan
pengkajian bidang pelayanan dan melaksanakan program pelayanan Sinode tertentu.
9. Panitia adalah perangkat pelaksana sinode yang di bentuk sewaktu-waktu untuk melaksanakan
kegiatan sinode tertentu yang tidak dapat di jangkau oleh Komisi Kerja Sinode.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Sebagai wujud pelaksanaan sistem pelayanan presbyterial sinodal.
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
6. Cukup jelas
7. Cukup jelas
8. Cukup jelas
9. Cukup jelas
BAB II
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SINODE
Pasal 2
Tugas Sinode
Sinode melaksanakan panggilan, pengakuan dan ajaran GERMITA sebagaimana di maksud dalam Tata
Dasar Bab III Pasal 7, 8 dan 9 dalam rangka mewujudkan tujuan GERMITA sebagaimana di maksud
dalam Tata Dasar Bab II Pasal 6.
Penjelasan
Cukup jelas
41
Pasal 3
Tanggung Jawab Sinode
1. Menjaga, memelihara dan membangun kebersamaan jemaat-jemaat dan seluruh perangkat pelayanan
GERMITA sebagai Tubuh Kristus yang berjalan bersama, saling menopang dan mendukung.
2. Mengelola, mengembangkan dan mendayagunakan semua sumber daya dan dana bagi kepentingan
kehidupan dan pelayanan GERMITA.
Penjelasan
1-2. Cukup jelas
BAB III
MAJELIS SINODE
Pasal 4
Keanggotaan Majelis Sinode
1. Keanggotaan Majelis Sinode terdiri dari :
a. Anggota majelis sinode utusan masing-masing jemaat GERMITA ;
b. Badan Pekerja Majelis Sinode.
2. Jumlah anggota majelis sinode utusan masing-masing jemaat diatur sebagai berikut:
a. Jemaat sampai dengan 10 (sepuluh) KRT, dua orang anggota majelis sinode yaitu: Ketua BPMJ
dan seorang penatua atau pendeta pegawai GERMITA;
b. Jemaat, dari 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) KRT, tiga orang anggota majelis sinode
yaitu: Ketua BPMJ; seorang penatua atau pendeta pegawai GERMITA, dan seorang diaken; dan
c. Jemaat, 21 (dua puluh satu) KRT atau lebih, empat orang anggota majelis sinode yaitu: Ketua
BPMJ; seorang penatua atau pendeta pegawai GERMITA; seorang diaken dan seorang pendeta
pegawai GERMITA.
3. Masing-masing anggota majelis sinode mempunyai anggota majelis sinode penggantinya yang diatur
sebagai berikut :
a. Anggota pengganti majelis sinode seorang Ketua BPMJ adalah Wakil Ketua BPMJ;
b. Jabatan pelayan khusus anggota pengganti majelis sinode harus sama dengan anggota majelis
sinode bersangkutan dan jika tidak ada lagi jabatan pelayan khusus yang sama, maka dipilih dari
pelayan khusus yang lain.
4. Pemilihan anggota dan anggota pengganti majelis sinode di lakukan di waktu bersamaan dalam
Sidang Majelis Jemaat bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gereja
Tentang Jemaat Bab VIII Pasal 22 sampai dengan Pasal 26.
5. Keanggotaan majelis sinode utusan masing-masing jemaat dimulai sejak dilantik dalam ibadah
jemaat dan berakhir lima tahun kemudian setelah anggota majelis sinode yang baru di lantik.
6. Keanggotaan majelis sinode dari BPMS, di mulai sejak di tetapkan dalam Sidang Lengkap Majelis
Sinode dan berakhir lima tahun kemudian setelah BPMS yang baru di tetapkan dalam Sidang
Lengkap Majelis Sinode.
Penjelasan
1. Badan Pelaksana Harian Sinode dan Ketua-ketua Komisi Pelayanan Khusus Sinode periode 2007-
2012 melaksanakan tugas sebagai BPMS dalam Sidang Lengkap Majelis Sinode IV.
2. a. Jika Ketua BPMJ seorang pendeta, maka utusan berikutnya harus seorang penatua begitu
sebaliknya; jika Ketua BPMJ seorang penatua, maka utusan kedua seorang pendeta pegawai
GERMITA. Dan jika ketua BPMJ adalah seorang penatua dan di jemaat tersebut tidak ada
pendeta pegawai GERMITA, maka utusan kedua dipilih diantara diaken.
b. Jika Ketua BPMJ seorang pendeta, maka utusan kedua harus seorang penatua begitu
sebaliknya, jika Ketua BPMJ seorang penatua, maka utusan kedua seorang pendeta pegawai
GERMITA; dan jika ketua BPMJ seorang penatua dan di jemaat tersebut tidak ada pendeta
pegawai GERMITA, maka utusan kedua dipilih diantara diaken dan utusan ketiganya dipilih
diantara penatua.
c. Jika Ketua BPMJ seorang pendeta, maka utusan kedua harus seorang penatua begitu sebaliknya,
jika ketua BPMJ seorang penatua, maka utusan kedua adalah seorang pendeta dan utusan ketiga
harus seorang diaken sedangkan utusan keempat jika tidak ada lagi pendeta pegawai GERMITA
maka dipilih diantara pelayan khusus penatua.
3. a. Jika Wakil Ketua BPMJ telah terpilih jadi anggota majelis sinode, maka anggota pengganti
majelis sinode seorang Ketua BPMJ di pilih diantara anggota BPMJ yang belum terpilih jadi
anggota Majelis Sinode.
42
b. Anggota Pengganti majelis sinode seorang diaken harus seorang diaken, seorang penatua harus
seorang penatua, dan seorang pendeta pegawai GERMITA harus seorang pendeta pegawai
GERMITA.Dan jika tidak ada lagi pendeta pegawai GERMITA maka anggota pengganti majelis
sinode seorang pendeta adalah penatua.
4. Pemilihan anggota pengganti majelis sinode dipilih setelah pemilihan anggota majelis sinode.
5. Anggota pengganti majelis sinode dilantik bersamaan dengan anggota majelis sinode.
Pelayan khusus Anggota Majelis Sinode utusan jemaat yang terpilih menjadi Badan Pekerja Majelis
Sinode dilakukan pengisian lowong.
6. Cukup jelas
Pasal 5
Fungsi Majelis Sinode
1. Majelis Sinode berfungsi sebagai pemegang kepemimpinan tertinggi GERMITA yang di nampakkan
dalam ketetapan dan keputusan Sidang Lengkap Majelis Sinode atau Sidang Istimewa Majelis
Sinode dan Sidang Tahunan Majelis Sinode yang sehari-harinya dilaksanakan oleh Badan Pekerja
Majelis Sinode sebagai mandataris majelis sinode.
2. Majelis Sinode juga berfungsi sebagai pengarah pelaksanaan panggilan, pengakuan dan ajaran
GERMITA melalui Ketetapan dan keputusan Sidang Majelis Sinode
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Cukup Jelas
Pasal 6
Tanggung Jawab dan Kewajiban Majelis Sinode
1. Memikul dan mengemban tugas bersama dalam satu persekutuan yang sehati sepikir, dalam satu
kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia.
(Fil. 2:2-3a).
2. Wajib mendasarkan semua ketetapan dan keputusan pada kehendak Tuhan Yesus Kristus Kepala
Gereja, serta menjamin pelaksanaan tugasnya tidak bertentangan dengan Tata Gereja GERMITA,
Panggilan, Pengakuan dan Ajaran GERMITA.
3. Mengkomunikasikan segala ketetapan dan keputusan Sidang Majelis Sinode kepada Rapat
Koordinasi Pelayanan Wilayah, Sidang Majelis Jemaat dan rapat atau pertemuan GERMITA
lainnya.
Penjelasan
1-3 Cukup jelas
BAB IV
SIDANG LENGKAP MAJELIS SINODE
Pasal 7
Tugas dan Wewenang Sidang Lengkap Majelis Sinode
1. Menjabarkan pokok-pokok panggilan GERMITA sebagaimana tersebut dalam Tata Dasar Bab III
Pasal 7 kedalam Garis-garis Besar Program Umum GERMITA, dalam rangka mewujudkan tujuan
GERMITA sebagaimana tercantum dalam Tata Dasar Bab II Pasal 6.
2. Membahas, memperdalam kehidupan bergereja dalam persekutuan, ibadah dan doa, kesaksian dan
pelayanan, dengan bersama-sama belajar Firman Allah untuk memahami, menghayati dan
mendengar kehendak Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja.
3. Menilik pelaksanaan Tata Gereja.
4. Mendengar, membahas dan menilai Laporan Pertanggungjawaban Badan Pekerja Majelis Sinode,
Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode dan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode
dalam satu periode pelayanan.
5. Memilih, menetapkan, melantik, dan memberhentikan BPMS, BPPS dan MPPS.
6. Mengesahkan hasil Pertemuan Pelayanan Kategorial Sinode.
7. Menyelesaikan masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Sidang Tahunan Majelis
Sinode.
43
8. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Sidang Lengkap Majelis Sinode berikutnya dan Sidang
Istimewa Majelis Sinode.
9. Memutuskan dan menetapkan ketetapan dan keputusan lainnya yang dianggap perlu.
Penjelasan
1. Garis-garis Besar Program Umum GERMITA mencakup seluruh Program perangkat pelayanan
GERMITA.
2. Sebagai wujud pesta iman
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
6. Cukup jelas
7. Mengambil keputusan untuk penyelesaian akhir yang bersifat final.
8. Cukup jelas
9. Cukup jelas
Pasal 8
Peserta Sidang Lengkap Majelis Sinode
1. Peserta yang memiliki hak bicara dan hak suara memutuskan yaitu anggota majelis sinode
sebagaimana di atur dalam Bab III Pasal 4 Peraturan Gereja ini.
2. Peserta yang memiliki hak bicara tetapi tanpa hak suara memutuskan, yaitu:
a. Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode;
b. Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode;
c. Pimpinan Perangkat Pelaksana Sinode;
d. Sekretaris dan Asisten Bendahara KOMPELKA Sinode atau yang mewakilinya;
e. Ketua, Sekretaris dan Asisten KOMPELKA Sinode yang baru terpilih;
f. Pendeta dan Vikaris GERMITA;
g. Pegawai (Karyawan) GERMITA yang ditempatkan di Kantor Sinode;
h. Peninjau dari tiap jemaat GERMITA; dan
i. Undangan.
Penjelasan
1. Jika anggota majelis sinode berhalangan hadir, maka di ganti oleh anggota pengganti majelis
sinode yang bersangkutan.
2. a. Cukup jelas
b. Cukup jelas
c. Ketua atau direkturnya
d. Cukup Jelas
e. Cukup Jelas
f. Cukup Jelas
g. Cukup Jelas
h. Maksimal 3 (tiga) orang
i. diatur dan diundang oleh BPMS
Pasal 9
Pimpinan Sidang Lengkap Majelis Sinode
1. Pimpinan Sidang Lengkap Majelis Sinode untuk pembahasan dan penetapan sahnya persidangan,
jadwal acara, tata tertib serta pemilihan dan penetapan Majelis Ketua adalah Badan Pekerja Majelis
Sinode.
2. Majelis Ketua berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari: seorang pendeta pegawai GERMITA,
seorang penatua dan seorang diaken anggota majelis sinode yang ditetapkan dalam Sidang Lengkap
Majelis Sinode berdasarkan usul BPMS.
3. Setelah Majelis Ketua terpilih dan ditetapkan, BPMS menyerahkan pimpinan sidang kepada Majelis
Ketua dengan didampingi oleh Ketua BPMS sebagai narasumber aktif dan Sekretaris BPMS sebagai
sekretaris persidangan.
4. Setelah BPMS yang baru terpilih di tetapkan dan di lantik, Majelis Ketua menyerahkan pimpinan
sidang kepada BPMS yang baru.
44
5. Sidang Seksi, Rapat Panitia dan Tim Perumus di pimpin oleh pimpinan seksi, panitia dan tim
perumus yang di pilih dari antara anggota majelis sinode, di tetapkan dalam sidang pleno atas usul
BPMS.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Pendeta, penatua dan diaken harus yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam memimpin
persidangan.
3. Wakil sekretaris BPMS membantu sekretaris BPMS dan Pegawai (Karyawan) GERMITA yang di
tempatkan di kantor sinode dan vikaris sebagai staf persidangan.
4. Cukup jelas
5. Panitia Pemilihan di pilih dari peserta SLMS yang tidak memiliki hak suara memutuskan.
Pasal 10
Persiapan Sidang Lengkap Majelis Sinode
1. BPMS membentuk dan melantik Panitia Penyelenggara Sidang Lengkap Majelis Sinode selambat-
lambatnya 2 (dua) tahun sebalum pelaksanaan Sidang Lengkap Majelis Sinode.
2. BPMS, BPPS dan MPPS menyiapkan laporan pertanggungjawaban selama satu periode pelayanan.
3. BPMS menyiapkan Konsep Garis-garis Besar Program Umum GERMITA (GBPUG).
4. BPMS mengirimkan laporan pertanggungjawaban dan konsep GBPUG secara tertulis kepada
jemaat-jemaat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan Sidang Lengkap Majelis Sinode.
5. Jemaat-jemaat melalui Sidang Majelis Jemaat wajib membahas laporan pertanggungjawaban dan
Konsep GBPUG dan membuat catatan perbaikan dan usulan untuk disampaikan kepada BPMS
2 (dua) bulan sebalum pelaksanaan Sidang Lengkap Majelis Sinode.
6. Tiga bulan sebelum pelaksanaan Sidang Lengkap Majelis Sinode, BPMS wajib menyampaikan
undangan kepada peserta sidang yang di lampiri dengan rancangan jadwal acara Sidang Lengkap
Majelis Sinode.
7. Enam bulan sebelum pelaksanaan Sidang Lengkap Majelis Sinode, BPMJ wajib mengirimkan data
keadaan umum jemaat masing-masing dan perangkat pelayanan sinode wajib juga menyampaikan
data yang di butuhkan kepada BPMS.
8. BPMS dan perangkat pelaksana sinode lainnya mengadakan persiapan Sidang Lengkap Majelis
Sinode melalui Pertemuan Sinodal, konsultasi, seminar, lokakarya, simposium dan rapat-rapat kerja.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Laporan pertanggungjawaban menyangkut semua bidang pelayanan, perangkat pelaksana sinode,
data keadaan umum GERMITA, dan perbendaharaan
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
6. Cukup jelas
7. BPMS akan mengirimkan surat dan format yang akan diisi oleh BPMJ dan perangkat pelayanan
GERMITA
8. Cukup jelas
Pasal 11
Pelaksanaan Sidang Lengkap Majelis Sinode
1. Sidang Lengkap Majelis Sinode merupakan forum GERMITA sebagai pengambil keputusan
tertinggi dan terakhir serta merupakan pesta iman warga GERMITA.
2. Sidang Lengkap Majelis Sinode dilaksanakan setiap lima tahun.
3. Sidang Lengkap Majelis Sinode dinyatakan sah berlangsung apabila di hadiri oleh sekurang-
kurangnya dua pertiga anggota majelis sinode.
4. Pengambilan ketetapan dan keputusan sidang senantiasa didasarkan pada pemahaman bersama
melalui musyawarah sebagaimana di maksudkan dalam Tata Dasar Bab III Pasal 7 ayat (6) dan Bab
V Pasal 14.
5. Jika ketentuan dalam ayat (4) pasal ini tidak tercapai, maka sidang pleno membentuk tim perumus
yang bertugas merumuskan semua pendapat yang telah disampaikan dan di bahas dalam sidang
pleno untuk dilaporkan dan disahkan dalam sidang pleno.
6. Pemilihan BPMS, BPPS, MPPS di lakukan melalui pemungutan suara secara langsung, rahasia dan
tertulis.
45
7. Penanggung jawab Sidang Lengkap Majelis Sinode adalah BPMS.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
5. Rumusan Tim perumus harus berdasarkan kehendak Yesus Kristus Kepala Gereja.
6. Cukup jelas
7. Cukup jelas
Pasal 12
Sidang dan Rapat dalam
Sidang Lengkap Majelis Sinode
1. Sidang Lengkap Majelis Sinode terdiri dari:
a. Sidang Pleno/Paripurna;
b. Sidang Seksi;
c. Rapat Panitia; dan
d. Rapat Tim Perumus.
2. Sidang Pleno di laksanakan untuk:
a. Membuka dan menutup Sidang Lengkap Majelis Sinode;
b. Membahas dan memutuskan sahnya persidangan, jadwal acara, tata tertib sidang, pemilihan
majelis ketua, pembentukan dan penetapan pimpinan sidang seksi, rapat dan tim perumus;
c. Mendengar, membahas dan menetapkan laporan pertanggungjawaban BPMS, BPPS dan MPPS;
d. Mendengar laporan seksi, tim perumus dan membahas dan menetapkannya;
e. Memilih dan menetakan BPMS, BPPS dan MPPS; dan
f. Ibadah,sambutan, salam dan presentasi.
3. Sidang Seksi diadakan untuk:
a. Membahas masalah-masalah yang dihadapi bersama untuk di teruskan dalam sidang pleno;
b. Membahas Garis-garis Besar Program Umum GERMITA maupun hal-hal tertentu sebagi
penjabaran panggilan GERMITA untuk di teruskan ke sidang pleno; dan
c. Seksi dapat membentuk sub seksi untuk memudahkan pelaksanaan tugasnya.
4. Rapat panitia pemilihan diadakan untuk membahas kriteria dan tata cara pemilihan BPMS, BPPS
dan MPPS berdasarkan Tata Gereja ini.
5. Rapat tim perumus diadakan untuk merumuskan semua pendapat yang telah di sampaikan dan di
bahas peserta dalam sidang pleno, dan di laporkan kepada sidang pleno untuk di sahkan.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. a. Cukup jelas
b. Cukup jelas
c. Pimpinan sub seksi ditetapkan dalam sidang seksi
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
Pasal 13
Tata Tertib Sidang Lengkap Majelis Sinode
1. Sidang Lengkap Majelis Sinode resmi di mulai dan berakhir setelah di buka dan di tutup oleh Ketua
BPMS yang merupakan Ketua Majelis Sinode.
2. Peserta Sidang Lengkap Majelis Sinode yang sah adalah mereka yang mendaftar dan memasukkan
kredensi/surat mandat dari BPMJ dan perangkat pelaksana sinode yang mengutusnya.
3. Peserta Sidang Lengkap Majelis Sinode wajib mengikuti setiap agenda persidangan.
4. Peserta sidang dapat berbicara setelah di ijinkan oleh pimpinan sidang.
5. Peserta, dalam berbicara harus dengan sopan, singkat dan jelas serta sesuai pokok pembicaraan yang
sedang di bahas.
6. Pimpinan sidang berhak menegur dan mengarahkan serta memberhentikan pembicara, jika di
pandang telah menyimpang dari pokok pembicaraan.
46
7. Peserta wajib mentaati waktu persidangan yang di tetapkan dan mengisi daftar hadir sebagai bukti
kehadirannya.
8. Sekretaris persidangan bertanggungjawab menyusun ketetapan dan keputusan sidang serta risalah
atau notulen persidangan.
9. Dalam setiap sidang di adakan pengesahan risalah atau notulen sidang sebelumnya yang akan
disahkan dalam sidang berikutnya.
10. Pengambilan keputusan dan ketetapan harus mengikuti ketentuan Bab IV Pasal 11 ayat (4) dan (5)
Peraturan Gereja ini.
11. Setiap pengambilan keputusan dan ketetapan harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga anggota
majelis sinode yang hadir dalam Sidang Lengkap Majelis Sinode.
12. Setiap peserta memiliki hak bicara.
13. Peserta yang memiliki hak suara memutuskan ialah anggota majelis sinode.
14. Hal-hal lain mengenai tata tertib yang belum di atur dalam Peraturan Gereja ini akan di atur
selanjutnya dalam Tata Tertib Sidang Lengkap Majelis Sinode yang akan diputuskan dengan
keputusan Sidang Lengkap Majelis Sinode dengan tidak bertentangan denga Tata Gereja.
Penjelasan
1. Persidangan di buka oleh Ketua BPMS lama dan di tutup oleh Ketua BPMS yang baru terpilih.
2. Kredensi wajib di masukkan selambat-lambatnya satu bulan sebelum sidang.
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
6. Cukup jelas
7. Cukup jelas
8. Dalam menyusun ketetapan dan keputusan serta risalah dan notulen sidang, sekretaris persidangan
di bantu oleh wakil sekretaris BPMS, staf kantor sinode dan vikaris.
9. Risalah dan Notulen Sidang adalah dokumen resmi GERMITA
10. Cukup jelas
11. Cukup jelas
12. Cukup jelas
13. Cukup jelas
14. Cukup jelas
BAB V
SIDANG ISTIMEWA MAJELIS SINODE
Pasal 14
Penyelenggaraan Sidang Istimewa Majelis Sinode
1. Sidang Istimewa Majelis Sinode sebagaimana yang dimaksudkan dalam Bab VI Pasal 17 ayat (1)
huruf a Tata Dasar GERMITA adalah persidangan anggota majelis sinode yang status dan
kedudukannya sama dengan Sidang Lengkap Majelis Sinode yang dilaksanakan untuk membahas
dan menetapkan Tata Gereja, dokumen ajaran GERMITA dan hal-hal lain yang dianggap mendesak
dan penting, baik berdasarkan ketetapan Sidang Lengkap Majelis Sinode atau permintaan dua
pertiga anggota majelis sinode.
2. Sidang Istimewa Majelis Sinode dinyatakan sah berlangsung apabila dihadiri oleh dua pertiga
anggota majelis sinode.
3. Hal-hal menyangkut persiapan, pelaksanaan, tata tertib, sidang/rapat, peserta dan pimpinan Sidang
Lengkap Majelis Sinode sama dengan Sidang Lengkap Majelis Sinode.
Penjelasan
1. Permintaan pelaksanaan Sidang Istimewa Majelis Sinode harus secara tertulis dan harus
menyampaikan pokok dan alasan-alasannya.
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
BAB VI
SIDANG TAHUNAN MAJELIS SINODE
Pasal 15
Persiapan dan Pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis Sinode
47
1. Sidang Tahunan Majelis Sinode di laksanakan setahun sekali, pada waktu dan tempat yang di
tetapkan oleh Sidang Tahunan Majelis Sinode sebelumnya.
2. BPMS membentuk dan melantik Panitia Penyelenggara Sidang Tahunan Majelis Sinode selambat-
lambatnya 9 (sembilan) bulan sebelum pelaksanaan sidang.
3. BPMS mengundang peserta sidang selambat-lambatnya tiga bulan sebelum pelaksanaan sidang.
4. Sidang Tahunan Majelis Sinode sah berlangsung apabila di hadiri oleh sekurang-kurangnya dua
pertiga peserta yang memiliki hak suara memutuskan.
5. Sidang Tahunan Majelis Sinode terdiri dari:
a. Sidang Pleno;
b. Sidang Seksi;
c. Rapat Tim Perumus; dan
d. Rapat Panitia Pemilihan.
6. Pengambilan keputusan sidang senantiasa di lakukan dalam pemahaman bersama melalui
musyawarah berdasarkan kehendak Yesus Kristus Kepala Gereja sebagaimana di maksudkan dalam
Tata Dasar Bab III Pasal 7 ayat (6) dan Bab V Pasal 14.
7. Jika ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (6) pasal ini tidak tercapai, maka sidang pleno
membentuk tim perumus untuk merumuskan semua pendapat yang telah disampaikan dan di bahas
dalam sidang pleno untuk disahkan.
8. Penanggung jawab Sidang Tahunan Majelis Sinode ialah BPMS.
9. Sidang Tahunan Majelis Sinode mempunyai Tata Tertib yang di tetapkan dalam Sidang Tahunan
Majelis Sinode dengan memperhatikan jiwa dan semangat Bab IV Pasal 11 sampai dengan Pasal 13
Peraturan Gereja ini dan Tata Tertib Sidang Lengkap Majelis Sinode.
Penjelasan
1. Tempat dan waktu pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis Sinode tahun pertama setelah pelaksanaan
SLMS di tetapkan dalam SLMS
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
5. a. Cukup jelas
b, Cukup jelas
c, Cukup jelas
d, Pemilihan keanggotaan BPMS, BPPS, dan MPPS Pengisi Lowong
6. Cukup jelas
7. Tim Perumus menyampaikan landasan teologis rumusan keputusan yang akan di sahkan.
8. Cukup jelas
9. Cukup jelas
Pasal 16
Peserta Sidang Tahunan Majelis Sinode
1. Peserta dengan hak bicara dan hak suara memutuskan:
a. Ketua-ketua BPMJ GERMITA sebagai perwakilan anggota majelis sinode utusan jemaat
GERMITA atau anggota majelis sinode penggantinya; dan
b. BPMS.
2. Peserta dengan hak bicara tanpa hak suara memutuskan:
a. BPPS dan MPPS;
b. Ketua/ kepala/ direktur perangkat pelaksana sinode;
c. Sekretaris dan Asisten Bendahara Kompelka Sinode atau yang mewakilinya;
d. Pendeta dan Vikaris GERMITA;
e. Pegawai (Karyawan) GERMITA yang di tugaskan di kantor sinode;
f. Peninjau dari jemaat; dan
g. Undangan
Penjelasan
1. a. Anggota Majelis Sinode pengganti Ketua BPMJ
b. Cukup jelas
2. a. Cukup jelas
b. Cukup jelas
c. Cukup jelas
d. Cukup jelas
48
e. Cukup jelas
f. Maksimal dua orang
g. Di tetapkan oleh BPMS
Pasal 17
Pimpinan Sidang Tahunan Majelis Sinode
1. Pimpinan Sidang Pleno Sidang Majelis Sinode Tahunan adalah ketua atau wakil ketua BPMS
dengan sekretaris persidangan adalah sekretaris BPMS.
2. Pimpinan Sidang Seksi dan Rapat Tim Perumus di pilih dari antara peserta dengan hak suara
memutuskan dan di tetapkan dalam Sidang Pleno berdasarkan usul BPMS.
Penjelasan
1. Sekretaris persidangan dibantu oleh wakil sekretaris BPMS dan pegawai kantor sinode serta vikaris
GERMITA sebagai staf persidangan.
2. BPMS, BPPS dan MPPS menjadi pendamping dalam Sidang Seksi.
Pasal 18
Tugas dan Wewenang Sidang Tahunan Majelis Sinode
1. Membahas dan memperdalam kehidupan bergereja dalam persekutuan, ibadah dan doa, kesaksian
dan pelayanan dengan bersama-sama belajar firman Allah untuk menghayati dan mendengar
kehendak Tuhan Yesus Kritus Kepala Gereja.
2. Menjabarkan Garis-Garis Besar Program Umum GERMITA ke dalam Prioritas Program Pelayanan
dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Sinode tahunan.
3. Membahas, mengevaluasi dan menetapkan Laporan Pertanggungjawaban Tahunan BPMS, BPPS
dan MPPS.
4. Membahas dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Gereja oleh seluruh perangkat pelayanan
GERMITA.
5. Meyelesaikan masalah-masalah yang belum dapat di selesaikan oleh BPMS.
6. Memilih dan menetapkan pengisi lowong keanggotaan BPMS, BPPS dan MPPS.
7. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis Sinode berikutnya.
8. Menetapkan keputusan dan ketetapan lainnya.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Program Pelayanan dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Sinode diawal periode pelayanan di
bahas dan di tetapkan dalam Sidang Lengkap Majelis Sinode setelah Garis-Garis Besar Program
Umum GERMITA di tetapkan.
3. Laporan pertanggungjawaban tahunan adalah bersifat evaluasi tingkat pencapaian dan kemajuan
pelaksanaan GBPUG.
4. Cukup jelas
5. Jika tidak dapat di selesaikan, di bawa ke Sidang Lengkap Majelis Sinode.
6. Cukup jelas
7. Cukup jelas
8. Cukup jelas
BAB VII
BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE
Pasal 19
Fungsi Badan Pekerja Majelis Sinode
Badan Pekerja Majelis Sinode berfungsi sebagai pimpinan GERMITA sehari-hari sesuai ketetapan dan
keputusan Sidang Lerngkap Majelis Sinode dan Sidang Tahunan Majelis Sinode.
Penjelasan
Badan Pekerja Majelis Sinode ialah mandataris majelis sinode dan sebagai pimpinan majelis sinode.
49
Pasal 20
Tugas dan Wewenang Badan Pekerja Majelis Sinode.
1. Mempersiapkan dan menyusun agenda Sidang Lengkap Majelis Sinode/Sidang Istimewa Majelis
Sinode dan Sidang Tahunan Majelis Sinode.
2. Menyusun dan menyampaikan rancangan Garis-garis Besar Program Umum GERMITA yang akan
dibahas dan ditetapkan dalam Sidang Lengkap Majelis Sinode.
3. Menyusun dan menyampaikan rancangan Program Pelayanan dan Anggaran Belanja dan Pendapatan
Sinode tahunan sebagai penjabaran Garis-garis Besar Program Umum GERMITA untuk dibahas dan
ditetapkan dalam Sidang Tahunan Majelis Sinode.
4. Menyusun tata laksana program pelayanan sesuai ketetapan Sidang Tahunan Majelis Sinode.
5. Melaksanakan ketetapan dan keputusan Sidang Lengkap Majelis Sinode/Sidang Istimewa Majelis
Sinode dan Sidang Tahunan Majelis Sinode dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
program pelayanan dan anggaran di jemaat-jemaat dan perangkat pelayanan sinode.
6. Menindaklanjuti dan melaksanakan keputusan-keputusan persidangan dan rapat gerejawi secara
oikumenis dimana GERMITA menjadi anggota.
7. Menjaga, membimbing dan mengarahkan serta mengawasi agar semua bentuk dan penyelenggaraan
pelayanan dan anggaran GERMITA di semua aras pelayanan sesuai dengan Tata Gereja dan
keputusan dan ketetapan Sidang Majelis Sinode, peraturan dan Keputusan BPMS.
8. Menggembalakan, membina dan mengembangkan persekutuan jemaat dan pelayanan wilayah
GERMITA dan anggota GERMITA pada umumnya.
9. Menampung dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di jemaat dan sinode serta seluruh
perangkat pelayanannya di antara dua Sidang Tahunan Majelis Sinode.
10. Mengadakan, membina dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan gereja-gereja didalam dan
luar negeri, badan-badan gerejani, lembaga-lembaga agama dan kepercayaan lain, lembaga
pemerintahan dan kemasyarakatan demi kemajuan dan perkembangan GERMITA sepanjang tidak
bertentangan dengan Tata Gereja, pengakuan dan ajaran GERMITA.
11. Menjaga, membimbing, mengarahkan dan mengawasi agar semua perangkat pelayanan GERMITA,
pelayan khusus dan pegawai GERMITA di aras jemaat dan sinode menjalankan tugas, tanggung
jawab dan kewajibannya sesuai dengan Tata Gereja, ajaran dan pengakuan GERMITA.
12. Memelihara kelancaran komunikasi dan hubungan pelayanan dengan jemaat dan seluruh perangkat
pelayanan GERMITA.
13. Mengangkat, menempatkan dan memutasikan pendeta pegawai GERMITA menjadi pendeta jemaat,
ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat dan Koordinator Pelayanan Wilayah sesuai dengan Tata Gereja.
14. Menyelenggarakan manajemen kepegawaian GERMITA sesuai dengan Tata Gereja.
15. Menetapkan, memperlengkapi, menggembalakan, menilik dan mendisiplinkan serta
memberhentikan pelayan khusus sesuai dengan Tata Gereja.
16. Menetapkan, melantik, memperlengkapi, menggembalakan, menilik dan mendisiplinkan serta
memberhentikan Badan Pekerja Majelis Jemaat dan Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat sesuai
dengan Tata Gereja.
17. Menetapkan, meneguhkan, memperlengkapi, menggembalakan, menilik dan mendisiplinkan serta
memberhentikan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat sesuai dengan Tata Gereja.
18. Membentuk, menetapkan, melantik, memperlengkapi, menggembalakan, menilik, mendisiplinkan
dan memberhentikan perangkat pelaksana sinode sesuai dengan Tata Gereja.
19. Membimbing, mengkoordinir, mengarahkan dan mengawasi serta menilai pelaksanaan tugas dan
menyelesaikan masalah pelayan khusus, pegawai GERMITA dan perangkat pelayanan GERMITA.
20. Menata semua sumber daya manusia, alam dan dana yang tersedia sebagai karunia Tuhan Allah,
dalam rangka pelaksanaan panggilan GERMITA sebagaimana di maksud dalam Tata Dasar Bab III
Pasal 5 dan pelaksanaan ketetapan Sidang Majelis Sinode.
21. Menata, mengatur dan bertanggungjawab atas pendataan, pemeliharaan dan pengelolaan seluruh
perbendaharaan GERMITA di semua aras pelayanan dan perangkat pelayanan GERMITA.
22. Menyusun dan menyampaikan informasi berbagai bentuk kegiatan pelayanan GERMITA secara
berkala kepada jemaat-jemaat GERMITA dan perangkat pelaksana sinode, serta kepada pihak yang
memerlukannya.
23. Menindaklanjuti dengan sungguh-sungguh laporan, rekomendasi dan hasil temuan Badan Pengawas
Perbendaharaan Sinode.
24. Menindaklanjuti dengan sungguh-sungguh saran, nasehat dan pertimbangan yang disampaikan oleh
Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode.
25. Melaksanakan peresmian jemaat GERMITA yang baru, peresmian dan Pentahbisan Gedung Gereja
dan Pastori serta Bangunan dan Proyek milik GERMITA.
26. Mengadakan perayaan dan pesta iman secara sinodal sesuai kalender gerejawi.
27. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban lima Tahunan kepada Sidang Lengkap
Majelis Sinode dan Laporan pertanggungjawaban Tahunan kepada Sidang Tahunan Majelis Sinode.
50
28. Memimpin Sidang Lengkap Majelis Sinode/Sidang istimewa Majelis sinode dan Sidang Tahunan
Majelis Sinode sesuai Tata Gereja.
Penjelasan
1-28 Cukup Jelas
Pasal 21
Tanggung Jawab dan Kewajiban
Badan Pekerja Majelis Sinode
1. Mendasarkan kepemimpinannya pada kehendak Yesus Kristus Kepala Gereja.
2. Wajib memegang teguh Tata Gereja, Pengakuan dan Ajaran GERMITA serta Ketetapan dan
Keputusan Sidang Majelis Sinode.
3. Bertanggung jawab menjalankan fungsi dan tugasnya dalam kebersamaan dan kerekanan.
4. Wajib mengadakan konsultasi dengan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode dalam hal
yang berhubungan dengan kehidupan dan pelayanan GERMITA dan dengan Badan Pengawas
Perbendaharaan Sinode dalam hal yang berhubungan dengan kebijakan dan pengelolaan
perbendaharaan GERMITA.
5. Bertanggung jawab menjaga keutuhan dan keseimbangan persekutuan, kesaksian dan pelayanan di
antara jemaat-jemaat GERMITA dan perangkat pelayanan GERMITA.
Penjelasan
1. Cukup Kelas
2. Cukup jelas
3. Kepemimpinan Kolektif-kolegial
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
Pasal 22
Hak Badan Pekerja Majelis Sinode
1. Mendapatkan tunjangan struktural dari kas umum sinode yang besarnya diatur dan di tetapkan oleh
Badan Pekerja Majelis Sinode sesuai dengan Ketetapan Sidang Tahunan Majelis Sinode.
2. Mendapatkan fasilitas rumah dinas jabatan bagi yang bekerja penuh waktu.
3. Mendapatkan pelayanan penggembalaan baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama.
4. Mendapatkan pelengkapan-pelengkapan dalam berbagai bentuk untuk peningkatan wawasan,
kemampuan dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas di dalam dan di luar wilayah GERMITA.
5. Hak-hak lainnya sesuai dalam Tata Gereja.
Penjelasan
1. Cukup Jelas
2. Jika belum ada rumah dinas jabatan, di berikan tunjangan perumahan.
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas.
Pasal 23
Susunan Keanggotaan
Badan Pekerja Majelis Sinode.
1. Susunan keanggotaan Badan Pekerja Majelis Sinode berjumlah 13 (tiga belas) orang yang terdiri
dari :
a. Seorang Ketua merangkap anggota;
b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
c. Seorang Sekretaris merangkap anggota;
d. Seorang Wakil Sekretaris merangkap anggota;
e. Seorang Bendahara merangkap anggota;
f. Tiga orang anggota sebagai Koordinator Bidang; dan
g. Lima orang anggota karena keketuaannya dalam Komisi Pelayanan Kategorial Sinode.
51
2. Anggota Badan Pekerja Majelis Sinode terdiri dari :
a. Pejabat Penuh Waktu yaitu : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan 3
(tiga) orang anggota sebagai Koordinator Bidang;
b. Pejabat Tidak Penuh Waktu yaitu : 5 (lima) orang anggota karena keketuaannya dalam Komisi
Pelayanan Kategorial Sinode.
Penjelasan
1. Cukup Jelas
2. Cukup jelas
Pasal 24
Uraian Tugas Badan Pekerja Majelis Sinode
1. Ketua BPMS dengan sendirinya menjadi Ketua Majelis Sinode, adalah Seorang Pendeta Pegawai
GERMITA yang bertugas :
a. Memimpin pelaksanaan tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewajiban Badan Pekerja Majelis
Sinode;
b. Memimpin Sidang Lengkap Majelis Sinode, Sidang Istimewa Majelis Sinode, Sidang Tahunan
Majelis Sinode sesuai Tata Gereja dan rapat-rapat Badan Pekerja Majelis Sinode;
c. Menjaga agar segala peraturan dan keputusan yang diambil didasarkan dan dilaksanakan sesuai
dengan Tata Gereja dan ketetapan Sidang Majelis Sinode;
d. Bersama sekretaris mewakili GERMITA kedalam dan keluar secara hukum; dan
e. Bersama bendahara bertanggungjawab dan mengelolah perbendaharaan sinode dan
menandatangani surat-surat dan dokumen yang menyangkut perbendaharaan sinode; dan
f. Melaksanakan tugas lain yang diatur dan ditetapkan dalam rapat BPMS.
2. Wakil Ketua, seorang pendeta pegawai GERMITA yang bertugas:
a. Mendampingi dan membantu ketua dalam melaksanakan tugas serta menggantikan Ketua apabila
berhalangan;
b. Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi semua Koordinator Pelayanan Wilayah agar dapat
berfungsi secara optimal dan efektif sebagai perpanjangan tangan BPMS;
c. Mengawasi pelaksanaan tugas perangkat pelaksana sinode;
d. Melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan program pelayanan sinode; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diatur dan ditetapkan dalam rapat BPMS.
3. Sekretaris, seorang pendeta pegawai GERMITA yang bertugas:
a. Memimpin dan mengkoordinasikan sekretariat umum GERMITA;
b. Menjadi sekretaris Sidang Majelis Sinode dan rapat BPMS;
c. Menata, membina, mengembangkan, mengawasi dan mengevaluasi administrasi umum demi
kelancaran pelayanan;
d. Bersama ketua mewakili GERMITA kedalam dan keluar; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diatur dan ditetapkan dalam rapat BPMS.
4. Wakil Sekretaris, seorang penatua yang bertugas :
a. Mendampingi dan membantu sekretaris dalam pelaksanaan tugasnya, serta menggantikan
sekretaris apabila berhalangan dan menggantikan sekretaris apabila berhalangan;
b. Memelihara dan mengelola dan mengawasi data, informasi, kearsipan, dokumentasi, notulen dan
perpustakaan sinode;
c. Mengatur urusan kerumahtanggaan kantor sinode; dan
d. Melaksanakan tugas lain yang diatur dan di tetapkan dalam rapat BPMS.
5. Bendahara, seorang diaken yang bertugas:
a. Bersama ketua bertanggung jawab mengelola perbendaharaan GERMITA di sinode dan
menandatangani surat-surat dan dokumen yang menyangkut perbendaharaan;
b. Menata, memelihara, mengembangkan dan mengawasi tata usaha perbendaharaan sinode;
c. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala setiap bulan dalam rapat BPMS
dan menyusun pertanggungjawaban perbendaharaan setiap tahun dan satu periode pelayanan;
d. Mengawasi dan meminta laporan pengelolaan perbendaharaan dari Badan Pekerja Majelis
Jemaat, Koordinator Pelayanan Wilayah dan perangkat pelaksana sinode lainnya;
e. Memimpin, mengkoordinir dan mengawasi pengelolaan Badan Usaha GERMITA, dan
memimpin dan mengkoordir usaha-usaha penggalangan dana di sinode; dan
f. Melaksanakan tugas lain yang diatur dan ditetapkan dalam rapat BPMS.
6. Koordinator Bidang Kesaksian dan Ibadah, seorang pendeta pegawai GERMITA yang bertugas :
a. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan program pelayanan sinode dalam bidang kesaksian
dan ibadah;
b. Menggantikan wakil ketua apabila berhalangan; dan
c. Melaksanakan tugas lain yang diatur dan ditetapkan dalam rapat BPMS.
52
8. Koordinator Bidang Persekutuan, seorang penatua yang bertugas:
a. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan program pelayanan dalam bidang Persekutuan;
b. Menggantikan wakil sekretaris apabila berhalangan; dan
c. Melaksanakan tugas lain yang diatur dan ditetapkan dalam rapat BPMS.
9. Koordinator Bidang Pelayanan Kasih, seorang pelayan khusus diaken yang bertugas:
a. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan program pelayanan dalam bidang pelayanan kasih
(diakonia);
b. Menggantikan bendahara apabila berhalangan; dan
c. Melaksanakan tugas lain yang diatur dan ditetapkan dalam rapat BPMS.
10. Lima orang penatua karena keketuaanya dalam Komisi Pelayanan Kategorial Kaum Laki-laki, Kaum
Perempuan, Pemuda, Remaja dan Anak Sinode yang bertugas:
a. Menjadi penghubung antara Badan Pekerja Majelis Sinode dan Komisi Pelayanan Kategorial
masing-masing;
b. Bersama-sama memberikan masukan mengenai konsep pembinaan, pengembangan dan
pengkaderan anggota GERMITA menurut kategori usia secara berjenjang, berkesinambungan
dan terpadu bagi pelayanan dan kepemimpinan GERMITA dan masyarakat di masa kini dan
masa depan sebagaimana di maksudkan dalam Peraturan Gereja Tentang Pelayanan Kategorial
Bab II Pasal 3 ayat (2);
c. Melaksanakan dan mengawasi pelaksanan program Pelayanan Kategorial masing-masing dan
program pelayanan terpadu atau bersama pelayanan kategorial GERMITA; dan
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diatur dan di tetapkan dalam rapat Badan Pekerja Majelis
Sinode.
11. Struktur, uraian tugas selanjutnya dan Tata Kerja Badan Pekerja Majelis Sinode selanjutnya diatur
dalam pedoman organisasi GERMITA yang disusun dan ditetapkan Badan Pekerja Majelis Sinode.
Penjelasan
1-9. Cukup Jelas
Pasal 25
Rapat Badan Pekerja Majelis Sinode
1. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang, tanggung jawab dan kewajibannya, BPMS
mengadakan rapat secara teratur sebulan sekali atau sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan dan
kepentingan pelayanan.
2. Rapat BPMS sah berlangsung apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota
BPMS.
3. Apabila ketentuan dalam ayat (3) pasal ini tidak terpenuhi, maka rapat ditunda selambat-lambatnya
tiga hari dan rapat tundaan itu sah.
4. Rapat dipimpin oleh Ketua BPMS atau wakil ketua yang diberi mandat oleh ketua secara tertulis.
5. Setiap rapat harus diedarkan daftar hadir.
6. Pengambilan keputusan dalam rapat harus dilakukan dalam pemahaman bersama melalui
musyawarah berdasarkan kehendak Yesus Kristus Kepala Gereja.
7. Setiap pelaksanaan rapat BPMS, Sekretaris BPMS harus membuat notulen rapat yang akan disahkan
dalam rapat berikutnya.
8. BPMS melaksanakan rapat konsultasi dengan MPPS dan BPPS.
9. BPMS juga mengadakan rapat kerja dan rapat koordinasi dengan perangkat pelaksana sinode.
10. Hal-hal menyangkut pelaksanaan rapat BPMS selanjutnya diatur dalam Pedoman Organisasi
GERMITA yang disusun dan ditetapkan oleh BPMS.
Penjelasan
1. BPMS pejabat penuh waktu dapat mengadakan rapat dan mengambil keputusan untuk hal-hal yang
sangat mendesak dan di laporkan dalam rapat BPMS.
Rapat BPMS harus dengan undangan tertulis.
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
6. Sesuai Tata Dasar Bab III Pasal 7 ayat (6) dan Bab V Pasal 14
7. Notulen rapat merupakan dokumen resmi dan wajib dibagikan kepada seluruh anggota BPMJ
8. Cukup jelas
9. Cukup jelas
53
10. Cukup jelas
BAB VIII
PEMILIHAN, PENETAPAN, PELANTIKAN,
PERIODE PELAYANAN DAN PENGISIAN LOWONG
BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE
Pasal 26
Calon Badan Pekerja Majelis Sinode
1. Calon Badan Pekerja Majelis Sinode yang hendak dipilih adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris,
Wakil Sekretaris, Bendahara dan 3 (tiga) orang anggota sebagai Koordinator Bidang, sedangkan
5 (lima) anggota yaitu: Ketua-ketua Komisi Pelayanan Kategorial Sinode dipilih dalam Pertemuan
Pelayanan Kategorial Sinode masing-masing, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gereja Tentang
Pelayanan Kategorial.
