tek mar 2012
TRANSCRIPT
-
8/2/2019 TEK Mar 2012
1/20
Perkembangan Kewirausahaan di Sumatera Barat
Kebijakan Pengendalian Subsidi BBM 2012
Opini Pakar: Kontribusi Swasta dalam Membangun Bangsa
Volume 2
Nomor 3 Maret 2012
ISSN 2088-3153
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGANMensinergikan Pembangunan Ekonomi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
-
8/2/2019 TEK Mar 2012
2/20
VOLUME 2 NOMOR 3 - MARET 2012
REDAKSI
Pembina
Menteri Koordinator BidangPerekonomian
Pengarah
Sekretaris KementerianKoordinator BidangPerekonomian
Deputi Ekonomi Makro danKeuangan
Koordinator
Bobby H. Rafinus Djoko Waluyo
Kontributor Tetap
Edi Prio Pambudi M. Edy Yusuf Mamay Sukaesih Tri Kurnia Ayu Rista Amallia Windy Pradipta
Arin Puspa Nugrahani Ruth Nikijuluw Ahmad Fikri Aulia Alexcius Winang Komite Kebijakan KUR
Kontributor Edisi Ini
Tim Pemantauan danPengendalian Inflasi
Universitas Andalas Dinas Koperasi dan
UMKM Provinsi Sumbar
Sofjan Wanandi UMKM di Sumatera Barat
Editorial 1
Rubrik Agenda Koordinasi
Kebijakan Pengendalian Subsidi BBM 2012 2
Rubrik Ekonomi Makro
Krisis Gerus Ekspor Indonesia 4
Perkembangan Inflasi 5
Rubrik Ekonomi Internasional
Krisis Global dan Prospek Sektor Ketenagakerjaan 2012-2016 6
Rubrik Keuangan
Pemantauan Perbankan: Efek Kredit Terhadap Rasio Kecukupan Modal 7
Analisis Perbankan Syariah 8
Rubrik APBN Antisipasi Lonjakan Harga Minyak Dunia dalam APBN 9
Rubrik Kebijakan dan Regulasi
Ekonomi
UU JPSK Siap Bergulir 10
Rubrik Utama
Perkembangan Kewirausahaan Provinsi Sumatera Barat 11
Liputan Wawancara: Peran Kewirausahaan bagi Perekonomian
Sumatera Barat 12
Hasil Observasi Kewirausahaan di Padang 13
Rubrik Penyaluran KUR
Realisasi Penyaluran KUR Februari 2012 15
Opini Pakar
Kontribusi Swasta dalam Membangun Bangsa 16
DAFTAR ISI
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGANKEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan diterbitkan dalam rangka meningkatkan pemahaman pimpinan daerah terhadapperkembangan indikator ekonomi makro dan APBN, sebagai salah satu Direktif Presiden pada retreat di Bogor, Agustus 2010
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan dapat
didownload pada website
www.ekon.go.id
-
8/2/2019 TEK Mar 2012
3/20
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan | Maret 2012 1
Dalam kesempatan bertatap muka
dengan generasi muda, MenkoPerekonomian menekankan
pentingnya semakin banyak wirausaha
bagi kemajuan ekonomi Indonesia.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
baru-baru ini menyebut generasi
muda yang memilih menjadi
wirausaha sebagai pahlawan nasional.
Hal ini menunjukkan besarnya
harapan peningkatan peran
pengusaha untuk dapat memacupertumbuhan ekonomi.
Harapan tersebut bertolak dari
keinginan untuk meningkatkan daya
saing Indonesia. Prof. Michael Porter,
pakar manajemen terkemuka,
menyampaikan bahwa suatu negara
memiliki daya saing apabila
produktivitas usahanya meningkat,
baik yang berorientasi ekspor
maupun lokal. Hal ini dapat dicapaimelalui penguatan kapabilitas dunia
usaha dan kecanggihan industri lokal.
Keduanya menjadi penentu bagi
keberhasilan Indonesia beralih dari
klasifikasi negara yang bergantung
pada sumber daya alam (factor driven)
kepada negara yang bertumpu pada
industri yang efisiensi (efficiencydriven).
Dalam laporan Global Competitiveness
Report yang diterbitkan setiap tahun
oleh World Economic Forum terdapat
enam pilar untuk menilai efisiensi
suatu perekonomian. Berdasarkan
laporan tersebut terdapat dua pilar
dimana Indonesia relatif tertinggal
yaitu kesiapan teknologi dan efisiensi
pasar tenaga kerja. Di samping itu
masih terdapat dua pilar lain yang
harus dikerjakan pada level factor
driven yaitu kelembagaan dan
infrastruktur. Kelemahan
kelembagaan yang perlu diperbaiki
menurut survey Ease of Doing Business
antara lain ketentuan terkait dengan
pendirian perusahaan baru dan
kepastian kontrak. Kelambatan
memperbaiki empat pilar ini menjadipenyebab turunnya ranking Indonesia
pada tahun 2011 menjadi 46
dibanding 44 pada tahun 2010.
Selain kurangnya infrastruktur,
menurut laporan Global
Competitiveness Report faktor
penghambat utama dunia usaha yanglain adalah korupsi dan birokrasi
pemerintah yang tidak efisien. Pada
sisi lain berbagai program pembinaan
UKM dilancarkan Pemerintah seperti
kredit program dan pelatihan serta
fasilitas pajak. Hubungan pemerintah
dan dunia usaha semacam ini
merupakan bentuk ekonomi biaya
tinggi yang menghambat kenaikan
daya saing.
Pengusaha merupakan kelompok
masyarakat yang memiliki
kesempatan dan kemampuan
melakukan initial transition. yaitu
meningkatkan posisi Indonesia ke
tingkat innovation driven. Untuk itu
perlu komitmen bersama pengusaha
dan aparatur pemerintah untuk
menghilangkan lingkaran biaya
ekonomi tinggi di atas. Upayabersama ini mengingatkan pada pesan
Mohammad Hatta bahwa "Jatuh
bangunnya negara ini sangat
tergantung dari bangsa ini sendiri.
(BHR)
Indikator Ekonomi
EDITORIALEDITORIAL
-
8/2/2019 TEK Mar 2012
4/20
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan | Maret 20122
Harga minyak dunia kian fluktuatif.
Ketegangan di Timur Tengah akibat
sanksi nuklir Iran telah mendorong
kenaikan harga minyak di pasar
internasional hingga USD 123,81
(harga minyak Brent pada 1 Maret
2012). Tersiar kabar ledakan pipa
minyak di Saudi Arabia dan
terganggunya lalu lintas minyak di selat
Hormuz yang merupakan jalur distibusi
sekitar 17 juta barel minyak per hari
pada 2011 (seperenam minyak mentah
global)memicu lonjakan harga minyak
dunia.
Indonesia termasuk dalam negara net
importer minyak sejak 2004 karena
konsumsi BBM-nya sudah melebihi
kapasitas produksi. Akibatnya,
Indonesia harus mengimpor minyak
atau BBM untuk memenuhi kebutuhan
dalam Negeri. Sebagai gambaran
dengan tingkat produksi minyak sekitar
900 ribu barel per hari dan kebutuhan
minyak/BBM Indonesia mencapai 1,3
juta per hari, maka setiap hari
Indonesia harus mengimpor
minyak/BBM setidaknya 400 ribu barel.
Perkembangan harga minyak dunia
berpengaruh terhadap harga BBM
domestik. Harga minyak ICP Indonesia
pada Februari 2012 sebesar US$
122,17/barel. Sementara dalam APBN
2012, asumsi harga minyak ICP sebesarUS$ 90/barel. Berdasarkan hasil
perhitungan Kementerian Keuangan,
kenaikan harga minyak ICP sebesar
US$ 1/barel akan berdampak terhadap
fiskal (net fiscal impact) sebesar minus
0,90 pada tahun 2012.
Sebagai dampak dari kenaikan harga
minyak dunia, perbedaan harga
keekonomian (harga produksi
ditambah dengan pajak pertambahan
nilai dan pajak bahan kendaraan
bermotor) semakin jauh dari harga
BBM bersubsidi. Akibatnya beban
subsidi energi membengkak. Subsidi
BBM tahun 2012 diperkirakan akan
mencapai Rp 191,1 triliun bila harga
BBM tidak disesuaikan (tanpa kebijakan
pengendalian subsidi BBM). Sehingga
total defisit APBN dan APBD
diperkirakan mencapai lebih dari 3%
dari PDB (berpotensi melanggar UU
No.17/2003). Savingdari subsidi BBM
dapat digunakan untuk membiayai
infratruktur.
