UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pasti, Mudah, Cepat

Elen SetiadiStaf Ahli Bidang Regulasi, PenegakanHukum, dan Ketahanan Ekonomi

* Berdasarkan RPJMN 2020-2024

20182020 2021-2022

2022

PEMILU

2024

2025

2030

“New Normal”

STIMULUS PEMULIHAN

COVIDPRE POST

BONUS

DEMOGRAFI

C

(Structural Reform)

G I

Making

Indonesia 4.0UU Cipta Kerja

PERINGKAT TOP 10

PDB DUNIAPDB 2019

PERINGKAT # 16

*Bank Dunia

PEMIMPIN BARU

Memasuki Tahun

Politik

2 Tahun 3 Tahun 5 Tahun

INDONESIA MAJU

2045

2035 2036

KELUAR DARI

MIDDLE

INCOME TRAP*

Pendapatan

Per Kapita:

US$ 3.911,7

Pendapatan

Per Kapita :

US$ 6,305*

Pendapatan

Per Kapita :

US$ 8,804*

Pendapatan

Per Kapita :

US$ 12,233*

2019

Pendapatan

Per Kapita:

US$ 4.174,5

UU Cipta Kerja: Reformasi Struktural Menuju “Indonesia Maju 2045” dan Keluar dari Middle-income Trap

2

* Berdasarkan RPJMN 2020-2024

Urgensi dari UU Cipta Kerja

3

1. Dinamika perubahan ekonomi global, memerlukan respon cepat dan tepat.

Tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan melambat.

2. Dengan RUU Cipta Kerja, diharapkan terjadi perubahan struktur ekonomiuntuk mendorong pertumbuhan ekonomimencapai 5,7% - 6,0% melalui:

• Penciptaan Lapangan Kerja sebanyak 2,7 sd 3 juta/tahun (meningkat darisaat ini 2 juta/tahun), untuk menampung 9,29 juta orang yang tidak/belum

bekerja (7,05 juta pengangguran dan 2,24 juta Angkatan Kerja Baru).

• Peningkatan kompetensipencari kerja dan kesejahteraanpekerja.

• Peningkatan Produktivitas Pekerja, yang berpengaruh pada peningkataninvestasi dan pertumbuhan ekonomi. Produktivitas Indonesia (74,4%) masihberada di bawah rata-rata negara ASEAN (78,2%).

• Peningkatan Investasi sebesar 6,6%-7,0%, untuk membangun usaha baruatau mengembangkan usaha eksisting, yang akan menciptakan lapangan

kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga akanmendorong Peningkatan Konsumsi (5,4%-5,6%).

• Pemberdayaan UMK-M dan Koperasi, yang mendukung peningkatan

kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65% dan peningkatan kontribusiKoperasi terhadap PDB menjadi 5,5%.

3. Jika hal ini (RUU) tidak dilakukan, maka akan terjadi:

• Lapangan kerjaakan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif,• Daya saing pencari kerja relatif rendah dibanding negara lain,

• Penduduk yang Tidak/Belum Bekerja akan semakin tinggi,• Indonesia terjebak dalam middle incometrap.

Struktur Angkatan Kerja

179.4 216.3 262.3333 386.5

366396.5

430.5388.3

423.1545.4612.8

692.8 721.3

809.6

2015 2016 2017 2018 2019

Realisasi Investasi 2015 – 2019(Rp Triliun)

PMDN

UMKM

SUBSTANSI

TENAGA KERJA UMKM REGULASI

UU CIPTA KERJA

Mendorong Penciptaan Lapangan

Kerja melalui Kemudahan Berusaha

7. PENGADAAN TANAH

1. PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI

Dari 64,19 juta UMK-M, 64,13 juta adalah UMK yang sebagian besar berada di sektor informal, sehinggaperlu didorong untukbertranformasi menjadiformal.

Permasalahan Perizinanyang Rumit denganbanyaknya regulasi pusat & daerah (hiper-regulasi) yang mengatur sektor, menyebabkan disharmoni, tumpang tindih, tidakoperasional, dan sektoral.

