BAB I

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, dunia bisnis pun menjadi semakin

marak. Dengan berkembangnya dunia bisnis ini, kebutuhan dana menjadi hal yang

tak dapat dielakkan lagi baik oleh kalangan usahawan perseorangan maupun

usahawan yang tergabung dalam suatu badan hukum di dalam mengembangkan

usahanya maupun di dalam meningkatkan mutu produknya, sehingga dapat

dicapai suatu keuntungan yang memuaskan maupun tingkat kebutuhan bagi

kalangan lainnya.

Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, saat ini semakin banyak orang

yang mendirikan suatu lembaga pembiayaan yang bergerak di bidang penyediaan

dana ataupun barang yang akan dipergunakan oleh pihak lain di dalam

mengembangkan usahanya. Lembaga pembiayaan tersebut merupakan lembaga

keuangan nonbank. Yang membedakan lembaga pembiayaan dengan bank adalah

bank mengambil dana secara lansung dari masyarakat sedangkan lembaga

pembiayaan tidak mengambil dana secara langsung dari masyarakat.

Salah satu lembaga pembiayaan yang berkembang pesat saat ini adalah sewa

guna usaha atau biasa disebut juga dengan Leasing. Saat ini, leasing merupakan

salah satu cara perusahaan memperoleh asset atau kepemilikan tanpa harus

melalui proses yang berkepanjangan. Semuanya telah diatur oleh perusahaan

leasing yang disediakan oleh berbagai perusahaan. Leasing juga merupakan salah

satu langkah penghindaran resiko tinggi yang saat ini sudah disadari oleh para

usahawan yang ada.

1

BAB II

PEMBAHASAN

LEASING SYARI’AH

A. DEFINISI LEASING

Sewa guna usaha (leasing) pada awalnya di kenal di Amerika Serikat,

yaitu berasal dari kata lease yang berarti menyewa. Sedangkan dalam ekonomi

Islam istilah yang berkaitan dengan leasing adalah Ijarah (al ijarah) yang

berasal dari kata al ajru yang berarti al ‘iwadhu (ganti). Untuk memahami

lebih lanjut, berikut ini akan dikemukakan definisi dari penjelasan di atas.

1. Berdasar SK Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 tanggal 21

November 1991, sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam

bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan

menggunakan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak

opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu

tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.1

2. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan

(ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri. Dalam konteks perbankan

syariah, ijarah adalah merupakan lease contract dimana suatu bank atau

lembaga keuangan menyewakan peralatan (equipment) kepada salah satu

nasabahnya berdasar pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara

pasti sebelumnya (fixed charge). Mekanisme yang dilakukan di sector

Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

1. Transaksi Ijarah ditandai dengan adanya pemindahan manfaat. Jadi

dasarnya prinsip Ijarah sama saja dengan jual beli. Namun,

perbedaan terletak pada obyek transaksinya, pada Ijarah obyeknya

adalah jasa.

1 Muhammad, Lembaga-Lembaga Keuangan Kontemporer, Cet. 1, (Yogyakarta: UII Press 2000). Hal. 51

2

2. Pada akhir sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan

kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal

ijarah Muntahiya Bittamlik (Ijarah dengan wa’ad perpindahan

kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu).

3. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian antara

bank dengan nasabah.2

4. Leasing Ijarah adalah pengadaan barang modal oleh lessor diikuti

perpindahan kepemilikan kepada lessee dengan cara pembelian

saham kepemilikan secara angsuran.3

Dalam setiap transaksi leasing terdapat 3 (tiga) pihak utama

diantaranya yaitu:

1. Lessor, merupakan perusahaan sewa guna usaha yang dalam hal ini

sebagai pihak yang memiliki hak kepemilikan barang modal.

2. Lessee, merupakan perusahaan pemakai/penyewa barang modal yang

dalam hal ini dapat memiliki opsi/pilihan pada akhir kontrak.

3. Supplier, merupakan pihak penjual barang modal yang disewakan oleh

penyewa.

