Yudi Ariana

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Berdasarkan Keputusan DIRJEN DIKTI No. 43/DIKTI/Kep-/2006,

tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dirumuskan ke dalam visi,

misi, serta kompetensi :

Visi :

merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan

penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa

memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya.

Misi :

membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten

mampu mewujudkan rasa kebangsaan dalam menguasai, menerapkan, dan

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan rasa

tanggung jawab dan bermoral

Kompetensi :

menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta

tanah air, demokratis, berkeadaban dan menjadi warga negara yang memiliki

daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan

yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila

.

KOMPETENSI DASAR

Civic Knowledge Kemampuan dan kecakapan penguasaan pengetahuan yang terkait materi PKn

Civic Attitude Kemampuan dan kecakapan sikap kewarganegaraan

(pengakuan kesetaraan, kepekaan sosial, kebersamaan)

Civic Skills Kemampuan dan kecakapan mengartikulasikan kewarganegaraan

(kemampuan berpartisipasi dalam penyelenggaraan demokrasi dan kebijakan

publik)

Landasan Hukum

1. UUD 1945

a. Pembukaan UUD 1945, alinea kedua dan keempat (cita-cita, tujuan dan

aspirasi Bangsa Indonesia tentang kemerdekaannya)

b. Pasal 27 (1), kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan

pemerintahan

c. Pasal 27 (3), hak dan kewajiban warganegara dalam upaya bela negara

d. Pasal 30 (1), hak dan kewajiban warganegara dalam usaha pertahanan dan

keamanan negara

e. Pasal 31 (1), hak Warga Negara mendapatkan pendidikan

2. Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara

3. Undang-undang No. 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Jo. UU No. 1 tahun 1988)

4. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

5. Surat keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/DIKTI/kep/2006 tentang Rambu-Rambu

Pelaksanaan Kelompok Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Dasar Pemikiran

Pendidikan Kewarganegaraan

Arah, fungsi, tujuan, prinsip Pendidikan Nasional

Arah :

Pendidikan Nasional diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta

harkat martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berkualitas mandiri serta

sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta

dapat memenuhi kebutuhan Pembangunan Nasional dan bertanggung

jawab atas pembangunan bangsa. (S. Sumarsono dalam Pendidikan

Kewarganegaraan, Subhan Sofhian).

Fungsi dan tujuan :

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang

demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 UU N0. 20/2003)

Prinsip :

Pendidikan diselenggarakan secara demokratisdan berkeadilan serta tidak

diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai

kultural dan kemajemukan bangsa.

Implementasi dari arah, fungsi, tujuan, dan prinsip pendidikan nasional tersebut

yakni melalui mata kuliah Pendidikan kewarganegaraan

Obyek Pembahasan

Pendidikan Kewarganegaraan

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No. 43/DIKTI/KEP/2006,

substansi kajian Pendidikan Kewarganegaraan mencakup :

1. Filsafat Pancasila

2. Identitas Nasional

3. Negara dan Konstitusi

4. Demokrasi Indonesia

5. Rule of Law dan Hak Asasi Manusia

6. Hak dan Kewajiban Warganegara serta Negara

7. Geopolitik Indonesia

8. Geostrategi Indonesia

BAB I

IDENTITAS NASIONAL

IDENTITAS NASIONAL

Pengertian :

Identitas – Identity :

Ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok atau sesuatu

sehingga membedakan dengan yang lain.

Nasional – nation : bangsa

Kata “nasional” merujuk pada konsep kebangsaan, menunjuk pada kelompok-

kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar

pengelompokkan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dsb.

Identitas Nasional

Seperangkat ciri, tanda, atau jati diri yang dimiliki oleh sebuah

nation/bangsa sehingga bisa membedakan bangsa itu dengan bangsa

lain (identitas nasional = identitas kebangsaan)

Manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam

aspek kehidupan suatu nation (bangsa) dengan ciri-ciri khas, dan

dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa

lain dalam hidup dan kehidupannya (Wibisono Koento dalam Syahrial

Syarbani, 2009:64)

(Chamim dalam Tukiran Taniredja, 2009:150)

beradab, berbudaya, beretika, sopan santun, ramah tamah

Identitas Nasional

kepribadian nasional/jatidiri nasional yang diadopsi dari nilai-nilai

budaya dan nilai-nilai agama yang diyakini kebenarannya

Unsur-Unsur Identitas Nasional

Identitas nasional merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu

merupakan gabungan dari unsur-unsur pembentuk identitas yaitu :

1. Suku Bangsa , golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif (ada sejak

lahir), yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin

2. Agama

3. Kebudayaan, pengetahuan manusia sebagai mahluk sosial yang isinya

adalah perangkat-perangkat/model-model pengetahuan yang secara kolektif

digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan

memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau

pedoman untuk bertindak (dalam bentuk kelakuan dan benda-benda

kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi

4. Bahasa, sistem perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur

bunyi ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi

antar manusia

Dari unsur-unsur Identitas Nasional dapat dirumuskan pembagiannya menjadi 3

bagian :

1. Identitas Fundamental, yaitu Pancasila yang merupakan Falsafah Bangsa,

Dasar Negara, dan Ideologi Negara

2. Identitas Instrumental yang berisi UUD 1945 dan Tata Perundangannya,

Bahasa Indonesia, lambang Negara, Bendera Negara, Lagu kebangsaan

“Indonesia Raya”

3. Identitas Alamiah yang meliputi Negara Kepulauan (archipelago) dan

pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, dan agama serta kepercayaan

(agama)

Hakikat Identitas Nasional Indonesia sebagai bangsa di dalam hidup dan

kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya

tercermin dalam penataan kehidupan .

(Syahrial Syarbani, 2009:67, 68)

Keterkaitan Globalisasi dengan Identitas Nasional

Globalisasi diartikan sebagai suatu era atau jaman yan ditandai dengan

perubahan tatanan kehidupan dunia akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi, sehingga interaksi manusia menjadi sempit, dunia tanpa ruang.

(Syahrial Syarbani, 2009:64)

Lunturnya tata nilai yang merupakan jati diri bangsa Indonesia akibat adanya era

globalisasi ditandai oleh 2 faktor :

1. Semakin menonjolnya sikap individualistis

2. Semakin menonjolnya sikap materialistis, harkat dan martabat kemanusiaan

hanya diukur dari keberhasilan dalam memperoleh kekayaan (tidak

dipersoalkan bagaimana cara memperolehnya)

A. NASIONALISME

1. Pengertian

“Suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan yang tertinggi harus

diserahkan pada negara kebangsaan”

2. Kemunculan Nasionalisme di Indonesia

Sejarah perjuangan bangsa dalam melawan penjajahan terbagi dalam 2

masa :

a. Sebelum 1908

Ciri : bersifat lokal, kedaerahan

Mark Juergensmeyer

Nasionalisme adalah gagasan bahwa individu secara ilmiah

terikat dengan orang-orang dan tanah kelahirannya secara turun

temurun dalam suatu sistem ekonomi politik tertentu yang

diidentifikasi dengan negara-bangsa

b. Setelah 1908

Ciri : bersifat nasional atau kebangsaan

Faktor dari dalam (internal)

- Kenangan kejayaan pada masa lampau kerajaan Majapahit dan

Sriwijaya

- Perasaan senasib dan sepenanggungan akibat penderitaan dan

kesengsaraan masa penjajahan

- Munculnya golongan cendekiawan

- Paham nasionalis yang berkembang dalam bidang politik, sosial

ekonomi, dan kebudayaan

Faktor dari luar (eksternal)

- Kemenangan Jepang atas Rusia (1905)

- Gerakan nasionalis rakyat Cina

- Pergerakan kebangsaan India

Bangkitnya kesadaran kebangsaan di Indonesia ditandai dengan

munculnya organisasi-organisasi pergerakan sbb :

1) Budi Utomo – 20 Mei 1908, Sosial dan Budaya, dr. Wahidin

Sudirohusodo dan dr. Sutomo

2) Sarikat Islam – 1911, ekonomi, peningkatan ekonomi umat Islam di

Indonesia

3) Indische Partij (IP) – 1912, politik, Douwes Dekker, Soewardi

Soerjaningrat, dr. Ciptomangunkusumo, mencapai kemerdekaan

Indonesia

4) Perhimpunan Indonesia (PI) – 1924, politik, Mohammad Hatta

memperoleh pemerintahan di Indonesia yang bertanggung jawab

kepada rakyat Indonesia

5) Partai Nasional Indonesia (PNI), 1927, Ir. Sukarno

6) Jong Java, Jong Celebes, NU, Muhammadiyah, dsb

Tahap-tahap Perkembangan Nasionalisme di Indonesia

1) Masa Perintis – 20 Mei 1908, Budi Utomo

2) Masa Penegas – 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda

3) Masa Pencoba – 1938, GAPI (Gabungan Politik Indonesia),

usulan Indonesia berparlemen

4) Masa Pendobrak – 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan

B. NEGARA BANGSA INDONESIA

1. Hakikat negara-bangsa (nation-state)

Negara bangsa adalah sebuah bangsa yang memiliki bangunan politik

(political building) , ketentuan-ketentuan perbatasan teritorial,

pemerintahan yang sah, dan adanya pengakuan dari luar negeri.

(isyarat dari unsur-unsur negara) (Subhan Sofhian, 2011:19).

Otoritas negara meliputi dan mengatur secara keseluruhan bangsa-

bangsa (suku bangsa) tersebut yang ada dalam wilayah teritorialnya.

2. Indonesia sebagai nation-state

Harapan : keinginan hidup bersatu sebagai satu keluarga bangsa

karena adanya persamaan nasib, cita-cita, dan karena berasal dalam

ikatan wilayah atau wilayah yang sama

Hakikat NKRI : negara kebangsaan modern

Rakyat atau bangsa sebagai unsur mutlak pembentuk negara dapat dikategorikan

dalam berbagai kelompok di antaranya :

1. Dari segi adat istiadat dan bahasa - kelompok suku bangsa, misalnya : bangsa

Jawa, Arab, dan suku bangsa Eropa.

2. Berdasarkan ciri fisik biologis manusia, dikelompokkan menjadi beberapa ras,

Mongoloid, Eropa, Arab, Melayu.

3. Menurut Imam kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, agama Islam,

Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu, Budha.

4. Berdasarkan hukum (yuridis) formal manusia dikelompokkan ke dalam kategori

warga negara dan bukan warga negara.

(Ramlan Surbakti dalam Taniredja, 2009:)

C. PROSES BERBANGSA DAN BERNEGARA

INDONESIA

1. Proses Berbangsa Indonesia

Hakikat bangsa :

a. Bangsa dalam arti Sosiologis Antropologis

Persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri yang masing-

masing anggota persekutuan tersebut merasa satu kesatuan ras,

bahasa, agama, dan adat istiadat (ikatan primordial, disatukan oleh

budaya/cultural unity).

Unsur pembentuk bangsa : persamaan ras, bahasa, budaya, daerah,

dan agama

b. Bangsa dalam arti Politis

Suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk

pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke luar

dan ke dalam.

Bangsa Indonesia (dalam arti politis) memiliki banyak bangsa di

dalamnya (sosiologis antropologis)

Golongan orang-orang (keluarga) keturunan Kesamaan ciri-ciri fisik biologis :

warna kulit

bentuk wajah

bentuk rambut

perawakan

BANGSA

SUKU BANGSA

(ethnic group) RAS

Definisi Bangsa

Ernest Renan (1823-1892)

“Bangsa adalah satu jiwa yang melekat pada sekelompok manusia yang

merasa dirinya bersatu, karena mempunyai nasib dan penderitaan yang

sama pada masa lampau dan mempunyai cita-cita yang sama tentang masa

depan”

Rothenbucher

“Bangsa adalah segolongan manusia yang mempunyai perasaan termasuk

dalam golongan yang sama (Gefuhlgmeinschaft)”

(Subhan Sofhian, 2011:14)

INDONESIA

INDONESIA

Proses Pembentukan Bangsa-Negara

a. Model Ortodoks, bangsa – negara

melahirkan negara yang relatif homogen - bangsa Yahudi, negara

Israel

b. Model Mutakhir, negara – penduduk negara dari sekumpulan

suku-suku bangsa dan ras (heterogen - Amerika)

Perbedaan model Ortodoks dan Mutakhir :

a. Ada tidaknya perubahan unsur dalam pengelompokkan

masyarakat

b. Lamanya waktu yang diperlukan dalam proses pembentukan

negara - bangsa

c. Kesadaran politik masyarakatnya

d. Derajat pentingnya partisipasi politik dan rezim politik

(Ramlan Surbakti dalam Subhan Sofhian)

Ortodoks Mutakhir

1. Tidak mengalami perubahan

unsur dalam masyarakat, satu

bangsa membentuk satu negara

2. Waktu singkat, membentuk

struktur pemerintahan

3. Kesadaran politik muncul setelah

terbentuknya bangsa-negara

4. Partisipasi politik dan rezim

politik dianggap sebagai bagian

terpisah dari proses integrasi

nasional

1. Mengalami perubahan unsur, dari

banyak suku bangsa menjadi satu

bangsa

2. Waktu lama, kesepakatan tentang

identitas kultural baru

3. Kesadaran politik muncul

mendahului/menjadi kondisi awal

terbentuknya bangsa-negara

4. Partisipasi politik dan rezim

politik merupakan hal yang tak

terpisahkan dari proses integrasi

nasional

2. Proses Bernegara Indonesia

Menurut Ir. Sukarno, bangsa Indonesia adalah seluruh manusia yang

menurut wilayahnya telah ditentukan untuk tinggal secara bersama di

wilayah nusantara dari ujung Barat (Sabang) sampai ujung Timur

(Merauke) yang memiliki “Le desir d’etre ensemble” (kesatuan

kehendak) dan “Charakter Gemeinschaft” (karakter yang sama

karena persatuan nasib) yang telah menjadi satu (Winarno, 2007:42)

Faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia, sbb :

a. Adanya persamaan nasib, penderitaan bersama di bawah penjajahan

bangsa asing

b. Adanya keinginan bersama untuk merdeka

c. Adanya kesatuan tempat tinggal

d. Adanya cita-cita bersama mencapai kemakmuran dan keadilan

sebagai suatu bangsa

Bangsa ≠ Negara

Bangsa : persekutuan hidup

Negara : organisasi kekuasaan dari persekutuan hidup manusia

Menurut KBBI, negara mempunyai dua pengertian :

Pertama, negara adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai

kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyatnya

Kedua, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau

daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan

pemerintah yang efektif, mempunyai satu kesatuan politik, berdaulat

sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.