2. Kriteria Calon Badan Pekerja Majelis Sinode sebagaimana di maksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah
sebagai berikut:
a. Didukung oleh sekurang-kurangnya 15 (lima belas) jemaat;
b. Pelayan khusus yang telah memiliki pengalaman sebagai pelayan khusus minimal 10 (sepuluh)
tahun;
c. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun saat
pemilihan;
d. Sehat jasmani dan rohani;
e. Sudah di kenal jati diri dan keteladanan dan kesetiaanya pada GERMITA dan tidak sedang di
kenakan tindakan disiplin gerejawi;
f. Memiliki pengalaman dalam jabatan struktural GERMITA atau pengalaman dalam organisasi
gereja lainnya yang seajaran atau lembaga kristen atau keumatan lainnya;
g. Menunjukkan dan menampakkan kemantapan spiritual, emosional dan intelektual;
h. Bersedia dipilih dan siap bekerja penuh waktu dan tidak akan merangkap jabatan struktural
GERMITA lainnya yang di nyatakan dengan surat pernyataan;
i. Keanggotaan Badan Pekerja Majelis Sinode hanya dapat di pilih untuk dua periode pelayanan
berturut-turut dalam jabatan yang sama; dan
j. Menyampaikan secara lisan atau tertulis konsep pengembangan GERMITA sesuai dengan
jabatan dimana yang bersangkutan di calonkan.
Penjelasan
1. Pertemuan Pelayanan Kategorial Sinode merupakan Pra-Sidang Lengkap Majelis Sinode.
2. a, Cukup jelas
b, Cukup Jelas
c, Cukup jelas
d, Cukup Jelas
e, Cukup jelas
f, Cukup jelas
g, Cukup jelas
h, Jabatan struktural lainnya seperti BPMJ, Koordinator Pelayanan Wilayah dll
i, Cukup jelas
j, Disampaikan sebelum dilakukan pemungutan suara dalam pemilihan
Pasal 27
Pemilih Badan Pekerja Majelis Sinode
1. Pemilih Badan Pekerja Majelis Sinode adalah peserta Sidang Lengkap Majelis Sinode yang
memiliki hak suara memutuskan, ialah anggota majelis sinode sebagaimana di maksudkan dalam
Bab IV Pasal 8 ayat (1) Peraturan Gereja ini.
2. Badan Pekerja Majelis Sinode yang tidak terpilih lagi menjadi pelayan khusus tetap menggunakan
haknya untuk memilih, tetapi tidak dapat dipilih lagi sebagai Badan Pekerja Majelis Sinode.
Penjelasan
1. Cukup Jelas
2. Cukup Jelas
54
Pasal 28
Pelaksanaan Pemilihan Badan Pekerja Majelis Sinode
1. Pemilihan BPMS di laksanakan dalam Sidang Lengkap Majelis Sinode oleh Panitia Pemilihan yang
di bentuk dan di tetapkan oleh Sidang Lengkap Majelis Sinode sebelum rapat pemilihan di
laksanakan.
2. Susunan keanggotaan panitia pemilihan di pilih diantara peserta Sidang Lengkap Majelis Sinode
yang tidak memiliki hak suara, dan berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari seorang Ketua,
seorang Sekretaris dan tujuh orang anggota, dengan tugas-tugas sebagai berikut:
a. Melaksanakan pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku, pada waktu dan tempat yang telah di
tentukan oleh Sidang Lengkap Majelis Sinode;
b. Memeriksa daftar pemilih;
c. Memeriksa kehadiran pemilih berdasarkan daftar pemilih;
d. Membacakan ketentuan dan Tata Cara dan mekanisme pemilihan sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Gereja ini;
e. Memverifikasi bakal calon BPMS sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gereja ini; dan
f. Melaporkan berita acara pemilihan dalam sidang pleno.
3. Pemilihan sah berlangsung, apabila di hadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga pemilih yang
hadir dalam Sidang Lengkap Majelis Sinode.
4. Apabila ketentuan dalam ayat (3) pasal ini belum tercapai, maka pemilihan di tunda selambat-
lambatnya dua jam dan pemilihan tundaan itu sah berlangsung.
Penjelasan
1. Cukup Jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
Pasal 29
Tata Cara dan Mekanisme Pemilihan
Badan Pekerja Majelis Sinode
1. Pemilihan Badan Pekerja Majelis Sinode di lakukan setelah penetapan laporan pertanggungjawaban
BPMS periode pelayanan yang akan berakhir.
2. Pemilihan di laksanakan sebagai ibadah.
3. Tahap pencalonan di laksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
a. Masing-masing jemaat yang hadir dalam pemilihan menuliskan diatas kertas 8 (delapan) nama
bakal calon BPMS sebagaimana yang di maksudkan dalam Bab VIII pasal 26 ayat (1) Peraturan
Gereja ini dan di sampaikan kepada panitia pemilihan untuk di verifikasi;
b. Panitia pemilihan melakukan verifikasi setiap nama bakal calon BPMS berdasarkan kriteria calon
BPMS sebagaimana di atur dalam Bab VIII pasal 26 ayat (2) dan ketentuan dalam Bab VII Pasal
24 ayat (1) sampai dengan ayat (9) Peraturan Gereja ini secara terbuka dan diumumkan dalam
rapat pemilihan; dan
c. Bakal calon BPMS yang memenuhi kriteria di sahkan sebagai calon BPMS.
4. Tahap Pemilihan di laksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
a. Pemilihan di laksanakan secara langsung, rahasia dan tertulis dengan masing-masing pemilih
mempunyai satu suara (one man one vote);
b. Pemilihan di lakukan secara bergantian untuk masing-masing jabatan, yang di mulai dari jabatan
Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Koordinator-Koordinator
Bidang;
c. Sebelum pemilihan putaran pertama di lakukan, masing-masing calon BPMS yang telah di
sahkan menyampaikan di hadapan pemilih kesediaan diri untuk dipilih, dan menyampaikan
konsep pengembangan GERMITA sesuai dengan jabatan di mana yang bersangkutan di calonkan
secara lisan dan/atau tertulis;
d. Seorang calon di nyatakan terpilih sebagai BPMS, apabila mendapat suara terbanyak;
e. Apabila dalam pemilihan putaran pertama terdapat dua atau lebih calon yang memperoleh suara
terbanyak sama, maka di lakukan pemilihan putaran kedua diantara calon yang mendapatkan
suara terbanyak sama tersebut, dan yang mendapatkan suara terbanyak sebagimana di maksud
dalam huruf d ayat ini dinyatakan sebagai calon terpilih;
f. Apabila pemilihan putaran kedua belum mendapatkan calon terpilih, maka pemilihan dilakukan
dengan undian diantara calon tersebut yang didahului dengan doa ; dan
55
g. Apabila dalam pemilihan hanya terdapat seorang calon, maka yang bersangkutan di nyatakan sah
terpilih secara aklamasi.
Penjelasan
1. Cukup Jelas
2. Cukup Jelas
3. a. Kertas yang di siapkan oleh Panitia Pemilihan
b. Cukup Jelas
c. Seseorang dapat di nominasikan untuk beberapa jabatan
4. a. Cukup jelas
b. Calon yang telah terpilih dalam satu jabatan,maka calon pada jabatan berikutnya gugur.
c. Cukup jelas
d. Cukup jelas
e. Cukup jelas
f. Cukup Jelas
g. Cukup jelas
Pasal 30
Penetapan, Pelantikan dan Serah Terima
Badan Pekerja Majelis Sinode
1. Panitia pemilihan menyampaikan berita acara pemilihan kepada Sidang Lengkap Majelis Sinode
untuk di tetapkan.
2. Badan Pekerja Majelis Sinode di lantik dalam suatu ibadah khusus dalam Sidang Lengkap Majelis
Sinode yang diikuti serah terima jabatan pelayanan dan administrasi pelayanan dan perbendaharaan
dari BPMS yang lama.
Penjelasan
1. Termasuk lima Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Sinode di tetapkan secara kolektif sebagai
anggota BPMS.
2. Tata Ibadah Pelantikan BPMS disiapkan oleh Komisi Liturgi Sinode.
Badan Pekerja Majelis Sinode yang lama harus telah menyiapkan Berita Acara dan dokumen untuk
serah terima dengan BPMS yang baru.
Pasal 31
Periode Pelayanan dan Pengisian Lowong
Badan Pekerja Majelis Sinode
1. Periode pelayanan Badan Pekerja Majelis Sinode adalah lima tahun dan berakhir pada saat serah
terima pelayanan dan perbendaharaan kepada BPMS yang baru.
2. Kelowongan anggota Badan Pekerja Majelis Sinode terjadi apabila :
a. Meninggal dunia;
b. Atas permintaan sendiri, mengundurkan diri secara tertulis;
c. Tidak melaksanakan tugas lebih dari enam bulan tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas;
d. Pindah tempat tinggal secara tetap di luar wilayah pelayanan GERMITA;
e. Menderita sakit yang menurut keterangan dokter resmi tidak dapat melaksanakan tugas atau
membutuhkan perawatan intensif selama satu tahun atau lebih; dan
f. Di kenakan tindakan disiplin gerejawi.
3. Pengisian lowong BPMS di lakukan melalui pemilihan dalam Sidang Tahunan Majelis Sinode
dengan memilih di antara calon BPMS yang belum terpilih dalam Sidang Lengkap Majelis Sinode
sesuai dengan jabatan yang akan dilakukan pengisian lowong sebagaimana di maksudkan dalam
Pasal 29 ayat (3) huruf c Peraturan Gereja ini, dan mengikuti ketentuan dalam Pasal 29 ayat (4)
Peraturan Gereja ini.
4. Jika tidak ada lagi calon BPMS yang belum terpilih sebagaimana yang di maksud dalam ayat (3)
Pasal ini, maka pemilihan BPMS pengisi lowong di lakukan dengan mengikuti ketentuan Pasal 29
Peraturan Gereja ini.
5. Apabila terjadi kelowongan jabatan ketua BPMS, maka jabatan Ketua di laksanakan oleh wakil
ketua BPMS sebagai pejabat sementara, sampai di laksanakan pengisian lowong.
6. Apabila terjadi kelowongan jabatan sekretaris, maka jabatan sekretaris di laksanakan oleh wakil
sekretaris sebagai pejabat sementara, sampai di laksanakan pemilihan pengisian lowong.
56
7. Apabila terjadi kelowongan jabatan bendahara, maka jabatan Bendahara di laksanakan oleh
koordinator bidang pelayanan kasih sebagai pejabat sementara, sampai di lakukan pemilihan
pengisian lowong.
8. Apabila terjadi kelowongan jabatan wakil ketua, maka jabatan wakil ketua di laksanakan oleh
koordinator bidang kesaksian dan ibadah sebagai pejabat sementara, sampai di lakukan pemilihan
pengisian lowong.
9. Apabila terjadi kelowongan jabatan wakil sekretaris, maka jabatan wakil sekretaris di laksanakan
oleh koordinator bidang persekutuan sebagai pejabat sementara, sampai di lakukan pemilihan
pengisian lowong.
10. Apabila terjadi kelowongan koordinator bidang, maka jabatan tersebut di rangkap oleh Badan
Pekerja Majelis Sinode lainnya berdasarkan kesepakatan dalam rapat BPMS.
11. Periode pelayanan BPMS pengisi lowong mengikuti dan melanjutkan periode pelayanan yang
sedang berjalan.
12. Kelowongan dan pengisian lowong anggota Badan Pekerja Sinode yaitu Ketua-ketua Komisi
Pelayanan Kategorial Sinode di atur dalam Peraturan Gereja Tentang Pelayanan Kategorial dan
ditetapkan dalam Sidang Tahunan Majelis Sinode.
Penjelasan
1-12. Cukup Jelas
BAB IX
MAJELIS PENGGEMBALAAN DAN PERTIMBANGAN SINODE
Pasal 32
Kriteria dan Susunan Keanggotaan
Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode
1. Keanggotaan MPPS dipilih dari antara anggota sidi jemaat yang bukan pelayan khusus tetapi pernah
menjadi pelayan khusus atau pelayan khusus yang memiliki kemampuan, pengalaman dan
keteladanan serta berusia paling rendah 50 (lima puluh) dan paling tinggi 65 (enam puluh lima)
tahun saat pemilihan serta berdomisili diwilayah pelayanan GERMITA.
2. Keanggotaan MPPS bertugas tidak penuh waktu dan dapat merangkap jabatan lain dalam struktur
pelayanan GERMITA di jemaat atau tugas-tugas lainnya.
3. Susunan keanggotaan MPPS berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari :
a. Sorang Ketua merangkap anggota;
b. Seorang Sekretaris anggota; dan
c. 3 (tiga) orang anggota.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Ketua MPPS harus seorang pendeta GERMITA
Pasal 33
Tugas Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode
1. Memberikan saran dan nasihat kepada BPMS secara lisan atau tertulis baik diminta atau tidak
diminta.
2. Memantau, menganalisis dan memberikan pertimbangan kepada BPMS mengenai hal-hal yang
berhubangan dengan kehidupan dan pelayanan GERMITA.
3. Bersama BPMS dalam menyelesaikan masalah/persengketaan yang dalam tubuh BPMS dan
perangkat pelayanan serta anggota GERMITA.
4. Menghadiri dan mengikuti rapat konsultasi dengan BPMS.
5. Menghadiri dan memberikan pertimbangan dalam Sidang Majelis Sinode.
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang Lengkap Majelis Sinode dan Sidang
Tahunan Majelis Sinode.
Penjelasan
1 - 6 Cukup Jelas
57
Pasal 34
Pemilihan, Penetapan, dan Periode Pelayanan
Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode
1. Pemilihan dan penetapan MPPS dilakukan dalam Sidang Lengkap Majelis Sinode dengan mengikuti
Tata Cara dan Mekanisme Pemilihan BPMS.
2. MPPS dilantik dan diteguhkan dalam Sidang Lengkap Majelis Sinode bersamaan dengan pelantikan
BPMS.
3. Periode pelayanan MPPS sama dengan periode pelayanan BPMS.
Penjelasan
1. Cukup Jelas
2. Ibadah yang dihadiri oleh seluruh peserta SLMS
3. Cukup Jelas
BAB X
PELAYANAN WILAYAH
Pasal 35
Pelayanan Wilayah
1. Pelayanan Wilayah dibentuk dan ditetapkan oleh Sidang Tahunan Majelis Sinode atau Sidang
Lengkap Majelis Sinode berdasarkan usul BPMS.
2. Suatu pelayanan wilayah dibentuk, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. Terdapat sekurang-kurangnya 5 (lima) jemaat yang memiliki sekurang-kurangnya 750 (tujuh
ratus lima puluh) kepala keluarga; dan
b. Memiliki letak geografis yang berdekatan dan berurutan.
3. Pelayanan wilayah pada hakekatnya adalah tanggung jawab BPMS yang dipercayakan kepada
Koordinator Pelayanan Wilayah yang merupakan perangkat pelaksana sinode.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Dalam kondisi geografis tertentu di mana medan pelayanan sangat sulit dijangkau, maka 4 (empat)
jemaat yang memiliki sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) kepala keluarga dapat dibentuk
pelayanan wilayah.
3. Pelayanan wilayah menjalankan fungsi koordinasi dan konsultasi BPMS dengan jemaat- jemaat.
Pasal 36
Koordinator Pelayanan Wilayah
1. Koordinator Pelayanan Wilayah diangkat dan di tetapkan oleh BPMS dari antara Pendeta Pegawai
GERMITA dengan syarat-syarat sebagai berikut:
a. Telah memiliki pengalaman sebagai pelayan khusus pendeta minimal 6 (enam) tahun;
b. Minimal pernah menjabat sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat minimal 3 (tiga) tahun;
c. Tidak sedang dikenakan tindakan disiplin gerejawi;
d. Memahami dan memegang teguh Tata Gereja, Pengakuan dan Ajaran GERMITA; dan
e. Menunjukan kemantapan spiritual, emosional dan intelektual.
2. Koordinator Pelayanan Wilayah mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
a. Memimpin pelayanan wilayah;
b. Memimpin sekretariat dan Rapat Koordinasi Pelayanan Wilayah;
c. Meningkatkan kinerja pelayanan jemaat;
d. Menggembalakan dan membina jemaat, pelayan khusus, perangkat pelayanan jemaat dan
Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah;
e. Menyelesaikan masalah-masalah jemaat yang tidak dapat di selesaikan oleh Majelis Jemaat di
lingkungan pelayanan wilayahnya;
f. Menampung aspirasi dan pikiran-pikiran yang berkembang dalam jemaat, serta usul dan saran
dalam jemaat-jemaat untuk dikaji dan dikembangkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dalam
rangka pembinaan jemaat dan pelayanan GERMITA;
g. Wajib menyampaikan laporan secara tertulis masalah-masalah dalam lingkungan pelayanan
wilayahnya baik yang sudah di selesaikan dan yang belum terselesaikan kepada BPMS;
58
h. Mengelola dan memelihara harta milik GERMITA yang di percayakan kepada Pelayanan
Wilayah dan mempertanggungjawabkannya kepada Badan Pekerja Majelis Sinode;
i. Mengatur lalu-lintas keuangan dari jemaat ke sinode dan sebaliknya;
j. Memberikan pertimbangan kepada BPMS dalam hal penempatan dan pemutasian Pendeta
Pegawai GERMITA di lingkungan pelayanan wilayahnya;
k. Memberikan laporan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan kepada BPMS
mengenai pelaksanaan tugas pelayanannya dan pelaksanaan program pelayanan sinode yang di
laksanakan di lingkungan pelayanan wilayahnya serta keuangan GERMITA yang dikelola di
pelayanan wilayah;
l. Menjalin dan membina hubungan kerjasama dengan gereja dan agama lain, pemerintah dan
masyarakat dlam pelayanan wilayahnya dengan sepengetahuan BPMS dan sepanjang tidak
bertentangan dengan Tata Gereja, Pengakuan dan Ajaran GERMITA;
m. Mengangkat, menetapkan dan memberhentikan staf /tenaga administrasi pelayanan wilayah ; dan
n. Melaksanakan tugas lainnya yang di percayakan oleh BPMS.
Penjelasan
1. Cukup Jelas
2. Cukup jelas
Pasal 37
Rapat Koordinasi Pelayanan Wilayah
1. Rapat Koordinasi Pelayanan Wilayah di laksanakan secara rutin 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-
waktu berdasarkan kepentingan dan kebutuhan pelayanan yang bertugas:
a. Membahas dan menindaklanjuti ketetapan Sidang Tahunan Majelis Sinode dan penugasan Badan
Pekerja Majelis Sinode yang akan di laksanakan secara bersama-sama oleh jemaat-jemaat dalam
pelayanan wilayah;
b. Membina, membangun dan memelihara kebersamaan dan kemitraan antar jemaat dalam
pelayanan wilayah bersangkutan sebagai kesatuan Tubuh Kristus yang berjalan bersama dan
saling menopang demi terwujudnya keseimbangan dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan;
c. Membicarakan dan menggumuli serta membahas masalah, tantangan dan kebutuhan pelayanan
yang di hadapi dalam pelayanan wilayah; dan
d. Melaksanakan program pelayanan sinode khususnya program yang berkaitan dengan katekisasi
dan pembekalan pelayan khusus dan perangkat pelayanan jemaat, pembinaan warga gereja pada
umumnya serta perayaan hari-hari raya gerejawi.
2. Rapat Koordinasi Pelayanan Wilayah di hadiri oleh :
a. Koordinator Pelayanan Wilayah;
b. Ketua BPMS atau yang mewakilinya;
c. Ketua, Sekretaris dan Bendahara BPMJ atau yang mewakilinya;
d. Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah;
e. Pendeta dan Vikaris GERMITA;
f. Staf/Tenaga Administrasi Pelayanan Wilayah; dan
g. Undangan lainnya.
3. Rapat Koordinasi Pelayanan Wilayah dipimpin oleh Koordinator Pelayanan Wilayah dan
didampingi oleh anggota BPMS yang di tugaskan oleh BPMS dan Staf/Tenaga Administrasi
Pelayanan Wilayah sebagai sekretaris rapat.
4. Waktu dan tempat Pelaksanaan Rapat Koordinasi di tetapkan dalam rapat atau di atur oleh
Koordinator Pelayanan Wilayah.
Penjelasan
1. Cukup Jelas
2. Cukup jelas
3. Apabila Staf/Tenaga Administrasi Pelayanan Wilayah berhalangan, maka di gantikan oleh salah
satu Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah yang di tunjuk oleh Koordinator Pelayanan
Wilayah.
4. Tempat Pelaksanaan di lakukan secara bergilir di jemaat-jemaat dalam pelayanan wilayah
bersangkutan.
59
Pasal 38
Tata Usaha Pelayanan Wilayah
1. Pelayanan Wilayah memiliki Kantor Pelayanan Wilayah sebagai tempat untuk :
a. Menyelenggarakan administrasi pelayanan wilayah;
b. Menyimpan dokumen dan arsip pelayanan wilayah; dan
c. Menyelesaikan segala urusan administrasi pelayanan dan perbendaharaan.
2. Penggunaan, pengelolaan dan pemeliharaan Kantor Pelayanan Wilayah menjadi tanggungjawab
Koordinator Pelayanan Wilayah.
3. Dalam rangka membantu melaksanakan tugas-tugas administrasi pelayanan wilayah, Koordinator
Pelayanan wilayah dapat mengangkat, menetapkan dan memberhentikan Staf/tenaga administrasi
pelayanan wilayah yang bertanggungjawab kepada Koordinator Pelayanan Wilayah.
4. Staf/Tenaga administrasi Pelayanan Wilayah melaksanakan tugas sesuai pengaturan Koordinator
Pelayanan Wilayah dan mendapatkan jaminan hidup dari Koordinator Pelayanan Wilayah dengan
besarnya di tetapkan dalam Rapat Koordinasi Pelayanan Wilayah.
Penjelasan
1. Demi efisiensi dan efektivitas, Kantor Pelayanan Wilayah di satukan dengan Pastori pelayanan
Wilayah.
2. Cukup jelas
3. Diangkat dari anggota sidi jemaat yang bersedia memberi diri dengan sungguh-sungguh, memiliki
kemampuan administrasi dan tidak memiliki pekerjaan tetap di tempat lain.
4. Termasuk dalam Biaya Operasional Pelayanan Wilayah
BAB XI
PENATALAYANAN
Pasal 39
Penatalayanan Sinode
1. Penatalayanan sinode dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan panggilan, pengakuan
dan ajaran GERMITA serta tugas, fungsi, kewajiban dan tanggung jawab Badan Pekerja Majelis
Sinode.
2. Badan Pekerja Majelis Sinode melaksanakan penatalayanan meliputi kegiatan taktis operasional dan
teknis administratif yang meliputi penataan organisasi sinode, Tata Laksana Kantor Sinode, Tata
Laksana Program Pelayanan, komunikasi dan informasi personalia dan perbendaharaan.
Penjelasan
1. Cukup Jelas
2. Cukup Jelas
Pasal 40
Komisi Kerja Sinode
1. Badan Pekerja Majelis Sinode membentuk dan menetapkan Komisi kerja untuk membantu dalam
melakukan kajian-kajian bidang pelayanan dan melaksanakan program pelayanan sinode tertentu.
2. Susunan keanggotaan Komisi Kerja di angkat, di tetapkan dan di berhentikan dengan Keputusan
Badan Pekerja Majelis Sinode.
3. Keanggotaan Komisi Kerja bertugas tidak penuh waktu.
4. Jumlah keanggotaan Komisi Kerja di sesuaikan dengan kebutuhan.
5. Periode pelayanan Komisi Kerja, sama dengan periode pelayanan BPMS.
6. Komisi Kerja mengadakan rapat sesuai kebutuhan.
7. Komisi Kerja menyusun rencana kerja dan anggaran komisi untuk di bahas dalam rapat BPMS yang
di sampaikan melalui Koordinator Bidang yang mengkoordinir Komisi Kerja bersangkutan.
8. Komisi Kerja melaporkan pelaksanaan tugasnya secara rutin kepada BPMS melaui Koordinator
yang mengkoordinir Komisi bersangkutan.
9. Komisi kerja bertanggung jawab kepada BPMS.
10. Struktur, Uraian tugas dan Tata Kerja Komisi Kerja diatur dan di tetapkan oleh BPMS.
Penjelasan
60
1. Secara teknis dikoordinir oleh Koordinator bidang BPMS sesuai bidangnya.
2. Susunan Keanggotaan Komisi Kerja tidak memiliki Asisten Bendahara
3-10 cukup Jelas
Pasal 41
Yayasan
1. Yayasan melaksanakan tugas pelayanan GERMITA tertentu yang tidak tercakup dalam tugas
Komisi Pelayanan Kategorial, Komisi Kerja, dan Perangkat Pelaksana Sinode lainnya.
2. Yayasan didirikan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dan di tetapkan dalam Sidang Lengkap
Majelis Sinode atau Sidang Tahunan Majelis Sinode.
3. Pembina Yayasan adalah Badan Pekerja Majelis Sinode sesuai dengan Periode Pelayanan.
4. Pengurus dan Pengawas Yayasan di pilih dari anggota GERMITA yang mampu dan mempunyai
komitmen yang kuat terhadap pelayanan GERMITA.
5. Yayasan bertanggung jawab kepada BPMS.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai yayasan di atur dalam Akta Pendiriannya dan Akta lainnya yang di
buat bersama oleh Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan yang di dalamnya harus jelas
keterkaitannya dan tanggungjawab Yayasan terhadap pelayanan GERMITA.
Penjelasan
1-6. Cukup Jelas
Pasal 42
Perangkat Pelaksana Sinode lainnya
1. BPMS dapat membentuk perangkat pelaksana sinode lainnya yang bertugas membantu BPMS dalam
melaksanakan pelayanan tertentu yang belum tercakup dalam tugas Komisi Pelayanan Kategorial,
Komisi Kerja dan Yayasan.
2. Perangkat pelaksana sinode tersebut dalam ayat (1) diatas, diangkat, di tetapkan dan di berhentikan
serta bertanggungjawab kepada BPMS.
3. Struktur, uraian tugas dan Tata Kerja perangkat pelaksana sinode lainnya diatur dan di tetapkan
BPMS.
Penjelasan
1. Perangkat pelaksana sinode seperti pelayanan fungsional dan kelompok profesi, Badan / Biro /
Pusat, Bagian dan Panitia.
2. Cukup Jelas
3. Cukup Jelas
Pasal 43
Kantor Sinode
1. GERMITA mempunyai Kantor Sinode yang bertempat di Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud.
2. Kantor Sinode merupakan tempat untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari dari BPMS dan
perangkat pelaksana sinode lainnya dalam rangka menjalankan Ketetapan dan Keputusan Sidang
Majelis Sinode.
3. Kantor Sinode berfungsi sebagai Pusat Penyelenggaraan Pelayanan GERMITA, Informasi dan
Komunikasi, menyimpan dokumen dan arsip GERMITA, dan tempat untuk menyelesaikan segala
Administrasi Kesekretariatan dan Perbendaharaan GERMITA.
4. Untuk menjalankan fungsi Kantor Sinode GERMITA, maka Sidang Lengkap Majelis Sinode
memilih dan menetapkan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan
Koordinator-Koordinator Bidang BPMS sebagai Pejabat Penuh waktu.
5. Badan Pekerja Majelis Sinode menyusun dan menetapkan Tata Laksana Kantor Sinode dan
mengangkat, menempatkan dan memberhentikan Pegawai GERMITA menjadi Staf Kantor Sinode
untuk membantu BPMS dalam melaksanakan tugas administrasi pelayanan GERMITA sehari-hari.
6. Susunan dan Tata Laksana Kantor Sinode dan pembagian tugas BPMS dan staf kantor sinode di atur
dan di tetapkan oleh BPMS.
Penjelasan
1. Cukup Jelas
2. Yang bekerja sehari-hari adalah Badan Pekerja Majelis Sinode Pejabat Penuh Waktu.
3. Cukup jelas
4. Kantor Sinode dipimpin oleh BPMS
5. Cukup Jelas
61
6. Cukup Jelas
7. Cukup jelas
Pasal 44
Tata Laksana Program Pelayanan dan Anggaran Sinode
Badan Pekerja Majelis Sinode menyusun dan menetapkan Tata Laksana Program Pelayanan dan
Anggaran Belanja dan Pendapatan Sinode sebagai pedoman teknis pelaksanaan Program Pelayanan dan
Anggaran Belanja dan Pendapatan yang di tetapkan dalam Sidang Tahunan Majelis Sinode.
Penjelasan
Cukup jelas
BAB XII
PENYELESAIAN PERSENGKETAAN
Pasal 45
Penyelesaian Persengketaan yang tidak terselesaikan
di Jemaat, Pelayanan Wilayah, Perangkat Pelaksana dan Perseorangan
1. Apabila ada persengketaan-persengketaan dalam jemaat, pelayanan wilayah dan perangkat
pelaksana serta perseorangan yang tidak dapat di selesaikan mereka sendiri, maka BPMS
mengadakan upaya-upaya penyelesaian.
2. BPMS memanggil semua pihak yang bersengketa untuk mendapatkan keterangan-keterangan semua
pihak lalu mengajak untuk berdamai.
3. Dalam penyelesaian persengketaan, semua pihak yang bersengketa wajib mentaati Tata Gereja
GERMITA.
4. Jika belum terjadi perdamaian, BPMS dapat membentuk Tim Mediator untuk membantu pihak-
pihak yang bersengketa menyelesaiakan persengketaan.
5. Jika tim mediator tidak berhasil mendamaikan, maka BPMS dapat mengambil keputusan tentang
penyelesaiannya.
6. Jika BPMS tidak dapat mengambil keputusan, maka masalah tersebut dapat di sampaikan untuk di
bicarakan dan di putuskan dalam Sidang Majelis Sinode Tahunan dan jika Sidang Majelis Sinode
Tahunan juga tidak dapat memutuskan masalah tetrsebut, maka masalah tersebut di bawa ke Sidang
Majelis Sinode untuk memutuskannya, dan keputusan Sidang Majelis Sinode adalah keputusan
terakhir dan bersifat Final.
7. Dalam hal masalah harus di selesaikan secara hukum, GERMITA di wakili oleh ketua dan sekretaris
BPMS atau yang di wakilkan.
Penjelasan
1. BPMS melibatkan MPPS menyangkut persoalan kehidupan dan pelayanan GERMITA, dan
melibatkan BPPS menyangkut masalah perbendaharaan.
2. Untuk persoalan jemaat, BPMS sebaiknya turun ke jemaat secara langsung.
3. Penyelesaian persengketaan harus berpedoman pada Tata Gereja GERMITA.
4. Pendekatan Mediasi merupakan upaya memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa untuk
menyelesaiakan sengketa mereka.
5. Melibatkan MPPS.
6. Cukup jelas
7. Cukup jelas
Pasal 46
Penyelesaian persengketaan dalam Tubuh
Badan Pekerja Majelis Sinode
1. Jika terjadi persengketaan dalam tubuh BPMS, maka secara bersama-sama semua anggota BPMS
wajib mengupayakan penyelesaian persengketaan dalam ketaatan kepada Yesus Kristus Kepala
Gereja melalui firmanNya dalam Alkitab dan wajib mematuhi Tata Gereja GERMITA.
2. MPPS diikutsertakan dalam upaya penyelesaian persengketaan dalam tubuh BPMS.
3. Jika BPMS bersama MPPS tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka masalah tersebut di
sampaikan kepada Sidang Tahunan Majelis Sinode untuk di bahas dan di putuskan penyelesaiannya.
Penjelasan
62
1. Cukup Jelas
2. Cukup Jelas
3. Cukup jelas.
BAB XIII
PERUBAHAN DAN KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 47
Perubahan
1. Perubahan peraturan gereja ini hanya dapat dilakukan dan ditetapkan dalam Sidang Istimewa
Majelis Sinode.
2. Usul perubahan dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 15 (lima belas) Badan Pekerja Majelis
Jemaat ke Badan Pekerja Majelis Sinode atau oleh Badan Pekerja Majelis Sinode yang selanjutnya
diteruskan ke Sidang Lengkap Majelis Sinode.
3. Usul perubahan yang disampaikan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dapat dibicarakan jika
didukung oleh sekurang-kurangnya dua per tiga anggota majelis sinode.
4. Jika usul diterima Sidang Lengkap Majelis Sinode menetapkan waktu dan tempat pelaksanan Sidang
Istimewa Majelis Sinode untuk membahas dan menetapkan perubahan tersebut.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Badan Pekerja Majelis Jemaat atas nama majelis jemaat
3-4 Cukup jelas
Pasal 48
Ketentuan Peralihan
Hal-hal yang menyangkut perubahan akibat ditetapkannya peraturan gereja ini, memerlukan masa
peralihan sampai dengan berakhirnya periode pelayanan 2007 –2012.
Penjelasan
Cukup jelas
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49
Lain-lain
Hal-hal lain mengenai sinode yang tidak dimuat dan belum cukup diatur dalam peraturan gereja ini,
dapat diatur dan ditetapkan oleh Badan Bekerja Majelis Sinode dengan peraturan Badan Pekerja
Majelis Sinode yang tidak bertentangan dengan Tata Gereja GERMITA.
Penjelasan
Cukup jelas
Pasal 50
Pencabutan
Pada saat berlakunya peraturan gereja ini maka Peraturan Gereja Nomor 1 Tahun 2003 tentang Sinode
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Penjelasan
Cukup jelas
63
Pasal 51
Pemberlakuan
Peraturan gereja ini ditetapkan oleh Sidang Istimewa Sinode tahun 2010 dan mulai berlaku 27
November 2011, agar setiap anggota dan persekutuan GERMITA mengetahuinya maka memerintahkan
Badan Pekerja Majelis Sinode menyebarluaskannya.
Penjelasan
Cukup jelas
64
PERATURAN GEREJA
TENTANG
PELAYANAN KATEGORIAL
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pengertian
1. Pelayanan Kategorial adalah bentuk pelayanan GERMITA kepada anggota-anggotanya menurut
kategori Anak, Remaja, Pemuda, Kaum Perempuan, dan Kaum Laki-laki.
2. Anak adalah anggota GERMITA yang berusia 3-11 tahun.
3. Remaja adalah anggota GERMITA yang berusia 12-17 tahun.
4. Pemuda adalah anggota GERMITA yang berusia 18-30 tahun dan belum menikah.
5. Kaum Perempuan adalah anggota GERMITA Perempuan yang berusia di atas 30 tahun; atau
perempuan yang telah menikah; atau perempuan yang belum/tidak menikah tetapi karena usianya
tidak lagi mengikuti kegiatan pemuda.
6. Kaum Laki-laki adalah anggota GERMITA Laki-laki yang berusia diatas 30 tahun; atau laki-laki
yang telah menikah; atau laki-laki yang belum/tidak menikah, tetapi karena usianya tidak lagi
mengikuti kegiatan pemuda.
7. Komisi Pelayanan Anak di singkat KPA adalah perangkat pelayanan GERMITA yang melayani,
menggembalakan, membina, melatih, membelajarkan dan mengurus pelayanan anak-anak yang
susunan keanggotaannya di pilih diantara pelayan anak (Guru Sekolah Minggu dan Kader Pelayanan
Anak).
8. Komisi Pelayanan Remaja di singkat KPR adalah perangkat pelayanan GERMITA yang melayani,
menggembalakan, membina, melatih, membelajarkan dan mengurus pelayanan remaja yang susunan
keanggotaannya di pilih di antara pelayan remaja (Pembina Remaja dan Kader Pelayanan Remaja).
9. Komisi Pelayanan Pemuda di singkat KPP adalah perangkat pelayanan GERMITA yang melayani,
menggembalakan, membina, melatih, membelajarkan dan mengurus pelayanan pemuda yang
susunan keanggotaannya di pilih di antara anggota pemuda dan pembina pemuda.
10. Komisi Pelayanan Kaum Perempuan di singkat KPKP adalah perangkat pelayanan GERMITA yang
melayani, menggembalakan, membina, melatih, membelajarkan dan mengurus pelayanan Kaum
Perempuan yang susunan keanggotaannya di pilih di antara anggota Kaum Perempuan.
11. Komisi Pelayanan Kaum Laki-Laki di singkat KPKL adalah perangkat pelayanan GERMITA yang
melayani, menggembalakan, membina, melatih, membelajarkan dan mengurus pelayanan Kaum
Laki-laki yang susunan keanggotaannya di pilih di antara anggota Kaum Laki-laki.
12. Guru Sekolah Minggu adalah anggota sidi jemaat yang memiliki kemauan, pengetahuan dan
ketrampilan dalam melayani anak melalui penataran/pelatihan Guru Sekolah Minggu yang di
buktikan dengan sertifikat.
13. Kader Pelayanan Anak adalah anggota jemaat yang sedang melayani anak sekolah minggu tetapi
belum mengikuti penataran guru sekolah minggu.
14. Pembina Remaja adalah anggota sidi jemaat yang memiliki kemauan, pengetahuan dan ketrampilan
dalam melayani remaja melalui Latihan Tenaga Pembina Remaja (LTPR) yang di buktikan dengan
sertifikat.
15. Kader Pelayanan Remaja adalah anggota jemaat yang sedang melayani remaja tetapi belum
mengikuti Latihan Tenaga Pembina Remaja (LTPR) dan Kader Remaja.
16. Pembina Pemuda adalah anggota sidi jemaat yang usianya bukan pemuda lagi, tetapi masih aktif
dalam pelayanan pemuda dan memiliki sertifikat Pelatihan Pembina Pemuda.
Penjelasan
1. Pelayanan Kategorial merupakan bentuk pelayanan GERMITA yang tidak dapat dipisahkan dari
pelayanan jemaat dan sinode pada umumnya yang lebih di arahkan pada pembinaan dan pelatihan
anggota GERMITA sesuai dengan kategori usia secara berjenjang, berkelanjutan dan terpadu.
2. Dalam pelayanan dan pengajaran anak sekolah minggu harus dibagi paling kurang 3 (tiga) kelas
belajar sesuai kelompok usia yaitu kelas anak kecil untuk usia 3-5 Tahun; kelas anak tengah untuk
Usia 6-8 tahun dan kelas anak tanggung/besar untuk usia 9-11 tahun agar setiap anak mendapatkan
pelayanan dan pengajaran sesuai dengan usianya.
65
3. Dalam pelayanan dan pembinaan remaja, dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu Remaja
Awal/Pratama untuk usia 12-14 tahun dan Remaja Tengah/Madya untuk usia 15-17 Tahun agar
setiap remaja mendapatkan pelayanan dan pembinaan sesuai dengan usianya.
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
6. Cukup jelas
7. Cukup jelas
8. Cukup jelas
9. Cukup jelas
10. Cukup jelas
11. Cukup jelas
12. Pengangkatan, penetapan dan peneguhan Guru Sekolah Minggu oleh Badan Pekerja Majelis
Jemaat berdasarkan usul Komisi Pelayanan Anak Jemaat.
Jumlah Guru Sekolah Minggu di Jemaat sekurang-kurangnya harus dengan perbandingan 1 : 12
artinya satu orang guru sekolah minggu untuk 12 anak sekolah minggu atau setiap jemaat paling
kurang 3 (tiga) orang guru sekolah minggu .
Sertifikat pelatihan/penataran yang di keluarkan oleh Komisi Pelayanan Anak Sinode GERMITA
atau sertifikat yang sama dari gereja yang seajaran dengan GERMITA.
13. Kader Pelayanan Anak di rekrut oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat dan atau Komisi Pelayanan
Anak Jemaat dan merupakan Calon Guru Sekolah Minggu.
14. Pengangkatan, Penetapan dan peneguhan Pembina Remaja oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat
berdasarkan usul Komisi Pelayanan Remaja Jemaat.
Jumlah Pembina Remaja di jemaat paling kurang harus dengan perbandingan 1 : 12 artinya satu
pembina remaja untuk dua belas remaja.
Sertifikat LTPR di keluarkan oleh Komisi Pelayanan Remaja Sinode GERMITA atau sertifikat yang
sama dari gereja yang seajaran dengan GERMITA.
15. Kader Pelayanan Remaja di rekrut oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat dan atau Komisi Pelayanan
Remaja Jemaat dan merupakan calon pembina remaja.
Anggota Kader Remaja adalah anggota remaja yang telah mengikuti Latihan Kader Remaja Gereja
yang di buktikan dengan sertifikat yang di keluarkan oleh Komisi Pelayanan Remaja Sinode.
16. Sertifikat Pembina Pemuda yang di keluarkan oleh Komisi Pelayanan Pemuda Sinode atau sertifikat
yang sama dari gereja yang se-ajaran dengan GERMITA.
Pembina Pemuda harus berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun.
Pasal 2
Status Pelayanan Kategorial
1. Pelayanan Kategorial di Jemaat merupakan pelayanan Majelis Jemaat yang di percayakan kepada
masing-masing Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat.
2. Pelayanan Kategorial di pelayanan wilayah merupakan pelayanan Komisi Pelayanan Kategorial
Sinode yang di percayakan kepada masing-masing Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah.
3. Pelayanan Kategorial di sinode merupakan pelayanan Badan Pekerja Majelis Sinode yang di
percayakan kepada masing-masing Komisi Pelayanan Kategorial Sinode.
Penjelasan
1. Cukup Jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
BAB II
TUGAS PELAYANAN KATEGORIAL
Pasal 3
Tugas Pelayanan Kategorial
1. Tugas Pelayanan Kategorial adalah menggembalakan, melayani, membina, melatih dan
membelajarkan anak-anak, remaja, pemuda, perempuan kaum ibu dan laki-laki kaum bapak untuk:
a. Memiliki dan menghayati hidup baru dan bertumbuh dalam Kristus;
b. Mau dan mampu serta berperan aktif dalam persekutuan, kesaksian, pelayanan kasih dan ibadah;
c. Mampu berperan ditengah-tengah masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang
bertanggungjawab sesuai kehendak Yesus Kristus Kepala Gereja dan Tuhan dunia;
66
d. Siap dan mampu menyatakan dan menyaksikan kasih Kristus dalam pikiran, perkataan dan
perbuatan terhadap sesama dan lingkungan hidup; dan
e. Mampu dan berani mengambil keputusan Etis-Teologis dalam melaksanakan tindakan pribadi
maupun bersama-sama sesuai dengan kesaksian Firman Allah dalam Alkitab di tengah-tengah
keluarga, sekolah, tempat bekerja, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Tugas bersama dari pelayanan kategorial adalah mengelola potensi anggota GERMITA secara
bersama melalui pembinaan, pelatihan dan pengkaderan warga GERMITA bagi pelayanan dan
kepemimpinan GERMITA dan masyarakat di masa kini dan masa depan.
3. Uraian tugas pelayanan kategorial masing-masing pelayanan kategorial selanjutnya di jabarkan
dalam Garis-garis Besar Program Umum masing-masing Pelayanan Kategorial yang merupakan
Bagian integral dari Garis-garis Besar Program Umum GERMITA yang di tetapkan dalam Sidang
Lengkap Majelis Sinode dan di jabarkan setiap tahun dalam Program Pelayanan dan Anggaran
Belanja dan Pendapatan Komisi Pelayanan Kategorial di semua aras pelayanan GERMITA yang
merupakan bagian integral dari Program pelayanan dan Anggaran Belanja dan Pendapatan
GERMITA di aras jemaat dan di aras sinode yang di putuskan dalam Sidang Majelis Jemaat untuk
jemaat dan dalam Sidang Tahunan Majelis Sinode untuk sinode.
Penjelasan
1. Cukup Jelas
2. Tugas bersama yang dimaksudkan adalah bahwa pada hakekatnya semua Komisi Pelayanan
Kategorial mempunyai misi yang sama dalam membina dan mengelola potensi anggotanya masing-
masing, namun secara praktis Komisi Pelayanan Kaum Perempuan dan Komisi Pelayanan Kaum
Laki-laki hendaknya menjadi pendamping dan penopang tugas Komisi Pelayanan Anak, Remaja
dan Pemuda seperti gambaran kehidupan keluarga dimana ayah dan ibu bertanggungjawab
terhadap anak-anaknya.
3. Garis-Garis Besar Program Umum Pelayanan Kategorial GERMITA diputuskan dalam Pertemuan
Pelayanan Kategorial Sinode masing-masing.
Program Pelayanan Komisi Pelayanan Kategorial di putuskan dalam Konsultasi Tahunan masing-
masing Komisi Pelayanan Kategorial.
BAB III
PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN KATEGORIAL
Pasal 4
Komisi Pelayanan Kategorial
1. Untuk melaksanakan tugas pelayanan kategorial sebagaimana tersebut pada Bab II Pasal (3)
Peraturan Gereja, maka di jemaat dan sinode dibentuk:
a. Komisi Pelayanan Anak, untuk mengurus kategori Anak;
b. Komisi Pelayanan Remaja, untuk mengurus kategori Remaja;
c. Komisi Pelayanan Pemuda, untuk mengurus kategori Pemuda;
d. Komisi Pelayanan Kaum Perempuan, untuk mengurus kategori Kaum Perempuan; dan
e. Komisi Pelayanan Kaum Laki-laki, untuk mengurus Kategori Kaum Laki-laki.
