keadilan kompensasi bagi pekerja wanita hamil dan...
Post on 12-May-2018
235 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
1. PENDAHULUAN
Negara Republik Indonesia yang memiliki luas kurang lebih 1,904,569 km2 dan saat
ini dalam data Badan Pusat Statistik tahun 2012 jumlah penduduk Indonesia tahun 2012
diperkirakan sekitar kurang lebih 257 juta jiwa dengan prosentase sebesar 50.37% penduduk
pria dan 49.63 % penduduk wanita 110 juta diantaranya usia produktif (15-50 tahun) dan
jumlah pekerja wanita di Indonesia saat ini sekitar 39,95 juta jiwa, baik yang bekerja di sektor
formal maupun informal. Di negara berkembang termasuk Indonesia, wanita memiliki peran
tersendiri sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan. Di dalam aspek ekonomi,
sejak terjadinya krisis ekonomi di Indonesia Tahun 1998 lapangan kerja semakin sulit.
Struktur angkatan kerja saat ini masih didominasi oleh angkatan kerja berpendidikan SD ke
bawah. Lebih lanjut dalam Badan Pusat Statistika tahun 2012 memperlihatkan tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Indonesia mengalami perkembangan yang berarti pada
tahun 1980 – 2000. TPAK perempuan tahun 1990 (39,00%) meningkat menjadi 41,53% pada
tahun 2000. Selama satu dekade terakhir, partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja
mengalami peningkatan yang cukup nyata. Perubahan ini menunjukkan adanya peningkatan
peran perempuan yang sangat berarti dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.
Meningkatnya partisipasi wanita dalam bidang ekonomi, dalam era ini wanita sangat
dilindungi pemerintah dalam hal diskriminasi. Hal ini dibuktikan dengan Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA), Linda Amalia Sari Gumelar,
menyampaikan kemajuan upaya dan program Pemerintah dalam peningkatan kesetaraan
gender, pemberdayaan perempuan, dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di
Indonesia pada Sidang ke-52 Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap
Perempuan PBB, atau CEDAW, di Markas Besar PBB, New York, hari Rabu (11/7/2012),
dalam sesi pembahasan Laporan Periodik gabungan ke-6 dan ke-7 oleh Indonesia mengenai
implementasi Konvensi CEDAW.Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku telah
menganggarkan dana sebesar Rp 1,7 triliun untuk menjalankan program kesetaraan gender di
tanah air (Liputan 6, 2013). Namun dalam prakteknya, masih ada perusahaan yang
menerapkan diskrminasi terharap pekerja wanita dalam hal mendapatkan hak dal lainnya.
Selama 14 tahun setelah reformasi, setidaknya ada 2.398 kasus kekerasan dan diskriminasi
yang terjadi di Indonesia. Yayasan Denny JA dalam kompas 2012 mencatat, dari jumlah itu
paling banyak diskriminasi terjadi karena berlatar agama/paham agama sebanyak 65 persen.
2
Sisanya, secara berturut-turut adalah diskriminasi etnis (20 persen), kekerasan gender (15
persen), dan kekerasan orientasi seksual (5 persen).
Diskriminasi di tempat kerja masih terjadi meskipun sudah ada dalam hukum. Semua
bentuk diskriminasi terhadap karyawan baik laki-laki ataupun perempuan diupayakan agar
tercapainyaa kesetaraan kesempatan dan perlakuan dalam pekerjaan. Pada kenyataanya
menurut Zikmud dalam jurnal Discrimination in Industrial menunjukan bahwa diskriminasi
gender masih ada di industri, juga dalam penelitian Valenti dan Burke 2012 masih adanya
diskriminasi gender di tempat kerja yang membuat karyawa berhenti kerja. Perusahaan tidak
memperhatikan hak karyawan dalam bentuk diskriminatif seperti tidak mendapatkan
kompensasi yang sesuai, ataupun hak-hak karyawan yang tidak terpenuhi terhadap karyawan
wanita yang sedang hamil dengan tidak membayar upah pekerja yang hamil secara penuh
(Kompas, 12 April 2012). Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan
yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar suku,
ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa,
keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyipangan, atau penghapusan pengakuan,
pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual
maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainya.
Hal ini terbukti dengan sistem yang memberi peluang, kesempatan upah, yang berbeda
dengan mempertimbangkan keadaan fisik (Bennington, 2006).
Tindakan diskriminasi terhadap karyawan wanita yang hamil ataupun melahirkan
diperlakukan secara tidak adil tindakan tersebut biasanya terjadi dalam berbagai bentuk
misalnya dari upah, kompensasi, jaminan kesehatan yang sudah selayaknya didapat oleh
pekerja menurut UU No. 13 tahun 2003 mengenai pemberian kompensasi berupa cuti, cuti
hamil diberikan kepada pekerja/buruh perempuan satu setengah bulan sebelum melahirkan
dan satu setengah bulan setelah meahirkan. Namun pada kenyataannya, masih adanya kasus-
kasus diskriminasi yang dialami oleh pekerja wanita hamil, seperti terdapat kasus diskriminasi
terhadap wanita hamil, pemecatan yang dilakukan angota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan terhadap stafnya yang sedang hamil tua, tidak diberikan cuti hamil dan
gajinya dipotong 50 persen serta tidak mendapat tunjangan (Lensa Indonesia, Agustus 2011).
Hak cuti hamil, melahirkan atau keguguran tidak sesuai dengan undang-undang yang
ditetapkan selain itu cuti hamil, melahirkan dan keguguran, upah tidak di bayarkan diambil
3
dari artikel Mahardika, 2013 (www.wordpress.com). KSBSI Riau membenarkan adanya
diskriminasi terhadap buruh perempuan, Diskriminasi yang terjadi mulai dari tidak diberikan
izin cuti hingga di PHK secara sepihak oleh perusahaan tempat mereka bekerja dalam artikel
oleh wiwik, 2013 (wwww.portalkbr.com). Pada tahun 2005, penelitian menemukan sebanyak
30.000 wanita setiap tahunnya kehilangan pekerjaannya sebagai akibat diskriminasi
kehamilan (liputan 6, 2013)
Dari beberapa kasus yang diuraikan di atas mengenai diskriminasi gender yang terjadi
dan yang terlebih kasus diskriminasi terhadap pekerja hamil dan melahirkan maka isu ini
menjadi penting untuk dipelajari. Kasus diskriminasi terhadap pekerja wanita hamil dan
melahirkan di Indonesia terjadi dalam mendapatkan kompensasi langsung maupun tidak
langsung seperti pemotongan gaji, cuti, tidak mendapatnya tunjaangan kesehatan, dan
perlakuan dalam kerja. Padahal kodrat wanita adalah menstruasi, hamil, melahirkan dan
menyusui, karena semuanya itu merupakan keadaan manusia yang tidak dapat diubah
(Suciati, 2003). Pada umunya karena situasi ekonomi yang semakin kompleks, memaksa
wanita untuk turut bekerja guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, oleh karena itu
walaupun wanita bekerja, tugas rumah tangga tetap menjadi tanggung jawab wanita.
Penelitian ini mencoba menelaah lebih jauh tanggapan pekerja wanita tersebut tentang
pelaksanaan peraturan perusahaan serta yang ditinjau dari UU No.13 Tahun 2003 terkait
peraturan dalam keadilan pengupahan, masa cuti, jaminan sosial dan keselamatan kerja.
Penelitian ini diadakan di perusahaan kayu lapis di Wonosobo Jawa tengah karena, daerah
Wonosobo sampai Parakan banyak terdapat pabrik kayu, sehingga penelitian yang dilakukan
di sini dapat meneliti untuk memperbaiki dan memberikan pengetahuan bagi perusahaan kayu
di Wonosobo dan sekitarnya. Penelitian di lakukan di PT. Prima Karya Sejahtera dan PT.
Tubas Madukara Indah Wonosobo dengan alasan kedua perusahaan merupakan pabrik kayu
lapis dengan skala yang sama dan representatif di kota Wonosobo. Untuk memastikan pekerja
wanita khususnya yang telah penah hamil atau melahirkan tersebut telah memperoleh hak-
haknya dengan baik, yang menjadi persoalan penelitian dari latar belakang di atas, maka
dirumuskan :
1. Bagaimana tanggapan pekerja wanita hamil dan melahirkan tentang kesesuaian
kompensasi yang diterima dengan pelaksanaan peraturan di perusahaan ?
4
2. Bagaimana manfaat kompensasi yang diterima bagi pekerja wanita hamil dan
melahirkan yang bekerja di perusahaan?
1.1. Manfaat Penelitian
Secara terperinci penulis dapat menguraikan manfaat penelitian ini sebagai beikut:
1. Bagi perusahaan
Hasil penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan, khususnya
dalam bidang personalia yang berkaitan dengan pemberian kompensasi yang adil dan
sesuai bagi pekerja wanita hamil dan melahirkan.
2. Bagi peneliti
Penulis dapat mnerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan untuk memperoleh
pengalaman, wawasan dan belajar untuk menyumbang ide dalam penelitian ini.
3. Bagi Universitas Kristen Satya Wacana
Menambah referensi kepustakan Universitas Kristen Satya Wacana sebagai wahana
menggali ilmu pengetahuan mengenai pemberian kompensasi khususnya pada wanita
hamil dan melahirkan.
2. KAJIAN TEORITIS
2.1. Diskriminasi
Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap individual atau
kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya berifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti
berdasarkan ras, suku, agama atau kelas sosial. Para pekerja yang mendapat perlakuan
diskriminasi tersebut mendapat berbagai tindakan terhadap ketidakadilan yang mereka terima.
Diskriminasi yang diterima oleh para pekerja, akan berdampak buruk bagi perusahaan,
diskriminasi membuat kinerja pekerja menurun karena terganggu dan suasana kerja yang
kurang baik (Renirosari, 2007). Sumber daya manusia adalah aset yang sangat penting
berharga, sehingga adanya prinsip dalam mengelola sumber daya manusia seperti terdapat
dalam konsep Equal Employment Opportunity Commision dan International Labour
Organization. Menrut NSW Goverment Public Service Commision Equal Employment
Oppotunity adalah sebuah keadaan bagi setiap orang untuk patut diperlakukan dengan baik
dan etis tanpa memandang faktor-faktor eperti ras, agama, gender, kewarganegaraan, umur,
5
kekurangan kemampuan, dan keadaan fisik. Setiap orang mempunyai hak untuk berpartisipasi
dalam setiap aspek pekerjaan dan diberikan kesempatan yang sama dalam setiap kondisi
maupun hak-hak kerja mereka.
