fakultas syari'ah - digilib.uin-suka.ac.iddigilib.uin-suka.ac.id/1446/1/bab i, bab v, daftar...
TRANSCRIPT
PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA DI SEKTOR INFORMAL
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS INDUSTRI SONGKOK DI DESA BANDUNG KECAMATAN KEBUMEN)
SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM
OLEH:
MUFTI AMRI NIM. 0238153201
PEMBIMBING : 1. PROF. DRS. H. SAAD ABDUL WAHID 2. DRS. SLAMET KHILMI, M.Si
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA 2008
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
ii
ABSTRAK
PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA DI SEKTOR INFORMAL (STUDI KASUS DI INDUSTRI SONGKOK DESA BANDUNG
KECAMATAN KEBUMEN)
Oleh : MUFTI AMRI
Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan
keterkaitan dengan berbagai pihak, yaitu : Pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan, dan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi (pusat dan daerah), serta fungsional lintas sektoral. Tujuannya adalah untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja, memberikan perlindungan dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Akan tetapi, saat ini lapangan pekerjaan sangatlah sulit didapat. Hal ini yang melatar belakangi tumbuhnya sektor informal (economia irregistrada), ekonomi remang-remang (schattenoekonomie), dan ekonomi bawah tanah (economia sub-terranea). Sektor informal juga berkembang di desa Bandung, bergerak dalam bidang home industri yang memproduksi barang-barang kerajinan tangan, yaitu produksi perlengkapan ibadah berupa songkok (peci). Akan tetapi, banyak bermunculan gejala yang timbul dalam lingkungan kerja, menyangkut ketidakpuasan tenaga kerja, diantaranya adalah masalah upah kerja, kelebihan jam kerja lembur, dan upah kerja lembur, serta masalah jaminan sosial kerja.
Permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian ini, adalah memfokuskan pada perlindungan hak-hak pekerja, didalamnya mencakup permasalahan hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu pelaksanaan perlindungan hak-hak pekerja di sektor informal yang berlaku di Industri songkok desa Bandung, serta pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan perlindungan hak-hak pekerja di Industri Songkok desa Bandung.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitik yang mengambil latar industri songkok desa Bandung, kecamatan Kebumen, kabupaten Kebumen. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi atau pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan dan dari makna itulah ditarik sebuah kesimpulan.
Berdasarkan uraian dan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak-hak pekerja dilingkungan industri songkok desa Bandung, tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan ketentuan kaidah-kaidah hukum Islam. Pengusaha dalam memberikan haknya; yang berupa upah mengalami keterlambatan 3 (tiga) sampai 5 (lima) bulan dan bahkan upah diberikan pada tahun berikutnya. Pengusaha juga tidak memberikan upah atas kelebihan jam kerja lembur, serta tidak diberlakukannya jaminan sosial kerja; berupa tunjangan, bonus, tunjangan kesehatan, dan kematian.
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
iii
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
iv
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
v
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
vi
M O T T OM O T T OM O T T OM O T T O
سالم عليكم مبا صربمت فنعم عقىب الدار
Selamat Atas-mu
Berkat Kesabaran-mu, Maka Alangkah Baiknya Tempat
Kesudahan Itu.*
QS. Ar-Ra’du (13) : 24
Life’s for Rent Demi malam tatkala hampir meninggalkan gelapnya;
Dan demi subuh ketika fajarnya mulai menyingsing,
Kemanakah engkau hendak menjejakan langkah��..?
�
Untuk sekedar memberi ingat kepada jiwa
Kalau ada jangan harap, dan apabila hilang janganlah merasa cemas
Karena semua dan segala apa yang ada di dunia
Hanya sebatas hiasan!
(bukankah Tuhan senantiasa berbuat kebaikan kepada setiap hamba-Nya!
Dan setiap kebaikan itu, diikutinya dengan kesusahan).
�
Bagaimana engkau merasa bangga atas dunia-mu,
Kalau hidup dan kehidupan
Hanya sebatas sewaan Tuhan atas jiwa-mu.
Bila semua telah ber-akhir, teman sejati hanyalah amal.
Maka ambilah Dia sebagai wakil, & bersabarlah atas tanggungan-mu.
��
*Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: DEPKOPONTREN
DITJEN Kelembagaan Agama Islam, 2003), hlm.
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
vii
HALAMAN PERSEMBAHANHALAMAN PERSEMBAHANHALAMAN PERSEMBAHANHALAMAN PERSEMBAHAN
Skripsi ini Penulis Persembahkan Untuk :
1. Almamater Penulis Tercinta Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta
2. Ter-kasih Kedua Orang Tua Ta’dzim-ku
Ayahanda H. Mufassirin dan Ibunda Tercinta
Hj. Siti Ngaisah, yang berkat kesabaran,
kebijakan, dan do’anya Mendidik Penulis Untuk
Bisa Tetap Tegar dan Selalu Tersenyum dengan
Hidup dan Kehidupan-nya.
3. For My Wife Hidayah and Also Nice Child
Jasmine Cheisya Amrie.
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Transliterasi dimaksudkan adalah sebagai pengalihan-hurufan dari abjad
yang satu ke abjad yang lainnya.Transliterasi Arab-Latin di sini adalah penyalinan
huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.
Dalam skripsi ini penyusun menggunakan pedoman transliterasi yang
dibakukan berdasarkan surat keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 158 Tahun 1987 No: 0543 b/u/1987
tentang Pembakuan Pedoman Transliterasi Arab-Latin.
Pedoman transliterasi ini meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Konsonan Tunggal
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.
Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.
Huruf Araf Nama Huruf Latin Nama
Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
Ba B Be ب
Ta T Te ت
S Ś es (dengan titik di atas) ث
Jim J Je ج
H ح H>{ ha (dengan titik di bawah)
Kha Kh ka dan ha خ
Dal D De د
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
ix
Huruf Araf Nama Huruf Latin Nama
Zal ś zet (dengan titik di atas) ذ
Ra R Er ر
Zai Z Zet ز
Sin S Es س
Syin Sy se dan ye ش
s}ad S} es (dengan titik di bawah ) ص
d}ad D} de (dengan titik di bawah ) ض
t}a T} te (dengan titik di bawah ) ط
z}a Z} zet (dengan titik di bawah ) ظ
ain ….‘…. koma terbalik di atas‘ ع
Ghain Gh Ghe غ
Fa F Ef ف
Qaf Q Ki ق
Kaf K Ka ك
Lam L El ل
Mim M Em م
Nun N En ن
Wau W We و
� Ha H Ha
Hamzah …’…. apostrof ء
Ya Y Ye ى
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap diftong.
a. Vokal Tunggal
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
x
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau
harkat, transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
Fathah a a ــــــــ
Kasrah i i ـــــــ
Dammah u u ــــــــ
b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf sebagai
berikut:
Tanda dan Huruf
Nama Gabungan Huruf
Nama
Fathah dan ya ai a dan i ـــــــ dan ئ
__ dan __و
Fathah dan wau au a dan u
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Harakat dan Huruf
Nama Huruf dan tanda
Nama
ـــ�/ ـــــ� Fathah dan alif , fathah dan ya a> a dan garis di atas
Kasrah dan ya i ـــ� > i dan garis di atas
Dammah dan wau u> U dan garis di ــــ�atas
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
xi
4. Ta Marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah adalah sebagai berikut:
a. Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah atau
dammah, transliterasinya adalah /t/.