Negara bangsa Indonesia terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1945

(revolusi integratifnya bangsa Indonesia)

Secara teoritis, proses terbentuknya negara bangsa Indonesia

tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 sbb :

a. Adanya pengakuan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan

dirinya

b. Adanya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan

c. Terjadinya negara Indonesia adalah kehendak bersama seluruh

bangsa Indonesia, sebagai suatu keinginan luhur bersama serta

kehendak dan atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa

d. Negara Indonesia perlu menyusun alat kelengkapan negara

Tujuan Negara Indonesia, tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD

1945 :

a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia;

b. memajukan kesejahteraan umum;

c. mencerdaskan kehidupan bangsa;

d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Faktor Pembentukan Identitas Bersama

a. Primordial

Ikatan kekerabatan (darah dan keluarga), kesamaan suku bangsa,

daerah asal (homeland), bahasa, dan adat istiadat

(bangsa Yahudi, negara Israel)

b. Sakral

Dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk atau ideologi doktriner

yang diakui oleh masyarakat ybs.

(Agama Katolik memebentuk beberapa negara di Amerika Latin, Uni

Soviet diikat ideologi komunis)

c. Tokoh

Kepemimpinan dari tokoh yang disegani dan dohormati masyakarakat

(Mahatma Gandhi)

D. KARAKTERISITIK IDENTITAS NASIONAL INDONESIA

F a k t o r P e m b e n t u k a n I d e n t i t a s B e r s a m a

d. Bhineka Tunggal Ika

Unity in diversity, kesediaan warga bangsa untuk bersatu dalam

perbedaan. Warga bangsa mempunyai kesetiaan ganda

(multiloyalities)

e. Sejarah

Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu

f. Perkembangan ekonomi

Semakin tinggi mutu dan variasi kebutuhan masyarakat, semakin

saling bergantung di antara jenis pekerjaan

g. Kelembagaan

Lembaga pemerintah dan politik seperti partai politik, angkatan

bersenjata, pengadilan, birokrasi yang melayani dan mempertemukan

warga tanpa membeda-bedakan asal-usul dan golongannya dalam

masyarakat

2. Identitas political unity atau identitas kebangsaan

political unity bangsa dalam arti politis

Negara dapat terbentuk karena kesamaan primordial, namun dewasa

ini negara yang terbentuk umumnya bersifat heterogen, negara baru

perlu membentuk identitas baru untuk bangsanya, yakni identitas

kebangsaan atau identitas nasional yang bersifat buatan, sekunder,

etis, dan nasional.

1. Identitas cultural unity atau identitas kesukubangsaan

cultural unity bangsa dalam arti sosiologis antropologis

disatukan oleh kesamaan : suku, ras, agama, adat dan budaya,

keturunan (darah) dan daerah asal (homeland)

Identitas yang dimiliki sebuah cultural unity bersifat askriptif (sudah

ada sejak lahir), bersifat alamiah (bawaan), primer, dan etnik.

h. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia

Bentuk pemerintahan Republik, sistem politik demokrasi

i. Konsepsi wawasan Nusantara

j. Kebudayaan daerah

3. Identitas Nasional Indonesia

a. Pancasila sebagai dasar falsafah negara

Berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi nasional

Indonesia, nilai Pancasila = jati diri bangsa

b. Bahasa Indonesa, bahasa nasional, bahasa persatuan

Berasal dari rumpun bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan dan

kemudian diangkat menjadi bahasa persatuan pada 28 Oktober

1928

c. Bendera Merah Putih

d. Lagu Kebangsaan “Indonesia Raya”

e. Lambang negara, Garuda Pancasila

f. Semboyan negara, Bhineka Tunggal Ika

g. Konstitusi (Hukum dasar) UUD 1945

Tumbuh dan disepakatinya beberapa identitas nasional Indonesia telah

diawali dengan kesadaran politik bangsa Indonesia sebelum bernegara.l

Hal tersebut sesuai dengan ciri dari pembentukan negara-negara model

mutakhir. Kesadaran politik itu adalah tumbuhnya semangat

nasionalisme sebagai gerakan menentang penjajahan dan mewujudkan

negara-negara Indonesia. Nasionalisme yang tumbuh kuat dalam diri

bangsa Indonesia turut mempermudah terbentuknya identitas nasional

Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan di PT

Hassan Suryono, Haryono, Mudiyo, Muhammad Adnan

UNS Press

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

WARGA NEGARA

Yudi Ariana

A. WARGA NEGARA INDONESIA

1. Negara dan tingkat kemajuan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, negara adalah persekutuan

bangsa di suatu daerah yang tentu batas-batasnya yang diperintah dan

diurus oleh badan pemerintahan yang teratur.

Secara terminologi, negara adalah organisasi tertentu di antara satu

kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di

dalam suatu daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang

berdaulat (nilai konstitutif negara).

Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh

sejumlah pejabat yang berhak menuntut warganegaranya untuk taat pada

peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol)

monopolistis dari kekuasaan yang sah.

Kategori Negara Berdasarkan Tingkat Kemajuannya :

1. Negara terbelakang

Perekonomian negara dikuasai oleh sektor pertanian dalam taraf

teknik pertanian tradisional, perkembangan penduduk pesat dengan

penyebaran tidak merata, teknologi belum berkembang, pendapatan

per kapita rendah, keadaan politik belum stabil (Indonesia pada

kurun waktu dua warsa pertama setelah merdeka)

2. Negara berkembang

Pertanian sebagai sektor produksi primer, industrialisasi belum

berkembang, jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduk besar

dengan penyebaran kurang merata, SDA belum banyak terolah

3. Negara maju

Industri sebagai soko guru perekonomian, pendapatan per kapita

tinggi, rakyat tertarik pada kesejahteraan duniawi, pertumbuhan

penduduk relatif kecil, SDA terolah dan terawat dengan baik

(Jepang, Jerman, Inggris)

negara maju

vs

negara berkembang

terbelakang/miskin

2. Rakyat, penduduk, warga negara

ORANG

DALAM WILAYAH NEGARA

PENDUDUK

BUKAN

PENDUDUK

WARGA NEGARA

ORANG ASING

4. Kewarganegaraan

Citizenship (kewarganegaraan) adalah keanggotaan yang

menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan

warga negara.

Pengertian Kewarganegaraan dibedakan menjadi 2, yaitu :

a. Kewarganegaraan dalam Arti Yuridis dan Sosiologis

1). Dalam arti yuridis, ditandai adanya ikatan hukum antara

orang-orang dan negara (akta kelahiran, surat pernyataan)

2). Dalam arti sosiologis, adanya ikatan emosional (ikatan

keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah)

b. Kewarganegaraan dalam Arti Formil dan Materiil

1). Dalam arti formil menunjuk pada tempat

kewarganegaraan (dalam sistematika hukum berada pada

hukum publik

2). Dalam arti materiil menunjuk pada akibat hukum dari

status kewarganegaraan (hak dan kewajiban warga

negara

# Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal secara

menetap di dalam wilayah negara

# Bukan penduduk, orang yang berada di dalam wilayah suatu

negara hanya untuk sementara waktu (turis, tamu instansi

atau lembaga ttt.)

# Warga negara yaitu orang-orang yang menurut undang-undang

atau perjanjian atau melalui proses naturalisasi diakui sebagai

warga negara

# Bukan warga negara yaitu orang-orang yang berada di suatu

negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara

yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintahan

di mana mereka berada (dubes, konsuler)

3. Warga Negara Indonesia

Ketentuan mengenai warga negara diatur dalam Pasal 26 UUD

1945, bahwa :

a. Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa

Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan

dengan undang-undang menjadi warga negara

b. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing

yang bertempat tinggal di Indonesia

c. Hak-hak mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan

undang-undang

5. Asas Kewarganegaraan

Status kewarganegaraan adalah hak suatu negara berdaulat untuk

menentukan siapa yang menjadi warga negaranya. Dalam

menentukan status kewarganegaraan dikenal 2 asas, yaitu :

a. Asas dari sudut kelahiran

1). Asas Ius Sanguinis

Bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan

berdasarkan keturunannya (Indonesia, RRC)

2). Asas Ius Soli

Berarti bahwa kewarganegaraan seseorang itu ditentukan

berdasarkan daerah/tempat kelahirannya (Jerman,

Inggris)

b. Dari sudut perkawinan

1). Asas kesatuan hukum

Bila terjadi perkawinan campuran maka salah satu pihak

harus mengikuti kewarganegaraan pihak lainnya, sehingga

terjadi kesatuan hukum antara keduanya.

2). Asas persamaan derajat

Berarti bahwa bila terjadi perkawinan campuran maka

tidak mengakibatkan berubahnya status kewarganegaraan

seseorang, masing masing pihak dapat tetap pada

status kewarganegaraannya semula. Ada hak

yang sama antara pria dan wanita yang melangsungkan

perkawinan campuran untuk menentukan status

kewarganegaraannya.

Dalam menentukan kewarganegaraan juga dikenal 2 stelsel, yaitu :

a. Stelsel aktif

Seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau

mengajukan kehendak untuk menjadi warga negara dari suatu

negara dengan cara aktif melakukan suatu upaya-upaya hukum

tertentu.

b. Stelsel pasif

Seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu

negara atau diberi status warga negara oleh suatu negara

dengan menggunakan hak repudiasi, hak untuk menolak

pemberian kewarganegaraan tsb.

Asas-asas yang dipakai dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006

tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, meliputi :

a. Asas Ius Sanguinis, asas yang menentukan kewarganegaraan

seseorang berdasarkan keturunan bukan negara tempat

kelahiran

b. Asas Ius Soli terbatas, asas yang menentukan

kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat

kelahiran, diperuntukkan terbatas bagi anak-anak sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang

c. Asas kewarganegaraan tunggal, asas yang menentukan satu

kewarganegaraan bagi setiap orang

d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, asas yang menentukan

kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 12 tahun

2006

5. Problem Status Kewarganegaraan

Penentuan kewarganegaraan yang berbeda-beda oleh tiap negara

dapat menciptakan problem kewarganegaraan bagi seorang warga

dengan munculnya Apatride, Bipatride, dan Multipatride.

a. Apatride, seseorang yang sama sekali tidak mempunyai

kewarganegaraan.

b. Bipatride, seseorang mempunyai dua macam

kewarganegaraan sekaligus (rangkap).

c. Multipatride, seseorang yang mempunyai dua atau lebih

kewarganegaraan atau seorang Bipatride yang juga menerima

pemberian status kewarganegaraan lain ketika dia telah

dewasa, di mana saat menerima kewarganegaraan yang baru

ia tidak melepaskan status kewarganegaraan yang lama

B. HAK DAN KEWAJIBAN WNI

1. Hak warga negara

a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

b. Berhak berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran

c. Berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan

d. Berhak membentuk keluarga dan meneruskan keturunan melalui

perkawinan

e. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan

berkembang serta perlindungan kekerasan dan diskriminasi

f. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama

dalam pemerintahan

g. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan

h. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut

agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan,

memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, di wilayah

negara dan meninggalkannya serta berhak kembali

i. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan sehat

serta memperoleh pelayanan kesehatan

j. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus

untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna

mencapai persamaan dan keadilan

i. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atasd asar

apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan

yang bersifat diskriminatif itu

j. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras

dengan perkembangan zaman dan peradaban

2. Kewajiban warga negara Indonesia

a. Wajib menunjung hukum dan pemerintahan

b. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara

c. Wajib ikut serta dalam pembelaan negara

d. Wajib menghormati HAM orang lain

e. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-

undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak

dan kebebasan orang lain

3. Hak dan kewajiban bela negara

a. Konsepsi bela negara adalah upaya pemberdayaan masyarakat

dalam membela kepentingan nasional, karena masyarakat adalah

komponen nasional terbesar dan kepentingan nasional adalah

kepentingan segenap warga negara.