Dalam Human Rights & Equal Employment Opportunity Commision (2006),
diskriminasi tejadi jika seseorang, atau skelompok orang, diperlakukan tidak adil
dibandingkan dengan orang atau kelompok lain karena usia, ras, warna kulit, asal etnik atau
asal kebangsaan; jenis kelamin, kehamilan atau status perkawinan, kecacatan, agama, pilihan
seksual atau karakteristik utama lainya.
2.1.1. Diskriminasi Gender
Diskriminasi gender merujuk kepada bentuk ketidakadilan terhadap individu
tertentu, dimana bentuknya seperti pelayanan (fasilitas) yang dibuat berdasarkan
karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminasi merupakan suatu kejadian
yang biasa dijumpai dalam masyarakat manusia, ini disebabkan karena kecenderungan
manusia untuk membeda-bedakan yang lain (Sihite, 2007).
Menurut Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination againts
Women (CEDAW), article 1:Diskriminasi terhadap wanita berarti setiap pembedaan,
pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai
pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau
penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik,
ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum wanita terlepas dari status
perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita.
Bentuk-bentuk ketidakadilan akibat diskriminasi gender antara lain :
pemarginalan posisi dan peran perempuan, subordinasi (wanita ada di bawah pria),
stereotype-stereotype, kekerasan dalam berbagai bentuk, dan beban ganda dalam rumah
tangga.Pada akhirnya akibat-akibat dari diskriminasi gender inilah yang bisa dikatakan
menjadi maslah krusial dalam upaya untuk mencapai tujuan kesetaraan gender antara pria
dan wanita
6
2.1.2. Diskriminasi Pada Wanita Hamil
Dalam Pregnancy Discrimination Act (PDA) Diskriminasi kehamilan
didefinisikan hanya sebagai memperlakukan karyawan hamil berbeda dari karyawan lain
karena kehamilan mereka. Pengusaha diharapkan kerja dasar, dan keputusan disiplin pada
kualifikasi dan tindakan karyawan tanpa koneksi ke kehamilannya. Diskriminasi terhadap
perempuan hamil meliputi pemecatan, cuti paksa tanpa bayaran, tak disediakan tempat
untuk menyedot air susu ibu, dilarang melakukan pekerjaan tertentu, penurunan jabatan,
saat mereka sedang hamil.
2.2. Hak-Hak Wanita Hamil dan Melahirkan dari Prespektif Legal
2.2.1. Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003
Undang-undang no.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mulai berlaku
efektif tanggal 25 Maret 2003. UU No. 13 Th 2003 ini menggantikan Undang-undang
Nomor 28 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Perubahan undang-undang
ketenagakerjaan itu merupakah akibat terjadinya reformasi tahun 1998 yang secara
yuridis telah menghasilkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Azasi
Manusia.Ketetapan MPR ini merupakan tonggak utama dalammenegakkan demokrasi di
tempat kerja. Penegakkan demokrasi di tempat kerjadiharapkan dapat mendorong
partisipasi yang optimal dari seluruh tenaga kerjadan pekerja/buruh Indonesia untuk
membangun negara Indonesia yang dicita-citakan.
Dalam Undang-undang no.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan
bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar
pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi
atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya
dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Pada Undang-undang
no.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal yang melindungi pekerja hamil dan
menyusi dalam mendapatkan haknya tertulis:
7
Tabel 2.1. Kompensasi Pekerja dalam Undang-undang no. 13 tahun 2000
No. Hak Pekerja Wanita Hamil dan Melahirkan Pasal dalam Undang-
undang n0. 13 Tahun 2000
Upah
1. Upah di atas UMK Pasal 60 ayat 2,
2. Membayar upah lembur Pasal 78 ayat 2 dan pasal 85
3. Memberikan upah yang sesuai Pasal 157
Cuti
4. Memberikan cuti Pasal 79 ayat 1 dan 2
5. Memberikan cuti hamil Pasal 82 ayat 1 dan 2
6. Memberi upah saat cuti Pasal 84 dan pasal 93
Jaminan sosial
7. Memberikan jaminan sosial Pasal 94, dan pasal 99
Perlindungan Keselamatan Kerja dan Kesehatan
8. Wajib memberikan perlindungan kesehatan dan
keselamatan kerja
Pasal 35 ayat 1 dan 2, dan
pasal 86
9. Memberikan kesempatan menyusui anak Pasal 83
10. Larangan memecat pekerja hamil Pasal 153 ayat 1 huruf e,
dan pasal 153 ayat 2
11. Larangan memaksa pekerja mengundurkan diri Pasal 154 huruf b
1.3. Kompensasi
Pada dasarnya manusia bekerja juga ingin memeroleh uang untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya. Untuk itulah seorang karyawan mulai menghargai kerja keras dan
semakin menunjukkan loyalitas terhadap perusahaan dan karena itulah perusahaan
memberikan penghargaan terhadap prestasi kerja karyawan yaitu dengan jalan
memberikan kompensasi. Salah satu cara manajemen untuk meningkatkan prestasi kerja,
memotivasi dan meningkatkan kinerja para karyawan adalah melalui kompensasi (Mathis
dan Jackson, 2000). Menurut UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, Kompetensi kerja
adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Kompensasi juga disebut penghargaan dan dapat didefinisikan sebagai setiap
bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi
yang mereka berikan kepada organisasi (Panggabean, 2002). Selain itu dalam buku
Hasibuan (2002) terdapat beberapa pengertian kompensasi dari beberapa tokoh yaitu :
8
1. Menurut William B. Werther dan Keith Davis kompensasi adalah apa yang seorang
pekerja terima sebagai balasan dari pekerjaan yang diberikannya. Baik upah per jam
ataupun gaji periodik didesain dan dikelola oleh bagian personalia.
2. Menurut Andrew F. Sikula kompensasi adalah segala sesuatu yang dikonstitusikan
atau dianggap segai suatu balas jasa atau ekuivalen.
Menurut Panggabean dalam tulisan Sutrisno (2009), kompensasi dapat dibedakan menjadi
dua, yaitu :
1. Kompensasi Langsung adalah kompensasi yang langsung dirasakan olah penerimanya,
yakni berupa gaji, tunjangan, insentif merupakan hak karyawan dan kewajiban
perusahaan untuk membayarnya.
Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta
mempunyai jaminan yang pasti.
Tunjangan adalah kompensasi yang diberikan perusahaan kepada para
karyawannya, karena karyawannya tersebut dianggap telah ikut berpartisipasi
dengan baik dalam mencapai tujuan perusahaan.
Insentif adalah kompensasi yang diberikan kepada karyawan tertentu, karena
keberhasilan prestasinya di atas standar.
2. Kompensasi Tidak Langsung adalah kompensasi yang tidak dapat dirasakan secara
langsung oleh karyawan, yakni benefit dan services (tunjangan pelayanan). Benefit dan
service sadalah kompensasi tambahan (financial atau non financial) yang diberikan
berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap semua karyawan dalam usaha
meningkatkan kesejahteraan mereka. Seperti tunjangan hari raya, uang pensiun,
pakaian dinas, olah raga dan darma wisata (family gathering).
2.2.2. Kompensasi Pada Pekerja Wanita Menurut UU NO 13 Th 2003
Dalam pemberian kompensasi, pekerja menginginkan imbalan yang setara
dengan tenaga yang ia sumbangkan. Selain itu, imbalan tersebut juga diharapkan dapat
setara dengan pekerja lain yang berada dalam satu lini, baik dalam perusahaan yang
sama maupun di perusahaan lain. Diskriminasi dalam kompensasi terhadap perempuan
hamil meliputi pemecatan, cuti paksa tanpa bayaran, tak disediakan tempat untuk
memberikan susu ibu dan dilarang melakukan pekerjaan tertentu (Kompas,2012).
9
Pada UU No.13 Tahun 2003 dikatakan bahwa perlindungan terhadap tenaga
kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin
kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk
mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan
perkembangan kemajuan dunia usaha. Kompensasi adalah kompensasi yang langsung
dirasakan olah penerimanya, yakni berupa gaji, tunjangan, insentif merupakan hak
karyawan dan kewajiban perusahaan untuk membayarnya Sutrisno (2009) . Kompensasi
yang tecantum dalam UU No.13 Tahun 2003 sebagai berikut :
1. Kompensasi finansial (financial compensation)
a) Langsung terdiri :
Upah
Upah tetap kepada pekerja cuti melahirkan
b) Tidak langsung terdiri :
Mendapatkan waktu istirahat dan cuti dan bagi pekerja hamil dan
melahirkan mendapat upah penuh.
pengusaha tetap memberikan upah kepada suami apabila cuti istri
melahirkan dan keguguran kandungan.
2. Kompensasi non finansial (non financial compensation)
Pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah)
bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah
melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
Pekerja perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak
memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat
keterangan dokter kandungan atau bidan.
Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi
kesempatansepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan
selamawaktu kerja.
Pengusaha memberikan cuti kepada suami apabila istri melahirkan atau
kegugran selama (2) hari.
10
Hak lain :
Tidak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh
perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya.
Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan karena pekerja hamil adalah batal
demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja yang
bersangkutan sesuai.
2.3. Dampak ketidakadilan kompensasi bagi Pekerja
Tindakan diskriminasi yang terjadi bagi karyawan dalam sebuah perusahaan dapat
menimulkan beberapa dampak bagi karyawan sebagai aset sumber daya manusia. menurut
Liether dan Richaud (1997), diskriminasi yang dialami karyawan dapat membawa dampak
menurunnya moral karyawan, menurunya motivasi untuk mendorong semangat kerja dan
menurunya produktivitas karyawan tersebut. Adanya diskriminasi yang terjadi di lingkungan
kerja yang dilakukan pihak perusahaan maupun rekan kerja dapat menyebabkan demotivasi
bagi pekerja yang mengalami perlakuan diskriminatif. Pemberian kesempatan dan hak yang
tidak merata dapat saja mebuat motivasi karyawan menurun. Ketidakadilan yang dimaksud
dalam hal ini adalah seperti menerapkan kompensasi tidak sesuai dengan peraturan
perusahaan yang berlaku.