Menjamin Hak Pekerja melalui

Pelindungan Pekerja

MendukungPemberantasanKorupsi

melalui Penyederhanaan PerizinanBerusaha

DI-PHK/DIRUMAHKAN

2. PERIZINAN BERUSAHA 3. KETENAGAKERJAAN 4. DUKUNGAN UMKM 5. KEMUDAHAN BERUSAHA 6. RISET & INOVASI

8. KAWASAN EKONOMI 9. INVESTASI PEMERINTAH PUSAT & PERCEPATAN PSN 10. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 11. PENGENAAN SANKSI

DA

TA

&

FAK

TA

13

MANFAAT

1 2 3

16 JUTA

9,77 Juta

PENGANGGURAN2,78 Juta

ANGK.KERJA BARU

“UU Cipta Kerja Instrumen utama mengatasi tantangan nasional (penyediaan Lapangan Kerja, pemberdayaan UMKM, Perizinan

Berusaha, Reformasi Regulasi), untuk mendorong Transformasi Ekonomi & pemulihan ekonomi nasional”

4

UU Cipta Kerja Mendorong: Penciptaan Lapangan Kerja, Pembukaan Usaha Baru, Pemulihan Ekonomi Nasional

5

Kemudahan Perizinan Berusaha: Pasti, Mudah, Cepat

PASTI:

• Jenis dan Bentuk Izin SUDAH PASTI sesuai kegiatan usaha berdasarkan KBLI

• Persyaratan dan standar SUDAH PASTI sesuai yang ditentukan: Tidak dapat ditambahkan

• Waktu Penyelesaian SUDAH PASTI sesuai jenis perizinan: Dapat dipercepat dan Perizinan akan terbit otomatis apabila

tidak diselesaian oleh Pemerintah sesuai waktu yang ditetapkan

• Lokasi kegiatan SUDAH PASTI: OSS berbasis RDTR/RTRW digital yang dapat diakses pelaku usaha

• Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Kawasan Pesisir dan Laut SUDAH PASTI: Peta Tata Ruang terintegrasi bertahap ke

dalam OSS

• Bentuk dan mekanisme pengawasan SUDAH PASTI: Pengawasan berbasis pembinaan pemenuhan standar

MUDAH:

• Proses pengajuan sampai dengan terbit SANGAT MUDAH melalui sistem elektonik: New OSS yang lebih friendly

• SANGAT MUDAH mendapatkan data/infromasi Pmerintah yang diperlukan pelaku usaha: OSS terhubung/terintegrasi

dengan seluruh instansi Pemerintah

• SANGAT MUDAH melacak proses perizinan : Fitur Tracking & Tracing OSS

• SANGAT MUDAH mendapatkan layanan: Disediakan layanan berbantuan sampai dengan tingat kecamatan

• SANGAT MUDAH untuk membangun: Standar bangunan umum sudah tersedia di OSS

CEPAT:

• SANGAT CEPAT mendapatkan perizinan untuk kegiatan risiko rendah dan menengah rendah: OSS sudah mengklafisikasi

perizinan sesuai dengan risiko (Risiko rendah dan risiko menengah rendah langsung dapat perizinan dengan komitmen

pemenuhan standar)

• SANGAT CEPAT mendapatkan standar kegiatan usaha: OSS memberikan standar dan panduan pemenuhan standar

Penerapan Izin Berbasis Risiko Mendorong Layanan PemerintahMenjadi Efisien dan Mudah

Reformasi Perizinan

Implementasi UU Cipta Kerja mereformasi regulasi perizinan usahadengan menerapkan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria berbasis Risiko

Pendekatanberbasis izin

Tujuan:• Penerbitan izin usaha yang lebih efektif dan

sederhana• pengawasan terintegrasi terhadap kegiatan usaha

yang lebih transparan, terstruktur dan akuntabel

Pendekatanberbasis

risiko

Risikotinggi

RisikoMenengah

Tinggi

RisikoMenengah

Rendah

RisikoRendah

NIB + Izin

NIB + Sertifikasi Standar (verifikasidari K/L dan daerah)