2. Pelaksanaan tugas pelayanan kategorial di pelayanan wilayah dilaksanakan oleh Koordinator
Pelayanan Kategorial Wilayah.
3. Demi mengefektifkan pelaksanaan tugas pelayanan kategorial di jemaat maka Komisi Pelayanan
Kategorial Jemaat dapat membentuk Pelayanan Kategorial sampai tingkat Kelompok Rumah Tangga
dan jika jumlah anggotanya tidak memungkinkan, di bentuk pelayanan kategorial tingkat rayon.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah merupakan perangkat Pelaksana Komisi Pelayanan
Kategorial Sinode
3. Pelayanan Kategorial KRT dan Rayon di Jemaat merupakan perangkat Perangkat Pelaksana
Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat dan bertanggung jawab kepada Komisi Pelayanan Kategorial
Jemaat.
Pelayanan Kategorial Rayon merupakan gabungan beberapa KRT yang berdekatan dan berurutan
sesuai pengaturan dalam Pertemuan Pelayanan Kategorial Jemaat masing-masing.
Pasal 5
Susunan Keanggotaan Komisi Pelayanan Kategorial
67
1. Susunan Keanggotaan Komisi Pelayanan Kategorial di jemaat dan sinode berjumlah maksimal 13
(tiga belas) orang yang terdiri dari:
a. Seorang Ketua merangkap anggota;
b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
c. Seorang Sekretaris merangkap anggota;
d. Seorang Wakil Sekretaris Merangkap anggota;
e. Seorang Asisten Bendahara merangkap anggota; dan
f. Beberapa Koordinator Bidang merangkap anggota.
2. Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah terdiri dari satu orang.
3. Susunan Keanggotaan Pelayanan Kategorial Rayon atau Kelompok Rumah Tangga berjumlah
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari :
a. Koordinator;
b. Urusan Ibadah dan Pengembangan Minat Bakat;
c. Urusan Organisasi, Keanggotaan, Informasi dan Komunikasi;
d. Urusan Administrasi Pelayanan; dan
e. Urusan Keuangan dan Penggalangan Dana.
4. Pembentukan Susunan Keanggotaan Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat, Pelayanan Kategorial
Rayon/KRT selanjutnya diatur dengan Pedoman oleh Badan Pekerja Majelis Sinode berdasarkan
usulan Komisi Pelayanan Kategorial Sinode masing-masing.
Penjelasan
1. Jumlah dan pembidangan keanggotaan Komisi Pelayanan Kategorial Sinode ditetapkan sesuai
dengan kebutuhan dan strategi pelayanan dalam Pertemuan Pelayanan Kategorial Sinode.
2. Cukup Jelas
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
Pasal 6
Pembagian Tugas Komisi Pelayanan Kategorial
1. Ketua masing-masing Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat dan Sinode karena Keketuaannya dalam
Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat dan Sinode dengan sendirinya menjadi Penatua, dan menjadi
anggota Badan Pekerja Majelis Jemaat untuk Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat dan
menjadi anggota Badan Pekerja Majelis Sinode untuk Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Sinode
dengan tugas:
a. Memimpin Pertemuan, Konsultasi dan Rapat Komisi Pelayanan Kategorial.
b. Menjaga agar semua keputusan Komisi tidak bertentangan dengan Tata Gereja GERMITA;
c. Memimpin organisasi dan pelaksanaan tugas pelayanan kategorial;
d. Bersama Sekretaris mewakili Komisi untuk urusan pelayanan umum kedalam dan keluar; dan
e. Bersama Asisten Bendahara mewakili Komisi untuk urusan perbendaharaan kedalam dan keluar.
2. Wakil Ketua, bertugas:
a. Mendampingi, membantu dan mengantikan Ketua apabila berhalangan; dan
b. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai kesepakatan dalam rapat Komisi masing-masing.
3. Sekretaris, bertugas memimpin sekretariat Komisi dengan tugas:
a. Meyediakan naskah-naskah untuk Pertemuan, Konsultasi dan rapat Komisi, buku notulen rapat,
buku keputusan, serta buku Tata Gereja;
b. Memelihara, mengurus dan mendokumentasikan surat menyurat Komisi, daftar keanggotaan
Komisi dan Keanggotaan kategori bersangkutan, dokumen dan arsip lainnya; dan
c. Bersama Ketua mewakili Komisi kedalam dan keluar dalam urusan pelayanan umum.
4. Wakil Sekretaris, bertugas:
a. Mendampingi, membantu dan atau menggantikan sekretaris apabila berhalangan; dan
b. Melaksanakan tugas lain berdasarkan kesepakatan rapat Komisi masing-masing.
5. Asisten Bendahara, sesuai Peraturan Gereja Tentang Perbendaharaan GERMITA membantu
Bendahara Badan Pekerja Majelis diaras masing-masing dengan tugas:
a. Mengurus penerimaan, pengeluaran dan pembukuan keuangan Komisi yang bersangkutan;
b. Membuat dan memelihara Buku Inventaris Komisi; dan
c. Bersama Ketua mewakili Komisi kedalam dan keluar dalam urusan perbendaharaan.
6. Koordinator Bidang bertugas:
a. Mengkoordinir pelaksanaan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Komisi sesuai
bidangnya;
68
b. Melakukan kajian-kajian tentang pelaksanaan dan pengembangan pelayanan di bidangnya untuk
disampaikan dalam rapat-rapat Komisi; dan
c. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan kesepakatan dalam rapat Komisi masing-masing;
7. Struktur, Uraian tugas masing-masing keanggotaan Komisi Pelayanan Kategorial selanjutnya di atur
dalam rapat Komisi Pelayanan Kategorial masing-masing yang di sahkan oleh Badan Pekerja
Majelis di arasnya.
Penjelasan
1. Tahapan untuk menjadi pelayan khusus penatua karena keketuannya dalam Komisi Pelayanan
Kategorial Jemaat dan Sinode melalui pemilihan, penetapan, pentahbisan dan pemberian diri
secara sungguh-sungguh untuk pelayanan gereja.
Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat menjadi Anggota BPMJ dengan memperhatikan
ketentuan Peraturan Gereja Tentang Jemaat Bab VI Pasal 17 Ayat 1
2. Cukup jelas
3. Sekretaris Komisi Pelayanan Kategorial Sinode harus di pilih dari Pegawai GERMITA.
4. Cukup jelas
5. Disebut Asisten Bendahara artinya: Pertama, bahwa Asisten Bendahara bukan hanya mengurus
uang tetapi barang-barang juga; Kedua, karena di jemaat dan sinode pada hakekatnya hanya ada
satu Bendahara; Ketiga, Asisten Bendahara bertugas membantu Bendahara dalam hal mengelola
perbendaharaan GERMITA khususnya dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan kategorial.
a. Keuangan Komisi yang di maksud adalah sejumlah uang yang di terima dari Bendahara Badan
Pekerja Majelis di arasnya untuk membiayai program dan kegiatan Komisi Pelayanan
Kategorial sesuai Ketetapan Sidang Majelis Jemaat untuk Kompelka jemaat dan sesuai dengan
Ketetapan Sidang Tahunan Majelis Sinode untuk Kompelka Sinode.
Pada dasarnya seluruh keuangan harus melalui Bendahara, tapi dalam pembiayaan program
atau kegiatan Komisi di peroleh langsung dari program dan kegiatan itu sendiri atau dari usaha
dana Komisi, maka uang langsung diterima dan di kelolah oleh Asisten Bendahara dan
penggunaanya harus di laporkan secara tertulis kepada Bendahara Badan Pekerja Majelis di
arasnya.
b. Buku Inventaris Komisi pada setiap akhir periode pelayanan harus di laporkan kepada
Bendahara di arasnya.
c. Cukup Jelas.
6. Cukup Jelas
7. Cukup jelas
Pasal 7
Tugas Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan program pelayanan kategorial sinode dengan jemaat-
jemaat dalam pelayanan wilayahnya dengan sepengetahuan Koordinator Pelayanan Wilayah.
2. Bersama jemaat-jemaat di wilayahnya melaksanakan program pelayanan kategorial sinode di
pelayanan wilayah bersangkutan yang di percayakan oleh Komisi Pelayanan Kategorial Sinode
dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Koordinator Pelayanan Wilayah.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di percayakan oleh Komisi Pelayanan Kategorial Sinode dan
Koordinator Pelayanan Wilayah.
4. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Komisi Pelayanan
Kategorial Sinode dan Koordinator Pelayanan Wilayah.
5. Melakukan korespondensi pelayanan kategorial wilayah dengan sepengetahuan Koordinator
Pelayanan Wilayah.
Penjelasan
1. Cukup Jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
Pasal 8
Tata Kerja Komisi Pelayanan Kategorial
1. Dalam pelaksanaan tugasnya, masing-masing anggota Komisi menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi serta dalam kebersamaan dan kerekanan.
69
2. Pengurus pelayanan kategorial KRT dan/atau Rayon di jemaat bertanggung jawab kepada Komisi
Pelayanan Kategorial Jemaat dan mempunyai hubungan konsultatif dan koordinatif dengan pelayan
khusus di KRT.
3. Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat bertanggung jawab kepada BPMJ dan mempunyai hubungan
koordinatif dan konsultatif dengan Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah dan Komisi
Pelayanan Kategorial Sinode.
4. Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah bertanggung jawab kepada Komisi Pelayanan Kategorial
Sinode dan mempunyai hubungan koordinatif dan konsultatif dengan Koordinator Pelayanan
Wilayah.
5. Komisi Pelayanan Kategorial Sinode bertanggung jawab kepada BPMS.
6. Perincian lebih lanjut tentang tata kerja komisi ditetapkan dalam rapat-rapat masing-masing Komisi
Pelayanan Kategorial.
Penjelasan
1. Cukup Jelas
2. Cukup Jelas
3. Cukup Jelas
4. Cukup Jelas
5. Cukup Jelas
6. Cujup Jelas
BAB IV
PERTEMUAN RAPAT DAN KONSULTASI
KOMISI PELAYANAN KATEGORIAL
Pasal 9
Pertemuan Pelayanan Kategorial
1. Pada masing-masing pelayanan kategorial di jemaat, pelayanan wilayah dan sinode setiap lima tahun
dilaksanakan Pertemuan Pelayanan Kategorial yang di jemaat disebut Pertemuan Pelayanan
Kategorial Jemaat, di pelayanan wilayah disebut Pertemuan Pelayanan Kategorial Wilayah dan di
sinode disebut Pertemuan Pelayanan Kategorial Sinode.
2. Waktu pelaksanaan Pertemuan Pelayanan Kategorial masing-masing pelayanan kategorial dilakukan
bersamaan dengan pemilihan pelayan khusus diaken dan penatua pada masing-masing KRT untuk
pelayanan kategorial jemaat; sebelum pelaksanaan pertemuan pelayanan kategorial sinode untuk
pelayanan kategorial wilayah; dan sebelum Sidang Lengkap Majelis Sinode untuk pelayanan
kategorial sinode.
3. Tugas dan wewenang Pertemuan Pelayanan Kategorial :
a. Membahas, dan memperdalam kehidupan bergereja melalui persekutuan, ibadah, pemahaman
Alkitab dan sebagai pesta iman bagi anggota pelayanan kategorial dalam rangka belajar dan
mendengar kehendak Tuhan Yesus Kepala Gereja.
b. Membahas dan mengevaluasi laporan Komisi Pelayanan Kategorial;
c. Membahas dan merumuskan Garis-Garis Besar Program Umum Pelayanan Kategorial
GERMITA;
d. Membahas dan memutuskan Program Pelayanan dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Komisi
Pelayanan Kategorial sebagai penjabaran Garis-Garis Besar Program Umum Pelayanan
Kategorial GERMITA;
e. Memilih susunan keanggotaan Komisi Pelayanan Kategorial; dan
f. Mengambil keputusan-keputusan lainnya.
4. Peserta Pertemuan Pelayanan Kategorial Jemaat, Pelayanan Wilayah, dan Sinode :
a. Peserta Pertemuan Pelayanan Kategorial Jemaat:
1) Peserta Pertemuan Pelayanan Kaum Perempuan dan Pertemuan Pelayanan Kaum Laki-laki
ialah seluruh anggota pelayanan Kategorial bersangkutan.
2) Khusus untuk Pertemuan Pelayanan Pemuda ialah seluruh anggota pemuda dan pembina
pemuda.
3) Khusus untuk Pertemuan Pelayanan Remaja ialah pembina remaja, kader pelayanan remaja,
dan seluruh anggota remaja.
4) Khusus untuk Pertemuan Pelayanan Anak ialah guru sekolah minggu dan kader pelayanan
anak.
5) Panitia pemilihan jemaat dan undangan lainnya.
b. Peserta Pertemuan Pelayanan Kategorial Wilayah yaitu:
1) Ketua, Sekretaris, dan Asisten Bendahara Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat atau yang
mewakili;
70
2) Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah;
3) Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Sinode atau yang mewakilinya;
4) Koordinator Pelayanan Wilayah; dan
5) Undangan lainnya.
c. Peserta Pertemuan Pelayanan Kategorial Sinode yaitu:
1) Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Jemat atau yang mewakilinya;
2) 3 (tiga) orang utusan pelayanan kategorial wilayah yang terdiri dari Koordinator Pelayanan
Kategorial Wilayah dan 2 (dua) orang yang dipilih dalam Pertemuan Pelayanan Kategorial
Wilayah;
3) Komisi Pelayanan Kategorial Sinode;
4) Panitia pemilihan sinode dan undangan lainnya; dan
5) Peninjau dari Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat
5. Pimpinan Pertemuan Pelayanan Kategorial jemaat dan sinode adalah Komisi Pelayanan Kategorial
bersangkutan sedangkan Pertemuan Pelayanan Kategorial Wilayah oleh Koordinator Pelayanan
Kategorial Wilayah, Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Sinode atau yang mewakili dan seorang
peserta yang dipilih dalam Pertemuan Pelayanan Kategorial Wilayah bersangkutan.
6. Peserta yang memiliki hak suara memutuskan dalam Pertemuan Pelayanan Kategorial, diatur
sebagai berikut:
a. Untuk Pertemuan Pelayanan Kategorial Jemaat, sebagaimana yang di atur dalam ayat (4) huruf a
Pasal ini, kecuali Panitia Pemilihan dan undangan;
b. Untuk Pertemuan Pelayanan Kategorial Wilayah, sebagaimana di atur dalam ayat (4) huruf b
Pasal ini, kecuali Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Sinode atau yang mewakili, Koordinator
Pelayanan Wilayah dan undangan lainnya;
c. Untuk Pertemuan Pelayanan Kategorial Sinode yaitu sebagaimana di atur dalam ayat (4) huruf c
Pasal ini, kecuali Panitia Pemilihan dan Undangan serta peninjau dari jemaat.
7. Pertemuan Pelayanan Kategorial sah berlangsung jika di hadiri oleh sekurang-kurangnya setengah di
tambah satu dari jumlah peserta yang mempunyai hak suara memutuskan.
8. Apabila pada saat di mulainya Pertemuan Pelayanan Kategorial, jumlah peserta yang hadir tidak
memenuhi ketentuan dalam ayat (7) Pasal ini, maka Pertemuan Pelayanan Kategorial di tunda
selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam, dan Pertemuan tundaan itu sah.
9. Pengambilan Keputusan dalam Pertemuan Pelayanan Kategorial dilaksanakan sesuai jiwa Tata
Dasar Bab III Pasal 7 ayat (6) dan Bab V Pasal 14.
Penjelasan
1. Cukup Jelas
2. Waktu dan tempat pelaksanaan di tetapkan dalam Pertemuan atau Konsultasi
3. a. Cukup Jelas
b. Cukup jelas
c. Hanya untuk awal periode pelayanan dan dalam Pertemuan Pelayanan Kategorial Sinode.
d. Cukup jelas
e. Cukup Jelas
f. Cukup Jelas
4. Cukup Jelas
5. Cukup Jelas
6. Cukup Jelas
7. Cukup Jelas
8. Cukup Jelas
9. Cukup Jelas
Pasal 10
Rapat dan Konsultasi Komisi Pelayanan Kategorial
1. Komisi melaksanakan Rapat secara rutin 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu berdasarkan
kepentingan dan kebutuhan pelayanan.
2. Rapat komisi di pimpin oleh Ketua Komisi Pelayanan Kategorial bersangkutan.
3. Pengambilan Keputusan di usahakan melalui musyawarah berdasarkan kehendak Yesus Kristus
Kepala Gereja.
4. Rapat Komisi bertugas :
a. Menyusun dan merumuskan Tata Laksana program pelayanan dan Anggaran Komisi Pelayanan
Kategorial bersangkutan;
b. Membicarakan, membahas dan mengevaluasi berbagai pelaksanaan program/ kegiatan komisi;
71
c. Membicarakan dan memecahkan masalah-masalah dan tantangan yang di hadapi Komisi di
medan pelayanannya.
5. Di samping rapat-rapat, setiap Komisi Pelayanan Kategorial di Jemaat dan Sinode setiap tahun
melaksanakan Konsultasi Pelayanan Kategorial yang di atur sebagai berikut:
a. Di Jemaat, di laksanakan sebelum Sidang Majelis Jemaat yang mengagendakan pembahasan dan
penetapan Program Pelayanan dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Jemaat yang di hadiri oleh
Pengurus Pelayanan Kategorial Rayon dan/atau KRT dan Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat
serta Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah;
b. Di Sinode, di laksanakan sebelum pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis Sinode, yang di hadiri
oleh Ketua-ketua Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat, Koordinator Pelayanan Kategorial
Wilayah dan Komisi Pelayanan Kategorial Sinode.
6. Konsultasi Pelayanan Kategorial di jemaat dan di sinode bertugas :
a. Menjabarkan Garis-Garis Besar Program Umum Pelayanan Kategorial GERMITA kedalam
Program Pelayanan dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Komisi Pelayanan Kategorial
tahunan;
b. Membahas dan mengevaluasi pelaksanaan Program Pelayanan dan Anggaran Tahunan Komisi;
c. Memecahkan berbagai masalah-masalah dan tantangan yang di hadapi oleh Komisi di medan
pelayanannya; dan
d. Mengambil kesepakatan-kesepakatan lainnya.
7. Konsultasi Pelayanan Kategorial di pimpin oleh oleh Komisi Pelayanan Kategorial bersangkutan.
8. Di Pelayanan Wilayah, di laksanakan Rapat Koordinasi Pelayanan Kategorial Wilayah sekurang-
kurangnya dua kali setahun atau sewaktu-waktu sesuai kepentingan dan kebutuhan pelayanan dan di
hadiri oleh Ketua-ketua Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat di wilayah bersangkutan atau yang
mewakili, Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah, Koordinator Pelayanan Wilayah, dan Ketua
Komisi Pelayanan Kategorial Sinode atau yang mewakili serta di pimpin oleh Koordinator
Pelayanan Kategorial Wilayah yang bertugas :
a. Menjabarkan Program Pelayanan Komisi Pelayanan Kategorial Sinode;
b. Membicarakan dan membahas tugas-tugas yang di percayakan oleh Komisi Pelayanan Kategorial
Sinode;
c. Membahas dan mengevaluasi pelaksanaan Program Pelayanan yang di laksanakan di wilayah;
dan
d. Memecahkan berbagai masalah dan tantangan yang di hadapi Koordinator Pelayanan Kategorial
Wilayah di medan pelayanannya.
9. Rapat Komisi dan Konsultasi Pelayanan Kategorial harus dengan agenda yang jelas dan di buatkan
Notulen yang di sahkan dalam rapat berikutnya.
10. Ketentuan selanjutnya mengenai Rapat dan Konsultasi di bahas dan di putuskan dalam Rapat dan
Konsultasi dan di sahkan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat untuk Jemaat, Badan Pekerja Majelis
Sinode untuk Sinode.
Penjelasan
1. Cukup Jelas
2. Dapat di mandatkan kepada wakil ketua apabila ketua berhalangan
3. Cukup Jelas
4. Cukup jelas
5. Cukup Jelas
6. Cukup Jelas
7. Cukup jelas
8. Cukup Jelas
9. Cukup Jelas
10. Cukup Jelas
BAB V
PEMILIHAN, PENETAPAN, PELANTIKAN,
PERIODE PELAYANAN DAN PENGISIAN LOWONG
KOMISI PELAYANAN KATEGORIAL
DAN KOORDINATOR PELAYANAN KATEGORIAL WILAYAH
Pasal 11
Pemilihan Susunan Keanggotaan Komisi Pelayanan Kategorial dan
Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah
72
1. Pemilihan Susunan Keanggotaan Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat dilaksanakan melalui Rapat
Pemilihan dalam Pertemuan Pelayanan Kategorial Jemaat masing-masing oleh Panitia Pemilihan
yang di tetapkan dengan keputusan oleh Badan Pekerja Majelis jemaat.
2. Pemilihan Susunan Keanggotaan Komisi Pelayanan Kategorial Sinode di laksanakan melalui Rapat
Pemilihan dalam Pertemuan Pelayanan Kategorial Sinode masing-masing oleh Panitia Pemilihan
yang di tetapkan dengan Keputusan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode.
3. Pemilihan Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah di laksanakan melalui Rapat Pemilihan dalam
Pertemuan Pelayanan Kategorial Wilayah oleh Komisi Pelayanan Kategorial Sinode bersangkutan.
4. Panitia Pemilihan melaksanakan tugasnya berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan yang di
keluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode.
5. Rapat Pemilihan berlangsung sebagai ibadah.
6. Panitia Pemilihan di lantik dan di bubarkan dalam ibadah jemaat oleh yang menetapkannya.
Penjelasan
1. Panitia Pemilihan yang di maksud adalah Panitia Pemilihan Pelayan Khusus, BPMJ, BPPJ, MPPJ
dan Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat.
2. Panitia Pemilihan yang di maksud adalah Panitia Pemilihan Komisi Pelayanan Kategorial Sinode.
3. Cukup Jelas
4. Cukup Jelas
5. Cukup Jelas
6. Cukup Jelas
Pasal 12
Calon Anggota Komisi Pelayanan Kategorial dan
Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah
1. Calon Anggota Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat yang dapat di pilih ialah:
a. Anggota Sidi Jemaat yang terdaftar dalam pelayanan kategorial bersangkutan dan tidak sedang di
kenakan tindakan disiplin gerejawi serta berdomisili di jemaat yang bersangkutan.
b. Khusus Komisi Pelayanan Anak adalah Guru Sekolah Minggu dan Kader Pelayanan Anak.
c. Khusus Komisi Pelayanan Remaja adalah Pembina Remaja untuk jabatan inti dan jabatan lainnya
dan dari Kader Pelayanan Remaja.
d. Khusus Komisi Pelayanan Pemuda adalah anggota Pemuda yang telah sidi dan Pembina Pemuda.
e. Calon Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat harus anggota sidi jemaat yang memiliki
pengalaman dalam pelayanan kategorial bersangkutan.
f. Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Anak, Remaja dan Pemuda ialah anggota sidi jemaat yang
berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.
2. Calon Anggota Komisi Pelayanan Kategorial Sinode:
a. Bagi Komisi Pelayanan Kaum Perempuan dan Kaum Laki-laki dipilih dari antara anggota sidi
jemaat yang terdaftar dalam keanggotaan pelayanan kategorial bersangkutan;
b. Khusus bagi Komisi Pelayanan Pemuda di pilih dari antara anggota pemuda dan pembina
pemuda yang telah sidi;
c. Khusus bagi Komisi Pelayanan Remaja, di pilih dari antara Pembina Remaja yang telah sidi;
d. Khusus bagi Komisi Pelayanan Anak di pilih di antara Guru Sekolah Minggu yang telah sidi;
e. Calon Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Sinode yang dapat di pilih harus yang sudah memiliki
pengalaman pelayanan dalam Komisi Pelayanan Kategorial bersangkutan diaras jemaat atau
pelayanan wilayah atau sinode dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
f. Calon Sekretaris Komisi Pelayanan Kategorial Sinode yang dapat di pilih harus seorang Pegawai
GERMITA (Pendeta atau Karyawan).
3. Calon Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah ialah Ketua-ketua Komisi Pelayanan Kategorial
Jemaat di lingkungan pelayanan wilayah bersangkutan.
4. Kriteria lain mengenai Komisi Pelayanan Kategorial di atur dalam Pertemuan Pelayanan Kategorial
bersangkutan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gereja ini.
Penjelasan
1. Cukup Jelas
2. Jika Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat atau Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah
yang terpilih menjadi Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Sinode, maka jabatan Ketua Komisi
Pelayanan Kategorial Jemaat dan Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah harus di ganti.
3. Cukup Jelas
4. Cukup Jelas
73
Pasal 13
Pemilih Komisi Pelayanan Kategorial dan
Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah
1. Pemilih Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat dalam Rapat Pemilihan adalah mereka-mereka
sebagaimana di atur dalam Bab IV Pasal 9 ayat (6) huruf a Peraturan Gereja ini;
2. Pemilih Komisi Pelayanan Kategorial Sinode dalam rapat pemilihan adalah mereka yang
sebagaimana di atur dalam Bab IV Pasal 9 ayat (6) huruf c Peraturan Gereja ini.
3. Pemilih Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah dalam rapat pemilihan adalah mereka yang
sebagaimana di atur dalam Bab IV Pasal 9 ayat (6) huruf b Peraturan Gereja ini.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
Pasal 14
Tata Cara dan Mekanisme Pemilihan
Komisi Pelayanan Kategorial dan
Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah
1. Pelaksanaan pemilihan Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat di lakukan bersamaan dengan
pemilihan pelayan khusus diaken dan penatua di setiap KRT pada waktu dan tempat yang terpisah
dan berbeda untuk setiap Komisi.
2. Pelaksanaan pemilihan Komisi Pelayanan Kategorial Sinode dilaksanakan dalam Pertemuan
Pelayanan Kategorial Sinode masing-masing dengan waktu dan tempat yang berbeda dan terpisah.
3. Pemilihan Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah dilaksanakan dalam Pertemuan Pelayanan
Kategorial Wilayah dengan waktu dan tempat berbeda.
4. Pelaksanaan Pemilihan dilaksanakan secara langsung untuk jabatan Ketua Komisi dan jabatan
lainnya di pilih oleh Tim Formatur yang di pilih dan di tetapkan oleh Pertemuan Pelayanan
Kategorial.
5. Pemilihan Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat di laksanakan secara langsung melalui
tahapan sebagai berikut:
a. Masing-masing pemilih langsung memilih calon ketua Komisi;
b. Calon ketua Komisi yang mendapatkan suara terbanyak di nyatakan sebagai calon terpilih;
c. Calon Ketua yang terpilih yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat
(1) dan (4) Peraturan Gereja ini di batalkan dan langsung dilakukan pemilihan kembali; dan
d. Ketua Komisi terpilih wajib memberikan pernyatan kesediaan diri di hadapan rapat Pemilihan
sebelum disahkan.
6. Pemilihan Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Sinode dilaksanakan melalui tahapan sebagai
berikut:
a. Masing-masing Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah mengajukan satu nama bakal calon
Ketua berdasarkan hasil kesepakatan bersama utusan Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat dan
utusan pelayanan wilayah bersangkutan;
b. Bakal Calon Ketua yang di ajukan atau di sampaikan oleh masing-masing Koordinator
Pelayanan Kategorial Wilayah di verifikasi dengan kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 12
ayat (2) dan (4) Peraturan Gereja ini;
c. Bakal Calon Ketua yang telah memenuhi kriteria, di tetapkan menjadi calon Ketua Komisi dan
harus menyatakan kesediaan diri untuk di pilih menjadi ketua dihadapan Rapat Pemilihan;
d. Pemilihan Ketua diantara Calon Ketua di laksanakan secara langsung, rahasia dan tertulis oleh
semua pemilih yang hadir dalam rapat pemilihan kecuali pertemuan menghendaki lain;
e. Calon Ketua yang mendapatkan suara terbanyak di tetapkan sebagai Ketua terpilih;
f. Apabila dalam pemilihan putaran pertama yang mendapat suara terbanyak sama lebih dari satu
orang, maka dilakukan pemilihan putaran kedua untuk calon ketua yang memperoleh suara
terbanyak sama tersebut, dan yang mendapatkan suara terbanyak di tetapkan sebagai Ketua
terpilih;
g. Apabila dalam pemilihan putaran kedua belum juga mendapatkan suara terbanyak maka
pemilihan dilakukan dengan undian diantara calon ketua tersebut yang didahului dengan doa; dan
74
h. Apabila dalam tahapan pemilihan Ketua Komisi hanya terdapat satu orang calon Ketua, maka
calon ketua tersebut di nyatakan terpilih secara aklamasi dan di tetapkan sebagai ketua terpilih.
7. Pemilihan Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah dilaksanakan melalui tahapan pemilihan
sebagai berikut:
a. Masing-masing Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat mengajukan secara tertulis bakal calon
Koordinator berdasarkan kesepakatan utusan jemaat masing-masing;
b. Bakal Calon Koordinator di verifikasi dengan kriteria sebagaimana di atur dalam Bab V Pasal 12
ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Gereja ini;
c. Bakal calon Koordinator yang telah memenuhi kriteria ditetapkan sebagai Calon Koordinator dan
wajib menyatakan kesediaan diri untuk dipilih dihadapan peserta Pertemuan Pelayanan
Kategorial Wilayah;
d. Pemilihan Koordinator diantara calon Koordinator, dilaksanakan secara langsung, rahasia dan
tertulis oleh semua pemilih yang hadir dalam pemilihan, kecuali pertemuan menghendaki lain;
e. Calon Koordinator yang mendapat suara terbanyak ditetapkan sebagai Koordinator terpilih;
f. Apabila dalam pemilihan putaran pertama yang mendapat suara terbanyak sama lebih dari satu
orang, maka dilakukan pemilihan putaran kedua untuk calon koordinator yangan mendapat suara
terbanyak yang sama tersebut, dan yang memperoleh suara terbanyah di tetapkan sebagai
Koordinator terpilih;
g. Apabila dalam pemilihan putaran kedua belum mendapatkan suara terbanyak, maka pemilihan
dilakukan dengan undian diantara calon Koordinator tersebut yang didahului dengan doa; dan
h. Apabila dalam tahapan pemilihan hanya terdapat satu calon Koordinator, maka calon koordinator
tersebut di nyatakan terpilih secara aklamasi dan di tetapkan sebagai Koordianor terpilih.
8. Pemilihan Komisi Pelayanan Kategorial jemaat dan sinode selain Ketua, di laksanakan oleh Tim
Formatur yang dipilih dan ditetapkan dalam rapat pemilihan yang terdiri dari:
a. Seorang Ketua, yaitu ketua Komisi terpilih;
b. Seorang Sekretaris, yaitu dari unsur Komisi Pelayanan Kategorial yang lama; dan
c. 3 (tiga) orang anggota yang mempunyai hak pilih.
9. Tim Formatur melaksanakan tugasnya dalam rapat Pemilihan dan wajib menyampaikan hasil
kerjanya dalam rapat pemilihan untuk ditetapkan.
Penjelasan
1. Dilaksanakan bersamaan dengan tahapan pemilihan calon pelayan khusus diaken dan penatua dari
KRT karena ketua Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat terpilih secara otomatis menjadi calon
pelayan khusus penatua dan akan di tahbiskan bersamaan dengan pelayan khusus diaken dan
penatua dijemaat bersangkutan.
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan Sidang Lengkap Majelis Sinode
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
6. Cukup jelas
7. Cukup jelas
8. a. Cukup Jelas
b. Diusulkan Komisi yang lama
c. Mempertimbangkan geografis wilayah pelayanan
9. Susunan Keanggotaan Komisi Pelayanan Kategorial sesuai dengan Keputusan Pertemuan
berdasarkan Peraturan Gereja ini.
Pasal 15
Penetapan, Pelantikan dan Serahterima
Komisi Pelayanan Kategorial dan Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah
1. Berita Acara Pemilihan Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat di sampaikan kepada Badan Pekerja
Majelis Jemaat untuk disahkan dalam Sidang Majelis Jemaat dan untuk Komisi Pelayanan
Kategorial Sinode; disampaikan kepada Badan Pekerja Majelis Sinode untuk disahkan dalam Sidang
Lengkap Majelis Sinode.
2. Komisi Pelayanan Kategorial dan Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah menjalankan tugas
setelah ditetapkan, dilantik dan dilaksanakan serah terima pelayanan dari Komisi Pelayanan
Kategorial dan Kooordinator Pelayanan Kategorial Wilayah yang lama.
3. Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat di tetapkan dengan Keputusan dan di lantik oleh Badan Pekerja
Majelis Jemaat setelah pelantikan dan serah terima pelayanan kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat
yang baru.
75
4. Komisi Pelayanan Kategorial Sinode di tetapkan dengan Keputusan dan di lantik oleh Badan Pekerja
Majelis Sinode sesudah Sidang Lengkap Majelis Sinode.
5. Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah di tetapkan dengan Keputusan dan dilantik oleh Komisi
Pelayanan Kategorial Sinode dalam Pertemuan Pelayanan Kategorial Wilayah.
Penjelasan
1. Penetapan dan pentahbisan Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat terpilih menjadi pelayan
khusus penatua di lakukan bersamaan dengan pelayan khusus diaken dan penatua di jemaat
sedangkan penetapan dan pentahbisan Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Sinode terpilih yang
belum menjadi pelayan khusus penatua tetapi karena keketuaannya dalam Komisi Pelayanan
Kategorial Sinode harus menjadi penatua di lakukan secara bersama-sama untuk semua ketua
Komisi Pelayanan Kategorial Sinode dalam ibadah Jemaat sebelum pelaksanaan Sidang Lengkap
Majelis Sinode mengingat para Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Sinode akan menjadi anggota
Badan Pekerja Majelis Sinode.
2. Pelantikan di lakukan dalam ibadah jemaat dan dilanjutkan dengan serahterima pelayanan saat itu.
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
Pasal 16
Periode Pelayanan
1. Periode Pelayanan Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat sama dengan periode pelayanan Badan
Pekerja Majelis Jemaat, dan untuk Komisi Pelayanan Kategorial Sinode, sama dengan Badan
Pekerja Majelis Sinode.
2. Periode Pelayanan Koordianator Pelayanan Kategorial wilayah lima tahun dan berakhir setelah
Koordianator Pelayanan Kategorial Wilayah yang baru terpilih, ditetapkan dan di lantik serta di
lakukan serah-terima pelayanan dalam Pertemuan Pelayanan Kategorial Wilayah.
3. Komisi Pelayanan Kategorial jemaat dan sinode serta Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah
hanya dapat di pilih untuk dua periode pelayanan secara berturut-turut dalam jabatan yang sama.
Penjelasan
1. Cukup Jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
Pasal 17
Pengisian Lowong
1. Kelowongan terjadi dalam Komisi Pelayanan Kategorial dan Koordinator Pelayanan Kategorial
Wilayah jika:
a. Tidak menjalankan tugas pelayanan selama enam bulan berturut-turut tanpa alasan yang jelas;
b. Berpindah tempat tinggal tidak dalam jemaat yang sama untuk Komisi Pelayanan Kategorial
Jemaat; berpindah tempat tinggal di luar wilayah Pelayanan GERMITA untuk Komisi Pelayanan
Kategorial Sinode sedangkan untuk Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah berpindah tampat
tinggal di luar pelayanan wilayah yang bersangkutan;
c. Terpilih menjadi Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Sinode untuk Ketua Komisi Pelayanan
Kategorial Jemaat dan Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah;
d. Meninggal dunia;
e. Dikenakan tindakan disiplin gerejawi;
f. Atas permintaan sendiri secara tertulis berhenti dari tugas pelayanan; dan
g. Menderita sakit dan cacat berat dan karenanya tidak dapat lagi melaksanakan tugas.
2. Pengisian lowong Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat dan Sinode dilaksanakan dalam
Konsultasi Pelayanan Kategorial Jemaat dan Sinode sedangkan untuk Koordinator Pelayanan
Kategorial Wilayah di lakukan dalam Rapat Koordinasi Pelayanan Kategorial Wilayah setelah
dilakuan koordinasi antara Ketua Komisi Pelayanan Kategorial dengan Koordinator Pelayanan
Wilayah bersangkutan.
3. Pengisian lowong selain ketua Komisi Pelayanan Kategorial di laksanakan dalam rapat Komisi
Pelayanan Kategorial bersangkutan atas usul Ketua Komisi setelah berkoordinasi dengan Badan
Pekerja Majelis Jemaat untuk Jemaat, Badan Pekerja Majelis Sinode untuk sinode.
76
4. Periode pelayanan anggota Komisi pengisi lowong sama dengan periode pelayanan Komisi yang
sedang berjalan.
Penjelasan
1. a. Cukup jelas
b. Pindah tempat tinggal karena pekerjaan, studi, dan sebagainya
c. Cukup jelas
d. Cukup jelas
e. Cukup jelas
f. Berdasarkan surat keterangan dokter
2. Sebelum dilakukan pengisian lowong Ketua Komisi, Wakil Ketua Komisi melaksanakan tugas Ketua
yang yang lowong. Sedangkan untuk Koordinator sampai terpilihnya Koordinator yang baru,
Komisi Pelayanan Kategorial Sinode menunjuk Pelaksana Tugas di antara Ketua Komisi Pelayanan
Kategorial Jemaat di pelayanan wilayah bersangkutan.
3. Cukup jelas.
4. Cukup jelas
BAB VI
PERBENDAHARAAN
Pasal 18
Perbendaharaan Komisi
1. Pengelolaan Perbendaharaan Komisi Pelayanan Kategorial merupakan bagian integral dan mutlak
dari pengelolaan perbendaharaan jemaat dan sinode.
2. Sumber Perbendaharaan Komisi Pelayanan Kategorial :
a. Di jemaat, berasal dari alokasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Jemaat yang di tetapkan dalam
Sidang Majelis Jemaat dan usaha dana komisi.
b. Di pelayanan wilayah, berasal dari Alokasi Biaya Operasional Pelayanan Wilayah dan usaha
dana Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah.
c. Di sinode, berasal dari Iuran Pelayanan Kategorial dari jemaat yang di tetapkan setiap tahun
dalam Sidang Tahunan Majelis Sinode, penerimaan program dan kegiatan komisi serta usaha
dana komisi.
3. Pengelolaan perbendaharaan Komisi mengikuti ketentuan dalam Peraturan Gereja tentang
Perbendaharaan.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
BAB VII
PERUBAHAN DAN KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
Perubahan
1. Perubahan peraturan gereja ini hanya dapat dilakukan dan ditetapkan dalam Sidang Istimewa
Majelis Sinode.
2. Usul perubahan dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 15 (lima belas) Badan Pekerja Majelis
Jemaat ke Badan Pekerja Majelis Sinode atau oleh Badan Pekerja Majelis Sinode yang selanjutnya
diteruskan ke Sidang Lengkap Majelis Sinode.
3. Usul perubahan yang disampaikan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dapat dibicarakan jika
didukung oleh sekurang-kurangnya dua per tiga anggota majelis sinode.
4. Jika usul diterima Sidang Lengkap Majelis Sinode menetapkan waktu dan tempat pelaksanan Sidang
Istimewa Majelis Sinode untuk membahas dan menetapkan perubahan tersebut.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Badan Pekerja Majelis Jemaat atas nama majelis jemaat
3-4. Cukup jelas
77
Pasal 20
Ketentuan Peralihan
Hal-hal yang menyangkut perubahan akibat ditetapkannya peraturan gereja ini, memerlukan masa
peralihan sampai dengan berakhirnya periode pelayanan 2007-2012.
Penjelasan
Cukup jelas
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Lain-lain
Hal-hal lain mengenai pelayanan kategorial yang tidak dimuat dan belum cukup diatur dalam peraturan
gereja ini, dapat diatur dan ditetapkan oleh Badan Bekerja Majelis Sinode dengan Peraturan Badan
Pekerja Majelis Sinode yang tidak bertentangan dengan Tata Gereja GERMITA.
Penjelasan
Cukup jelas
Pasal 22
Pencabutan
Pada saat berlakunya peraturan gereja ini maka Peraturan Gereja Nomor 7 Tahun 2007 tentang Bidang
Pelayanan Khusus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Penjelasan
Cukup jelas
Pasal 23
Pemberlakuan
Peraturan gereja ini ditetapkan oleh Sidang Istimewa Sinode tahun 2010 dan mulai berlaku 27
November 2011, agar setiap anggota dan persekutuan GERMITA mengetahuinya maka memerintahkan
Badan Pekerja Majelis Sinode menyebarluaskannya.
Penjelasan
Cukup jelas
78
PERATURAN GEREJA
TENTANG
PELAYAN KHUSUS
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pengertian-Pengertian
1. Pelayan khusus adalah anggota sidi jemaat yang menerima panggilan Yesus Kristus secara khusus
untuk menyelenggarakan panggilan gereja dan untuk memperlengkapi anggota jemaat sebagaimana
dimaksud dalam Tata Dasar Bab III Pasal (7).
2. Kostor adalah pelayan khusus yang dipanggil oleh Yesus Kristus dari antara anggota sidi jemaat
melalui proses pemilihan, penetapan, pentahbisan untuk memberi diri dengan sungguh-sungguh
untuk melaksanakan amanat dan pelayanan Yesus Kristus yang bersifat hamba untuk pelayanan
kebersihan gedung gereja dan halaman gedung gereja serta tugas pelayanan gereja lainnya.
3. Diaken adalah palayan khusus yang dipanggil oleh Yesus Kristus dari antara anggota sidi jemaat
melalui proses pemilihan, penetapan dan pentahbisan untuk memberi diri dengan sungguh-sungguh
dalam melaksanakan amanat dan pelayanan Yesus Kristus yang bersifat kenabian, rajani dan hamba
di dunia ini, serta untuk memperlengkapi dan menggembalakan seluruh anggota jemaat agar mampu
melaksanakan panggilan gereja.
4. Penatua adalah pelayan khusus yang dipanggil oleh Yesus Kristus dari antara anggota sidi jemaat
melalui proses pemilihan, penetapan, pentahbisan untuk memberi diri dengan sungguh-sungguh
untuk melaksanakan amanat dan pelayanan Yesus Kristus yang bersifat imamat, kenabian dan
hamba didunia ini serta untuk memperlengkapi dan menggembalakan seluruh anggota jemaat agar
mampu melaksanakan panggilan gereja.
5. Pendeta adalah pelayan khusus yang dipanggil oleh Yesus Kristus dari antara anggota sidi jemaat
melalui proses pendidikan teologi dan latihan khusus (masa vikariat), penetapan dan pentahbisan
untuk memberi diri dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan amanat dan pelayanan Yesus
yang bersifat pelayanan kenabian, imamat, rajawi, guru dan hamba serta untuk memperlengkapi dan
menggembalakan seluruh anggota jemaat agar mampu melaksanakan panggilan gereja.
6. Vikaris adalah anggota sidi jemaat berpendidikan teologi yang sedang menjalani pendidikan dan
latihan khusus sebagai masa persiapan dan pembinaan untuk menjadi pelayan khusus pendeta.
Penjelasan
1. Berdasarkan Imamat Am orang percaya (I Ptr. 2:9-10), pada dasarnya semua anggota jemaat
adalah pelayan, namun ada orang-orang yang secara khusus dipercayakan menjadi pelayan khusus
dalam rangka memperlengkapi seluruh anggota jemaat (pelayan) agar mampu melaksanakan
panggilan gereja.
2-5.
- Pelayanan Kenabian adalah pelayanan memberitakan pesan/suara dari Tuhan Allah bagi
keselamatan manusia dan dunia ini.
- Pelayanan Rajawi adalah pelayanan untuk kesejahteraan lahir-batin dan sosial bagi sesama
manusia dan segala makhluk.
- Pelayanan Imamat adalah pelayanan untuk memelihara iman, pengakuan dan ajaran gereja
serta membangun gereja sebagai Tubuh Kristus.
- Pelayanan Guru adalah pelayanan untuk mengajarkan dan mendidik umat percaya dan
melakukan kehendak Tuhan.
79
- Pelayanan sebagai Hamba adalah melaksanakan tugas pelayanan gereja dengan sungguh-
sungguh dan rendah hati.
- Tugas memperlengkapi adalah melayani, membina, melatih anggota jemaat agar mau dan
mampu serta terlibat dalam pelaksanaan tugas panggilan gereja sesuai dengan karunia yang
dimiliki.
- Tugas penggembalaan adalah alasan utama pemilihan diaken dan penatua dari antara 15-20
Kepala Keluarga yang secara geografis letak tempat tinggalnya berurutan dan berdekatan
supaya dapat melakukan pelayanan penggembalaan secara rutin dan khusus dengan sebaik-
baiknya.
6. Cukup jelas
Pasal 2
Hakekat Pelayan Khusus
Pelayan khusus pada hakekatnya merupakan anugerah/karunia Tuhan Yesus Kristus yang diyakini
sebagai hikmat Allah dalam Roh Kudus dan bukan hikmat manusia. (Yoh. 15:16a; 1 Kor 1:11-31;Ef
4:7-11).