Ditulis Zakāh al-fiŃri الفطر زكاة
b. Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun di akhir kalimat,
transliterasinya adalah /h/. Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata
Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti salat, zakat dan
sebagainya, kecuali dikehendaki sesuai lafal aslinya.
حكمة
علة
ditulis
ditulis
H ikmah
‘illah
c. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,
maka ditulis dengan h.
’Ditulis Karāmah al-auliyā األولياء كرامة
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda ( ), dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut
dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda
syaddah itu. Contoh: ��ر� (rabbana )
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
xii
6. Kata sandang
Kata sandang dalam system tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan
huruf alif dan lam (ال ), namun transliterasinya kata sandang itu dibedakan
antara kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah atau huruf syamsiyah
dan keduanya ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkankan
dengan tanda hubung.
a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf / l / diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh ��-ar) ا!
Rajulu).
b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan dengan
huruf “al”. Contoh #$%!ا (al-Qalamu)
7. Hamzah
Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya apabila
hamzah terletak di tengah atau akhir kata. Bila hamza terletak di awal kata, ia
tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif. Contoh:أ& ت
(umirtu), � (ta’kulu) *( آ
8. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim, maupun huruf, ditulis
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
xiii
dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa
dilakukan dengan dua cara : bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.
Contoh: ,-.ا! از -/ ( khair ar-Ra<ziqi<n) atau (kharur-ra>ziqi>n)
9. Huruf Kapital
Penggunaan huruf kapital dalam transliterasi ini sesuai dengan apa
yang berlaku dalam EYD.
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
xiv
KATA PENGANTAR
الرحيم الرمحن اهللا بسم
سيدنا علي وسلم صل اللهم اهللا رسول حممدا أن وأشهد اهللا إال اله ال أن أشهد العاملني رب هللا احلمد
بعد أما .أمجعني وأصحابه اله وعلى حممد
Dengan mengucapkan alhamdulillah ke hadirat Allah SWT, atas segala
rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya, sehingga penyusun dapat
menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Perlindungan Hak-Hak Pekerja Sektor
Informal Menurut Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus Industri Songkok di Desa
Bandung Kecamatan Kebumen".
Maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah
satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dorongan dan
bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk
menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada :
1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA. Selaku Pembantu Dekan I
Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
xv
4. Bapak DR. Hamim Ilyas, MA., selaku penasehat akademik yang telah
banyak memberikan motivasi dan solusi kepada penyusun selama menjadi
mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
5. Bapak Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid, selaku pembimbing satu dan Drs.
Slamet Khilmi, M.Si selaku pembimbing dua, penyusun mengucapkan
banyak terima kasih atas kesediaannya dalam membimbing dan
mengarahkan penyusunan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ter-kasih kedua Orang tua ta’dzim-ku Bapak H. Mufassirin dan Ibunda
tercinta Hj. Siti Ngaisah yang selalu sabar membimbing dan mendo'akan
penyusun dalam menyelesaikan studi yang penyusun tempuh ini.
7. Kakak-ku tercinta Marwati Endrayani, S.Pd.I, serta ta adik-adikku tercinta,
Laelatul Khoeriyah, Nur Wahid, Ruhin Muttaqien, Idzarotul Musyarofah,
dan Habib Alam Syah, serta keluarga besar H. Fazin Abrar, special to Hj.
Rabi’ah (alm), "Setiap langkah dan do'aku kuperuntukkan untukmu dan
keluarga, semoga selalu bersama dalam lindungan dan keridlaan-Nya".
8. For My Wife Hidayah, S.Hum and also nice child Jasmine Cheisya Amrie,
belahan jiwa sekaligus keluarga kecilku; adalah inspirasi dalam tarian
pena dengan tinta – semangat – emas untuk menyelesaikan perjuangan ini,
I’m always loving you in the little palace.
9. Thank’s for Big Family Muji Thoyyibi Bumirejo, Lendah, Kulon Progo.
Semua sahabat-sahabatku di Wisma Minhajul Muslim Dusun Ngentak
Sapen, dan nembah nuhun dumateng Simbah Kiyai Drs. KH. Abu
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
xvi
Tauchied MS beserta keluarga, dan sahabat-sahabat lainnya yang tidak
bisa penulis cantumkan satu persatu.
10. Kepada semua semua pihak yang terkait, khususnya bagi pekerja di
lingkungan industri songkok Desa Bandung Kecamatan Kebumen
Kabupaten Kebumen dan instansi terkait yang berkenan meluangkan
waktu sekaligus memberikan informasi kepada penulis dalam
menyelesaikan penulisan skripsi ini.
Penyusun menyadari, bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun dengan senang hati menerima kritik,
koreksi dan saran untuk meningkatkan kualitas dalam skripsi ini.
Akhir kata, semoga Allah meridlai segala amal usaha kita semua, Amin.
19 Sya’ban 1428 Yogyakarta,
1 September 2007
Penyusun,
Mufti Amri NIM. 0238153201
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
xvii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL …………………………………………………….. i
ABSTRAK ……………………………………………………………….. ii
HALAMAN NOTA DINAS PEBIMBING I …………………………… iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING II ………………………... iv
HALAMAN PENGESAHAN …………………………………………… v
HALAMAN MOTTO …………………………………………………… vi
HALAMAN PERSEMBAHAN …………………………………………. vii
PEDOMAN TRANSILITERASI ……………………………………….. viii
KATA PENGANTAR …………………………………………………… xiv
DAFTAR ISI ……………………………………………………………... xvii
BAB. I PENDAHULUAN…………………………………………. 1
A. Latar Belakang Masalah………………………………… 1
B. Pokok Masalah………………………………………….. 9
C. Tujuan dan Kegunaan…………………………………… 9
D. Tinjauan Pustaka………………………………………... 10
E. Kerangka Teori………………………………………….. 13
F. Metode Penelitian ………………………………………. 21
G. Sistematika Pembahasan ……………………………...... 24
BAB. II SEKILAS EKONOMI SEKTOR INFORMAL DAN
PERJANJIAN KERJA MENURUT HUKUM
ISLAM… 26
A. Ekonomi Sektor Informal ……………………………. 26
1. Pengertian Sektor Informal …………………………... 26
2. Faktor Penyebab Timbulnya Sektor Informal ……...... 27
3. Ciri-Ciri Usaha Sektor Informal ……………………... 29
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
xviii
4. Bentuk-Bentuk Usaha Sektor Informal ………………. 30
5. Kontribusi Sektor Informal Terhadap Ketenagakerjaan. 31
B. HUBUNGAN KERJA DAN KESEPAKATAN
KERJA MENURUT HUKUM ISLAM …………... 34
1. Perjanjian Kerja Menurut Hukum Islam……………… 38
a. Dasar Hukum Perjanjian Kerja ……………………. 38
b. Syarat-syarat Perjanjian Kerja…..…………………. 40
2. Hak dan Kewajiban Masing-Masing Pihak ………….. 42
a. Hak dan Kewajiban Pekerja ……………………….. 42
b. Hak dan Kewajiban Pengusaha ……………………. 44
C.Kesepakatan Kerja Menurut Hukum
Ketenagakerjaan ………………………………………. 45