4. Asuransi, merupakan perusahaan yang akan menaggung resiko

terhadap perjanjian antara lessor dengan lessee. Dalam hal ini lessee

dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi sesuatu, maka perusahaan

akan menanggung resiko sebesar sesuai dengan perjanjian terhadap

barang yang dileasingkan.4

B. SEJARAH LEASING SYARI’AH

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia cukup pesat. Hal itu ditandai

dengan meningkatnya jumlah bank syariah dan lembaga keuangan non bank.

Ada beberapa yang memang asli syariah, akan tetapi ada yang berupa unit

usaha syariah.5 Dalam kehidupan perekonomian, kita tidak hanya mengenal

2 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syari’ah : Dari Teori Ke Praktik, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press 2001). Hal. 160.

3 Ibid, hal. 160-167.4 Muhammad, Op cit. hal. 85.

5 Muhammad, op cit, hal. 86.

3

perbankan syariah yang memang menjadi perhatian banyak orang. Ekonomi

Islam bukan hanya sekedar membahas tentang perbankan Islam, tetapi semua

hal yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi manusia. Dengan

perkembangan perbankan Islam, juga berkembang praktek ekonomi Islam

yang lain, seperti leasing, asuransi, pasar modal, dana pensiun, pegadaian,

lembaga zakat, koperasi dan lain sebagainya. Kemajuan ini menjadi sinyal

positif untuk menunjang segala kebutuhan masyarakat yang diselenggarakan

secara Islami, mengingat sebelumnya belum tersedia pelayanan dan proses

pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan syariat Islam.

Perekonomian yang Islami, perlu adanya instrumen yang menunjang, baik

yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Perkembangan praktek

ekonomi Islam di masyarakat cukup pesat sehingga perlu mendapatkan sebuah

payung hukum dan aturan yang berfungsi untuk melindungi proses ekonomi

yang dilakukan oleh masyarakat. Termasuk dalam hal ini lembaga

pembiayaan non bank perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan

pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak

menarik dana langsung dari masyarakat. Bidang usaha lembaga pembiayaan

mencakup beberapa alternatif kegiatan pembiayaan seperti sewa guna usaha

(leasing), anjak piutang (factoring), kartu kredit (credit card), dan pembiayaan

konsumen (consumer finance).

Memasuki dekade tahun 2000 industri jasa pembiayaan di Indonesia

mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga menuntut industri jasa

pembiayaan dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat terhadap

pelayanan jasa keuangan yang sangat kompleks. Perkembangan industri jasa

pembiayaan ini secara keseluruhan telah mampu menjadikannya sebagai suatu

industri yang cukup menonjol dalam dunia bisnis khususnya sektor keuangan

yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi secara nasional.

Peranan yang menonjol dari industri jasa pembiayaan adalah menyediakan

dana bagi masyarakat yang memerlukan sumber dana pembiayaan baik untuk

keperluan investasi, modal kerja, atau semata-mata untuk barang yang akan

4

dipakai sendiri (konsumsi). Dana yang disalurkan oleh industri jasa

pembiayaan kepada masyarakat diharapkan akan dapat bermanfaat untuk

mendorong perkembangan perekonomian nasional. Dengan perkembangan

kegiatan industri jasa pembiayaan yang sedemikian pesat, Pemerintah dalam

hal ini Departemen Keuangan dituntut untuk mengoptimalkan perannya

sebagai regulator dan supervisor kegiatan jasa pembiayaan melalui upaya

kebijakan yang mendorong kearah perkembangan industri jasa pembiayaan

secara berkesinambungan.

Salah satu upaya Departemen Keuangan dalam rangka optimalisasi peran

dilakukan melalui peningkatan fungsi pembinaan dan pengawasan secara

berkelanjutan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan kegiatan

industri jasa pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, termasuk di dalamnya perusahaan pembiayaan yang berbasis

syariah. Dalam konteks perusahaan pembiayaan syariah, sangat jarang tulisan

dan makalah yang ditulis oleh para ahli ekonomi Islam saat ini, terlebih

memang konsep dan pelaksanaan pembiayaan syariah oleh perusahaan

pembiayaan syariah belum banyak dan belum lama beroperasi di Indonesia.