Pembengkakan defisit fiskal akan
meningkatkan resiko bagi
perekonomian nasional. Peningkatan
resiko fiskal dapat mengancam
kesinambungan fiskal yang menjadi
jangkar bagi kestabilan ekonomi
nasional. Kesinambungan fiskal dan
kesehatan APBN merupakan
Rubrik Agenda Koordinasi
Kebijakan Pengendalian Subsidi BBM 2012
Perkembangan Subsidi BBM 1Pengeluaran Premium dan Solar 2011
Per Rumah Tangga per Bulan2
-
8/2/2019 TEK Mar 2012
5/20
Rubrik Agenda Koordinasi
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan | Maret 2012 3
harga BBM menjadi Rp 6.000/liter pun,
harga BBM Indonesia masih tergolong
murah dibandingkan dengan negara
kawasan. Harga BBM yang murah dapat
memancing penyelundupan atau
penyalahgunaan.
Kebijakan pengendalian subsidi BBM
direncanakan mulai pada 1 April 2012
yakni dengan menaikkan harga jual
BBM bersubsidi sebesar Rp 1.500/literatau dari Rp 4.500/liter menjadi Rp
6.000/liter.
Rencana kebijakan kenaikan harga
subsidi BBM tersebut berdampak
terhadap inflasi dan kemiskinan.
Berdasarkan perhitungan Tim
Pengendalian Inflasi, kebijakan kenaikan
harga subsidi BBM sebesar Rp 1.500/
liter akan menyebabkan inflasi 2012
diatas target 4,5%1%. Dampak
berlangsung singkat maksimal 3 bulan
dan dalam waktu 12 bulan inflasi 2013
diperkirakan akan sudah kembali ke
dalam kisaran 4,5%1%. Dampak
kenaikan harga BBM terhadap inflasi
dapat diminimalkan apabila disertai
dengan langkah kebijakan guna
mempertahankan daya beli masyarakat,peningkatan pasokan bahan pangan
serta meningkatkan sarana dan
prasarana infrastruktur.
Kenaikan harga BBM dapat berdampak
pada kenaikan harga pangan dan
meningkatnya kebutuhan pengeluaran
penduduk miskin, sehingga daya beli
penduduk miskin menurun. Oleh
karena itu, diperlukan adanya program
kompensasi. Dampak sosial ekonomi
kenaikan harga BBM dapat dikurangi
dengan adanya program kompensasi.
Program kompensasi antara lain (1)
penambahan frekuensi jatah beras
untuk rakyat miskin dari 12 kali per
tahun menjadi 14 kali per tahun dengan
harga tebus tetap Rp 1.600 perkilogram; (2) pemberian Bantuan
Langsung Sementara Masyarakat
(BLSM) berupa dana tunai senilai Rp
150.000 per bulan kepada 18,5 juta
rumah tangga yang mencakup 30%
rumah tangga dengan tingkat sosial
ekonomi terendah di Indonesia; (3)
penambahan beasiswa untuk rumah
tangga miskin selama enam bulan; (4)
kompensasi untuk sektor transportasi
sebesar Rp 5 triliun, agar kenaikan tiket
angkutan kelas ekonomi tidak melonjak
sejalan dengan kenaikan harga Premium
dan Solar. (MS dan CM)
indikator utama yang dilihat para
investor dan pelaku pasar dalam
melakukan transaksi bisnis dan
ekonomi serta berinvestasi di
Indonesia. Meningkatnya risiko investasi
dan menurunnya confidence terhadap
prospek perekonomian nasional akan
menyebabkan terjadinya pelarian modal
secara tiba-tiba (suddent reversal)
obligasi negara, atau meningkatnya aksi
flight to quality.
Selain untuk menyelamatkan APBN
2012, harga BBM juga menjadi jangkar
untuk upaya redistribusi pendapatan.
Sebagian besar subsidi BBM dinikmati
oleh kelompok menengah ke atas.
Berdasarkan data Susenas Maret 201,
pengeluaran premium dan solar 2011
per rumah tangga per bulan terbesar
adalah penduduk menengah ke atas.
Kelompok rumah tangga dengan tingkat
pendapatan tertinggi mengkonsumsi
BBM lebih banyak. Data Susenas 2009
menunjukkan konsumsi BBM motor
rata-rata 18,7 liter per bulan sementara
pemilik mobil 113,1 liter per bulan.
Harga BBM menjadi kunci penting
untuk mendorong diversifikasi energidari BBM ke sumber energi lain (bagian
dari kebijakan energi). Tanpa
penyesuaian harga BBM, penggunaan
energi lain menjadi tidak menarik. Harga
BBM untuk premium dan solar di
Indonesia merupakan termurah
dibandingkan dengan negara kawasan
pada Maret 2012. Dengan kenaikan
-
8/2/2019 TEK Mar 2012
6/20
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan | Maret 20124
Memasuki tahun 2012, pertumbuhan
ekspor Indonesia sedikit meningkat,
setelah selama tiga bulan, sejak
September 2011, terus mengalami
penurunan pertumbuhan (lihat grafik
3). Meskipun sedikit meningkat,
pertumbuhan ekspor tersebut masih
lebih rendah dibandingkan dengan
pertumbuhan impor. Dengan demikian,
surplus neraca perdagangan Indonesia
cenderung mengecil sejak September
2011.
Dari hasil laporan BPS, nilai ekspor
Indonesia Januari 2012 mencapai USD
15,5 miliar atau tumbuh 6,1% (yoy).
Peningkatan ekspor terjadi baik pada
komoditas migas 13,7% (yoy) dan
nonmigas 4,4% (yoy). Ekspor nonmigas
Indonesia masih didominasi oleh
kelompok bahan bakar mineral (17,3%)
serta kelompok lemak dan minyak
hewan/nabati (17,1). Penolakan ekspor
CPO dari Pemerintah Amerika dengan
alasan proses produksi yang tidak
ramah lingkungan ternyata tidak
memberi pengaruh signifikan. Amerika
bukan negara tujuan ekspor utama
CPO Indonesia, melainkan ke India
dan Cina.
Untuk ekspor migas, terjadi
peningkatan pertumbuhan ekspor gas
dan minyak mentah masing-masing
sebesar 31,6% (yoy) dan 8,2% (yoy).
Sedangkan ekspor hasil minyak turunsignifikan sebesar 24,1% (yoy).
Tidak hanya ekspor, pertumbuhan
impor mengalami penurunan yang
cukup signifikan sejak September 2011
(lihat grafik 3). Pertumbuhan impor
tersebut sempat naik mencapai 24,3%
(yoy) di akhir tahun 2011, namun
kembali turun pada Januari 2012 dan
hanya tumbuh 16% (yoy). Pada Januari
2012, baik impor migas dan nonmigasmengalami kenaikan masing-masing
sebesar 0,6% (yoy) dan 20,8% (yoy).
Impor nonmigas Indonesia masih
didominasi oleh impor bahan baku
yang mencapai 71,9%. Ketergantungan
industri dalam negeri akan impor
tercatat masih cukup besar. Diikuti
impor barang modal dan konsumsi
yang masing-masing memberi
kontribusi sebesar 20,4% dan 7,7%.
Berdasarkan negara tujuan ekspor
nonmigas, Jepang kembali menjadinegara tujuan ekspor terbesar
Indonesia pada Januari 2012 setelah
selama semester akhir 2011 posisinya
digantikan oleh Cina. Porsi ekspor
Indonesia ke Jepang mencapai 12,8%,
sedangkan ekspor ke Cina mengalami
penurunan tercatat 10, 9% dari total
ekspor nonmigas. Upaya diversifikasi
pasar tujuan ekspor menghadapi krisis
global terlihat dari penurunan pangsa
ekspor ke sejumlah kawasan. Untuk
kawasan ASEAN dan Eropa,
dibandingkan dengan tahun
sebelumnya, terjadi penurunan nilai
ekspor, masing-masing sebesar minus
9,3% dan minus 11% (yoy). Sedangkan
ekspor ke India terus meningkat
dengan pangsa pasar 9,16% dari total
ekspor nonmigas Indonesia atau
tumbuh 45,6% (yoy) pada Januari 2012.
Selain ke India, terjadi peningkatanekspor ke Australia dan Taiwan.
