1Januari 2018

Mendorong Konvergensi dan EfektifititasIntervensi untuk Penurunan Stunting

Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia

2

Sekitar 37% (9 Juta) Anak Mengalami StuntingStunting di seluruh wilayah dan lintas kelompok pendapatan

Sumber: Estimasi dari RISKESDAS (tingkat stunting) dan proyeksi populasi BPS

Jumlah anak stunting <5 tahun

Q-1 (poorest) Q-2 Q-3 Q-4 Q-5 (richest) -00

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0Stunting U-5, Indonesia

2007

2010

2013

3

Stunting berdampak pada tingkat kecerdasan/kognitif, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktifitas dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi,

meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan

Pengalaman dan bukti Internasional menunjukkanbahwa stunting….

Sumber: diolah dari laporan World Bank Investing inEarly Years brief, 2016

Menghambat Pertumbuhan Ekonomi dan Produktivitas Pasar kerja

Mengurangi pendapatanpekerja dewasahingga 20%

Memperburuk kesenjangan/inequalityMengurangi 10% dari

total pendapatan seumur hidupKemiskinan

antar-generasi

Hilangnya 11% GDP

Sel Otak pada Anak Normal dan Stunted

Korelasi Status Gizi Anak dengan Kognisi Saat Dewasa

4

Upaya Percepatan Penurunan Stunting

5

Wakil Presiden Memimpin Rapat Kabinet, MenetapkanPilar Penanganan Stunting

Kampanye Nasional Berfokus padapemahaman,

perubahanperilaku, komitmen

politik danakuntabilitas

Konvergensi, Koordinasi, dan

Konsolidasi Program Nasional, Daerah, dan Masyarakat

Pemantauan danEvaluasi

Komitmen danVisi Pimpinan

Tertinggi NegaraMendorong

Kebijakan“Nutritional

Food Security”

PILAR 1 PILAR 2 PILAR 3 PILAR 4 PILAR 5

Dalam rangka menguatkan upaya penanganan stunting, diperlukan kerangka kerja sebagai intervensiterobosan. Kerangka kerja ini merupakan praktik baik yang telah disepakati oleh pemangku kepentingan

dalam ruang lingkup internasional. Praktik baik ini juga telah didiskusikan bersama pemangku kepentingandomestik dan Bank Dunia yang dijabarkan dalam 5 pilar untuk penguatan upaya penanganan stunting sebagai

berikut:

6

LogicalFrameworkIntervensi Terintegrasi

Enabling FactorAdvokasi, JKN, NIK, Akta Kelahiran, Dana Desa, Sistem Insentif, Keamanan dan Ketahanan Pangan

Stunting

Program Intervensi Efektif IntermediateOutcome

• PerbaikanGiziMasyarakat

• PKGBM• GSC• PKH• PAUD-GCD• PAMSIMAS• SANIMAS• STBM• BKB• KRPL• UKS• Kegiatan

Lain

Remaja PutriBumil & Busui:

• Anemia• BBLR• ASI Eksklusif

Baduta:

• Diare• Gizi buruk• Kecacingan

Pelayanan kesehatan,

dan kesehatan lingkungan

Konsumsi Gizi yang Adekuat

Pola Asuhyang tepat

Tablet Tambah Darah(remaja putri, catin, bumil)

ASI Eksklusif Makanan Pendamping-

ASI Suplemen gizi mikro

(Taburia) Suplemen gizi makro

(PMT) Tata Laksana Gizi

Kurang/Buruk Suplementasi vit.A Garam beryodium Air bersih, sanitasi, dan

cuci tangan pakai sabun Pemberian obat cacing Bantuan Pangan Non-

Tunai

7

Kerangka Penanganan Stunting

Intervensi Gizi Spesifik(berkontribusi 30%)

Intervensi yang ditujukan kepada anak dalam1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh sektorkesehatan. Intervensi spesifik bersifat jangkapendek, hasilnya dapat dicatat dalam wakturelatif pendek.

Intervensi GiziSensitif

(berkontribusi 70 %)

Intervensi yang ditujukan melalui berbagaikegiatan pembangunan diluar sektorkesehatan. Sasarannya adalah masyarakatumum, tidak khusus untuk 1.000 HPK.

1

2

8

Intervensi Gizi Spesifik

I. Intervensi dengan sasaran Calon Ibu/Ibu Hamil:1. Memberikan makanan tambahan untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis.2. Mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat.3. Mengatasi kekurangan iodium.4. Menanggulangi cacingan pada ibu hamil.5. Melindungi ibu hamil dari Malaria.