Wujud usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap

warga negara untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan

negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan

wilayah nusantara, yuridiksi nasional serta nilai-nilai Pancasila dan

UUD 1945

b. Asas demokrasi dalam pembelaan negara

Pembelaan negara adalah hak sekaligus kewajiban warga negara,

hal ini menunjukkan adanya asas demokrasi dalam pembelaan

negara yang mencakup dua arti, yaitu :

1). Bahwa setiap warga negara turut serta dalam menentukan

kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga

perwakilan sesuai dengan UUD 1945 dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2). Bahwa setiap warga negara wajib turut serta dalam setiap

usaha pembelaan negara, sesuai dengan kemampuan dan

profesinya masing-masing.

c. Motivasi dalam pembelaan negara

Usaha pembelaan negara bertumpu pada kesadaran setiap warga

negara akan hak dan kewajibannya. Kesadaran tersebut perlu

ditumbuhkan melalui proses motivasi, yaitu motivasi untuk

mencintai tanah air dan bangsa dan untuk ikut serta dalam

pembelaan negara.

Beberapa pokok pikiran yang dapat dijadikan bahan untuk

memotivasi warga negara agar secara sadar ikut serta membela

bangsa dan negara Indonesia, yaitu :

1). Pengalaman sejarah perjuangan kemerdekaan RI

2). Posisi dan lokasi geografis wilayah nusantara yang strategis

3). Keadaaan dan kemampuan penduduk Indonesia

4). Kekayaan SDA Indonesia

5). Perkembangan iptek di bid. Persenjataan

6). Kemungkinan timbulnya ancaman fisik/timbulnya perang

4. Tugas dan tanggung jawab negara

Dalam rangka terpeliharanya hak dan kewajiban warga negara, negara

memiliki tugas dan tanggung jawab :

a. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk

agamanya

b. Negara atau pemerintah wajib membiayai pendidikan khususnya

pendidikan dasar

c. Negara memajukan kebudayaan manusia di tengah peradaban

dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dengan memelihara

dan mengembangkan nilai-nilai budayanya

d. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat

dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu

sesuai dengan martabat kemanusiaan

e. Negara bertanggung jawab atas persediaan fasilitas pelayanan

kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak

NEGARA DAN KONSTITUSI

Yudi Ariana

BAB III

A. KONSTITUSIONALISME

1. Gagasan tentang Konstitusionalisme

Carl J. Friedrich

“Konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu

kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang

tunduk pada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan

bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintah tidak disalahgunakan

oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Pembatasan yang

dimaksud termaktub dalam konstitusi” (Taufiqurrohman Syahuri dalam

Winarno, 2007:65).

Konstitusionalisme adalah suatu gagasan/paham yang menyatakan bahwa

suatu konstitusi/undang-undang dasar harus memiliki fungsi khusus yaitu

membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak warga negara

Dalam gagasan Konstitusionalisme, isi konstitusi negara mempunyai ciri-

ciri:

a. Konstitusi itu membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa agar

tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warganya

b. Konstitusi itu menjamin hak-hak dasar dan kebebasan warga negara

Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik, penyelenggaraan

bernegara perlu diatur dan dituangkan dalam suatu konstitusi. Sebab tanpa

aturan, penyelengaraan bernegara cenderung disalahgunakan.

2. Negara Konstitusional

Setiap negara memiliki konstitusi sebagai hukum dasar, namun tidak semua

negara mempunyai undang-undang dasar.

Negara konstitusional tidak cukup hanya memiliki konstitusi, tetapi negara

tersebut juga harus menganut gagasan konstitualisme.

Konstitualisme merupakan gagasan bahwa konstitusi suatu negara harus

mampu memberi batasan kekuasaan pemerintahan serta memberi

perlindungan pada hak-hak dasar warga negara.

Adnan Buyung Nasution :

“Negara konstitusional adalah negara yang mengakui dan menjamin hak-hak

warga negara serta membatasi dan mengatur kekuasaannya secara hukum”

B. KONSTITUSI NEGARA

1. Pengertian Konstitusi

Konstitusi berasal dari kata “constituer” (bahasa Perancis) yang artinya

membentuk. Dimaksudkan untuk pembentukan suatu negara atau menyusun

dan menyatakan suatu negara.

• Konstitusi sebagai peraturan dasar/awal mengenai negara. Sebagai dasar

pembentukan negara, landasan penyelenggaraan bernegara

• Berarti hukum dasar-nya negara, hukum tertinggi negara. Hukum dasar

tertulis maupun tidak tertulis (pengertian luas)

• Sebagai undang-undang dasar-nya negara (Konstitusi tertulis/ pengertian

sempit)

Konstitusi penting bagi negara karena penyelenggaran bernegara diatur dan

didasarkan atas konstitusi negara

Beberapa definisi konstitusi dari para ahli, yaitu :

a. Herman Heller, membagi pengertian konstitusi menjadi tiga :

1). Konstitusi dalam pengertian politik sosiologis. Konstitusi

mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai

suatu kenyataan.

2). Konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah yang hidup dalam

masyarakat yang selanjutnya dijadikan suatu kesatuan kaidah

hukum. Konstitusi dalam hal ini sudah mengandung pengertian

yuridis.

3). Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-

undang yang tinggi yang berlaku dalam suatu negara.

b. K.C. Wheare

Konstitusi sebagai “keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu

negara, berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur

atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara”

c. Prof. Prayudi Atmosudirdjo, merumuskan konstitusi sebagai

berikut:

1). Konstitusi suatu negara adalah hasil atau produk sejarah dan

proses perjuangan bangsa yang bersangkutan.

2). Konstitusi suatu negara adalah perumusan dari filsafat, cita-

cita, kehendak, dan perjuangan bangsa Indonesia

3). Konstitusi adalah cermin dari jiwa, jalan pikiran, mentalitas,

dan kebudayaan suatu bangsa.

2. Kedudukan dan Ruang Lingkup Konstitusi

Kedudukan konstitusi dalam negara sangat penting karena negara

tanpa konstitusi tidak memiliki kejelasan bentuk dan tata cara

penyelenggaraan pemerintahannya. Konstitusi merupakan hukum

dasar yang menentukan arah perjalanan negara. Arah negara

ditentukan oleh konstitusinya, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Dapat dikatakan pula, konstitusi yang menjadi barometer kehidupan

berbangsa dan bernegara, serta memberikan arahan dan pedoman

bagi generasi penerus bangsa dalam menjalankan negara, selain itu

untuk menjamin hak-hak asasi warga negara sehingga tidak terjadi

penindasan dan perlakuan sewenang-wenang dari pemerintah.

Meskipun konstitusi yang ada di dunia ini berbeda-beda, baik dalam

hal tujuan, bentuk, dan isinya, tetapi umumnya mereka mempunyai

kedudukan formal yang sama, yaitu sebagai :

a. Konstitusi sebagai Hukum Dasar

Berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar

dalam kehidupan suatu negara. Secara khusus konstitusi

memuat tentang badan-badan pemerintahan (lembaga-

lembaga negara), dan sekaligus memberikan kewenangan

kepadanya.

b. Konstitusi sebagai Hukum Tertinggi

Konstitusi lazimnya juga diberi kedudukan sebagai hukum

tertinggi dalam tata hukum negara yang bersangkutan, hal ini

berarti bahwa aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi,

secara hierarkis mempunyai kedudukan lebih tinggi (superior)

terhadap aturan-aturan lainnya (aturan lain yang dibuat harus

sesuai atau tidak bertentangan dengan undang-undang dasar)

3. Isi, Tujuan, dan Fungsi Konstitusi Negara

Prof. Hamid S. Attamimi

“Kontitusi atau UUD merupakan pemberi pegangan dan pemberi

batas, sekaligus merupakan petunjuk bagaimana suatu negara

harus dijalankan”.

Hal-hal yang diatur dalam konstitusi negara :

a. Pembagian kekuasaan negara

b. Hubungan antarlembaga negara sifatnya umum

c. Hubungan negara dengan warga negara

Menurut Miriam Budiardjo, konstitusi atau undang-undang

dasar memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Organisasi negara, pembagian kekuasaan antara badan

eksekutif, legislatif, dan yudikatif

b. Hak asasi manusia

c. Prosedur mengubah undang-undang dasar

d. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat

tertentu

Hal-hal yang diatur dalam UNDANG-UNDANG DASAR 1945, antara

lain:

a. Hal-hal yang sifatnya umum

Kekuasaan dalam negara, identitas-identitas negara

b. Hal yang menyangkut lembaga-lembaga negara

Hubungan antarlembaga negara, fungsi, tugas, hak, dan

kewenangannya

c. Hal yang menyangkut hubungan antara negara dengan warga

negara

Hak dan kewajiban negara terhadap warganya, ataupun hak

dan kewajiban warga negara terhadap negara, HAM

d. Konsepsi atau cita negara dalam berbagai bidang

e. Hal mengenai perubahan undang-undang dasar

f. Ketentuan-ketentuan peralihan atau ketentuan transisi

Tujuan Konstitusi, yaitu :

a. memberi pembatasan sekaligus pengawasan terhadap

kekuasaan politik;

b. melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri;

c. memberi batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa

dalam menjalankan kekuasaannya (ICCE UIN, 2000)

Fungsi Konstitusi Negara, yaitu :

a. Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan negara

b. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara

c. Fungsi pengatur hubungan antara organ negara dengan warga

negara

d. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan

negara ataupun kegiatan atau kegiatan penyelenggaraan

kekuasaan negara

LANJUTAN…

e. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari

sumber yang asli (dalam negara demokrasi adalah rakyat)

kepada organ negara

f. Fungsi simbolik, sebagai sarana pemersatu (symbol of

unity), sebagai rujukan identitas dan keagungan

kebangsaan (identity of nation), sebagai center of

ceremony

g. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (social

control)

h. Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan

masyarakat (social engineering atau social reform)

C. UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA INDONESIA

1. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia

a. UUD 1945 (periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949)

UUD 1945 terdiri dari pembukaan, batang tubuh (16 bab), 37

pasal, 4 Aturan Peralihan, 2 ayat Aturan Tambahan, dan

penjelasan

b. UUD RIS (periode 27 Desember 1949-17 Agustus 1950)

UUD RIS terdiri atas 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian

c. UUDS 1950 (periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959)

UUDS 1950 terdiri atas 6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian

d. UUD 1945 (periode 5 Juli 1959-sekarang)

1). UUD 1945 yang belum diamandemen

2). UUD 1945 yang sudah diamandemen

Penetapan UUD 1945 sebagai kontitusi negara Indonesia oleh PPKI

dilakukan dalam dua tahap, sebagai berikut :

a. Pengesahan Pembukaan Undang –Undang Dasar Negara

Indonesia yang terdiri 4 alinea

b. Pengesahan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara

Indonesia yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 Aturan

Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan

Bagian Penjelasan dilampirkan kemudian dalam satu naskah yang

dimuat dalam Berita republik Indonesia tahun II No. 7 tanggal 15

Februari 1946.

Konstitusi RIS atau UUD RIS 1949 (Konstitusi II) terdiri atas :

a. Mukadimah yang terdiri atas 4 alinea

b. Bagian batang tubuh yang terdiri atas 6 bab, 197 pasal, dan

lampiran

Beberapa ketentuan pokok dalam UUD RIS 1949 antara lain :

a. Bentuk negara adalah serikat, bentuk pemerintahan adalah

republik

b. Sistem pemerintahan adalah parlementer. Kepala

pemerintahan dijabat oleh seorang Perdana Menteri, Moh.

Hatta

UUDS 1950 terdiri atas :

a. Mukadimmah yang terdiri atas 4 alinea

b. Batang tubuh yang terdiri atas 6 bab dan 146 pasal

Isi pokok yang diatur dalam UUDS 1950, antara lain :

a. bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik;

b. sistem pemerintahan adalah parlementer menurut UUDS 1950;

c. adanya badan konstituante yang akan menyusun undang-

undang dasar tetap sebagai pengganti UUDS 1950.

Pada tanggal 5 Juli 1959 presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit

Presiden yang isinya :

a. menetapkan pembubaran konstituante;

b. menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak

berlakunya lagi UUDS 1950;

c. pembentukan MPRS dan DPAS

2. Proses Amandemen UUD 1945

Amandemen, amendment berarti perubahan

Mengamandemen berarti merubah atau mengadakan perubahan

Ada 2 sistem yang dianut oleh negara-negara dalam

mengamandemen UUD-nya, yaitu :

a. Sistem Eropa Kontinental

Amandemen dengan membuat UUD yang baru secara

keseluruhan (Belanda, Jerman, Perancis)

b. Sistem negara-negara Anglo Saxon (Amerika)

Apabila konstitusi berubah, maka yang asli tetap berlaku, yang

mana perubahan itu sebagai lampiran dari konstitusinya.