Dengan demikian, Neraca Perdagangan
Indonesia Januari 2012 mencapai
surplus USD 923,4 juta. Surplus
perdagangan ini terdiri dari surplus
nonmigas sebesar USD 938,3 juta yang
harus dikurangi defisit migas sebesar
USD 14,9 juta. (TKA)
Rubrik Ekonomi Makro
Krisis Gerus Ekspor Indonesia
Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia 3
-
8/2/2019 TEK Mar 2012
7/20
Rubrik Ekonomi Makro
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan | Maret 2012 5
Tekanan inflasi IHK Februari 2012
lebih rendah dari bulan sebelumnya,
melanjutkan tren penurunan inflasi
pada awal tahun 2012. Inflasi IHK
Februari 2012 tercatat sebesar 0,05%
(mtm) atau 3,56% (yoy). Rendahnya
inflasi Februari terutama karena
berlanjutnya deflasi kelompokvolatile
food yang lebih besar dari pola
historisnya.
Pada Februari 2012, kelompokvolatile food mengalami deflasi
sebesar minus 0,94% (mtm), lebih
dalam dibandingkan periode yang sama
di tahun sebelumnya, minus 0,48% (
mtm). Deflasi yang cukup tajam pada
kelompok volatile food terutama
terjadi di wilayah Sumatera,
disebabkan oleh tingginya pasokan
komoditas hortikultura baik yang
bersumber dari domestik (memasukimasa panen) dan juga dari impor
yang terindikasi meningkat ditengarai
sebagai antisipasi pedagang menjelang
implementasi UU Hortikultura pada
pertengahan Maret mendatang.
Namun demikian hingga bulan laporan,
beras masih menjadi penyumbang
dominan inflasi volatile food. Sepanjang
Februari 2012 inflasi beras melambat
0,80% (mtm), terendah selama 3
bulan laporan, sejalan dengan di
mulainya panen di beberapa daerah
menjelang panen raya pada Maret-
April mendatang. Kondisi lain yangmendukung perlambatan inflasi beras
adalah diteruskannya Operasi pasar
(OP) BULOG sepanjang Februari
hingga mencapai 206,16 ribu ton,
dan impor beras yang telah mencapai
1,891 juta ton (Agustus 2011-
Februari 2012) atau sekitar 99,5% dari
nilai kontrak impor beras.
Realisasi inflasi inti menjadi 4,31%
(yoy) pada Februari 2012 dari
sebelumnya 4,29% (yoy) karena
peningkatan harga emas perhiasan dan
energi. Secara komponen, inflasi inti
Perkembangan Inflasi
Perkembangan Inflasi 4
traded kecuali emas dan inti non-
tradedmengalami perlambatan sejalan
dengan nilai tukar rupiah yang stabil,
ekspektasi inflasi yang masih terjaga,
respon sisi penawaran yang masih
memadai, dan didukung berlanjutnya
tren penurunan harga pangan global.
Inflasi kelompokadministered prices
menjadi 0,24% (mtm) atau 2,88% (yoy)
dari 0,43% (mtm) atau 2,96% di bulan
sebelumnya, terutama dampakkenaikan tarif cukai rokok per 1
Januari 2012. Komoditas yang
berkontribusi memberikan sumbangan
inflasi adalah rokok, bensin
(khususnya dari bensin non-subsidi)
dan bahan bakar rumah tangga.
Ke depan, tekanan inflasi pada triwulan
II dan akhir 2012 diperkirakan
meningkat dan berpotensi melampaui
sasaran sebesar 4,5%1%, terkait
rencana kebijakan kenaikan harga BBM
bersubsidi. Berdasarkan simulasi,
kebijakan kenaikan harga BBM
bersubsidi memberikan dampak inflasi.
Namun demikian dampak kenaikan
harga BBM dapat lebih rendah jika
pemerintah menyalurkan penghematan
subsidi BBM tersebut melalui
kebijakan yang dapat mempertahankan
atau meningkatkan daya beli
masyarakat, meningkatkan produksi
dan pasokan bahan pangan, serta
peningkatan sarana dan prasarana
infrastruktur.
(Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi)
-
8/2/2019 TEK Mar 2012
8/20
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan | Maret 20126
Prospek perlambatan aktivitas
ekonomi dunia serta krisis yang terjadi
di pasar tenaga kerja global dalam 3
tahun terakhir berpotensi mengancam
peningkatan angka pengangguran
global. International Labor
Organization (ILO) dalam laporan
Global Employment Trend 2012
menemukan bahwa krisis global telah
mengakibatkan kenaikan pengangguran
sejumlah 27 juta pekerja dari sejak
awal krisis. Kelompok usia mudaterkena dampak terbesar dari krisis.
Bersamaan dengan kondisi tersebut,
prospek pasar dalam penyerapan
tenaga kerja juga melemah.
Sepanjang krisis global, pemulihan
investasi di negara maju berjalan lambat
akibat permasalahan sektor keuangan
dan penurunan konsumsi masyarakat.
Sementara itu, di negara berkembang,
pertumbuhan investasi sangat kuat,melebihi ekpansi produksi. Namun
demikian, kelompok ini juga
dihadapkan kondisi dimana investasi
tak selalu mampu menciptakan
lapangan kerja sebanyak dahulu.
Implikasinya peningkatan investasi di
negara berkembang tak dapat
diharapkan untuk menurunkan angka
pengangguran global. Dengan tren
tersebut, penciptaan lapangan kerja
ke depan belum dapat diprediksi,
sehingga menimbulkan ancaman
pengangguran.
Risiko pengangguran akibat krisis palingbesar menghantam kelompok usia
muda. Dengan tingkat pengangguran
usia 15-24 tahun selama krisis
mencapai 12,7%. Jumlah pengangguran
kelompok ini naik lebih dari 4 juta
sejak tahun 2007, menjadi 74,8 juta di
tahun 2011. Lebih jauh lagi, ILO
memprediksi 6,4 juta penduduk usia
muda telah menyerah mencari
pekerjaan dan keluar dari pasar tenagakerja. Hal ini sebagian disebabkan
ketidakmampuan sistem pendidikan
dan pelatihan untuk mengikuti
cepatnya fase transformasi struktural
yang terjadi dan perubahan
keahlian/skill yang diminta pasar tenaga
kerja.
Mencermati tantangan dan risiko di
masa depan, ILO memiliki 3 skenario
prospek ketenagakerjaan (lihat grafik
1). Dalam proyeksi baseline, tingkat
pengangguran tetap 6% pada 2012-
2016, jumlah pengangguran di 2012
akan bertambah 3 juta, dan naik
menjadi 206 juta di 2016. Skenario
kedua, jika tingkat pertumbuhan global
jatuh di bawah 2%, maka pengangguran
akan meningkat menjadi 204 juta pada
tahun 2012. Sementara itu, dengan
skenario yang lebih moderat, ILO
mengasumsikan adanya resolusi yang
cepat atas krisis utang euro, sehingga
pengangguran global tahun 2012 akan
mencapai 1 juta lebih rendah dariskenario baseline di 2012.
Untuk mempercepat pemulihan dalam
pertumbuhan ekonomi dan pasar
tenaga kerja global, ILO menyarankan
alternatif kebijakan untuk mendorong
penciptaan lapangan kerja, antara lain:
1) Koordinasi kebijakan global;
2) Pengaturan kembali sistem
keuangan;
3) Orientasi kebijakan yang efektif
dalam mendukung
pertumbuhan lapangan kerja
4) Meningkatkan belanja publik tanpa
menciptakan resiko sustainaibiltas
anggaran
5) Mendorong investasi swasta
(APN)
Rubrik Ekonomi Internasional
Krisis Global dan Propek Sektor Ketenagakerjaan 2012-2016
Tren dan Proyeksi Ketenagakerjaan Global 5
Jumlah pengangguran - scenario downside
Tingkat pengangguran - scenario baseline
Tingkat pengangguran - scenario upslole
Jumlah pengangguran - scenario baseline
Tingkat pengangguran - scenario downside
Tingkat penganggurandengan scenario mendorong
Investasi
-
8/2/2019 TEK Mar 2012
9/20
Rubrik Keuangan
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan | Maret 2012 7
Sebagai lanjutan pemantauan terhadap
sektor perbankan pada rubrik
perbankan kali ini dilakukan simulasi
CAR (Capital Adequacy Ratio) pada
beberapa bank swata nasional yakni
Bank Tabungan Negara, Bank Permata,
Bank Mutiara, Bank Niaga dan Bank
Danamon. Simulasi ini menggunakan
beberapa skenario dengan tingkat NPL
(Non-Performing Loan) yang semakin
bertambah. CAR menunjukkan
kemampuan bank memenuhi potensikerugian di masa yang akan datang,
dalam simulasi ini terkait dengan
bertambahnya kredit yang bermasalah
(NPL) dalam jumlah yang signifikan.