II. Intervensi dengan sasaran Ibu Menyusui dan Anak Usia 0-6 Bulan:1. Mendorong inisiasi menyusui dini (pemberian ASI jolong/colostrum).2. Mendorong pemberian ASI Eksklusif.

III. Intervensi dengan sasaran Ibu Menyusui dan Anak Usia 7-23 bulan:1. Mendorong penerusan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian MP-

ASI.2. Menyediakan obat cacing.3. Menyediakan suplementasi zink.4. Melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan.5. Memberikan perlindungan terhadap malaria.6. Memberikan imunisasi lengkap.7. Melakukan pencegahan dan pengobatan diare.

1 |

9

Intervensi Gizi Sensitif

1. Menyediakan dan Memastikan Akses pada Air Bersih.2. Menyediakan dan Memastikan Akses pada Sanitasi.3. Melakukan Fortifikasi Bahan Pangan.4. Menyediakan Akses kepada Layanan Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB).

5. Menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

6. Menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal).

7. Memberikan Pendidikan Pengasuhan pada Orang tua.

8. Memberikan Pendidikan Anak Usia Dini Universal.

9. Memberikan Pendidikan Gizi Masyarakat.

10. Memberikan Edukasi Kesehatan Seksual dan Reproduksi, serta Gizi pada Remaja.

11. Menyediakan Bantuan dan Jaminan Sosial bagi Keluarga Miskin.

12. Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Gizi.

2 |

10

Konvergensi Program Menurunkan StuntingPembelajaran dari praktik baik internasional telah menunjukan bahwa efektifitaspenurunan stunting ditentukan oleh integrasi dan sinergi program

Studi Kemenkes juga menunjukan korelasi antara konvergensi intervensi dan efektifitaspenurunan stunting

11

Mendorong Konvergensi dan Efektifitas

12

Langkah-Langkah Mendorong Konvergensi dan Efektifitas

Penetapantarget

penurunanstunting

PenyusunanStrategi

(target groups/ lokasi

intervensi)

Penyusunan Anggaran

danRencanaProgram/ Kegiatan

Pelaksanaan Program/ Kegiatanoleh K/L

dan Pemda

Monev

HasilMonevuntuk

Perbaikan TahunSelanjut

nya

1

13

Mengapa Menentukan Wilayah Prioritas

Prioritas kepada wilayah terpilih didasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Tingginya angka stunting di wilayah tertentu

Perlunya efisiensi sumber daya

Lebih fokus dalam implementasi dan efektifitas percepatanPenurunan stunting

Pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali

Dapat dijadikan dasar perluasan

1

2

3

4

5

14

No Nama Kabupaten/Kota No Nama Kabupaten/Kota1 KAB. ACEH TENGAH 26 KAB. CIREBON2 KAB. PIDIE 27 KAB. SUMEDANG3 KAB. LANGKAT 28 KAB. INDRAMAYU4 KAB. PADANG LAWAS 29 KAB. SUBANG5 KAB. NIAS UTARA 30 KAB. KARAWANG6 KOTA GUNUNGSITOLI 31 KAB. BANDUNG BARAT

7 KAB. PASAMAN 32 KAB. CILACAP8 KAB. PASAMAN BARAT 33 KAB. BANYUMAS9 KAB. ROKAN HULU 34 KAB. PURBALINGGA

10 KAB. KERINCI 35 KAB. KEBUMEN11 KAB. OGANKOMERING ILIR 36 KAB. WONOSOBO12 KAB. K A U R 37 KAB. KLATEN13 KAB. LAMPUNG SELATAN 38 KAB. GROBOGAN14 KAB. LAMPUNG TIMUR 39 KAB. BLORA15 KAB. LAMPUNG TENGAH 40 KAB. DEMAK16 KAB. BANGKA BARAT 41 KAB. PEMALANG17 KAB. NATUNA 42 KAB. BREBES18 KEPULAUAN SERIBU 43 KAB. KULON PROGO19 KAB. BOGOR 44 KAB. TRENGGALEK20 KAB. SUKABUMI 45 KAB. MALANG

21 KAB. CIANJUR 46 KAB. JEMBER22 KAB. BANDUNG 47 KAB. BONDOWOSO23 KAB. GARUT 48 KAB. PROBOLINGGO24 KAB. TASIKMALAYA 49 KAB. NGANJUK25 KAB. KUNINGAN 50 KAB. LAMONGAN

100 Kabupaten/Kota Utama Untuk Intervensi Stunting 2018(1 - 50)

15

No Nama Kabupaten/Kota No Nama Kabupaten/Kota

51 KAB. BANGKALAN 76 KAB. KETAPANG52 KAB. SAMPANG 77 KAB. BARITO TIMUR53 KAB. PAMEKASAN 78 KAB. HULU SUNGAI UTARA54 KAB. SUMENEP 79 KAB. PENAJAM PASER UTARA55 KAB. PANDEGLANG 80 KAB. MALINAU56 KAB. GIANYAR 81 KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA57 KAB. LOMBOK BARAT 82 KAB. BANGGAI58 KAB. LOMBOK TENGAH 83 KAB. ENREKANG