Oleh karena itu dalam tulisan ini mencoba untuk mengkaji lebih dalam

mengenai perusahaan pembiayaan yang berbasis syariah khususnya FIF

Syariah yang sekarang sudah mulai eksis di masyarakat.

Pada hari Senin, 10 Desember 2007, Bapepam dan LK melalui Peraturan

Ketua Bapepam dan LK Nomor Per-03/BL/2007 dan Nomor Per-04/BL/2007

telah menerbitkan satu paket regulasi yang terkait dengan Perusahaan

Pembiayaan yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, yaitu

Peraturan tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip

Syariah dan Peraturan tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan

Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Penerbitan paket

regulasi tersebut adalah untuk memberikan landasan hukum yang memadai

berkaitan dengan kegiatan Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan

berdasarkan prinsip syariah serta guna memenuhi kebutuhan masyarakat pada

5

industri pembiayaan yang memerlukan keragaman sumber pembiayaan dan

pendanaan berdasarkan pada syariat Islam.

Pembahasan kedua peraturan dimaksud telah melibatkan Asosiasi

Perusahaan Pembiayaan dan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama

Indonesia (DSN-MUI). Terhadap kedua peraturan tersebut, DSN-MUI,

melalui surat Nomor B-323/DSN-MUI/XI/2007 tanggal 29 Nopember 2007

telah menyatakan bahwa secara umum kedua peraturan dimaksud tidak

bertentangan dengan prinsip syariah dan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan

oleh DSN-MUI.

Adapun lingkup pengaturan dari peraturan tentang kegiatan perusahaan

pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah antara lain meliputi:

1. Pengaturan yang terkait dengan sumber pendanaan yang antara lain

dapat dilakukan melalui pendanaan Mudharabah Mutlaqah, pendanaan

Mudharabah Muqayyadah, pendanaan Mudharabah Musytarakah dan

pendanaan Musyarakah

2. Pengaturan yang terkait dengan kegiatan pembiayaan bagi perusahaan

pembiayaan yang dapat dilakukan melalui pembiayaan dengan

menggunakan akad-akad Ijarah, Ijarah Muntahiah Bit Tamlik,

Wakalah Bil Ujrah, Murabahah, Salam dan Istishna’

3. Kewajiban perusahan pembiayaan untuk memiliki Dewan Pengawas

Syariah

4. Kewajiban pelaporan.

Sedangkan peraturan tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan

perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, bertujuan untuk

memberikan pedoman tentang hak dan kewajiban para pihak, obyek atas

transaksi, persyaratan-persyaratan pada setiap jenis akad serta dokumentasi

yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan dalam melakukan kegiatan

usaha pembiayaan dengan menggunakan akad-akad sebagaimana telah diatur

dalam peraturan dimaksud.

C. RUKUN DAN SYARAT LEASING SYARI’AH

6

Sebagai suatu transaksi umum, leasing baru dianggap sah apabila telah

memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun dan syarat leasing adalah:

1. Kedua orang yang berakad telah baligh dan berakal.

2. Adanya kerelaan dari kedua belah pihak untuk melakukan akad.

3. Objek ijarah harus diketahui secara sempurna agar tidak ada perselisihan

di kemudian hari, memiliki manfaat, tidak cacat, dan halal menurut syara’.