Berdasarkan laporan Bank Umum
kepada Bank Indonesia, untuk Bank
Tabungan Negara seperti terlihat dalam
tabel CAR aktual sebesar 16,99 %
dengan nilai NPL sebesar 3,48% pada
Bulan Januari 2012. Setelahdisimulasikan tanpa merubah
komponen modal, CAR semakin
menurun ke angka 13,22% pada NPL
20% atau terjadi penurunan sebesar
377 basis poin. Bank Permata dengan
CAR actual sebesar 15,33% dengan
NPL 2,22% pada bulan Januari 2012,
setelah disimulasikan pada tingkat NPL
20% CAR turun sampai pada level
12,97%, atau menurun sebesar 236
basis poin. Sementara untuk BankMutiara, CAR actual cenderung lebih
rendah dibandingkan dengan bank
lainnya, yakni sebesar 10,10% dan NPL
aktual sebesar 15,33%, setelah
disimulasikan dengan NPL 20% maka
CAR menurun ke level 8,78% atau
menurun sebesar 131 basis poin. Untuk
Bank Niaga dengan CAR aktual sebesar
16,02% dan tingkat NPL sebesar 2,79%
setelah disimulasikan CAR mengalami
penurunan ke tingkat 13,52% pada
NPL 20%, atau mengalami penurunan
sebesar 250 basis poin. Selanjutnya
Bank Danamon dengan tingkat CAR
paling tinggi diantara bank yang
disimulasikan yakni sebesar 19,31%
dengan NPL 2,78% pada bulan Januari
2012, setelah disimulasikan ke tingkat
NPL 20%, maka CAR menurun ke level
16,43% atau menurun sebesar 288
basis poin.
Dari data pada tabel 1apabila
dibandingkan antara NPL pada level
5% dan 20% penurunan CAR paling
signifikan terjadi pada Bank Tabungan
Negara, yakni sebesar 264 basis poin,
sedangkan Bank Mutiara memiliki
dampak penurunan CAR yang paling
kecil di antara bank yang disimulasikan
yakni menurun sebesar 179 basis poin.
Hal ini ditengarai karena pada Bank
dengan CAR yang tinggi cenderung
memiliki penurunan NPL yangsignifikan. Apabila dilakukan
perbandingan NPL pada level 7.5% dan
10%, pada Bank Tabungan Negara selisih
CAR sebesar 48 basis poin, sementara
pada Bank Mutiara hanya sebesar 16
basis poin.
Semakin besar tingkat NPL tentu akan
mereduksi selisih penurunan NPL.
Namun pada Bank Danamon dampak
peningkatan NPL lebih rendah
dibandingkan dengan Bank Tabungan
Negara yakni sebesar 36 basis poin.
Hal ini ditengarai karena struktur modal
Bank Danamon yakni Rp. 18,836 trilyun
lebih tinggi dibandingkan dengan modal
Bank Tabungan Negara yakni sebesar
Rp. 7,583 trilyun. Selisih ini tentunya
akan memberikan dampak yang
signifikan mengingat rasio kecukupan
modal cenderung elastis ketika jumlahmodal yang lebih kecil dibagi dengan
pertambahan resiko rata-rata
tertimbang pada tingkat yang sama.
Meskipn CAR Bank Mutiara memiliki
penurunan yang kecil namun dari segi
kuantitas setelah melalui simulasi
dibandingkan Bank Lainnya, Bank
Mutiara memiliki CAR yang paling
rendah yaitu 8,78%, apabila skenario
dilanjutkan Bank Mutiara cenderunglebih rentan menyentuh batas minimum
penyediaan modal dari Bank Indonesia
yakni sebesar 8%. Secara umum CAR
beberapa bank swasta diperkirakan
masih cukup tahan dalam
mengantisipasi tekanan peningkatan
risiko kredit.(AWS)
Pemantauan Perbankan : Efek Kredit Terhadap Rasio Kecukupan Modal
Tabel 1. Simulasi Pengaruh NPL terhadap CAR
NPL BTN Permata Mutiara Niaga Danamon
NPL Aktual
CAR Aktual
NPL 5%
NPL 7.5%
NPL 10%
NPL 12.5%
NPL 15%
NPL 17.5%
NPL 20%
3,48
16,99
15,86
15,35
14,87
14,42
14,00
13,60
13,22
2,12
15,33
14,66
14,35
14,05
13,76
13,49
13,22
12,97
5,51
10,10
10,14
9,56
9,40
9,24
9,08
8,93
8,78
2,79
16,02
15,31
14,98
14,67
14,36
14,07
13,79
13,52
2,78
19,31
18,50
18,12
17,75
17,40
17,07
16,74
16,43
Sumber : Bank Indonesia, diolah, Januari 2012
-
8/2/2019 TEK Mar 2012
10/20
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan | Maret 20128
Indikator perbankan syariah pada bulan
Desember 2011 mengalami
peningkatan dari bulan sebelumnya.
Pertumbuhan pembiayaan mengalami
peningkatan dan masih didominasi
oleh sektor lain-lain. Tingkat
pertumbuhan DPK secarayoy
mengalami sedikit penurunan tetapi
secara mtm merupakan yang tertinggi
selama tahun 2011. Rasio NPL juga
mengalami penurunan dan mencapai
level terendah pada tahun 2011.Kinerja positif perbankan syariah ini
tidak terlepas dari kekhawatiran
terhadap situasi ekonomi Eropa
sehingga membuat masyarakat beralih
dari bank konvensional yang sedang
mengalami tekanan.
Pertumbuhan pembiayaan meningkat
pada bulan Desember 2011 sebesar
50,56%. Meskipun turun dibandingkan
bulan Oktober yang mencapai 53,57%,pertumbuhan pembiayaan bulan
Desember 2011 masih lebih tinggi
dibandingkan pada awal tahun 2011
sebesar 47,91%. Komposisi
pembiayaan menurut sektor ekonomi
per Desember 2011 masih sama
dengan Desember 2010. Pembiayaan
sektor lain-lain masih merupakan yang
terbesar disusul pembiayaan jasa dunia
usaha dan perdagangan, restoran, dan
hotel. Secara rasio terhadap total,pembiayaan lain-lain mengalami
peningkatan dari 33,59% pada
Desember 2010 menjadi 42,05% pada
Desember 2011. Sedangkan
pembiayaan dunia usaha serta
perdagangan, hotel, dan restoran pada
Desember 2011 mengalami penurunan
masing-masing menjadi 24,97% dan
9,53% dari Desember 2010 masing-
masing sebesar 33,59% dan 29,68%.
Tingkat pertumbuhan pembiayaan
musyarakah masih jauh lebih tinggi
dari pertumbuhan pembiayaan
mudharabah.
Pertumbuhan DPK pada bulan
Desember 2011 sebesar 50,07% (yoy)
atau lebih rendah dibandingkan
pertumbuhan awal tahun yang
mencapai 58,46% (yoy). Pertumbuhan
DPK tertinggi terjadi pada bulan Maret
yang mencapai 68,62%. Meskipun
mengalami penurunan, tingkat
pertumbuhan DPK tetap berada di
level tinggi dan bahkan mampu tumbuh
9,37% (mtm) yang merupakan
pertumbuhan tertinggi pada level mtm
2011. Pertumbuhan DPK ini turut
didorong oleh pertumbuhan deposito
mudharabah yang hingga bulan
Desember mencapai Rp 57 triliun
untuk Rupiah dan Rp 1,27 triliun untuk
valas. Ini berarti potensi kerugiansemakin rendah karena return
mudharabah selama ini cukup stabil
(Prabowo, 2009).
Rasio non performing loan (NPL) pada
bulan Desember 2011 mengalami
penurunan menjadi 2,52% atau
terendah pada tahun 2011. Jika
dibandingkan terhadap bulan
November, meskipun terjadi
penurunan kredit macet (lost) dan
diragukan (doubtful), kredit kurang
lancar (sub-standard) mengalami
peningkatan dari Rp 1.055 miliar
menjadi Rp 1.075 miliar.