1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan ……………….... 45
a. Asas, Tujuan, dan Sifat Hukum Ketenagakerjaan .... 47
b. Sumber Hukum Ketenagakerjaan …………………. 50
2. Perjanjian Kerja ……………………………………… 51
a. Perjanjian Kerja Tidak Tetap ……………………… 51
b. Perjanjian Kerja Tetap …………………………….. 53
3. Hak dan Kewajiban Masing-Masing Pihak ………...... 55
4. Penetapan Hak-Hak Pekerja …………………………. 60
a. Fungsi dan Sistem Upah …………………………... 61
b. Komponen Upah …………………………………... 62
c. Penetapan Upah Minimum ………………………… 65
BAB. III PROFIL INDUSTRI DAN REALISASI
PERLINUNGAN HAK-HAK PEKERJA SONGKOK
DESA BANDUNG ……………………………………….. 69
A. Gambaran Umum Geografis Desa Bandung ………... 69
1. Letak Geografis ……………………………………... 69
2. Demografis Desa Bandung …………………………. 71
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
xix
B. Profil Industri Songkok Desa Bandung …………….. 80
1. Profil Usaha Songkok ………………………………... 80
a) Modal Usaha …………………………………… 83
b) Pekerja/Buruh/Karyawan ……………………….. 88
c) Proses Produksi …………………………………. 90
d) Strategi Pemasaran ……………………………… 96
2. Tantangan dan Hambatan ……………………………. 101
B. Realisasi Perlindungan Hak-Hak Pekerja di Industri
Songkok Desa Bandung ……………………………… 103
1. Kebijakan Atas Upah Kerja ………………………….. 103
2. Kebijakan Atas Jam Kerja Lembur dan Upah Kerja
Lembur ……………………………………………….. 108
3. Kebijakan Atas Jaminan Sosial Kerja ………………... 119
BAB. IV ANALISIS HUKUM ISLAM PERLINDUNGAN HAK-
HAK PEKERJA SONGKOK DESA BANDUNG ……... 123
1. Perlindungan Atas Upah Kerja ………………………… 124
2. Perlindungan Atas Jam Kerja Lembur dan Upah Kerja
Lembur ………………………………………………… 128
3. Perlindungan Atas Jaminan Sosial Kerja………………... 135
BAB. V PENUTUP ………………………………………………… 139
A. Kesimpulan …………………………………………….. 139
B. Saran-Saran …………………………………………….. 140
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
1
BAB. I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Manusia adalah satu-satunya makhluk yang memiliki kebebasan untuk
memilih sendiri jalan hidupnya dan kemampuan untuk mengembangkan
potensi dirinya. Akan tetapi, manusia seringkali merasa dirinya terlalu besar
dan kuat sehinga bisa berbuat apa saja kehendak hatinya dalam berhubungan
dengan sesama manusia.1
Di dalam hak manusia, keadilan adalah pusat gerak dari nilai-nilai
moral yang pokok. Keadilan juga menjadi hak paling penting dan berharga
yang diberikan Allah s.w.t kepada hamba-Nya, sebagaimana Allah s.w.t
berfirman :
٢.ان اهللا يأمر بالعدل واالحسان
٣...اعدلوا والجيرمنكم شنان قوم على أال تعدلوا ....
1 Hal ini terjadi karena sering kali manusia lupa akan hakekat ekssitensinya di dunia.,
suatu kenyataan bahwa keberadaan manusia di bumi ini bukan atas kehendak dan kekuasaan sendiri; bahwa manusia adalah makhluk yang dilahirkan oleh sesuatu di luar dirinya. Manusia diciptakan oleh Allah s.w.t. dengan maksud-maksud tertentu yang dikehendakinya. Supaya maksud tersebut tercapai, maka Allah s.w.t membimbing dan memberinya petunjuk. Dengan petunjuk tersebut, manusia juga diberi beban hak dan kewajiban Beban kewajiban yang diberikan oleh Allah s.w.t dan juga menjadi hak manusia. Dalam; Muhtar Yahya dan Fatchurrahman. Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, Cet. III., (Bandung: al-Maarif, 1993), hlm. 362. lihat juga dalam; Machasin, Mendalami Kebebasan Manusia : Telah Kritis Terhadap Konsepsi Al-Qur’an (Yogyakarta : INHIS, 1996), hlm. 119.
2 An-Nahl (16) : 90
3 Al-Maidah (5) : 8
���
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2
Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa kaum muslimin harus berbuat
adil, dan di dalam sistem Islam berdiri atas norma-norma keseimbangan. Oleh
karena itu, Islam memandang bahwa prinsip persamaan adalah soko guru yang
mendasari konstruksi sistem sosial.4 Islam membuat penggolongan manusia
atas dasar hubungan dengan Allah s.w.t, bukan atas dasar darah, warna kulit,
daerah, keturunan, kedudukan atau pangkat kekayaan. Pembagian yang hanya
didasarkan oleh hal tersebut di atas hanya akan membawa sikap congkak dan
takabur, dan bukan menjalin hubungan sesama dengan saling berlomba dalam
kebaikan dengan menghormati perbedaan strata sosial masing-masing.
Melalui Islam, dituntutlah umat manusia untuk menuju persaudaraan
(ukhuwah) universal tanpa membedakan keturunan, warna kulit, ras, suku,
ataupun golongan. Ukhuwah bisa tetap hidup subur jika manusia memegang
dan mengajarkan prinsip musyawarah; yakni guna menyelesaikan masalah :
Pertama, persamaan (muawwah) guna menghilangkan gap-gap atau
pengelompokan antar masing-masing golongan manusia karena perbedaan
status sosial. Kedua, tanggung jawab bersama (takaful al-ijtima) untuk
menanamkan rasa sepenanggungan dan solidaritas bersama. Ketiga, tolong-
menolong (ta’awun) yakni menanamkan kerja sama yang melahirkan
kekuatan. Keempat, toleran (tasyamuh) menumbuhkan sikap saling hormat-
menghormati dengan dilandasi oleh setuju pada perbedaan.5
4 Marcel A. Boisard, Humanisme dalam Islam, Terj. Rosyidi Cet. I., (Jakarta : Bulan
Bintang, 1990), hlm. 112. 5 Imam Munawir, Salah Paham Terhadap Al-Qur’an, (Surabaya : Dina Ilmu, 1983),
hlm. 157.
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3
Hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban seorang pekerja
dengan majikan (Ketenagakerjaan), diatur dalam hukum yaitu undang-undang
nomor : 13 tahun 2003, yang diundangkan pada Lembaran Negara Nomor : 39
tahun 2003, pada tanggal 25 Maret 2003, dan mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan. Pembangunan ketenaga kerjaan sebagai bagian integral dari
pembangunan nasional berdasarkan dalam rangka pembangunan masyarakat
Indonesia seluruhnya, untuk meningkatkan harkat, martabat, harga diri tenaga
kerja, serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata, baik
materiil maupun spirituil. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak
dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak, yaitu antara : Pemerintah,
pengusaha, dan pekerja/buruh. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan
dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerjasama yang saling
menguntungkan, dan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui
koordinasi (pusat dan daerah), dan fungsional lintas sektoral. Tujuan
pembangunan ketenagakerjaan adalah untuk : (1) memberdayakan dan
mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, (2) mewujudkan
pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan
kebutuhan pembagunan nasional dan daerah, (3) memberikan perlindungan
kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, (4) meningkatkan
kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga.6
6 Indonesia merupakan sebuah negara yang sedang berkembang, yang pada awal tahun
1997 mengalami krisis moneter dan berlanjut dengan krisis multidimensional. Walaupun negara-negara di Asia lainnya juga mengalami hal yang sama seperti : Korea Selatan, Thailand, Philipina, dan Malaysia-namun saat ini telah menjalankan program recovery dan secara bertahap menuju ke arah pemulihan. Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan 2003, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 10-15.