Perubahan yang dilakukan merupakan addendum atau sisipan

dari konstitusi yang asli.

Indonesia meganut sistem yang berkembang di negara Anglo Saxon

(Amerika) dengan alasan :

a. Perubahan UUD itu tidak dilakukan secara keseluruhan,

melainkan beberapa pasal yang nyata-nyata dipandang sudah

tidak sesuai dengan keadaan atau berseberangan dengan

tuntutan reformasi.

b. Pasal-pasal hasil amandemen masih merupakan bagian dari

UUD aslinya, sehingga tidak ada distorsi sejarah antara

konstitusi asli dengan hasil perubahannya.

Amandemen atas UUD 1945 dimaksudkan untuk mengubah dan

memperbarui konstitusi negara Indonesia agar sesuai dengan

prinsip-prinsip negara demokrasi

Ada beberapa pendapat para ahli ketatanegaraan tentang prosedur

perubahan UUD, yaitu :

George Jellinek, cara perubahan UUD dibedakan atas :

a. Cara sengaja sesuai dengan ketentuan dalam UUD

b. Cara yang tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam UUD

melainkan dengan prosedur istimewa, seperti revolusi, coup

d’etat, konvensi, dsb

C.F. Strong, menyebutkan empat cara perubahan UUD, yaitu :

a. Diubah oleh legislatif dengan persyaratan khusus

b. Perubahan konstitusi dilakukan oleh rakyat melalui referendum

c. Dalam negara federal perubahan itu disetujui oleh negara-

negara bagian

d. Perubahan melalui konvensi khusus oleh suatu lembaga negara

yang dibentuk untuk itu

Mengapa UUD 1945 perlu diamandemen atau dirubah?

Secara filosofis, konstitusi suatu negara dalam jangka waktu

tertentu harus diubah, disebabkan perubahan kehidupan manusia,

baik perubahan internal masyarakat maupun kehidupan eksternal

masyarakat seperti lingkungan hidup yang berubah dan hubungan

dengan masyarakat lain. Konstitusi sebagai landasan kehidupan

bernegara harus senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan

yang terjadi di masyarakat. Suatu konstitusi yang tetap akan

ketinggalan zaman dan tidak mampu lagi berfungsi sebagai

pedoman bernegara.

3. Isi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945

Pasal II Aturan Tambahan Naskah UUD 1945 Perubahan Keempat,

UUD 1945 terdiri atas :

a. Pembukaan

b. Pasal-pasal

Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran, sebagai

berikut :

a. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan

b. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia

c. Negara berkedaulatan rakyat, berdasar atas asas kerakyatan

dan permusyawaratan perwakilan

d. Negara berdasar atas Ketuhananan Yang Maha Esa menurut

dasar kemanusiaan yang adil dan beradab

D. SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Menurut UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai beikut :

a. Bentuk negara adalah kesatuan

b. Bentuk pemerintahan adalah republik

c. Sistem pemerntahan adalah presidensiil

d. Sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat

1. Bentuk Negara Kesatuan

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945

“Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”

Negara kesatuan adalah negara yang bersusunan tunggal, tidak terdiri

atas negara-negara bagian atau negara yang di dalamnya tidak terdapat

daerah yang bersifat negara. Kekuasan mengatur seluruh daerahnya di

tangan pemerintah pusat.

Pasal 37 ayat (5) UUD 1945

“Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak

dapat dilakukan perubahan”

Dalam praktiknya, kekuasaan untuk mengatur seluruh urusan

pemerintahan negara tersebut dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu :

a. Dengan asas sentralisasi

Sentralisasi/centrum artinya pusat atau memusat

Negara kesatuan dengan asas sentralisasi artinya kekuasaan

pemerintahan itu dipusatkan, yaitu pada pemerintah pusat.

LANJUTAN..

b. Asas Desentralisasi

Desentralisasi berasal dari kata de (lepas atau melepas) dan

centrum. Desentrum artinya melepas atau menjauh dari pusat.

Negara kesatuan dengan asas desentralisasi menyerahkan

sebagian kekuasaannya kepada daerah-daerah yang ada di wilayah

negara tersebut, yang menjadi daerah otonom, dalam arti memiliki

kekuasaan dan wewenang sendiri untuk mengelola

penyelenggaraan pemerintahan di daerah itu

Negara Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas

desentraliasasi dalam penyelenggaraan kekuasaannya (Pasal 18 UUD

1945 Perubahan Kedua)

2. Bentuk Pemerintahan Republik

Klasifikasi bentuk pemerintahan di era modern ada dua, yaitu :

a. Republik, cara pengangkatan kepala negara melalui pemilihan

b. Monarki atau kerajaan, cara pengangkatan kepala negara

melalui pewarisan secara turun temurun

(Nicollo Machiavelli, 1469-1527)

3. Sistem Pemerintahan Presidensiil

Sistem pemerintahan dibagi ke dalam dua klasifikasi besar, yaitu :

a. Sistem pemerintahan parlementer

b. Sistem pemerintahan presidensiil

Klasifikasi tersebut didasarkan pada hubungan antara kekuasaan

eksekutif dan legislatif

Ciri-ciri sistem pemerntahan parlementer adalah sebagai beikut :

a. Badan legislatif/parlemen merupakan satu-satunya badan yang

anggotanya dipilih langsung melalui pemilu

b. Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari parpol yang

memenangkan pemilu

c. Pemerintah/kabinet terdiri atas para menteri dan perdana

menteri sebagai pimpinan kabinet

d. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat

bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota

parlemen

LANJUTAN…

e. Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan

f. Sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan kabinet,

Kepala Negara dapat membubarkan parlemen

Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensiil adalah sebagai berikut :

a. Penyelenggaran negara berada di tangan presiden. Presiden

adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan

b. Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden

c. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen

d. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam

sistem parlementer

e. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga

perwakilan

f. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung

parlemen

4. Sistem Politik Demokrasi

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut

Undang-Undang Dasar”

Klasifikasi sistem politik di era modern terbagi menjadi dua, yaitu :

a. Sistem politik demokrasi

b. Sistem politik non demokrasi/otoriter mencakup monarki

absolut, rezim militer, kediktatoran, rezim komunis, rezim

otoritarian, fasis.

(Samuel Huntington)

Pembagian dua sistem tersebut didasarkan atas :

a. kewenangan pemerintah terhadap aspek-aspek kehidupan

warganya

b. tanggung jawab pemerintah terhadap warga negara

Selamat belajar!

BAB IV

DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN

DEMOKRASI

Yudi Ariana

A. HAKIKAT DEMOKRASI

1. Pengertian Etimologis Demokrasi

Secara etimologis (bahasa), demokrasi berasal dari bahasa Yunani,

demos (rakyat) dan cratos/cratein (pemerintahan/kekuasaan). Jadi,

demos-cratos atau demos-cratein berarti pemerintahan rakyat atau

kekuasaan rakyat.

Ada dua macam demokrasi atas dasar penyaluran kehendak rakyat,

yaitu :

a Demokrasi langsung

Paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya

dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum

dan undang-undang.

b. Demokrasi tidak langsung

Paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan,

biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum.

Dengan adanya perkembangan zaman dan perkembangan jumlah

penduduk, demokrasi secara langsung sulit dilaksanakan karena :

a. Tidak ada tempat yang menampung seluruh warga yang jumlahnya

cukup banyak

b. Untuk melaksanakan musyawarah dengan baik dengan jumlah yang

banyak sulit dilakukan

c. Hasil persetujuan secara bulat mufakat sulit tercapai, karena

sulitnya memungut suara dari peserta yang hadir

d. Masalah yang dihadapi negara semakin kompleks dan rumit

sehingga membutuhkan orang-orang yang secara khusus

berkecimpung dalam penyelesaian masalah tersebut.

Penerapan demokrasi tidak langsung di negara-negara modern

dilakukan karena berbagai alasan, antara lain :

a. penduduk yang selalu bertambah sehingga pelaksanaan

musyawarah pada suatu tempat tidak dimungkinkan;

b. masalah yang dihadapi semakin kompleks karena kebutuhan dan

tantangan hidup semakin banyak;

c. setiap warga negara mempunyai kesibukan sendiri-sendiri di dalam

mengurus kehidupannya sehingga masalah pemerintahan cukup

diserahkan pada orang yang berminat dan memiliki keahlian di

bidang pemerintahan negara.

2. Pengertian Terminologis Demokrasi

Definisi demokrasi dikemukakan oleh beberapa ahli politik dari sudut

pandang yang berbeda-beda. Berikut definisi tentang demokrasi.

a. Harris Soche

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu

kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat, diri orang

banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk

mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan

dan pemerkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk

memerintah.

b. C. F. Strong

Suatu sistem pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewasa

dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang

menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan

tindakan-tindakan kepada mayoritas itu.

LANJUTAN..

c. International Commission for Jurist

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk

membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga

negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang

bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan

yang bebas.

Secara substantif, ada dua prinsip utama dalam demokrasi, yaitu :

a. kebebasan/persamaan (freedom/equality), dan

b. kedaulatan rakyat (people’s sovereignty).

(Maswadi rauf dalam Winarno, 2007:93)

3. Demokrasi sebagai bentuk Pemerintahan

Pada masa lalu, demokrasi dipahami hanya sebagai bentuk

pemerintahan. Demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan.

Sekarang ini, demokrasi dipahami lebih luas lagi sebagai sistem

pemerintahan atau politik.

Menurut Plato, pembagian bentuk pemerintahan secara klasik

dibedakan menjadi :

a. Monarki, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang

sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan

rakyat banyak.

b. Tirani, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang

sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan

pribadi.

c. Aristokrasi, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh

sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk

kepentingan rakyat banyak.

LANJUTAN..

d. Oligarki, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok dan

dijalankan untuk kelompok itu sendiri.

e. Demokrasi, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan

dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.

f. Mobokrasi/Okhlokrasi, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh

rakyat tetapi rakyat yang tidak tahu apa-apa, rakyat yang tidak

berpendidikan, dan rakyat yang tidak paham tentang pemerintahan,

yang akhirnya pemerintahan yang dijalankan tidak berhasil untuk

kepentingan rakyat banyak.

Bentuk pemerintahan tersebut di atas tidak lagi dianut oleh banyak

negara. Adapun bentuk pemerintahan yang dewasa ini dianut adalah

bentuk pemerintahan modern menurut Nicollo Machiavelli, yaitu :

a. Monarki, bentuk pemerintahan yang bersifat kerajaan.

Pemimpin negara umumnya bergelar raja, ratu, kaisar, atau sultan

(berdasarkan keturunan atau pewarisan).

Contoh : Inggris, Malaysia, Jepang, Arab Saudi, Thailand

b. Republik, bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang

presiden atau perdana menteri (berdasarkan pemilihan).

Contoh : Amerika Serikat, India, Perancis, Korea Selatan.

Pembagian bentuk pemerintahan tersebut didasarkan pada cara

pengangkatan atau penunjukan pemimpin negara.

4. Demokrasi sebagai Sistem Politik

Sistem politik lebih luas cakupannya dari sekedar bentuk pemerintahan.

Definisi demokrasi sebagai sistem politik menurut para ahli :

a. Hennry B. Mayo

Demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang

menunjukkan bahwa kebijakan umum dtentukan atas dasar

mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat

dalam pemilihan yang berkala yang didasarkan atas prinsip

kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya

kebebasan politik.

LANJUTAN..

b. Samuel Huntington

Sistem politik sebagai demokratis sejauh pembuat keputusan

kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan

umum yang adil, jujur, dan berkala dan di dalam sistem itu para

calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua

penduduk dewasa berhak memberikan suara.

Menurut Samuel Huntington, sistem politik dewasa ini dibedakan

menjadi dua, yaitu :

a. sistem politik (pemerintahan) demokrasi, yaitu sistem pemerintahan

dalam suatu negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi.

b. sistem politik nondemokrasi, termasuk di dalamnya sistem politik

otoriter, totaliter, sistem diktator, rezim militer, rezim satu partai,

monarki absolut, dan sistem komunis.