Penjelasan
Pelayan khusus pada hakekatnya merupakan anugerah/karunia/pemberian Tuhan Yesus Kristus yang
diyakini sebagai hikmat Allah dalam Roh Kudus dan bukan hikmat manusia artinya secara teologis
seorang pelayan khusus dipilih atau terpilih bukan karena orang tersebut layak, hebat, kaya, pandai,
banyak keluarganya atau karena ukuran-ukuran manusia lainnya tetapi karena Yesus Kristus didalam
Roh Kudus berkenan memanggil, memilih dan melayakkan serta memberi kepercayaan untuk menjadi
kawan sekerja-Nya, walaupun secara organisasi proses pemanggilannya menjadi pelayan khusus
melalui pemilihan oleh anggota sidi jemaat dalam satu lingkungan pelayanan tertentu (Jemaat untuk
pendeta dan kostor, KRT untuk penatua dan diaken dan Kompelka untuk penatua). Oleh Karena itu
seorang pelayan khusus hendaknya menyadari dan bersyukur kepada Tuhan Yesus yang boleh
berkenan memanggil, memilih, melayakkan dan memberi kepercayaan padanya untuk menjadi kawan
sekerja-Nya dan dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan kewajibannya sebagai pelayan
khusus harus senantiasa dilakukan dengan sungguh-sungguh, penuh keteladanan, penuh kesetiaan,
ketaatan dan ketulusan serta selalu memohon kekuatan dan hikmat Allah dan bukan hikmat manusia.
BAB II
JENIS PELAYAN KHUSUS
Pasal 3
Jenis Pelayan Khusus
1. Pelayan khusus terdiri dari kostor, diaken, penatua, dan pendeta.
2. Status pelayan khusus pendeta GERMITA terdiri dari:
a. Pendeta pegawai GERMITA; dan
b. Pendeta non pegawai GERMITA.
3. Pelayan khusus pendeta non pegawai GERMITA (non organik) terdiri dari:
a. Pendeta Pelayanan;
b. Pendeta Emeritus; dan
c. Pendeta Khusus.
4. Ketentuan mengenai pelayan khusus pendeta non pegawai GERMITA selanjutnya diatur oleh Badan
Pekerja Majelis Sinode dengan peraturan.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. a. Diatur dalam Peraturan Gereja tentang Pegawai GERMITA.
b. Cukup jelas
80
3. a. Pendeta Pelayanan merupakan pelayan khusus pendeta GERMITA yang ditempatkan oleh BPMS
di salah satu jemaat GERMITA tetapi belum diangkat menjadi calon pegawai GERMITA.
b. Pendeta Emiritus merupakan pendeta pegawai GERMITA yang telah memasuki masa pensiun
tetapi masih menjalankan tugas sebagai pelayan khusus pendeta berdasarkan permintaan Sidang
Majelis Jemaat di tempat yang bersangkutan berdomisili.
c. Pendeta Khusus yaitu pelayan khusus pendeta yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil atau
Militer dan Pendeta Pegawai GERMITA yang sedang menjalani Cuti diluar tanggungan
GERMITA.
4. Cukup jelas
BAB III
TUGAS PELAYAN KHUSUS
Pasal 4
Tugas Bersama Diaken, Penatua, dan Pendeta
1. Mengunjungi anggota jemaat untuk menggembalakan agar tetap memelihara persekutuan dengan
Tuhan Allah dan memelihara kesadaran hidup bergereja dan misi gereja sambil memelihara rahasia
jabatannya sebagai pelayan khusus.
2. Mengawasi pelaksanaan ajaran dan pengakuan iman gereja oleh anggota jemaat.
3. Membina dan memperlengkapi anggota jemaat untuk mau dan mampu menjadi pribadi atau keluarga
dan persekutuan yang melaksanakan pelayanan kasih (diakonia) kepada sesama manusia.
4. Memberikan pertolongan rohani dan jasmani kepada anggota-anggota jemaat dan orang-orang lain
yang membutuhkannya.
5. Membimbing dan memberi penyuluhan dengan perkataan dan perbuatan kepada angggota jemaat
dan masyarakat untuk hidup sehat secara fisik, psikis, sosial dan rohani.
6. Mengumpulkan anggota jemaat dalam ibadah bersama guna memelihara dan mengembangkan
ajaran dan pengakuan iman Gereja.
7. Membina dan meningkatkan pemahaman jemaat tentang arti dan makna ibadah yang benar sesuai
dengan ajaran GERMITA.
8. Memimpin dan mengajarkan kepada anggota-anggota jemaat agar saling menggembalakan dan
menyaksikan imannya lewat pikiran, perkataan dan perbuatan kepada masyarakat sekitar.
9. Bersama dengan kostor bertanggung jawab atas pelaksanaan semua ibadah dalam jemaat.
10. Bersama-sama melaksanakan penilikan dan disiplin gerejawi.
11. Merencanakan dan melaksanakan katekisasi dan pembinaan warga gereja secara menyeluruh demi
mencapai kedewasaan iman.
12. Memperlengkapi anggota jemaat agar mampu melaksanakan tugas kesaksian dengan baik sebagai
pribadi maupun sebagai jemaat misioner dan memimpin pelayanan kesaksian gereja tersebut.
13. Memperlengkapi anggota jemaat untuk memelihara kelestarian lingkungan, pengembangan
kemampuan ekonomi dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
14. Memberikan informasi tentang pelayanan dan situasi perbendaharaan GERMITA di jemaat agar
jemaat dapat mengetahui dan turut terlibat dalam melaksanakannya.
15. Membicarakan dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan jemaat-jemaat GERMITA, gereja-
gereja, lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan yang meliputi segala pelayanan gereja.
Penjelasan
1-15. Cukup jelas
Pasal 5
Tugas Kostor
1. Menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan ibadah dan kegiatan gereja yang dilaksanakan dalam
gedung gereja dan sekitarnya.
2. Menjaga dan memelihara kebersihan dan kerapihan gedung gereja dan halamannya.
81
3. Menyiapkan ruang ibadah dan pengaturan perlengkapan ibadah serta membunyikan lonceng sesuai
aturan.
4. Menjaga, memelihara dan turut bertanggungjawab atas inventaris gedung gereja dan kantor jemaat.
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dipercayakan Sidang Majelis Jemaat dan Badan Pekerja Majelis
Jemaat.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
Pasal 6
Tugas Diaken
1. Melaksanakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan kasih (diakonia) dalam segala
bentuknya.
2. Bertanggungjawab atas penerimaan, penggunaan dan pemeliharaan perbendaharaan GERMITA
yang dianugerahkan Tuhan.
3. Melaksanakan tugas lain yang dipercayakan oleh Sidang Majelis Jemaat, Badan Pekerja Majelis
Jemaat, Sidang Majelis Sinode dan Badan Pekerja Majelis Sinode
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
Pasal 7
Tugas Penatua
1. Melaksanakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan ibadah-ibadah, pemberitaan Firman dan
kesaksian.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan katekisasi dan pembinaan warga gereja pada umumnya.
3. Melaksanakan tugas lain yang dipercayakan Sidang Majelis Jemaat, Badan Pekerja Majelis Jemaat,
Sidang Majelis Sinode dan Badan Pekerja Majelis Sinode dan Badan Pekerja Majelis Sinode.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
Pasal 8
Tugas Pendeta
1. Bertanggung jawab atas pemberitaan Firman Allah dan pelayanan sakramen.
2. Memimpin dan mengkoordinasikan pelayanan katekisasi.
3. Melaksanakan pelayanan sakramen, pemberkatan nikah, peneguhan anggota sidi jemaat, pentahbisan
pelayan khusus, peneguhan majelis penggembalaan dan pertimbangan jemaat, guru sekolah minggu,
pembina remaja dan pelayanan ibadah pemakaman.
4. Bersama-sama dengan Komisi Pelayanan Anak melaksanakan pengajaran dan pembinaan anak
sekolah minggu.
5. Bersama-sama dengan Komisi Pelayanan Remaja melaksanakan pelayanan dan pembinaan kepada
remaja.
6. Bersama dengan Komisi Pelayanan Pemuda melaksanakan pembinaan dan pelayanan kepada
pemuda.
82
7. Bersama dengan Komisi Pelayanan Kaum melaksanakan pembinaan dan pelayanan kepada Kaum
Perempuan.
8. Bersama dengan Komisi Pelayanan Kaum Laki-laki melaksanakan pembinaan dan pelayanan kepada
Kaum Laki-laki.
9. Memperlengkapi pelayan khusus kostor, diaken dan penatua agar mau dan mampu melaksanakan
tugas pelayanannya.
10. Bersama-sama dengan diaken dan penatua memperlengkapi semua anggota jemaat agar dewasa
dalam iman dan terlibat aktif dalam melaksanakan panggilan gereja.
11. Mengadakan perkunjungan dan percakapan penggembalaan kepada pelayan khusus kostor, diaken
dan penatua secara rutin dan khusus.
12. Mendampingi pejabat pemerintahan dalam upacara pengangkatan sumpah dan janji.
13. Melaksanakan tugas lainnya yang dipercayakan oleh Sidang Majelis Sinode, Badan Pekerja Majelis
Sinode, Sidang Majelis Jemaat dan Badan Pekerja Majelis Jemaat.
Penjelasan
1. Yang dimaksud bertanggungjawab dalam pemberitaan Firman Allah yaitu pendeta yang
mengkoordinir pengaturan, persiapan dan evaluasi pemberitaan Firman.
2. Katekisasi seperti katekisasi calon sidi, katekisasi pranikah, katekisasi keluarga, katekisasi bakal
calon pelayan khusus, calon pelayan khusus dan pelayan khusus dan katekisasi baptisan kudus.
3. Jika tidak ada pendeta, maka ibadah pemakaman dapat di pimpin oleh penatua.
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
6. Cukup jelas
7. Cukup jelas
8. Cukup jelas
9. Cukup jelas
10. Cukup jelas
11. Cukup jelas
12. Cukup jelas
13. Cukup jelas
BAB IV
TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN DAN HAK PELAYAN KHUSUS
Pasal 9
Tanggung Jawab dan Kewajiban Pelayan Khusus
1. Menjadi teladan bagi anggota jemaat/gereja bahkan masyarakat dalam perkataan, tingkah laku,
kasih, kesetiaan dan kesucian (1 Tim. 4:12), dan senantiasa hidup dipimpin oleh Roh Allah.
2. Rajin dan tekun belajar Firman Allah dalam Alkitab dan untuk memahami, mendengar, dan
melaksanakan kehendak Tuhan Yesus Kepala Gereja dalam pelaksanaan tugas panggilannya dan
dalam kehidupan sehari-hari.
3. Memberi diri dengan sungguh-sungguh untuk pelayanan Tuhan di dalam Gereja dan jemaat sesuai
dengan pengakuan dan janji pentahbisan.
4. Menjalankan, menampakkan dan mempertanggung jawabkan panggilannya sesuai Tata Gereja,
Ajaran dan Pengakuan Iman GERMITA dan ketentuan lainnya yang berlaku.
5. Menggunakan dan memelihara perbendaharaan GERMITA yang dipercayakan dengan sebaik-
baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
6. Siap dan berani menampakkan jati diri dan integritas diri seorang pelayan khusus Tuhan ditengah-
tengah tugas-tugas kemasyarakatan dan pemerintahan.
7. Wajib mengikuti pelengkapan dan pertemuan dalam berbagai bentuk yang ditentukan baginya demi
peningkatan pelaksanaan tugas pelayanan.
8. Wajib hadir dalam setiap sidang dan rapat.
83
9. Wajib menjaga dan memelihara harkat, martabat dan citra pelayan khusus dan lembaga Gereja
Masehi Injili Talaud.
10. Wajib membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan sesama pelayan khusus dan dengan
anggota jemaat dalam semangat persaudaraan dan persahabatan.
11. Wajib melapor dan minta ijin kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat atau Badan Pekerja Majelis
Sinode apabila hendak keluar wilayah pelayanan.
12. Wajib menyampaikan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang Majelis Jemaat.
13. Selain melaksanakan hal-hal diatas, pelayan khusus pendeta wajib mematuhi Kode Etik Pendeta
GERMITA yang disusun dan ditetapkan oleh organisasi profesi pendeta.
Penjelasan
1. Menjadi teladan artinya tidak melakukan hal-hal yang bisa menurunkan bahkan menghilangkan
wibawa, citra dan martabat seorang pelayan Tuhan seperti: menjauhi perzinahan, kemabukan, judi
dan korupsi dll.
Hidup dipimpin oleh Roh Allah artinya hidup menampakkan buah-buah Roh yaitu kasih, sukacita,
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan dan penguasaan
diri (Gal 5:22-23) dan menjauhi hidup menurut keinginan daging seperti percabulan, kecemaran,
hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisian, iri hati, amarah, kepentingan
diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. (Gal 5 : 21).
2. Belajar meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.
3. Memberi diri sungguh-sungguh artinya siap dan rela berkorban waktu, pikiran, tenaga, perasaan,
dan materi untuk pelayanan gereja/Jemaat
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
6. Cukup jelas
7. Cukup jelas
8. Wajib hadir yang dimaksudkan adalah hadir dalam sidang majelis jemaat dan rapat/sidang lainnya
yang harus dihadiri, tetapi dalam hal berhalangan hendaknya memberitahukan secara tertulis
ketidakhadirannya kepada BPMJ dan penyelenggara rapat/sidang lainnya.
9. Cukup Jelas
10. Cukup jelas
11. Pelayan khusus kostor, diaken, penatua dan pendeta non pegawai GERMITA melapor dan minta ijin
kepada BPMJ sedangkan pendeta pegawai GERMITA kepada BPMJ dan BPMS.
12. Berlaku bagi pelayan khusus kostor, diaken, penatua dan pendeta yang bertugas di jemaat
bersangkutan
13. Badan Pekerja Majelis Sinode memfasilitasi pembentukan organisasi profesi pendeta GERMITA.
Pasal 10
Hak Pelayan Khusus
1. Hak pelayan khusus:
a. Mendapatkan pelengkapan-pelengkapan dalam berbagai bentuk untuk peningkatan pelaksanaan
tugasnya sebagai pelayan khusus;
b. Dapat dipilih dalam jabatan-jabatan struktural gereja sesuai Tata Gereja serta ketentuan-
ketentuan lainnya;
c. Mendapatkan pelayanan penggembalaan;
d. Mendapatkan pelayanan diakonia;
e. Pelayan khusus diaken, penatua, dan pendeta khusus dapat diberikan penghargaan berupa insentif
sesuai kemampuan dan keadaan keuangan jemaat;
f. Bagi pendeta pelayanan dan pendeta emeritus diberikan kesejahteraan/sokongan hidup setiap
bulan dari anggaran jemaat yang besarnya diatur oleh Badan Pekerja Majelis Sinode;
g. Pelayan khusus Kostor diberikan jaminan hidup yang layak sesuai kemampuan keuangan jemaat
setiap bulan;
84
h. Pelayan khusus yang telah menunjukkan kesetiaan dan ketaatan serta berjasa terhadap
GERMITA atau telah menunjukkan prestasi luar biasa dapat diberikan penghargaan berupa
Piagam Penghargaan atau bentuk penghargaan lainnya dari Badan Pekerja Majelis Sinode; dan
i. Pelayan khusus atau mantan pelayan khusus yang meninggal dunia di semayamkan di gedung
gereja.
2. Hak pelayan khusus pendeta pegawai GERMITA diatur dalam Peraturan Gereja tentang Pegawai
GERMITA.
Penjelasan
1. a. Cukup jelas
b. Jabatan struktural seperti Badan Pekerja Majelis Jemaat dan Badan Pekerja Majelis Sinode.
c. Cukup jelas
d. Cukup jelas
e. Pemberian penghargaan/insentif kepada pelayan khusus diaken, penatua dan pendeta khusus
dapat diberikan jika semua kewajiban/sentralisasi jemaat ke sinode atau pelayanan wilayah dan
hak-hak pegawai GERMITA di jemaat telah dibayar.
f. Pendeta Pelayanan adalah pendeta GERMITA yang ditempatkan di salah satu jemaat GERMITA
oleh BPMS sebagai tenaga honorer.
g. Cukup jelas
h. Cukup jelas
i. Berlaku bagi mantan pelayan khusus harus yang menyelesaikan periode pelayanan.
2. Cukup jelas
BAB V
PEMILIHAN, PENETAPAN, PENTAHBISAN, PERIODE PELAYANAN
DAN PENGISIAN LOWONG PELAYAN KHUSUS KOSTOR, DIAKEN DAN PENATUA
Pasal 11
Kriteria/Syarat Bakal Calon Kostor, Diaken dan Penatua
1. Anggota sidi jemaat yang berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi
65 (enam puluh lima) tahun yang dapat membaca, menulis dan menghitung.
2. Terdaftar dan tinggal di jemaat dan kelompok rumah tangga yang bersangkutan sekurang-kurangnya
enam bulan secara terus-menerus sebelum pemilihan.
3. Sudah dikenal jati diri, keteladanan dan kesetiaannya pada GERMITA.
4. Memahami dan sanggup melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajiban pelayan khusus.
5. Tidak sedang dikenakan tindakan disiplin gerejawi.
6. Kriteria lainnya mengacu pada kesaksian Alkitab antara lain Keluaran 18:13-27; Kisah Para Rasul
6:1-7; Efesus 4:11-16; I Timotius 3: 1-13 dan Titus 1:5-9.
Penjelasan
1. Khusus untuk penatua karena keketuaannya dalam Komisi Pelayanan Pemuda berumur paling
rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
2. Bagi penatua yang karena keketuaannya dalam Kompelka dan kostor harus berdomisili di jemaat
bersangkutan, sedangkan diaken dan penatua dari KRT harus berdomisili di wilayah KRT
bersangkutan.
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
6. Cukup jelas
Pasal 12
Calon Kostor, Diaken dan Penatua
85
Calon kostor, diaken dan penatua adalah anggota sidi jemaat yang memenuhi kriteria/persyaratan
sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Gereja ini.
Penjelasan
Disebut calon sebab kostor, diaken dan penatua karena melaksanakan tugas setelah ditetapkan dan
ditahbiskan.
Pasal 13
Pemilih Calon Kostor, Diaken dan Penatua
1. Pemilih calon pelayan khusus Kostor ialah anggota Majelis Jemaat sebagaimana di maksud dalam
Bab V Pasal 6 ayat (1) Peraturan Gereja Tentang Jemaat.
2. Pemilih calon pelayan khusus diaken dan penatua adalah anggota sidi jemaat yang terdaftar di
Kelompok Rumah Tangga yang bersangkutan.
3. Pemilih calon pelayan khusus penatua karena keketuaannya dalam Komisi Pelayanan Kategorial
ialah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gereja Tentang Pelayanan Kategorial.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Setiap pemilih berhak memeriksa daftar sidi jemaat yang di dalamnya tercantum namanya.
3. Cukup jelas
Pasal 14
Tata Cara Pemilihan Pelayan Khusus Kostor
1. Pemilihan calon pelayan khusus Kostor dilaksanakan sekali dalam satu periode pelayanan untuk
lima tahun.
2. Pemilihan calon pelayan khusus Kostor dilaksanakan dalam Sidang Majelis Jemaat yang sah
mengambil keputusan.
3. Waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan pelayan khusus kostor dilaksanakan bersamaan dengan
pemilihan Badan Pekerja Majelis Jemaat yang baru.
4. Pemilihan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan sesuai petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh
Badan Pekerja Majelis Sinode.
5. Panitia Pemilihan dipilih oleh Sidang Majelis Jemaat dan ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis
Jemaat dengan keputusan.
6. Pemilihan kostor dilakukan secara langsung, rahasia dan tertulis kecuali sidang menghendaki lain.
7. Seseorang dinyatakan terpilih sebagai kostor apabila mendapat suara terbanyak dan telah memenuhi
kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Gereja ini.
8. Apabila dalam pemilihan putaran pertama terdapat dua orang atau lebih yang mendapatkan suara
sama banyak, maka dilakukan pemilihan putaran kedua diantara calon yang memperoleh suara
terbanyak sama tersebut, dan yang mendapatkan suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih.
9. Apabila ketentuan dalam ayat (8) Pasal ini belum terpenuhi maka pemilihan dilakukan dengan
undian diantara calon tersebut yang didahului dengan doa.
10. Hasil pemilihan dimuat dalam Berita Acara Pemilihan.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Jumlah pelayan khusus Kostor disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan jemaat
yang bersangkutan.
3. Cukup jelas
4. Susunan keanggotaan dan tugas panitia pemilihan diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang
dikeluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode.
86
5. Cukup jelas
6. Cukup jelas
7. Jika hanya terdapat satu calon dan telah memenuhi kriteria, maka yang bersangkutan dinyatakan
terpilih secara aklamasi, tetapi jika calon tersebut tidak memenuhi kriteria maka hasil pemilihan
dibatalkan dan dilakukan pemilihan kembali
8. Cukup jelas
9. Cukup jelas
10. Cukup jelas
Pasal 15
Tata Cara Pemilihan Pelayan Khusus Diaken dan Penatua
1. Pemilihan calon diaken dan penatua dilaksanakan sekali dalam satu periode pelayanan untuk lima
tahun.
2. Calon diaken dan penatua dipilih dalam Rapat Sidi Jemaat di masing-masing Kelompok Rumah
Tangga.
3. Rapat Sidi Jemaat untuk pemilihan calon diaken dan penatua, dapat dinyatakan sah apabila dihadiri
oleh lebih dari setengah jumlah anggota sidi jemaat yang terdaftar dalam Kelompok Rumah Tangga
bersangkutan.
4. Apabila jumlah anggota sidi jemaat yang hadir tidak memenuhi ketentuan dalam ayat (3) Pasal ini,
maka rapat sidi jemaat untuk pemilihan calon diaken dan penatua ditunda selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari dan rapat Sidi Jemaat tersebut dapat melakukan pemilihan tanpa menghitung jumlah
anggota sidi jemaat yang hadir.
5. Pemilihan calon diaken dan penatua dilaksanakan secara langsung, bebas dan rahasia kecuali rapat
menghendaki lain.
6. Penyelenggara pemilihan adalah Panitia Pemilihan yang dipilih oleh majelis jemaat dan ditetapkan
oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat dengan Keputusan.
7. Waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan calon diaken dan penatua ditetapkan oleh Sidang Majelis
Jemaat sesuai jadwal yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode.
8. Panitia pemilihan melaksanakan pemilihan sesuai petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh
Badan Pekerja Majelis Sinode.
9. Pemilihan calon diaken dan penatua dilaksanakan secara bergantian yang dimulai dari calon diaken
selanjutnya calon penatua.
10. Calon diaken dan penatua dinyatakan terpilih jika mendapat suara terbanyak dan telah memenuhi
Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Gereja ini.
11. Apabila dalam pemilihan putaran pertama terdapat dua orang atau lebih yang mendapatkan suara
terbanyak sama, maka dilakukan pemilihan putaran kedua diantara calon yang memperoleh suara
terbanyak sama tersebut, dan yang mendapatkan suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih.
12. Apabila ketentuan dalam ayat (11) Pasal ini belum terpenuhi maka pemilihan dilakukan dengan
undian diantara calon tersebut yang didahului dengan doa.
13. Hasil pemilihan harus dimuat dalam Berita Acara Pemilihan oleh Panitia Pemilihan dan Berita
Acara Pemilihan tersebut disampaikan kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Yang dipilih di setiap KRT ialah 2 (dua) orang diaken dan seorang penatua.
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
6. Cukup jelas
7. Cukup jelas
8. Cukup jelas
9. Cukup jelas
87
10. Jika hanya terdapat satu calon dan telah memenuhi kriteria, maka yang bersangkutan dinyatakan
terpilih secara aklamasi, tetapi jika calon tersebut tidak memenuhi kriteria maka hasil pemilihan
dibatalkan dan dilakukan pemilihan kembali.
11. Cukup jelas
12. Cukup jelas
13. Badan Pekerja Majelis Jemaat yang lama.
Pasal 16
Penetapan dan Pentahbisan
1. Badan Pekerja Majelis Jemaat berdasarkan Berita Acara Pemilihan membuat surat permohonan
penetapan pelayan khusus kepada Badan Pekerja Majelis Sinode.
2. Badan Pekerja Majelis Sinode menerbitkan Keputusan penetapan pelayan khusus berdasarkan surat
permohonan dan Berita Acara Pemilihan.
3. Berdasarkan keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode maka dilakukan pentahbisan pelayan khusus
dalam ibadah jemaat oleh pelayan khusus pendeta GERMITA.
4. Pelayan khusus kostor, diaken dan penatua melaksanakan tugasnya sesudah ditetapkan dan
ditahbiskan dan telah dilakukan serah terima yang disaksikan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat.
Penjelasan
1. Berita Acara pemilihan pelayan khusus kostor, diaken dan penatua dilampirkan dalam Surat
permohonan.
2. Cukup jelas
3. Pentahbisan pada hakekatnya adalah pengudusan, pengurapan dan pengutusan oleh Tuhan
terhadap sesorang untuk pelayanan gereja-Nya.
4. Serah terima pelayanan dilaksanakan sesudah pentahbisan.
Pasal 17
Periode Pelayanan dan Pengisian Lowong
1. Periode pelayanan kostor, diaken dan penatua adalah lima tahun.
2. Pelayan khusus kostor, diaken dan penatua dinyatakan lowong apabila:
a. Meninggal dunia;
b. Berpindah tempat tinggal secara tetap tidak dijemaat yang sama;
c. Berpindah Kelompok Rumah Tangga dalam jemaat yang sama;
d. Tidak berada di jemaat lebih dari enam bulan berturut-turut tanpa ada alasan yang jelas dan tanpa
pemberitahuan kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat;
e. Menderita sakit berat dan cacat dan oleh karena itu tidak dapat lagi melaksanakan tugas;
f. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis dan disampaikan kepada Badan
Pekerja Majelis Jemaat; dan
g. Dikenakan tindakan disiplin gerejawi.
3. Kelowongan kostor atau diaken atau penatua diisi melalui pemilihan yang diatur dalam Bab V
Peraturan Gereja ini.
4. Pemilihan pengisian lowong diatur oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat.
5. Periode pelayanan pelayan khusus kostor, diaken dan penatua pengisi lowong sama dengan periode
pelayanan yang sedang berjalan/melanjutkan pelayanan kostor, diaken dan penatua yang
sebelumnya.
6. Pemilihan pengisian lowong dilakukan setelah tiga bulan terjadi kelowongan.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. a. Cukup jelas
b. Berlaku untuk semua pelayan khusus yang di pilih dan bertugas di jemaat.
c. Khusus berlaku bagi diaken dan penatua yang dipilih melalui KRT.
88
d. Cukup jelas
e. Berdasarkan keterangan dokter resmi.
f. Surat pengunduran diri dibacakan dalam berita jemaat oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat.
g. Cukup jelas
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
6. Kelowongan karena meninggal dunia, tidak harus menunggu tiga bulan.
BAB VI
PROSES PENERIMAAN PANGGILAN PELAYAN KHUSUS PENDETA
Pasal 18
Calon Pelayan Khusus Pendeta
Calon pelayan khusus pendeta harus melalui masa vikariat selama dua tahun di jemaat sebelum
ditetapkan dan ditahbiskan.
Penjelasan
Badan Pekerja Majelis Sinode mengeluarkan pedoman/panduan masa vikariat. Vikariat berasal dari
kata kata latin vikaria/vicarius yang artinya wakil, pengganti, pembantu, penjabat. Masa vikariat
adalah masa pendidikan atau latihan khusus menjadi pelayan khusus pendeta.
Pasal 19
Kriteria Calon Pelayan Khusus Pendeta
Kriteria calon pelayan khusus pendeta (Vikaris Pendeta) adalah sebagai berikut:
1. Anggota sidi jemaat lulusan Sekolah Teologi yang diakui GERMITA dan berasal dari jemaat
GERMITA;
2. Berusia serendah-rendahnya 23 (dua puluh tiga) tahun dan setinggi-tingginya 42 (empat puluh dua)
tahun;
3. Terdaftar dan tinggal tetap di jemaat GERMITA paling singkat satu tahun dan telah aktif melayani
di jemaat tersebut secara sukarela yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Badan Pekerja
Majelis Jemaat dan diketahui Koordinator Pelayanan Wilayah;
4. Sudah dikenal jati diri, keteladanan dan kesetiaannya pada GERMITA;
5. Sanggup melaksanakan dan menjalani dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab masa
orientasi dan masa vikariat;
6. Siap mengikuti dan melaksanakan masa vikariat sesuai pedoman yang berlaku.
7. Tidak sedang dikenakan tindakan disiplin gerejawi; dan
8. Memenuhi kriteria calon pelayan khusus yang mengacu pada kesaksian Alkitab antara lain
Keluaran 18:13-27; Kisah Para Rasul 6:1-7; Efesus 4:11-16; I Timotius 3:1-13; dan Titus 1:5.
Penjelasan
1-8. Cukup jelas.
Pasal 20
Penetapan dan Pentahbisan
1. Vikaris yang telah selesai menjalani masa vikariat ditetapkan sebagai pelayan khusus pendeta
GERMITA oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dengan keputusan dan ditahbiskan dalam ibadah
jemaat dengan menggunakan Tata Ibadah yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode.
2. Dalam pentahbisan pelayan khusus pendeta oleh Badan Pekerja Majelis Sinode didampingi oleh
pelayan khusus pendeta GERMITA yang lain untuk penumpangan tangan.
89
Penjelasan
1. Pentahbisan pada hakekatnya adalah untuk pengudusan, pengurapan dan pengutusan oleh Tuhan
kepada seseorang untuk pekerjaan pelayanan gereja.
2. Badan Pekerja Majelis Sinode yang dimaksud harus seorang pelayan khusus Pendeta.
BAB VII
PELENGKAPAN DAN PERTEMUAN PELAYAN KHUSUS
Pasal 21
Pelengkapan Pelayan Khusus
1. GERMITA melalui Badan Pekerja Majelis Sinode dan Badan Pekerja Majelis Jemaat merencanakan
dan melaksanakan pelengkapan pelayan khusus.
2. Jenis-jenis pelengkapan pelayan khusus terdiri dari:
a. Katekisasi pelayan khusus kostor, diaken dan penatua.
b. Pembinaan dan pelatihan.
c. Penyediaan bahan bacaan.
3. Katekisasi pelayan khusus kostor, diaken dan penatua dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu:
a. Katekisasi bakal calon pelayan khusus diaken dan penatua yang dilaksanakan sebelum pemilihan
pelayan khusus diaken dan penatua.
b. Katekisasi calon pelayan khusus diaken dan penatua dan keluarganya yang dilaksanakan sebelum
pentahbisan pelayan khusus diaken dan penatua.
c. Katekisasi pelayan khusus kostor, diaken dan penatua dilaksanakan sesudah pentahbisan pelayan
khusus.
4. Pembinaan dan pelatihan dilaksanakan dalam beberapa bentuk bagi semua pelayan khusus untuk
pembentukan integritas kepribadian seorang pelayan khusus dan demi peningkatan kualitas
pelaksanaan tugas pelayan khusus.
5. Penyediaan bahan bacaan dilakukan dalam berbagai bentuk seperti buku PASK dan bahan bacaan
lainnya yang dapat membantu pelayan khusus dalam melaksanakan tugasnya dan untuk
meningkatkan pengetahuan dan wawasan pelayan khusus.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Kurikulum, materi dan petunjuk teknis pelaksanaan di susun dan ditetapkan oleh Badan Pekerja
Majelis Sinode.
4. Bentuk-bentuk pembinaan dan pelatihan berupa pembekalan, pembinaan, pelatihan, kursus Alkitab
dan lainnya.
5. Cukup jelas
Pasal 22
Pertemuan Pelayan Khusus
1. Masing-masing pelayan khusus kostor, diaken, penatua, dan pendeta dapat mengadakan pertemuan
untuk mempercakapkan dan merundingkan hal yang berkaitan dengan tugas masing-masing.
2. Pertemuan dapat diadakan dengan sesama pelayan khusus di jemaat sendiri ataupun dengan jemaat-
jemaat lain dalam satu pelayanan wilayah atau se-sinode GERMITA dalam koordinasi Badan
Pekerja Majelis Jemaat atau Koordinator Pelayanan Wilayah atau Badan Pekerja Majelis Sinode.
Penjelasan
1. Pertemuan yang dimaksud ialah konven para pelayan khusus masing-masing.
90
2. Hasil dari pertemuan itu dapat diteruskan sebagai bahan masukan dalam Sidang Majelis Jemaat,
Rapat Koordinasi Pelayanan Wilayah dan Badan Pekerja Majelis Sinode.
3. Cukup jelas
BAB VIII
BERAKHIRNYA PELAYAN KHUSUS
Pasal 23
Berakhirnya Pelayan Khusus
1. Jabatan kostor, diaken, dan penatua berakhir karena:
a. Meninggal dunia;
b. Berakhirnya periode pelayanan;
c. Berpindah tempat tinggal secara tetap tidak di jemaat yang sama;
d. Tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;
e. Diberhentikan karena mengingkari Pengakuan Iman, Ajaran dan melanggar Tata Gereja
GERMITA;
f. Atas permintaan sendiri dengan pernyataan tertulis; dan
g. Tidak bertugas selama enam bulan tanpa pemberitahuan.
2. Jabatan Pendeta berakhir karena:
a. Meninggal dunia;
b. Tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;
c. Diberhentikan karena mengingkari Pengakuan Iman dan Ajaran serta melanggar Tata Gereja
GERMITA; dan
d. Atas permintaan sendiri dengan pernyataan tertulis; dan
e. Tidak bertugas selama enam bulan tanpa pemberitahuan.
Penjelasan
1. a. Cukup jelas
b. Cukup jelas
c. Untuk diaken dan penatua yang melayani Kelompok Rumah Tangga diberhentikan jika pindah
Kelompok Rumah Tangga lain dalam jemaat yang sama.
d. Menderita sakit berat atau cacat berat yang menurut keterangan dokter tidak dapat lagi
melaksanakan tugasnya.
e. Dikenakan tindakan disiplin gerejawi.
f. Cukup jelas
g. Cukup jelas
2. a. Cukup jelas
b. Menderita sakit berat atau cacat berat yang menurut keterangan dokter tidak dapat lagi
melaksanakan tugasnya.
c. Dikenakan tindakan disiplin gerejawi.
d. Cukup jelas.
BAB IX
PERUBAHAN DAN KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24
Perubahan
1. Perubahan peraturan gereja ini hanya dapat dilakukan dan ditetapkan dalam Sidang Istimewa
Majelis Sinode.
91
2. Usul perubahan dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 15 (lima belas) Badan Pekerja Majelis
Jemaat ke Badan Pekerja Majelis Sinode atau oleh Badan Pekerja Majelis Sinode yang selanjutnya
diteruskan ke Sidang Lengkap Majelis Sinode.
3. Usul perubahan yang disampaikan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dapat dibicarakan jika
didukung oleh sekurang-kurangnya dua per tiga anggota majelis sinode.
4. Jika usul diterima Sidang Lengkap Majelis Sinode menetapkan waktu dan tempat pelaksanan Sidang
Istimewa Majelis Sinode untuk membahas dan menetapkan perubahan tersebut.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Badan Pekerja Majelis Jemaat atas nama majelis jemaat
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
Pasal 25
Ketentuan Peralihan
Hal-hal yang menyangkut perubahan akibat ditetapkannya peraturan gereja ini, memerlukan masa
peralihan sampai dengan berakhirnya periode pelayanan 2007-2012.
Penjelasan
Cukup jelas
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Lain-lain
Hal-hal lain mengenai pelayan khusus yang tidak dimuat dan belum cukup diatur dalam peraturan
gereja ini, dapat diatur dan ditetapkan oleh Badan Bekerja Majelis Sinode dengan peraturan Badan
Pekerja Majelis Sinode yang tidak bertentangan dengan Tata Gereja GERMITA.
Penjelasan
Cukup jelas
Pasal 27
Pencabutan
Pada saat berlakunya peraturan gereja ini maka Peraturan Gereja Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelayan
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Penjelasan
Cukup jelas
Pasal 28
Pemberlakuan
Peraturan gereja ini ditetapkan oleh Sidang Istimewa Sinode tahun 2010 dan mulai berlaku 27
November 2011, agar setiap anggota dan persekutuan GERMITA mengetahuinya maka memerintahkan
Badan Pekerja Majelis Sinode menyebarluaskannya.
Penjelasan
Cukup jelas
92
PERATURAN GEREJA
TENTANG
PEGAWAI GERMITA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pengertian
1. Pegawai GERMITA adalah seorang yang telah memenuhi syarat yang di tentukan, di angkat dan di
tetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode serta di serahi tugas pelayanan dan kesaksian
GERMITA secara penuh waktu dan menerima biaya hidup.
2. Manajemen pegawai GERMITA adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi dan
efektifitas penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban pegawai GERMITA yang meliputi
penyusunan formasi, pengadaan, penempatan dan mutasi, pelengkapan, belajar lanjut, pemberian
biaya hidup dan kesejahteraan serta pemberhentian dan pensiun dari pegawai GERMITA.
3. Formasi adalah jumlah kebutuhan pegawai GERMITA yang di perlukan untuk melaksanakan tugas-
tugas pelayanan dan kesaksian GERMITA dalam jangka waktu tertentu.
4. Pengadaan pegawai GERMITA adalah kegiatan mengisi formasi yang lowong.
5. Pelengkapan adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai
GERMITA.
6. Penempatan adalah pengisian suatu jabatan pegawai GERMITA di suatu jemaat dan sinode atau
persangkat pelayanan GERMITA.
7. Mutasi adalah pemindahan pegawai GERMITA dari satu unit pelayanan tertentu yang lama ke unit
pelayanan tertentu yang baru.
8. Biaya hidup adalah jaminan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup pegawai GERMITA dan
keluarganya yang terdiri dari biaya hidup pokok dan tunjangan-tunjangan.
9. Cuti adalah suatu keadaan tidak menjalankan tugas seorang pegawai secara penuh waktu.
10. Belajar lanjut adalah suatu kesempatan yang di berikan kepada pegawai GERMITA yang telah
memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kebutuhan dan strategi pelayanan GERMITA untuk
mengikuti pendidikan formal.
11. Pemberhentian adalah berakhirnya atau di akhirinya masa tugas seorang pegawai GERMITA.
12. Pensiun adalah berakhirnya status sebagai pegawai GERMITA melalui keputusan Badan Pekerja
Majelis Sinode dan menerima hak pensiun sesuai ketentuan yang berlaku.
Penjelasan
1. Pada hakekatnya Pegawai GERMITA ialah seorang yang telah yakin bahwa pekerjaannya
merupakan panggilan Tuhan Yesus dan merupakan satu-satunya pekerjaan dalam hidupnya.
2-12. Cukup Jelas
BAB II
JENIS PEGAWAI GERMITA
Pasal 2
Jenis Pegawai GERMITA
93
1. Pegawai GERMITA terdiri dari:
a. Pendeta; dan
b. Karyawan.
2. Disamping pegawai GERMITA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Badan Pekerja
Majelis Sinode dapat mengangkat dan menempatkan tenaga honorer seperti pendeta pelayanan dan
staf/tenaga administrasi kantor sesuai dengan kebutuhan dan strategi pelayanan.
Penjelasan
1. Pegawai GERMITA terdiri dari calon pegawai GERMITA dan pegawai GERMITA.
2. Dalam penerimaan calon pegawai GERMITA, tenaga honorer yang telah menunjukkan integritas
kepribadian dan kinerja yang baik dapat di prioritaskan di angkat sebagai calon pegawai
GERMITA.
BAB III
TUGAS, TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN DAN HAK
PEGAWAI GERMITA
Pasal 3
Tugas Pegawai GERMITA
1. Pegawai pendeta melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang diatur dalam peraturan gereja
tentang pelayan khusus Bab III Pasal 4 dan 9 dan melaksanakan tugas-tugas lain yang di tetapkan
oleh Sidang Lengkap Majelis Sinode dan Sidang Tahunan Majelis Sinode, Badan Pekerja Majelis
Sinode dan pimpinan lembaga yang diberikan wewenang antara lain:
a. Tugas dalam jabatan struktural GERMITA;
b. Tugas pelayanan umum di lingkungan jemaat GERMITA;
c. Tenaga utusan gerejawi;
d. Penginjil di daerah-daerah tertentu; dan
e. Tugas-tugas di sekertariat Kantor Sinode dan di lembaga-lembaga GERMITA.
2. Tugas-tugas karyawan diatur menurut kebutuhan sinode dan lembaga tempat bekerja.
3. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan penjabaran tugas-tugas Pegawai GERMITA dalam
ayat (1) sampai dengan ayat (2) pasal ini selanjutnya diatur oleh BPMS dengan Peraturan.
Penjelasan
1. a. Ketua BPMJ, Koordinator Pelayanan Wilayah, BPMS dan jabatan struktural lainnya.
b. Pendeta Jemaat.
c. Cukup jelas
d. Cukup jelas
e. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
Pasal 4
Tanggung Jawab, Kewajiban dan Hak
1. Tanggung Jawab dan Kewajiban Pegawai GERMITA ialah sebagai berikut:
a. Setia dan taat kepada Tata Gereja GERMITA.
b. Melaksanakan ketetapan dan keputusan Sidang Majelis Sinode, peraturan dan keputusan Badan
Pekerja Majelis Sinode dan pimpinan lembaga.
c. Menjaga rahasia jabatan.
94
d. Mengikuti pelengkapan-pelengkapan, pertemuan-pertemuan dan kegiatan gereja dalam rangka
peningkatan kualitas pelaksanan tugas dan memperluas wawasan.
e. Mendapat ijin dan persetujuan dari BPMS, apabila melaksanakan tugas lain diluar struktur
pelayanan GERMITA atau setiap meninggalkan tugas dan tempat pelayanan.
f. Melaksanakan tugas pelayanan dengan sungguh-sungguh, jujur, tulus dan adil, bersemangat dan
penuh kesadaran.
g. Menjaga, memelihara dan menjunjung tinggi citra GERMITA.
h. Menggunakan dan memakai harta milik GERMITA dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa
tanggung jawab.
i. Mengutamakan pelayanan gereja diatas kepentingan diri sendiri, keluarga dan kelompok.
j. Membangun, memelihara dan meningkatkan rasa kebersamaan, keutuhan, persatuan dan
kesatuan dalam pelayanan GERMITA.
k. Menaati ketentuan jam kerja yang diatur Badan Pekerja Majelis Sinode.
l. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pekerja Majelis Sinode setiap
6 (enam) bulan sekali.
m. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
n. Melaksanakan kewajiban-kewajiban lain yang diatur oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dan
pimpinan lembaga.
2. Hak pegawai GERMITA:
a. Mendapat biaya hidup menurut ketentuan yang berlaku;
b. Mendapat kesejahteraan lainnya;
c. Mendapat cuti sesuai ketentuan yang berlaku;
d. Mandapat pensiun setelah memenuhi ketentuan yang berlaku;
e. Mendapat pelayanan penggembalaan;
f. Mendapatkan pelayanan diakonia;
g. Mendapat pelengkapan-pelengkapan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan tugasnya;
h. Mendapat perlindungan dan bantuan hukum;
i. Mendapat jaminan sosial tenaga kerja; dan
j. Mendapat dana hunian masa depan.
3. Ketentuan selanjutnya mengenai tugas, kewajiban dan hak-hak pegawai GERMITA diatur Badan
Pekerja Majelis Sinode
Penjelasan
1. a. Cukup jelas
b. Cukup jelas
c. Cukup jelas
d. Cukup jelas
e. Cukup jelas
f. Cukup jelas
g. Cukup jelas
h. Cukup jelas
i. Cukup jelas
j. Cukup jelas
k. Bagi Pegawai yang di tempatkan di sinode wajib berkantor di kantor sinode, sedangkan yang di
tempatkan di jemaat wajib berkantor di kantor jemaat.
l. Bagi Pendeta pegawai GERMITA yang di tempatkan di jemaat sebagai Ketua BPMJ dan
Pendeta Jemaat.
m. Cukup jelas
n. Cukup jelas
1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
BAB IV
MANAJEMEN PEGAWAI GERMITA
95
Pasal 5
Tujuan Manajemen Pegawai GERMITA
1. Manajemen pegawai GERMITA di arahkan untuk menjamin pelaksanaan tugas panggilan
GERMITA yang berdaya guna dan berhasil guna.
2. Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas panggilan GERMITA yang berdaya guna dan berhasil
guna diperlukan pegawai GERMITA yang profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil melalui
pembinaan karir yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang
dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.
Penjelasan
1. Cukup Jelas
2. Cukup jela
Pasal 6
Kebijakan Manajemen Pegawai GERMITA
1. Kebijakan manajemen pegawai GERMITA mencakup penetapan norma, standar, prosedur, formasi,
pengadaan, pemberian biaya hidup dan kesejahteraan, penempatan dan mutasi serta pemberhentian.
2. Kebijakan manajemen pegawai GERMITA merupakan kewenangan BPMS sebagai pemegang
kepemimpinan GERMITA sehari-hari atas mandat Majelis Sinode.
3. BPMS dapat membentuk bagian/sub bagian Kepegawaian GERMITA untuk membantu BPMS
dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan manajemen pegawai GERMITA.
4. Ketentuan selanjutnya mengenai pelaksanaan kebijakan manajemen pegawai GERMITA diatur oleh
BPMS dengan peraturan.
Penjelasan
1. Cukup Jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
BAB V
FORMASI PEGAWAI GERMITA
Pasal 7
Formasi Pegawai GERMITA
1. Formasi pegawai GERMITA untuk memenuhi kebutuhan dan strategi pelayanan GERMITA di
tetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode setiap tahun anggaran setelah mendapat persetujuan
Sidang Tahunan Majelis Sinode.