4. Barang yang disewakan tidak terpaut utang.

5. Objek leasing diserahkan dan dipergunakan secara langsung.

6. Mengenai upah sewa harus jelas6.

D. JENIS-JENIS LEASING

Ada beberapa macam jenis-jenis leasing diantaranya adalah sebagai

berikut:

1. Sale and Lease back

Pada sale and lease back, perusahaan yang memiliki aktiva menjual

aktivan tersebut kepada perusahaan lain dan kemudian diikuti

perjanjian untuk menyewa kembali aktiva tersebut selama periode

tertentu. Aktiva yang digunakan biasanya yaitu: tanah, banguna, dan

peralatan pabrik, sedangkan perusahaan yang biasanya bertindak

sebagai pembeli adalah bank, perusahaan leasing, pegadaian, atau

investor individu. Manfaat dari sale and lease back ini adalah bahwa

lessee menerima pembayaran sebagai tambahan dana yang dapat di

investasikan ke investasi lain, dan bersamaan dengan itu lessee masih

dapat menggunakan aktiva yang dijualnya selama jangka waktu

perjanjian leasing.

2. Operating Leases

Operating leases atau service leases memberikan service baik

mengenai bidang keuangan maupun mengenai pemeliharaannya. Jadi

pihak lessor menyediakan pendanaan sekaligus biaya perawatan yang

keseluruhannya tercakup dalam pembayaran leasing. Aktiva yang

sering digunakan adalah computer, mobil, truk, dll.

6 Muhammad Syafi’I Antonio, op cit, hal. 181.

7

3. Financial Lease

Financial lease atau capital lease yaitu lessor tidak menanggung biaya

perawatan, perjanjian leasing tidak dapat dibatalkan, dan diangsur

secara penuh. Dengan demikian lessor menerima pembayaran sebesar

harga perolehan aktiva ditambah dengan keuntungan7.

E. PERUSAHAAN LEASING SYARI’AH

Berikut ada beberapa contoh perusahaan dan penjelasan mengenai

perusahaan pembiayaan leasing yang menggunakan prinsip syariah.

Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. PT. ALIF (Al-Ijarah Islamic Finance)

PT. ALIF (AL-Ijarah Islamic Finance) merupakan anak

perusahaan dari Bank Muamalat Indonesia. Didirikannya perusahaan

tersebut dikarenakan berkembangnya lembaga keuangan syariah dan

sektor riil yang membutuhkan peran model pembiayaan dengan sistem

Ijarah. Selama beroperasi di  Indonesia, PT Alif didukung modal penuh

oleh Bank Muamalat dan investor dari Timur Tengah. Berbagai proyek

leasing pembiayaan berupa sindikasi telah dilakukan oleh PT Alif

sebagai motornya.

Al Ijarah menawarkan berbagai jenis produk pembiayaan

keuangan dari pembiayaan keuangan komersial sampai dengan

pembelian alat-alat berat, mesin sampai dengan pembiayaan keuangan

nasabah seperti mobil dan sepeda motor. Semua produk didasarkan pada

penggunaan prinsip keuangan syariah dengan menggunakan prinsip

skema pembiayaan keuangan Ijarah (Sewa-menyewa), Ijarah Muntahia

Bittamlik (Sewa dan Beli), dan Murabahah (Jual dan Beli).8 Adapun

Produk dari ALIF antara lain:

a) Pembiayaan Konsumer (Pembiayaan mobil baru/mobil purna

pakai/sepeda motor).

7 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Ed. Revisi 7, (Jakarta: PT. Grafindo Persada 2007). Hal. 288-289.

8 Martono. Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Yogyakarta: Ekonosia 2002). Hal 118-119.

8

b) Pembiayaan Korporasi (Pembiayaan komersial/kendarran

komersial).

2. FIF Syariah

PT Federal International Finance membuka layanan syariah yang

dikenal dengan FIF Syariah dan memiliki cabang di seluruh Indonesia. 

FIF Syariah didirikan berdasarkan landasan hukum Keputusan Menteri

Keuangan (KMK) No. 448/KMK.017/2000 Pasal 7 ayat 1 yang

menyatakan: “Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan

Pembiayaan dapat melakukan pembiayaan berdasarkan prinsif  Syariah”.