NIB + Sertifikasi Standar

NIB

PeraturanPemerintah No. 5/2021

6

7

Bidang Usaha Investasi: Lebih Luas dan Lebih Terbuka

246 Bidang Usaha Prioritas Yang Diberikan Fasilitas:• Tax Allowance : 183 Bidang Usaha

• Tax Holiday : 18 Bidang Usaha

• Investment Allowance : 45 Bidang Usaha

106 Bidang Usaha Alokasi Untuk Koperasi dan UMKM:• Alokasi Khusus : 60 Bidang Usaha

• Kemitraan : 46 Bidang Usaha (Terbuka Untuk Usaha Besar Yang Bermitra Dengan Koperasi dan UMKM)

37 Bidang Usaha Dengan Batasan Kepemilikan Modal dan Persyaratan Khusus:• Batasan Kepemilikan Modal Asing : 26 Bidang Usaha

• 100% Kepemilikan Dalam Negeri : 11 Bidang Usaha

8

Tenaga Kerja: Perlindungan Yang Lebih Seimbang

Pesangon Lebih Pasti dan Adil:

• MELINDUNGI PEKERJA dengan kompensasi PHK 25 kali upah

• Pemberi Kerja MAMPU MEMBAYARKAN uang pesangon

• Pemerintah memberikan JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN 6 kali

Waktu Kerja:

• Tetap dengan basis yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003

• Penambahan pengaturan waktu kerja yang lebih fleksibel untuk pekerjaan tertentu sesuai dengan perkembangan jenis dan

bentuk pekerjaan

Upah Minimum (UM):

• UM tetap ada: UM wajib ditetapkan di tingkat Provinsi (UMP), sedangkan UM Kab/Kota tetap ada.

• Perhitungan UM lebih pasti: Formulasi memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi.

• Upah di atas UM ditetapakan berdasarkan kesepakatan.

• UM yang telah ditetapkan sebelum UU CK tidak boleh diturunkan

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT):

• Kompensasi PKWT sesuai dengan masa kerja pekerja/buruh.

• PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu dan tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Alih Daya/Outsourcing:

• Pekerja/buruh pada perusahaan alih daya tetap mendapat perlindungan atas hak-haknya.

• Dalam hal terjadi pergantian perusahaan alih daya, pekerja/buruh dijamin kelangsungan kerjanya dan hak-haknya.

9

Koperasi & UMK-M: Pendirian Sangat Mudah Dengan

Dukungan Yang Lebih Kuat

9

10

Pelaksanaan Berusaha: Lebih Mudah

Fasilitas Baru Keimigrasian:

• Pemberian VISA KUNJUNGAN untuk kunjungan pra-investasi

• JAMINAN VISA dapat berupa deposit

• Pemberian IZIN TINGGAL TETAP untuk Rumah Kedua

Percepatan & Penyederhanaan Proses Paten dan Merek:

• PERCEPATAN PROSES paten (paten sederhana masksimal 6 bulan) dan PELAKSANAAN PATEN WAJIB dapat melalui impor.

• Penyederhanaan dan percepatan proses merek

Kemudahan Perpajakan & PDRD:

• PPh: PERPAJAKAN BAGI WNA (keahlian tertentu) yang menjadi subjek pajak dalam negeri dikecualikan dari PPh yang berlaku

selama 4 tahun dan perlakuan deviden dari luar negeri yang digunakan/investasi di dalam negeri

• PPN: BATUBARA dikenakan PPN, JASA KEAGAMAAN tidak dikenakan PPN, penyederhanaan FAKTUR PAJAK

• KUP: Penyederhanaan PEMBETULAN surat pemberitahuanserta perhitungan dan pengembalian KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

• Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD): Kebijakan fiskal nasional dalam penetapan PDRD

Izin Gangguan (HO) DIHAPUS

Penguatan BUMDesa:

• BUMDesa berbentuk BADAN HUKUM.

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha:

• Keberatan Putusan KPPU diajukan ke PENGADILAN NIAGA (sebelumnya ke Pengadilan Negeri).

• Pengaturan kriteria, jenis, besaran denda, penganaan sanksi LEBIH DETIL DAN TEGAS diatur di PP.

11

Pertanahan: Hak Atas Tanah Yang Lebih Pasti

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Lebih Pasti dan Adil:

• Percepatan penyelesaian pengadaan tanah yang masuk dalam Kawasan hutan, tanah kas desa, tanah wakaf, tanah

ulayat/tanah adat, aset Pemerintah, BUMN, BUMD

• Kemudahan pengadaan tanah yang berasal dari Kawasan hutan

• Konsultasi publik dalam rangka kesepakatan lokasi rencana pembangunan

• Kepastian pengadaan tanah dibawah 5 ha dapat dilakukan langsung.