Keadilan kompensasi harus mempunyai manfaat yang sama bagi pekerja wanita hamil
dan melahirkan. Terwujudnya kesetaran dan keadilan kompensasi ditandai dengan tidak
adanya diskriminasi bagi pekerja wanita, terutama tidak adanya pembedaan mengenai
pemberian kompensasi bagi pekerja hamil dan melahirkan, dan dengan demikian mereka
memperoleh manfaat yang setara dan adil dari peraturan perusahaan (Juliani, 2011). Keadilan
juga dapat memberikan motivasi kerja, tidak adanya pembedaan dalam memberikan
kompensasi maka motivasi dan produktivitas pekerja meningkat juga turnover pekerja jadi
menurun (Suharti & Agustina, 2010). Terdapat satu hasil penelitian terdahulu dengan judul
jurnal ‘We Like You, But We Don’t Want You’—The Impact of Pregnancy in the Workplace
(Masser, 2007) dengan hasil penelitian mengatakan wanita hamil di tempat kerja
distereotipkan sebagai penghambat dan tidak kompeten pada pengalaman kerja.
11
3. METODE PENELITIAN
Penelitian merupakan serangkaian pengumpulan, pengelompokan, penyesuaian dan
analisis data yang dilakukan secara sistematis dan efisien untuk memecahkan sesuatu yang
diperoleh dari suatu penelitian dapat dibuktikan kebenarannya (Supramono dan Haryanto,
2005). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan
memaparkan data sebagaimana adanya, dan untuk menjelaskan variabel yang diteliti
bertujuan untuk menggambarkan tanggapan pekerja terhadap keadilan kompensasi pada
pelaksanaan peraturan perusahaan. Obyek penelitian adalah keadaan kelompok-kelompok
dalam masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat, maupun individu-individu dalam
masyarakat (Mulya, 2007). Sumber informasi dari penelitian ini yaitu pekerja wanita hamil
dan melahirkan di perusahaan kayu lapis di Wonosobo.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang
dikumpulkan data diolah sendiri oleh peneliti langsung dan objeknya (Supramono dan
Sugiarto, 1990: 11). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengunakan
kuisioner yang diisi pada beberapa pekerja wanita hamil dan melahirkan dan wawancara
dengan pimpinan perusahaan untuk mengetahui peraturan yang berlaku dan terhadap
beberapa pekerja wanita hamil dan melahirkan. Disamping itu juga diperoleh data-data primer
mengenai peraturan perusahaan dengan wawancara kepada beberapa narasumber di
perusahaan yaitu Direktur dan HRD dengan teknik wawancara mendalam. Teknik
pengumpulan data yang digunakan metode content analysis yaitu dengan studi literatur untuk
mengolah antara undang-undang dan peraturan perusahaan dan metode kuisioner, yaitu teknik
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi sejumlah pertanyaan atau pernyataan
tertulis kepada responden untuk dijawab oleh responden (Sugiyono 2004: 135). Dalam hal ini
yang dimaksud dengan responden adalah pekerja wanita hamil dan melahirkan.
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek/objek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian
ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2001). Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah
pekerja wanita hamil dan melahirkan di perusahaan kayu lapis Wonosobo. Sampel yang
digunakan adalah semua populasi wanita hamil dan melahirkan yang bekerja di PT. Prima
Karya Sejahtera berjumlah 48 orang dan pekerja PT. Tunas Madukara Indah Wonosobo
sebanyak 53 orang dengan total jumlah 101 orang, dengan demikian semua anggota populasi
12
wanita yang bekerja di perusahaan tersebut dipilih menjadi reponden sehingga teknik
sampling yang digunakan adalah saturation sampling yaitu metode pengambilan sampel
dengan mengikutsertakan semua anggota populasi sebagai sampel penelitian. Teknik analisis
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah distribusi frekuensi berguna untuk melihat
jawaban responden terhadap variabel-variabel yang diberikan. Sedangkan menurut Sugiono,
(2001), untuk mengetahui tingkatan skala dalam perhitungan rata- digunakan perhitungan
sebagai berikut:
Tabel 3.1. Interval Kategori Jawaban
Tingkatan Skala Interval Intepretasi
1 1,00 – 1,80 Sangat Rendah
2 1,81 – 2,60 Rendah
3 2,61 – 3,40 Sedang
4 3,41 – 4,20 Tinggi
5 4,21 – 5,00 Sangat Tinggi
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bagian ini akan dibahas mengenai tanggapan karyawan terhadap keadilan dalam
memperoleh kompensasi. Juga akan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan data yang
dikumpulkan, hasil pengolahan data dan pembahasan hasil pengolahan data.
4.1. Profil Perusahaaan
Penelitian ini diadakan di dua perusahaan yaitu PT Prima Karya Sejahtera (PKS) dan
perusahaaan kedua yaitu PT Tunas Madukara Indah Wonosobo (TMIW) yang bergerak
dibidang sama yaitu pembuatan kayu lapis yang menghasilkan produk Albasia Barecore dan
Pinus Finger Joint Laminating Boarddengan skala menengah yang bertarget pasar ekspor di
asia yaitu China, Taiwan, Jepang dan Hongkong. Penelitian dilakukan di kedua perusahaan
karena mengingat perusahaan yang diteliti termasuk usaha skala menengah, sehingga sudah
diberlakukannya peraturan yang berkaitan terhadap kompensasi pekerja khususnya wanita
selain itu jumlah pekerja wanita yang diteliti di perusahaan cukup banyak, sebesar 46,9 persen
= maksimum-minimum
Jumlah kategori
= 5-1
5
= 0,8
13
pekerja wanita dari total seluruh pekerja di perusahaan. Perusahaan yang bergerak dalam
bidang produksi kayu ini menganggap pekerja wanita lebih cocok terutama untuk bagian
penyortiran dan pemotongan ukuran kayu lapis sehingga pentingnya peran pekerja wanita
dalam hal ini karena membutuhkan ketelitian dan kerapian yang di harapkan dapat didapatkan
dengan mempekerjakan pekerja wanita.
PT. Tunas Madukara Indah Wonosobo
Perusahaan pertama yaitu PT. Tunas Madukara Indah Wonosobo (TMIW) berlokasi di
Dusun Madukara, kelurahan Bumireso, kecamatan/kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah yang
didirikan pada 15 September 1991. Pemilik dari PT TMIW ini bernama Bapak Johan Mulyadi
dan dipimpin presidir dengan membawahi 423 orang pekerja sebanyak 252 orang pekerja pria
dan 171 pekerja wanita yang sebanyak 53 orang telah bekeluarga. Target pasar PT. TMIW
yaitu dengan produk Pinus Finger Joint Laminating Board 95 persen di ekspor dan 5
persen memenuhi permintaan dalam negeri, sedangkan produk Albasia Barecorebertarget
pasar 100 persen ekspor ke negara-negara di Asia seperti Jepang, Taiwan, Hongkong dan
Cina. PT. TMIW memproduksi kayu lapis dengan skala lebih besar dibanding PT. PKS.PT.
TMIW meproduksi kayu lapis sebanyak 70 kontainer per bulan atau kurang lebih 4583
m3 kayu lapis.
Dalam peraturan perusahaan, perusahaan memberlakukan kebijakan mengenai
upah, masa cuti, jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan kerja untuk para pekerja
wanita hamil dan melahirkan yang diuraikan sebagai berikut :
1. Upah
Perhitungan dalam pemberian upah di PT.TMIW yaitu gaji pokok+ tunjangan masa
kerja+ tunjangan jabatan+ premi+ tunjangan makan + tunjangan hadir, gaji pokok
yang diberikan seberar UMK daerah Wonosobo yaitu Rp. 880.000,-. Selama pekerja
cuti hamil dan sakit, perusahaan tidak memotong upah pokok, hanya dipotong uang
hadir saja. Kenaikan upah diberikan secara berkala apabila pekerja sudah bekerja
lebih dari 3 tahun. Upah lembur yang diberikan, pekerja mempunyai perhitungan
tersendiri jadi per jam lembur dikalikan oleh gaji per jam.
14
Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Jaminan Pemeliharaan kesehatan = 6% (bagi yang berkeluarga, (3% bagi lajang)
Jaminan Kecelakaan Kerja = 0,89 %
Jaminan Hari Tua = 5,7% ( 3,7% perusahaan + 2% pekerja)
Jaminan Kematian = 0,3 %
2. Masa cuti
Cuti haid
Perusahaan memberikan cuti haid sebanyak 2 kali atau 2 hari dalam satu bulan,
tanpa memotong gaji pokok, apabila tidak di ambil, pekerja mendapatkan bonus
lembur 1,5 jam dalam sehari cuti.
Cuti hamil
Perusahaan memberikan cuti hamil kepada para pekerja wanita selama 3 bulan
penuh, dapat di ambil saat sebelum melahirkan ataupun setelah melahirkan penuh,
namun para pekerja biasanya mengambil cuti 1 bulan sebelum melahirkan, 2
bulan setelah melahirkan. Cuti diberikan kepada pekerja pria apabila kondisi istri
sedang akan melahirkan, cuti diberikan selama 2 hari.
3. Jaminan sosial
Setiap pekerja pria maupaun wanita mendapatkan jaminan sosial berupa jamsostek.
Perusahaan memberikan peraturan mengenai jaminan sosial sesuai dengan peraturan
tenaga kerja dengan perhitungan sebagai berikut :
4. Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Perusahaan tidak memperbolehkan pekerja membawa anak kecil ke tempat
produksi dikarenakan faktor keamanan yang harus di jaga, anak kecil boleh di
bawa namun tidak ditempat produksi, atau di tempat istirahat dan loker. Apabila
pekerja memang membawa anak ke tempat kerja, dan ingin menyusui, dapat
dilakukan pada saat istirahat atau makan siang, bila mendesak, di haruskan ijin
pengawas terlebih dahulu.
Perusahaan menyediakan tempat sebagai unit kesehatan pekerja yang
menyediakan tempat tidur dan obat-obatan P3K untuk para pekerja.
Upah lembur = 𝑈𝑀𝐾
173 = Rp. 5.087/jam
15
Perusahaan memberikan kartu kesehatan yang dapat digunakan apabila pekerja
sakit, kartu digunakan untuk di Rumah Sakit Pusat Kesehatan Umum
Muhammadiyah Wonosobo yang berjarak beberapa meter dari perusahaan. Setiap
pekerja yang sakit dan tidak dapat ditangani di perusahaan, akan dirujukan ke
rumah sakit tersebut secara gratis, biaya ditanggung oleh perussahaan penuh.
Perusahaan memberikan peralatan untuk keselamatan kerja bagi para pekerja
wanita yaitu berupa pembagian masker gratis, pemberian seragam dengan standar
perusahaan secara gratis dan memberikan asupan susu untuk menjaga kesehatan
paru-paru para pekerja.