2. Penyusunan formasi pegawai GERMITA harus didasarkan pada analisis kebutuhan dan penyediaan
pegawai sesuai jabatan dan pekerjaan yang tersedia.
3. Analisis kebutuhan pegawai GERMITA dilakukan berdasarkan:
a. Jenis pekerjaan;
b. Sifat pekerjaan;
c. Analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang pegawai GERMITA dalam jangka waktu
tertentu;
d. Prinsip pelaksanaan pekerjaan;
e. Peralatan yang tersedia; dan
f. Anggaran yang tersedia.
Penjelasan
96
1. Cukup Jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
BAB VI
PENGADAAN PEGAWAI GERMITA
Pasal 8
Pengadaan Pegawai GERMITA
1. Pengadaan pegawai GERMITA dilakukan mulai dari perencanaan, pengunguman, persyaratan,
pelamaran, penyaringan dan pengangkatan calon pegawai GERMITA sampai dengan pengangkatan
menjadi pegawai GERMITA.
2. Pengadaan pegawai GERMITA dilaksanakan oleh BPMS.
Penjelasan
1. Cukup Jelas
2. Cukup jelas
BAB VII
PERENCANAAN, PENGUNGUMAN, PERSYARATAN
DAN PELAMARAN CALON PEGAWAI GERMITA
Pasal 9
Perencanaan Pegawai GERMITA
Badan Pekerja Majelis Sinode menyusun tahapan kegiatan yang dimulai dari inventarisasi lowongan
yang telah ditetapkan dalam formasi, pengunguman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan menjadi
calon pegawai GERMITA sampai dengan pengangkatan menjadi pegawai GERMITA.
Penjelasan
Cukup jelas
Pasal 10
Pengunguman
1. Lowongan sesuai formasi calon pegawai GERMITA diumumkan secara terbuka oleh Badan Pekerja
Majelis Sinode melalui Koordinator Pelayanan Wilayah dan Badan Pekerja Majelis Jemaat.
2. Pengumuman dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penerimaan
lamaran.
3. Dalam pengunguman harus dicantumkan:
a. Jumlah dan jenis pekerjaan yang akan dilamar;
b. Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
c. Alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
d. Batas dan waktu pengajuan lamaran.
Penjelasan
1. Cukup Jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
Pasal 11
97
Persyaratan
1. Calon pegawai pendeta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Anggota sidi jemaat GERMITA berpendidikan teologi minimal strata satu (S1) dari lembaga
pendidikan yang diakui GERMITA dan sedang menjadi pelayan khusus pendeta;
b. Memiliki integritas diri, keteladanan dan tidak disangsikan kesetiaannya pada GERMITA;
c. Berusia serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 44 (empat puluh
empat) tahun;
d. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak terhormat sebagai pegawai atau karyawan disuatu
instansi;
e. Bersedia di tempatkan di seluruh wilayah pelayanan GERMITA atau menjadi tenaga utusan
gerejawi;
f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang resmi;
g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian setempat.
h. Syarat-syarat lain yang ditentukan oleh BPMS; dan
i. Lulus dalam penyaringan pegawai GERMITA
2. Calon pegawai (Karyawan) GERMITA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Anggota sidi jemaat GERMITA yang berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal
35 (tiga puluh lima) tahun;
b. Memiliki integritas diri, keteladanan dan tidak disangsikan kesetiaannya pada GERMITA;
c. Tidak pernah di berhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau karyawan di suatu
instansi;
d. Mempunyai latar belakang pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan, minimal
berijazah SMA atau sederajat;
e. Bersedia ditempatkan di mana saja dalam perangkat pelayanan GERMITA;
f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang resmi;
g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian setempat;
h. Syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode; dan
i. Lulus dalam penyaringan Pegawai GERMITA.
Penjelasan
1. Harus memiliki rekomendasi dari Koordinator Pelayanan Wilayah
2. Cukup Jelas
Pasal 12
Penyaringan Calon Pegawai GERMITA
1. Ujian penyaringan bagi pelamar yang memenuhi persyaratan dilaksanakan oleh suatu panitia yang
dibentuk oleh BPMS.
2. Tugas panitia penyaringan adalah:
a. Menyiapkan bahan ujian;
b. Menentukan tempat dan jadwal ujian;
c. Menyelengarakan ujian; dan
d. Memeriksa dan menentukan hasil ujian.
3. Materi ujian meliputi:
a. Test Kompetensi; dan
b. Psikotest.
4. Badan Pekerja Majelis Sinode menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian
penyaringan berdasarkan rekomendasi panitia penyaringan.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. a. Cukup jelas
98
b. Cukup jelas
c. Cukup jelas
d. Lembaran jawaban diperiksa oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pemeriksa.
3. a. Materi test Kompetensi disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan.
b. Penyelenggaraan psikotest dilaksanakan dengan kebutuhan pekerjaan
masing masing.
4. Cukup Jelas
BAB VIII
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI GERMITA
Pasal 13
Pengangkatan Calon Pegawai GERMITA
1. Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan wajib mengikuti masa persiapan khusus yang di
atur oleh Badan Pekerja Majelis Sinode.
2. Pelamar yang telah mengikuti masa persiapan khusus diberikan nomor identitas pegawai GERMITA
dan diangkat sebagai calon pegawai GERMITA oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dengan
keputusan.
3. Pengangkatan calon pegawai GERMITA dilakukan dalam tahun anggaran berjalan.
4. Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai calon pegawai GERMITA, adalah:
a. Golongan IIa untuk yang memiliki ijazah SLTA atau sederajat;
b. Golongan IIb untuk yang memiliki ijazah D2;
c. Golongan IIc untuk yang memiliki ijazah D3, Akademi, dan Sarjana Muda;
d. Golongan IIIa untuk yang memiliki ijazah S1 dan D4;
e. Golongan IIIb untuk yang memiliki ijazah S2, Dokter, Apoteker dan Spesialis satu; dan
f. Golongan IIIc untuk yang memiliki ijazah S3 dan Spesialis dua.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. BPMS menetapkan Nomor Identitas Pegawai GERMITA
3. Berlaku tanggal 1 Maret dan 1 Oktober
4. Cukup jelas
Pasal 14
Pengangkatan dan Pemberhentian Calon Pegawai GERMITA
Menjadi Pegawai GERMITA
1. Calon pegawai GERMITA yang telah menjalani masa percobaan paling kurang 1 (satu) tahun dan
paling lama 2 (dua) tahun diangkat menjadi pegawai GERMITA oleh Badan Pekerja Majelis Sinode
apabila telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian dan prestasi kerja yang baik, sehat secara jasmani
dan rohani serta menunjukan sikap, dan tingkahlaku keteladanan.
2. Calon pegawai GERMITA dapat diberhentikan apabila mengajukan permohonan berhenti secara
tertulis, mengikuti penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil, tidak memenuhi persyaratan kesehatan,
tidak menunjukkan kesetiaan dan kecakapan dalam melaksanakan tugas, dijatuhi tindakan disiplin
gerejawi dan menunjukkan sikap dan tingkahlaku serta tindakan yang tidak baik yang dapat
mengganggu lingkungan pekerjaan.
Penjelasan
1. Cukup Jelas
2. Cukup jelas
BAB IX
PENEMPATAN DAN MUTASI
99
Pasal 15
Penempatan dan Mutasi
1. Calon pegawai dan pegawai GERMITA yang baru di angkat, di tempatkan oleh Badan Pekerja
Majelis Sinode di suatu jemaat dan sinode atau lembaga-lembaga berdasarkan kebutuhan dan
strategi pelayanan GERMITA.
2. Lamanya seorang pegawai GERMITA ditempatkan disuatu jemaat, pelayanan wilayah dan
perangkat pelayanan GERMITA lainnya diatur sebagai berikut:
a. Pendeta ditempatkan disuatu jemaat atau sebagai Koordinator Pelayanan Wilayah maksimal
5 (lima) tahun.
b. Karyawan GERMITA yang ditempatkan di kantor sinode atau dilembaga GERMITA disesuaikan
dengan kebutuhan kantor Sinode atau lembaga yang bersangkutan.
c. Bagi tenaga utusan gerejawi dilaksanakan sesuai dengan perjanjian dengan gereja atau lembaga
mitra dan hanya dapat di perpanjang satu kali.
3. Dalam rangka memperkaya pengalaman, memperluas wawasan dan untuk kepentingan, kebutuhan
dan strategi pelayanan, Badan Pekerja Majelis Sinode melaksanakan mutasi pegawai GERMITA.
4. Pelaksanaan mutasi pegawai (pendeta) GERMITA harus dilakukan antar pelayanan wilayah.
5. Pelaksanaan mutasi dilakukan paling lambat satu bulan setelah keputusan mutasi diterbitkan.
6. Pelaksanaan mutasi harus disertai dengan serah terima jabatan pelayanan, dan dibuktikan dengan
penandatanganan naskah berita acara yang disertai daftar kekayaan dan dokumen-dokumen gereja,
Jemaat atau perangkat pelayanan serta disaksikan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode atau
Koordinator Pelayanan Wilayah.
7. Sebelum pelaksanaan serah terima pelayanan Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat atau Badan
Pengawas Perbendahaaraan Sinode telah melakukan pemeriksaan perbendaharaan jemaat atau
pelayanan wilayah.
8. Bagi pegawai GERMITA yang tidak menaati keputusan mutasi dikenakan disiplin gerejawi sesuai
dengan Peraturan Gereja Tentang Penggembalaan, Penilikan dan Disiplin Gerejawi.
9. Pegawai (Pendeta) GERMITA yang tidak lagi bertugas sebagai Badan Pekerja Majelis Sinode
ditempatkan dijemaat, pelayanan wilayah atau perangkat pelayanan menurut kebutuhan.
Penjelasan
1. Badan Pekerja Majelis Sinode menyusun dan menetapkan pedoman pelaksanaan penempatan dan
mutasi pegawai GERMITA.
2. a. Cukup jelas
b. Cukup jelas
c. Cukup jelas
d. Jika masa pelayanan tenaga utusan Gereja sudah diperpanjang satu kali dan belum kembali
maka yang bersangkutan diberikan pilihan yaitu tetap menjadi pegawai GERMITA atau beralih
status ke gereja atau lembaga penerima.
3. Cukup jelas
4. Dengan mempertimbangkan biaya mutasi pegawai yang bersangkutan.
5. Untuk memberi kesempatan pemeriksaan oleh BPPJ dan/atau BPPS.
6. Cukup jelas
7. BPPS melakukan pemeriksaan apabila BPPJ tidak dapat melakukan pemeriksaan
8. Didahului dengan penggembalaan dan penilikan
9. Cukup jelas
BAB X
PELENGKAPAN PEGAWAI GERMITA
Pasal 16
Pelengkapan
100
1. Badan Pekerja Majelis Sinode bertanggungjawab memperlengkapi pegawai GERMITA dalam
bentuk pembinaan dan pelatihan serta pemberian kesempatan belajar lanjut.
2. Setiap pegawai GERMITA diberi kesempatan yang sama untuk mengikuti pelengkapan-
pelengkapan sesuai dengan persetujuan BPMS.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
Pasal 17
Pembinaan dan Pelatihan
1. Pembinaan dan pelatihan dilakukan untuk:
a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian dan ketrampilan serta terbentuknya sikap sebagai
hamba/pelayan dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanannya;
b. Menciptakan pegawai GERMITA yang siap dan mampu berperan sebagai pembaharu dan
perekat kebersamaan dan keutuhan jemaat dan GERMITA; dan
c. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas panggilan
GERMITA demi terwujudnya tujuan GERMITA.
2. Jenis pembinaan dan pelatihan pegawai terdiri dari:
a. Pembinaan dan Pelatihan struktural. (manajemen dan kepemimpinan gereja)
b. Pembinaan dan pelatihan fungsional.
c. Pembinaan dan pelatihan teknis.
3. Pedoman Pelaksanaan, kurikulum dan materi pembinaan dan pelatihan disusun dan ditetapkan oleh
Badan Pekerja Majelis Sinode.
Penjelasan
1. Cukup Jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
Pasal 18
Belajar Lanjut
1. Belajar lanjut di berikan kepada pegawai GERMITA dalam bentuk tugas belajar atau ijin belajar.
2. Belajar lanjut dapat dilakukan oleh pegawai GERMITA setelah memperoleh tugas belajar atau ijin
belajar lanjut dari Badan Pekerja Majelis Sinode.
3. Bagi pegawai GERMITA yang diberikan tugas belajar dibebaskan dari jabatan dan tugas
pelayanannya atau cuti di dalam tanggungan gereja dengan tetap menerima biaya hidup pokok,
tunjangan keluarga dan pangan, serta dapat diberikan beasiswa.
4. Bagi pegawai GERMITA yang menyampaikan permohonan ijin belajar lanjut dapat di berikan ijin
belajar dengan tetap melaksanakan tugas pelayanannya.
5. Pegawai GERMITA dapat diberikan ijin belajar lanjut apabila proses belajar lanjut tidak menganggu
atau menghambat tugas pelayanannya.
6. Pegawai GERMITA yang belajar lanjut dan tidak mengikuti ketentuan Pasal 18 Peraturan Gereja ini
dikenakan tindakan disiplin gerejawi.
7. Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai belajar lanjut diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang
dikeluarkan oleh BPMS.
Penjelasan
1. Tugas belajar diberikan kepada pegawai GERMITA yang belajar lanjut di luar wilayah pelayanan
GERMITA (di luar Wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud) sedangkan ijin belajar diberikan kepada
pegawai GERMITA yang belajar lanjut di dalam wilayah pelayanan GERMITA.
101
2. Pemberian Ijin atau tugas belajar lanjut harus dengan Keputusan BPMS
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
6. Tindakan disiplin gerejawi dalam bentuk tidak diberikan biaya hidup dan masa kerja tidak
diperhitungkan.
7. Cukup jelas
BAB XI
BIAYA HIDUP
Pasal 19
Penerima Biaya Hidup
Penerima biaya hidup adalah:
1. Pegawai GERMITA;
2. Suami/istri sah; dan
3. 2 (dua) orang anak yang belum memiliki penghasilan sendiri, belum menikah dan berusia maksimal
21 (dua puluh satu) tahun.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Dibuktikan dengan akta perkawinan dan surat nikah.
3. Anak yang berusia diatas 21 (dua puluh satu) tahun yang belum memiliki penghasilan sendiri dan
belum menikah tapi masih sementara di bangku pendidikan berdasarkan surat keterangan resmi
dari pimpinan perguruan tinggi tempat kuliah tetap menerima tunjangan keluarga dan pangan
sampai menyelesaikan pendidikannya.
Pasal 20
Penentuan Jumlah Biaya Hidup Pokok
1. Pegawai GERMITA menerima biaya hidup pokok berdasarkan pendidikan dan masa kerja.
2. Jumlah biaya hidup pokok yang diterima pegawai GERMITA ditentukan oleh golongan ruang dan
tabel biaya hidup pokok, serta masa kerja yang bersangkutan.
3. Tabel biaya hidup pokok disusun oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dan ditetapkan oleh Sidang
Tahunan Majelis Sinode.
4. Pembayaran biaya hidup pokok calon pegawai GERMITA ialah sebesar 80 (delapan puluh) prosen
dalam tabel biaya hidup pokok sesuai dengan golongan ruang dan masa kerja yang bersangkutan.
5. Pembayaran biaya hidup pokok pegawai GERMITA ialah sebesar 100 (seratus) prosen dalam tabel
biaya hidup pokok sesuai dengan golongan ruang dan masa kerja yang bersangkutan.
6. Masa kerja yang diperhitungkan untuk penetapan biaya hidup pokok adalah:
a. Pegawai Pendeta sejak ditahbiskan.
b. Pegawai Karyawan sejak ditetapkan sejak ditetapkan sebagai tenaga honorer oleh Badan Pekerja
Majelis Sinode.
7. Keseluruhan masa kerja yang disebut pada ayat (6) pasal ini, diperhitungkan sebanyak-banyaknya
dua pertiga dari jumlah masa kerja ditempat semula dengan ketentuan jumlah keseluruhannya tidak
lebih dari sepuluh tahun dan yang bersangkutan diwajibkan menyetor semua dana iuran dana
pensiun dan iuran dana sehat pegawai GERMITA selama masa yang diperhitungkan untuk
penentuan jumlah biaya hidup pokok.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
102
3. Bentuk dan struktur tabel biaya hidup pokok mengikuti bentuk dan struktur table gaji pokok
Pegawai Negeri Sipil dengan nilai nominal rupiah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan
GERMITA.
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
6. Masa kerja karyawan GERMITA yang beralih status menjadi pendeta di hitung sejak menjadi
karyawan GERMITA.
7. Cukup jelas
Pasal 21
Kenaikan Berkala dan Kenaikan Golongan
1. Perubahan-perubahan atas biaya hidup pokok dapat terjadi karena kenaikan berkala dan kenaikan
golongan dan ruang.
2. Pegawai GERMITA di berikan kenaikan biaya hidup pokok berkala menurut garis vertikal secara
otomatis apabila telah mencapai minimal 2 (dua) tahun masa kerja golongan dan penilaian
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pelayanan dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya cukup.
3. Kenaikan berkala dapat ditunda pelaksanaannya paling lambat satu tahun, atas penilaian dan
pertimbangan Badan Pekerja Majelis Sinode dan pelaksanakannya tidak berlaku surut.
4. Kenaikan golongan dan ruang setingkat lebih tinggi diberikan secara reguler kepada pegawai
GERMITA dengan ketentuan apabila telah minimal 4 (empat) tahun berada dalam golongan ruang
sebelumnya dan penilaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pelayanan dengan nilai rata-rata
cukup.
5. Kenaikan golongan dan ruang biaya hidup pokok dapat diberikan juga kepada pegawai GERMITA
karena penyesuaian ijazah dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Penyesuaian yang berakibat pindah golongan dan ruang biaya hidup pokok berada pada tabel
berdasarkan pada tabel biaya hidup pokok berdasarkan ijazah terakhir yang dikurangi 4 (empat)
tahun.
b. Jika yang bersangkutan sudah berada pada golongan dan ruang yang sama dengan ijazah
terakhirnya, maka penyesuaian tidak perlu lagi.
6. Kenaikan golongan dan ruang karena penghargaan diberikan kepada pegawai GERMITA yang telah
mencapai masa kerja dua puluh tahun, berprestasi baik dan tidak pernah di kenakan tindakan disiplin
gerejawi.
7. Kenaikan golongan dan ruang juga diberikan kepada pegawai GERMITA yang mencapai masa
kerja minimal tiga puluh tahun, berprestasi baik dan tidak pernah di kenakan tindakan disiplin
gerejawi.
8. Kenaikan golongan dan ruang secara regular dan penyesuaian ijazah dapat ditunda pelaksanaannya
paling lambat satu tahun atas penilaian dan pertimbangan BPMS berdasarkan pedoman yang
dikeluarkan Badan Pekerja Majelis Sinode.
9. Kenaikan golongan dan ruang ditetapkan dengan keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode.
10. Penundaan Kenaikan golongan dan ruang dapat ditunda pelaksanaannya paling lambat satu tahun
atas penilaian dan pertimbangan Badan Pekerja Majelis Sinode, dan pelaksanaannya tidak berlaku
surut.
11. Pedoman pemberian dan penundaan kenaikan berkala dan pindah golongan ruang serta penilaian
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai GERMITA selanjutnya diatur dan ditetapkan Badan
Pekerja Majelis Sinode dengan Peraturan.
Penjelasan
1. Cukup Jelas
2. Cukup jelas
3. Penundaan Kenaikan Biaya Hidup Pokok berkala harus di sampaikan kepada pegawai yang
bersangkutan secara tertulis disertai alasan-alasannya oleh BPMS.
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
103
6. Cukup jelas
7. Cukup jelas
8. Cukup jelas
9. Cukup jelas
10. Penundaan Kenaikan Golongan dan Ruang harus disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan
secara tertulis disertai alasan-alasannya oleh BPMS
11. Cukup jelas
Pasal 22
Tunjangan-Tunjangan
1. Di samping biaya hidup pokok, pegawai GERMITA diberikan tujangan keluarga, tunjangan pangan,
tunjangan jabatan strukural, tunjangan fungsional, tunjangan umum, tunjangan tambahan
penghasilan, tunjangan khusus, tunjangan hari raya, tunjangan kinerja, dan tunjangan perumahan
dan tunjangan kematian.
2. Tunjangan keluarga penetapannya diatur sebagai berikut:
a. Kepada istri atau suami diberikan tunjangan 10 (sepuluh) prosen dari biaya hidup pokok; dan
b. Kepada anak-anak diberikan tunjangan masing-masing 2 (dua) prosen dari biaya hidup pokok,
dan dibatasi hanya 2 (dua) orang anak;
3. Pegawai GERMITA dan istri/suami serta dua orang anak diberikan tunjangan pangan masing-
masing sebesar 10 (sepuluh) kilogram beras yang diperhitungkan dengan uang.
4. Tunjangan jabatan struktural diberikan kepada pegawai GERMITA sebagai:
a. Ketua BPMJ yang dibayar dari anggaran jemaat;
b. Koordinator Pelayanan Wilayah dan Badan Pekerja Majelis Sinode yang dibayar dari anggaran
sinode;
c. Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Sekretaris Bidang, Kepala Badan, dibayar dari anggaran
sinode.
5. Tunjangan fungsional diberikan kepada Pegawai GERMITA sebagai:
a. Pendeta yang di bayar dari anggaran Jemaat;
b. Tenaga pengajar yang dibayar dari anggaran lembaga; dan
c. Dokter, Perawat, Apoteker dibayar dari anggaran lembaga.
6. Tunjangan umum diberikan kepada Pegawai GERMITA yang tidak menerima tunjangan jabatan
struktural dan tunjangan fungsional.
7. Tunjangan khusus diberikan kepada pegawai GERMITA yang di tugaskan di wilayah pelayanan
GERMITA yang terpencil dan medan geografisnya sulit dijangkau.
8. Kepada setiap pegawai GERMITA disemua aras pelayanan GERMITA dapat diberikan tunjangan
Hari Raya Gerejawi yaitu Hari Paskah dan Hari Natal.
9. Pegawai (karyawan) GERMITA dapat diberikan tunjangan tambahan penghasilan.
10. Pegawai GERMITA dapat diberikan tunjangan kinerja dari anggaran jemaat dan sinode untuk
memaksimalkan pelaksanaan tugasnya.
11. Pegawai Pendeta yang ditugaskan di jemaat, diberikan tunjangan perumahan sepanjang belum ada
fasilitas rumah milik gereja (Pastori).
12. Kepada pegawai GERMITA yang meninggal dunia diberikan tunjangan kematian sebesar 3 (tiga)
kali biaya hidup pokok yang diberikan kepada ahli warisnya.
13. Besarnya tunjangan dan pedoman pemberian tunjangan sebagaimana yang diatur dalam ayat (4)
sampai dengan ayat (11) pasal ini diatur dan ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dengan
Peraturan.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Jika suami/istri adalah pegawai GERMITA, maka tunjangan keluarga hanya diberikan kepada
salah satu pegawai yang biaya hidup pokoknya lebih tinggi.
3. Jika suami/istri adalah pegawai GERMITA, pangan hanya diberikan kepada salah satu pegawai
yang biaya hidup pokoknya lebih tinggi.
104
Harga beras di hitung berdasarkan harga pasar yang berlaku.
4. a. Cukup jelas
b. Cukup jelas
c. Cukup jelas
5. a. Cukup Jelas
b. Cukup jelas
c. Cukup jelas
6. Cukup Jelas
7. Tunjangan khusus dibayar dari anggaran sinode.
8. Disesuaikan dengan kemampuan keuangan jemaat, sinode dan lembaga.
9. Diberikan sesuai kemampuan keuangan sinode atau lembaga.
10. Di bayar sesuai dengan kemampuan keuangan sinode dan pembayarannya berdasarkan penilaian
kinerja.
11-13. Cukup Jelas
Pasal 23
Biaya Pemeliharaan Kesehatan
1. Pegawai GERMITA dan keluarga berhak menerima pemeliharaan kesehatan.
2. Biaya pemeliharaan kesehatan sebagian ditanggung oleh pegawai GERMITA melalui iuran dana
sehat pegawai GERMITA yang dipotong sebesar 5 (lima) persen dari biaya hidup pokok setiap
bulan dan lainnya berasal dari Anggaran Belanja Sinode dan bantuan dari jemaat.
3. Pelaksanaan pembiayaan pemeliharaan kesehatan diatur dan ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis
Sinode.
Penjelasan
1. Keluarga yang dimaksud adalah istri/suami dan dua orang anak
2. Bantuan jemaat bersumber hasil persembahan ekstra atau bantuan dari kas jemaat.
3. Cukup jelas
Pasal 24
Biaya Mutasi
1. Pegawai GERMITA yang dimutasikan berdasarkan kebutuhan dan strategi pelayanan diberikan
biaya mutasi yang dibebankan pada kas jemaat tempat bertugas sebelumnya yang besarnya diatur
oleh Badan Pekerja Majelis Sinode.
2. Mutasi karena permintaan sendiri, biaya mutasi ditanggung oleh pegawai yang bersangkutan.
Penjelasan
1-2 Cukup Jelas
BAB XII
CUTI PEGAWAI GERMITA
Pasal 25
Jenis Cuti
Pegawai GERMITA berhak mendapatkan Cuti yang terdiri dari :
a. Cuti didalam tanggungan GERMITA
b. Cuti diluar tanggungan GERMITA
Penjelasan
Cukup Jelas
105
Pasal 26
Cuti didalam Tanggungan GERMITA
1. Setiap pegawai GERMIT berhak mendapatkan cuti didalam tanggungan GERMITA yang terdiri
dari:
a. Cuti Tahunan;
b. Cuti Besar;
c. Cuti Sakit;
d. Cuti Bersalin/Melahirkan;
e. Cuti karena sedang mengikuti pendidikan atau penugasan dari BPMS; dan
f. Cuti karena alasan penting.
2. Cuti tahunan diberikan kepada pegawai GERMITA atas permintaan yang bersangkutan selama
12 (dua belas) hari kerja apabila telah bekerja sekurang-kurangnya satu tahun secara terus-menerus.
3. Cuti besar diberikan kepada pegawai GERMITA atas permintaan yang bersangkutan selama 3 (tiga)
bulan apabila telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus.
4. Cuti sakit diberikan kepada pegawai GERMITA yang sakit dan dibuktikan dengan surat dokter.
5. Cuti bersalin/melahirkan kepada pegawai GERMITA perempuan selama 3 (tiga) bulan.
6. Cuti karena belajar lanjut diberikan kepada pegawai GERMITA yang sedang menjalani atau sedang
melanjutkan pendidikan diluar wilayah GERMITA.
7. Cuti karena alasan penting diberikan kepada pegawai GERMITA paling lama satu bulan.
8. Ketentuan selanjutnya mengenai cuti didalam tanggungan GERMITA diatur oleh Badan Pekerja
Majelis Sinode dengan peraturan.
Penjelasan
1. Pemberian cuti harus dengan keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode berdasarkan permohonan
pegawai yang bersangkutan.
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
5. Yang dimulai satu bulan sebelum melahirkan sampai dua bulan sesudah melahirkan.
6. Sesuai dengan lamanya kurikulum studi yang akan dijalani.
7. Alasan penting seperti mengunjungi orang tua kandung/tiri, orang tua mantu dan anak dalam
pendidikan, mengurus orang tua kandung/tiri atau orang tua mantu atau anak yang sakit, mengurus
dan melaksanakan perkawinan, atau perkawinan anak, mengikuti kegiatan kemasyarakatan dan
alasan penting lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
8. Cukup jelas
Pasal 27
Cuti diluar Tanggungan GERMITA
1. Pegawai GERMITA dapat diberikan cuti di luar tanggungan GERMITA, apabila:
a. Bertugas atau bekerja penuh waktu ditempat lain untuk jangka waktu tertentu di luar struktur
pelayanan GERMITA sesudah mendapat ijin dari Badan Pekerja Majelis Sinode; dan
b. Mengikuti suami/istri bertugas di luar wilayah pelayanan GERMITA dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) tahun.
2. Selama menjalani cuti di luar tanggungan GERMITA, pegawai GERMITA tidak menerima biaya
hidup dan masa kerja tidak diperhitungkan.
3. Cuti di luar tanggungan GERMITA di lakukan dengan Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode.
4. Cuti di luar tanggungan GERMITA untuk yang bertugas di lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif,
KPU dan jabatan lainnya paling lama 2 (dua) periode jabatan.
5. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam ayat (1) huruf a dan ayat (4) pasal ini, diberhentikan
dengan hormat dari pegawai GERMITA.
6. Ketentuan selanjutnya mengenai cuti di luar tanggungan GERMITA diatur oleh Badan Pekerja
Majelis Sinode dengan Peraturan.
106
Penjelasan
1. a. Yang dimaksud bertugas diluar struktur pelayanan GERMITA adalah pekerjaan/jabatan yang
sifatnya periodik atau sementara seperti lembaga di legislatif, yudiakatif dan eksekutif termasuk
KPU dll.
b. Cukup jelas
2. Terhitung mulai tanggal di lantik dalam jabatan.
3. Cukup jelas
4. Periode jabatan dilembaga legislatif, yidikatif, eksekutif, KPU dan jabatan lainnya dihitung sejak
Tahun 1998.
Setelah satu periode selesai, mengajukan kembali perpanjangan masa cuti hanya untuk satu kali
periode jabatan.
5. Cukup jelas
6. Cukup Jelas
BAB XIII
PEMBERHENTIAN PEGAWAI GERMITA
Pasal 28
Jenis Pemberhentian
Pemberhentian pegawai GERMITA terdiri dari :
a. Pemberhentian dengan hormat;
b. Pemberhentian dengan tidak hormat
Penjelasan
Cukup Jelas
Pasal 29
Pemberhentian Dengan Hormat
1. Pemberhentian atas permintaan sendiri:
a. Pegawai GERMITA yang meminta untuk berhenti, wajib mengajukan permohonan tertulis
kepada Badan Pekerja Majelis Sinode disertai alasan-alasannya; dan
b. Permintaan berhenti pada ayat (1) huruf a Pasal ini, dapat ditunda pelaksanaanya paling lambat 6
(enam) bulan, apabila ada kepentingan yang mendesak.
2. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun:
a. Pendeta, batas usia pensiunnya 65 (enam puluh lima) tahun.
b. Tenaga fungsional dan profesional lainnya seperti dokter, perawat, bidan, masa pensiunnya 65
(enam puluh lima) tahun.
c. Karyawan masa pensiunnya 56 (lima puluh enam) tahun dan dapat diperpanjang sampai 60
(enam puluh) tahun.
d. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun diberitahukan kepada pegawai yang
bersangkutan.
e. Pegawai GERMITA yang telah mencapai batas usia pensiun tapi sedang menjabat sebagai Badan
Pekerja Majelis Sinode di perpanjang sampai periode pelayanannya selesai.
3. Pendeta yang telah mencapai batas usia pensiun boleh mendapat hak emeritat dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Dapat menjalankan tugas kependetaan atas permintaan Sidang Majelis Jemaat dimana yang
bersangkutan berdomisili;
b. Dapat menjadi peserta Sidang Majelis Jemaat; dan
c. Dapat ditugaskan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode untuk pelayanan GERMITA.
4. Pemberhentian karena berhalangan tetap diberhentikan dengan hormat dan mendapat hak-haknya
sebagai pegawai GERMITA berdasarkan ketentuan yang berlaku apabila:
107
a. Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan pelayananan karena sakit yang dibuktikan dengan
surat keterangan dokter yang resmi; dan
b. Mengalami cacat tubuh yang berat dan tidak dapat melaksankan pekerjaanya.
5. Pemberhentian karena meninggal dunia.
6. Pegawai GERMITA yang pindah ke gereja lain diberhentikan dengan hormat tanpa mendapatkan
hak-haknya.
7. Pegawai GERMITA yang pindah pekerjaan lain di luar struktur pelayanan GERMITA diberhentikan
dengan hormat sebagai pegawai GERMITA tanpa mendapatkan hak-haknya sebagai pegawai.
8. Pegawai GERMITA yang tidak melaporkan diri lagi kepada BPMS dan atau pimpinan Instansi
induknya setelah menjalani cuti diluar tanggungan GERMITA, diberhentikan dengan hormat
sebagai pegawai GERMITA tanpa mendapat hak-haknya sebagai pegawai GERMITA.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. a. Sebelum mencapai batas usia pensiun, kepada yang bersangkutan diberikan hak menjalani masa
persiapan pensiun (MPP) selama enam bulan dengan tetap menerima semua hak-haknya.
b. Cukup Jelas
c. Pedoman perpanjang usia pensiun diatur oleh BPMS.
d. Cukup jelas
e. Cukup jelas
3. Cukup Jelas
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
6. Cukup jelas
7. Menjadi CPNS, pegawai tetap BUMN/BUMD dan pegawai swasta lainnya.
8. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah menjalani tugas di luar struktur pelayanan GERMITA.
Pasal 30
Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
1. Pemberhentian karena melanggar Tata Gereja dan Ajaran-Ajaran GERMITA:
a. Pegawai GERMITA yang melanggar Tata Gereja dan Ajaran-Ajaran GERMITA diberhentikan
dengan tidak hormat;
b. Pemberhentian dilakukan sesuai dengan Peraturan Gereja tentang Penggembalaan, Penilikan dan
Disiplin gereja.
2. Pemberhentian karena meninggalkan tugas :
a. Pegawai GERMITA yang meninggalkan tugasnya selama 2 (bulan) secara terus-menerus tanpa
pemberitahuan dan ijin dari Badan Pekerja Majelis Sinode atau pimpinan lembaga,
diberhentikan pembayaran biaya hidupnya mulai bulan ketiga;
b. Pegawai GERMITA sebagaimana dalam huruf a ayat ini dalam waktu 6 (enam) bulan terus-
menerus tetap meninggalkan tugasnya, di berhentikan dengan tidak hormat tanpa memperoleh
hak-haknya sebagai pegawai GERMITA.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
Pasal 31
Kewenangan Pemberhentian
Segala jenis pemberhentian diputuskan dan ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dengan
keputusan.
Penjelasan
108
Cukup jelas
Pasal 32
Penerimaan Kembali Pegawai GERMITA
Yang di Berhentikan
1. Pegawai GERMITA yang di berhentikan dapat diterima kembali, sesudah yang bersangkutan
menyatakan penyesalannya secara tertulis dan disampaikan dalam Sidang Lengkap Majelis Sinode
dan/atau Sidang Tahunan Majelis Sinode.
2. Badan Pekerja Majelis Sinode dapat mempekerjakannya kembali pegawai tersebut berdasarkan
ketetapan Sidang Lengkap Majelis Sinode dan/atau Sidang Tahunan Majelis Sinode.
3. Biaya hidup dan hak-hak lain dari yang bersangkutan tidak diperhitungkan selama masa
pemberhentian.
Penjelasan
1. Cukup Jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
BAB XIV
PENSIUN
Pasal 33
Hak Mendapat Pensiun
Pegawai GERMITA yang berhak mendapat pensiun adalah
1. Mencapai batas usia pensiun;
2. Karena alasan kesehatan tidak dapat menjalankan tugas;
3. Permintaan sendiri; dan
4. Meninggal dunia.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Minimal sepuluh tahun masa kerja
3. Pegawai yang masa kerjanya kurang dari sepuluh tahun tidak diberikan hak pensiun tetapi
kepadanya di berikan pengembalian jumlah setoran dana pensiun selama bekerja tanpa bunga.
4. Minimal sepuluh tahun masa kerja
Pasal 34
Penetapan Besarnya Pensiun
1. Besarnya pensiun pegawai GERMITA sebulan adalah 2 1/2 (dua setengah) persen dari dasar pensiun
untuk tiap-tiap tahun masa kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pensiun Pegawai GERMITA sebulan sebanyak-banyaknya 75 (tujuh puluh lima) persen dari
Biaya Hidup Pokok terakhir;
b. Pensiun pegawai GERMITA sebulan dalam hal termaksud dalam pasal 33 ayat (2) peraturan ini
sebanyak-banyaknya 75 (tujuh puluh lima) persen dari biaya hidup pokok terakhir;
c. Pensiun pegawai GERMITA sebulan adalah sebanyak jumlah tahun kerja pelayanan dikalikan 2
1/2 (dua setengah) persen dari biaya hidup pokok terakhir;
2. Pegawai GERMITA yang meninggal dunia sebelum mencapai masa kerja pelayanan minimum
untuk pensiun, kepada ahli waris diberikan biaya hidup pokok selama enam bulan.
3. Pegawai GERMITA yang telah mencapai usia pensiun berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Menerima tiga bulan biaya hidup sesuai penerimaan terakhir;
109
b. Diberikan hak pensiun janda/duda bila mematuhi ketentuan Pasal 36 Peraturan Gereja ini.
Penjelasan
1. Masa kerja untuk menetapkan besarnya pensiun di hitung sejak pegawai yang bersangkutan
menjadi peserta dan menyetor iuran dana pensiun yang di kelolah GERMITA, khusus bagi yang
menjadi pendeta/karyawan pegawai GERMITA sebelum berdirinya GERMITA yang masa kerjanya
tidak mencapai 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak 1 Januari 2011 dan sempat menjadi peserta dan
menyetor iuran dana pensiun yang di kelolah GERMITA, masa kerja penetapan pensiun dihitung
sejak 1 Januari 1998.
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
Pasal 35
Permintaan Pensiun Dini
Pegawai GERMITA yang telah berhak mendapat pensiun dapat mengajukan permohonan pensiun dini
kepada Badan Pekerja Majelis Sinode dengan dilengkapi:
a. Daftar riwayat pekerjaan yang disahkan oleh BPMS;
b. Daftar susunan keluarga atau kartu keluarga, yang diketahui BPMJ dimana ia terdaftar sebagai
anggota jemaat.
Penjelasan
Bagi yang mengajukan permohonan pensiun dini memperhatikan Bab XIII, Pasal 29 ayat (1) Peraturan
Gereja ini.
Pasal 36
Hak Dan Biaya Pensiun Janda, Duda Dan Anak
1. Apabila penerima pensiun meninggal dunia, maka istrinya atau suaminya berhak atas pensiun janda
atau pensiun duda.
2. Permintaan pensiun janda atau duda diajukan kepada BPMS di sertai surat keterangan meninggal
dunia penerima pensiun dan surat keputusan pensiun dari suami atau istri yang bersangkutan.
3. Apabila janda atau duda penerima pensiun meninggal dunia maka bagian pensiun diberikan kepada
anak-anak yang berhak menerimanya sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Besarnya pensiun janda atau duda sebulan adalah 80 % (delapan puluh prosen) dari pokok pensiun
yang diterima oleh almarhum atau almarhumah penerima pensiun.
5. Jika yang menerima bagian pensiun adalah anak maka berlaku ketentuan:
a. Besarnya pensiun ialah 25 % dari pokok pensiun pegawai GERMITA;
b. Besarnya 50 % dari pokok pensiun pegawai GERMITA bagi anak yang cacat seumur hidup.
Penjelasan
1-4. Cukup jelas
5.a. Cukup jelas
b. Cacat mental dan fisik yang hidupnya bergantung pada bantuan orang lain
Pasal 37
Tunjangan-Tunjangan Bagi Penerima Pensiun
1. Penerima pensiun diberikan tunjangan suami atau istri dan anak serta tunjangan pangan.
2. Kepada istri atau suami penerima pensiun diberikan tunjangan 10 % (sepuluh persen) dari pokok
pensiun, sedangkan kepada anak-anak diberikan tunjangan masing-masing 2% (dua persen) dari
pokok pensiun.
110
3. Kepada tiap-tiap anggota keluarga penerima pensiun diberikan tunjangan pangan menurut ketentuan
yang berlaku di GERMITA.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
Pasal 38
Mulai Dan Berakhirnya Hak Pensiun Janda, Duda Dan Anak
1. Pensiun mulai dibayar pada bulan berikutnya setelah adanya keputusan Badan Pekerja Majelis
Sinode.
2. Pensiun berakhir bagi penerima pensiun janda atau duda yang menikah lagi.
3. Pensiun berakhir bagi Janda atau Duda yang meninggal dunia dan tidak ada lagi anak-anak yang
berhak menerima bagian pensiun.
4. Pensiun berakhir bagi anak-anak yang berumur diatas 25 (dua puluh lima) tahun atau sudah bekerja
atau sudah menikah.
5. Pensiun berakhir pada tiga bulan berikutnya sesudah yang bersangkutan meninggal dunia.
Penjelasan
1. Cukup Jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
Pasal 39
Dana Pensiun
1. Dana pensiun dipotong sebesar 7 % (tujuh prosen) dari biaya hidup pokok setiap bulan.
2. Hal-hal lain tentang dana pensiun akan diatur dalam Peraturan Gereja Tentang Perbendaharaan.
Penjelasan
1. Cukup Jelas
2. Cukup jelas
BAB XV
PERUBAHAN DAN KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40
Perubahan
1. Perubahan peraturan gereja ini hanya dapat dilakukan dan ditetapkan dalam Sidang Istimewa
Majelis Sinode.
2. Usul perubahan dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 15 (lima belas) Badan Pekerja Majelis
Jemaat ke Badan Pekerja Majelis Sinode atau oleh Badan Pekerja Majelis Sinode yang selanjutnya
diteruskan ke Sidang Lengkap Majelis Sinode.
3. Usul perubahan yang disampaikan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dapat dibicarakan jika
didukung oleh sekurang-kurangnya dua per tiga anggota majelis sinode.
4. Jika usul diterima Sidang Lengkap Majelis Sinode menetapkan waktu dan tempat pelaksanan Sidang
Istimewa Majelis Sinode untuk membahas dan menetapkan perubahan tersebut.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Badan Pekerja Majelis Jemaat atas nama majelis jemaat
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
111
Pasal 41
Ketentuan Peralihan
Hal-hal yang menyangkut perubahan akibat ditetapkannya peraturan gereja ini, memerlukan masa
peralihan sampai dengan berakhirnya periode pelayanan 2007-2012.
Penjelasan
Cukup jelas
BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42
Lain-lain
Hal-hal lain mengenai pegawai GERMITA yang tidak dimuat dan belum cukup diatur dalam peraturan
gereja ini, dapat diatur dan ditetapkan oleh Badan Bekerja Majelis Sinode dengan peraturan Badan
Pekerja Majelis Sinode yang tidak bertentangan dengan Tata Gereja GERMITA.
Penjelasan
Cukup jelas
Pasal 43
Pencabutan
Pada saat berlakunya peraturan gereja ini maka Peraturan Gereja Nomor 5 Tahun 2007 tentang
kepegawaian GERMITA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Penjelasan
Cukup jelas
Pasal 44
Pemberlakuan
Peraturan gereja ini ditetapkan oleh Sidang Istimewa Sinode tahun 2010 dan mulai berlaku 27
November 2011, agar setiap anggota dan persekutuan GERMITA mengetahuinya maka memerintahkan
Badan Pekerja Majelis Sinode menyebarluaskannya.
Penjelasan
Cukup jelas
112
PERATURAN GEREJA
TENTANG
PERBENDAHARAAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pengertian
1. Perbendaharaan GERMITA adalah semua harta milik GERMITA dan hasil pengelolaannya yang
merupakan karunia Tuhan Allah berupa barang bergerak, barang yang tidak bergerak, uang dan surat
berharga yang diperoleh, dikelolah dan disimpan oleh jemaat dan sinode untuk memenuhi dan
melaksanakan tugas panggilannya sebagaimana dimaksud dalam Tata Dasar Bab III Pasal (7).
2. Anggaran Belanja dan Pendapatan GERMITA adalah program pelayanan yang mengakibatkan
pengeluaran dan penerimaan perbendaharaan yang diperhitungkan dengan uang dalam tahun
anggaran tertentu.
3. Pengeluaran adalah semua uang dan barang yang dikeluarkan oleh GERMITA untuk membiayai dan
memenuhi kebutuhan pelaksanaan program pelayanan dalam tahun anggaran tertentu.
4. Penerimaaan adalah semua uang dan barang yang diterima oleh GERMITA sesuai dengan program
anggaran penerimaan dari jumlah perbendaharaan dalam tahun anggaran tertentu.
Penjelasan
1. Barang bergerak seperti perlengkapan dan peralatan di kantor jemaat, kantor sinode di
kantor/sekretariat perangkat pelaksana GERMITA, perlengkapan dan peralatan ibadah, pastori,
rumah dinas, kendaraan darat dan laut, masin-mesin dan barang tidak bergerak lainnya.
Barang tidak bergerak seperti tanah dan gedung gereja, pastori, kantor-kantor, tanah dan
bangunan lainnya.
2. Yang dimaksud Anggaran Belanja dan Pendapatan GERMITA yaitu Anggaran Belanja dan
Pendapatan Jemaat-jemaat GERMITA dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Sinode.