• Relaksasi jangka waktu penetapan lokasi dari 2 tahun menjadi 3 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun

• Bentuk ganti kerugian yang lebih jelas

• Kepastian untuk penitipan ganti kerugian di Pengadilan

Badan Bank Tanah:

• Kepastian ketersedian lahan untuk kegiatan usaha dan pembangunan

Kepastian Satuan Rumah Susun Untuk Orang Asing:

• Hak kepemilikan perseorangan yang terpisah dari hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama

• Dapat diberikan kepada: WNI, Badan Hukum Indonesia, WNA, Badan Hukum Asing, Perwakilan Negara Asing/Lembaga

Internasional

• Dapat dijaminkan atau dialihkan

Kepastian Hak Atas Tanah/HPL Pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah:

• Diberikan HGB, Hak Pakai, HPL

12

Kawasan Ekonomi: Lebih Kompetitif dengan Fasilitas

dan Pelayanan Setara Dengan Kawasan Regional

Fasilitas dan Kemudahan Yang Lebih Menarik:

• Fasilitas tax holiday & tax allowance yang lebih pasti dan menarik (kompetitif disbanding Kawasan regional)

• Fasilitas kepabeanan dengan penerapan teknologi

• Fasilitas pertanahan, keimigrasian, ketenagakerjaan, lalu lintas barang dan kemudahan lainnya

• Bidang Usaha yang lebih luas di KEK dan KPBPB

Pelayanan Yang Pasti dan Profesional:

• Seluruh Perizinan di KEK cukup dilayani oleh Administrator/Badan Pengusahaan

• Administrator/Badan Pengusahaan Profesional: sesuai dengan kualifiaksi yang ditentukan Dewan Nasional/Dewan Kawasan

• Pelayanan berbasis elektronik: OSS

• Pengelolaan Kawasan berbasis standar internasional

Dukungan Penuh Pemerintah:

• Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah WAJIB MENDUKUNG

• Dukungan infrastruktur: Pelabuhan, Bandara, Jalan Akses, Air Bersih, IPAL, Listrik,

• Dukungan fasilitas, program, dan SDM

• Dukungan promosi

13

Lembaga Pengelola Investasi

a. Lembaga yang Kuat dengan Tata Kelola Terbaik, guna Mendapatkan Kepercayaan Investor Global;

b. Mengintegrasikan kantong-kantong investasi pemerintah yang selama ini tersebar di banyak tempat;

c. Mengantisipasi kebutuhan pembiayaan infrastruktur terutama yang dibiayai utang-utang jangka pendek sehingga dapat digeser dengan pembiayaan dari SWF dan berjangka panjang.

T U J U A N P E M B E N T U K A N

Saat ini sudah ada beberapa negara yang menyampaikan ketertarikannya, antara lain Amerika

Serikat, Jepang, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, dan Kanada.

TerimaKasih

15

UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJAReformasi Positif di Indonesia dalam 40 Tahun terakhir di Bidang Investasi dan Perdagangan

UU Cipta Kerja merevisi UU terkait Investasi, dan menghapus

diskriminasi terhadap FDI dalam UU Sektoral, akan mendorong

Investasi, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan

mengurangi kemiskinan.

UU Cipta Kerja akan mampu meningkatkan perdagangan dengan membuat Impor-Ekspor lebih mudah :Menghapus lisensi (perijinan) impor/ ekspor dan Registrasi Importir/ Eksportir, akan mengurangi biaya danketidakpastian perdagangan. Contoh: untuk mendapatkan Surat Rekomendasi saja untuk setiap lisensi impor,memerlukan biaya sekitar 6 sen untuk setiap dolar impor.

World Bank memberikan apresiasi atas Undang Undang Cipta Kerja sebagai upaya reformasi besar untukmenjadikan Indonesia semakin kompetitif dengan menghapus pembatasan besar pada investasi dan memberi sinyal bahwaIndonesia terbuka untuk investasi sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan memerangi kemiskinan.