59 KAB. LOMBOK TIMUR 84 KAB. BUTON60 KAB. SUMBAWA 85 KAB. BOALEMO61 KAB. DOMPU 86 KAB. GORONTALO62 KAB. LOMBOK UTARA 87 KAB. MAJENE63 KAB. SUMBA BARAT 88 KAB. POLEWALI MANDAR64 KAB. SUMBA TIMUR 89 KAB. MAMUJU65 KAB. TIMOR TENGAH SELATAN 90 KAB. MALUKU TENGAH66 KAB. TIMOR TENGAH UTARA 91 KAB. SERAM BAGIAN BARAT67 KAB. A L O R 92 KAB. HALMAHERA SELATAN68 KAB. LEMBATA 93 KAB. SORONG SELATAN69 KAB. NGADA 94 KAB. TAMBRAUW70 KAB. MANGGARAI 95 KAB. JAYAWIJAYA71 KAB. ROTE NDAO 96 KAB. TOLIKARA72 KAB. SUMBA TENGAH 97 KAB. NDUGA73 KAB. SUMBA BARAT DAYA 98 KAB. LANNY JAYA74 KAB. MANGGARAI TIMUR 99 KAB. DOGIYAI75 KAB. SABU RAIJUA 100 KAB. INTAN JAYA

100 Kabupaten/Kota Utama Untuk Intervensi Stunting 2018(51 - 100)

16

17

18

Penggunaan Belanja APBN di Pusat dan Daerah

Anggaran K/L

Anggaran non-K/L

APBD

Dana Tugas Pembantuan: Ditugaskan ke Gub/Bupati/Walikota

Dana Dekonsentrasi: Dilimpahkan ke Gubernur

Masuk dalamAPBD

BelanjaPemerintah

(Pusat)

TransferDaerah danDana Desa

Mendanai Kewenangan6 Urusan (Mutlak)

Dana Vertikal

Program/Kegiatan Pusat (K/L)

Dana Sektoral: Dikerjakan oleh UPT

Specific grant, penggunaanyadi-earmark untuk bidang tertentu

Block Grant

DAK

Dana Otsus danKeistimewaan DIY

DAU

Dana Perimbangan

Mendanai KewenanganDiluar 6 Urusan

Subsidi

APBN

DBH

Mendanai kebijakan tertentu Pemerintah(misal: infrastruktur)

Bentuk: Transfer ke Kabupaten Program/kegiatan ke Desa

Dana InsentifDaerah

Dana Desa

19

Kelembagaan PusatUpaya Percepatan Penurunan Stunting

Pengarah: Wakil Presiden

Koordinator: Menko PMK

Koordinator Intervensi Gizi Spesifik: Menteri Kesehatan

Koordinator Intervensi Gizi Sensitif: Menteri PUPR

Koordinator Konvergensi, Koordinasi, dan Konsolidasi Program: • Menteri PPN/Kepala Bappenas• Menteri Dalam Negeri

Koordinator Nutritional Food Security: Menteri Pertanian

Koordinator Kampanye Nasional: Menteri Kominfo

Koordinator Pemantauan-Evaluasi: KSP, Sekretariat TNP2K, Sekretariat SDGs

Komposisi samadengan TNP2K sebagai forum koordinasi untukpercepatanPenanggulanganKemiskinan(Perpres96/2015)

20

Kelembagaan Koordinasi di Daerah: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah?

Penanggungjawab :Ketua:Wakil Ketua :

GubernurWakil GubernurSekretaris Daerah

Sekretaris:

Kepala Bappeda

Wakil Sekretaris : Kepala BPMD

Sekretariat

Kepala:Wakil Kepala:Anggota

Sekretaris BappedaSekretaris BPMDBappeda dan BPMDOPD/SKPD

TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di daerah.(Permendagri 42/2010

21

Tantangan yang Masih Dihadapi

• Sinergi antar program pusat, dan dengan daerah yang masih lemah

• Absennya tatakelola pelaksanaan program/kegiatanmulti-sektoral untuk sampai pada sasaran

• Lemahnya kapasitas implementasi program • Daya dukung program yang tidak mencukupi

menyebabkan kualitas pelaksanaan berbeda dari disain• Petugas front-line yang tidak selalu ada untuk setiap

program menyebabkan rendahnya take up hingga level desa/rumah tangga sasaran

22

Terima kasih