Sesuai dengan penelitian-penelitian
sebelumnya yang menyatakan bahwa
keadaan ekonomi sangat
mempengaruhi persepsi masyarakat
terhadap perbankan syariah. Krisis
Eropa membuat perbankan dengan
sistem konvensional di Asia sejak
kuartal III tahun 2011 mengalami
tekanan. Pengetatan likuiditas
menyebabkan adanya perlambatan
pertumbuhan kredit di perbankankonvensional sehingga masyarakat
beralih menggunakan bank syariah.
(AFA)
Rubrik Keuangan
Analisis Perbankan Syariah
Grafik Rasio NPL, Pertumbuhan DPK, dan Pertumbuhan Kredit 6
-
8/2/2019 TEK Mar 2012
11/20
Rubrik APBN
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan | Maret 2012 9
Protes nuklir Iran ditengarai menjadi
penyebab lonjakan pada harga minyak
dunia. Memasuki tahun 2012, harga
minyak dunia mengalami tren
meningkat. WTI Crude Oilsempat
hampir menembus level USD
110/barel, sementara Brent Crude Oil
bergerak di sekitar level USD 125/barel.
Tren harga minyak di pasar dunia
tersebut menimbulkan kekhawatiran
para pelaku pasar atas lonjakan hargaminyak sebagaimana pernah terjadi
pada krisis global tahun 2008 dimana
Brent Crude Oilsempat menembus level
USD 147/barel.
Selain masalah geopolitik di kawasan
Timur Tengah, pelaku pasar juga
mengkhawatirkan keberlangsungan
suplai minyak dunia yang kian menipis.
Kekhawatiran para pelaku pasartersebut dicoba ditepis oleh Menteri
Perminyakan Saudi Arabia, Ali Naimi.
Naimi dalam Financial Times menjelaskan
bahwa suplai minyak dunia saat ini lebih
aman dibandingkan tahun 2008. Oleh
karenanya, menurut Naimi pergerakan
minyak dunia saat ini tidak normal dan
tidak dapat dibiarkan. Terkait dengan
hal tersebut, Naimi meyakini bahwa
Saudi Arabia memiliki kapasitas untuk
menambah suplai sebesar 2,5 juta
barel/hari yang dapat mengamankan
kondisi suplai minyak dunia.
Terlepas dari upaya pemerintah Saudi
Arabia dalam meyakini pelaku pasar.
Para analis menilai pergerakan harga
minyak dunia saat ini dapat berdampak
negatif bagi perekonomian global.
Banyak ekonom memperkirakan
kenaikan harga minyak dunia akan
menghambat proses penyelesaian
masalah krisis utang di Eropa dan AS.
Lembaga riset Oxford Economics
memprediksi risiko aksi militer
terhadap Iran akan berdampak pada
kenaikan harga minyak dunia hingga
level USD 200/barel, penurunan harga
saham global sebesar 20%, pelambatanpendapatan dan konsumsi di negara-
negara maju, serta lonjakan inflasi di
negara berkembang.
Di dalam negeri, gejala lonjakan harga
minyak dunia ini telah diantisipasi oleh
pemerintah pertama-tama melalui
perubahan asumsi dasar makro dalam
rancangan APBN-P 2012. Harga minyak
dunia yang sebelumnya dipatok sebesar90 US $/barel naik menjadi 105 US
$/barel. Selain itu, asumsi lifting minyak
juga mengalami revisi dari yang
sebelumnya sebesar 950 ribu barel/hari
turun menjadi 930 ribu barel/hari.
Kenaikan harga minyak dunia
berpotensi menekan ruang fiskal karena
sangat terkait dengan kebijakan subsidi.
Pemerintah juga berencana untuk
menaikkan harga Bahan Bakar Minyak
(BBM). Rencana kenaikan harga BBM
ini dilakukan melalui perhitungan yang
cermat dengan tidak melupakan
dampak kebijakan tersebut terhadap
masyarakat. Untuk itu, seiring dengan
kebijakan kenaikan harga BBM, dalam
rancangan APBN-P 2012, pemerintah
telah mengalokasikan dana kompensasi.
Program kompensasi yang
direncanakan akan efektif per April
2012 ini meliputi program pemberian
Bantuan Langsung Sementara
Masyarakat (BLSM), subsidi transportasi
yang dilakukan beriringan dengan
penambahan skema transportasi, serta
penambahan subsidi beras raskin
selama 2 bulan. Selain anggaran
kompensasi, pemerintah juga
mengalokasikan biaya pembatasanBBM dan konversi ke Bahan Bakar Gas
(BBG). Alokasi ini dimaksudkan agar
subsidi BBM dimanfaatkan oleh
kelompok masyarakat yang tepat serta
sebagai dukungan mewujudkan
kebijakan energi nasional yang
berkelanjutan.
Turbulensi harga minyak dunia juga
turut mempengaruhi ketahanan fiskalnasional melalui perubahan alokasi
belanja pemerintah. Untuk itu, dalam
rangka menjaga kapasitas fiskal, pada
rancangan APBN-P 2012, pemerintah
melakukan upaya pengurangan belanja
pemerintah melalui pemotongan
belanja kementerian/lembaga yang
bersifat non modal (terutama belanja
barang) sebesar 27,5 T rupiah. Langkah-
langkah tersebut di atas diharapkan
dapat meminimalisir dampak lonjakan
harga minyak dunia pada perekonomian
nasional. (RA dan RN)
Antisipasi Lonjakan Harga Minyak Dunia dalam APBN
-
8/2/2019 TEK Mar 2012
12/20
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan | Maret 201210
Akhir Februari lalu, rapat koordinasi
terbatas yang membahas RUU JPSK
antara Pemerintah, Bank Indonesia
dan Lembaga Penjamin Simpanan telah
sepakat mengirimkan draft final RUU
kepada DPR melalui Sekretariat
Negara. Rakortas yang dihadiri oleh
Menteri Hukum dan HAM, Menteri
Keuangan, Komisaris dan Direksi LPS,
Gubernur Bank Indonesia dan
beberapa pejabat dari SekretariatNegara telah sepakat dengan poin-
poin penting karena RUU JPSK
memang dibutuhkan sebagai landasan
hukum untuk pengambilan kebijakan
penting dalam upaya penyelamatan
perekonomian nasional di situasi krisis.
Dengan pengalaman krisis 2008 lalu,
RUU JPSK menegaskan bahwa
pengambilan keputusan penyelamatanekonomi nasional di masa krisis adalah
sebuah kebijakan yang berisiko dan
membawa konsekuensi, sehingga
konsekuensi dari pengambilan
keputusan penyelamatan ekonomi
dianggap sebagai biaya penyelamatan
dan bukan sebagai kerugian negara.
Penegasan ini penting agar pengambil
keputusan dapat bersikap strategis
dan bebas dari tuntutan atas risikokebijakan karena dalam situasi krisis
membutuhkan pengambilan kebijakan
yang cepat dan tepat. RUU JPSK
berupaya mengalokasikan semua
sumber daya keuangan ketika harus
menyelamatkan sistem keuangan
domestik dari krisis melanda seperti
pembelian Surat Utang Negara oleh
Bank Indonesia meskipun tetap
mempertimbangkan dampak kebijakan
quasi-fiskal (pembiayaan fiskal melalui
kebijakan moneter).
Secara umum, RUU JPSK mengatur
dua kondisi, yaitu pencegahan dan
penanganan krisis dengan tujuan untuk
menciptakan dan memelihara sistem
keuangan nasional. Pengaturan dalam
RUU?ini meliputi upayapenanggulangan, yakni (1)
permasalahan Bank, (2) permasalahan
Perusahaan Asuransi, dan (3) gejolak
dan krisis Pasar SBN domestik dalam
kondisi sistem keuangan tidak normal,
yaitu melalui pencegahan dan
penanganan krisis. Penanggulangan
permasalahan bank dan/atau
perusahaan asuransi dalam rangka
pencegahan krisis dilakukan denganmekanisme: (a) pemberian Fasilitas
Pembiayaan Darurat (FPD) dan (b)
Penyertaan Modal Sementara (PMS)
untuk perbankan. Sedangkan bagi
perusahaan asuransi dilakukan melalui
mekanisme pemberian pinjaman dan
Penyertaan Modal Sementara (PMS).
Apabila terjadi krisis pasar SBN
domestik yang ditetapkan oleh Forum
Stabilisasi Sistem Keuangan (FSSK),upaya penanganan krisis pasar SBN
domestik dilakukan dengan cara: (a)
pembelian kembali SBN dalam rangka
stabilisasi pasar SBN domestik dengan
menggunakan dana Sisa Anggaran
Lebih (SAL) oleh Pemerintah, (b)
pembelian SBN oleh Bank Indonesia,
dan/atau (c) upaya lainnya berdasarkan
Keputusan FSSK.