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4
Bersamaan dengan terjadinya krisis, berbagai masalah bermunculan
dimana antara yang satu dengan yang lain saling terkait. Masalah-masalah
tersebut antara lain mencakup masalah stabilitas politik, ekonomi, sosial,
pertahanan-keamanan, dan kepastian hukum. Sudah pasti dengan kondisi yang
demikian berakibat pada tidak adanya kepastian dalam rangka pemulihan
ekonomi nasional secara umum dan secara khusus berdampak pada sektor
dunia usaha yang dianggap sebagai lokomotif perekonomian bangsa.
Pada saat ini, lapangan pekerjaan sangatlah sulit didapat. Hal ini juga
dipengaruhi oleh pertumbuhan lapangan pekerjaan yang tidak sebanding
dengan pertumbuhan angkatan kerja, dan sebagian besar dari mereka bekerja
di sektor informal.7 Melihat kondisi yang dilematis yang bermula dari krisis
moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi, krisis politik, dan krisis
kesejahteraan, membuat perusahaan banyak yang bangkrut dan tidak sedikit
dari perusahaan-perusahaan gulung tikar, ekonomi tidak stabil, banyak murid
putus sekolah, dan lowongan kerja sektor formal berkurang ditambah lagi
dengan ancaman putus hubungan kerja (PHK). Untuk menyambung hidup,
banyak orang terpaksa lari ke ekonomi sektor informal (economia
7 Hingga tahun 2003, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 9,5 juta jiwa
atau 6,57% dari jumlah angkatan kerja. Sebagian besar mereka adalah penganggur terdidik lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) keatas. Sedangkan setengah menganggur berjumlah 30,9 juta jiwa qatau 30,8% dari jumlah angkatan kerja. Di sisi lain, banyak angkatan kerja Indonesia bersikap pasif dalam menghadapi datngnya era globalisasi dan persaingan dunia. Kualitas angkatan kerja Indonesia dinilai rendah oleh banyak perusahaan; baik perusahaan dalam Negeri maupun asig. Agus Eko Prasetyo, Satu Tujuan Menciptakan Lapangan Pekerjaa, Suara Merdeka No. 206, kamis 23 Desember2004, hlm. 10.
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5
irregistrada), ekonomi remang-emang (schattenoekonomie), dan ekonomi
bawah tanah (economia sub-terranea).8
Ekonomi sektor informal merupakan sektor ekonomi marginal (kecil-
kecilan). Sedangkan menurut Soemitro, sektor informal diartikan sebagai
bagian dari kegiatan ekonomi masyarakat yang pada dasarnya memiliki ciri-
ciri, sebagai berikut: (1) tidak terdaftar sebagai usaha resmi (berbadan
hukum/pajak), (2) tidak/kurang memiliki keteraturan dalam hal jam kerja,
upah, jenjang/status, dan ketertikatan lainnya.9 Tidak dapat dipungkiri bahwa
sektor informal sebagai the origin self employment mampu merangsang
tumbuhnya kewiraswastaan masyarakat lokal, sehingga mampu
menggerakkan pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus sebagai counterpart atas
berbagai krisis-multidimensi, serta sebagai pendukung sebagaimana sumber
daya lain bagi pertumbuhan ekonomi.
Menjamurnya sektor informal, hal pertama yang perlu dipahami adalah
adanya problem sosial dalam kerangka isu politik dan pemerintahan,
mengingat sektor informal tidak terlepas dari konsep urbanisasi termasuk
pertentangan ideologi para urban (khusus perkotaan), lapangan pekerjaan,
transportasi, pelayanan publik, perumahan, pelayanan kesehatan, konsumsi
tata ruang, dan kehidupan sehari-hari. Problem sosial tersebut harus dipandang
sebagai suatu proses sosial yang manusiawi dan secara sosial dan rasional
8 T. Djacob, Ekonomi Remang dan Ekonomi Gelap, Eassay dalam Kedaulatan Rakyat,
tahun. LXI No. 83, Kamis 22 Desember 2005, hlm. 1. 9 Titik Herlina, Kontribusi Sektor Informal Terhadap Permasalahan Ketenagakerjaan
di INdonesia, makalah dalam kuliah ekonomi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA), Jurusan Pendidikan Ekonomi Koperasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2003, hlm 3.
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
6
harus dicarikan solusi yang terbaik, mengingat masalah ini merupakan salah
satu pilar bagi kestabilan politik dalam jangka panjang. Hal itu tidak lain
bertujuan agar pengembangan sektor informal dapat lebih memberikan
konstribusi yang positif bagi lapangan pekerjaan, pengangguran dan
kemiskinan.
Diketahui pula bahwa sektor informal ini identik dengan
produktifitasnya yang rendah sehingga mengakibatkan rendah pula
pendapatan pekerja di sektor informal dan menyebabkan mereka rawan
terjatuh pada posisi sekitar garis kemiskinan (near poor) dan akhirnya akan
terjerat dalam vicious circle yang tidak ada ujungnya.10 Sebagaimana sektor
informal di daerah (perkotaan maupun pedesaan) yang lain, ekonomi sektor
ini juga tumbuh dan berkembang di wilayah kabupaten Kebumen, khususnya
di desa Bandung kecamatan Kebumen. Sektor ini tumbuh dalam rangka
menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran,
khususnya di wilayah Kebumen.
Sektor informal yang berjalan dan berkembang di desa Bandung
bergerak dalam bidang home industri yang memproduksi barang-barang untuk
perlengkapan sekolah, kerajinan tangan, dan yang paling menonjol dan
berkembang pesat adalah produksi perlengkapan ibadah bagi umat Muslim
berupa songkok (peci). 11 Akan tetapi, banyak bermunculan gejala yang timbul
akibat ketidak mampuan pengusaha menempatkan dirinya sesuai dengan
10 Ibid., hlm. 8. 11 Wawancara dengan Bapak Habib Muttaqien, usia (30th), pengusaha songkok di dusun
Ketanggeran, desa Bandung, kecamatan Kebumen, kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pertanggal 24 April 2005.
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
7
kedudukannya, serta ketidak mampuan pengusaha dalam mengelola potensi
usahanya.
Persoalan yang muncul dan terjadi dalam lingkungan kerja di industri
songkok desa Bandung, sehingga memiliki pengaruh yang sangat besar
terhadap tingkat produktifitas kerja adalah adanya ketidakpuasan pekerja
terhadap masalah upah kerja, kelebihan jam kerja (lembur), dan upah kerja
lembur, serta jaminan sosial kerja. Meskipun hal itu sudah diatur di dalam
perangkat hukum dan sebagai pedoman serta fungsi kontrolnya, akan tetapi
perlindungan hak-hak tenaga kerja tidak dilaksanakan dengan baik.
Pelanggaran yang terjadi menyangkut masalah hak-hak yang
seharusnya diperoleh oleh seorang pekerja dalam lingkungan industri songkok
Desa Bandung Kecamatan Kebumen, yaitu ; Pertama, pembayaran upah,
dimana dalam pembayaran upah sering mengalami keterlambatan hingga 3
sampai 5 bulan dan bahkan ada diantara pengusaha melakukan pembayaran
upah terlambat satu tahun – pembayaran upah dilakukan pada tahun
berikutnya. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun
1981 menyatakan bahwa upah harus dibayarkan oleh pengusaha kepada
seorang pekerja secara tepat waktu sesuai kesepakatan.