5. Pemberian kompensasi lain yaitu berupa memberikan Tujnangan Hari Raya pada
semua pekerja berupa uang, pemberian fasilitas koperasi sehingga karyawan dapat
dengan mudah mendapatkan barang diinginkan sesuai dengan kebutuhan kerja, dan
mendapatkan seragam gratis satu tahun sekali.
PT. Prima Karya Sejahtera
Perusahaan kedua yaitu PT. Prima Karya Sejahtera (PT. PKS) didirikan di Jl
Banyumas KM2 Wonosobo, Jawa Tengah oleh Bapak Heriyanto. Berdiri pada 16
Desember 2001, awalnya PT.PKS hanya berdiri sebagai perusahaan yang telah beroperasi
sejak tahun 1992 namun di jadikan PT oleh pemilik pada tahun 2001 dipimpin oleh
direktur dengan karyawan total 337 orang terdiri 205 orang pekerja pria dan 180 orang
pekerja wanita yang sebanyak 48 orang pekerja telah berkeluarga. Pada awalnya target
pasar PT. PKS yaitu dalam negeri saja namun semakin pesatnya permintaan dari pihak
pembeli baik yang di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri, PT. PKS
kemudian kembali mengadakan perluasan (ekspansi) perusahaan yang berlokasi di
sebelah perusahaan lama dengan luas tanah 3 Ha dan memperluas pangsa pasar hingga
ekspor ke negara di benua asia seperti Jepang, China dan Taiwan. Hingga kini, PT. PKS
mendapatkan ijin produksi yang diperbaharui setiap tahun, pada tahun ini PT.PKS
mendpat ijin produksi maksimal sebanyak 50.000m3 kayu lapis, dengan prakteknya PT.
PKS meproduksi perbulanya mengekspor produk sebanyak 40 kontainer yaitu sebanyak
kurang lebih 3.750 m3 kayu lapis.
Dalam peraturan perusahaan, perusahaan memberlakukan kebijakan mengenai
upah, masa cuti, jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan kerja untuk para pekerja
16
wanita hamil dan melahirkan secara garis besar sama dengan PT. TMIW yang diuraikan
sebagai berikut :
1. Upah
Perhitungan dalam pemberian upah di PT.PKS yaitu gaji pokok+ tunjangan masa
kerja+ tunjangan jabatan+ premi+ tunjangan makan + tunjangan hadir, gaji pokok
yang diberikan seberar UMK daerah Wonosobo yaitu Rp. 880.000,-. Selama pekerja
cuti hamil dan sakit, perusahaan tidak memotong upah pokok, hanya dipotong uang
hadir saja. Kenaikan upah diberikan secara berkala apabila pekerja sudah bekerja
lebih dari 3 tahun. Upah lembur yang diberikan, dalam 3 jam lembur, diberikan
tambahan sebesar Rp. 15.000,-.
2. Masa cuti
Cuti haid
Perusahaan tidak memberikan peraturan secara tertulis untuk cuti haid, namun
apabila pekerja ingin ijin, diperbolehkan maksimal 2 hari dalam satu bulan, tanpa
memotong gaji pokok.
Cuti hamil
Perusahaan memberikan cuti hamil kepada para pekerja wanita selama 3 bulan
penuh, dapat di ambil saat sebelum melahirkan ataupun setelah melahirkan penuh,
namun para pekerja biasanya mengambil cuti 1,5 bulan sebelum melahirkan, 1,5
bulan setelah melahirkan. Cuti diberikan kepada pekerja pria apabila kondisi istri
sedang akan melahirkan, cuti diberikan selama 2 hari.
3. Jaminan sosial
Setiap pekerja pria maupaun wanita mendapatkan jaminan sosial berupa jamsostek.
Yang mendapatkan jamsostek hanya pekerja yang bekerja lebih dari 2 tahun,
dikarenakan tingginya turnover karyawan yang bekerja kurang dari 2 tahun, sehingga
apabila didaftarkan jamsos akan hangus tidak terpakai. Perusahaan memberikan
peraturan mengenai jaminan sosial sesuai dengan peraturan tenaga kerja dengan
perhitungan sebagai berikut :
17
Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Jaminan Pemeliharaan kesehatan = 5% (bagi yang berkeluarga, (2,5% bagi lajang)
Jaminan Kecelakaan Kerja = 0,89 %
Jaminan Hari Tua = 5,7% ( 3,7% perusahaan + 2% pekerja)
Jaminan Kematian = 0,3 %
Perusahaan memberikan pinjaman lunak bagi para pekerja yang akan mebangun
tempat tinggal, khususnya yang telah berkeluarga, pinjaman dapat di kembalikan
sesuai dengan perjanjian seperti pemotongan upah untuk cicilan ataupun kontrak
kerja selama beberapa tahun. Pemberian pinjaman lunak ini yang dianggap sebagai
jaminan tempat tinggal oleh para pekerja.
4. Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Perusahaan tidak memperbolehkan pekerja membawa anak kecil ke tempat
produksi dikarenakan faktor keamanan dan dikarenakan banyaknya debu yang
dapat membahayakan kesehatan anak kecil, anak kecil boleh di bawa namun tidak
ditempat produksi, atau di tempat istirahat dan loker. Penyediaan tempat
menyusui dapat diberikan sama dengan tempat para pekerja wanita beristirahat,
namun adanya aturan tidak membawa anak, jadi tidak ada pekerja selama ini yang
membawa anak kecil dibawah 5 tahun.
Perusahaan menyediakan tempat sebagai unit kesehatan pekerja yang
menyediakan tempat tidur dan obat-obatan P3K untuk para pekerja.
Perusahaan memberikan pelayanan ke rumah sakit apabila adanya kecelakaan
kerja atau pekerja sakit keras, perusahaan merujukan ke Rumah Sakit Umum
Daerah Wonosobo yang berjarak 2 km perusahaan. Setiap pekerja yang sakit dan
tidak dapat ditangani di perusahaan, akan dirujukan ke rumah sakit tersebut secara
gratis, biaya ditanggung oleh perusahaan penuh namun didampingi oleh pihak
perusahaan, seperti HRD ataupun wakil direktur bagian produksi. Untuk check
uppenyakit biasa, pekerja dapat ke poliklinik yang bekerja sama dengan
perusahaan, hanya dengan menyerahkan kartu tanja jamsos dan keterangan
sebagai pegawai perusahaan, pekerja dapat menikmai layanan poliklinik secara
gratis.
Perusahaan memberikan peralatan untuk keselamatan kerja bagi para pekerja
wanita yaitu berupa pembagian masker gratis, helm, asupan susu untuk menjaga
kesehatan paru-paru para pekerja.
18
5. Pemberian kompensasi lain yaitu berupa memberikan Tujnangan Hari Raya pada
semua pekerja berupa uang.
Pada peraturan perusahaan yang berlaku dikedua perusahaan mengenai kompensasi yang di
berikan kepada pekerja hamil dan melahirkan sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik
Indonesia No.13 Tahun 2003, yang mengatur hak-hak para pekerja.
4.1.1. Gambaran umum responden
Jumlah responden
Pada penelitian ini, populasi responden mula-mula berjumlah 101 orang yaitu dari
PT. PKS 48 orang dan dari PT. TMIW berjumlah 53 orang, tetapi setelah data diperoleh,
ada sejumlah kuesioner yang tidak dapat diteruskan pengolahanya karena tidak sesuai
sehingga jumlah responden yang di olah untuk analisis penelitian selanjutnya berjumlah
93 orang wanita yang terdiri atas 42orang (45,1%) pekerja wanita yang pernah melahirka
di PT.PKS dan 51orang (54,9%) di PT TMIW. Lebih banyaknya pekerja wanita pada
perusahaan kedua memang dikarenakan lebih banyaknya pekerja yang bekerja di PT
TMIW, dan karena skala produksi perusahaan yang memang lebih besar sehingga
membutuhkan karyawan lebih banyak. Pemilihan responden sampel yaitu seluruh pekerja
wanita hamil dan melahirkan yang bekerja di kedua perusahaan.
Usia
Usia responden dalam penelitian ini paling muda berusia 20 tahun dan yang
paling tua yaitu 50 tahun. Usia responden ini cukup beragam, hasil penelitian yang tersaji
dalam Tabel 4.1 menunjukkan bahwa persentase usia responden wanita terbanyak
tersebar antara 30-39 tahun sebanyak 49,5 persen. Usia responden ini berarti tergolong
dalam usia muda dan masih produktif.Persentase responden penelitian ini 100% telah
menikah, karena obyek yang dicari memang yang telah menikah, pernah hamil atau
melahirkan pada saat bekerja pada perusahaan. Perusahaan tidak membuat peraturan yang
mengatur mengenai status pernikahan pekerja, sehingga pekerja yang sudah menikah atau
masih lajang, tidak ada perbedaan dalam bekerja namun pekerja sudah diberi komitmen
untuk bekerja sesuai dengan shift dan jam kerja yang ditentukan.
19
Tabel 4.1. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Usia
Usia
(tahun)
Responden
Jumlah
(orang) Persen (%)
20-29 23 24,7
30-39 46 49,5
40-49 23 24,8
50-54 1 1,1
Total 93 100
Sumber: Data primer yang diolah, 2014
Jenjang Pendidikan
Pada penelitian ini, jumlah responden yang dilihat dari tingkat pendidikan
terakhir. Tingkat pendidikan paling banyak yaitu 56,9% sebanyak 52 orang
berpendidikan terakhir SD dan SMO, yang menunjukan kualitas sumber daya manusia di
kedua perusahaan tersebut kurang. Persentase tingkat pendidikan terakhir yang paling
rendah yaitu D1dan D3 yang masing-masing hanya 1 orang yang menunjukan sedikitnya
perfesional yang bekerja sebagai buruh di perusahaan, dan lebih bekerja pada aras lebih
tinggi
Tabel 4.2. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pendidikan
terakhir
Responden
Jumlah (orang) Persen (%)
SD 24 25,8
SMP 28 30,1
SMA 39 41,9
D1 1 1,1
D3 1 1,1
Total 93 100
Sumber: Data primer yang diolah, 2014
Masa Kerja
Pengalaman kerja responden dilihat dari bekal pengetahuan dan keterampilan
yang diperoleh karena pernah bekerja sebelumnya dan dilihat berdasarkan lama masa
kerjanya menggunakan satuan tahun. Pembagian kelompok ini didasarkan pada hasil
penelitian yang menunjukkanpengalaman kerja responden paling banyak telah bekerja 5-
9 tahun sebanyak 33 orang dan rata-rata lama bekerja pekerja wanita di kedua perusahaan
yaitu 10 tahun yang dapat diartikan turnover karyawan di kedua perusahaan rendah.