[ World Bank, Juni 2020 ]

[ World Bank, Okt 2020 ]

“The Indonesian parliament’s approval of the Omnibus Law on Job Creation on 5 October marks a significant enhancement of the business climate and a step forward for labour market flexibility, which should, over time, improve the country’s international competitiveness (Fitch Rating, 14 Oct 2020)

“The passage of the bill is predominantly credit positive, as it will facilitate both domestic and foreign investment, which could help to revive economic growth to potential levels”(Moodys, 8 Oct 2020)

16

StrukturUU Cipta Kerja

Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1)

Bab II Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup (Pasal 2 – Pasal 5)

Bab III Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (Pasal 6 – Pasal 79)

Bab IV Ketenagakerjaan (Pasal 80 – Pasal 84)

Bab V Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (Pasal 85– Pasal 104)

Bab VI Kemudahan Berusaha (Pasal 105 – Pasal 118)

Bab VII Dukungan Riset dan Inovasi (Pasal 119 – Pasal 121)

Bab VIII Pengadaan Lahan (Pasal 122 – Pasal 147)

Bab IX Kawasan Ekonomi (Pasal 148 – Pasal 153)

Bab X Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Pasal 154 – Pasal 173)

Bab XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja (Pasal 174 – Pasal 176)

Bab XII Pengawasan dan Pembinaan (Pasal 177 – Pasal 179)

Bab XIII Ketentuan Lain-Lain (Pasal 180 – Pasal 183)

Bab XIV Ketentuan Peralihan (Pasal 184)

Bab XV Ketentuan Penutup (Pasal 185 – Pasal 186)

15 BAB

186 Pasal

78 UU

52 Peraturan Pelaksanaan Uu Cipta Kerja(Pengelompokan Substansi)

17

Tata Ruang (4)

1. PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

2. PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata

Ruang, Kawasan Hutan, Izin Dan/Atau Hak Atas Tanah

3. PP Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi

Geospasial

4. Perpres Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Antara

Pemerintah Pusat Dengan Badan Usaha Milik Negara Dalam

Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar

Lahan dan Hak Atas Tanah (6)1. PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pemberian Hak Pengelolaan, Hak

Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah

2. PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah

Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

3. PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah

Terlantar

4. PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

5. PP Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi

Administratif dan Tata Cara PNBP Yang Berasal Dari Denda

Administratif di Bidang Kehutanan

6. PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Bank Tanah

Konstruksi & Perumahan (6)1. PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

2. PP Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun

3. PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang

Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

4. PP Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2017 tentang

Arsitek

5. PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang

Bangunan Gedung

6. Perpres Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan

Lingkungan Hidup (1)1. PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perizinan dan Kegiatan Usaha Sektor (15)1. PP Nomor 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2. PP Nomor 6 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

3. PP Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

4. PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian

5. PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan

6. PP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

7. PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

8. PP Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

9. PP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran

10.PP Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan

11.PP Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian

12.PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

13.PP Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah

14.PP Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, Dan Penyiaran

15.PP Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan

52 Peraturan Pelaksanaan Uu Cipta Kerja(Pengelompokan Substansi)

18

Investasi (6)

1. PP Nomor 73 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi

2. PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Modal Dasar Lembaga Pengelola

Investasi

3. PP Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional

4. PP Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Larangan Praktek

Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

5. PP Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 31

Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011

tentang Keimigrasian

6. Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Fiskal (3)

1. PP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakukan Perpajakan Untuk Mendukung

Kemudahan Berusaha

2. PP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Dukungan Untuk

Layanan Daerah

3. PP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi

Yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi Dan/Atau Entitas Yang

Dimilikinya

Ketenagakerjaan (4)

1. PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

2. PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Kerja, Alih

Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja

3. PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

4. PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan

Kehilangan Pekerjaan

Kawasan Ekonomi (2)1. PP Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

2. PP nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas

Barang/Jasa Pemerintah (1)

1. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Koperasi & UMKM serta BUM Desa (4)

1. PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan Dan

Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

2. PP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran

Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria

Untuk Usaha Mikro Dan Kecil

3. PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

4. PP Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol

1. Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha

19

Mengubah pendekatan perizinan dari berbasis izin (license base) ke berbasis risiko (risk based), dimana untuk

Risiko tinggi → Izin; Risiko menengah→ Sertifikat Standar; Risiko rendah → pendaftaran/ NIB (Nomor Induk Berusaha).

Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (RBA)

Penyederhanaan Perizinan Berusaha per Sektor, Kemudahan dan Persyaratan Investasi

• 15 Sektor yang diatur: Kelautan dan Perikanan, Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Ketenaganukliran; Perindustrian;

Perdagangan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Transportasi; Kesehatan dan Obat dan Makanan; Pendidikan dan Kebudayaan;

Pariwisata; Keagamaan; Pos Telekomunikasi dan Penyiaran; Pertahanan dan Keamanan.

• Perizinan Berusaha sektor sesuai dengan NSPK (mengatur jenis perizinan, standar, syarat, prosedur, dan jangka waktu penyelesaian) yang

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan berlaku secara nasional (pusat dan daerah).

• Perizinan Berusaha yang tidak dilaksanakan sesuai dengan NSPK, untuk kepastian hukum dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat atau dapat

dinyatakan telah diberikan (fiktif positif).

Perizinan Dasar (tata Ruang, Lingkungan, Bangunan)

• Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang → Percepatan penetapan RTRW dan RDTR digital yang terintegrasi antara darat, pesisir dan laut

serta dapat diakses masyarakat secara elektronik untuk menentukan kesesuaian lokasi kegiatan usaha

• Persetujuan Lingkungan→ kepastian dan kemudahan proses dalam penysunan Amdal dan UKL-UPL (persyaratan, waktu, penilaian)

• Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi→ menggunakan standar teknis bangunan gedung

• Memperluas Lembaga Pemeriksa Halal (dapat dilakukan oleh ormas islam dan perguruan tinggi negeri)

• Fatwa halal tetap dikeluarkan MUI

Jaminan Produk Halal

20

Penyederhanaan Persyaratan Investasi Pada Sektor Tertentu (Pasal 76 – Pasal 79)

1. Penanaman Modal

• UU Penanaman Modal sebagai acuan utama bagi penanaman modal (tidak termasuk penanaman modal tidak langsung/portfolio)

• Daftar Bidang Usaha (Prioritas, Pencadangan Bagi Koperasi dan UMKM, Persyaratan Tertentu)

• 6 bidang usaha tertutup bagi penanaman modal (budidaya dan industry narkotika gol 1, perjudian/kasino, spesies ikan dalam CITES,

koral dan karang alam, senjata kimia, bahan kimia dan bahan perusak lapisan ozon)

• Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM

• Fasilitas bagi penanam modal

• Pemenuhan Perizinan Berusaha

2. Perbankan

• Persyaratan pendirian Bank Umum ditetapkan oleh OJK

3. Perbankan Syariah

• Pendirian Bank Umum Syariah: WNI, BHI, Pemda, WNA/BHA bermitra dengan WNI/BHI

• Pendirian BPR Syariah: WNI, BHI, Pemda.

2. Ketenagakerjaan

21

Tenaga Kerja Asing (TKA)

• TKA hanya untuk jabatan tertentu, waktu tertentu dan harus punya

kompetensi tertentu, diwajibkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja

Asing (RPTKA).

Pesangon

• Pekerja/buruh yang mengalami PHK tetap mendapatkan uang

pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian

hak sesuai peraturan perundang-undangan.

• Pekerja/buruh yang mengalami PHK akan mendapatkan

kompensasi PHK 25 kali upah, yang terdiri atas 19 kali ditanggung

pemberi kerja dan 6 kali ditanggung Pemerintah melalui Program

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah, dan

tidak mengurangi manfaat JKK, JKm, JHT, dan JP.

Waktu Kerja

Ketentuan waktu kerja tetap sesuai dengan UU 13/2003, dan

terdapat penambahan pengaturan waktu kerja yang lebih fleksibel

untuk pekerjaan tertentu.

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

• Kompensasi PKWT sesuai dengan masa kerja

pekerja/buruh.

• PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu

dan tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang

bersifat tetap.

Alih Daya/Outsourcing

• Pekerja/buruh pada perusahaan alih daya tetap

mendapat perlindungan atas hak-haknya.

• Dalam hal terjadi pergantian perusahaan alih daya,

pekerja/buruh dijamin kelangsungan kerjanya dan

hak-haknya.