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
BAB II
SUMBER PERBENDAHARAAN
Pasal 2
Sumber Perbendaharaan GERMITA
1. Persembahan persepuluhan yang merupakan persembahan wajib dari setiap anggota atau rumah
tangga GERMITA (Maleakhi 3:10);
2. Persembahan syukur dari setiap anggota atau rumah tangga GERMITA;
3. Persembahan khusus dari setiap anggota atau rumah tangga GERMITA;
4. Persembahan sukarela yang merupakan persembahan dalam semua ibadah yang diselenggarakan
oleh dan atas nama GERMITA;
5. Penerimaan dari usaha-usaha perangkat pelayanan GERMITA;
6. Hasil dari harta milik GERMITA baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang dikelolah
sendiri maupun yang disewakan dan dikontrakkan;
7. Sumbangan dan bantuan berupa uang atau barang dari anggota atau rumah tangga GERMITA atau
perseorangan lainnya secara sukarela dan tidak mengikat;
8. Sumbangan dan bantuan gereja, lembaga kristen, pemerintah dan swasta di dalam dan di luar negeri
tanpa mengikat;
113
9. Penggalangan dana yang dilakukan oleh dan/atau yang dipercayakan Badan Pekerja Majelis Sinode,
Badan Pekerja Majelis Jemaat dan Perangkat Pelayanan serta oleh Panitia yang dibentuk dan tidak
bertentangan dengan Tata Gereja dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
10. Dana khusus berupa:
a. Dana yang diperoleh atau di pupuk oleh jemaat dan sinode untuk tujuan khusus.
b. Pemberian berupa hibah, wasiat dan lain-lain kepada jemaat dan sinode.
c. Dana pensiun dan dana sehat Pegawai GERMITA.
d. Dana abadi.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
5. Termasuk Yayasan atau Badan dan Badan/unit Usaha GERMITA.
6. Cukup jelas
7. Cukup jelas
8. Cukup jelas
9. Termasuk Komisi Pengembangan Sumber Daya dan Dana.
10. Cukup jelas
BAB III
HARTA MILIK GERMITA
Pasal 3
Penanggungjawab Harta Milik GERMITA
1. Badan Pekerja Majelis Sinode bertanggungjawab atas pengurusan dan pengendalian semua harta
milik GERMITA dan dapat dipercayakan kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat, Pelayanan
Wilayah, Kompelka, Komisi Kerja, Kelompok Pelayanan Fungsional dan Profesi, perangkat
pelayanan lainnya atau perseorangan yang di tentukan atas Badan Pekerja Majelis Sinode dengan
Keputusan.
2. Jemaat, Sinode, Pelayanan Wilayah, Kompelka, Komisi Kerja, Kelompok Pelayanan Fungsional
dan Profesi serta perangkat pelayanan lainnya atau perseorangan yang dipercayakan untuk
mengelolah harta milik GERMITA tidak diperkenankan meminjamkan dan mengalihkan kepada
pihak lain dan wajib membuat laporan tahunan seluruh harta milik GERMITA.
3. Ketua dan Bendahara Badan Pekerja Majelis Sinode bertanggungjawab ke dalam dan keluar dalam
hal-hal yang berhubungan dengan Perbendaharaan GERMITA.
4. Ketua dan Sekretaris Badan Pekerja Majelis Sinode mewakili GERMITA secara hukum.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
Pasal 4
Mutasi Harta Milik GERMITA
1. Setiap kali terjadi pembelian, penjualan, renovasi, dan penukaran atau penghapusan harta milik
GERMITA di jemaat dan di sinode harus dibukukan pada buku harta milik GERMITA.
2. Renovasi bangunan yang tidak merubah luas dan fisik tidak dihapus dari buku harta milik, tetapi
jika renovasi tersebut merubah luas dan fisik bangunan, maka harus mendapatkan rekomendasi dari
Badan Pekerja Majelis Sinode dan di hapuskan dari buku harta milik GERMITA kemudian di
bukukan kembali.
3. Penjualan atau penukaran barang bergerak milik GERMITA di jemaat dan sinode harus dengan
Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode, sedangkan untuk barang yang tidak bergerak harus
dengan ketetapan Sidang Tahunan Majelis Sinode.
4. Prosedur dan penghapusan harta milik GERMITA ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode
dengan Peraturan.
114
5. Jemaat, sinode dan semua yang dipercayakan wajib membuat laporan tahunan harta milik
GERMITA.
6. Setiap kali terjadi pergantian petugas yang berhubungan dengan perbendaharaan GERMITA di
jemaat, sinode dan perangkat pelaksana lainnya, wajib diadakan serah terima disertai Berita Acara
Penyerahan Harta Milik GERMITA.
Penjelasan
1. Badan Pekerja Majelis Sinode menyiapkan dan menyusun format buku harta milik GERMITA yang
akan di gunakan di semua aras dan perangkat pelayanan GERMITA demi keseragaman.
2. Cukup jelas
3. Permohonan ijin penjualan dan penukaran harta milik GERMITA tak bergerak harus disampaikan
kepada Badan Pekerja Majelis Sinode di sertai alasan-alasannya.
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
6. Cukup jelas
BAB IV
PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN GERMITA
Pasal 5
Asas Pengelolaan Perbendaharaan GERMITA
Perbendaharaan GERMITA di semua aras dan perangkat pelayanan harus di kelolah secara teologis,
tertib, teratur, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab.
Penjelasan
Teologis, artinya dikelola sesuai kehendak Tuhan dan untuk pekerjaan Tuhan serta
dipertanggungjawabkan kepada Tuhan sang pemilik gereja.
Tertib, artinya dikelola sesuai dengan Tata Gereja dan ketentuan lainnya yang berlaku.
Teratur, artinya di catat dan di bukukan secara kronologis, tepat waktu, sistematis dan berdasarkan
bukti yang lengkap dan sah.
Efisien, artinya pengeluaran yang minimal dan untuk penerimaan yang maksimal.
Efektif, artinya pengeluaran di tujukan untuk pencapaian program pelayanan yang telah di tetapkan.
Transparan, artinya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan pengelolaan
perbendaharaan.
Bertanggung jawab, artinya pengelolaan perbendaharaan GERMITA wajib dilaporkan dan
dipertanggungjawabkan, oleh pengelola perbendaharaan.
Pasal 6
Pengelola Perbendaharaan GERMITA
1. Pengelola Perbendaharaan di jemaat ialah:
a. Ketua dan Bendahara Badan Pekerja Majelis Jemaat;
b. Semua diaken;
c. Asisten Bendahara Komisi Pelayanan Kategorial;
d. Komisi Kerja dan Kelompok Pelayanan Fungsional dan Profesi; dan
e. Panitia yang dibentuk oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat.
2. Pengelola Perbendaharaan di Sinode ialah:
a. Ketua dan Bendahara Badan Pekerja Majelis Sinode;
b. Koordinator Pelayanan Wilayah;
c. Asisten Bendahara Komisi Pelayanan Kategorial;
d. Komisi Kerja dan Kelompok Pelayanan Fungsional dan Profesi;
e. Perangkat pelaksana sinode lainnya; dan
f. Panitia yang dibentuk oleh Badan Pekerja Majelis Sinode.
Penjelasan
1. a. Apabila Ketua berhalangan, tugasnya diserahkan kepada Wakil Ketua dan apabila Bendahara
berhalangan tugasnya diserahkan kepada Koordinator Bidang Pelayanan Kasih.
b. Cukup Jelas
c. Cukup Jelas
115
d. Ketua dan Sekertaris Komisi Kerja dan Koordinator dan Urusan keuangan Kelompok Pelayanan
Fungsional dan Profesi.
e. Ketua dan Bendahara Panitia.
2. a. Apabila Ketua berhalangan, tugasnya diserahkan kepada wakil ketua yang mendapatkan mandat
dari ketua dan apabila bendahara berhalangan tugasnya diserahkan kepada Koordinator bidang
pelayanan kasih.
b. Cukup Jelas
c. Cukup Jelas
d. Ketua dan Sekretaris Komisi Kerja dan Koordinator dan urusan keuangan Pelayanan Fungsional
dan Profesi.
e. Penanggung jawab perangkat pelaksana.
f. Ketua dan Bendahara Panitia.
BAB V
ANGGARAN BELANJA DAN PENDAPATAN GERMITA
Pasal 7
Asas umum Anggaran Belanja dan Pendapatan GERMITA
1. Anggaran Belanja dan Pendapatan GERMITA disemua aras disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan panggilan gereja.
2. Penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman
pada program pelayanan demi terwujudnya tujuan gereja.
3. Anggaran Belanja dan Pendapatan mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,
distribusi dan stabilisasi.
4. Semua pengeluaran dan penerimaan dalam bentuk uang dan barang dianggarkan dalam Anggaran
Belanja dan Pendapatan.
5. Tahun anggaran berlaku mulai minggu advent pertama dan berakhir di minggu Kristus Raja tahun
berikutnya.
Penjelasan
1. Cukup jelas.
2. Cukup jelas.
3. Fungsi Otorisasi mengandung arti bahwa ABP menjadi dasar untuk melaksanakan belanja dan
pendapatan pada tahun anggaran yang bersangkutan,
Fungsi Perencanaan mengandung arti bahwa ABP menjadi pedoman bagi BPMS, BPMJ, dan
perangkat pelayanan lainnya dalam merencanakan kegiatan pada tahun anggaran bersangkutan.
Fungsi Pengawasan mendangung arti bahwa ABP menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan
penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
Fungsi Alokasi mengandung arti bahwa ABP harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan
pelayanan sesuai yang ditetapkan.
Fungsi Distribusi mengadung arti bahwa ABP menjadi alat untuk menjaga, memelihara dan
mengembangkan kehidupan pelayanan Gereja.
4. Cukup jelas.
5. Tutup buku satu tahun anggaran dilaksanakan dihari sabtu dalam minggu kristus raja yang besok
harinya sudah masuk hari minggu adven pertama.
Pasal 8
Struktur Anggaran Belanja dan Pendapatan
1. Anggaran Belanja dan Pendapatan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari belanja dan
pendapatan.
2. Struktur Anggaran Belanja dan Pendapatan di aras Jemaat dan Sinode selanjutnya diatur dalam
pedoman yang dikeluarkan BPMS.
116
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
Pasal 9
Penyusunan Dan Penetapan
1. Anggaran Belanja dan Pendapatan GERMITA disusun di jemaat dan sinode dengan mengikuti
stuktur dan pedoman penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Jemaat dan Sinode yang
ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dengan prinsip anggaran berimbang antara pos-pos
pengeluaran dan pos-pos penerimaan.
2. Setiap tahun Badan Pekerja Majelis Sinode menyusun dan menetapkan struktur dan pedoman
penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Jemaat dan Sinode.
3. Dalam penyusunan Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan di aras jemaat dan sinode, Badan
Pekerja Majelis wajib melibatkan Badan Pengawas Perbendaharaan dan Komisi Pengembangan
Sumber Daya dan Dana.
4. Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Jemaat disusun oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat,
dan ditetapkan oleh Sidang Majelis Jemaat sedangkan rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan
Sinode di susun oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dan ditetapkan oleh Sidang Tahunan Majelis
Sinode.
5. Apabila rancangan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) Pasal ini ditolak, maka
anggaran yang akan dilaksanakan ialah Anggaran Belanja dan Pendapatan tahun sebelumnya.
Penjelasan
1. Cukup Jelas
2. Supaya struktur serta mekanisme penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan seragam di semua
aras pelayanan, Pedoman harus di keluarkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum
penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan berikutnya.
3. Komisi Pengembangan Sumber Daya adalah Komisi Kerja yang di bentuk oleh Badan Pekerja
Majelis di aras Jemaat dan Sinode untuk membantu Badan Pekerja Majelis untuk melakukan
penggalangan dana, inventarisasi, pendataan, penataan dan pemberdayaan harta milik GERMITA
di sinode dan jemaat.
4. Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Sinode di awal periode pelayanan ditetapkan dalam
Sidang Lengkap Majelis Sinode.
Penetapan Anggaran Belanja dan Pendapatan Jemaat disesuaikan hasil Sidang Tahunan Majelis
Sinode.
5. Cukup Jelas
Pasal 10
Pelaksanaan Anggaran
1. Setiap pengeluaran dan penerimaan harus berdasarkan Anggaran Belanja dan Pendapatan yang telah
ditetapkan.
2. Semua pengeluaran dan penerimaan perbendaharaan dikelola oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat
dan Sinode sesuai program pelayanan masing-masing aras dan mengacu pada anggaran pengeluaran
sebagai batas maksimum, dan anggaran penerimaan sebagai dasar minimum pelaksanaan anggaran.
3. Setiap pengeluaran dan penerimaan perbendaharaan yang dilakukan bendahara Badan Pekerja
Majelis harus diketahui dan disetujui oleh ketua Badan Pekerja Majelis di semua aras pelayanan.
4. Prosedur dan mekanisme pengeluaran dan penerimaan perbendaharaan berlaku seragam di semua
aras pelayanan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode.
5. Badan Pekerja Majelis Sinode berkewajiban mengendalikan Anggaran Belanja dan Pendapatan
GERMITA disemua aras dan perangkat pelayanan.
117
Penjelasan
1. Cukup Jelas
2. Maksudnya agar pengeluaran tidak melampaui anggaran belanja dan sebaiknya penerimaan dapat
melampaui anggaran pendapatan yang ditetapkan sehingga tidak terjadi defisit anggaran.
3. Ketentuan ini berlaku sama bagi Kompelka, Komisi Kerja dan Kelompok Pelayanan Fungsional dan
profesi, perangkat pelaksana lainnya dan panitia.
4. Hal ini untuk memudahkan pelaporan dan evaluasi.
5. Cukup Jelas
Pasal 11
Perhitungan Anggaran
1. Badan Pekerja Majelis diaras jemaat dan sinode wajib membuat perhitungan Anggaran Belanja dan
Pendapatan (ABP) yang memuat perbandingan antara realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan
dengan rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan.
2. Perhitungan Anggaran Belanja dan Pendapatan harus menghitung selisih dan prosentasi antara
realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran
pengeluaran dengan menjelaskan alasan-alasannya.
3. Perhitungan anggaran jemaat diajukan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat untuk mendapatkan
pengesahan Sidang Majelis Jemaat setiap enam bulan dan setelah tahun anggaran berakhir.
4. Perhitungan anggaran sinode dibahas dan ditetapkan dalam rapat Badan Pekerja Majelis Sinode dan
di sampaikan ke jemaat-jemaat dan perangkat pelayanan Sinode setiap enam bulan dan setelah
berakhirnya tahun anggaran dan disampaikan dalam Sidang Tahunan Majelis Sinode untuk
mendapatkan pengesahan.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Alasan harus menjelaskan apakah selisih tersebut di sebabkan oleh faktor-faktor yang terkendali
atau tidak terkendali.
3. Untuk akhir tahun anggaran selambat-lambatnya tiga bulan.
4. Cukup jelas
Pasal 12
Perubahan Anggaran
1. Pengeluaran dan penerimaan yang melampaui dan atau tidak termasuk dalam anggaran belanja dan
pendapatan jemaat dan sinode harus melalui perubahan anggaran.
2. Perubahan anggaran dilakukan karena:
a. Anggaran Belanja dan Pendapatan yang sudah ditetapkan oleh Sidang Majelis Jemaat tidak
sejalan dengan Ketetapan Sidang Tahunan Majelis Sinode;
b. Kebijaksanaan yang bersifat strategis oleh Badan Pekerja Majelis di semua aras pelayanan;
c. Adanya kebutuhan pelayanan yang mendesak dan penting untuk di biayai; dan
d. Penerimaan yang tidak sesuai anggaran pendapatan.
3. Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Jemaat harus melalui Sidang Majelis Jemaat dan wajib
disampaiakan kepada Badan Pekerja Majelis Sinode dan Koordinator Pelayanan Wilayah.
4. Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Sinode harus melalui rapat Badan Pekerja Majelis
Sinode yang dihadiri oleh Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode dan Majelis Penggembalaan dan
Petimbangan Sinode serta wajib disampaikan kepada jemaat-jemaat dan perangkat pelayanan
sinode serta dilaporkan kepada Sidang Tahunan Majelis Sinode.
5. Perubahan anggaran dapat dilakukan setelah berjalan enam bulan dan sudah dilakukan perhitungan
anggaran dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Perbendaharaan di arasnya.
Penjelasan
1-5.Cukup Jelas
Pasal 13
118
Penyetoran Uang
1. Setiap petugas keuangan dan perbendaharaan di jemaat, wajib menyetor semua jenis persembahan
yang diterimanya setiap minggu kepada Bendahara Badan Pekerja Majelis Jemaat.
2. Penyetoran uang/dana sentralisasi/kewajiban jemaat ke bendahara Badan Pekerja Majelis Sinode
dilakukan setiap bulan dan dilaksanakan selambat-lambatnya minggu kedua setiap bulan.
3. Besarnya jumlah setoran dana sentralisasi/kewajiban setiap bulan masing-masing jemaat ke sinode
di hitung berdasarkan sistem prosentasi penerimaan jemaat setiap bulan.
4. Penghitungan dan penetapan besarnya prosentasi dan jumlah setoran masing-masing jemaat
dilakukan setiap tahun dalam Sidang Tahunan Majelis Sinode dengan mempertimbangkan
kebutuhan dan pengembangan pelayanan GERMITA.
5. Petugas keuangan dan perbendaharaan yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1) Pasal ini akan
di gembalakan bila perlu ditilik oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat serta dapat di kenakan tindakan
disiplin gerejawi dengan berpedoman pada Peraturan Gereja tentang Penggembalaan, Penilikan dan
Disiplin Gerejawi.
6. Jemaat, petugas keuangan/perbendaharaan dan Koordinator Pelayanan Wilayah yang tidak
memenuhi ketentuan pada ayat (2) pasal ini akan di gembalakan bila perlu ditilik oleh Badan Pekerja
Majelis Sinode serta dapat di kenakan tindakan disiplin gerejawi dengan berpedoman pada Peraturan
Gereja tentang Penggembalaan, Penilikan dan Disiplin Gerejawi.
Penjelasan
1. Cukup Jelas
2. Untuk jemaat-jemaat diluar pulau Salibabu dapat diberi kuasa oleh Ketua dan Bendahara Badan
Pekerja Majelis Sinode kepada Koordinator Pelayanan Wilayah.
3. Sistem prosentasi menggambarkan semangat keesaan dan kebersamaan dan dalam prinsip
keseimbangan dan keadilan sesama anggota tubuh Kritus yang berjalan bersama dimana jemaat
yang kuat menopang yang lemah sesuai sistem Presbiterial Sinodal Sansiotte Sampate-pate
berdasarkan Pemerintahan Yesus Kristus Kepala Gereja yang dianut GERMITA.
4. Badan Pekerja Majelis Jemaat wajib memberikan data dan bukti seluruh penerimaan dan
pengeluaran keuangan jemaat yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Badan
Pekerja Majelis Sinode sebagai bahan kajian penetapan prosentasi sentralisasi/kewajiban jemaat
kesinode setiap tahun.
5. Cukup jelas
6. Cukup jelas
BAB VI
TATA USAHA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERBENDAHARAAN
Pasal 14
Tata Usaha Perbendaharaan
1. Tata usaha perbendaharaan diselenggarakan secara tertib, teratur, seragam dan terbuka di semua aras
pelayanan dan perangkat pelayanan GERMITA, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Badan
Pekerja Majelis Sinode.
2. Tata usaha perbendaharaan merupakan proses dan hasil kerja bendahara di jemaat dan Sinode
termasuk penyelenggaraan perbendaharaan di perangkat pelayanan GERMITA serta oleh panitia.
3. Bendahara Badan Pekerja Majelis di aras jemaat dan Sinode mengendalikan dan mengawasi tata
usaha perbendaharaan perangkat pelaksana GERMITA diarasnya tersebut.
4. Bendahara di semua aras diharuskan menggunakan dan memelihara Buku Kas Umum dan Buku Kas
Pembantu.
5. Pembukuan dari setiap pos anggaran dikerjakan pada buku kas pembantu.
6. Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu harus dilengkapi dengan nomor halaman dan paraf dari
bendahara atau pengelola keuangan lainnya pada tiap halaman buku, sedangkan setiap halaman
pertama dan terakhir ditandatangani Ketua Badan Pekerja Majelis di semua aras dan ketua,
Koordinator atau pimpinan perangkat pelayanan.
7. Semua pengeluaran dari penerimaan harus dicatat dan dibukukan secara kronologis, tepat waktu dan
harus disertai bukti-bukti kas yang lengkap dan sah.
8. Semua harta milik GERMITA disemua aras pelayanan harus dicatat dalam buku harta milik
GERMITA disertai dokumen-dokumen yang bersangkutan.
119
9. Dokumen asli harta milik GERMITA di jemaat dan sinode harus di simpan di kantor sinode
GERMITA sedangkan salinan/foto copynya di simpan di kantor jemaat, kantor pelayanan wilayah
dan perangkat pelaksana lainnya yang berstatus Badan Hukum.
10. Badan Pekerja Majelis Jemaat dapat mengangkat tenaga administrasi jemaat untuk membantu
Bendahara Badan Pekerja Majelis Jemaat dalam menata, mengurus administrasi keuangan dan harta
milik GERMITA di jemaat.
11. Badan Pekerja Majelis Sinode menugaskan pegawai GERMITA yang ditempatkan sebagai staf
kantor sinode membantu Bendahara Badan Pekerja Majelis Sinode dalam menata dan mengurus
administrasi keuangan dan harta milik GERMITA.
12. Demi kepentingan pembiayaan pelayanan gereja, keutuhan persekutuan jemaat dan untuk menjamin
keamanannya, uang GERMITA baik di jemaat dan Sinode dan perangkat pelayanannya tidak dapat
dipinjamkan kepada perseorangan, atau kelompok, badan, atau yayasan dan lembaga lain atau
kepada siapapun dan dengan alasan apapun.
13. Untuk keamanan dana dalam jumlah besar, sebaiknya di simpan di Bank.
14. Yang berhak menandatangani surat-surat Bank dan surat-surat keuangan lainnya, ialah Ketua dan
Bendahara Badan Pekerja Majelis di semua aras.
Penjelasan
1. Cukup Jelas
2. Cukup Jelas.
3. Cukup Jelas.
4. Cukup Jelas
5. Cukup Jelas.
6. Culup Jelas.
7. Secara kronologis artinya pencatatan berdasarkan urutan waktu terjadinya transaksi keuangan.
Tepat waktu artinya pencatatan kedalam buku kas tidak boleh ditunda.
8. Dokumen-dokumen seperti Sertifikat, Akta Hibah, Akta Jual beli,dll
9. Cukup jelas
10. Disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran jemaat.
11. Disesuaikan dengan kebutuhan
12. Cukup jelas
13. Dana yang dimaksud jumlahnya harus nampak pada buku Bank dan buku Kas Umum, baik di
jemaat dan sinode, namun harus tetap ada kas kecil yang diatur oleh masing-masing jemaat untuk
membiayai pengeluaran rutin, kecuali di wilayah yang tidak ada Bank.
Jemaat yang menyimpan dananya di bank, harus sepengetahuan Badan Pekerja Majelis Sinode.
14. Penyimpanan dana-dana harus atas nama jabatan.
Pasal 15
Laporan dan Pertanggungjawaban
1. Setiap minggu dalam ibadah sentral jemaat, Bendahara Badan Pekerja Majelis Jemaat wajib
melaporkan informasi pengeluaran dan penerimaan keuangan jemaat kepada anggota jemaat melalui
berita jemaat secara lisan atau tertulis.
2. Setiap bulan, Bendahara Badan Pekerja Majelis Jemaat wajib menyampaikan laporan keuangan
tertulis kepada Rapat Badan Pekerja Majelis Jemaat yang selanjutnya laporan tersebut disampaikan
kepada setiap pelayan khusus di-KRT, Kompelka, Komisi kerja dan Kelompok Fungsional dan
Profesi serta kepada Koordinator Pelayanan Wilayah dan Bendahara Badan Pekerja Majelis Sinode.
3. Setiap tiga bulan dan satu tahun anggaran Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan
pertanggungjawaban perbendaharaan kepada Sidang Majelis Jemaat, Badan Pekerja Majelis Sinode
serta Koordinator Pelayanan Wilayah.
4. Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat, Komisi Kerja, Kelompok Pelayanan Fungsional dan Profesi
serta Kelompok Rumah Tangga setiap 3 (tiga) bulan dan satu tahun anggaran wajib menyampaikan
pertanggungjawaban perbendaharaan masing-masing kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat.
120
5. Koordinator Pelayanan Wilayah, Komisi Pelayanan Kategorial Sinode, dan Komisi Fungsional dan
Profesi Sinode serta perangkat pelaksana sinode lainnya secara rutin setiap 3 (tiga) bulan dan satu
tahun anggaran wajib menyampaikan laporan pengelolaan perbendaharan masing-masing kepada
Badan Pekerja Majelis Sinode.
6. Ketua dan Bendahara Badan Pekerja Majelis Sinode setiap bulan melaporkan pengelolaan
perbendaharaan dalam rapat Badan Pekerja Majelis Sinode.
7. Setiap tahun Badan Pekerja Majelis Sinode menyampaikan pertanggungjawaban perbendaharaan
sinode dalam Sidang Tahunan Majelis Sinode dan setiap satu periode pelayanan dalam Sidang
Lengkap Majelis Sinode.
8. Panitia melaporkan dan mempertanggungjawabkan perbendaharaan kegiatan kepada Badan Pekerja
Majelis yang membentuknya, selambat-lambatnya satu bulan setelah pelaksanaan kegiatan,
9. Setiap orang atau beberapa orang dalam bentuk tim yang dipercayakan untuk mengikuti kegiatan
atas nama jemaat atau sinode baik kedalam maupun keluar daerah wajib membuat laporan tertulis
mengenai rincian pengeluaran kepada Badan Pekerja Majelis yang mengutusnya.
10. Penggunaan dana khusus di aras sinode dipertanggungjawabkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode
sesuai peruntukanya dan tidak diperkenankan dipakai untuk pengeluaran lain dengan alasan apapun.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Laporan tertulis tersebut wajib diteruskan oleh pelayan khusus di KRTdan Kompelka kepada
anggota jemaat.
3. Pertanggungjawaban adalah laporan keuangan yang sudah diperiksa oleh BPPJ.
Pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Badan Pekerja Majelis Sinode dan Koordinator
pelayanan khusus wilayah setelah ditetapkan oleh Sidang Majelis Jemaat.
4. Laporan Pertanggungjawan tersebut wajib di bacakan setiap minggu dalam ibadah KRT,
Pelayanan kategorial dan pelayanan fungsional.
5. Cukup jelas
6. Cukup jelas
7. Menyangkut laporan keuangan dan harta milik GERMITA
8. Cukup Jelas
9. Dilampirkan bukti-bukti pengeluaran.
10. Cukup Jelas.
BAB VII
PERUBAHAN DAN KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
Perubahan
1. Perubahan peraturan gereja ini hanya dapat dilakukan dan ditetapkan dalam Sidang Istimewa
Majelis Sinode.
2. Usul perubahan dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 15 (lima belas) Badan Pekerja Majelis
Jemaat ke Badan Pekerja Majelis Sinode atau oleh Badan Pekerja Majelis Sinode yang selanjutnya
diteruskan ke Sidang Lengkap Majelis Sinode.
3. Usul perubahan yang disampaikan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dapat dibicarakan jika
didukung oleh sekurang-kurangnya dua per tiga anggota majelis sinode.
4. Jika usul diterima Sidang Lengkap Majelis Sinode menetapkan waktu dan tempat pelaksanan Sidang
Istimewa Majelis Sinode untuk membahas dan menetapkan perubahan tersebut.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Badan Pekerja Majelis Jemaat atas nama majelis jemaat
3-4. Cukup jelas
Pasal 17
Ketentuan Peralihan
121
Hal-hal yang menyangkut perubahan akibat ditetapkannya peraturan gereja ini, memerlukan masa
peralihan sampai dengan berakhirnya periode pelayanan 2007-2012.
Penjelasan
Cukup jelas
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Lain-lain
Hal-hal lain mengenai perbendaharaan yang tidak dimuat dan belum cukup diatur dalam peraturan
gereja ini, dapat diatur dan ditetapkan oleh Badan Bekerja Majelis Sinode dengan peraturan Badan
Pekerja Majelis Sinode yang tidak bertentangan dengan Tata Gereja GERMITA.
Penjelasan
Cukup jelas
Pasal 19
Pencabutan
Pada saat berlakunya peraturan gereja ini maka Peraturan Gereja Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Perbendaharaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Penjelasan
Cukup jelas
Pasal 20
Pemberlakuan
Peraturan gereja ini ditetapkan oleh Sidang Istimewa Sinode tahun 2010 dan mulai berlaku 27
November 2011, agar setiap anggota dan persekutuan GERMITA mengetahuinya maka memerintahkan
Badan Pekerja Majelis Sinode menyebarluaskannya.
Penjelasan
Cukup jelas
122
PERATURAN GEREJA
TENTANG
PENGAWASAN PERBENDAHARAAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pengertian
1. Pengawasan perbendaharaan GERMITA adalah suatu fungsi mangawasi, memeriksa, membina,
menggembalakan dan menilik pengelola perbendaharaan agar tidak menyimpang dari ketentuan
yang berlaku dan demi mewujudkan pengelolaan perbendaharaan GERMITA yang Teologis, tertib
dan teratur, efisien dan efektif, transparan dan bertanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan
panggilan GERMITA.
2. Badan Pengawas Perbendaharaan ialah perangkat pelayanan GERMITA yang dibentuk diaras
Jemaat dan Sinode untuk melakukan pengawasan perbendaharaan GERMITA.
Penjelasan
1-2 Cukup jelas
Pasal 2
Hakekat Dan Landasan Pengawasan Perbendaharaan
1. Pengawasan perbendaharaan GERMITA pada hakekatnya ditekankan pada pembinaan untuk
mencegah kemungkinan terjadi penyimpangan dan mendorong usaha peningkatan kualitas
perbendaharaan dalam pelayanan secara menyeluruh, namun dalam keadaan tertentu dilaksanakan
penggembalaan dan penilikan dan proses lanjutannya untuk pendisiplinan secara kedalam serta
tidak menutup kemungkinan diajukan kepada pihak berwajib oleh Badan Pekerja Majelis Sinode.
2. Pelaksanaan pengawasan perbendaharaan harus dilandasi dengan nilai-nilai Kristiani dengan tidak
mengabaikan dimensi profesionalitas dan dilaksanakan secara adil, jujur dan independen.
Penjelasan
1-2 Cukup jelas
BAB II
BENTUK, SASARAN DAN KEWENANGAN
PENGAWASAN PERBENDAHARAAN.
Pasal 3
Bentuk Kegiatan Pengawasan Perbendaharaan
1. Pengawasan untuk mencegah terjadinya pengelolaan perbendaharaan yang tidak sesuai dengan Tata
Gereja dan ketentuan lainnya yang berlaku.
2. Pemeriksaan untuk meneliti keabsahan pengelolan perbendaharaan yang menyangkut kebenaran,
kecermatan dan keandalan informasi, catatan, bukti-bukti, buku-buku keuangan, surat-surat
berharga, buku-buku harta bergerak dan tidak bergerak.
3. Pembinaan untuk memberi petunjuk, bimbingan dan rekomendasi guna menciptakan iklim
pengelolaan perbendaharaan GERMITA yang teologis, tertib, teratur, efisien, efektif, transparan dan
bertanggung jawab.
4. Penggembalaan untuk memberi tuntunan, arahan secara moral etik Kristiani kepada pengelola
perbendaharaan yang bermasalah. Selebihnya mengacu kepada Peraturan Gereja Tentang
Penggembalaan, Penilikan dan Disiplin Gerejawi.
123
5. Penilikan untuk meneliti permasalahan dalam pengelolaan perbendaharaan.
Penjelasan
1-5 Cukup jelas
Pasal 4
Sasaran Pengawasan perbendaharaan
Sasaran pengawasan perbendaharaan adalah :
1. Pengelola perbendaharaan sebagamana dimaksud dalam Peraturan Gereja Tentang Perbendaharaan
Bab IV Pasal (6)
2. Pengelolaan perbendaharaan yakni cara-cara pengurusan perbendaharaan yang meliputi
pengorganisasian, penatausahaan uang, barang bergerak dan tidak bergerak dan pertanggungjawaban
perbendaharaan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengelolaan perbendaharaan.
Penjelasan
1-2 Cukup jelas
Pasal 5
Wewenang Pengawasan Perbendaharaan
Wewenang pengawasan perbendaharaan meliputi :
1. Pengawasan struktural atau internal dilakukan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat terhadap
perangkat pelaksana jemaat dan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode terhadap Badan Pekerja Majelis
Jemaat, Koordinator Pelayanan Wilayah dan perangkat pelaksana sinode lainnya.
2. Pengawasan fungsional atau eksternal yang dilakukan oleh Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat
terhadap Badan Pekerja Majelis Jemaat dan perangkat pelaksana jemaat lainnya dan Badan
Pengawas Perbendaharaan Sinode terhadap Badan Pekerja Majelis Sinode, Koordinator Pelayanan
Wilayah dan perangkat pelaksana sinode lainnya serta terhadap Badan Pekerja Majelis Jemaat, jika
Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat keliru atau tidak melaksanakan tugasnya dengan baik atau
melaksanakan tugas tidak sesuai dengan Tata Gereja dan ketentuan yang berlaku.
Penjelasan
1. Pengawasan struktural atau internal dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
2. Pengawasan fungsional atau eksternal di lakukan secara rutin
BAB III
BADAN PENGAWAS PERBENDAHARAAN
Pasal 6
Susunan Keanggotaan Dan Pembagian Tugas
Susunan keanggotaan Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat dan Sinode berjumlah 3 (tiga) orang
yang terdiri dari:
1. Seorang ketua yang bertugas:
a. Mengatur, mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan umum pengawasan dan pemeriksaan,
sehingga terlaksana sebagaimana mestinya;
b. Memimpin rapat-rapat Badan Pengawas Perbendaharaan; dan
c. Mengarahkan agar keputusan rapat-rapat tidak bertentangan dengan Tata Gereja;
d. Memimpin, mengatur dan melaksanakan penyuluhan dan pembinaan tetang pengawasan
perbendaharaan;
e. Bersama-sama sekretaris menandatangani surat-surat, laporan-laporan hasil pengawasan,
keputusan rapat serta surat tugas Badan Pengawas Perbendaharaan; dan
f. Menciptakan dan memelihara keutuhan dan kebersamaan sesama anggota Badan Pengawas
Perbendaharaan dan membangun hubungan kerja yang baik dengan mitra kerja.
2. Seorang Sekretaris dengan tugas:
a. Menyelenggarakan dan memelihara buku-buku dan arsip-arsip yang bertalian dengan kegiatan
Badan Pengawas Perbendaharaan diarasnya;
124
b. Menyusun laporan hasil pengawasan, laporan umum tahunan dan laporan umum periode
pelayanan serta menyiapkan surat-surat yang diperlukan;
c. Menyusun rencana kegiatan dan menyusun anggaran belanja yang diperlukan dengan persetujuan
ketua yang diusulkan kepada Sidang Majelis Jemaat, melalui Badan Pekerja Majelis Jemaat
untuk Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat; dan diusulkan kepada Sidang Tahunan Majelis
Sinode melalui Badan Pekerja Majelis Sinode untuk Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode;
d. Membuat notulen setiap rapat;
e. Membantu ketua dalam pelaksanaan tugas; dan
f. Mewakili dan menggantikan ketua apabila ketua berhalangan;
3. Seorang anggota dengan tugas:
a. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan penugasan yang ditetapkan dalam rapat;
b. Menggantikan sekretaris, apabila sekretaris berhalangan.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
Pasal 7
Tenaga Tambahan Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan, maka Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode
dapat:
1. Melibatkan Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat sebagai anggota tim pemeriksa;
2. Meminta kepada Badan Pekerja Majelis Sinode untuk menugaskan karyawan GERMITA untuk
membantu penanganan administrasi umum Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode yang
dibicarakan bersama dengan Badan Pekerja Majelis Sinode.
Penjelasan
1. Pimpinan tim pemeriksa harus seorang anggota BPPS
2. Cukup jelas
Pasal 8
Tugas dan Tanggung jawab Badan Pengawas Perbendaharaan
1. Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode menyusun dan mengajukan rancangan Garis-garis Besar
Program Umum Pengawasan Perbendaharaan GERMITA dalam suatu periode pelayanan untuk
dibahas dan ditetapkan oleh Sidang Lengkap Majelis Sinode melalui Badan Pekerja Majelis Sinode.
2. Menyusun dan mengajukan rancangan program dan anggaran pengawasan perbendaharaan tahunan
untuk dibahas dan ditetapkan oleh Sidang Majelis Jemaat bagi Badan Pengawas Perbendaharaan
Jemaat dan oleh Sidang Tahunan Majelis Sinode bagi Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode
sebagai penjabaran Garis-garis Besar Program Umum GERMITA di bidang Pengawasan
Perbendaharaan GERMITA.
3. Melaksanakan tugas pengawasan perbendaharaan GERMITA kepada sasaran pengawasan
perbendaharaan diarasnya:
a. Di jemaat, secara rutin tiga bulan sekali, dan setiap tahun.
b. Di sinode, secara rutin enam bulan sekali, dan setiap tahun serta setiap akhir periode pelayanan.
c. Secara khusus mengenai hal-hal mendesak atas permintaan Sidang Majelis Jemaat untuk jemaat
dan permintaan Sidang Tahunan Majelis Sinode untuk Sinode serta oleh pihak yang
berwewenang lainnya.
4. Melaksanakan pemeriksaan perbendaharaan GERMITA sehubungan dengan serah terima pengelola
perbendaharaan dan ikut menandatangani naskah surat serahterima perbendaharaan.
5. Setiap kali melakukan pengawasan perbendaharaan secara rutin, Badan Pengawas Perbendaharaan
wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada sasaran pengawasan selambat-lambatnya
7 (tujuh) hari sebelum kegiatan pengawasan perbendaharaan dilaksanakan.
6. BPPS dapat membentuk tim pemeriksa dari anggota BPPS dan dapat melibatkan BPPJ sesuai
kebutuhan dengan ketentuan sebagai berikut;
a. Susunan Tim Pemeriksa ialah seorang pengawas, seorang ketua dan 2 (dua) orang anggota;
b. Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemeriksaan telah menyampaikan surat
pemberitahuan kepada sasaran pemeriksaan; dan
c. Dalam pelaksanaan tugas, tim pemeriksa harus disertai surat tugas yang ditandatangani oleh
ketua dan sekretaris BPPS.
125
7. Membicarakan hasil temuan dan rekomendasi dengan sasaran pemeriksaan melalui Badan Pekerja
Majelis Jemaat untuk Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat dan melalui Badan Pekerja Majelis
Sinode untuk Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode.
8. Melakukan pembinaan dan penggembalaan terhadap pengelola perbendaharaan apabila menjumpai
kekeliruan, kekurangan, kelemahan dan penyimpangan dalam pengelolaan perbendaharaan.
9. Merahasiakan semua temuan yang diperoleh kepada yang tidak berkepentingan.
10. Setiap kali melakukan pemeriksaan, wajib membuat berita acara pemeriksaan disertai catatan
pembinaan dan diserahkan kepada mereka yang diperiksa dan tembusannya kepada pihak-pihak
yang berkepentingan.
11. Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat secara tertulis wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban kegiatan pengawasan perbendaharaan jemaat setiap 3 (tiga) bulan dan selama
setahun kepada Sidang Majelis Jemaat dengan tembusan Koordinator Pelayanan Wilayah, Badan
Pekerja Majelis Sinode, dan Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode.
12. Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode wajib menyampaikan secara tertulis laporan
pertanggungjawaban kegiatan pengawasan perbendaharaan sinode selama satu tahun anggaran
kepada Sidang Tahunan Majelis Sinode dan kepada Sidang Lengkap Majelis Sinode mengenai
kegiatan pengawasan perbendaharaan selama satu periode pelayanan.
13. Bilamana Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat keliru atau tidak dapat melaksanakan tugasnya
dengan baik atau tidak melaksanakan tugas pengawasan perbendaharaan maka akan ditangani oleh
Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode, dan bilamana Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode
tidak dapat menyelesaikan tugasnya terebut maka diserahkan kepada Sidang Tahunan Majelis
Sinode.
Penjelasan
1. Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Garis-garis Besar Program Umum GERMITA.
2. Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program pelayanan dan anggaran belanja dan
pendapatan jemaat dan sinode.
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
6. a. Pengawas harus ketua BPPS, sedangkan ketua tim harus sekertaris atau anggota BPPS
b. Cukup jelas
7. Dilakukan dalam rapat konsultasi
8. Pengelola Perbendaharaan harus memperhatikan dan menindaklanjuti dengan sungguh-sungguh
pembianaan dan penggembalaan dari BPP.
9. Cukup Jelas
10. Pihak yang berwewenang yaitu BPMJ, Koordinator Wilayah, BPMS serta BPPS untuk berita
acara pemeriksaan dan catatan pembinaan perbendaharaan jemaat sedangkan pihak yang
berwewenang untuk perbendaharaan sinode adalah BPMS.
11. Cukup Jelas
12. Cukup jelas
13. Cukup jelas
Pasal 9
Kewajiban Dan Hak Badan Pengawas Perbendaharaan
1. Kewajiban Badan Pengawas Perbendaharaan:
a. Menjalankan, menampakkan dan mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawab
pengawasan perbendaharaan GERMITA berlandaskan nilai-nilai Kristiani tanpa mengabaikan
dimensi profesionalitas serta sesuai dengan Tata Gereja GERMITA dan ketentuan lainnya yang
berlaku;
b. Melaksanakan tugas panggilan pelayanan pengawasan perbendaharaan GERMITA yang
merupakan anugerah Tuhan Allah bagi gerejanya secara sungguh-sungguh adil, jujur dan
independen;
c. Menghadiri dan mengikuti setiap sidang/rapat dan berbagai bentuk pembinaan dan pelatihan; dan
d. Menghadiri dan mengikuti pertemuan bersama yang diatur oleh BPPS GERMITA;
2. Hak Badan Bengawas Perbendaharaan:
a. Meminta keterangan baik lisan maupun tertulis dari pengelola perbendaharaan dan atau pihak
yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan perbendaharaan;
b. Menghadiri rapat konsultasi dengan Badan Pekerja Majelis diarasnya, Sidang Majelis Jemaat,
Sidang Tahunan Majelis Sinode, dan Sidang Lengkap Majelis Sinode serta pertemuan lainya;
126
c. Memberikan pendapat, saran dan usul kepada pengelola perbendaharaan dalam Sidang Majelis
Jemaat, Sidang Tahunan Majelis Sinode dan Sidang Lengkap Majelis Sinode.
d. Mendapatkan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan pelaksanaan tugasnya.
e. Mengajukan biaya-biaya pengawasan perbendaharaan dan mendapatkan insentif/jasa
pemeriksaan pada saat melaksanakan tugas sesuai pos Anggaran Belanja untuk Badan
Pengawasan Perbendaharaan yang ditetapkan oleh Sidang Majelis Jemaat untuk Badan Pengawas
Perbendaharaan Jemaat dan Sidang Tahunan Majelis Sinode untuk Badan Pengawas
Perbendaharaan Sinode.
Penjelasan
1. a. Cukup jelas
b. Cukup jelas
c. Cukup jelas
d. Cukup jelas
2. a. Cukup jelas
b. SMJ untuk BPPJ sedangkan STMS dan SLMS untuk BPPS.
c. Sama dengan huruf b
d. Cukup jelas
e. Cukup jelas
BAB IV
PEMILIHAN, PENETAPAN, PELANTIKAN, MASA PELAYANAN
DAN PENGISIAN LOWONG BADAN PENGAWAS PERBENDAHARAAN
Pasal 10
Calon Badan Pengawas Perbendaharaan GERMITA
1. Calon yang dapat dipilih menjadi Badan Pengawas Perbendaharaan GERMITA:
a. Anggota sidi jemaat bukan pelayan khusus yang memiliki jati diri, integritas diri dan
kesetiaannya kepada GERMITA serta mampu melaksankan tugas pengawasan dan memberikan
arahan dan bimbingan terhadap pengelolaan perbendaharaan GERMITA;
b. Berusia sekurang-kurangnnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh)
tahun saat pemilihan;
c. Berdomisili di jemaat tersebut sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan untuk Badan Pengawas
Perbendaharan Jemaat dan berdomisili di wilayah pelayanan GERMITA untuk Badan Pengawas
Perbendaharaan Sinode;
d. Tidak sedang dikenakan tindakan disiplin gerejawi; dan
e. Menyatakan kesediaan diri secara tertulis dan akan melaksanakan jabatan selaku Badan
Pengawas Perbendaharaan GERMITA sesuai dengan Tata Gereja GERMITA dan ketentuan
lainnya yang berlaku.
2. Calon Badan Pengawas Perbendaharaan GERMITA hanya dapat dipilih untuk dua periode
pelayanan berturut-turut dalam jabatan yang sama.
Penjelasan
1-2 Cukup Jelas
Pasal 11
Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan
Badan Pengawas Perbendaharaan
1. Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat dipilih oleh Sidang Majelis Jemaat bersamaan dengan
pemilihan Badan Pekerja Majelis Jemaat dan mengikuti tata cara dan mekanisme serta prosedur
yang sama dengan pemilihan Badan Pekerja Majelis Jemaat.
2. Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode dipilih dan ditetapkan oleh Sidang Lengkap Majelis
Sinode dengan mengikuti tata cara dan mekanisme serta prosedur pemilihan Badan Pekerja Majelis
Sinode, serta dilantik bersamaan dengan Badan Pekerja Majelis Sinode.
3. Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat ditetapkan dan dilantik oleh Badan Pekerja Majelis Sinode.
Penjelasan
1. Cukup jelas
127
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
Pasal 12
Periode Pelayanan Dan Persiapan Lowong
1. Periode pelayanan Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat adalah sama dengan periode pelayanan
Badan Pekerja Majelis Jemaat, sedangkan periode Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode adalah
sama dengan periode pelayanannya dengan Badan Pekerja Majelis Sinode.
2. Kelowongan Badan Pengawas Perbendaharaan GERMITA terjadi bila:
a. Meninggal dunia;
b. Menyatakan mengunduran diri secara tertulis;
c. Tidak dapat menjalankan tugasnya selama satu tahun;
d. Pindah tempat tinggal dan berdomisili tetap diluar jemaat yang bersangkutan untuk Badan
Pengawas Perbendaharaan Jemaat;
e. Pindah tempat tinggal dan berdomisili tetap diluar wilayah pelayanan GERMITA untuk Badan
Pengawas Perbendaharaan Sinode; dan
f. Dikenakan tindakan disiplin gerejawi.
3. Pengisian lowong dilakukan oleh Sidang Majelis Jemaat untuk Badan Pengawas Perbendaharaan
Jemaat dan oleh Sidang Tahunan Majelis Sinode untuk Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode
dengan mengikuti ketentuan tentang pemilihan.
4. Jika terjadi kelowongan jabatan Ketua, maka tugasnya dilakukan oleh sekretaris sampai dengan
dilaksanakannya pemilihan pengisian lowong.
5. Jika terjadi kelowongan jabatan sekretaris maka tugasnya dilakukan oleh anggota sampai dengan
dilaksanakannya pemilihan pengisian lowong.
6. Periode pelayanan anggota pengisi lowong mengikuti dan melanjutkan periode pelayanan yang
sedang berjalan.
Penjelasan
1-6. Cukup jelas
BAB V
PENGGEMBALAAN, PENILIKAN, DISIPLIN GEREJAWI
Pasal 13
Proses Penggembalaan, Penilikan dan Disiplin
1. Bilamana dalam pemeriksaan terdapat kekeliruan, kesalahan dan ketidaktelitian, maka Badan
Pengawas Perbendaharaan Jemaat membina dan menggembalakan pengelola perbendaharaan secara
langsung maupun secara tidak langsung melalui Badan Pekerja Majelis Jemaat untuk perangkat
pelaksana jemaat dan melalui rapat Badan Pekerja Majelis Jemaat yang dihadiri Koordinator
Pelayanan Wilayah dan/atau Badan Pekerja Majelis Sinode untuk Bendahara Badan Pekerja Majelis
Jemaat.
2. Bilamana dalam pemeriksaan terdapat kekeliruan, kesalahan dan ketidaktelitian maka Badan
Pengawas Perbendaharaan Sinode secara langsung maupun secara tidak langsung melalui Badan
Pekerja Majelis Sinode untuk perangkat pelaksana sinode dan melalui rapat Badan Pekerja Majelis
Sinode dengan dihadiri oleh untuk Bendahara Badan Pekerja Majelis Sinode.
3. Bila terdapat temuan berupa penyalahgunaan perbendaharaan GERMITA, maka Badan Pengawas
Perbendaharaan GERMITA diarasnya menilik sejauh mana tindakan penyalahgunaan itu telah
berlangsung, dan memberikan rekomendasi kepada Badan Pekerja Majelis diarasnya mengenai
kemungkinan sanksi atau tindakan disiplin gerejawi yang dapat diambil oleh mereka.
4. Sanksi atau tindakan disiplin yang dimaksudkan dalam ayat 3 diatas yaitu:
a. Sanksi disiplin dilakukan oleh Badan Pekerja Majelis diarasnya terhadap Bendahara atau Asisten
Bendahara atau yang dipercayakan mengelola keuangan;
b. Apabila ditemukan penyalahgunaan keuangan setelah melalui proses penggembalaan, maka
Badan Pekerja Majelis diarasnya memberikan sanksi ganti rugi;
c. Bila langkah-langkah penggembalaan, penilikan dan disiplin tidak dipenuhi maka BPMS
menempuh jalur hukum yang berlaku;
Penjelasan
1-3. Cukup jelas
128
4. Sanksi disiplin dilakukan berpedoman pada Peraturan Gereja tentang Penggembalaan, Penilikan
dan Disiplin Gerejawi dan tindakan menurut jalur hukum jika sampai pengadilan sebagai jalan
terakhir.
BAB VI
PERUBAHAN DAN KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
Perubahan
1. Perubahan peraturan gereja ini hanya dapat dilakukan dan ditetapkan dalam Sidang Istimewa
Majelis Sinode.
2. Usul perubahan dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 15 (lima belas) Badan Pekerja Majelis
Jemaat ke Badan Pekerja Majelis Sinode atau oleh Badan Pekerja Majelis Sinode yang selanjutnya
diteruskan ke Sidang Lengkap Majelis Sinode.
3. Usul perubahan yang disampaikan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dapat dibicarakan jika
didukung oleh sekurang-kurangnya dua per tiga anggota majelis sinode.
4. Jika usul diterima Sidang Lengkap Majelis Sinode menetapkan waktu dan tempat pelaksanan Sidang
Istimewa Majelis Sinode untuk membahas dan menetapkan perubahan tersebut.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Badan Pekerja Majelis Jemaat atas nama majelis jemaat
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
Pasal 15
Ketentuan Peralihan
Hal-hal yang menyangkut perubahan akibat ditetapkannya peraturan gereja ini, memerlukan masa
peralihan sampai dengan berakhirnya periode pelayanan 2007 –2012.
Penjelasan
Cukup jelas
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Lain-lain
Hal-hal lain mengenai pengawasan perbendaharaan yang tidak dimuat dan belum cukup diatur dalam
peraturan gereja ini, dapat diatur dan ditetapkan oleh Badan Bekerja Majelis Sinode dengan peraturan
Badan Pekerja Majelis Sinode yang tidak bertentangan dengan Tata Gereja GERMITA.
Penjelasan
Cukup jelas
Pasal 17
Pencabutan
Pada saat berlakunya peraturan gereja ini maka Peraturan Gereja Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Perbendaharaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Penjelasan
Cukup jelas
Pasal 18
Pemberlakuan
129
Peraturan gereja ini ditetapkan oleh Sidang Istimewa Sinode tahun 2010 dan mulai berlaku 27
November 2011, agar setiap anggota dan persekutuan GERMITA mengetahuinya maka memerintahkan
Badan Pekerja Majelis Sinode menyebarluaskannya.
Penjelasan
Cukup jelas
PERATURAN GEREJA
TENTANG
ATRIBUT GERMITA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pengertian Atribut dan Atribut GERMITA
1. Atribut adalah suatu atau beberapa tanda/simbol yang dikenakan atau dipergunakan oleh
seseorang, sebuah badan atau lembaga yang menyatakan identitas, tanggung jawab, wibawa dan
panggilannya.
2. Atribut GERMITA adalah tanda-tanda/simbol-simbol dan alat-alat pelayanan GERMITA yang
menyatakan identitas kebersamaan dalam persekutuan; yang menyatakan wibawa dan kasih
Allah yang selalu hadir dalam dunia dan pelayanan gereja; dan yang menyatakan tanggung
jawab dan kesetiaan gereja akan panggilan berkarya oleh Tuhannya, sebagaimana dicantumkan
dalam Tata Dasar Bab X Pasal 24.
3. Yang dimaksud dengan Atribut GERMITA dalam peraturan ini adalah atribut umum, atribut
ibadah dan atribut khusus.
Penjelasan
1-3. Cukup Jelas
BAB II
JENIS-JENIS ATRIBUT GERMITA
Pasal 2
Atribut Umum
1. Atribut umum adalah atribut yang dipakai di tempat terbuka dan tidak terbatas pada kegiatan
atau tempat tertentu saja.
2. Yang termasuk atribut umum adalah Lambang dan Stempel GERMITA.
Penjelasan
1-2. Cukup Jelas
Pasal 3
Atribut Ibadah
1. Atribut ibadah adalah atribut yang di pakai di tempat atau pada saat-saat ibadah sebagaimana
yang dimaksud dalam Peraturan Gereja tentang Jemaat Bab III Pasal 5 ayat (1).
2. Yang termasuk atribut ibadah adalah pakaian liturgis, stola, lambang-lambang tahun Gereja dan
simbol-simbol gerejani lainnya.
Penjelasan
1-2. Cukup Jelas
Pasal 4
Atribut Khusus
1. Atribut khusus adalah atribut lain yang tidak diatur dalam atribut umum dan atribut ibadah.
2. Yang termasuk atribut khusus adalah pakaian pelayanan lainnya, lambang pelayanan kategorial
lambang lembaga-lembaga pada aras sinodal, lambang kegiatan khusus gerejawi.
130
Penjelasan
Cukup Jelas
BAB III
BENTUK DAN ARTI ATRIBUT UMUM
Pasal 5
Bentuk Dan Arti Lambang GERMITA
1. Bentuk dan arti lambang GERMITA memcerminkan wujud, bentuk, tujuan, panggilan,
pengakuan dan ajaran GERMITA sebagaimana tercantum dalam Tata Dasar GERMITA pada
bagian Pembukaan alinea ketiga, Bab I sampai dengan Bab III.
2. Bentuk lambang GERMITA terdiri dari dua bidang lingkaran elips vertikal yang berdiri pada
bentangan pita. Pada lingkaran luar tertera tulisan GEREJA MASEHI INJILI TALAUD. Pada
lingkaran bagian dalam tertera tulisan SANSIOTTE SAMPATE-PATE; seekor burung merpati
terbang menukik dan sebuah pedang barraassa bertumpu pada Alkitab yang sedang terbuka;
diatas Alkitab tertulis Fil 2 : 2,3. Pada Pita yang meliuk tertera tulisan GERMITA.
3. Lambang GERMITA memiliki arti sebagai berikut :
a. Bidang bulatan luar berwarna biru dan bulatan dalam berwarna biru muda menyatakan
kehadiran dan pelayanan GERMITA dalam sejarah dunia, secara khusus dalam sejarah
kehidupan masyarakat Talaud. Di tengah-tengah pusaran dan perjalanan sejarah itu, meski
banyak tantangan dan pergumulan seperti ombak dan badai yang dasyat mengelilingi, tapi
pengharapan GERMITA kepada Tuhan tetap teguh, laksana setinggi dan seluas langit.
b. Burung Merpati terbang menukik ke bawah mengungkapkan kehadiran GERMITA sebagai
buah karya Roh Kudus, sekaligus juga menyatakan bahwa penyertaan Roh Kudus senantiasa
ada dalam pelayanan GERMITA sepanjang zaman.
c. Pedang Barraassa dengan mata pedang warna putih, garis tepi dan gagang berwarna hitam,
mengungkapkan perjuangan hidup orang-orang Talaud yang berani, mandiri, tangguh dan
selalu bekerja keras membangun masyarakat Syalom di bumi Porodisa.
d. Alkitab berwarna putih dengan tepi berwarna merah tua, bertuliskan Fil. 2 : 2,3;
mengungkapkan tugas panggilan GERMITA menjalankan Misi Kristus di dunia melalui
FirmanNya yang membimbing, menguduskan dan menghidupkan. Firman Allah ini sekaligus
menjadi pedoman dan dasar GERMITA dalam bersaksi, bersekutu dan melayani.
e. Pita GERMITA dengan warna merah-putih di bagian kiri dan kanannya, mengungkapkan
pengakuan nasionalisme GERMITA bahwa Bangsa dan Negara Republik Indonesia dalam
segala keberagamannya adalah karunia dan medan pekerjaan Allah. Karena itu, GERMITA
dipanggil berkarya dan turut bertanggungjawab atas kesejahteraan, keadilan dan kesentosaan
bangsa dan Negara Indonesia.
4. Bentuk dan arti lambang GERMITA ditetapkan oleh Sidang Istimewa Majelis Sinode.
Penjelasan
Cukup Jelas
Pasal 6
Bentuk Dan Arti Stempel GERMITA
1. Bentuk dan arti stempel yang berlaku di GERMITA mencerminkan kesatuan GERMITA sebagai
Tubuh Kristus.
2. Stempel GERMITA terdiri atas :
a. Stempel Sinode
b. Stempel Jemaat
c. Stempel Lembaga yang berbadan hukum
d. Stempel Perangkat Pelaksana lainnya
3. Bentuk dan desain Stempel GERMITA dirumuskan dan ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis
Sinode.
Penjelasan
1. Stempel yang mencirikan GERMITA sebagai Tubuh Kristus nyata pada kesamaan dua lingkaran
131
konsentris yang berlaku di aras jemaat dan Sinode. Pada lingkaran luar tertera GEREJA
MASEHI INJILI TALAUD.
2. a. Pada lingkaran dalam tertera SINODE.
b. Pada lingkaran dalam tertera JEMAAT yang bersangkutan.
c. Harus mencantumkan GERMITA didalamnya
d. Perangkat pelaksana lainnya yang di maksud adalah panitia dan harus mencantumkan
GERMITA didalamnya.
3. Cukup Jelas
BAB IV
BENTUK DAN ARTI ATRIBUT IBADAH
Pasal 7
Bentuk Dan Arti Pakaian Liturgis
1. Pakaian liturgis pendeta adalah jubah berwarna hitam dan jubah berwarna putih, yang disertai
dasi kaler.
2. Warna hitam jubah menandakan keagungan pekerjaan Tuhan; warna putih jubah menandakan
kesucian pekerjaan Tuhan; dasi kaler warna putih menyatakan bahwa apa yang disuarakan oleh
pendeta benar-benar adalah suara kenabian yang murni, tulus dan bersih.
3. Pakaian liturgis pelayan ibadah bukan pendeta adalah tutup bahu dengan warna dasar putih
berumbai putih, dengan tiga kancing warna emas di bagian depan, di atas bahu kanan tertera
gambar sehelai daun kelapa berwarna hijau disilangi dua pedang barraassa berwarna hitam, di
bahu kiri tertera gambar seekor ikan IKTHUS dengan salib.
4. Tutup bahu pelayan ibadah bukan pendeta, menyatakan tanggung jawab pelayanan yang
diemban. Warna dasar putih menyatakan kemurnian Firman yang disampaikan. Tiga kancing
warna emas menyatakan Tritunggal yang berkarya dalam pewartaan Firman. Gambar sehelai
daun kelapa yang disilangi dua pedang barraassa dan seekor ikan IKHTUS melambangkan
sejarah dan lingkup kehidupan orang Talaud yang selalu berhubungan dengan kerja keras
mengolah bumi/tanah serta laut dan segala isinya dalam ketaatan penuh kepada Tuhan Yesus
Anak Allah Juruselamat. Semua itu menunjukkan konteks ke mana Firman Allah itu harus
ditaburkan, dirawat dan diperjuangkan.
Penjelasan
Cukup Jelas
Pasal 8
Bentuk, Arti dan Warna Stola
1. Stola adalah pita simbolik penyelenggaraan ibadah, yang terdiri atas stola untuk seluruh pelayan
khusus yang hadir dalam penyelenggaraan ibadah atau stola pelayan khusus dan stola untuk
pemimpin ibadah atau stola pelayanan.
2. Stola berbentuk pita kain bersulam simbol-simbol kepercayaan Kristen maupun simbol
budayawi yang bernilai kekristenan, memanjang pada kedua sisi kanan dan kiri depan dan
tergantung dari belakang leher pelayan yang mengenakannya.
3. Stola menyatakan komitmen bahwa pelayan GERMITA siap menerima tanggung jawab untuk
memberitakan kabar baik Yesus Kristus dalam semua keadaan hidup manusia.
4. Warna stola pelayan khusus yang hadir dalam penyelenggaraan ibadah adalah putih dengan
gambar salib merah pada bagian atas dan gambar huruf “A” (ALFA) dan “Ω” (OMEGA) pada
bagian bawah stola.
5. Warna stola pelayanan yang dikenakan oleh pemimpin ibadah/khadim terdiri atas warna dasar
liturgis GERMITA dengan simbol-simbol kristiani yang tertera di atasnya.
Penjelasan
1-5.Cukup Jelas
Pasal 9
Warna Liturgis GERMITA
1. Warna liturgis adalah warna-warna dasar tertentu sebagai kelengkapan liturgi yang menyatakan
secara khusus makna tahun liturgis atau tahun gereja secara bersinambung sebagai rangkaian
132
pekerjaan Allah dan anugerah Kristus yang menyelamatkan dunia dan segala isinya.
2. Warna Liturgis GERMITA adalah sebagai berikut.
a. Warna Hitam melambangkan keagungan dan kebesaran pelayanan Tuhan yang tak terselami,
tetap menjadi misteri dan hanya dapat diterima dan dipercayai dengan iman dan penyerahan
diri.
b. Warna Putih melambangkan kekudusan diri, ketulusan hati setiap orang percaya yang
bersumber dan diterimanya dari Kekudusan Allah sendiri.
c. Warna Biru melambangkan Kerajaan Sorga dan Kuasa Allah yang luas, tinggi, dalam dan
lebar, yang dari padanya bersumber segala pengharapan dunia dan manusia.
d. Warna Hijau melambangkan pertumbuhan iman dan pemeliharaan Tuhan.
e. Warna Ungu melambangkan kesengsaraan dan keagungan Kristus.
f. Warna Merah melambangkan api kasih yang merangkum seluruh gereja, Api Roh Kudus
yang membaharui dan darah para martir yang menyemai hidupnya gereja.
g. Warna Cokelat melambangkan dunia, bumi tempat manusia bergumul antara kematian dan
kehidupan, sekaligus juga adalah bumi tempat mana karya selamat Allah dinyatakan.
h. Warna Kuning melambangkan kemuliaan Allah yang akan menjadi bagian umat yang
percaya dalam hidup yang kekal.
Penjelasan
1-2.Cukup Jelas
Pasal 10
Bentuk - Bentuk Lambang Tahun Liturgis GERMITA
1. Lambang-lambang tahun liturgis GERMITA terdiri atas Lambang-Lambang Untuk Perayaan
Minggu-Minggu Adven, Masa Natal, Minggu-minggu Epifania, Minggu Pemuliaan Tuhan,
Masa Sengsara, Jumat Agung, Masa Paskah, Hari Kenaikan Tuhan Yesus, Hari Pentakosta,
Minggu Trinitas, Masa Kerajaan Allah atau minggu-minggu biasa dan minggu Kristus Raja.
2. Bentuk lambang-lambang Minggu Adven adalah sebagai berikut:
a. Warna dasar tirai mimbar dan stola adalah Biru.
b. Bentuk lambang minggu-minggu Adven adalah bintang merah bercahaya putih dan tujuh kaki
dian berwarna hitam dengan nyala putih disulam pada bagian bawah stola dan samping tirai
mimbar, serta salib berwarna kuning pada bagian atas stola dan tengah tirai mimbar.
3. Bentuk lambang-lambang Masa Natal adalah sebagai berikut:
a. Warna dasar tirai mimbar dan stola adalah Hijau.
b. Bentuk lambang Minggu-minggu Natal adalah sebilah pedang baraassa dan tiga buah lilin
yang sedang menyala, disulam pada bagian bawah stola dan samping tirai mimbar, serta salib
berwarna kuning pada bagian atas stola dan tengah tirai mimbar.
4. Bentuk lambang-lambang Epifani dan Minggu Pemuliaan Tuhan adalah sebagai berikut:
a. Warna dasar tirai mimbar dan stola adalah Putih.
b. Bentuk lambang Minggu-minggu Epifani adalah “A” (ALFA) dan “Ω” (OMEGA) berwarna
kuning, disulam pada bagian bawah stola dan samping tirai mimbar, serta salib berwarna
merah pada bagian atas stola dan tengah tirai mimbar.
5. Bentuk lambang-lambang masa sengsara adalah sebagai berikut:
a. Warna dasar tirai mimbar dan stola adalah Ungu.
b. Bentuk lambang Minggu-minggu sengsara adalah mahkota duri berwarna kuning dan cawan
serta bakul roti warna putih disulam pada bagian bawah stola dan samping tirai mimbar, serta
salib berwarna kuning pada bagian atas stola dan tengah tirai mimbar.
6. Bentuk lambang-lambang perayaan hari Jumat Agung adalah sebagai berikut:
a. Warna dasar tirai mimbar dan stola adalah Hitam.
b. Bentuk lambang Minggu-minggu sengsara adalah bukit golgota dengan tiga salib merah dan
bulatan matahari putih dengan monogram “Khi-rho” berwarna kuning pada bagian bawah
stola dan samping tirai mimbar, serta salib berwarna putih pada bagian atas stola dan tengah
tirai mimbar.
7. Bentuk lambang-lambang perayaan masa raya Paskah adalah sebagai berikut:
a. Warna dasar tirai mimbar dan stola adalah Kuning.
b. Bentuk lambang masa raya Paskah adalah Hati Merah dengan bulatan kain kafan putih
terbuka dan Mahkota Kehidupan putih dengan garis merah pada bagian bawah stola dan
samping Tirai mimbar, serta salib berwarna Hitam pada bagian atas stola dan tengah tirai
Mimbar.
8. Bentuk lambang-lambang perayaan hari Kenaikan Tuhan Yesus ke Sorga, Pentakosta dan
Minggu Trinitas adalah sebagai berikut :
133
a. Warna dasar tirai mimbar dan stola adalah Merah
b. Bentuk lambang masa raya Kenaikan Tuhan Yesus ke Sorga, Pentakosta dan Minggu
Trinitas adalah Burung merpati putih sedang terbang dan Lidah Api pada bagian bawah stola
dan samping Tirai mimbar, serta salib berwarna Kuning pada bagian atas stola dan tengah
tirai mimbar.
9. Bentuk lambang-lambang minggu-minggu Masa Kerajaan Allah atau minggu-minggu biasa
adalah sebagai berikut:
a. Warna dasar Tirai Mimbar dan Stola adalah Putih.
b. Bentuk lambang Minggu-minggu Masa Kerajaan Allah adalah “A” (ALFA) dan “Ω”
(OMEGA) berwarna kuning, disulam pada bagian bawah stola dan samping tirai mimbar,
serta salib berwarna merah pada bagian atas stola dan tengah tirai mimbar.
10. Bentuk lambang-lambang Minggu Kristus Raja adalah sebagai berikut:
a. Warna dasar Tirai Mimbar dan Stola adalah Kuning.
b. Bentuk lambang minggu Kristus Raja adalah Hati Merah dengan bulatan kain kafan putih
terbuka dan Mahkota Kehidupan putih dengan garis merah pada bagian bawah stola dan
samping Tirai mimbar, serta salib berwarna Hitam pada bagian atas stola dan tengah tirai
Mimbar.
11. Pengaturan penjabaran lebih lanjut tentang Tahun Liturgis ditetapkan oleh Badan Pekerja
Majelis Sinode.
Penjelasan
1. Tahun gereja adalah warisan yang agung dan kaya dalam sejarah peribadatan gereja kepada
Tuhannya. Garis besar runtut tahun gereja, umumnya hampir sama dalam semua tradisi gereja.
Perbedaan-perbedaan menunjukan kreatifitas kontekstualisasi, agar ibadah dan semua
unsurnya tetap menjadi nafas iman orang-orang percaya disegala tempat dan zaman. Tahun
gereja memungkinkan gereja, melaksanakan tugas kenabian secara kreatif, teratur dan terarah
dalam dunia yang selalu berubah.
Tujuan tahun liturgi/gereja adalah (1) memahami ibadah secara utuh (tidak terpenggal-
penggal) sebagai sejarah keselamatan Allah bagi manusi dan dunia, laksana sebuah
lingkaran besar. (2) Menapak tilas penampakan historis Yesus (nyata sebagai manusia: dari
Adven sampai Kenaikan, dan penampakan sakramental Yesus (secara misteri): Kenaikan
sampai Kristus Raja. (3) Mencegah pengulangan dan kebosanan.Tiap minggu kita maju terus
terbawa arus pekerjaan Allah yang bersinambung dan anugerah Kristus yang terus
mengalir.(4) Tahun Liturgi dan liturginya, menjadi alat pendidikan yang menolong jemaat
memahami bahwa ibadah adalah bukanlah usaha kita, tetapi anugerah pemberian Allah
dalam rangka sejarah keselamatan.
Tahun Liturgi dimulai dengan Masa Adven (Lat Adventus=Kedatangan) yang berlangung
selama empat minggu. Masa Adven memiliki makna ganda yaitu menciptakan suasana
penantian untuk menyambut Yesus sebagai bayi Betlehem dan kedatangaNya sebagai
“Hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati “ (Kis 10:42). Ibadah diawali dengan
memasang lilin.
Natal (Lat. Natalis=kelahiran) dimulai tanggal 24 Desember tengah malam sampai sebelum
hari Epifani, 6 Januari. Masa Natal berlangsung kira-kira dua minggu.
Epifani (Lat. Epifaneia=Penyataan) dimaksudkan untuk mensyukuri penyaataan awal Allah
dalam diri Yesus, yang mengacuh pada Baptisan yang diterima Yesus, dan mujizat di Kana
sebagai “ yang pertama dari tanda-tandaNya dengan itu telah menyatakan (Yun
Ephanerosen) kemuliaanNya” (Yoh 2 :11). Epifani juga disebut Theofani ( = penyataan
Allah). Epifani berlangsung empat minggu. Minggu pertama digunakan untuk merayakan
Baptisan Tuhan Yesus (Mrk 1:9-11).
Minggu Pemuliaan Tuhan, adalah hari minggu setelah Masa Epifani, untuk mengenang
Yesus dimuliakan diatas Gunung ( Mrk 9 :2-13).
Masa Sengsara/Pra-Paskah berlangsung selama tujuh minggu (sebagian gereja lima
minggu) lima minggu pertama mengajak kita mengalami perjalanan Kristus ke Yerusalem
untuk terakhir kalinya. Minggu keenam adalah minggu Palem, untuk mengenang sambutan
orang banyak yang melambaikan daun palem waktu Yesus memasuki Yerusalem (Yoh 12:3,
Why 7:9).
Minggu Kudus adalah hari-hari antara minggu Palem dengan masa Paskah. Disinilah
diperingati Kamis Putih, Jumaat Agung (kematian Yesus Kristus) dan Sabtu Sunyi (sebagian
gereja tidak merayakan secara khusus kamis putih dan sabtu sunyi, hanya menciptakan
suasananya) tidak ada lilin yang dinyalakan pada masa ini untuk menghadirkan suasana
duka. Umumnya gerej-gereja reformasi mengedepankan perayaan Jumaat Agung.
Paskah (Ibr Pesak = Melewati ) adalah puncak perayaan Kristen. Dulunya Paskah Yahudi
memperingati keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Ada saat Malaekat Tuhan “
134
melewati” ambang pintu rumah orang Israel dalam sebuah bencana kematian besar. Orang
Israel sampai kini menyembeli korban Paskah dan makan roti tak beragi untuk
memperingatinya. Paskah Kristen memperingati kebangkitan Yesus Kristus yang “melewati/
melampaui” kuasa dosa dan maut, serta membawakan keselamatan bagi segenap umat
manusia. Yesus sendiri menjadi korban Paskah itu. Setelah masa sengsara dan duka pada
“pagi-pagi benar hari pertama/hari minggu” Paskah membawa kepastian sukacita dan
pengharapan. Minggu Paskah berlangsung sekitar tujuh minggu.
Kenaikan Yesus ke Sorga terjadi pada hari kamis sebelum hari minggu Paskah ke tujuh
(Luk. 24:50-53).
Novena adalah Sembilan malam setelah hari kenaikan Tuhan Yesus ke Sorga. Masa ini diisi
dengan ibadah/perenungan pribadi yang bernuansa teduh, seperti para murid selepas
kenaikan Tuhan Yesus ke Sorga. Sebagaian gereja melaksanakan peringatannya sebagaian
lain meneruskan semangatnya.
Pentakosta (artinya lima puluh) adalah hari kesepuluh setelah kenaikan Yesus ke Sorga atau
hari ke lima puluh setelah Jumaat Agung, untuk memperingati turunnya Roh Kudus diantara
para murid di Yerusalem ( Kis 2: 1-13) inilah hari lahirnya gereja.
Minggu Trinitas, adalah hari minggu setelah Pentakosta, untuk merayakan dan menghayati
sifat Tritunggal Allah (Bapa, Anak dan Roh Kudus).
Masa Kerajaan Allah yaitu yaitu waktu enem bulan mulai dari selepas minggu Trinitas
hingga memasuki minggu Kristus Raja ( seminggu sebelum masa Adven).
Minggu Kristus raja adalah minggu sebelum masa Adven, untuk menghayati pemerintahan
Allah sebagai Raja, dalam diri Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Tuhan dunia.
2. Bintang merah bercahaya putih menunjukkan Yesus Kristus sebagai Juruslamat yang ditentukan
oleh Allah, sekaligus bintang timur yang gilang gemilang. Tujuh kaki dian melambangkan
pengharapan jemaat yang selalu setia menanti datangnya Yesus sebagai hakim di hari Tuhan.
3. Pedang Barraas’sa menunjukan perjuangan menghadirkan Syalom di Talaud menjadi sempurna
hanya melalui pesan damai yang dibawah Kristus ke dunia
Tiga lilin menunjukkan kehadiran Tritunggal dalam pelayanan gereja.
4. Tulisan Alfa dan Omega, menunjuk pada penyataan Yesus sebagai yang awal dan yang akhir.
5. Mahkota duri melambangkan betapa perihnya derita Kristus sebagai Raja Kerajaan Sorga,
menebus dosa dunia.
Cawan menunjukkan panggilan bagi gereja untuk mengambil bagian dalam penderitaan Kristus
demi keselamatan dunia.
6. Bukit golgota dengan tiga salib melambangkan puncak derita Kristus. Monogram “Khi-Rho”
dua huruf awal kata Kristus; menunjuk bahwa meskipun lewat jalan derita Yesuslah yang
menjadi Mesias/juruslamat
7. Hati merah yang dilingkari kain kafan putih yang terbuka menyatakan fakta kebangkitan Kristus
terjadi sebagai bukti kasih Allah yang tidak bisa dikalahkan oleh maut.
Mahkota kehidupan adalah symbol sukacita yang dijaminkan Allah kepada manusia yang
percaya kepada Yesus yang bangkit
8. Burung merpati melambangkan kehadiran dan penyataan kuasa Roh kudus yang membaharui
gereja dan memberi kekuatan bersekutu bersaksi dan melayani.
Lidah api, melambangkan kehadiran kuasa Roh kudus secara terus menerus memimpin gereja
untuk bersaksi
9. Cukup jelas ( lih. Penjelasan ayat 4).
10. Cukup jelas (lih. Penjelasan ayat 7)
11. Pengaturan lebih lanjut adalah penguraian lebih rinci hingga per minggu sehingga runtut tahun
gereja bersinambung tanpa henti.
Pasal 11
Bentuk-Bentuk Lambang Ibadah Khusus
1. Lambang-Lambang Ibadah khusus terdiri atas Lambang-Lambang Untuk Pentahbisan Pelayan
Khusus, Peneguhan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan, Peneguhan Guru Sekolah
Minggu dan Pembina Remaja, Pelantikan Pejabat Gereja, Peneguhan Sidi, Pengutusan Pejabat,
Perayaan Hari Pekabaran Injil (HPI), Pekan HUT GERMITA, Perjamuan Kudus, Baptisan
Kudus, Pemberkatan Pernikahan, Pemakaman, Ibadah Pengucapan Syukur Jemaat, Ibadah
Khusus di luar Gedung Gereja yang tidak berhubungan dengan tahun gereja.
2. Bentuk lambang-lambang ibadah Pentahbisan Pelayan Khusus, Peneguhan Majelis
Penggembalaan dan Pertimbangan, Peneguhan Guru Sekolah Minggu dan Pembina Remaja,
Pelantikan Pejabat Gereja, Peneguhan Sidi Jemaat, Pengutusan Pelayan lainnya adalah sebagai
berikut :
a. Warna dasar tirai mimbar dan stola adalah Merah.
135
b. Bentuk lambangnya adalah Ikan IKHTUS berwarna putih berlatar Salib berwarna kuning dan
SO’AN (wadah menyimpan semua hasil kebun/ladang) berwarna emas dengan tiga helai
daun berwarna hijau di atasnya serta salib berwarna putih pada bagian atas stola dan tengah
tirai mimbar.
3. Bentuk lambang-lambang Perayaan Hari Pekabaran Injil (HPI) dan HUT GERMITA bersinode
adalah sebagai berikut:
a. Warna dasar tirai mimbar dan stola adalah Cokelat.
b. Bentuk lambangnya adalah perahu merah bertiang salib kuning di atas tiga gelombang putih,
dan bulatan bumi putih bersinar di dalamnya pulau-pulau Talaud berwarna hijau yang
bertumpu pada Alkitab merah yang sedang terbuka, serta salib berwarna Kuning pada bagian
atas stola dan tengah tirai mimbar.
4. Bentuk lambang-lambang Perayaan Perjamuan Kudus adalah sebagai berikut:
a. Warna dasar tirai mimbar dan stola adalah Hitam
b. Bentuk lambangnya adalah cawan berwarna merah dan roti putih pada nampan kuning dan
tangan baptisan berwarna putih, percikan tiga butir air serta nampan air baptisan berwarna
kuning serta salib berwarna merah pada bagian atas stola dan tengah tirai mimbar.
5. Bentuk Lambang dalam peribadatan lainnya diatur sebagai berikut :
a. Ibadah Pemakaman dan Penghiburan/Penginjilan menggunakan stola dan tirai mimbar seperti
pada hari Jumat Agung
b. Ibadah Pernikahan menggunakan Stola dan tirai mimbar seperti pada hari Raya Paskah
c. Ibadah Baptisan Kudus dan ibadah liturgis lainnya menggunakan stola dan tirai mimbar
sesuai tahun liturgis GERMITA
d. Ibadah lain di dalam dan di luar gedung gereja yang berhubungan dengan tahun liturgis
GERMITA, menggunakan stola dan tirai mimbar sesuai tahun liturgis GERMITA.
e. Ibadah lain di dalam dan di luar gedung gereja yang tidak berhubungan dengan tahun liturgis
GERMITA, menggunakan stola dan tirai mimbar sesuai kesepakatan Majelis Jemaat atau
Majelis Sinode, yang mana sebagai penyelenggara.
6. Khusus untuk pendampingan pelantikan atau pengambilan sumpah pejabat pemerintahan,
menggunakan stola dengan warna dasar Merah seperti Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke Sorga.
Penjelasan
1. Cukup Jelas
2. Ikthus : “Iesous Xristus Theos Uius Soter” Yesus Kristus Anak Allah Penyelamat, adalah simbol
gereja mula-mula yang menunjukan kesetiaan iman dalam pencobaan dan penderitaan.
So’an : adalah wadah kehidupan bagi orang-orang Talaud dalam mana diletakan dan dibawah
segala bahan makanan yang menjadi simbol kehidupan.
3. Helai daun menunjukan dunia tempat panggilan gereja yang diemban.
Perahu merah bertiang salib merah kuning diatas tiga gelombang menyatakan semangat
pemberitaan kabar baik Tuhan Yesus kepada dunia dan segala makhluk yang penuh tantangan
dan hambatan tetapi senantiasa maju dalam kemuliaan Kristus.
Bulatan bumi berwarna putih dan pulau-pulau Talaud didalamnya yang bertumpuh pada Alkitab
merah yang sudah terbuka menyatakan bahwa dunia termasuk tanah dan warga Porodisa sudah
dikuduskan oleh darah Kristus yang diwartakan oleh gereja setiap waktu tanpa kesudahan.
4. Cawan merah dan roti putih di atas nampan kuning dan tangan memersikkan air baptisan;
menunjukan perjanjian keselamatan antara Allah dan gereja-Nya. Yang diperagakan melalui
perayaan Sakramen yang diperintahkan-Nya
5. Cukup jelas
6. Cukup jelas
Pasal 12
Simbol-Simbol Gerejani
1. Yang dimaksud dengan simbol-simbol gerejani adalah objek atau benda tertentu yang berasal
dari kisah Alkitab, warisan tradisi gereja sepanjang masa, maupun dari budaya Talaud yang
memiliki nilai-nilai kristiani, yang digunakan, ditempatkan, dipajangkan dalam gedung gereja
dan tempat-tempat dilaksanakannya ibadah.
2. Simbol-simbol gerejani yang umum dipakai di GERMITA adalah :
a. Penggunaan lilin pada minggu-minggu advent, ibadah perayaan natal (pohon terang) dan
ibadah perjamuan kudus.
b. Penggunaan pohon dan pigura kandang Betlehem dalam ibadah perayaan natal
c. Penggunaan daun palem atau sejenisnya dalam ibadah natal dan minggu-minggu sebelum
136
masa epifani.
d. Penggunaan pigura salib dipasang miring dengan lilitan kain ungu selama peribadatan
minggu-minggu sengsara.
e. Penggunaan pigura salib dengan lilitan kain hitam dalam peribadatan jumat agung dan ibadah
perjamuan kudus
f. Penggunaan pigura salib dengan lilitan kain putih selama peribadatan hari paskah dan
minggu-minggu paskah.
g. Penggunaan beragam bentuk anyaman janur kelapa pada ibadah perayaan paskah.
h. Penggunaan gambar, relief, dan objek religius kristiani lainnya di gereja, tempat pelaksanaan
ibadah maupun di rumah-rumah jemaat.
3. Penggunaan bentuk simbol gerejani lainnya diatur melalui kesepakatan Majelis Jemaat.
Penjelasan
Cukup Jelas
BAB V
BENTUK DAN ARTI ATRIBUT KHUSUS
Pasal 13
Bentuk Dan Arti Pakaian Pelayanan Lainnya Untuk Pendeta
1. Yang dimaksud pakaian pelayanan lainnya untuk pendeta adalah pakaian bukan Jubah (toga).
2. Pakaian pelayanan dimaksud adalah semi jas dengan kerah model baniang, serta kemeja atau
blus dengan leher baniang berlengan pendek atau panjang dengan sulaman “Khi-Rho” pada
bagian dada sebelah kiri, masing-masing menggunakan dasi Kaler.
3. Warna pakaian pelayanan pendeta disesuaikan dengan makna dan nuansa ibadah.
Penjelasan
1-3.Cukup Jelas
Pasal 14
Bentuk Dan Arti Lambang-Lambang Pelayanan Kategorial
1. Yang dimaksud Pelayanan Kategorial adalah Pelayanan GERMITA menurut kategori Anak-
anak, Remaja, Pemuda, Kaum Perempuan dan Kaum Laki-laki, sebagaimana dimaksud pada
Peraturan Gereja tentang Pelayanan Kategorial.
2. Pelayanan GERMITA, karena kekhususan pengakuan dan tugas tanggung jawabnya memiliki
lambang dengan bentuk dan arti tertentu.
3. Lambang tersebut tidak boleh sama atau menyerupai lambang GERMITA
4. Pada lambang tiap Pelayanan Kategorial mencantumkan nama kategorinya sebagai berikut :
a. Untuk Kaum Laki-laki mencantumkan “Kaum Laki-laki GERMITA”
b. Untuk Kaum Perempuan mencantumkan “Kaum Perempuan GERMITA”
c. Untuk Pemuda mencantumkan “Pemuda GERMITA”
d. Untuk Remaja mencantumkan “Remaja GERMITA”
e. Untuk Anak-anak mencantumkan “Anak” GERMITA”
5. Lambang Pelayanan Kategorial dirumuskan melalui Pertemuan Pelayanan Kategorial Sinode
masing-masing dan disahkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode.
Penjelasan
Cukup Jelas
Pasal 15
Bentuk Dan Arti Lambang-Lambang Lembaga-Lembaga Pada Aras Sinodal
1. Yang dimaksud Lembaga-lembaga pada aras sinodal adalah badan atau lembaga atau yayasan
atau sebutan lain baik yang berbadan hukum atau yang belum berbadan hukum, yang dibentuk
oleh Badan Pekerja Majelis Sinode untuk melaksanakan pelayanan GERMITA pada bidang
tertentu sebagaimana dimaksud pada Tata Dasar GERMITA Bab VI Pasal (16).
2. Lembaga-lembaga GERMITA pada aras sinodal, karena kekhususan tugas dan tanggung
137
jawabnya memiliki lambang dengan bentuk dan arti tertentu.
3. Lambang tersebut tidak boleh sama atau menyerupai lambang GERMITA atau lambang
Pelayanan Kategorial.
4. Lambang lembaga-lembaga GERMITA pada aras sinodal dirumuskan dan disahkan oleh Badan
Pekerja Majelis Sinode.
Penjelasan
Cukup Jelas
Pasal 16
Bentuk Dan Arti Lambang Kegiatan Khusus Gerejawi
1. Yang dimaksud dengan kegiatan khusus gerejawi adalah kegiatan tertentu yang didalamnya
digumuli sebagian atau keseluruhan panggilan pelayanan GERMITA secara sinodal pada satu
perayaan tertentu, seperti Sidang Lengkap Majelis Sinode/Sidang Istimewa Majelis Sinode, dan
kegiatan lainnya.
2. Lambang kegiatan khusus gerejawi tersebut tidak boleh sama atau menyerupai lambang
GERMITA atau lambang pelayanan kategorial.
3. Lambang kegiatan khusus gerejawi dirumuskan dan disahkan oleh Badan Pekerja Majelis
Sinode.
Penjelasan
Cukup Jelas
BAB VI
PENGGUNAAN ATRIBUT GERMITA
Pasal 17
Pengertian
Pengertian penggunaan mencakup orang dan badan atau lembaga yang menggunakan serta waktu
dan tempat atribut itu digunakan.
Penjelasan
Cukup Jelas
Pasal 18
Penggunaan Lambang GERMITA
1. Lambang GERMITA dipakai pada papan nama gedung gereja, gedung-gedung milik GERMITA
lainnya, gedung-gedung diselenggarakannya Pelayanan GERMITA secara permanen, panji-
panji, kepala surat, buku atau dokumen resmi dan publikasi lain yang dikeluarkan oleh
GERMITA atau yang memperoleh ijin tertulis BPMS GERMITA.
2. Pada papan nama gedung gereja dicantumkan frase: “ANGGOTA PGI”
3. Model, warna, dan posisi penempatan lambang GERMITA ditetapkan oleh BPMS, sedangkan
untuk ukuran disesuaikan dengan ukuran masing-masing bangunan.
Penjelasan
1-3.Cukup Jelas
Pasal 19
Penggunaan Stempel GERMITA
1. Stempel digunakan untuk kegiatan-kegiatan ketata-usahaan yang mewakili GERMITA ke dalam
dan ke luar yang menandakan keabsahan dokumen serta menyatakan bahwa dokumen tersebut
dikeluarkan oleh Lembaga GERMITA.
2. Yang dimaksud dengan lembaga GERMITA adalah Badan Pekerja Majelis Sinode dan perangkat
pelayanan sinode lainnya, Badan Pekerja Majelis Jemaat dan perangkat pelayanan jemaat
lainnya.
3. Perangkat pelayanan sinode menggunakan stempel sinode, perangkat pelayanan jemaat
138
menggunakan stempel jemaat
4. Penggunaan stempel termasuk pula dalam hal mengetahui dan atau menyetujui.
Penjelasan
1. Cukup Jelas
2. Cukup Jelas
3.Perangkat pelayanan sinode yang berbadan hukum dan panitia menggunakan stempel masing-
masing.
4. Cukup jelas
Pasal 20
Penggunaan Atribut Ibadah
1. Atribut ibadah digunakan pada penyelenggaraan ibadah-ibadah yang menggunakan Tata Ibadah
GERMITA.
2. Yang dimaksud Tata ibadah GERMITA adalah Tata Ibadah Resmi yang diterbitkan oleh BPMS
maupun tata ibadah bentuk khusus atau tata ibadah kreatif yang disetujui penggunaannya oleh
Majelis Jemaat.
Penjelasan
1-2.Cukup Jelas
Pasal 21
Penggunaan Pakaian Liturgis
1. Pakaian liturgis pendeta yaitu jubah hitam dan jubah putih digunakan pada saat memimpin
ibadah sentral di gedung gereja, ibadah pentahbisan pelayan khusus, peneguhan majelis
penggembalaan dan pertimbangan yang bukan pelayan khusus, peneguhan guru sekolah minggu
dan pembina remaja, pelantikan pejabat gereja, peneguhan sidi, pengutusan pejabat dan dan
acara-acara akbar gerejani yang ditetapakan BPMS dengan menggunakan tata ibadah resmi
yang diterbitkan oleh BPMS GERMITA.
2. Pakaian liturgis pendeta juga dipakai saat mendampingi pengambilan sumpah dan atau
pelantikan pejabat pemerintahan.
3. Pakaian liturgis pelayan khusus bukan pendeta yaitu tutup bahu pelayanan digunakan pada saat
memimpin ibadah dengan menggunakan tata ibadah resmi yang diterbitkan oleh BPMS
GERMITA.