Kedua, perlindungan atas jam kerja lembur dan upah kerja lembur,
dalam masalah ini hak yang seharusnya diterima oleh pekerja tidak semestinya
diterimanya walaupun pekerja sudah melakukan kerja lembur melebihi
ketentuan undang-undang yang berlaku. Perhitungan upah kerja lembur
menurut Keputusan Tenaga Kerja Nomor: KEP-72/MEN/1984 tanggal 31
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
8
Maret 1984 tentang dasar penghitungan upah kerja lembur, dengan komponen
penghitungannya mencakup: upah pokok, tunjangan kemahalan, dan
pemberian catu untuk karyawan sendiri. Akan tetapi kebanyakan dari
pengusaha kurang memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Ketiga, masalah jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial tenaga
kerja merupakan hak yang diterima oleh pekerja, yaitu perlindungan bagi
pekerja dalam bentuk santunan; baik yang berupa bonus, ataupun tunjangan.
Pengusaha songkok desa Bandung hanya memberikan bonus atas jaminan
sosialnya kepada setiap pekerja pada akhir tahun, yaitu dengan memberikan
tunjangan hari raya (THR). Semua ini merupakan faktor yang menghambat
dalam meningkatkan produktifitas kerja, sehingga seringkali terjadi
pemogokan kerja, bahkan pemutusan hubungan kerja dengan ber-alih pada
pengusaha lain yang dianggap membantu dan mengerti kebutuhan sosial
pekerja.
Berangkat dari permasalahan inilah, penulis tertarik untuk membahas
tentang perlindungan hak-hak pekerja sektor informal, apakah mereka pantas
untuk dilindungi akan hak-haknya, dan relevansinya terhadap persolan
ketenagakerjaan di Indonesia. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara mendetail
dalam peraturan kerja yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban
kedua belah pihak, untuk menghindari terjadinya ketidak adilan oleh salah
satu pihak.
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
9
B. Pokok Masalah
Permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian yang berjudul
“Perlindungan Hak-hak Pekerja di Sektor Informal : Studi Kasus Industri
Songkok di Desa Bandung Kecamatan Kebumen” adalah memfokuskan pada
perlindungan hak-hak pekerja, yang didalamnya mencakup permasalahan hak
dan kewajiban para pihak.
Agar pembahasan ini lebih terarah, setelah melihat latar belakang
masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan
sebagai berikut :
1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak-hak pekerja di sektor informal
yang berlaku di Industri songkok Desa Bandung ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan perlindungan
hak-hak pekerja sektor informal di industri songkok desa Bandung ?
C. Tujuan dan Kegunaan
Secara garis besar peneliti ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai
antara lain :
1. Menjelaskan secara jelas dan mendetail mengenai realitas yang ada
tentang perlindungan hak-hak pekerja sektor informal di industri songkok
desa Bandung.
2. Mendeskripsikan secara mendetai tentang pandangan hukum Islam
terhadap perlindungan hak-hak tenaga kerja sektor informal studi atas
industri songkok di desa Bandung kecamatan Kebumen, sehingga dapat
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
10
diketahui apakah pelaksanaan perlindungan hak-hak pekerja sektor
informal sesuai dengan hukum Islam.
Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
1. Sebagai konstribusi pemikiran ilmiah dalam khasanah intelektual terhadap
hukum Islam di bidang mualamat, khususnya tentang ketenagakerjaan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbagan informasi dan
juga memberikan alternatif pemikiran di bidang ketenagakerjaan,
khususnya berkaitan dengan ketenagakerjaan di Indonesia sekaligus
sebagai acuan dan masukan dalam membuat kebijakan ke depan.
D. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka merupakan salah satu usaha untuk memperoleh data
yang sudah ada, data merupakan suatu hal yang terpenting dalam ilmu
pengetahuan yaitu untuk menyimpulkan generalisasi fakta-fakta, meramalkan
gejala-gejala baru mengisi yang sudah ada atau yang sudah terjadi.12
Berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, dalam mensurvei
literatur-literatur yang ada, yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak
pekerja di sektor informal, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa literatur
yang mengkaji tentang perlindungan hak-hak pekerja sektor informal masih
sangat terbatas pembahasannya.
Di antara literatur yang ada, penulis menggunakan beberapa refrensi
karya ilmiah dan buku-buku pendukung lainnya. Sebagai refrensi pokok
12 Taufik Abdullah dan Rusli Karim, Metodologi Penelitian Agama; Sebuah Pengantar,
(Yogyakarta : Tiara Wacana 1991), hlm. 4.
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
11
peneliti menggunakan beberapa karya ilmiah, yaitu : Skripsi karya Aisyah
Zubaidah yang berjudul “ Perlindungan Pekerja Anak Dalam Perspektif
Syari’ah; Studi Terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun
1997 Pasal 95 dan 96 ” pada Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, tahun 2001. Dalam skripsinya, Aisyah mengemukakan tentang
usia kerja anak-anak sesuai dengan peraturan per-undang-undangan yang
berlaku, selanjutnya menjelaskan tentang perjanjian kerja, realisasi hak dan
kewajiban bagi pekerja, serta tentang jaminan sosial tenaga kerja.
Skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem
Pengupahan Pada Industri Tahu di Desa Randu Dongkal Kecamatan
Randudongkal Kabupaten Pemalang “ karya Susnendi pada Fakultas Syari’ah,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2005,
menjelaskan tentang struktur dan organisasi serta sistem hubungan kerja dan
acuan standarisasi upah minimum regional yang berlaku dalam industri tahu di
desa Randudongkal Kabupaten Pemalang.
Skripsi karya Ummi Kulsum yang berjudul “ Perspektif Hukum Islam
Terhadap Upah Buruh Pada Industri Terasi; Studi Kasus di Desa Karang
Agung Kecamatan Paleg Kabupaten Tuban “ pada Fakultas Syariah IAIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2003. Dalam skripsinya Ummi Kulsum
menjelaskan tentang pola hubungan kerja antara buruh dan majikan pada
industri terasi di desa Karang Agung, selanjutnya membahas tentang realisasi
hak buruh atas upah yang diterima oleh pengusaha, serta intervensi Islam dan
Negara dalam mempengaruhi penentuan sistem pengupahan.
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
12
Selain literatur pokok sebagai rujukan, peneliti juga menggunakan
refrensi tambahan sebagai pendukung penulisan skripsi ini. Di antara literatur-
literatur dan refrensi-refrensi pendukung, penulis menggunakan buku-buku,
diantaranya : Buku yang membahas mengenai ketenagakerjaan karangan
C.S.T Kansil yang berjudul Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang
Indoneia, buku ini di dalamnya dipaparkan juga beberapa definisi hukum
perubahan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: (1) merupakan
serangkaian peraturan yang tertulis dan tak tertulis, (2) peraturan mengenai
suatu kejadian, (3) adanya orang yang bekerja pada orang lain, (4) terdapat
tegaprestasi (upah/balas jasa).