(Winarno, 2007:95)

Adapun prinsip-prinsip dari sistem politik demokrasi, sebagai berikut :

a. pembagian kekuasaan; kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif

berada dalam badan yang berbeda;

b. pemerintahan konstitusional;

c. pemerintahan berdasarkan hukum (rule of law);

d. pemerintahan mayoritas;

e. pemerintahan dengan diskusi;

f. pemilihan umum yang bebas;

g. partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya;

h. manajemen yang terbuka;

i. pers yang bebas;

j. pengakuan terhadap hak-hak minoritas;

k. perlindungan terhadap hak asasi manusia;

l. peradilan yang bebas dan tidak memihak;

m. pengawasan terhadap administrasi negara;

n. mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik

masyarakat dengan kehidupan politik pemerintah;

LANJUTAN..

o. kebijaksanaan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan politik

tanpa paksaan dari lembaga manapun;

p. penempatan pejabat pemerintah dengan merit system bukan poll

system;

q. penyelesaian secara damai bukan dengan kompromi;

r. jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu;

s. konstitusi/UUD yang demokratis;

t. prinsip persetujuan

Prinsip-prinsip nondemokrasi atau prinsip kediktatoran yang berlaku

pada sistem politik otoriter atau totaliter, yaitu sebagai berikut :

a. Pemusatan kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan

eksekutif, dan kekuasaan yudikatif menjadi satu. Ketiga kekuasaan

tersebut dipegang oleh satu lembaga saja.

b. Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusi yang sifatnya

konstitusional, tetapi pemerintahan dijalankan berdasarkan

kekuasaan. Konstitusinya memberi kekuasaan yang besar pada

negara atau pemerintah.

c. Rule of Power atau prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan

supremasi kekuasaan dan ketidaksamaan di depan hukum.

d. Pembentukan pemerintahan tidak berdasarkan pada

permusyawarahan, tetapi melalui dekrit.

e. Pemilihan umum yang tidak demokratis. Pemilu dijalankan hanya

untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah negara.

LANJUTAN..

f. Terdapat satu partai politik, yaitu partai pemerintah atau ada

beberapa partai, tetapi ada sebuah partai yang memonopoli

kekuasaan.

g. Manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak

bertanggung jawab.

h. Menekan dn tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara.

i. Tidak adanya kebebasan berpendapat, berbicara dan kebebasan

pers. Kalaupun ada pers, pers tersebut sangat dibatasi.

j. Tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia, bahkan sering

terjadi pelanggaran atas hak asasi manusia.

k. Badan peradilan yang tidak bebas dan bisa diintervensi oleh

penguasa.

LANJUTAN..

l. Tidak ada kontrol atau pengendalian terhadap administrasi dan

birokrasi. Birokrasi pemerintah sangat besar dan menjangkau ke

seluruh wilayah kehidupan bermasyarakat

m. mekanisme dalam kehidupan politik dan sosial tidak dapat berubah

dan bersifat sama.

n. Penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara

kekerasan dan penggunaan paksaan.

o. Tidak ada jaminan terhadap hak-hak dan kebebasan individu dalam

batas tertentu, misalnya kebebasan berbicara, kebebasan

beragama, bebas dari rasa takut.

p. Prinsip dogmatisme dan banyak berlaku doktrin.

5. Demokrasi sebagai Sikap hidup

Demokrasi tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemerintahan dan

sistem politik, tetapi dipahami sebagai sikap hidup atau pandangan

hidup demokratis. Demokrasi membutuhkan usaha nyata dari setiap

warga negara maupun penyelenggara negara untuk berperilaku

(demokratis) sedemikian rupa sehingga mendukung pemerintahan atau

sistem politik demokrasi. Perilaku yang senantiasa bersandar pada nilai-

nilai demokrasi akan membentuk budaya atau kultur demokrasi.

Pemerintahan demokratis membutuhkan kultur demokrasi untuk

membuatnya eksis dan tegak. Perilaku tersebut ada dalam manusia itu

sendiri, baik warga negara maupun pejabat negara.

B. DEMOKRATISASI

Demokratisasi adalah penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip

demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan.

Tujuan demokratisasi adalah terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan

demokrasi.

Tahapan-tahapan demokratisasi, yaitu :

1. tahapan pertama, pergantian dari penguasa nondemokratis ke

penguasa demokrasi;

2. tahapan kedua, pembentukan lembaga-lembaga dan tertib politik

demokrasi;

3. tahapan ketiga, konsolidasi demokrasi;

4. tahapan keempat, praktik demokrasi sebagai budaya politik bernegara.

Menurut Samuel Huntington, ada tiga tahapan demokratisasi, yaitu :

1. pengakhiran rezim nondemokratis;

2. pengukuhan rezim demokratis;

3. pengkonsolidasian sistem yang demokratis.

Demokratisasi juga berarti proses menegakkan nilai-nilai demokrasi

sehingga sistem politik demokratis dapat terbentuk secara bertahap. Nilai

atau kultur demokrasi penting untuk tegaknya demokrasi di suatu negara.

1. Nilai (kultur) Demokrasi

Menurut Hennry B. Mayo (dalam Mirriam Budiardjo) terdapat delapan

nilai demokrasi, yaitu :

a. menyelesaikan pertikaian-pertikaian secara damai dan sukarela;

b. menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu

masyarakat yang selalu berubah;

LANJUTAN..

c. pergantian penguasa dengan teratur;

d. penggunaan paksaan sesedikit mungkin;

e. pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman;

f. menegakkan keadilan;

g. memajukan ilmu pengetahuan;

h. pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan

Menurut Nurcholis Madjid dalam Tim ICCE UIN Jakarta (2003)

menyebutkan adanya tujuh norma atau pandangan hidup demokratis,

yaitu :

a. Kesadaran akan pluralisme.

b. Prinsip musyawarah.

c. Adanya pertimbangan moral.

d. Permufakatan yang jujur dan adil.

e. Pemenuhan segi-segi ekonomi.

f. Kerja sama antarwarga.

g. Pandangan hidup demokrasi sebagai unsur yang menyatu dengan

sistem pendidikan.

Nilai-nilai demokrasi merupakan nilai yang diperlukan untuk

mengembangkan pemerintahan yang demokratis. Nilai-nilai tersebut

antara lain :

a. kebebasan (berpendapat, berkelompok, berpartisipasi)

b. menghormati orang/kelompok lain

c. kesetaraan

d. kerja sama

e. persaingan, dan

f. kepercayaan

(Asykuri Ibn Chamim, dkk dalam Winarno, 2007:99)

2. Lembaga (struktur) Demokrasi

Menurut Mirriam Budiardjo (1997), untuk melaksanakan nilai-nilai

demokrasi perlu diselenggarakan lembaga-lembaga, antara lain :

a. Pemerintahan yang bertanggung jawab.

b. Dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan dan

kepentingan dalam masyarakat yang dipilih melalui pemilihan umum

yang bebas dan rahasia. Dewan ini melakukan pengawasan

terhadap pemerintah.

c. Organisasi politik yang mencakup lebih dari satu partai

(sistem dwipartai, multipartai).

d. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.

e. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin HAM dan

mempertahankan keadilan.

Terdapat dua hal penting dalam keberhasilan demokrasi dalam suatu

negara, yaitu :

a. Tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai demokrasi yang menjadi

sikap dan pola hidup masyarakat dan penyelenggaraan negara

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Terbentuk dan berjalannya lembaga-lembaga demokrasi dalam

sistem politik dan pemerintahan.

Suatu negara dikatakan sebagai negara demokrasi apabila memnuhi dua

kriteria sebagai berikut :

a. pemerintahan demokrasi yang berwujud pada adanya institusi

(struktur) demokrasi;

b. masyarakat demokratis yang berwujud pada adanya budaya (kultur)

demokrasi.

3. Ciri Demokratisasi

Demokratisasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a. Berlangsung secara evolusioner, dalam waktu yang lama, perlahan,

bertahap, dan bagian demi bagian.

b. Proses perubahan secara persuasif bukan koersif, bukan dengan

paksaan, kekerasan atau tekanan tapi dengan musyawarah dengan

melibatkan setiap warga negara.

c. Proses yang tidak pernah selesai, terus-menerus.

Demokrasi adalah suatu ideal yang tidak bisa dicapai.

(Maswadi Rauf dalam Winarno, 2007:100)

C. DEMOKRASI DI INDONESIA

1. Demokrasi Desa (asli)

Unsur atau anasir dari demokrasi desa, yaitu :

a. rapat,

b. mufakat,

c. gotong-royong,

d. hak mengadakan protes bersama, dan

e. hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut.

Menurut Moh. Hatta, demokrasi Indonesia modern harus meliputi tiga

hal, yaitu :

a. demokrasi di bidang politik,

b. demokrasi di bidang ekonomi, dan

c. demokrasi di bidang sosial.

2. Demokrasi Pancasila

Pancasila adalah ideologi nasional, yaitu seperangkat nilai yang

dianggap baik, sesuai, adil, dan menguntungkan bangsa. Pancasila

sebagai ideologi nasional berfungsi sebagai :

a. cita-cita masyarakat yang selanjutnya menjadi pedoman dalam

membuat dan menilai keputusan politik;

b. alat pemersatu masyarakat yang mampu menjadi sumber nilai bagi

prosedur penyelesaian konflik yang terjadi.

Nilai-nilai demokrasi yang terjabar dari nilai-nilai Pancasila sebagai

berikut :

a. Kedaulatan rakyat

b. Republik

c. Negara berdasar atas hukum

d. Pemerintahan yang konstitusional

e. Sistem perwakilan

f. Prinsip musyawarah

g. Prinsip ketuhanan

Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit,

sebagai berikut :

a. Secara luas demokrasi Paanasila berarti kedaulatan rakyat yang

didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi,

dan sosial.

b. Secara sempit demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang

dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan perwakilan.

3. Perkembangan Demokrasi Indonesia

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dibagi ke dalam periode sebagai

berikut :

a. Demokrasi Masa Revolusi tahun 1945 sampai 1950

b. Demokrasi Masa Orde Lama, tediri dari :

1). Masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959

2). Masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965

c. Demokrasi Masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998

d. Demokrasi Masa Transisi tahun 1998 sampai 1999

e. Demokrasi Masa Reformasi tahun 1999 sampai sekarang.

D. SISTEM POLITIK DEMOKRASI

1. Landasan Sistem Politik di Indonesia

Landasan negara Indonesia sebagai negara demokrasi tercantum

dalam :

a. Aline 4 UUD 1945

“...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam

suatu UUD Negara RI yang terbentuk dalam sususnan Negara RI

yang berkedaulatan rakyat…”

b. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan

dilakukan menurut ketentuan UUD.

2. Sendi-Sendi Pokok Sistem Politik Demokrasi Indonesia

Sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia sebagai

berikut :

a. Ide kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945)

b. Negara berdasar atas hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945)

c. Bentuk republik (Pasal 1 ayat (1) UUD 1945)

d. Pemerintahan berdasarkan konstitusi (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945)

e. Pemerintahan yang bertanggung jawab

Dalam demokrasi Pancasila, pemerintah ke bawah bertanggung

jawab kepada rakyat, dan ke atas bertanggung jawab secara moral

kepada Tujan YME

f. Sistem perwakilan

Demokrasi yang dijalankan adalah demokrasi tidak langsung, di

mana para wakil rakyat dipilih melalui pemilu

g. Sistem pemerintahan presidensiil

3. Mekanisme dalam Sistem Politik Demokrasi Indonesia

Pokok-pokok dalam sistem politik Indonesia adalah ;

a. Merupakan bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang

luas.

b. Bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan presidensiil

c. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan

d. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung

jawab kepada MPR dan DPR

e. Terdapat dua parlemen (bikameral), yaitu DPR dan DPD

f. Pemilu diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil

presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi,

anggota DPRD Kabupaten Kota dan kepala daerah

g. Sistem multipartai

h. Kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh MA dan badan peradilan di

bawahnya (pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta MK)

i. Lembaga negara lainnya adalah BPK dan KY

4. Masa Depan Demokrasi

Kondisi-kondisi yang diperlukan bagi kelancaran demokratisasi di

negara-negara berkembang :

a. Penguatan struktur ekonomi yang berbasis keadilan sehingga

memungkinkan terwujudnya prinsip kesederajatan warga negara

b. Tersedianya kebutuhan-kebutuhan dasar bagi kepentingan survibe

warga negara seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan

c. Kemampuan kesatuan dan identitas nasional sehingga tahan

terhadap pembelahan dan perbedaan sosial politik warga negara

d. Pengetahuan yang luas, pendidikan, kedewasaan, sikap toleransi,

dan rasa tanggung jawab kolektif warga negara

e. Rezim yang terbuka dan bertanggung jawab dalam menggunakan

sumber-sumber publik secara efisien

f. Pengakuan yang berkelanjutan dari negara-negara demokratis

terhadap praktik demokrasi yang baik dan kredibel

(David Beetham dan Kevin Boyle dalam Winarno, 2007:109)

E. PENDIDIKAN DEMOKRASI

Pada hakikatnya pendidikan demokrasi sosialisasi nilai-nilai demokrasi

supaya bisa diterima dan dijalankan oleh warga negara.

Tujannya adalah mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan

bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda

akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi.

Pengetahuan dan kesadaran akan nilai demokrasi meliputi tiga hal :

1. Kesadaran bahwa demokrasi adalah pola kehidupan yang paling

menjamin hak-hak warga masyarakat itu sendiri

2. Demokrasi adalah sebuah proses belajar yang lama dan tidak sekedar

meniru dari masyarakat lain

3. Kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan

mentransformasikan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat.