20
Tabel 4.3. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Masa Kerja
Masa kerja
(tahun)
Responden
Jumlah (orang) Persen (%)
>5-9 44 47,3
10-20 43 46
<20 6 6,5
Total 93 100
Sumber: Data primer yang diolah, 2014
Jumlah Tanggungan
Jumlah tanggungan yaitu banyaknya anggota keluarga inti yang
menjaditanggungan responden. Jumlah tanggungan responden paling sedikit yaitu 1
orang dan tanggungan terbanyak 6 orang, sedangkan rata-rata jumlah tanggungan
responden sebanyak 3 orang. Jumlah tanggungan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu 1-3
orang, 3-4 orang dan 5-6 orang. Persentase jumlah tanggungan responden terbanyak yaitu
antara 3-4 orang sebanyak 53,8 persen. Jumlah tanggungan keluarga dari para responden
sebagian besar berjumlah sedang yaitu 3-4 orang, karena mereka meskipun tangggungan
keluarga intinya sedikit ada juga yang harus menanggung biaya orangtua atau
saudaranya.
Tabel 4.4. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan
Jumlah
Tanggungan
Responden
Jumlah Persen (%)
1-2 39 41,9
3-4 50 53,8
5-6 4 4,3
Total 93 100
` Sumber: Data primer yang diolah, 2014
21
4.2. Tanggapan Pekerja Wanita Tentang Kompensasi yang diterima dengan Peraturan
Di Perusahaan
4.2.1. Upah
Tabel 4.5. Tanggapan Pekerja Wanita Tentang Kesesuaian Upah yang Diterima dengan
Peraturan di Perusahaan
No Pertanyaan SS
(5)
S
(4)
CS
(3)
TS
(2)
STS
(1)
Jumlah Rata-
rata ∑ N
1. Upah sesuai
UMK 13x5 59x4 17x3 4x2 0x1 360 93 3,87
2. Upah sesuai
beban kerja 18x5 52x4 18x3 5x2 0x1 362 93 3,89
3. Pemotongan
upah saat sakit 29x5 52x4 8x3 4x2 0x1 385 93 4,13
4. Upah lembur 36x5 52x4 5x3 0x2 0x1 403 93 4,34
5. Upah selama
cuti melahirkan 17x5 45x4 20x3 9x2 2x1 345 93 3,70
6.
Upah sama
dengan pekerja
lain
21x5 52x4 15x3 4x2 1x1 367 93 3,94
7. Kenaikan upah 33x5 52x4 8x3 0x2 0x1 397 93 4,26
8. Upah diterima
sesuai waktu 20x5 54x4 13x3 6x2 0x1 367 93 3,94
4,00
Sumber: Data primer yang diolah, 2014
Untuk tanggapan responden tentang pelaksanaan peraturan di perusahaan
mengenai upah, termasuk kategori baik dengan mendapatkan nilai total 4. Sebanyak 59
orang atau 63% pekerja setuju dengan besarnya upah yang diberikan kedua perusahaan
telah sesuai dengan UMK. Tanggapan responden yang tinggi ini juga dapat didasari dari
tingginya presentase responden dengan masa kerja masih baru yaitu 47,3%, sehingga
mereka sudah puas dengan upah sesuai UMK Tanggapan responden tentang kesesuaian
upah dengan beban kerja termasuk kategori baik dengan banyaknya responden menjawab
setuju sebanyak 52 orang, perusahaan memberikan upah sesuai dengan beban masing-
masig pekerjaan dengan merata dan adil. Responden setuju dengan peraturan perusahaan
tidak memberikan potongan upah bila menyertakan surat dokter, tidak adanya
pemotongan upah yang dimaksud oleh perusahaan dan responden yaitu upah pokok.
Perhitungan upah lembur yang diberikan oleh kedua perusahaan sesuai dengan peraturan
perusahaan dan tidak adanya ketidak setujuan dari pekerja mengenai ketidak sesuaian
22
sehingga dapat disimpulkan pengupahan dari perusahaan dan yang diterima responden
sesuai dan disepakati bersama. Dalam memberikan hak khusus untuk pekerja wanita,
perusahaan memberlakukan tidak memotong upah selama cuti hamil yaitu selama 3 bulan
pengambilan cuti hamil dan melahirkan, respondenpun mendapatkan haknya sesuai
dengan peraturan. Adapun dua responden yang menjawab tidak setuju dikarenakan
kurangnya pemahaman mengenai peraturan perusahaan sehingga adanya kesalahan
informasi antara upah yang berhak didapat dengan yang tidak. Pemberian upah sama
dengan pekerja lain yang dimaksud adalah pada departemen yang ditangani wanita saja,
sehingga responden memang mendapatkan upah yang sama antar pekerja wanita. Pekerja
diberikan kenaikan upah secara berkala setiap telah bekerja selama 3 tahun di PT.TMIW,
sedangkan di PT. PKS memberikan kenaikan upah pada saat pekerja telah bekerja 1-2
tahun, namun pekerja memang mendapatkan kenaikan upah sesuai dengan jawaban
mereka yang sebagian besar menjawab setuju dan sangat setuju. Dalam jawaban
responden sebanyak 6 orang mengatakan tidak setuju mengenai ketepatan waktu
perusahaan dalam memberikan upah, terdapat di pekerja PT. PKS, dalam jawaban
wawancara yang telah dilakukan, responden mengatakan perusahaan seringkali
memberikan pengunduran waktu dalam pemberian upah, pengunduran waktu bisa sampai
2-3 hari. Dapat disimpulakan bahwa peraturan di kedua perusahaan dalam hal pemberian
upah sudah bagus dan pekerja pun mendapatkan sesuai dengan yang di dalam peraturan.
2.2.1. Masa Cuti
Tabel 4.6. Tanggapan Pekerja Wanita Tentang Kesesuaian Masa Cuti yang Diterima
dengan Peraturan Di Perusahaan
No Pertanyaan SS
(5)
S
(4)
CS
(3)
TS
(2)
STS
(1)
Jumlah Rata-
rata ∑ N
1. Cuti haid 5x5 52x4 18x3 15x2 3x1 320 93 3,44
2. Cuti hamil 25x5 65x4 5x3 0x2 0x1 394 93 4,23
3. Cuti hamil tiga
bulan 23x5 65x4 5x3 0x2 0x1 390 93 4,19
4. Cuti untuk suami 14x5 65x4 7x3 5x2 2x1 363 93 3,90
5. Kemudahan cuti 29x5 57x4 4x3 2x2 1x1 390 93 4,19
3,99
Sumber: Data primer yang diolah, 2014
23
Tanggapan pekerja wanita tentang pelaksanaan peraturan di perusahaan mengenai
cuti yang diberikan pada saat haid, PT.PKS tidak memberikan peraturan cuti secara
formal namun pekerja yang ingin cuti haid diperbolehkan, namun tetap diberi upah
pokok. Sedangkan di PT.TMIW, perusahaan memberi peraturan adanya cuti haid yang
diberikan selama 2 hari per bulan dan mendapatkan upah pokok namun tidak
mendapatkan upah absen saja. Responden yang memberikan jawaban tidak setuju pada
tabel 4.6 sebanyak 3 orang, sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan didapat
jawaban pada responden di PT. PKS saja, menurut responden, mereka tidak mengetahui
adanya peraturan cuti haid secara tertulis namun mereka hanya mengerti bila diberikan
masa cuti selama 2 hari dalam sebulan khusus pekerja wanita. Pada kedua perusahaan,
memang adanya peraturan dalam memberikan cuti hamil kepada pekerjanya, cuti
diberikan selama 3 bulan dan pemberian cuti tersebut dapat dibagi kapanpun sesuai
pekerja menginginkan, namun kebanyakan pekerja mengambil cuti satu bulan sebelum
melahirkan dan dua bulan setelah melahirkan, pada saat cuti, upah yang diberikan tidak di
potong. Dalam penilaian responden mengenai peraturan cuti hamil, semua setuju dengan
adanya pemberian cuti hamil dan semua pekerja mendapatkan cuti hamil sesuai dengan
ketentuan juga tanpa pemotongan upah sesuai yang telah disepakati.
Pada penilaian pekerja dalam menanggapi pertanyaan ke empat, responden yang
menjawab tidak setuju dikarenakan ketidaktahuan responden terhadap peraturan dan
memang suami responden tidak bekerja di satu perusahaan sehingga pemberian cuti
untuk suami kurang di mengerti. Pada kedua perusahaan sendiri memberikan ijin cuti
terhadap suami 2-3 hari untuk mendampingi istri yang melahirkan, pekerja dapat
meminta cuti lebih namun adanya pemotongan upah pokok bila ijin lebih dari yang
ditentukan. Penilaian pekerja wanita terhadap birokrasi kemudahan meminta cuti pada
perusahaan, pada PT PKS terdapat jawaban tidak setuju dalam diberikan kemudahan
meminta cuti, hasil dari wawancara terhadap responden, pekerja diharuskan memberikan
surat keterangan, meminta cuti harus bicara kepada direktur dan menunggu direktur
memperbolehkan dan proses pemberiannya pun memakan waktu. Sehingga responden
tersebut merasa tidak adanya kemudahan dalam cuti, namun pada pekerja lainnya setuju
dalam pemberian kemudahan permintaan cuti apalagi pada PT. TMIW.
24
2.2.2. Jaminan Sosial
Tabel 4.7. Tanggapan Pekerja Wanita Tentang Kesesuaian Jaminan Sosial yang
Diterima dengan Peraturan di Perusahaan
No Pertanyaan SS
(5)
S
(4)
CS
(3)
TS
(2)
STS
(1)
Jumlah Rata-
rata ∑ N
1. Jaminan
kesehatan 30x5 59x4 4x3 0x2 0x1 398 93 4,27
2. Jaminan hari tua 21x5 62x4 8x3 2x2 0x1 381 93 4,09
3. Jaminan
perumahan 3x5 19x4 7x3 43x2 21x1 219 93 2,35
4. Jamsos keluarga 22x5 60x4 9x3 2x2 0x1 381 93 4,09
3,77
Sumber: Data primer yang diolah, 2014
Tanggapan pekerja wanita mengenai jaminan sosial,setuju dengan adanya
pemberian jaminan sosial oleh perusahaan yang dapat dilihat dari total rata-rata
responden seberar 3,77 dan termasuk tinggi yang berarti pekerja memang mendapatkan
jaminan sosial dengan baik. Pada pemberian jaminan perumahan, sebagian menjawab
tidak setuju adanya jaminan tersebut karena memang di perusahaan ke pertama tidak
memberikan adanya jaminan perumahan, sedangkan pada perusahaan kedua yang
memberikan pinjaman lunak untuk membangun rumah, hanya diberikan kepada beberapa
pekerja saja yang memang mebutuhkan. Jaminan sosial lainya, para pekerja mendapatkan
jaminan sesuai dengan peraturan masing-masing perusahaan dengan baik. Namun, pada
PT. PKS hanya memberikan jamsostek kepada pekerja yang telah bekerja selama 1-2
tahun, karena adanya turn over karyaran sehingga untuk menghindari kerugian dalam
mendaftarkan jamsostek apabila pekerja keluar dari pekerjaan
2.2.3. Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Tabel 4.8. Tanggapan Pekerja Wanita Tentang Kesesuaian Upah Perlindungan
Kesehatan Dan Keselamatan Kerja yang Diterima dengan Peraturan Di Perusahaan
No Pertanyaan SS
(5)
S
(4)
CS
(3)
TS
(2)
STS
(1)
Jumlah Rata-
rata ∑ N
1.