Buku karya Maimun yang berjudul Hukum Ketenagakerjaan; Suatu
Pengantar, dalam bukunya dijelaskan tentang ketenagakerjaan sesuai dengan
Undang-undang No. 13 tahun 2003, pembahasannya meliputi : Sejarah singkat
hukum ketenagakerjaa, para pihak dalam hukum ketenagakerjaan, hubungan
kerja, jaminan sosial tenaga kerja, dan dijelaskan juga mengenai hubunga
industrial. Buku yang berjudul Hukum Ketenagakerjaan 2003 Karya Hardijani
Rusli, di dalamnya dijelaskan mengenai ketenaga kerjaan, perlindungah hak-
hak ketenaga kerjaan, jam kerja, jaminan sosial tenaga kerja, hubungan
industrial, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja sama dan juga mengenai
pemutusan hubungan kerja (KHK).
Buku yang berjudul Teori dan Praktik Ekonomi Islam, yang ditulis
oleh M. Abdul Marian, dalam bukunya dijelaskan mengenai tenaga kerja
sebagai salah satu faktor produksi, hakikat hubungan industrial dalam Islam,
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
13
upah dalam Islam, serta perbedaan tingkat upah. Buku karya Tahir A.M.
Sulaiman yang berjudul Menanggulangi Krisis Secara Islami, di dalamnya
membahas masalah tenaga kerja dan kedudukannya dalam sistem ekonomi
Islam. Literatur lain yang relevan dengan topik balasan ini, sebagai sumber
penunjang antara lain Buku Karya Afzalurrahman yang berjudul Muhammad
Sebagai Seorang Pedagang , memaparkan secara luas mengenai tenaga kerja
dan permasalahan, juga mengenai masalayh-masalah upah.
Buku-buku dan hasil karya tersebut sangat berbeda dengan penelitian
ini oleh karena itu penulis akan membahas lebih luas lagi tentang
perlindungan hak-hak tenaga kerja di sektor informal studi kasus industri
songkok di desa Bandung Kecamatan Kebumen yang berpijak pada
metodologi dan analisis yang memadai.
E. Kerangka Teori
Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang memiliki kodrat
hidup dalam masyarakat. 13 Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia
memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam
masyarakat. Dalam konteks inilah terjadi pergaulan antar manusia dalam
rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan individu
maupun sosialnya.
13 Pergulatan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan
orang lain, disebut dengan muamalat. Lebih rinci, Syamsul Anwar menjelaskan; bahwa muamalat secara harfiyah berarti pergulatan atau hubungan satu orang dengan orang lain. Dalam pengertian umum, muamalat diartikan sebagai aktivitas di luar ibadah, Syamsul Anwar, “Materi Pengajaran Fiqh Muamalat“, dalam Jurnal Pelatihan Pengajaran Ekonomi Islam untuk Perguruan Tinggi, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, Sabtu, 10 Juni 2000., lihat juga dalam., Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 11.
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
14
Dalam pergulatan hidup, setiap orang mempunyai kepentingan
terhadap orang lain. Timbulah dalam pergulatan ini hubungan hak dan
kewajiban. Yakni, setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu
diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang bersamaan pula orang tersebut
memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain
14. النقمة والنقمة بقدر النعمةالنعمة بقدر
Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum
guna menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan. Kaidah
yang demikian inilah yang dalam Islam disebut dengan hukum Muamalat.
Sebagaimana kutipan di bawah ini, merinci serta menjelaskan pembagian
objek muamalah. Sebagaimana dalam kutipan di bawah ini :
Dalam bidang ini dikaji teori umum hukum Islam mengenai perikatan yang meliputi konsep perikatan, macam-macam perikatan, dan sumber-sumber perikatan. Sumber perikatan dalam hukum Islam (muamalah) adalah akad. Oleh karena itu, pembicaraannya dijadikan bagian tersendiri.15 Dalam penetapan hukum untuk melindungi masing-masing hak-hak,
antara buruh/pekerja dan majikan/pengusaha, harus sesuai dengan prinsip
hukum muamalah, yaitu dengan menganut kaidah-kaidah, sebagai berikut :
1. Kebebasan berkehendak masing-masing pihak dalam melakukan akad
ijarah harus selalu diperhatikan, yaitu antara pihak pengusaha dan pekerja
14 Asjmuni A. Rahman, Kaidah-kaidah Fiqh, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 145. 15 Hukum perjanjian pembicaraannya meliputi : (1) asas-asas umum pejanjian, (2) aneka
perjanjian-perjanjian khusus. Dalam asas-asas umum perjanjian dikaji : (a) konsep, macam-macam, dan asas-asas perjanjian, (b) terbentuknya perjanjian, yang meliputi :rukun dan syarat perjanjian, syah dan batalnya perjanjian, (c) berakhirnya perjanjian. Lihat dalam; Muhammad, Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam (Yogyakarta : Ekonosia, 2003), hlm. 21-22.
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
15
tidak saling dipaksakan; jika salah satu pihak dipaksakan dalam melakukan
akad, maka akadnya tidak sah/batal. Sebagaimana dalam firman allah s.w.t
sebagai berikut :
يآيها الذين امنوالتأكلوااموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون
١٦.جتارة عن تراض منكم
Hal ini juga sesuai dengan kaidah-kaidah hukum, sebagai berikut :
١٧.طلق حتى يعلم املنعاملعاملة
2. Memberi peringatan bahwa hubungan muamalah dengan akad ijarah
dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan maslahah dan
menghindarkan kemadlaratan, khususnya bagi pihak-pihak yang
melakukan akad perjanjian. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah, sebagai
berikut :
١٨.الضرر والضرار 3. Bahwa seluruh bentuk muamalah termasuk akad ijarah yang mengandung
unsur-unsur penindasan, kedzaliman, dan ketidakadilan dalam sistem
pengupahannya tidak dibenarkan oleh syara’. Sebagaimana dijelaskan
dalam kaidah :
١٩.التظلمون والتظلمون
16 An-Nisa (4) : 29. 17 Hasby ash-Shidiqi, Filsafat Hukum Islam, Cet. IV., (Jakarta : Bulan Bintang, 1993),
hlm. 417. 18 Rahmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2004), hlm. 277. 19 Al-Baqarah (2) : 279.
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
16
٢٠.املعاص الجيوز ىلاالستئجارع4. Perdamaian/musyawarah manakala terlibat dalam persengketaan, kesalah
pahaman antara pekerja dan majikan, dan lain sebagainya yang dapat
mengundang pertengkaran dan perselisihan, merupakan jalan yang
dibenarkan oleh syariat Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam firman allah
s.w.t sebagai berikut :
٢١.نما املؤمنون اخوة فأصلحوا بني اخويكما Sedangkan dalam perundang-undangan, dasar hukum perlindungan
pekerja, tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor: 13 Tahun
2003, dan peraturan-peraturan lain. Dasar hukum perlindungan pekerja,
khususnya perlindungan atas upah kerja, waktu kerja, dan perlindungan atas
jaminan sosial tenaga kerja diatur dalam peraturan per-undang-undangan,
sebagai berikut :
1. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah.
2. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga
Kerja.
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-01/MEN/ 1999 tentang
upah minimum jo. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor : KEP-226/MEN/2000.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yaitu mewajibkan bagi pengusaha yang
20 Rahmat Syafi’ie, Fiqh Muamalah, Ibid., hlm. 128.
21 Al-Hujurat (49) : 10.
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
17
mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang/lebih, atau membayar
upah paling sedikit Rp. 1.000.000,- /bulan, untuk mengikutsertakan tenaga
kerjanya dalam program jamsostek.
5. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor : 13 Tahun 2003, tentang
ketenagakerjaan.
Pengertian kerja bukan hanya sebatas kemampuan, profesi,
penyelenggaraan industri, dan berniaga saja, akan tetapi lebih luas pada
pekerjaan dan jasa yang diberikan untuk memperoleh; upah, baik yang berupa
pekerjaa tangan, pikiran, pekerja administratif, dan pekerja seni baik yang
bekerja untuk perorangan, organisasi, ataupun untuk negara, dengan tanpa
menghilangkan hak-haknya. 22 hal itu berdasarkan dengan Hadits Nabi s.a.w,
berikut :
٢٣.األجري أجره قبل أن جيف عرقهأعطوا
Di dalam firman Allah s.w.t, disebutkan :
٢٤.قل كل يعمل على شاكلته
Ayat tersebut menjelaskan bahwa, seorang pekerja berhak atas
upahnya jika telah selesai dalam pekerjaaannya dengan semestinya dan sesuai
dengan kesepakatan, serta sesuai dengan jerih payah yang dikeluarkannya.
Karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Di
22 Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abd. Karim, Sistem, Prinsip, dengan
Tujuan Ekonomi Islam, Alih bahasa Imam Syaifuddin (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm. 142. 23 Hafid bin Hajar al-Atsqalani, Kitab Bulughu al-Maram, Min Adillati al-Ahkami, Bab
al-Musyaqah wa al-Ijarah, (Semarang : Pustaka al-Alawiyah, t.tp.), Hadist No. 937 diriwayatkan dari Ibn Majah, hlm. 188.
24 Al-Isra’ (17) : 84.
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
18
samping itu, upah yang diberikan oleh majikan kepada pekerja harus dapat
memenuhi kebutuhan hidup pekerja.
Ibn Khaldun salah seorang pemikir Islam, menjelaskan arti pentingnya
kerja dan bekerja. Bagi Ibn Khaldun, manusia adalah makhluk yang selalu
menyandang kebutuhan semenjak lahir hingga sampai mati sekalipun. Hal ini
tampak jelas terutama dalam masalah mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
Akan tetapi untuk mencukupinya, manusia harus bekerja dan berupaya.
Karena tenaga manusia diperlukan dalam setiap usaha.25 Bekerja merupakan
suatu kewajiban bagi setiap individu yang sangat dihargai oleh Islam. Bekerja
bagi setiap Muslim adalah mutlak. Karena jika manusia tiak bekerja dianggap
dalam kerugian. Firman Allah s.w.t mejelaskan, sebagai berikut :
٢٦.لقد خلقنا االنسان ىف كبد
٢٧.ويقوم اعملوا على مكا نتكم اني عامل
Dalam teori lebih lanjut, tenaga kerja dinilai sebagai modal insani
(human capital) atau pengertian lain sebagai penanaman modal pada diri
insani (human investiment), dengan harapan penanaman modal pada manusia
itu dilakukan untuk meningkatkan mutu insani sebagai faktor produksi.
25 Ibn Khaldun telah membahas mengenai masalah ekonomi mencakup : konsep nilai,
pembagian kerja (devision of labour), hukum permintaan, dan penawaran, konsumsi dan produksi, uang, informasi dan pertumbuhan modal, pengeluaran publik, siklus perdagangan, dan lainnya. Ia juga membahas mengenai berbagi tingkatan yang dilalui dalam masyarakat dalam perkembangan ekonominya. Lihat dalam; Ibn Khaldun, Mukaddimah, terj. Ahmad Thaha (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2000), hlm 422.
26 Al-Balad (90) : 4. 27 Hud (11) : 93.
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
19
Hasilnya adalah meningkatnya produktivitas kerja.28 Untuk meningkatkan
produktivitas kerja dan hasil kerja yang optimal, maka harus diimbangi
dengan kesejahteraan yang diterima oleh pekerja, yakni mengenai hak-hak
yang harus terpenuhi khususnya bagi setiap pekerja. Nabi Muhammad s.aw,
bersabda :
٢٩.ان اهللا تعاىل حيب اذا أعمل عمال ان يتقنهDalam penjelasan ayat di atas menjelaskan bahwa peningkatan
produktivitas kerja sesuai dengan kemampuan (skill) diarahkan untuk
mendorong, meningkatkan, dan efektifitas penyelenggaraan kerja, sehingga
akan menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing
yang tinggi, hal ini tidak terlepas dari kesejahteraan yang diterima oleh
pekerja.
Upah dan hak-hak buruh merupakan utang yang harus didahulukan
pembayarannya, yaitu harus dibayar lebih dahulu dari utang yang lainnya, atau
dengan kata lain upahnya merupakan kreditur istimewa. Dalam hal
mempekerjakan pekerja lebih dari waktu kerja sedapat mungkin harus
dihindarkan karena pekerja/buruh harus mempunyai waktu yang cukup untuk
istirahat dan memulihkan kebugarannya. Firman Allah s.w.t menyatakan,
bahwa :
٣٠....التكلف نفس اال وسعها
28 Ali Hasan Umar, Al-Qur’an dan Pembangunan Nasional, (Batang : Bahagia, 1992), hlm. 27.
29 Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad Bin Hambal, Kitab al-Ijarah, (Beirut : al-Maktabah al-Islami, T.tp), Juz. II., hlm 125. Hadis diriwayatkan dari Aisyah ra.
30 Al-Baqarah (2) : 233.
ق
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
20
Di dalam kaidah yang lain dijelaskan :
يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه فمن جعل اخاه حتت
٣١.كفه مايغلبه فليعقه عليه من العمل مايغلبه فان ممايلبس واليكلفه
Sesuai dengan penjelasan ayat di atas, pengusaha diharapkan mampu
untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja, yaitu hak untuk memperoleh
dan mendapatkan perlakukan yang baik dalam kedudukannya sebagai mansuia
yang memiliki kehormatan. Pekerja berhak untuk atas kenikmatan bekerja;
dengan senantiasa memperhatikan waktu istirahat – cukup –, dan jam kerja,
serta perlakukan baik dengan memberi rasa aman, suasana tentram, dan
efektifitas dan efesiensi kerja. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh
penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yaitu
mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara
wajar yang meliputi makan dan minum, sandang, perumahan, pendidikan,
kesehatan, hiburan, dan jaminan sosial hari tua. Bertolak dari hal-hal tersebut,
bahwa hak-hak tenaga kerja dapat dikelompokkan atau meliputi beberapa hak
yang harus dipenuhi, yaitu : (1) hak untuk memperoleh pekerjaan, (2) hak atas
upah yang sesuai dengan yang dikerjakan, (3) hak untuk diperlakukan secara
baik dalam lingkungan pekerjaan, (4) hak atas jaminan sosial.32
Berdasarkan uraian dan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan
sementara bahwa sampai saat ini keberadaan sektor informal sangat
31 Bukhari, Shahih Bukhari, Kitab al-Adab, Bab ma Yuhna min asy-Syibabi al-La’n,
(Beirut : Dar al-Fikr, 1981), VII., hlm. 85., Hadits diriwayatkan dari Abu Dzar al-Ghifari. 32 Chairuman P., dan Suharwadi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta :
Sinar Grafika, 1996), hlm. 156.