Sedangkan akad yang digunakan pada transaksi pembiayaan FIF

Syariah adalah akad murabahah, sesuai dengan Fatwa Dewan Pengawas

Syariah Majelis Ulama Indonesia No. 04/DS MUI/IV/2000 yang

mengatur tentang murabahah. Dan sesuai dengan ketentuan tentang

pengelolaan ekonomi syariah tentang keharusan adanya Dewan

Pengawas Syariah di Indonesia, maka FIF Syariah juga memiliki Dewan

Pengawas Syariah sebagai kelengkapan operasional.9 FIF Syariah hanya

menggunakan akad pembiayaan Murabahah dalam transaksinya.

F. MANFAAT DAN KEUNGGULAN LEASING SYARIAH

Manfaat dan keunggulan dari kegiatan atau industri sewa guna

usaha/leasing antara lain :

1. Leasing/sewa guna usaha dapat dijadikan sebagai salah satu sumber dana

bagi pengusaha yang membutuhkan barang modal, selama jangka waktu

tertentu dengan membayar sewa.

2. Usaha leasing/sewa guna usaha dapat memberikan pembiayaan dalam

waktu yang cepat.

3. Dengan perjanjian leasing/sewa guna usaha, suatu perusahaan akan terasa

lebih menghemat dalam hal pengeluaran dana tunai disbanding dengan

membeli secara tunai.

9http://muhaiminkhair.wordpress.com/2010/04/29/perusahaan-pembiayaan-syariah-di- indonesia-sebuah-tinjauan-analisis-terhadap-perusahaan-pembiayaan-pt-fif-syariah

9

4. Mempunyai keunggulan–keunggulan sebagai alternative baru bagi

pembiayaan di luar system perbankan, misalnya :

a) Proses pengadaan peralatan modal relative lebih cepat dan tidak

memerlukan jaminan kebendaan, prosedurnya sederhana dan tidak

ada keharusan melakukan studi kelayakan yang memakan waktu

lama.

b) Pengadaan kebutuhan modal alat–alat berat dan mahal dengan

teknologi tinggi amat meringankan terhadap kebutuhan cash flow-nya

mengingat system pembayaran cicilan berjangka panjang.

c) Posisi cash flow perusahaan akan lebih baik dan biaya–biaya modal

menjadi lebih murah dan menarik.

d) Perencanaan keuangan perusahaan lebih mudah dan sederhana10.

10 Simatupang, Richard Burton. Aspek Hukum dalam Bisnis. (Jakarta : Rineka Cipta 2003). Hal. 114.

10

BAB III

KESIMPULAN

Dari pembahasan makalah diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa

Dalam konsep leasing dengan dasar ijarah tidak ada opsi transaksi menggunakan

akad murabahah, sedangkan dalam produk yang ditawarkan perusahaan leasing

tersebut ada opsi menggunakan akad murabahah. Melihat adanya penawaran

produk pada perusahaan leasing syariah dengan akad murabahah sejauh ini cukup

sesuai. Karena murabahah masih dalam konsep ekomoni Islam (syari’ah).

Dengan adanya perusahaan pembiayaan yang berbasis syariah bukan bank

menjadi salah satu alternatif dari metode pembiayaan yang lebih fleksibel dalam

menyalurkan dana berupa pembiayaan secara syariah kepada masyarakat di

Indonesia. Praktik perusahaan pembiayaan yang  berlandaskan syariah akan lebih

menjadi alternatif yang tepat dan prospektif mengingat sebagian besar umat Islam

merupakan mayoritas penduduk di Indonesia.

11

DAFTAR PUSTAKA

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Ed. Revisi 7, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007.

Martono, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Yogyakarta: Ekonosia 2002.

Muhammad, Lembaga-Lembaga Keuangan Kontemporer, Cet. 1, Yogyakarta: UII Press 2000.

Muhammad Syafii Antonio, Bank Syari’ah: Dari Teori Ke Praktik, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press 2001.

Simatupang, Richard Burton. Aspek Hukum dalam Bisnis. Jakarta: Rineka Cipta 2003.

http://muhaiminkhair.wordpress.com/2010/04/29/perusahaan-pembiayaansyariah di-indonesia-sebuah-tinjauan-analisis-terhadap-perusahaan-pembiayaan-pt-fif-syariah

12