Pekerjaan aman
untuk wanita
hamil
18x5 66x4 9x3 0x2 0x1 381 93 4,09
2. Kesempatan
membawa anak 0x5 0x4 3x3 51x2 39x1 150 93 1,61
3. Fasilitas 0x5 0x4 8x3 57x2 28x1 166 93 1,78
25
menyusui anak
4. Waktu
menyusui anak 0x5 0x4 11x3 50x2 32x1 165 93 1,77
5. Fasilitas P3K 39x5 53x4 1x3 0x2 0x1 410 93 4,40
6. Fasilitas
poliklinik 42x5 50x4 1x3 0x2 0x1 413 93 4,44
7.
Peralatan
keselamatan
kerja
47x5 42x4 3x3 1x2 0x1 414 93 4,45
8. Tidak memecat
karyawan hamil 34x5 54x4 5x3 0x2 0x1 401 93 4,31
9. Tidak memecat
pada saat cuti 30x5 59x4 3x3 1x2 0x1 397 93 4,26
10. Tidak memaksa
mengundurkan
diri
35x5 57x4 1x3 0x2 0x1 406 93 4,36
3,34
Sumber: Data primer yang diolah, 2014
Kedua perusahaan memang menempatkan pekerja wanita bagian pekerjaan relatif
lebih ringan, resiko dari pekerjaan itu sendiri sudah di mengerti oleh pekerja dan sudah
mendapatkan kesepakatan bersama dalam menjaga keselamatan dan resiko kerja. Para
pekerja yang hamil mendapatkan ijin apabila lelah pada saat hamil, namun dengan ijin
pengawas. Para karyawan mendapatkan pelayanan kesehatan secara merata dan nilai
lebih dari empat, namun pekerja dilarang untuk membawa anak ke tempat kerja bagian
produksi oleh perusahaan di karenakan sisi keamanan dan kesehatan anak, sehingga para
pekerja menilai tidak setuju adanya kesempatan membawa anak, fasilitas menyusi anak,
dikarenakan juga pekerja memang tidak mau membawa anak mereka ke tempat kerja
yang di anggap kurang baik untuk kesehatan anak, sehingga para pekerja mempunyai
kesadaran sendiri dan setuju dengan adanya peraturan tidak membawa anak ke tempat
kerja. Penilaian dari pekerja mengenai kesempatan membawa anak medapatkan nilai
yang rendah yaitu 1,6 sehingga menyebabkan nilai rata-rata total menjadi 3,34 yang
termasuk dinilai dalam kategori sedang. Perusahaan dalam hal ini sudah cukup baik
dalam menerapkan keselamatan kerja bila kita lihat dari hasil nilai di tabel 4.8, namun
bila di tinjau lebih lanjut, perusahaan menerapkan tidak dibolehkannya membawa anak,
perusahaan mementingkan sisi keselamatan dan kesehatan anak dan para pekerja, jadi
walaupun jawaban pekerja sesuai dengan tabel di atas mendapatkan rata-rata sedang, bila
ditinjau secara dalam, perusahaan sudah sangat baik menerapkan dan menjaga
26
keselamatan kerja. Pekerja mendapatkan alat keselamatan kerja secara merata dan boleh
menggunakan fasilitas kesehatan seperti berobat di Rumah Sakit rujukan secara gratis.
4.3. Manfaat Kompensasi Bagi Pekerja Wanita
Tabel 4.9. Tanggapan Pekerja Wanita Tentang Kesesuaian Kompensasi dengan
Peraturan di Perusahaan
No Pertanyaan SS
(5)
S
(4)
CS
(3)
TS
(2)
STS
(1)
Jumlah Rata-
rata ∑ N
1. Upah untuk
keluarga 0x5 45x4 25x3 19x2 4x1 297 93 3,19
2. Upah untuk diri
sendiri 5x5 57x4 22x3 8x2 1x1 336 93 3,61
3.
Upah sesuai
ketentuan
perusahaan
18x5 62x4 9x3 3x2 1x1 372 93 4,00
4. Upah sesuai
beban kerja 12x5 53x4 25x3 2x2 1x1 352 93 3,78
5. Mudah meminta
cuti haid 6x5 47x4 22x3 18x2 0x1 320 93 3,44
6. Mudah meminta
cuti hamil 30x5 54x4 8x3 1x2 0x1 392 93 4,21
7. fasilitas jamsos
berguna 29x5 54x4 10x3 0x2 0x1 391 93 4,20
8. Fasilitas jamsos
untuk keluarga 18x5 48x4 16x3 11x2 0x1 352 93 3,78
9. Menggunakan
fasilitas P3K 30x5 54x4 9x3 0x2 0x1 393 93 4,22
10. Terlindungi
bahaya saat
hamil
22x5 55x4 15x3 1x2 0x1 377 93 4,05
11. Terlindungi dari
kecelakaan kerja 38x5 45x4 10x3 0x2 0x1 400 93 4,30
3,54
Sumber: Data primer yang diolah, 2014
Manfaat adalah kegunaan atau keuntungan yang diperoleh pekerja dari peraturan yang
berlaku dalam perusahaan. Penilaian tanggapan responden tentang manfaat ini dilakukan
dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai manfaat dari pelaksanaan peraturan upah,
jaminan sosial, masa cuti, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Pada Tabel 4.9 di
atas menunjukkan hasil total rataan skor sebesar 3,54 yang artinya penilaian seluruh
responden tentang manfaat pelaksanaan peraturan perusahaan baik, adil dan setara. Penilaian
responden tinggi karena memang mereka merasakan manfaat dari pelaksanaan peraturan-
27
peraturan tersebut dan manfaat yang mereka peroleh tidak berbeda antara responden wanita
yang lain. Dalam menanggapi kecukupan upah, responden menanggapi baik karena lebih dari
56% responden dengan kurangnya tingkat pendidikan yaitu SMP kebawah, sehingga
memandang upah yang diterima sudah cukup dan memuaskan. Manfaat dari upah yang
diterima responden termasuk sedang, dikarenakan sebagian besar tanggungan keluarga
responden kecil yaitu 3-4 orang sehingga merasa upah cukup untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari dalam keluarga. Dapat dilihat dari jawaban responden mengenai upah untuk diri
sendiri yang masuk dalam kategori tinggi, sama dengan pekerja yang belum menikah, mereka
tidak ada tanggungan untuk keluarga sehingga upah pasti dianggap sangat cukup bila
memenuhi kebutuhannya sendiri. Responden mendapatkan upah sesuai dengan peraturan
perusahaan dan sesuai dengan beban kerja yang di respon tinggi oleh para responden,
perusahaan meberikan beban kerja tidak melebihi dari kemampuan dan upah yang
diberikanpun setimpal.
Manfaat dari peraturan mengenai cuti haid untuk responden direspon tinggi, dan juga
pekerja wanita diberi waktu istirahat apabila mereka sedang haid dan keskitan apabila mereka
tidak meminta cuti. Responden dalam kemudahan meminta cuti hamil termasuk kategori
tinggi selaki, dapat dilihat kesadaran perusahaan terhadap pekerja wanita sangat tinggi,
pekerja tidak perlu menyerahkan apapun untuk ijin, hanya perlu menulis keterangan di buku
perijinan ingin cuti berapa lama dan mendapatkan haknya sesuai peraturan perusahaan juga.
Manfaat lainya seperti fasilitas jamsos untuk responden ditanggapi tinggi dikarenakan
responden dapat menggunakan kartu jamsos agar terlindung dari kecelakaan dan
mendapatkan jaminan kesehatan dari perusahaan. Bagi yang berkeluarga mendapatkan
jaminan sosial lebih banyak daripada yang belu berkrluarga, perusahaanpun memberikannya
dengan adil dan sesuai peraturan.
Responden mendapatkan manfaat lain dengan dapat menggunakan peralatan P3K yan
tersedia di masing-masing ruang kesehatan perusahaannya dengan bijaksana untuk mengobati
dan melindungi dari kecelakaan kerja, manfaat ini ditanggapi sangat tinggi oleh responden,
yang berarti responden sangat mudah dalam mendapatkan perlindungan kesehatan dan
kecelakaan dari perusahaan. Dapat diartikan pula tingginya kesadaran perusahaan mengenai
keselamatan dan kesehatan para pekrjanya khususnya wanita hamil dan yang telah
melahirkan. Tingginya kesadaran perusahaan mengenai keselamatan tersebut dapat di rasakan
28
manfaatnya bagi responden, yaitu dengan terlindunginya pada saat hamil dan terlindungi dari
kecelakaan kerja, yang direspon sangat tinggi pula oleh responden.
4.4. Pembahasan
Dengan adanya peraturan perusahaan mengenai kompensasi yang diberikan untuk
seluruh pekerja khususnya wanita hamil dan melahirkan, perusahaan sudah baik dalam
menerapkan keadilan dalam pemberiannya sesuai dengan peraturan perusahaan yang ada dan
para pekerja dapat merasakan manfaat dari pemberian kompensasi secara baik dan layak.