Penjelasan
1. Penggunaan pakaian liturgis dan stola menurut runtut tahun gereja diatur sebagai berikut:
a. Minggu Adven menggunakan stola biru dengan toga putih;
b. Natal menggunakan stola hijau dengan toga hitam;
c. Tahun Baru menggunakan stola hijau degan toga putih;
d. Epifania menggunakan stola putih dengan toga hitam;
e. Minggu pemuliaan Tuhan menggunakan stola putih dengan toga hitam;
f. Minggu sengsara menggunakan stola ungu dengan toga hitam ;
g. Jumaat Agung menggunakan stola hitam dengan toga putih;
h. Paskah menggunakan stola kuning dengan toga putih;
i. Kenaikan, Pentakosta dan Trinitas menggunakan stola merah dengan toga hitam;
j. Masa Kerajaan Allah menggunakan stola putih dengan toga hitam;
k. HPI/ HUT GERMITA menggunakan stola coklat dengan toga putih;
l. Kristus Raja mengenakan stola kuning dengan toga hitam;
m. Pentahbisan Pelayan Khusus, peneguhan majelis penggembalaan dan pertimbangan,
peneguhan guru sekolah minggu dan Pembina remaja, pelantikan pejabat gereja, peneguhan
sidi, dan pengutusan pejabat menggunakan stola merah dengan toga putih;
n. Perjamuan kudus dan penguburan menggunaan stola-hitam dengan toga putih; dan
o. Mendampingi pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat menggunakan stola merah
dengan toga hitam.
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
139
Pasal 22
Penggunaan Stola
1. Stola pelayan khusus dikenakan oleh semua pelayan khusus yang hadir dalam penyelenggaraan
suatu ibadah dengan menggunakan tata ibadah resmi yang diterbitkan oleh BPMS GERMITA.
2. Stola pelayanan dikenakan oleh semua pelayan khusus dan/atau anggota sidi jemaat yang
dipercayakan oleh majelis jemaat untuk memimpin ibadah-ibadah dengan menggunakan tata
ibadah resmi yang diterbitkan oleh BPMS GERMITA.
3. Pembantu khadim dalam ibadah sentral di gereja menggunakan stola yang sama dengan khadim.
4. Penggunaan stola sesuai tahun liturgis GERMITA mengacu pada Bab IV Pasal 10 Peraturan
Gereja ini.
Penjelasan
1. Cukup Jelas
2. Untuk ibadah sentral di gedung gereja hanya boleh dipimpin oleh pelayan khusus sedangkan
ibadah lainnya dapat dipimpin oleh anggota sidi jemaat yang dinilai layak dan mampu oleh
majelis jemaat.
3. Penanggalan stola dilakukan setelah doa penutup oleh pelayan khusus
4. Cukup jelas
Pasal 23
Penggunaan Warna dan Lambang Tahun Liturgis GERMITA
Penggunaan Warna dan Lambang Liturgis GERMITA diatur menurut tahun gereja sebagaimana
diatur dalam Bab IV Pasal 10 Peraturan ini.
Penjelasan
Cukup Jelas
Pasal 24
Penggunaan Pakaian Pelayanan Lainnya Untuk Pendeta
1. Pakaian pelayanan lainnya untuk pendeta sebagaimana dimaksud dalam Bab V Pasal 13
Peraturan Gereja ini, dikenakan dalam tugas pelayanan yang tidak perlu mengenakan pakaian
liturgis Jubah.
2. Yang dimaksud dengan tugas pelayanan yang perlu mengenakan pakaian pelayanan lainnya
yaitu pelayanan memimpin ibadah, penggembalaan-penggembalaan, memimpin sidang/rapat
gerejani, serta menghadiri undangan kedinasan atau kemasyarakatan, dan saat menghadiri acara-
acara akbar gerejani.
3. Arti pakaian pelayanan pendeta lainnya adalah bahwa ia siap melayani sebagai hamba Tuhan.
Penjelasan
1. Cukup Jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
Pasal 25
Penggunaan Lambang Pelayanan Kategorial
Lambang-lambang Pelayanan Kategorial digunakan dalam kegiatan masing-masing Pelayanan
Kategorial.
Penjelasan
Cukup Jelas
Pasal 26
Penggunaan Lambang Lembaga-Lembaga Pada Aras Sinodal
140
Lambang-lambang lembaga pada aras sinodal digunakan dalam kegiatan masing-masing lembaga
tersebut.
Penjelasan
Cukup Jelas
Pasal 27
Penggunaan Lambang Kegiatan Khusus
Lambang-lambang kegiatan khusus digunakan untuk kegiatan pelayanan GERMITA tertentu seperti
pelaksanaan Sidang Lengkap Majelis Sinode/Sidang Istimewa Majelis Sinode, perayaan injil masuk
Talaud, kegiatan akbar tiap pelayanan kategorial, dan sebagainya.
Penjelasan
Cukup Jelas
Pasal 28
Penggunaan Simbol-Simbol Gerejani
Simbol-simbol gerejani digunakan pada peribadatan-peribadatan tertentu, yang menggunakan Tata
Ibadah resmi yang dikeluarkan oleh BPMS.
Penjelasan
Cukup Jelas
BAB VII
PEMBUATAN DAN PENGEDARAN ATRIBUT
Pasal 29
Pembuatan Atribut
1. Yang dimaksud dengan pembuatan adalah kegiatan mencipta desain dan memproduksi atribut.
2. Pembuatan dan pengesahan desain atribut dilakukan oleh BPMS, kecuali yang diatur oleh Bab
III Pasal 5 dan Bab V Pasal 14 Peraturan ini.
3. Pengadaan Atribut GERMITA oleh pihak lain harus atas izin dan pesanan BPMS
Penjelasan
Cukup Jelas
Pasal 30
Pengedaran Atribut
1. Yang dimaksud dengan pengedaran adalah kegiatan menyebarluaskan atribut kepada pihak-
pihak yang berkepentingan.
2. Atribut yang beredar adalah sah bila diedarkan atas nama BPMS.
3. Pengedaran oleh pihak lain harus atas izin BPMS melalui surat rekomendasi tertulis.
Penjelasan
Cukup Jelas
BAB VIII
PERLENGKAPAN PERIBADATAN
Pasal 31
Perlengkapan Peribadatan
1. Selain Atribut, GERMITA juga memiliki dan menggunakan perlengkapan peribadatan sebagai
sarana pengungkapan nilai-nilai iman yang menggambarkan hubungan Allah yaitu Bapa, Anak
141
dan Roh Kudus dengan GERMITA baik sebagai lembaga maupun orang-orangnya.
2. Perlengkapan peribadatan terdiri atas mimbar, tirai mimbar, mezbah persembahan, kotak dan
pundi persembahan serta Lonceng.
3. Perlengkapan peribadatan memiliki arti sebagai berikut :
a. Mimbar adalah tempat pewartaan firman Allah yang harus selalu menjadi pusat kehidupan
orang percaya.
b. Tirai Mimbar menyatakan tabir rahasia kehendak Ilahi yang senantiasa akan diperlihatkan
dan disingkapkan kepada semua orang yang sungguh-sungguh rindu pada kebenaran Allah.
c. Mezbah Persembahan menyatakan kerendahan hati manusia dalam menyambut setiap
pemberian Berkat Allah, dalam kesediaan untuk menyokong pekerjaan Tuhan.
d. Kotak dan Pundi persembahan menyatakan kerelaan Gereja untuk melaksanakan Pelayanan
kasih bagi manusia dan dunia yang membutuhkan belas kasih Allah.
e. Lonceng menyatakan panggilan Tuhan yang selalu ada berdentang dalam semua keberadaan
hidup manusia, agar manusia kembali kepada citranya yang sejati, yaitu citra Allah, melalui
persekutuan yang akrab dan mesra dalam ibadah.
4. Mimbar dan Tirai Mimbar menyatakan prinsip Reformasi Sola Scriptura : Hanya oleh
Pemberitaan Firman Allah, Gereja dan Manusia dikuduskan.
5. Mezbah, Kotak dan Pundi Persembahan menyatakan prinsip Reformasi Sola Fide : Hanya oleh
karena iman, maka Gereja dan umat Tuhan dalam sekalian karya dan kehidupannya beroleh
pendamaian dan pembenaran dalam dan oleh Kristus.
6. Lonceng menyatakan prinsip Reformasi Sola Gratia : Hanya oleh karena Anugerah, maka
manusia berdosa dapat bersekutu dengan Allah Khaliknya.
Penjelasan
Cukup Jelas
BAB IX
PERUBAHAN DAN KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32
Perubahan
1. Perubahan peraturan gereja ini hanya dapat dilakukan dan ditetapkan dalam Sidang Istimewa
Majelis Sinode.
2. Usul perubahan dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 15 (lima belas) Badan Pekerja Majelis
Jemaat ke Badan Pekerja Majelis Sinode atau oleh Badan Pekerja Majelis Sinode yang
selanjutnya diteruskan ke Sidang Lengkap Majelis Sinode.
3. Usul perubahan yang disampaikan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dapat dibicarakan jika
didukung oleh sekurang-kurangnya duapertiga anggota Majelia Sinode
4. Jika usul diterima Sidang Lengkap Majelis Sinode meneteapkan waktu dan tempat pelaksanaan
Sidang Istimewa Majelis Sinode untuk membahas dan menetapkan perubahan tersebut.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Badan Pekerja Majelis Jemaat atas nama majelis jemaat
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
Pasal 33
Ketentuan Peralihan
Hal-hal yang menyangkut perubahan akibat ditetapkannya peraturan gereja ini, memerlukan masa
peralihan sampai dengan berakhirnya periode pelayanan 2007-2012
Penjelasan
Cukup jelas
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
142
Pasal 34
Lain-Lain
Hal-hal lain mengenai atribut yang tidak dimuat dan belum cukup diatur dalam peraturan gereja ini,
dapat diatru dan ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dengan peraturan Badan Pekerja
Majelis Sinode yang tidak bertentangan dengan Tata Gereja GERMITA.
Penjelasan
Cukup Jelas
Pasal 35
Pencabutan
Pada saat berlakunya perarutan gereja ini maka Peraturan Gereja Nomor 09 Tahun 2003 Tentang
Atribut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
Penjelasan
Cukup jelas
Pasal 36
Pemberlakuan
Peraturan gereja ini ditetapkan oleh Sidang Istimewa Sinode tahun 2010 dan mulai berlaku 27
November 2011, agar setiap anggota dan persekutuan GERMITA mengetahuninya maka
memerintahkan Badan Pekerja Majelis Sinode menyebarluaskan
Pejelasan
Cukup jelas
143
PERATURAN GEREJA
TENTANG
PENGGEMBALAAN, PENILIKAN DAN DISIPLIN GEREJAWI
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pengertian
1. Penggembalaan adalah salah satu bentuk pelayanan GERMITA untuk menjaga, memelihara dan
menuntun anggota GERMITA agar setia dan taat serta beriman kepada Tuhan melalui kesetiaan,
ketaatan pada Pengakuan Iman, Ajaran dan Tata Gereja GERMITA serta tugas panggilan baik
sebagai perseorangan maupun sebagai persekutuan.
2. Penilikan adalah tindak lanjut dari penggembalaan untuk menilik ikrar dan hidup anggota
GERMITA supaya sesuai dengan Pengakuan Iman, Ajaran, Tata Gereja dan tugas Panggilan baik
sebagai perseorangan maupun sebagai persekutuan.
3. Disiplin Gerejawi adalah tindak lanjut dari penggembalaan dan penilikan sebagai upaya untuk
mendidik anggota GERMITA agar hidup dalam pertobatan dan kembali setia dan taat pada
Pengakuan Iman, Ajaran, Tata Gereja dan Tugas panggilanya sebagai perseorangan maupun
persekutuan.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
Pasal 2
Hakikat Penggembalaan, Penilikan dan Disiplin Gerejawi
1. Penggembalaan, Penilikan dan Disiplin Gerejawi adalah tugas yang diperintahkan dan dipercayakan
Tuhan Yesus Kepala Gereja dan Gembala yang Agung untuk dilaksanakan oleh Gereja-Nya dalam
rangka Pertumbuhan dan Pendewasan Iman anggota Gereja.
2. Penggembalaan, Penilikan, dan Disiplin Gerejawi dilaksanakan oleh Gereja atas dasar kasih Allah
dalam Yesus Kristus Kepala Gereja dan Gembala yang baik dan setia.
3. Penggembalaan, Penilikan, dan Disiplin Gerejawi dilaksanakan dalam kesadaran bahwa pada
hakikatnya semua anggota GERMITA bersaudara di dalam Kristus dan karena itu terpanggil untuk
saling menggembalakan dan mendisiplinkan diri.
4. Penggembalaan, Penilikan, dan Disiplin Gerejawi dilaksanakan juga atas dasar kesadaran bahwa
pada hakikatnya semua anggota GERMITA adalah manusia lemah yang tidak luput dari pencobaan
dan dosa yang dapat mengguncangkan Iman, Pengharapan bahkan dapat memisahkannya dari Kasih
Kristus.
5. Penggembalaan, Penilikan, dan Disiplin Gerejawi dilaksanakan demi dan untuk Kemuliaan nama
Tuhan dan demi keutuhan dan ketertiban Persekutuan, Kesaksian dan Pelayanan serta Kenabian
Gereja.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
BAB II
PENGGEMBALAAN
144
Pasal 3
Maksud dan Tujuan Penggembalaan
1. Penggembalaan dimaksudkan untuk memuliakan Tuhan Allah melalui pelayanan kepada anggota
GERMITA baik sebagai perseorangan maupun sebagai persekutuan agar:
a. Yang taat dan setia tetap terjaga, terpelihara dan bertumbuh;
b. Yang berduka dihiburkan;
c. Yang lemah dikuatkan;
d. Yang sakit dan terluka disembuhkan;
e. Yang sesat dapat bertobat;
f. Yang hilang dicari; dan
g. Yang bersengketa didamaikan.
2. Tujuan Penggembalaan ialah:
a. Agar fungsi gereja sebagai garam dan terang dunia terpelihara dan bertumbuh dalam setiap
kondisi hidup yang dialami dan dihadapi baik sebagai perseorangan maupun sebagai persekutuan
(Mat.5:13-16)
b. Menolong anggota gereja agar secara dewasa dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya,
baik sebagai perseorangan maupun persekutuan.
c. Membantu anggota gereja agar dapat menguatkan imannya dalam menghadapi tantangan dan
godaan dalam kehidupan setiap hari, baik sebagai perseorangan dan sebagai persekutuan.
d. Menolong dan membantu anggota gereja agar dapat melaksanakan tugas kewajibannya di dunia
ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab baik sebagai perseorangan maupun
sebagai persekutuan.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
Pasal 4
Pelaksana dan Sasaran Penggembalaan
1. Penggembalaan pada dasarnya adalah tugas seluruh anggota GERMITA, dan ditujukan kepada
seluruh anggota GERMITA baik sebagai perseorangan maupun sebagai persekutuan.
2. Pelayan khusus diaken, penatua, dan pendeta adalah sebagai gembala khusus dan bertanggung jawab
melaksanakan penggembalaan terhadap anggota atau keluarga GERMITA secara rutin/umum
maupun khusus.
3. Setiap anggota GERMITA atau keluarga berhak mendapatkan penggembalaan rutin/umum
sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan mendapatkan penggembalaan khusus apabila ada
masalah yang dihadapi.
4. Setiap anggota jemaat atau keluarga berhak mendapatkan penggembalaan khusus dalam rangka
persiapan pelaksanaan sakramen Baptisan Kudus dan Perjamuan Kudus, Peneguhan Sidi,
pemberkatan nikah, serta untuk pentabisan pelayan khusus dan peneguhan pelayan lainnya.
5. Pelayan khusus, Komisi Pelayanan Kategorial, Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat
sebagai pelaksana utama penggembalaan anggota GERMITA atau keluarga, berhak mendapatkan
pelengkapan-pelengkapan dalam rangka pelaksanaan tugas penggembalaan.
6. Pelayan khusus pendeta pegawai GERMITA yang ditempatkan di jemaat wajib melaksanakan
penggembalaan rutin/umum pada setiap anggota jemaat atau keluarga sekurang-kurangnya 1 (satu)
kali dalam setahun dan berdasarkan kebutuhan untuk penggembalaan khusus.
Penjelasan
1. Pelayan khusus wajib memperlengkapi semua anggota GERMITA yang merupakan pelayan agar
mampu melaksanakan tugas penggembalaan.
2. Pelayan khusus pendeta pegawai GERMITA adalah gembala khusus penuh waktu sedangkan
pelayan khusus diaken, penatua dan pendeta non pegawai GERMITA adalah gembala khusus tidak
penuh waktu.
3. Penggembalaan rutin/umum dilaksanakan oleh diaken dan penatua disetiap Kelompok Rumah
Tangga serta disetiap Pelayanan Kategorial oleh Komisi Pelayanan Kategorial serta disetiap
pelaksanaan penggembalaan harus dicatat dalam Administrasi Penggembalaan.
4. Pendeta dan BPMJ bersama MPPJ
5. Pelengkapan dalam bentuk pembinaan dan pelatihan untuk membentuk karakter seorang gembala
serta meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam melaksanakan tugas penggembalaan.
145
6. Pendeta wajib membuat jadwal perkunjungan penggembalaan rutin/khusus terhadap anggota
jemaat atau keluarga dan disampaikan kepada anggota jemaat.
Pasal 5
Bentuk dan Cara Penggembalaan
1. Penggembalaan dilaksanakan dalam bentuk perkunjungan penggembalaan dan percakapan
penggembalaan.
2. Penggembalaan dilaksanakan dalam 2 (dua) cara yaitu penggembalaan rutin/umum dan
penggembalaan khusus/insidentil.
3. Penggembalaan terhadap perseorangan atau keluarga GERMITA dilaksanakan secara terencana,
teratur dan berjenjang oleh pelayan khusus diaken, penatua, dan pendeta, Komisi Pelayanan
Kategorial, Badan Pekerja Majelis Jemaat, Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat,
Koordinator Pelayanan Wilayah, Badan Pekerja Majelis Sinode dan Majelis Penggembalaan dan
Pertimbangan Sinode.
4. Penggembalaan terhadap pelayan khusus kostor, diaken dan penatua atau keluarganya dilaksanakan
secara terencana, teratur dan berjenjang oleh pelayan khusus pendeta, Badan Pekerja Majelis Jemaat,
Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat, Koordinator Pelayanan Wilayah dan Badan
Pekerja Majelis Sinode dan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode.
5. Penggembalaan terhadap pelayan khusus pendeta dilaksanakan oleh Koordinator Pelayanan
Wilayah, Badan Pekerja Majelis Sinode dan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode
dengan melibatkan Majelis Kode Etik Pendeta.
6. Penggembalan terhadap Persekutuan atau Perangkat Pelayanan GERMITA dilaksanakan oleh:
a. Pelayan Khusus Pendeta, Badan Pekerja Majelis Jemaat, dan Majelis Penggembalaan dan
Pertimbangan Jemaat terhadap Kelompok Rumah Tangga, Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat,
Komisi Kerja dan Kelompok Pelayanan Fungsional dan Profesi
b. Badan Pekerja Majelis Sinode dan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode terhadap
Majelis Jemaat, Badan Pekerja Majelis Jemaat, Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat, Majelis
Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat, Pelayanan Wilayah dan Perangkat Pelaksana Sinode
lainnya.
c. Rapat Badan Pekerja Majelis Sinode dan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode,
terhadap Badan Pekerja Majelis Sinode
7. Penggembalaan terhadap pegawai (karyawan) GERMITA dilaksanakan oleh Badan Pekerja Majelis
Sinode.
8. Setiap persekutuan atau perangkat pelayanan GERMITA berhak mendapatkan penggembalaan
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali secara rutin dan sesuai kebutuhan untuk penggembalaan
khusus.
9. Penggembalaan bagi setiap anggota GERMITA baik sebagai perseorangan maupun sebagai
persekutuan yang bermasalah dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
10. Disamping bentuk dan cara penggembalaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini,
pendeta pegawai GERMITA di jemaat melaksanakan pastoral konseling kepada anggota jemaat atau
keluarga di pastori jemaat atau di rumah tempat tinggal pendeta atau di gedung gereja.
Penjelasan
1. Perkunjungan Penggembalaan terdiri dari Perkunjungan langsung dan tidak langsung.
Perkunjungan langsung dilaksanakan oleh gembala dengan mengunjungi atau bertemu dan
bercakap langsung dengan yang digembalakan; sedangkan
Perkunjungan tidak langsung dilakukan melalui surat-menyurat, telepon, SMS dan email.
2. Penggembalaan rutin/umum adalah penggembalaan yang dilakukan secara rutin dan teratur
kepada seluruh anggota jemaat atau keluarga sedangkan penggembalaan khusus adalah
penggembalaan yang dilakukan sesuai kebutuhan seperti menyelesaikan masalah anggota atau
keluarga GERMITA dan persekutuan serta penggembalaan untuk persiapan pelaksanaan baptisan,
peneguhan sidi, pemberkatan nikah, pelaksanaan perjamuan kudus, pentabisan pelayan khusus,
peneguhan pelayan gereja lainnya dan kunjungan orang sakit atau yang berduka.
3. Terencana, artinya harus dimasukkan dalam program pelayanan jemaat dan sinode setiap tahun.
Teratur, artinya dilakukan secara terjadwal untuk penggembalaan rutin/umum
Berjenjang,artinya dilakukan dari tingkat jemaat sampai tingkat sinode
MPPJ dan MPPS dilibatkan dalam penggembalaan khusus
4. Terencana, artinya harus dimasukkan dalam program pelayanan jemaat dan sinode setiap tahun
Teratur, artinya dilakukan secara terjadwal untuk penggembalaan rutin/umum
Berjenjang, artinya dilakukan mulai dari tingkat jemaat sampai tingkat sinode.
MPPJ dan MPPS di libatkan dalam penggembalaan khusus.
146
5. Majelis Kode Etik Pendeta dibentuk oleh Organisasi Profesi Pendeta
6. a. Cukup jelas
b. Dilakukan secara berjenjang.
c. Cukup jelas.
7. Cukup jelas
8. Cukup jelas
9. Cukup Jelas
10. Dilakukan mulai hari senin sampai sabtu dengan cara diumumkan melalui berita jemaat setiap hari
minggu kepada anggota jemaat mengenai waktu dan tempat pelaksanaan pastoral konseling.
BAB III
PENILIKAN
Pasal 6
Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan Penilikan
1. Penilikan dilakukan untuk meneliti dan membuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan
sesuatu yang bertentangan dengan Pengakuan Iman, Ajaran, Tugas Panggilan dan Tata Gereja
GERMITA serta mengajaknya bertobat.
2. Penilikan ditujukan kepada perseorangan atau persekutuan, setelah percakapan penggembalaan
khusus belum membawa hasil yang memuaskan.
3. Penilikan terhadap perseorangan dilakukan sebagai berikut:
a. Terhadap anggota jemaat dilakukan oleh pelayan khusus di jemaat.
b. Terhadap pelayan khusus kostor, diaken dan penatua di jemaat dilakukan oleh pendeta jemaat
dan Badan Pekerja Majelis Jemaat serta Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat.
c. Terhadap pelayan khusus diaken, penatua di sinode oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dan
Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode.
d. Terhadap pelayan khusus pendeta dilakukan oleh Koordinator Pelayanan Wilayah, Badan Pekerja
Majelis Sinode dan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode dengan melibatkan
Majelis Kode Etik Pendeta.
e. Terhadap Pegawai (Karyawan) GERMITA dikantor sinode oleh Badan Pekerja Majelis Sinode
sedangkan pegawai (karyawan) GERMITA di yayasan, Lembaga GERMITA dilakukan oleh
Kepala/Ketua/Direktur Yayasan atau Lembaga tersebut atas pengawasan Badan Pekerja Majelis
Sinode.
f. Terhadap Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah dilakukan oleh Komisi Pelayanan
Kategorial Sinode bersangkutan dan Koordintor Pelayanan Wilayah.
g. Terhadap anggota Komisi Pelayanan Kategorial Sinode oleh Rapat Komisi Pelayanan Kategorial
Sinode bersangkutan dan Badan Pekerja Majelis Sinode.
h. Terhadap pelayan khusus pendeta yang bertugas diluar struktur pelayanan GERMITA dilakukan
oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode.
4. Penilikan terhadap persekutuan atau perangkat pelayanan GERMITA dilakukan sebagai berikut:
a. Terhadap Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat, Komisi Kerja Jemaat dan Kelompok Fungsional
dan Profesi serta Kelompok Rumah Tangga dilakukan oleh Pendeta, Badan Pekerja Majelis
Jemaat dan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat.
b. Terhadap Majelis Jemaat, Badan Pekerja Majelis Jemaat, Badan Pengawas Perbendaharaan
Jemaat dan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat dilakukan oleh Badan Pekerja
Majelis Sinode dan dapat dipercayakan kepada Koordinator Pelayanan Wilayah.
c. Terhadap Komisi Pelayanan Kategorial Sinode, Pelayanan Wilayah, Komisi Kerja Sinode,
Yayasan, Badan dan perangkat pelaksana sinode lainnya dilakukan oleh Badan Pekerja Majelis
Sinode.
d. Terhadap persekutuan jemaat dan pelayanan wilayah dilakukan oleh Badan Pekerja Majelis
Sinode dan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Telah dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali percakapan penggembalaan dan telah
berlangsung dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan.
3. a. Pelayan khusus di jemaat yang dimaksud adalah diaken dan penatua di KRT bersangkutan dan
pendeta jemaat.
b. Jika diaken dan penatua yang dimaksud adalah anggota Badan Pekerja Majelis Jemaat, maka
dilakukan oleh pendeta jemaat, Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat serta Badan
Pekerja Majelis Lainnya.
147
c. Jika diaken dan penatua yang dimaksud adalah anggota Badan Pekerja Majelis Sinode, maka
dilakukan oleh Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode dan anggota Badan Pekerja
Majelis Sinode lainnya.
d. Cukup jelas
e. Cukup jelas
f. Cukup jelas
g. Cukup jelas
4. a. Cukup jelas
b. Cukup jelas
c. Cukup jelas
d. Cukup jelas
Pasal 7
Proses Penilikan
1. Penilikan terhadap perseorangan dilakukan dengan cara:
a. Mengumpulkan keterangan atau data permasalahan dari orang-orang sekitar sebagai saksi, baik
yang memberatkan maupun yang meringankan.
b. Mengumpulkan keterangan atau data dari yang bersengketa.
c. Membicarakan data yang terkumpul dalam rapat Badan Pekerja Majelis Jemaat, atau Sidang
Majelis Jemaat atau Sidang Tahunan Majelis Sinode atau Sidang Lengkap Majelis Sinode.
d. Apabila berdasarkan hasil rapat atau sidang yang bersangkutan dinyatakan bersalah sesuai
keterangan dan data yang ada maka rapat atau sidang mengajak yang bersangkutan untuk
bertobat.
2. Penilikan terhadap persekutuan atau perangkat pelayanan GERMITA dilakukan dengan cara:
a. Mengumpulkan keterangan atau data permasalahan dari orang-orang sekitar sebagai saksi, baik
yang memberatkan maupun yang meringankan;
b. Mengumpulkan keterangan atau data dari orang-orang bersengketa, baik secara langsung maupun
tidak langsung menyangkut keterangan-keterangan pertemuan atau rapat serta notulen dan
laporan pelaksanaannya;
c. Membicarakan keterangan dan data yang terkumpul dalam Sidang Majelis Jemaat atau Rapat
Badan Pekerja Majelis Sinode atau Sidang Tahunan Majelis Sinode atau Sidang Lengkap Majelis
Sinode; dan
d. Apabila berdasarkan hasil rapat atau sidang dinyatakan bersalah setelah mempelajari dan
mengkaji data yang ada, maka rapat atau sidang mengajak persekutuan atau perangkat pelayanan
untuk bertobat dan mencabut semua keputusan-keputusan yang telah dibuatnya dan berjanji tidak
akan melakukannya lagi.
3. Selama dalam proses penilikan, maka perseorangan atau persekutuan dan perangkat pelayanan
GERMITA belum dianggap bersalah.
4. Kepada yang bersangkutan baik perseorangan maupun persekutuan dan perangkat pelayanan yang
bermasalah mempunyai hak membela diri baik secara lisan maupun tertulis kepada rapat atau
sidang.
5. Pelaksanaan penilikan berlangsung paling lama tiga bulan.
Penjelasan
1. a,b. Pengumpulan keterangan atau data harus menggunakan etika Kristiani tanpa mengabaikan
profesionalisme kerja.
c,d. Sesuai dengan kewenangannya.
2. a,b. sama dengan penjelasan 1a,b
c,d. sama dengan penjelasan 1c,d
3. Asas praduga tak bersalah
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
BAB IV
DISIPLIN GEREJAWI
Pasal 8
Tujuan Pelaksanaan Disiplin Gerejawi
148
1. Disiplin Gerejawi bertujuan agar anggota GERMITA baik sebagai perseorangan maupun sebagai
persekutuan atau perangkat pelayanan, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan pada Pengkuan Iman,
Ajaran GERMITA, Panggilan Gereja dan Tata Gereja GERMITA.
2. Tindakan Disiplin Gerejawi dikenakan kepada anggota GERMITA baik sebagai perseorangan
maupun sebagai persekutuan atau perangkat pelayanan yang sengaja dan nyata-nyata mengingkari
Pengakuan Iman, Ajaran GERMITA, dan Panggilan Gereja serta melanggar Tata Gereja GERMITA
dan Ketetapan dan Keputusan lainnya yang berlaku.
3. Tindakan Disiplin Gerejawi diberlakukan setelah penggembalaan dan penilikan telah dilaksanakan
dan yang bersangkutan atau persekutuan dan perangkat pelayanan tidak menunjukkan perubahan-
perubahan dan pertobatan serta menjadi batu sandungan atau penghambat dan kehidupan dan
pelayanan GERMITA.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
Pasal 9
Sasaran Pelaksanaan Disiplin Gerejawi
Sasaran Disiplin Gerejawi ialah:
1. Anggota Jemaat
2. Pelayan khusus
3. Pegawai GERMITA
4. Badan Pekerja Majelis Jemaat
5. Badan Pekerja Majelis Sinode
6. Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat dan Sinode
7. Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat dan Sinode
8. Perangkat Pelaksana Jemaat dan Sinode lainnya.
9. Jemaat dan pelayanan wilayah
Penjelasan
Cukup jelas
Pasal 10
Pelaksana Tindakan Disiplin Gerejawi
1. Pelaksana tindakan disiplin gerejawi terhadap anggota Jemaat adalah Sidang Majelis Jemaat.
2. Pelaksana tindakan disiplin gerejawi terhadap pelayan khusus kostor, diaken, penatua dan pendeta
adalah Badan Pekerja Majelis Sinode.
3. Pelaksana tindakan disiplin gerejawi terhadap pelayan khusus pendeta ialah Badan Pekerja Majelis
Sinode berdasarkan rekomendasi organisasi profesi pendeta.
4. Pelaksana disiplin terhadap pegawai (karyawan) GERMITA adalah Badan Pekerja Majelis Sinode.
5. Pelaksana disiplin gerejawi terhadap Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat, Komisi Kerja dan
Kelompok Fungsional dan Profesi serta Panitia di jemaat adalah Sidang Majelis Jemaat.
6. Pelaksana disiplin gerejawi terhadap Majelis Jemaat, Badan Pekerja Majelis Jemaat, Badan
Pengawas Perbendaharaan Jemaat dan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat adalah
Badan Pekerja Majelis Sinode.
7. Pelaksana disiplin gerejawi terhadap Komisi Pelayanan Kategorial Sinode, Koordinator Pelayanan
Wilayah, Komisi Kerja Sinode, Kelompok Pelayanan Fungsional dan Profesi Sinode, Panitia dan
Perangkat Pelaksana Sinode lainnya adalah Badan Pekerja Majelis Sinode.
8. Pelaksana disiplin gerejawi terhadap Badan Pekerja Majelis Sinode, Badan Pengawas
Perbendaharaan Sinode dan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode adalah Sidang
Tahunan Majelis Sinode.
9. Pelaksana disiplin gerejawi terhadap persekutuan Jemaat dan pelayanan wilayah adalah Sidang
Tahunan Majelis Sinode.
Penjelasan
149
1. Pelaksanaan tindakan disiplin gerejawi terhadap anggota Jemaat dilaporkan secara tertulis oleh
Badan Pekerja Majelis Jemaat kepada Koordinator Pelayanan Wilayah dan Badan Pekerja Majelis
Sinode.
2. Dilaksanakan dalam rapat Badan Pekerja Majelis Sinode yang dihadiri oleh Majelis
Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode dan Koordinator Pelayanan Wilayah yang
bersangkutan.
3. Dilaksanakan dalam rapat Badan Pekerja Majelis Sinode yang dihadiri oleh Majelis
Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode dan Koordinator Pelayanan Wilayah yang
bersangkutan.
Rekomendasi organisasi profesi pendeta diperlukan jika telah terbentuk.
4. Dilaksanakan dalam rapat Badan Pekerja Majelis Sinode yang dihadiri oleh Majelis
Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode.
5. Dilaporkan oleh BPMJ secara tertulis kepada Koordinator Pelayanan Wilayah dan Badan Pekerja
Majelis Sinode dan untuk Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat juga dilaporkan kepada Komisi
Pelayanan Kategorial Sinode yang bersangkutan.
6. Dilaksanakan dalam rapat Badan Pekerja Majelis Sinode yang dihadiri oleh Majelis
Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode dan Koordinator Pelayanan Wilayah yang
bersangkutan.
7. Dilaksanakan dalam rapat Badan Pekerja Majelis Sinode yang dihadiri oleh Majelis
Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode.
8. Jika tidak dapat mengambil keputusan diteruskan ke-Sidang Lengkap/Istimewa Majelis Sinode.
9. Jika tidak dapat mengambil diteruskan ke-Sidang Lengkap/Istimewa Majelis Sinode
Pasal 11
Bentuk-bentuk Tindakan Disiplin Gerejawi
1. Tindakan disiplin gerejawi terhadap anggota GERMITA adalah:
a. Dalam waktu tertentu tidak mendapatkan hak-haknya sebagai anggota GERMITA sebagaimana
dimaksudkan dalam Tata Dasar Bab IV Pasal 12; dan
b. Diberhentikan sementara atau tetap dari keanggotaan GERMITA.
2. Tindakan disiplin gerejawi terhadap pelayan khusus dan pengurus gereja lainnya adalah:
a. Pemberhentian sementara dari jabatan; atau
b. Pemberhentian dengan hormat; atau
c. Pemberhentian dengan tidak hormat.
3. Tindakan disiplin gerejawi terhadap pegawai GERMITA terdiri dari:
a. Penundaan kenaikan biaya hidup pokok berkala paling lama 1 (satu) tahun; atau
b. Penurunan biaya hidup pokok sebesar 1 (satu) kali berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
c. Penundaan pindah golongan/ruang untuk paling lama 1 (satu) tahun;
d. Penurunan golongan/ruang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
e. Pemberhentian pembayaran biaya hidup sementara dan masa kerja tidak diperhitungkan;
f. Pemberhentian sementara dari jabatan pelayanan;
g. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai GERMITA; dan
h. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai GERMITA dan jabatan pelayanan.
4. Tindakan disiplin gerejawi terhadap perangkat pelayanan GERMITA (persekutuan) adalah:
a. Dalam waktu tertentu tidak mendapat hak-haknya sebagai perangkat pelayanan GERMITA atau;
b. Dalam waktu tertentu kepengurusan perangkat pelayanan GERMITA dibekukan atau; dan
c. Kepengurusan pelayanan GERMITA diberhentikan dan diganti dengan kepengurusan yang baru
sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Tindakan disiplin gerejawi terhadap persekutuan jemaat dan pelayanan wilayah adalah:
a. Dalam waktu tertentu tidak melaksanakan panggilan dan tugas jemaat atau tugas pelayanan
wilayah GERMITA.
b. Dalam waktu tertentu tidak mendapatkan pelayanan dari BPMS.
c. Menarik sementara pegawai GERMITA yang ditempatkan di jemaat atau pelayanan wilayah
yang bersangkutan.
d. Jemaat atau pelayanan wilayah tersebut di bubarkan.
6. Setiap tindakan disiplin gerejawi ditetapkan dengan keputusan dan batas waktunya.
Penjelasan
1. Berlaku bagi seluruh anggota jemaat baik anggota yang memiliki jabatan pelayanan atau tidak
2. Cukup jelas
3. Bentuk tindakan disiplin bisa akumulatif.
4. Cukup Jelas.
150
5. Cukup Jelas.
6. Batas waktu dan bentuk tindakan disiplin gerejawi di tentukan oleh sidang atau rapat yang
berwewenang dan di cantumkan dalam diktum keputusan atau ketetapan sesuai dengan tingkat
pelanggaran disiplin gerejawi yang dilakukan.
Pasal 12
Langkah-langkah Pelaksanaan
Tindakan Disiplin Gerejawi
1. Badan Pekerja Majelis Jemaat dan Badan Pekerja Majelis Sinode berkewajiban menyampaikan
keputusan kepada yang di kenakan tindakan disiplin gerejawi.
2. Anggota GERMITA, pelayan khusus, pengurus gereja, pegawai, atau perangkat pelayanan
GERMITA serta Majelis Jemaat atas nama persekutuan jemaat dapat mengemukakan pendapat
tentang keputusan tindakan disiplin yang di kenakan padanya.
3. Setiap tindakan disiplin gerejawi yang dikenakan kepada setiap anggota GERMITA harus
diumumkan oleh yang mengeluarkan Keputusan Pendisiplinan.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Pendapat yang di maksud disampaikan kepada sidang/rapat atau Badan Pekerja Majelis yang
menetapkan tindakan disiplin gerejawi tersebut.
3. Diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sesudah keputusan tindakan disiplin gerejawi di
tetapkan dengan memperhatikan etika dan moral kristiani.
Pasal 13
Peninjauan kembali
1. Keputusan tentang disiplin gerejawi dapat di tinjau kembali apabila :
a. Ada bukti-bukti baru yang melemahkan alasan tindakan disiplin gerejawi;
b. Yang dikenakan tindakan disiplin gerejawi telah menyadari kesalahannya dan menyatakan
penyesalan serta pertobatannya secara tertulis.
2. Keputusan peninjauan kembali harus di umumkan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat atau Badan
Pekerja Majelis Sinode.
Penjelasan
1. Cukup Jelas
2. Cukup jelas
BAB V
PERUBAHAN DAN KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
Perubahan
1. Perubahan peraturan gereja ini hanya dapat dilakukan dan ditetapkan dalam Sidang Istimewa
Majelis Sinode.
2. Usul perubahan dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 15 (lima belas) Badan Pekerja Majelis
Jemaat ke Badan Pekerja Majelis Sinode atau oleh Badan Pekerja Majelis Sinode yang selanjutnya
diteruskan ke Sidang Lengkap Majelis Sinode.
3. Usul perubahan yang disampaikan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dapat dibicarakan jika
didukung oleh sekurang-kurangnya dua per tiga anggota majelis sinode.
4. Jika usul diterima Sidang Lengkap Majelis Sinode menetapkan waktu dan tempat pelaksanan Sidang
Istimewa Majelis Sinode untuk membahas dan menetapkan perubahan tersebut.
Penjelasan
1. Cukup jelas
2. Badan Pekerja Majelis Jemaat atas nama majelis jemaat
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
151
Pasal 15
Ketentuan Peralihan
Hal-hal yang menyangkut perubahan akibat ditetapkannya peraturan gereja ini, memerlukan masa
peralihan sampai dengan berakhirnya periode pelayanan 2007-2012.
Penjelasan
Cukup jelas
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Lain-lain
Hal-hal lain mengenai penggembalaan, penilikan dan disiplin gerejawi yang tidak dimuat dan belum
cukup diatur dalam peraturan gereja ini, dapat diatur dan ditetapkan oleh Badan Bekerja Majelis Sinode
dengan peraturan Badan Pekerja Majelis Sinode yang tidak bertentangan dengan Tata Gereja
GERMITA.
Penjelasan
Cukup jelas
Pasal 17
Pencabutan
Pada saat berlakunya peraturan gereja ini maka Peraturan Gereja Nomor 06 Tahun 2007 tentang
Penggembalaan, Penilikan dan Disiplin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Penjelasan
Cukup jelas
Pasal 18
Pemberlakuan
Peraturan gereja ini ditetapkan oleh Sidang Istimewa Sinode tahun 2010 dan mulai berlaku 27
November 2011, agar setiap anggota dan persekutuan GERMITA mengetahuinya maka memerintahkan
Badan Pekerja Majelis Sinode menyebarluaskannya.
Penjelasan
Cukup jelas
152
Lampiran 1
SUSUNAN PANITIA PERUMUS TATA GEREJA
GERMITA 2010
Ketua : Pnt. Ir. P. J. Tuwongkesong, MM
Sekretaris : Pnt. Jakob Mangole, SE
Anggota : 1. Pdt. N. Magisa, S.Th
2. Pdt. P.L. Pangalasen, S.Th
3. Pdt. N.D. Majaut, S.Th
4. Pdt. F. S. Wuana, S.Th
5. Pdt. A. T. Tucunan, S.Th
6. Pnt. Rosmini Malaru, SH. MH
7. Pdt. A. T. Manangkabo, S.Th
8 .Pdt. Alprina Awaeh, S.Th
9. Pdt. Milton Lia, S.Teol
10. Pnt. Dra. M. Waloni
11. Pdt. Oktavianus R. Tumbal, S.Th.
12. Pdt. V. H. R. Ambuliling, S.Teol
13. Pdt. S. Taariwuan, S.Th
14. Pnt. R. Bungkuran, S.Pd
15. Pdt. S. Pagora, S.Th
16. Pdt. Rius Rabunusa
17. Pdt. R. W. Sasauw, M.Teol
18. Pdt. A. Sasube, S.Th
19. Pdt. H. J. Modo, Sm.Th
20. Pnt. D. E. Ulaen
21. Pdt. Maria M. Udampo, S.Th
22. Pnt. A. Riung, S.IP. M.Si
23. Dkn. L. Maloring, S.Pd
24. Pnt. F. J. Ungkey, S.Pd
25. Pdt. A. J. Larinse, S.Pak
26. Pnt. M. Essing
27. Pdt. M.Y. Matoneng, M.Th
28. Pdt. E. E. Mona S.Th
29. Pdt. R. Bambulu
30. Pdt. N.I. Manikape, M. Teol
153
Lampiran : 2
BENTUK TATA GEREJA GERMITA 2010
TATA DASAR
KELOMPOK ATURAN
TENTANG
LINGKUNGAN
PELAYANAN
KELOMPOK ATURAN
TENTANG
ORANG DALAM
PELAYANAN
KELOMPOK ATURAN
TENTANG
SARANA
PELAYANAN
JEMAAT
PELAYANAN
KATEGORIAL
PERBENDAHARAAN
PELAYAN
KHUSUS
PENGAWASAN
PERBENDAHARAAN
SINODE
PEGAWAI GERMITA
ATRIBUT GERMITA
PENGGEMBALAAN,
PENILIKAN DAN DISIPLIN
GEREJAWI
154
TATA GEREJA GERMITA 2010
Lampiran : 3
STRUKTUR
GEREJA MASEHI INJILI TALAUD
KETERANGAN :
GARIS INTEGRASI / PERSEKUTUAN
GARIS PELAYANAN
SINODE
GERMITA
JEMAAT-JEMAAT
GERMITA
155
Lampiran : 4
STRUKTUR ORGANISASI DAN MEKANISME JEMAAT
KETERANGAN :
Garis Pelayanan / Pertanggungjawaban
Garis Pengawasan
Garis Konsultasi
SIDANG MAJELIS
JEMAAT
BADAN
PEKERJA
MAJELIS
JEMAAT
MAJELIS
PENGGEMBALAAN
DAN
PERTIMBANGAN
JEMAAT
BADAN PENGAWAS
PERBENDAHARAAN
JEMAAT
KOMISI
KERJA
KOMISI
PELAYANAN
KELOMPOK
RUMAH
TANGGA
KELOMPOK
FUNGSIONAL DAN
PROFESI
PANITIA
156
Lampiran : 5
STRUKTUR ORGANISASI DAN MEKANISME SINODE
KETERANGAN :
GARIS PELAYANAN / PERTANGGUNGJAWABAN
GARIS KONSULTASI
GARIS PENGAWASAN
SIDANG LENGKAP MAJELIS SINODE /
SIDANG ISTIMEWA MAJELIS SINODE
SIDANG TAHUNAN MAJELIS SINODE
MAJELIS
PENGEMBALAAN &
PERTIMBANGAN
SINODE
BADAN
PEKERJA
MAJELIS
SINODE
BADAN
PENGAWAS
PERBENDAHARAAN
SINODE
YAYASAN
KOMISI
PELAYANAN
KATEGORIAL
KOORDINATOR
PELAYANAN
WILAYAH
KOMISI
KERJA
PERANGKAT
PELAKSANA
LAINNYA
157
Lampiran : 6
STRUKTUR ORGANISASI PELAYANAN GERMITA
KETERANGAN :
GARIS PELAYANAN / PERTANGGUNGJAWABAN
GARIS KONSULTASI
GARIS KOORDINASI
SIDANG LENGKAP MAJELIS SINODE /
SIDANG ISTIMEWA MAJELIS SINODE
SIDANG TAHUNAN MAJELIS SINODE
MPPS
BPMS
BPPS
KOORDINATOR
PELAYANAN
WILAYAH
SIDANG
MAJELIS JEMAAT
MPPJ
BPMJ
BPPJ