(Zamroni dalam Winarni, 2007:112)

Pendidikan demokrasi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Pendidikan demokrasi secara formal, yaitu pendidikan yang melewati

tatap muka, diskusi timbal balik, presentasi, studi kasus untuk

memberikan gambaran kepada siswa agar supaya mempunyai

kemampuan untuk cinta negara dan bangsa

2. Pendidikan demokrasi secara informal, yaitu pendidikan yang melewati

tahap pergaulan di rumah maupun masyarakat, sebagai bentuk aplikasi

nilai berdemokrasi sebagai hasil interaksi terhadap lingkungan

sekitarnya, langsung dapat dirasakan hasilnya

3. Pendidikan nonformal, yaitu pendidikan melewati tahap di luar

lingkungan masyarakat lebih makro dalam berinteraksi

Pendidikan demokrasi merupakan suatu proses untuk melaksanakan

demokrasi yang benar, sehingga sasaran yang akan dicapai adalah mengajak

warga negara, terutama mahasiswa pada umumnya untk melaksanakan

pendidikan demokrasi secara baik dan benar (Syahrial Syarbaini, 2009:209).

BAB V

NEGARA HUKUM DAN HAM

Yudi Ariana

A. KONSEP DAN CIRI NEGARA HUKUM

1. Pengertian Negara Hukum

Negara hukum merupakan terjemahan dari Rechstaat (hukum Eropa

Kontinental) dan Rule of Law (hukum Anglo Saxon) adalah negara yang

penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum.

Segala tindakan harus dilandasi oleh hukum dan dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum

Di negara hukum, hukum sebagai hal yang tertinggi (supreme) sehingga

ada istilah supremasi hukum. Tetapi hukum bukan formalitas atau alih-

alih sebagai pembenaran atas segala tindakan.

Ide dasar hukum yang tidak boleh diabaikan oleh supremasi hukum :

a. Keadilan

b. Kemanfaatan

c. Kepastian

(Ahmad Ali dalam Winarno, 2007)

2. Negara Hukum Formil dan Negara Hukum Materiil

Dalam sejarah perkembangannya negara hukum ada dua yaitu negara

hukum formal dan negara hukum material.

a. Negara Hukum Formil

Negara hukum formal berkembang pada abad -19 yang bercirikan sifat

pemerintahan pasif. Negara pasif artinya bertindak bilamana hak-hak

warga negara dilanggar atau ketertiban keamanan terancam.

Negara dan pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan

ekonomi sosial budaya dan kesehteraan rakyat (The least government

is the best government).

Kepentingan rakyat untuk makmur dan sejahtera diserahkan pada

rakyat sendiri. Rakyat dibiarkan mengurus kebutuhannya sendiri

(paham liberalisme).

Negara hukum formal dikatakan sebagai negara penjaga malam

disebut pula negara hukum dalam arti sempit.

b. Negara Hukum Materiil

Muncul pada abad -20, gagasan bahwa pemerintah tidak perlu turut

campur dalam hal kesejahteraan rakyat lama kelamaan ditentang

karena menciptakan kesenjangan kesejahteraan.

Negara dan pemerintah perlu turut campur (aktif) mensejahterakan

rakyatnya melalui berbagai kebijakan.

Ide baru ini memunculkan istilah Welfare State (negara

kesejahteraan). Perumusan yuridis yang muncul adalah negara

hukum material.

Dalam negara hukum material, pemerintah berwenang turut campur

akan pemenuhan kebutuhan warga dan membangun kesejahteraan

warganya. Pemerintah bersifat aktif, memiliki keleluasaan yang

besar dalam urusan publik warga negara.

Negara hukum material dikenal pula sebagai negara hukum dalam

arti luas.

3. Ciri-Ciri Negara Hukum

Ciri-ciri dari Rechstsstaat :

a. Pengakuan HAM

b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan

c. Pemerintahan berdasarkan aturan

d. Peradilan administrasi

Ciri-ciri dari Rule of Law :

a. Supremasi hukum

b. Kedudukan yang sama di depan hukum

c. Jaminan HAM

Ciri-ciri demikian masih dipengaruhi konsep negara hukum formal

Banyak pendapat yang mengemukakan tentang ciri-ciri dari negara

hukum.

B. NEGARA HUKUM INDONESIA

1. Landasan Yuridis Negara Hukum Indonesia

Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945).

Sebelumnya terdapat dalam bagian penjelasan UUD 1945

Perumusan negara hukum Indonesia adalah negara yang berdasarkan

atas hukum, bukan berdasar atas kekuasaan belaka dan pemerintah

negara berdasarkan atas suatu konstitusi dengan kekuasaan

pemerintahan terbatas, tidak absolut.

Konsepsi negara hukum Indonesia termasuk konsep negara hukum

material atau negara hukum dalam arti luas.

Hal ini tampak dalam hal 4 tugas pokok negara dan tujuan nasional

sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Dalam hal penyelenggaran perekonomian negara dan kesejahteraan

sosial, negara terlibat aktif (Pasal 33 dan 34 UUD 1945).

2. Perwujudan Negara Hukum di Indonesia

Perwujudan negara hukum di Indonesia adalah diwujudkannya sistem

hukum nasional yang berpuncak pada konstitusi negara yaitu UUD 1945.

Sistem hukum nasional berisi peraturan perundang-undangan yang

hierarkis, yang meliputi :

a. Undang-undang Dasar 1945

b. Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah

c. Pengganti Undang-undang (Perpu)

d. Peraturan Pemerintah (PP)

e. Peraturan Presiden (Perpres)

f. Peraturan Daerah (Perda)

Selain perundangan (hukum), dibentuk lembaga pelaksana kekuasaan

kehakiman yaitu MA dengan lembaga peradilan di bawahnya dan MK.

3. Negara Hukum dan HAM

Negara yang berdasar hukum memiliki jaminan akan HAM.

Jaminan atau pengakuan akan HAM merupakan ciri negara hukum.

HAM bukan diberikan oleh negara tetapi negara memberi pengakuan

akan hak itu sebagai kodrat manusia.

Negara yang tidak menjamin HAM bukan negara hukum dalam arti

sesungguhnya. Jaminan akan HAM tersebut dituangkan dalam

konstitusi negara.

C. HAKIKAT HAK ASASI MANUSIA

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki

setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Kesadaran akan hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan bahwa

semua manusia sebagai mahkluk Tuhan memiliki derajat dan martabat

yang sama.

Landasan HAM pertama dan langsung : yakni kodrat manusia, yaitu

bahwa kodrat manusia adalah sama derajat dan martabatnya. Landasan

kedua bahwa semua manusia adalah mahkluk dari pencipta yang sama

yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu di hadapan Tuhan manusia

adalah sama kecuali nanti pada amalnya.

2. Macam Hak Asasi Manusia

Contoh hak dasar : hak hidup, hak kemerdekaan dan hak milik.

Setelah manusia bernegara, hak-hak dasar itu tidak lenyap tetapi justru

harus dijamin dalam kehidupan bernegara.

D. SEJARAH PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA

Sejarah hak asasi manusia, pada hakekatnya, muncul karena inisiatif

manusia terhadap harga diri dan martabatnya, sebagai akibat tindakan

kesewenang-wenangan dari tirani penjajahan, perbudakan, dan

ketidakadilan.

Perkembangan pengakuan hak asasi manusia ini berjalan secara perlahan

dan beraneka ragam meliputi HAM dalam sejarah masa lalu dan sejarah

modern.

Sejarah perjuangan HAM masa lalu, contoh :

a. Perjuangan nabi Musa (6000 SM)

b. Hukum Hammurabi di Babylonia (2000 SM), dan

c. Perjuangan nabi Muhammad SAW dari bangsa Quraiys (600 M)

Sejarah HAM modern, contoh :

a. Magna Charta (1215)

b. Revolusi AS (1776)

c. Revolusi Perancis (1789)

d. Atlantic Charter (1941)

e. DUHAM (10 Desember 1948 oleh PBB)

Berdasar sejarah perkembangannya, ada 3 generasi hak asasi manusia,

yaitu :

1. Hak Sipil dan Politik, yang bermula di dunia Barat (Eropa),

2. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang diperjuangkan oleh negara

Sosialis di Eropa Timur

3. Hak Perdamaian dan Pembangunan yang diperjuangkan oleh negara

berkembang.

Perkembangan berikutnya yaitu munculnya generasi keempat hak asasi

manusia (Tim ICCE UIN, 2003). Hak asasi manusia generasi keempat ini

mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses

pembangunan yang berfokus pembangunan ekonomi sehingga menimbulkan

dampak negatif bagi rakyat.

Sejak dideklarasikan DUHAM (1948) oleh PBB yang diikuti konvensi HAM

internasional lainnya maka HAM menjadi isu global, selain isu demokrasi dan

lingkungan hidup.

E. HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

1. Pengakuan Bangsa Indonesia Akan Hak Asasi Manusia

Pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia telah tercantum dalam

UUD 1945 yang sebenarnya lebih dahulu ada dibanding dengan DUHAM

PBB 10 Desember 1948.

Pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Pembukaan UUD 1945 antara lain : Alinea I dan alinea IV,

Pasal 28 A-J

b. Tap MPR No XVII/ MPR/1998

c. UU No. 39 Tahun 1999

HAM yang ada dalam UU No. 39 Tahun 1999 tersebut adalah :

- Hak untuk hidup

- Hak Untuk Berkeluarga

- Hak untuk mengembangkan diri

- Hak untuk memperoleh keadilan

- Hak atas kebebasan pribadi

- Hak atas rasa aman

- Hak atas kesejahteraan

- Hak turut serta dalam pemerintahan

- Hak Wanita

- Hak Anak

Dengan masuknya rumusan HAM dalam UUD 1945 maka semakin kuat

jaminan hak asasi manusia di Indonesia. Tugas negara adalah

mengadakan penegakkan hak asasi manusia dan memberi perlindungan

warga dari tindakan pelanggaran HAM.

2. Penegakan Hak Asasi Manusia

Jaminan perlindungan terhadap HAM disamping dibentuk aturan-aturan

hukum juga dibentuk kelembagaan yang berkaitan dengan penegakkan

HAM.

Perangkat hukum dan lembaga tersebut antara lain :

a. Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

b. KomNas HAM dibentuk berdasar KepPres Nomor 5 Tahun 1993 jo

UU No .39 Tahun 1999

c. Pengadilan Hak Asasi Manusia

d. Pengadilan Hak Asasi manusia Ad Hoc, dan KKR

Masyarakat dapat pula berpartisipasi dalam rangka penegakan dan

perlindungan hak asasi manusia melalui pembentukan lembaga swadaya

masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang HAM.

Beberapa contoh lembaga swadaya masyarakat (LSM) : KONTRAS ,

YLBHI, ELSAM.

Penegakan HAM juga berlaku bagi pelanggaran HAM internasional yaitu

suatu kejahatan internasional.

Kejahatan internasional adalah suatu tindak pidana yang dianggap

merugikan bagi seluruh masyarakat internasional, di mana setiap

lembaga peradilan di tiap negara, bahkan peradilan internasional

mempunyai yurisdiksi untuk mengadili.

Termasuk dalam jenis kejahatan ini, antara lain :

a. Kejahatan genocide

b. Kejahatan terhadap kemanusiaan

c. Kejahatan melakukan agresi/perang, dan

d. Pembajakan atau perompakan

Masyarakat internasional memiliki hak dan kewenangan mencegah

manakala terjadi pelanggaran HAM meskipun pelanggaran itu terjadi di

dalam wilayah suatu negara.

Terhadap kasus HAM internasional diberikan dua pilihan yaitu negara

mengadili kasus tersebut secara tuntas dan adil atau dibentuk

pengadilan internasional apabila negara ybs tidak mampu mengadili

kasus tersebut.

BAB VI

WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI

GEOPOLITIK INDONESIA

Yudi Ariana

A. PENGERTIAN, HAKIKAT, DAN KEDUDUKAN WAWASAN NUSANTARA

1. Pengertian Wawasan Nusantara

a. Secara etimologis

Wawasan Nusantara

Wawasan : pandangan,

tinjauan, penglihatan

tanggap indrawi

Nusantara : kesatuan

kepulauan yang terletak

antara dua benua, dan

pasifik

b. Secara terminologis, menurut beberapa pendapat, pengertian

wawasan nusantara sebagai berikut :

1). GBHN 1998

Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa

Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan

mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan

wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara.

2). Prof Wan Usman

“Wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia

mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan

dengan semua aspek kehidupan yang beragam.”

3). Kelompok kerja Wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi

Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa

Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba

beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan

persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk

mencapai tujuan nasional.”

2. Hakikat Wawasan Nusantara

Hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan dan bangsa dan kesatuan

wilayah nasional (persatuan dan kesatuan wilayah).

Bangsa Indonesia dari aspek sosial budaya adalah beragam serta dari

segi kewilayahan bercorak nusantara, kita pandang merupakan satu

kesatuan yang utuh.

3. Kedudukan Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Visi bangsa

Indonesia menurut konsep Wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa

yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula.

4. Fungsi Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan,

serta rambu-rambu dalam menentukan arah kebijaksanaan, keputusan,

tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan

daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

5. Tujuan Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di

segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan

kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok,

golongan, suku bangsa, ataupun daerah.