Peraturan perusahaanpun sudah sesuai dengan UU. No. 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan, dari pemberian kompensasi berupa upah, cuti, jaminan sosial sampai ke
jaminan keselamatan dan kesehatan pekerja sudah sesuai dengan undang-undang. Sesuai
dengan jawaban responden mengenai peraturan perusahaan tentang kompensasi yang
diberikan mengenai keadilan upah di tanggapi tinggi, yang berarti dalam hal ini responden
setuju dengan adanya keadilan perusahaan dalam memberikan upah sesuai dengan peraturan,
perusahaan memberikan upah sesuai dengan UMK Wonosobo dan keadilan bagi pekerja
wanita hamil dan melahirkan dengan tidak adanya pemotongan upah pokok selama cuti. Hal
ini diikuti dengan peraturan perusahaan menganai pemberian masa cuti bagi pekerja
khususnya wanita hamil dan melahirkan yang dinilai tinggi oleh responden Perusahaan
memberikan kompensasi dalam hal cuti dengan adil kepada semua pekerja wanita dan mereka
mendapatkan cuti secara merata dan adil sesuai dengan peraturan perusahaan. Mengenai
pemberian jaminan sosial termasuk tinggi, perusahaan memberikan jaminan Departemen
Tenaga Kerja di Wonosobo, dan diberikan kepada para pekerja sesuai dengan yang telah
disepakati. Jaminan sosial di potong dari gaji kotor karyawan untuk menjamin setiap
keselamatan para pekerja. Responden menilai jaminan sosial yang diberikan perusahaan
memang di berikan kepada mereka secara merata terkecuali jaminan perumahan, karena tidak
adanya kewajiban perusahaan untuk memberikan jaminan perumahan kepada pekerja, maka
hanya salahsatu perusahaa saja yang memberikan pinjaman lunak. Kemudian peraturan
perusahaan mengenai pemberian jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, responden
memberikan dinilai yang termasuk di kategori sedang. Dalam hal ini perusahaan telah
memberikan fasilitas-fasilitas jaminan keselamatan dan kesehatan bagi pekerja secara baik
dan benar sesuai denga peraturan perusahaan. Secara keseluruhan, dengan diberikannya
peraturan perusahaan mengenai kompensasi yang diberikan kepada pekerja wanita khususnya
29
yang telah melahirkan atau pernah hamil termasuk dalam kategori tinggi, yang berarti pekerja
wanita sebagian besar menyetujui adanya pemberiaan kompensasi dengan baik dan benar,
tidak membeda-bedakan dengan memberikan hak wanita hamil dan melahirkan secara utuh
dan sesuai peraturan perusahaan tidak adanya diskriminasi dalam pemberian kompensasi.
Penilaian tanggapan responden tentang manfaat ini dilakukan dengan mengajukan
beberapa pertanyaan mengenai manfaat dari pelaksanaan peraturan upah, jaminan sosial,
masa cuti, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, penilaian seluruh responden
tentang manfaat pelaksanaan peraturan perusahaan baik, adil dan setara. Penilaian responden
tinggi karena memang mereka merasakan manfaat dari pelaksanaan peraturan-peraturan
tersebut dan manfaat yang mereka peroleh tidak berbeda antara responden wanita yang lain.
Manfaat yang paling tingggi di nilai responden yaitu mudahnya menggunakan fasilitas P3K,
fasilitas jaminan sosial dan terlindunginya dari kecelakaan kerja. Namun yang masih menjadi
sorotan yaitu mengenai kecukupan upah untuk kehidupan keluarga yang ditanggapi paling
rendah yaitu 3,19 walaupun masih masuk kategori sedang, namun dapat di artikan perusahaan
harus lebih memerhatikan upah para pekerjanya terutama yang sudah berkeluarga.
5. Kesimpulan
Dari hasil yang didapat dari penelitian, dapat disimpulkan mengenai tanggapan perkerja
wanita hamil dan melahirkan di perusahaan kayu lapis di Kabupaten Wonosobo terhadap
kompensasi yang diberikan oleh perusahaan secara keseluruhan sudah sesuai dengan
peraturan perusahaan dan nampaknya di kedua perusahaan tersebut tidak adanya
diskriminasi terhadap pekerja wanita hamil dan melahirkan. Perusahaan telah
memberikan kompensasi yang layak untuk menyejahterakan pekerja dan sesuai dengan
peraturan perusahaan.
Manfaat dari pemberian kompensasi sesuai dengan peraturan dapat dirasakan pekerja
secara merata dengan dinilai tinggi, pekerja dapat manfaat yaitu mendapatkan upah
sesuai peraturan, dapat upah sesuai beban kerja, mendapatkan kemudahan saat meminta
cuti haid dan hamil, dapat merasakan manfaat jamos dan fasilitas kesehatan seperti check
up gratis di rumahsakit rujukan dan menggunakan peralatan P3K, mendapatkan peralatan
keselamatan kerja secara gratis sehingga terlindungi. Walaupun perusahaan masih harus
memperhatikan besarnya upah untuk memenuhi kebutuhan pekerja yang telah
berkeluarga.
30
5.1. Saran
Terkait dengan hasil penelitian serta kesimpulan di atas, disarankan agar dilakukan
perbaikan khususnya untuk sebaiknya:
Peraturan lebih disosialisasikan secara rutin dan lebih baik kepada semua pekerja apabila
adanya perubahan peraturan, karena sesuai dengan jawaban kuesioner terdapat beberapa
pekerja yang tidak mengerti mengenai peraturan perusahaan secara tertulis namun dapat
menikmati manfaat dari peraturan perusahaan.
Perusahaan lebih memperhatikan kesejahteraan pekerjanya dalam hal upah, karena sesuai
dari pembahasan, masih kurangnya pemanfaatan upah bagi yang berkeluarga..
Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan di dalam penelitian ini adalah belum memiliki data dari rata-rata seluruh
perusahaan kayu di Wonosobo. Kedua, adanya ketidaklengakapan dibeberapa jawaban
kuesioner sehingga untuk melengkapinya, peneliti harus mengkonfirmasi kembali berkali-kali
ke perusahaan sendiri dan menghubungi responden melalui telepon, halangan lainya yaitu
keterbatasan waktu dalam mewawancara karena kesibukan responden hanya dapat ditemui
pada saat selesai jam kerja.
Saran yang dapat diberikan untuk penelitian yang akan datang adalah tidak
memberikan pertanyaan ganda pada kuesioner seperti memberikan pertanyaan yang memuat
dua kalimat. Kedua, sebaiknya dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai dampak
dari adanya diskriminasi. Dengan demikian, penelitian yang akan datang tersebut dapat
menyempurnakan penelitian ini.
31
DAFTAR PUSTAKA
Bejo, Siswanto, 2003, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif
dan Operasional, PT Bumi Aksara, Jakarta.
Dessler, Gary, 1997, Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Bahasa Indonesia Jilid 2,
Prenhallindo, Jakarta.
Damanik, J dan H.F. Weber. 2004. Perencanaan Ekowisata: Dari Teori ke Aplikasi,
Penerbit Andi, Yogyakarta.
Hasibuan, Malayu S.P, 2002, Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi, Bumi
Aksara, Jakarta.
Illich, Ivan, 2007, Matinya Gender, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Mathis, Jackson, 2000, Manajemen Sumber Daya Manusia, Salemba Empat, Jakarta.
Panggaben, Mutiara S, 2002, Manajemen Sumber Daya Manusia, Ghallia Indonesia,
Jakarta.
Renirosari, 2007, Work- related attituded: feeling about jobs, organization and people,
www.reinosari.staff.ugm.ac.id/materi/kelompok-_3_A.ppt
Sihite, Romany, 2007, Perempuan, Kesetaraan, Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan
Gender, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 6.
Suciati, dkk, 2003, Belajar dan Pembelajaran, Jakarta,Universitas Terbuka
Sugiyono, 2001, Metode Penelitian Bisnis cetakan ketiga, Alfabeta, Bandung
Sugiyono. 2004. Statistika Untuk Penelitian, CV Alfabeta, Bandung.
Supramono dan Sugiarto, 1990, Statistika, Andi Ofset Yogyakarta, Yogyakarta
Supramono, dan Haryanto J.O. 2005, Desain Proposal Penelitian Studi Pemasaran, Edisi
Pertama, ANDI, Yogyakarta.
Sutrisno, Edy, 2009, Manajemen Sumber Daya Manusia, Penerbit Kencana, Jakarta.
Jurnal
Chester, Nefertiti dan Kleiner, Brian H, 2001, “Pregnancy in the Workplace”, The
International Journal of Sociology and Social Policy 21. 8-10 (2001): 137-147.
Drake, Valenti dan Burke.W, 2012 “Emloyment Discrimination : An Empirical Study Of
Individuals’ Reaction to Offensive Workplace Conduct”,The International Journal of
Sociology and Social Policy, Vol. 125 Issue 6, p1307-1380. 74p.
Hitt, M. A dan Zikmund. W. G, 1990, “Discrimination in Industrial Employment”, Ebsco
Host, Vol. 9 Issue 2, p217-231. 15p.
32
Khotimah , Khusnul, 2009, “Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Sektor
Pekerjaan”, Jurnal Studi Gender & Anak, Vol.4 No.1 Jan-Jun 2009 pp.158-180.
Leiter, M. P & Richaud, L, Relationship of Ocupational Hazzard With Burn Out: As
Assament of Measures and Models, Journal of Accupational health Psychology, 2007
Masser, Barbara dan Kirsten Grass, 2007, “We Like You, But We Don’t Want You-The
Impact of Pregnancy in the Workplace”, Sex Roles Journal, DOI 10.1007/s11199-007-
9305-2.
Suharti, Lieli & Agustina, Debby, 2010, Diskriminasi di Tempat Kerja (Studi Terhadap
Karyawan di Sebuah MNC di Indonesia), Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas
Maret
Walker, Helen, dan Diane Grant, 2007, “Women’s Experiences and Perceptions of Age
Discrimination in Employment: Implications for Research and Policy”, Cambridge
University Press, doi:10.1017/S1474746406003320
Skripsi
Anoki Herdian Dito, 2010, Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan PT.
Slamet Langgeng Purbalingga dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel
Interveining. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang(tidak
dipublikasikan).
Debby Agustina, 2008, Diskriminasi Wanita Menurut Equal Employment Opportunity,
Thesis Program S2 Universitas Kristen Satya Wacana (tidak dipublikasikan).
Juliani, Any, 2011, Reuse of Domestic Wastewater for Irrigation (Special Reference
Yogyakarta Province), Proceeding the 1st International Conference on Sustainable
Built Environment, Yogyakarta
Lestari, Rizqi Suci. 2008. Persepsi Remaja terhadap Pembagian Peran Gender dalam
Keluarga. Skripsi Institut Pertanian Bogor.
Website
Diskriminasi Intai Perempuan Hamil yang Bekerja.
http://female.kompas.com/read/2012/02/16/09531443/Diskriminasi.Intai.Perempuan.Ha
mil.yang.Bekerja. Kamis, 16 Februari 2012 | 09:53 WIB.