RUU JPSK juga memanfaatkan sumber
pembiayaan internasional yang
bertujuan untuk meredam efek tular
dari krisis eksternal. Skema
pemanfaatan akan diatur lebih lanjut
dengan peraturan teknis. Beberapa
skema penyelamatan krisis baik yang
terjadi secara sistemik dan tidak
sistemik telah diatur dalam RUUtersebut.
Lahirnya UU JPSK nantinya akan
melengkapi aturan yang menjaga
sistem perekonomian khususnya di
sektor keuangan. UU ini pun akan
saling melengkapi UU Otoritas Jasa
Keuangan dalam hal pengambilan
keputusan strategis di Forum Stabilitas
Sistem Keuangan (FSSK).
Kita berharap pembahasan RUU JPSK
dapat berjalan lancar karena aturan
ini sangat dibutuhkan seperti halnya
keberadaan Instalasi Gawat Darurat
(IGD) di dalam sebuah Rumah Sakit.
Sekalipun mengandung resiko dan
dalam situasi penuh kepanikan krisis,
para pengambil keputusan harus dapat
bekerja dengan tenang karena adanyapayung hukum yang melindungi. (EP2)
Rubrik Kebijakan dan Regulasi Ekonomi
UU JPSK Siap Bergulir
-
8/2/2019 TEK Mar 2012
13/20
Rubrik Utama
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan | Maret 2012 11
Pada tanggal 19 Maret 2012,
Kementerian Koordinator
Perekonomian menyelenggarakan
Forum Diagnosa Ekonomi (FDE)
dengan mengangkat tema
Kewirausahaan, di kampus Universitas
Andalas, Padang. Kewirausahaan
menjadi haluan dalam forum diskusi
ini karena perannya yang vital dalam
perekonomian termasuk dalam
membantu penyerapan tenaga kerja.
Sumatera Barat dipilih sebagai lokasidiskusi serta observasi karena dikenal
mencetak banyak saudagar handal di
tanah air.
Forum mencakup sesi pemaparan
narasumber dan sesi diskusi. Hadir
sebagai narasumber dalam acara ini
antara lain perwakilan pemerintah
(Bappeda Provinsi Sumatera Barat),
industri (KADIN Sumatera Barat), dan
akademisi (Ekonom UNAND).
Secara ringkas, forum diskusi
menyimpulkan tentang kebutuhan
untuk mendorong kewirausahaan
terutama melalui UMKM dan melalui
pembangunan kultur dan minat. Data
menunjukkan bahwa jumlah UMKM di
Sumbar kini telah 53 juta unit, dimana
50% bergerak di lapangan usaha dagang
dan eceran. Dari sisi skala usaha, hampir
90% UMKM berskala mikro. Besarnya
jumlah unit usaha telah menciptakan
peran penting UMKM bagi
perekonomian Sumatera Barat. Data
menunjukkan bahwa lebih dari 50%
UMKM memiliki peran terhadap PDRB.
Kontribusi lain adalah dalam halpenyerapan tenaga kerja, dimana lebih
dari 90% tenaga kerja terserap di
UMKM.
Tantangan dan kendala yang dihadapi
UMKM beragam. Bank Indonesia
menyoroti permodalan dan pemasaran
sebagai kendala utama bagi UMKM.
Menurut data Ekonom UNAND,
sepanjang tahun 2010, 48,1% kendala
UMKM adalah masalah modal, dan
20,6% adalah masalah pemasaran.
Mencermati urgensi dari kendala
permodalan, pemerintah mentargetkan
regulasi untuk pembentukan Lembaga
Penjamin Kredit Daerah (LPKD) guna
fasilitasi penjaminan kredit Koperasi
dan UMKM dapat disahkan tahun ini.
Selain itu, dalam rangka mendorong
pemasaran yang berkualitas, pemerintah
diharapkan dapat bekerja sama dengan
pelaku ekonomi lokal serta berperan
serta dalam menciptakan pasar bagi
produk UMKM. Salah satu cara yang
dapat ditempuh adalah melalui penataan
besaran alokasi belanja dalam APBD
yang pada tingkat tertentu harusdibelanjakan di daerah itu sendiri
sehingga dapat meningkatkan
permintaan terhadap produk UMKM
lokal.
Disamping mengatasi kendala di
lapangan, upaya mengembangkan kultur
kewirausahaan juga diperlukan.
Pemerintah, industri, dan institusi
pendidikan dapat mengambil peran
masing-masing untuk ini. Pemerintah
Sumbar memfokuskan upaya ini melaluiGerakan Pensejahteraan Petani.
KADIN berkontribusi menggalakkan
program magang bagi lulusan SMA.
Sementara itu, institusi pendidikan
dapat memasukkan kurikulum magang
dan mata kuliah kewirausahaan untuk
mendorong minat dan kultur
kewirausahaan.
Pada sesi diskusi, diperoleh kesimpulan
tentang perlunya upaya mendorongkewirausahaan yang lebih terfokus,
antara lain dengan: a) transfer teknologi
yang dapat mendekatkan UMKM pada
teknologi; b) science park yang dapat
mendekatkan pakar/ahli dengan
masyarakat; c) trading house sebagai
salah satu solusi atas kendala
pemasaran; d) intervensi pemerintah
melalui kebijakan yang lebih fokus dan
signifikan mendorong kewirausahaan
di Sumatera Barat. (APN dan RN)
Perkembangan Kewirausahaan Provinsi Sumatera Barat
Penyelenggarakan Forum Diagnosa Ekonomi di Universitas Andalas, Padang
-
8/2/2019 TEK Mar 2012
14/20
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan | Maret 201212
Paska gempa 30 September 2009,
perekonomian Sumatera Barat
(Sumbar) mampu tumbuh pesat. Bank
Indonesia melaporkan pada tahun
2011 pertumbuhan ekonomi Sumbar
sebesar 6,22% (yoy) meningkat dari
5,93% pada tahun 2010. Menurut
pemerintah Sumbar, pesatnyapemulihan ekonomi tidak terlepas dari
peran masyarakat yang secara turun
temurun mewarisi semangat
kewirausahaan nenek moyang. Untuk
mengetahui lebih jauh mengenai peran
kewirausahaan bagi perekonomian
daerah yang dikenal sebagai negeri
para saudagar ini, tim Tinjauan Ekonomi
dan Keuangan pada tanggal 16-19
Maret 2012 melakukan observasi yang
diantaranya dengan mewawancaraidinas Koperasi dan UMKM Provinsi
Sumbar.
Geliat wirausaha dapat dilihat dari
peningkatan jumlah Usaha Mikro Kecil
Menengah Besar (UMKMB) yang
didominasi UMKM dari 32.946 pada
tahun 2005 menjadi 96.377 pada tahun
2011. Pertumbuhan kewirausahaan
Sumbar juga tampak lebih cepat daripertumbuhan masyarakat Sumbar itu
sendiri. Hal ini tercermin dari
peningkatan proporsi jumlah UMKMB
terhadap jumlah penduduk dari 0,91%
pada tahun 2005 menjadi 2,18% pada
tahun 2011. Lebih jauh lagi, pemda
Sumbar menguraikan bahwa jiwa
wirausaha masyarakat Sumbar telah
muncul sejak dini. Hal ini tercermin
dari pelaku-pelaku wirausaha yang
didominasi oleh generasi muda.
Secara geografis, semangat wirausaha
tidak terbatas atau terkonsentrasi
pada daerah tertentu seperti daerah
perkotaan. Tiga daerah dengan jumlah
UMKM tertiggi yaitu kota Padang
(18,21%) dari total UMKM Sumbar,
Kabupaten Agam (9,27%) dan
Kabupaten Padang Pariaman (8,42%).
Secara sektoral wirausaha di Sumbar
sebagian besar masih bergerak padasektor Perdagangan, Hotel dan
Restoran 63%, Industri Pengolahan
12% serta Pengangkutan dan
Komunikasi (11%).
Dalam rangka mendukung besarnya
semangat wirausaha di Sumbar,
pemerintah pusat dan daerah terus
melakukan upaya-upaya yang
diantaranya mencakup program
pengembangan, fasilitas pemasaran danpembiayaan. Program pengembangan
UMKM di provinsi Sumbar terus
dikembangkan melalui gerakan terpadu
UMKM dengan instansi-instansi terkait;
penciptaan wirausaha baru melalui
diklat kewirausahaan pada UPT Balai
Diklat Koperasi, bimtek, temu usaha
dan sosialisasi kewirausahaan; petugas
pendamping/BDS/Klinik UKM/KKMB;
penyelenggaraan UKM Award; dan
pengembangan inkubator bisnis melalui
kerjasama dengan Lembaga InkubatorBisnis Universitas Andalas.