B. LATAR BELAKANG KONSEPSI WAWASAN NUSANTARA

1. Segi Historis atau Sejarah

Dari segi sejarah, bahwa bangsa Indonesia menginginkan menjadi

bangsa yang bersatu dengan wilayah yang utuh adalah karena dua hal :

a. kita pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan

terpecah;

b. kita pernah mengalami memiliki wilayah yang terpisah-pisah.

2. Segi Geografis dan Sosial Budaya

Indonesia merupakan negara bangsa dengan wilayah dan posisi yang

unik serta bangsa yang heterogen.

Keunikan wilayah dan heterogenitas bangsa tersebut, antara lain :

a. Indonesia bercirikan negara kepulauan/maritim (Archipelago State)

dengan jumlah 17.508 pulau.

b. Luas wilayah 5,192 juta km2, dengan daratan seluas 2,027 juta km2

dan laut seluas 3,166 juta km2

LANJUTAN...

c. Jarak utara selatan 1.888 km dan jarak timur barat 5.110 km

d. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra

e. Indonesia terletak pada garis khatulistiwa

f. Indonesia berada di iklim tropis dengan dua musim

g. Indonesia menjadi pertemuan dua jalur pegunungan, Mediterania

dan Sirkum Pasifik

h. Berada pada 6° LU - 11° LS dan 95° BT – 141° BT

i. Wilayah yang subur dan dapat dihuni

j. Kaya akan flora, fauna, dan SDA

k. Memiliki etnik yang sangat banyak (heterogenitas suku bangsa)

sehingga memiliki kebudayaan yang beragam

l. Memiliki jumlah penduduk yang besar, sekitar 218,868 juta (tahun

2005) (sumber : www.datastatistik-Indonesia.com)

(Winarno, 2007:150)

3. Segi Geopolitis dan Kepentingan Nasional

Berdasarkan pidato Ir. Soekarno di hadapan sidang BPUPKI tanggal 1

Juni 1945, berdasarkan geopolitk, wilayah Indonesia adalah satu

kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke yang terletak antara dua

samudra dan dua dua benua. Rasa kebangsaan Indonesia dibentuk oleh

adanya kesatuan nasib, jiwa untuk bersatu dan kehendak untuk bersatu

serta adanya kesatuan wilayah yang sebelumnya bernama Nusantara.

Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana

menjadikan bangsa dan wilayah ini senantiasa satu dan utuh.

Kepentingan nasional merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional

(Pembukaan UUD 1945 Alinea II), tujuan nasional (Pembukaan UUD 1945

Alinea IV), maupun visi nasional (Ketetapan MPR No. VII/MPR/2001-

terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu,

demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam

penyelenggaraan negara).

C. WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA

1. Geopolitik sebagai Ilmu Bumi Politik

Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor

geografi, strategi, dan politik suatu negara, sedang implementasinya

diperlukan suatu strategi yang bersifat nasional (Ermaya Suradinata

dalam Winarno, 2007:154).

Teori-Teori Geopolitik

a. Teori Geopolitik Frederich Ratzel (1844-1904)

“Bahwa negara itu seperti organisme yang hidup.” Negara identik

dengan ruang yang ditempati oleh sekelompok masyarakat

(bangsa). Pertumbuhan negara sama dengan pertumbuhan

organisme yang memerlukan ruang hidup (lebensraum) yang cukup

agar dapat tumbuh dengan subur. Jika negara ingin tetap hidup dan

berkembang butuh ekspansi (perluasan wilayah). Teori ini dikenal

sebagai teori organisme/biologis.

b. Teori Geopolitik Rudolf Kjellen (1864-1922)

“Negara adalah suatu oranisme, bukan hanya mirip.” Negara

adalah satuan dan sistem politik yang menyeluruh yang meliputi

bidang geopolitik, ekonomi politik, demo politik, sosial politik, dan

krato politik. Negara sebagai organisme yang hidup dan intelektual

harus mampu mempertahankan dan mengembangkan dirinya

dengan melakukan ekspansi. Batas negara bersifat sementara

karena bisa diperluas.

c. Teori Geopolitk Karl Haushofer (1896-1946)

Melanjutkan pandangan Ratzel dan Kjellen terutama pandangan

tentang lebensraum dan paham ekspansionisme. Jika jumlah

penduduk suatu wilayah negara semakin banyak sehingga tidak

sebanding lagi dengan luas wilayah, maka negara tersebut harus

berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup

(lebensraum) bagi warga negara.

2. Paham Geopolitik Bangsa Indonesia

Bagi bangsa Indonesia, geopolitik merupakan pandangan baru dalam

mempertimbangkan faktor-faktor geografis wilayah negara untuk

mencapai tujuan nasionalnya. Paham geopolitik bangsa Indonesia

terumuskan dalam konsepsi Wawasan Nusantara. Indonesia merupakan

negara kepulauan yang disebut Nusantara (nusa di antara air), sehingga

bisa disebut sebagai Benua Maritim Indonesia sebagaimana dirumuskan

dalam Pasal 25A UUD 1945 Amandemen IV : “NKRI adalah sebuah

negara kepulauan yang bercirikan nusantara dengan wilayah yang

batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.”

D. PERWUJUDAN WAWASAN NUSANTARA

1. Perumusan Wawasan Nusantara

Cara pandang bangsa Indonesia mencakup :

a. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik

1). Bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan

kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang

hidup dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal

dan milik bersama bangsa.

2). Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan

berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk, dan

meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan

YME harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam

arti yang seluas-luasnya.

3). Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa

satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air,

serta mempunyai satu tekad di dalam mencapai cita-cita

bangsa.

4). Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi

bangsa dan negara, yang melandasi, membimbing, dan

mengarahkan bangsa menuju tujuannya.

5). Bahwa seluruh kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan

hukum, dalam arti bahwa hanya ada satu hukum yang

mengabdi kepada kepentingan nasional.

b. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi

1). Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun

efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa

keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh

wilayah tanah air.

2). Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di

seluruh daerah, tanpa menanggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki

oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya.

c. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial

Budaya

1). Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan

bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan

terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata

dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang

sesuai dengan kemajuan bangsa.

2). Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu.

Sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan

kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan

pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya

dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

d. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan

Pertahanan Keamanan

1). Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya

merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara.

2). Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban

yang sama di dalam pembelaan negara.

2. Batas Wilayah NKRI

a. Wilayah Daratan

Batas-batas dapat dibuat dengan sengaja atau dapat ditandai

dengan benda alam, seperti gunung, hutan dan sungai.

b. Wilayah Perairan

Meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan

pedalaman.

c. Wilayah Udara

Yaitu wilayah yang berada di atas wilayah daratan dan lautan

(perairan) negara tersebut.

P

3. Unsur Dasar Wawasan Nusantara

a. Wadah (Contour)

Wadah kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi

seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serbanusantara

dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya.

Setelah menegara dalam NKRI, bangsa Indonesia memiliki

organisasi kenegaraan yang nerupakan wadah berbagai kegiatan

kenegaraan dalam wujud supra struktur politik, sedang wadah

kehidupan bermasyarakat adalah berbagai kelembagaan dalam

wujud infra struktur politik.

b. Isi (Content)

Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan

cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan

UUD 1945.

c. Tata Laku (Conduct)

Tata laku merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi yang

terdiri dari tata laku batiniah (sikap jiwa, dan semangat setiap warga

negara untuk mendukung konsepsi Wawasan Nusantara) dan tata

laku lahiriah (perilaku atau tindakan setiap warga negara untuk

mengimplementasikan terwujudnya konsepsi Wawasan Nusantara.

4. Tujuan dan Manfaat Wawasan Nusantara

a. Tujuan Wawasan Nusantara

1). Tujuan ke dalam, menjamin perwujudan persatuan kesatuan

segenap aspek kehidupan nasional (polesosbudhankam).

2). Tujuan ke luar, terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia

yang serba berubah, dan ikut serta melaksanakan ketertiban

dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan

keadilan sosial serta mengembangkan suatu kerja sama dan

saling menghormati.

b. Manfaat Wawasan Nusantara

1). Diterima dan diakuinya konsepsi Wawasan Nusantara di forum

internasional.

2). Pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia.

3). Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan

potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan

kesejahteraan rakyat.

4). Penerapan Wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang

tentang keutuhan wilayah nusantara yang perlu dipertahankan

oleh bangsa Indonesia.

5). Wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi

nasional.

Implikasi Persoalan yang dapat timbul dari penerapan konsep Wawasan

Nusantara adalah :

a. Persoalan garis batas/wilayah Indonesia dengan negara lain.

b. Masuknya pihak luar ke dalam wilayah yuridiksi Indonesia yang

tidak terkendali dan terawasi.

c. Adanya kerawanan-kerawanan di pulau-pulau terluar Indonesia.

d. Sentimen kedaerahan yang suatu saat berkembang dan dapat

melemahkan pembangunan berwawasan nusantara.

D. OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

Penyelenggaraan negara secara garis besar diselenggarakan dengan dua

sistem, yakni sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Sistem

sentralisasi jika urusan yang bersangkutan aspek kehidupan dikelola di

tingkat pusat. Sistem desentralisasi adalah apabila sebagian urusan

pemerintahan diserahkan kepada daerah untuk menjadi urusan rumah

tangganya.

Hakikat otonomi daerah adalah transfer authority from central government to

local government. Kewenangan dimaksud berkenaan dengan pengurusan

dan pengaturan, atau merupakan proses demokratisasi pemerintahan

dengan keterlibatan langsung masyarakat melalui pendekatan kelembagaan

perwakilan sebagai personifikasi.

NKRI memilih cara desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya

bukan sentralisasi, disebabkan karena :

1. wilayah Indonesia yang sangat luas;

2. daerah-daerah di Indonesia memiliki kondisi geografis dan budaya yang

berlainan.

Manfaat Desentralisasi :

1. Desentralisasi merupakan sarana untuk memangkas sejumlah red tape

dan prosedur yang terlalu kaku yang biasanya merupakan ciri

pelaksanaan dan manajerial di negara yang sedang berkembang

sebagai akibat dari terlalu menumpuknya kekuasaan, kewenangan, dan

sumber-sumber pada pemerintah pusat.

2. Desentralisasi akan memungkinkan penetrasi politik dan administrasi

atas kebijakan pemerintah nasional/pusat hingga ke daerah-daerah

pelosok/terpencil, di mana rencana pusat sering tidak diketahui dan

diabaikan oleh orang-orang desa atau digerogoti oleh elite-elite lokal

dan dukungan terhadap rencana pembangunan nasional sering amat

buruk.

3. Desentralisasi memungkinkan terwakilinya berbagai kelompok politik,

keagamaan, kesukuan/etnis dalam proses pembuatan keputusan

pembangunan, sehingga memberi peluang terciptanya keadilan dari

alokasi sumber-sumber dan investasi pemerintah.

(Rondinelli dalam Syahrial Syarbaini, 2010:287)

Instrumen Desentralisasi :

1. Harus ada ruang lain selain institusi negara, artinya dalam pelaksanaan

desentralisasi dimungkinkan adanya ruang publik yang bebas yang

memungkinkan publik mengakses informasi dan bebas membicarakan

isu-isu yang menyangkut kepentingan bersama yang dikenal dengan

wacana publik.

2. Harus memungkinkan lahirnya institusi non pemerintah yang merdeka

atau civil society.

3. Munculnya Non-Government Organizations dan Grass Root

Organizations (NGOs dan GROs).

(Syahrial Syarbaini, 2010:288)

BAB VII

KETAHANAN NASIONAL

SEBAGAI

GEOSTRATEGI INDONESIA

Yudi Ariana

A. PENGERTIAN KETAHANAN NASIONAL

Terdapat tiga sudut pandang terhadap konsepsi ketahanan nasional, sebagai

berikut :

1. Ketahanan nasional sebagai kondisi, sudut pandang ini melihat

ketahanan nasional sebagai suatu penggambaran atas keadaan yang

seharusnya dipenuhi.

2. Ketahanan nasional sebagai sebuah pendekatan. Metode atau cara

dalam menjalankan suatu kegiatan khususnya pembangunan negara.

3. Ketahanan nasional sebagai doktrin. Ketahanan nasional merupakan

salah satu konsepsi khas Indonesia yang berupa ajaran konseptual

tentang pengaturan dan penyelenggaraan bernegara.

B. PERKEMBANGAN KONSEP KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

Gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an pada

kalangan militer angkatan darat di SSKAD yang sekarang bernama

SESKOAD.

Adanya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Sovyet dan Cina.

Pengaruh komunisme menjalar sampai kawasan Indo Cina sehingga satu

persatu kawasan Indo Cina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam

dan Kamboja. Bahkan infiltrasi komunis mulai masuk ke Thailand, Malasyia

dan Singapura. Akankah pengaruh (baca : ancaman komunis) itu akan masuk

ke Indonesia?