Upah Minimum (UM)

• UM wajib ditetapkan di tingkat Provinsi (UMP),

sedangkan UM Kab/Kota tetap ada.

• Formulasi perhitungan UM memuat variabel

pertumbuhan ekonomi atau inflasi.

• Upah di atas UM ditetapakan berdasarkan

kesepakatan.

• UM yang telah ditetapkan sebelum UU CK tidak

boleh diturunkan.

3. Kemudahan, Perlindungan, serta Pemberdayaan Koperasi dan UMK-M

22

• Perizinan Tunggal bagi UMK, cukup melalui pendaftaran.

• Kemudahan bagi UMK untuk mendapatkan Sertifikat Halal dan biaya ditanggung Pemerintah

• Memberikan insentif dan kemudahan bagi Usaha Menengah dan Besar yang bermitra dengan UMK.

• Pengelolaan terpadu UMK melalui sinergi dengan pemangku kepentingan.

• Insentif Fiskal dan Pembiayaan untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM.

• Pemerintah memprioritaskan penggunaan DAK untuk mendanai kegiatan pengembangan dan pemberdayaan UMKM.

• Pemberian fasilitasi layanan bantuan dan perlindungan hukum bagi UMK.

• Prioritas produk/jasa UMK dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

• Kemitraan UMK melalui penyediaan tempat promosi, tempat usaha atau pengembangan UMK pada infrastruktur public

(alokasi 30%).

UMK-M

• Koperasi Primer dibentuk paling sedikit 9 orang anggota;• Rapat Anggota Tahunan (RAT) dapat dilakukan secara virtual;• Buku daftar anggota berbentuk tertulis atau elektronik;• Dapat melaksanakan usaha berdasarkan prinsip Syariah.

Koperasi

4. Kemudahan Berusaha

23

• Kunjungan pra-investasi dapat menggunakan Visa

Kunjungan, dan jaminan visa dapat berupa deposit.

• Perluasan cakupan Izin Tinggal Tetap yang dapat

diberikan juga untuk Rumah Kedua.

Imigrasi

Merek

Penyederhanaan dan percepatan proses merek.

Perseroan Terbatas (PT)

• Pendirian PT Perseorangan untuk UMK dapat dilakukan

oleh satu orang.

• Penyederhanaan proses dan pengurangan biaya

pendirian PT.

BUMDesa berbentuk Badan Hukum.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

• PPh: Perakuan perpajakan bagi WNA (keahlian tertentu) yang menjadi

subjek pajak dalam negeri dikecualikan dari PPh selama 4 tahun

• PPN

• KUP

• PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

Perpajakan & PDRD

Izin gangguan (HO) dihapuskan karena sudah ditampung dalam

RDTR.

Penghapusan Izin Gangguan

Paten

• Percepatan proses paten.

• Pelaksanaan paten wajib, dapat dilakukan melalui

impor.

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

• Keberatan atas Putusan KPPU diajukan ke Pengadilan Niaga.

• Tata cara pemeriksaan di Pengadilan Niaga dan MA.

• Pengaturan kriteria, jenis, besaran denda, penganaan sanksi diatur di PP

5. Dukungan Riset & Inovasi Serta Pengadaan Tanah

24

Pengadaan Tanah

Percepatan proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Percepatan Proyek Strategis Nasional

Penguatan pelaksanaan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan pemberian HGB diatas HPL dapat diperpanjang dan diperbaharui

setelah beroperasi/laik operasi.

Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan Hak Guna Bangunan (HGB)

Pembentukan Bank Tanah dalam rangka efisiensi pengeloaan tanah. Salah satu tugasnya melakukan reforma agraria

(resdistribusi tanah) paling kurang 30% dari tanah yang dikelola.

Pembentukan Bank Tanah

Dukungan Riset & Inovasi

Pemerintah Pusat dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi

kemanfaatan umum serta riset dan inovasi nasional.

Penugasan BUMN

Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi

di daerah, Pemerintah Daerah membentuk badan.