Sedangkan untuk membantu
pemasaran, upaya yang dilakukan
diantaranya pengembangan pasar
tradisional; pencetakan baliho-baliho
rendang padang dengan tema
Rendang Padang Makanan Paling
Lezat di Dunia; dan sentra-sentra
pemasaran industri seperti Craft
Centre yang baru saja diresmikan olehPemda Sumbar pada tanggal 16 Maret
2012
Untuk membantu mengatasi masalah
permodalan dalam pengembangan
usaha, program-program pemerintah
diantaranya terdiri atas program
penataan pedagang kaki lima (PKL)
melalui bantuan perkuatan modal
bekerjasama dengan Koperasi dari
tahun 2008-2011 terhadap 9.000 PKL
yang dananya berasal dari APBD
sekitar Rp 5,3 miliar. Sumber
pembiayaan permodalan UMKM
lainnya mencakup Program Kemitraan
Bina Lingkungan (PKBL) BUMN dan
KUR. Hingga Februari 2012, secara
kumulatif realisasi KUR oleh tujuh
Bank Penyalur KUR di Sumbar sebesar
Rp 1,91 triliun kepada 104.110 debitur.
Temuan observasi dan data di atas
menunjukkan bahwa warisan jiwa
kewirausahaan masih dapat dirasakan
manfaatnya bagi perekonomian
provinsi Sumatera Barat. Kedepannya,
dalam era persaingan global, peran
kewirausahaan bagi perekonomian
Sumbar masih dapat ditingkatkan
melalui inovasi usaha. Semoga
(RA dan MS)
Rubrik Utama
Liputan Wawancara :
Peran Kewirausahaan bagi
Perekonomian Sumatera Barat
Achmad Kharisma (Kiri), Kepala Dinas Koperasi
dan UMKM Provinsi Sumatera Barat
-
8/2/2019 TEK Mar 2012
15/20
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan | Maret 2012 13
Hasil Observasi Kewirausahaan di Padang
Rubrik Utama
Observasi lapangan yang dilakukan di
Sumatera Barat bertujuan untuk
memperoleh gambaran secara
langsung mengenai kondisi mendasar
perkembangan kewirausahaan.
Gambaran dari faktor pendorong
dilakukan observasi kepada responden
secara acak di wilayah Padang dan
sekitarnya. Observasi menjaring
informasi mengenai indentitas
responden, profil usaha, sumber
kemampuan wirausaha, minat
pengembangan usaha, dan sumber
pembiayaan untuk pengembangan
usaha. Berdasarkan hasil observasi
tersebut, diperoleh gambaran bahwa
memang masih terdapat sejumlah
persoalan dasar dalam sektor
wirausaha di Sumatera Barat,
khususnya di Kota Padang.
Mayoritas responden berusia lebih
dari 40 tahun atau sekitar 57,1% dari
total responden. Generasi muda di
Padang yang berusia di bawah 20 tahun
menunjukkan harapan bagi dunia
wirausaha di Sumatera Barat karena
jumlahnya mencapai 35,7% atau
melebihi responden yang berusia 20-
40 tahun yang hanya sebesar 7,1%.
Sebanyak 85,7% responden memang
berprofesi sebagai wirausaha dan
sisanya merupakan pelajar atau
mahasiswa. Dari sisi gender, mayoritas
wirausaha merupakan perempuan
yaitu 64,3% dari total responden.
Untuk mengembangkan dunia
wirausaha, memang tidak diperlukan
tingkat pendidikan yang tinggi. Hal ini
dapat tercermin dari rata-rata tingkat
pendidikan responden berada pada
tingkat SMA atau sebesar 50%,
kemudian disusul sarjana sebesar
21,4%, tidak tamat SD sebesar 14,3%,
dan SMP sebesar 7,1%.
Kebanyakan responden memulai usaha
sudah sangat lama yaitu lebih dari 10
tahun atau sebesar 64,3% dari total
responden dengan mayoritas sektor
usaha di bidang industri sebesar 78,6%
dan rata-rata menggunakan modal
awal di atas Rp 5 juta.
Sebanyak 85,7% responden memiliki
keluarga yang berwirausaha dengan
64,3% keluarga memiliki usaha yang
sama, yaitu industri makanan atau
minuman, kerajinan, dan perdagangan.
Kebanyakan keluarga responden yangmemiliki usaha merupakan saudara
kandung (adik atau kakak) dan bukan
orang tua. Selain itu, 78,6% responden
juga memiliki saudara di luar Sumatera
Barat yaitu Jakarta, Medan, Riau, Pekan
Baru, dan lain-lain. Sebanyak 57,1%
responden mengaku mewarisi
kemampuan wirausaha dari keluarga
yang mendorong untuk berwirausaha.
Dengan kondisi ini banyak usaharesponden merupakan usaha turun-
temurun. Selain dorongan keluarga,
faktor lingkungan juga menjadi pemicu
minat berwirausaha.
Dukungan pemerintah belum
dirasakan oleh mayoritas
wirausahawan karena 42,9%
responden menyatakan bahwa
pemerintah tidak pernah memberiBeberapa UMKM di Padang (foto responden)
-
8/2/2019 TEK Mar 2012
16/20
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan | Maret 201214
dukungan. Dari 57,1% responden yang
pernah menerima bantuan pemerintah,
sebanyak 57,1% responden pernah
mendapatkan bantuan pemasaran,
28,6% mendapatkan fasilitas dan
penyuluhan, dan hanya 7,1%
mendapatkan kemudahan pendanaan.
Masyarakat Sumatera Barat memiliki
tingkat tabungan yang tinggi sehingga
dapat membiayai modal untuk
membangun usaha. Sebanyak 57,1%
responden menyatakan membangun
usaha dengan modal sendiri, dan
sebesar 42,8% responden membangun
usaha pinjaman pinjaman bank dan
lainnya (pinjaman BUMN dan pinjaman
lain). Kebanyakan responden atau
sebesar 57,1% memiliki kesulitan untuk
mengakses modal, padahal sebanyak
78,6% diantaranya memiliki rencana
untuk ekspansi usaha. Hal-hal yang
menjadi kendala untuk mengakses
modal anta lain perlunya agunan untuk
melkukan pinjaman, bunga yang tinggi,
kompetisi untuk mendapatkanpinjaman dengan bunga rendah,
persyaratan yang rumit, serta
keterbatasan informasi mengenai
sumber-sumber pendanaan. Mereka
memiliki harapan untuk meminjam
dari perusahaan BUMN karena bunga
yang rendah tetapi harus bersaing
karena dana yang tersedia terbatas.
Oleh karena itu, sebanyak 42,9%
wirausaha membutuhkan bantuan
modal, 14,3% membutuhkan bantuan
pemasaran dari pihak pemerintah.
(AFA dan Tim Redaksi TEK)
Rubrik Utama
Hasil Observasi Kewirausahaan di Sumatera Barat 7
-
8/2/2019 TEK Mar 2012
17/20
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan | Maret 2012 15
Realisasi Penyaluran KUR per Februari 2012
Selama Februari 2012, penyaluran KURtercatat sebesar Rp. 2,2 T. Selama
Januari-Februari 2012, penyaluran KUR
tercatat sebesar Rp. 3,9 T. Penyaluran
total KUR sejak November 2007
hingga Februari 2012 mencapai Rp.
67,3 T dengan jumlah debitur 5,9 juta
UMKM. Rata-rata dari tiap debitur
menerima kredit sebesar Rp. 11,3 juta
dan tingkat NPL sebesar 2,69%. Bank
BRI khususnya KUR Mikro masih
merupakan bank penyalur KURtertinggi.
Realisasi penyaluran KUR oleh BPD
pada bulan Februari 2012 mencapai
Rp 209,1 milliar (M) dengan debitur
sebanyak 2.503 UMKM. Tingkat NPL
rata-rata untuk BPD sebesar 3,61%.
Penyalur KUR tertinggi adalah Bank
Jabar Banten dan Bank Jatim.
Dilihat dari sektor yang menerima
KUR pada bulan Februari 2012, sektorperdagangan masih pada urutan
tertinggi mendapatkan KUR.Sementara sektor pertanian dan
perikanan sebesar 17%.