Untuk itu perlu adanya kekuatan nasional yang antara lain: berupa unsur

kesatuan dan persatuan serta kekuatan nasional untuk menghadapi

komunisme.

Pada tahun 1968, pemikiran di lingkungan SSKAD (Sekolah Staff dan

Komando Angkatan Darat) tersebut dilanjutkan oleh Lemhanas (Lembaga

Pertahanan Nasional). Gagasan dan pemikiran perlunya kekuatan nasional

guna menghadapi ancaman dilembagakan dalam bentuk ketahanan nasional.

Pada tahun 1969 lahirlah istilah ketahanan nasional yang menjadi pertanda

dari ditinggalkannya konsep kekuatan nasional.

Konsepsi ketahanan nasional waktu itu dirumuskan sebagai keuletan dan

daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan

kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman dan

kekuatan yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa

Indonesia.

Kata segala berarti tidak hanya mencakup ancaman komunis, jadi spektrum

ancaman diperluas.

Kesadaran akan spektrum ancaman ini diperluas pada tahun 1972 menjadi

segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG).

Selanjutnya Konsepsi ketahanan nasional untuk pertama kali dimasukkan

dalam GBHN 1973 yaitu Ketetapan MPR No IV/MPR/1973. Perumusannya

sesuai dengan tahun 1972.

Konsep ketahanan nasional berikut perumusan yang sama berlanjut pada

GBHN 1978, GBHN 1983, dan GBHN 1988.

Pada GBHN 1993 terjadi perubahan perumusan mengenai konsep ketahanan

nasional sampai GBHN 1998. Konsepsi ketahanan nasional pada GBHN 1998

adalah rumusan yang terakhir.

Pada GBHN 1999 - sebagai GBHN terakhir sebab sesudahnya tidak

menggunakan GBHN lagi - tidak lagi ditemukan perumusan akan konsepsi

ketahanan nasional.

Geostrategi Indonesia sebagai pelaksanaan geopolitik Indonesia memiliki

dua sifat pokok :

1. Bersifat daya tangkal

Dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan geostrategi

Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman,

gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas,

eksistensi bangsa dan negara Indonesia.

2. Bersifat developmental/pengembangan

Yaitu pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam ideologi, politik,

ekonomi, sosial budaya, hankam sehingga tercapai kesejahteraan

rakyat.

(Syahrial Syarbaini, 2010:298)

Hakikat Ketahanan Nasional :

Pada hakikatnya ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan

suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju

kejayaan banga dan negara.

Sifat-Sifat Ketahanan Nasional :

1. Manunggal

2. Mawas ke dalam

3. Kewibawaan

4. Berubah menurut waktu

5. Tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan

6. Percaya pada diri sendiri

7. Tidak bergantung pada pihak lain

C. UNSUR-UNSUR KETAHANAN NASIONAL

Ketahanan nasional sebagai kondisi memerlukan unsur-unsur yang

mempengaruhi sehingga negara memiliki kekuatan nasional.

Unsur/faktor/eleman/gatra apa saja yang dapat mempengaruhi kekuatan

nasional sebuah negara?

Banyak unsur/faktor/eleman/gatra yang mempengaruhi kekuatan negara

dalam menjalankan kehidupannya.

Para ahli memberikan pendapat-pendapat yang berbeda.

1. Unsur kekuatan nasional menurut Hans J. Morgenthou, terbagi menjadi

dua faktor yaitu :

a. faktor tetap (stable factors) terdiri atas geografi dan sumber daya

alam

b. faktor berubah (dinamic factors) terdiri atas kemampuan industri,

militer, demografi, karakter nasional, moral nasional dan kualitas

diplomasi.

2. Unsur kekuatan nasional menurut James Lee Ray, terbagi menjadi dua

faktor yaitu :

a. Tangible factors terdiri atas penduduk, kemampuan industri dan

militer;

b. Intagible factors terdiri atas karakter nasional, moral nasional dan

kualitas kepemimpinan

3. Unsur kekuatan nasional menurut Palmer & Perkins, terdiri atas : tanah,

sumber daya, penduduk, teknologi, ideologi , moral dan kepemimpinan.

4. Unsur kekuatan nasional menurut Parakhas Chandra, terdiri atas tiga

yaitu :

a. Alamiah terdiri atas : geografi, sumber daya dan penduduk;

b. Sosial terdiri atas : perkembangan ekonomi, struktur politik, dan

budaya & moral nasional;

c. lain-lain : ide, intelegensi, dan diplomasi, kebijaksanaan

kepemimpinan.

5. Unsur kekuatan nasional menurut Alfred T. Mahan, terdiri atas : letak

geografi, wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional &

sifat pemerintahan.

6. Unsur kekuatan nasional menurut Cline, terdiri atas : sinergi antara

potensi demografi dan geografi, kemampuan ekonomi, militer, strategi

nasional dan kemauan nasional.

7. Unsur kekuatan nasional model Indonesia, diistilahkan dengan gatra

yang dikembangkan oleh Lemhanas. Dikenal dengan nama Asta Gatra

yang terdiri atas Tri Gatra dan Panca Gatra.

a. Tri gatra adalah aspek alamiah (tangible) yang terdiri atas :

penduduk, sumber daya alam, dan wilayah

b. Panca gatra adalah aspek sosial (intagible) yang terdiri atas :

ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Unsur-unsur Ketahanan Nasional tersebut dapat dielaborasi lebih lanjut.

• Penduduk yang bagaimana yang bisa berpengaruh positif bagi kekuatan

sebuah negara?

• Wilayah yang bagaimana yang mampu memberikan kontribusi bagi

kekuatan nasional suatu negara?

• Sumber daya alam yang bagaimana yang mempengaruhi kekuatan

nasional negara? dan seterusnya.

Jawaban eksploratif atas pertanyaan di atas sampai pada kesimpulan bahwa

pada hekekatnya ketahanan nasional adalah sebuah kondisi atau keadaan.

Dalam prakteknya, kondisi ketahanan nasional dapat diketahui melalui

pengamatan atas sejumlah gatra dalam suatu kurun waktu tertentu. Hasil

pengamatan yang mendalam itu akan menggambarkan tingkat ketahanan

nasional.

D. PEMBELAAN NEGARA

Terdapat hubungan antara ketahanan nasional suatu negara dengan

pembelaan negara. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan

usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional.

Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 30 UUD 1945, masalah bela negara dan

pertahanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara

Republik Indonesia.

Bela negara adalah setiap upaya untuk mempertahankan Republik Indonesia

terhadap ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri.

1. Makna Bela Negara

Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 30 ayat (1) UUD

1945, dapat dikatakan bahwa usaha pembelaan dan pertahanan negara

merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia, selain itu

di dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 ayat

(1) disebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta

dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan

pertahanan negara”. Bahwa upaya bela negara adalah sikap dan

perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan

hidup bangsa dan negara.

Konsep Bela Negara dapat diuraikan menjadi dua :

a. Secara fisik, yaitu dengan memanggul bedil

menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik

dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar.

b. Bela negara secara non fisik , yaitu segala upaya untuk

mempertahankan NKRI dengan cara meningkatkan kesadaran

berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah

air serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara.

Bela negara perlu dipahami dalam arti sempit (fisik) dan dalam arti luas

(fisik dan non fisik).

2. Peraturan Perundang-undangan tentang Bela Negara

Landasan hukum mengenai bela negara, antara lain :

a. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 Perubahan Kedua

b. Pasal 30 UUD 1945 Perubahan Kedua

Pelaksanaan pasal ini terdapat dalam :

1). UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia;

2). UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

3). UU No, 34 Tahun 2004 tentang TNI

Peran warga negara dalam bela negara disebutkan dalam Pasal 9 UU No.

3 Tahun 2002

3. Keikutsertaan Warga Negara dalam Bela Negara

a. Bela Negara secara Fisik

Menurut UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,

keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat

dilakukan dengan :

1). Menjadi anggota TNI

2). Pelatihan Dasar Kemiliteran, melalui program Rakyat Terlatih

(Ratih) yang mempunyai fungsi :

(a). Ketertiban umum dilakukan pada masa

(b). Perlindungan masyarakat damai/bencana alam/

(c). Keamanan rakyat darurat sipil

(d). Perlawanan rakyat

Terdapat beberapa unsur Rakyat Terlatih (Ratih), antara lain :

(a). Resimen Mahasiswa (Menwa)

(b). Perlawanan Rakyat (Wanra)

(c ). Pertahanan Sipil (Hansip)

(d). Mitra Babinsa

(e). Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP)

(f). Wajib Militer (Wamil), bagi warga negara yang memenuhi

syarat, bila keadaan ekonomi dan keuangan negara

memungkinkan.

b. Bela Negara secara Non Fisik

Menurut UU No. 3 Tahun 2002, keikutsertaan warga negara dalam

bela negara secara non fisik dapat diselenggarakan melalui

pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan

profesi.

Keterlibatan warga negara dalam bela negara secara non fisik

dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, sepanjang masa, dan

dalam segala situasi, misalnya dengan cara :

1). Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, termasuk

menghayati arti demokrasi dengan menghargai perbedaan

pendapat dan tidak memaksakan kehendak;

2). Menanamkan kecintaan terhadap tanah air, melalui pengabdian

yang tulus kepada masyarakat;

3). Berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dengan

berkarya nyata (bukan retorika);

LANJUTAN..

4). Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap

hukum/undang-undang dan menjunjung tinggi HAM;

5). Pembekalan mental spiritual di kalangan masyarakat agar

dapat menangkal pengaruh budaya asing yang tidak sesuai

dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia dengan

lebih bertaqwa kepada Allah SWT, melalui ibadah sesuai

agama/kepercayaan masing-masing.

4. Identifikasi Ancaman terhadap Bangsa dan Negara

Ancaman dapat diartikan sebagai setiap usaha dan kegiatan, baik dari

dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan

kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap

bangsa.

Ancaman bisa diketegorikan dalam dua jenis:

a. Ancaman militer

Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan

bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan

yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara,

dan keselamatan segenap bangsa.

Bentuk-bentuk dari ancaman militer mencakup: agresi, spionase,

pelanggaran wilayah, sabotase, aksi teror bersenjata,

pemberontakan bersenjata, gerakan separatis, perang saudara

b. Ancaman non militer/nir militer seperti konflik komunal, kejahatan

lintas negara, perusakan lingkungan, bencana alam, penyakit.

E. INDONESIA DAN PERDAMAIAN DUNIA

Bentuk ancaman dewasa ini semakin kompleks dan luas tidak sekedar fisik

dan politis. Globalisasi abad XXI diyakini berpengaruh besar terhadap

kehidupan suatu bangsa. Globalisasi memberikan peluang yang akan

berdampak positif bagi kemajuan suatu bangsa, namun di sisi lain

menimbulkan ancaman yang ditengarai bisa berdampak negatif bagi bangsa

dan negara. Kemampuan nasional yang dikembangkan diharapkan harus

mampu menghadapi ancaman global yang dapat membahayakan

kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Keikutsertaan Indonesia dalam upaya perdamaian dunia adalah dengan

menjadi anggota pasukan perdamaian (Kontingen Garuda/Konga) yang

dimulai sejak tahun 1957. Selain itu Indonesia tercatat sebagai anggota tidak

tetap Dewan Kemanan PBB.

Keanggotaan Indonesia dalam dewan keamanan PBB :

1. keanggotaan pertama peiode 1973-1974;

2. keanggotaan kedua periode 1995-1996;

3. keanggotaan ketiga periode 2007-2008.

Keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan merupakan wujud dari upaya di

bidang diplomasi untuk melaksanakan amanat Pembukaan UUD 1945 Alinea

IV, yang memandatkan Indonesia untuk turut serta secara aktif dalam upaya

menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kebebasan, perdamaian

abadi, dan keadilan sosial.

Beberapa pendapat mengenai Global dan Globalisasi, sebagai berikut :

1. Globalisasi berasal dari kata global yang berarti universal atau

intenasional. Jadi globalisasi yang berarti universalisasi atau

internasionalisasi.

2. Globalisasi dalam arti literal adalah sebuah perubahan sosial, berupa

bertambahnya keterkaitan di antara masyarakat dan elemen-elemennya

yang terjadi akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi di bidang

transportasi dan komunikasi yang memfasilitasi pertukaran budaya dan

ekonomi internasional.

3. Globalisasi didefiniskan sebagai fenomena yang menjadikan dunia

mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan oleh

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi,

Sebagai sebuah proses, globalisasi memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. terkait erat dengan kemajuan teknologi, arus informasi, dan komunikasi

yang lintas batas negara;

2. tidak dapat dilepaskan dari adanya akumulasi kapital, tingginya arus

investasi, keuangan, dan perdagangan global;

3. berkaitan dengan semakin tingginya intensitas perpindahan manusia,

barang, jasa, dan pertukaran budaya yang lintas batas negara;

4. ditandai dengan semakin meningkatnya tingkat keterkaitan dan

ketergantungan tidak hanya antarbangsa/negara tetapi juga antar

masyarakat (Poppy S. Winanti dalam Winarno, 2007:191)

Selamat belajar!