Herman RN. Republik Indonesia Serikat Jadi Anggota ILO.
http://lidahtinta.wordpress.com/2012/06/11/11-juni-republik-indonesia-serikat-jadi-
anggota-ilo/. 11 Juni 2012.
Ilyas Istianur. Anggaran Rp 1,7 Triliun Disiapkan untuk Kesetaraan Gender.
http://bisnis.liputan6.com/read/527642/anggaran-rp-17-triliun-disiapkan-untuk-
kesetaraan-gender. 2013.
Sutomo Paguci. Wanita dan Diskriminasi di Dunia Kerja.
http://hukum.kompasiana.com/2012/04/24/wanita-dan-diskriminasi-di-dunia-kerja-
457940.html. 24 April 2012
33
Laporan Komnas Perempuan atas Implementasi Konvensi Penghapusan segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan kepada Komite CEDAW periode 2007-2011.
http://www.komnasperempuan.or.id/2012/07/laporan-komnas-perempuan-atas-
implementasi-konvensi-penghapusan-segala-bentuk-diskriminasi-terhadap-perempuan-
kepada-komite-cedaw-periode-2007-2011/. 2 Juli 2012
Sabrina Asril. LimaKasus Diskriminasi Terburuk Pascareformasi. http://nasional.kompas.com/read/2012/12/23/15154962/Lima.Kasus.Diskriminasi.Terburuk.Pasca
reformasi. Minggu, 23 Desember 2012.
The UN Committee Appreciates Gender Equality Program in Indonesia.
http://www.deplu.go.id/Lists/News/DispForm.aspx?ID=5700&l=en. Tujuh Desember
2012.
Data
Badan Pusat Statistik, 2012, Persentase Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin,
Jakarta, Indonesia.
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination againts Women, article 1:
Materi Kuliah Wanita dan Hukum. 2009.
EEO trust news letters, June, 2005 no:32
Kantor Perburuhan Internasional, 2006, Konvensi Perlindungan Kehamilan 2000, Jakarta,
Indonesia.
Nota Kesepahaman antara Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
dengan Kementrian Dalam Negeri, 2011, Pelaksanaan Percepatan Kesetaraan
Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, Indonesia.
Udang-Undang Republik Indonesia, 2003, No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
Jakarta, Indonesia.
35
LAMPIRAN 1
KUESIONER
Nomor Kuesioner :
Tanggal Pengisian :
Kuesioner ini diberikan dalam rangka penyusunan tugas akhir :
Nama : Sanny Fortunata Susanto
Nim : 212010019
Fakultas : Ekonomika dan Bisnis Universitas kristen Satya Wacana Salatiga
Penelitian ini berjudul “KEADILAN KOMPENSASI BAGI PEKERJA WANITA
HAMIL DAN MELAHIRKAN (Studi Terhadap Pekerja Wanita di Perusahaan Kayu
Lapis Wonosobo Jawa Tengah)” dilakukan dalam rangka menyusun skripsi sebagai salah
satu syarat untukmemperoleh gelar sarjana (S1).
Saya berharap Anda bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini dengan jujur
dan apa adanya. Perlu diperhatikan, bahwa dalam mengisi kuesioner ini, tidak ada jawaban
yang benar atau salah. Apapun jawaban Anda, akan menjadi data berharga bagi kelancaran
penelitian ini. Identitas dan jawaban yang Anda berikan akan dijamin kerahasiaannya dan
hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian ini. Terima kasih atas bantuan dan
partisipasi Saudara/i untuk mengisi kuesioner ini.
36
BAGIAN I
KARAKTERISTIK INDIVIDU
Nama :
Alamat Rumah :
No. Telepon/HP :
Usia :
Lama bekerja :
1. Latar Belakang Pendidikan Formal (check list yang sesuai)
Tamat SD/Sederajat
Tamat SMP/Sederajat
Tamat SMA/Sederajat
Tamat Perguruan Tinggi: D1 / D2 / D3 / S1
2. Jumlah TanggunganKeluarga Inti (satu tempat tinggal)
Laki-laki : orang
Perempuan : orang
No. Nama Hubungan dalam
keluarga1)
Jenis
kelamin
L=1
P=2
Umur
(tahun)
Tingkat
pendidikan2)
Pekerjaan
Utama Sampingan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Keterangan : 1) Isikan: 1 = Kepala Keluarga (KK), 2. Suami, 3. Anak, 4. Lainnya
2) Isikan: Tahun Lama sekolah (tidak/belum sekolah = 0)
3. Apakah Anda mempunyai pengalaman bekerja sebelumnya?
a. Ya b. Tidak
Jika Ya berapa lama?______Tahun
4. Berapa pendapatan yang Anda peroleh dalam 1 bulan?
>Rp.1.000.000,-
Rp. 1.000.000,00 – Rp. 3.000.000,00
Rp. 3.000.000,00 – Rp. 5.000.000,00
<Rp.5.000.000,00
BAGIAN II
TANGGAPAN PEKERJA WANITA TENTANG KOMPENSASI YANG DITERIMA
DENGAN PERATURAN DI PERUSAHAAN
1. Di tempat bekerja anda sekarang ada larangan bagi pekerja yang hamil? (Misanya dilarang
bekerja bila hamil, atau ada peraturan yang melarang pekerja hamil bekerja)
a. Ya b. Tidak
Keterangan : ....
2. Apakah anda mengetahui dan memahami tentang isi peraturan perusahaan berkaitan dengan
kompensasi ? (seperti upah, jaminan sosial, pemberian cuti dan Perlindungan Kesehatan dan
Keselamatan kerja)
a. Ya b. Tidak
Keterangan : ....
Berilah penilaian menurut Anda pada pertanyaan mengenai pelaksanaan peraturan
perusahaan di bawah ini: STS = sangat tidak setuju; TS = tidak setuju; CS = cukup setuju; S
= setuju; SS = sangat setuju, dengan memberikan tanda checklist (√).
a. Upah
No Pertanyaan STS TS CS S SS
1. Besarnya upah yang diberikan sesuai dengan UMK
(Upah Minimum Kabupaten) yang ditetapkan daerah
setempat. (Rp. 880.000,-)
2. Upah yang diterima sesuai dengan beban pekerjaan
saat ini
3. Perusahaan tidak memotong upah pada saat pekerja
izin sakit dengan menyertakan surat dokter
4. Perhitungan upah lembur berdasarkan jam kerjadan
ketentuan yang berlaku di perusahaan.
5. Perusahaan memberikan upah penuh selama pekerja
izin cuti melahirkan
6. Anda mendapatkan upah yang sama dengan pekerja
yang lain pada bidang yang sama
7. Anda memperoleh kenaikan upah secara berkala
8. Anda memperoleh upah sesuai dengan waktu yang
telah ditentukan diperusahaan anda bekerja
Menurut pendapat Anda, bagaimana sebaiknya peraturan mengenai sistem pengupahan di
perusahaan tempat Anda bekerja?
b. Masa Cuti
No Pertanyaan STS TS CS S SS
1. Perusahaan memberikan cuti haid kepada pekerja
perempuan
2. Perusahaan memberikan cuti hamil kepada pekerja
perempuan
3. Perusahaan memberikan cuti melahirkan selama 3
bulan, 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah
melahirkan kepada pekerja perempuan
4. Suami mendapatkan cuti selama apabila pekerja
melahirkan
5. Anda mudah untuk memperoleh izin cuti kerja
Menurut pendapat Anda, bagaimana sebaiknya peraturan mengenai masa cuti pekerja yang
diberlakukan di perusahaan tempat Anda bekerja?......
c. Jaminan Sosial
No Pertanyaan STS TS CS S SS
1. Perusahaan memberikan jaminan kesehatan
2. Perusahaan memberikan jaminan hari tua
3. Perusahaan memberikan jaminan perumahan/tempat
tinggal
4. Perusahaan memberikan jaminan sosial tenaga kerja
kepada keluarga
Menurut pendapat Anda, bagaimana sebaiknya peraturan mengenai jaminan sosial yang
diberlakukan di perusahaan tempat Anda bekerja?
d. Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan kerja
No Pertanyaan STS TS CS S SS
1. Perusahaan memberikan pekerjaan yang tidak bahaya
bagi keselamatan pekerja perempuan yang sedang
hamil
2. Perusahaan memberi kesempatan untuk membawa
anak di tempat bekerja setelah melahirkan
3. Perusahaan memberi fasilitas untuk menyusui anak di
tempat kerja
4. Perusahaan memberi waktu untuk menyusui anak di
tempat kerja
5. Perusahaan menyediakan obat-obatan untuk
pertolongan pertama (P3K) untuk kecelakaan kerja
6. Perusahaan menyediakan Poliklinik/klinik khusus
pekerja
7. Perusahaan menyediakan peralatan untuk keselamatan kerja
8. Perusahaan tidak memecat pekerja atas dasar
kehamilan dan status pernikahan
9. Perusahaan tidak pernah melakukan PHK atau
memecat selama cuti hamil dan melahirkan
10. Perusahaan tidak memaksa pekerja untuk
mengundurkan diri setelah melahirkan
Menurut pendapat Anda, bagaimana sebaiknya peraturan mengenai perlindungan kesehatan
dan keselamatan kerja yang diberlakukan di perusahaan tempat Anda bekerja?......
Manfaat Manfaat Kompensasi Bagi Pekerja Wanita
No Pertanyaan STS TS CS S SS
Upah
1. Upah yang Anda peroleh cukup untuk memenuhi
kebutuhan keluarga
2. Upah yang Anda peroleh cukup untuk memenuhi
kebutuhan Anda sendiri
3. Upah yang Anda peroleh sesuai dengan ketentuan
peraturan perusahaan
4. Upah yang Anda peroleh sesuai dengan beban kerja
Cuti
5. Anda dapat dengan mudah meminta cuti pada saat haid
6. Anda dapat dengan mudah meminta cuti pada saat
melahirkan
Jaminan sosial
7. Anda dapat menggunakan Fasilitas jaminan sosial
yang disediakan dan dapat berguna bagi anda
8. Anda dapat menggunakan fasilitas jaminan sosial
untuk keluarga apabila sakit
Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan kerja
9. Anda menggunakan fasilitas perlindungan keselamatan
kerja kerja yang disediakan(seperti P3K, poliklinik)
10. Anda merasa terlindungi dari bahaya pada saat hamil
11. Dengan adanya fasislitas perlindungan keselamatan
kerja berguna bagi anda membuat aman/terlindungi
dari kecelakaan kerja
top related