Pembentukan Badan Riset dan Inovasi di Daerah

6. Kawasan Ekonomi

25

1. Perluasan kegiatan di KEK mencakup jasa Pendidikan dan Kesehatan.

2. Pengusulan KEK oleh badan usaha swasta harus sudah menguasai lahan min. 50%

3. Administrator KEK berwenang sebagai otoritas perizinan di KEK berdasarkan NSPK.

4. Kewajiban Pemda mendukung KEK.

5. Terdapat penambahan fasilitas untuk impor barang konsumsi di KEK non-industri.

6. Berlaku insentif ketenagakerjaan yang diatur dalam PP.

1. Kelembagaan KPBPB.

2. Badan Pengusahaan berwenang sebagai otoritas perizinan di KPBPB berdasarkan NSPK.

Kawasan Ekonomi Khusus

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)

7. Investasi Pemerintah Pusat & Percepatan Proyek Strategis Nasional

26

• Membentuk Lembaga Pengelola Investasi (Indonesia Investment Authority) yang merupakan Sovereign Wealth Funduntuk mengelola dan menempatkan sejumlah dana dan/atau aset negara.

• Lembaga Pengelola Investasi berbentuk badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki Pemerintah yang dapat

melaksanakan investasi secara langsung maupun tidak langsung, melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, atau

melalui pembentukan entitas khusus.

• Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi sebesar USD 5 Milyar dengan dana tunai sebesarRp 15 Triliun.

• Pemerintah menyediakan lahan (tanah atau kawasan hutan) dan seluruh perizinan yang diperlukan dalam

pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD.

• Pengadaan lahan dapat dilakukan oleh swasta (Pelaksana kegiatan apabila tidak tersedia anggaran pemerintah).

Investasi Pemerintah Pusat

Percepatan Proyek Strategis Nasional

8. Administrasi Pemerintah

27

Kewenangan K/L dan Pemerintah Daerah

Diskresi Presiden

Diskresi dapat dilakukan Presiden demi kepentingan nasional, dengan syarat: sesuai tujuan, sesuai Asas-Asas Pemerintahan

Umum Yang Baik (AUPB), berdasarkan alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan

itikad baik.

Kewenangan Menteri, Kepala Lembaga, atau Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam UU untuk menjalankan atau

membentuk peraturan perundang-undangan harus dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan Presiden.

1. Permohonan perizinan dianggap disetujui bila batas waktu dalam Service Level Agreement (SLA) telah terlewati.

2. Pelaksanaan kewenangan perizinan tetap dilakukan Pemda dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

3. Penetapan NSPK dalam rangka penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Pemerintah Pusat dan Pemda) dalam bentuk PP.

4. Penyederhanaan pelayanan perizinan dan dilakukan secara elektronik sesuai NSPK.

Service Level Agreement (SLA) & Penetapan NSPK

28

Aspirasi Masyarakat Telah Dijaring Pada Penyusunan Peraturan

Pelaksana UU Cipta Kerja

Sumber/ Kanal Serap Aspirasi yang telah digunakan

ACARA SERAP ASPIRASI

PORTAL RESMI: http://uu-ciptakerja.go.id

Luring & Daring

24 Nov- 11 Des

15 Kota (Jakarta, Semarang,

Palembang, Banjarmasin, Surabaya,

Ternate, Manado, dll)

•TSA bertugas secara

independen•Beranggotakan tokoh,

akademisi, ahli, organisasi

masyarakat, & pemuda•Aktif menyerap aspirasi

masyarakat

TIM SERAP ASPIRASI (TSA)

POSKO CIPTA KERJA

Lt.VI Kantor Pos Besar

Jl. Lapangan Banteng Utara No.1

Jakarta Pusat

Substansi Aspirasi di Bahas dalam RapatPembahasan atau Pengharmonisasian

Disampaikan ke K/L untuk dikaji dan menjadimasukan RPP & RPerpres

Drat final RPP dan RPerpres

Aspirasi masyarakat, asosiasi, akademisi, pelaku usaha, pemerhati, LSM

Akademisi yang dikoordinasianProf Romli Atma Sasmita

•RPP & RPerpres di

upload di portal•Masyarakat dapat

memberikan

masukan melaluikanal khusus

Jumlah masukan yang dihimpun:

1. TSA sebanyak: 227 Berkas masukan(30 website, 40 email, 70 google form, 85 surat/offline)

2. Portal UU Cipta Kerja sebanyak: 270 Berkas masukan

(112 webform, 48 email, 72 surat, 38 kegiatan serapspirasi)

28