Berdasarkan sebaran regional, secara
komulatif penyaluran tertinggi KUR
pada provinsi Jawa Timur sebesar Rp.
10,4 T. Untuk provinsi Jawa Tengah
tercatat sebesar Rp 9,9 T. Sedangkan
realisasi untuk di luar Jawa masih
kurang optimal, hal tersebut
diperlihatkan pada provinsi yang
mendapatkan penyaluran terendah
yaitu pada provinsi Bangka Belitung
dan Maluku Utara.
Sejak diluncurkannya KUR TKI oleh
Presiden pada tanggal 14 Desember
2010, penyaluran KUR TKI masih
kurang optimal, terlihat penyaluran
masih terpusat di sekitar pulau Jawa,
yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa
Timur. Tercatat penyaluran KUR TKI
hingga Februari 2012 tercatat Rp. 3,5M dengan jumlah debitur sebanyak
317 TKI.Menurut provinsi, penyaluran KUR
TKI tertinggi hingga Februari 2012
adalah provinsi Jawa Timur yang
merupakan kantong TKI terbesar, yaitu
Rp 1,7 M atau sekitar 50% dari total
KUR TKI dengan jumlah debitur 123
TKI. Selanjutnya, provinsi DKI Jakarta
tercatat Rp. 1,5 M dengan jumlah
debitur 155 TKI dan provinsi Jawa
Tengah sebesar Rp. 240 juta dengan
jumlah debitur 39 TKI.
Hingga Februari 2012, realisasi
penyaluran TKI untuk pembiayaan
keberangkatan ke negara tujuan yang
dibiayai melalui KUR TKI mayoritas
adalah Brunai Darussalam sebesar Rp.
1,5 M dengan jumlah debitur sebanyak
156 TKI. Hongkong sebesar Rp 1,4 M
dengan debitur sebanyak 77 TKI dan
Malaysia sebesar Rp 535 juta dengan
jumlah debitur 83 TKI.
Realisasi penyaluran KUR TKI menurut
lapangan kerja, umumnya para debitur
bekerja di negara penempatan pada
sektor konstruksi yaitu sebanyak 212
TKI dengan kredit sebesar Rp 1,9 M.
Debitur yang bekerja pada sektor
rumah tangga sebanyak 74 TKI dengan
kredit sebesar Rp. 1,4 M. Pada sektor
manufaktur jumlah debitur sebanyak
26 TKI dengan kredit Rp 171 juta dankredit terendah pada sektor penjaga
rumah tangga sebesar Rp 43 juta
dengan jumlah debitur 5 TKI.
Tahun 2012, Komite Kebijakan KUR
akan terus mendorong kerjasama Bank
Penyalur daerah untuk peningkatan
penyaluran KUR TKI dan sektor
produktif.
(WP dan MS)
Penyaluran KUR Menurut Sektor Ekonomi (November 2007-Februari 2012) 8
Sumber: Komite Kebijakan KUR,
Kemenko Perekonomian
Rubrik Penyaluran KUR
-
8/2/2019 TEK Mar 2012
18/20
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan | Maret 201216
yang melimpah. Kedua, besarnya jumlahpenduduk khususnya penduduk kelas
menengah menjadikan Indonesia
sebagai pasar yang menjanjikan.
Kedepannya, minat wirausaha dalam
negeri diyakini juga didorong oleh
meningkatnya arus investasi asing
setelah Indonesia kembali meraih
investment grade.
Di saat yang sama, hambatan
pertumbuhan minat usaha terkaitdengan permasalahan investasi yang
ada. Dari sisi pengusaha, permasalahan
investasi yang menghambat
perekonomian jika diurutkan
berdasarkan signifikansinya adalah:
kepastian hukum, infrastruktur, tenaga
kerja, dan birokrasi. Maraknya kasus
hukum berdampak negatif pada minat
berwirausaha di Indonesia. Sedangkan
rencana pembangunan infrastruktur
yang salah satunya terangkum dalamMP3EI belum dirasakan realisasinya.
Pada saat yang sama, pihak pengusaha
merasakan kendala terkait dengan
ketenagakerjaan mulai dari tingkat
keterampilan tenaga kerja yang dinilai
masih rendah sampai hambatan hukum
ketenagakerjaan. Bagi pengusaha, butir-
butir UU No. 13/2003 yang terkait
dengan besarnya pesangon dan sulitnya
proses pemutusan kerja menjadihambatan bagi pertumbuhan industri
padat karya di Indonesia. Sedangkan
penentuan tingkat upah minimum
melalui mekansime tripartit di
Indonesia dinilai tidak efektif. Oleh
karena itu, pihak pengusaha mengusung
pentingnya penguatan mekanisme
bipartit dalam penetapan upah.
Birokrasi khususnya dalam hal perijinan
usaha dinilai masih menjadi hambatan
wirausaha di Indonesia. Banyaknyaperaturan yang tumpang tindih dan
waktu pengurusan perijinan yang
terlalu lama menimbulkan biaya
ekonomi yang tinggi. Sebagai solusi,
reformasi birokrasi perlu terus
digiatkan baik pada level nasional
maupun daerah.
Sejauh ini, pihak pengusaha menilai
dukungan perbankan dalam
permodalan dunia usaha sudah cukupbaik. Akan tetapi, perbankan yang
mengelola dana masyarakat diharapkan
lebih berpihak pada rakyat. Produk-
produk perbankan bagi rakyat
berpendapatan rendah dinilai masih
minim. Untuk mengatasinya,
dibutuhkan intervensi pemerintah
untuk menggalakkan keuangan inklusif.
Namun, program pemerintah seperti
KUR dinilai masih belum sepenuhnya
berpihak kepada rakyat karenatingginya tingkat bunga yang dikenakan.
Dengan demikian, dibutuhkan peran
pemerintah dalam menyediakan kredit
dengan bunga terjangkau tanpa
meningkatkan risiko perbankan.
Terakhir, pihak pengusaha masih
merasa kecewa dengan sistem
pendidikan yang kurang dalam
memenuhi kebutuhan industri dan
menumbuhkan minat usaha diIndonesia. Selama ini, kerjasama antara
institusi pendidikan dengan dunia usaha
dalam pengembangan keterampilan
kerja dan wirausaha dinilai masih
kurang. Oleh karenanya koordinasi
berbagai pihak termasuk swasta dan
pemerintah melalui institusi pendidikan
untuk meningkatkan keterampilan
kerja dan minat wirausaha perlu terus
ditingkatkan. (RA dan RN)
Rubrik Pakar
Kontribusi Swasta dalamMembangun Bangsa
Data makro ekonomi Indonesia
menunjukkan kinerja yang baik. Sebagai
contoh, tingkat pengangguran menurunseiring dengan meningkatnya investasi.
Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri
pentingnya peran swasta dalam
pembangunan ekonomi. Sofjan
Wanandi, Ketua Umum APINDO
dalam wawancara dengan tim redaksi
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan
meyakinkan peran swasta sebagai
lokomotif pertumbuhan ekonomi.
Diperlukan sinergi antara UMKM danUB (Usaha Besar) dalam optimalisasi
peran wirausaha dalam pembangunan
ekonomi.
Dari sudut pandang pengusaha,
pertumbuhan wirausaha di Indonesia
terutama dipengaruhi dua hal. Pertama,
tren meningkatnya harga komoditas
di pasar internasional diyakini dapat
menguntungkan investor di Indonesia
yang memiliki basis sumber daya alam
Sofjan WanandiKetua Umum APINDO
-
8/2/2019 TEK Mar 2012
19/20
Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi
kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak
Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan
perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah
Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku
dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh,
dan pemerintah yang didasarkan pada nilai nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untukpekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka,
mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta
melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan
pekerja/buruh dan keluarganya
Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga k erja pada waktusebelum, selama, dan sesudah masa kerja
Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan
barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat
Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan
dalam bentuk lain
Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di
wilayah Indonesia
Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan,
serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada
tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan
atau pekerjaan
DAFTAR ISTILAHDAFTAR ISTILAH
-
8/2/2019 TEK Mar 2012
20/20
Untuk informasi lebih lanjut hubungi :
Redaksi Tinjauan Ekonomi dan Keuangan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Gedung Sjafruddin Prawiranegara (d.h. Gd. PAIK II) Lantai 4
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta, 10710
Telepon. 021-3521843, Fax. 021-3521836Email : [email protected]
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan dapat didownload pada website www.ekon.go.id