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
21
membantu dalam memecahkan masalah ketenaga kerjaan, khususnya masalah
pengangguran. Akan tetapi bagaimanakah dengan hak-haknya, patutkah
pekerja sektor informal diberikan hak-hak pekerja sesuai dengan pekerja
formal, ataukah hanya sebatas pengguguran hak atas kewajiban yang telah
dikerjakan oleh pekerja sektor informal.
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Suatu karya ilmiah pada umumnya merupakan suatu penelitian
secara ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan
menyajikan kebenaran.33 Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field
research), yaitu peneliti dalam melakukan penelitiannya menggunakan
teknik dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian guna mendapatkan
data-data yang dibutuhkan. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian
ini adalah perlindungan hak-hak pekerja sektor informal di industri
songkok desa Bandung, Kecamatan Kebumen.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan cara memberikan
gambaran peristiwa yang terjadi di industri songkok di desa Bandung
untuk kemudian dianalisis dari perspektif Hukum Islam.
3. Pendekatan
Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan
normatif-analitik. Pendekatan normatif penulis gunakan dalam melihat
33Soetrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid 1., (Yogyakarta : Yayasan Penerbit
Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1979), hlm. 3.
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
22
obyek hukum, karena berkaitan dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang
didalamnya memuat hak dan kewajiban, serta digunakan dalam melihat
pelaksanaan perlindungan hak-hak pekerja songkok, apakah pelaksanaan
perlindungan hak pekerja songkok telah sejalan dengan ketentuan dan
rambu-rambu hukum Islam.
4. Metode Pengumpulan Data
Metode atau suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu
yang mempunyai langkah-langkah sistematis.34 Tahapan ini ditempuh
dengan metode-metode, sebagai berikut :
a. Interview atau wawancara
Wawancara yaitu salah satu cara pengumpulan data dengan
mengadakan wawancara untuk responden.35 Dalam metode ini peneliti
melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara
langsung dengan orang-orang yang terlibat dalam industri songkok di
desa Bandung.
b. Dokumentasi
Metode dokumentasi dipergunakan dalam pengumpulan sumber
tertulis. Dokumentasi yaitu teknik penyelidikan yang ditujukan pada
penguraian dan penjelasan terhadap apa yang telah lalu melalui sumber
34 Hussein Utsman, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm.
42. 35Masri Singarimbun, Metodologi Penelitian Survey, (Jakarta : LP3ES, 1989), hlm. 100.
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
23
dokumentasi.36 Metode dokumentasi ini peneliti mengambil dari
gambaran umum tentang industri songkok di desa Bandung, yaitu yang
berisi rekaman gambar, data ketenagakerjaan, dan perkembangan
industri songkok di desa Bandung.
c. Observasi Langsung
Fenomena-fenomena yang diselidiki untuk memperoleh fakta nyata
tentang perlindungan hak-hak pekerja sektor informal dengan jalan
mengamati langsung di lokasi pelaksanaan industri songkok di desa
Bandung dan melakukan pencatatan.
d. Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi merupakan individu yang hendak diselidiki kemudian
digeneralisasikan.37 Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang
yang terlibat langsung di industri songkok desa Bandung. Sedangkan
subjek penelitian adalah para pekerja dan pengusaha songkok di Desa
Bandung.
Sampel dalam penelitian ini mengambil beberapa pekerja dan
pengusaha songkok di desa Bandung yaitu berjumlah 5 (lima) orang
pengusaha dan 10 (sepuluh) orang pekerja yang diambil dari masing-
masing pengusaha sebanyak 2 (dua) orang pekerja.
36 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode, dan Teknik
(Bandung : Tarsito, 1980), hlm. 132. 37 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta : Penerbit Fakultas Psikologi
UGM, 1984), hlm. 63.
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
24
5. Analisis Data
Analisis berarti mengenai secara terminologis dan sistensis yang
berarti menyatukan . Setelah data yang ada terkumpul, maka semua data
yang sudah terkumpul. Tujuannya adalah untuk menyimpulkan dan
membatasi dari hasil-hasil penelitian. Sehingga sema data bisa teratur dan
tersusun dengan rapi. Dalam pengelolaan data ini penulis menggunaka
metode analisis data kuslitatif yaitu menganalisis data yang sudah
terkumpul, selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan memakai
metode berfikir deduktif yaitu : menganalisa data-data yang bersifat umum
kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Kesimpulan ini
ditarik dari norma hukum Islam guna menilai apakah perlindungan hak-
hak pekerja sektor informal, studi kasus sindustri songkok di desa
Bandung kecamatan Kebumen itu sesuai dengan hukum Islam.
G. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis
menggunakan sistematika pembahasan yang kesemuanya terbagi menjadi lima
bab pembahasannya disusun sebagai berikut : Bab Pertama adalah
Pendahuluan yang dimaksudkan untuk memberi penjelasan secara umum
mengenai isi penelitian dan juga sebagai syarat dari suatu penelitia, yang
meliputi : latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta
sistematika pembahasan.
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
25
Bab kedua diuraikan tentang Sekilas tentang ekonomi sektor informal,
dan tinjauan hokum Islam terhadap perjanjian kerja. Sub bahasan meliputi :
pengertian sektor informal, faktor penyebab timbulnya sektor informal, ciri-
ciri sektor informal, bentuk-bentuk usaha sektor informal, dan kontribusi
sektor informal terhadap ketenagakerjaan. Selanjutnya pembahasan mengenai
Tinjauan hokum Islam mengenai hubungan kerja dan kesepakatan kerja
menurut hokum Islam.
Bab ketiga. penulis mencoba mendiskripsikan tentang profil industri
songkok desa Bandung dan pelaksanaan perlindungan hak-hak pekerja
songkok di desa Bandung, mengenai maslah: upah kerja, jam kerja lembur dan
upah kerja lembur, serta jaminan sosial tenaga kerja ditinjau dari peraturan
per-undang-undangan..
Bab keempat merupakan analisa hukum Islam terhadap pelaksanaan
perlindungan hak-hak pekerja sektor infomal studi kasus industri songkok di
desa Bandung, kecamatan Kebumen, disini yang perlu dianalisis adalah hak
dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak pekerja di
industri songkok.
Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-
saran, yang diharapkan dapat ditarik intisari dan pembahasan pada bab-bab
sebelumnya sehingga menjadi rumusan yang bermakna.
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
139
BAB. V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan atas hasil analisis data, dapat ditarik kesimpulan, sebagai
berikut :
1. Bahwa pelaksanaan perlindungan hak-hak pekerja di lingkungan industri
songkok desa Bandung, tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,
baik dari segi hukum ketenagakerjaan, maupun kaidah-kaidah hokum
Islam. Kesepakatan-kesepakatan kerja yang dibangun atas dasar perjanjian
kerja oleh pengusaha, hak-hak pekerja yang seharusnya diterima tidak
diberikan sepenuhnya oleh pengusaha, sebagaimana dijelaskan bahwa
‘pemberian hak sesuai dengan kewajiban yang diberikan’. Sebagaimana
hal tersebut, pengusaha songkok dalam memberikan haknya kepada
pekerja; yang berupa upah tidak sesuai dengan perjanjian. Pengusaha
dalam membayaarkan upah kerja mengalami keterlambatan 3 (tiga)
sampai 5 (lima) bulan dan bahkan pemberian upah diberikan pada tahun
berikutnya. Pengusaha songkok juga tidak memberikan upah kerja lembur
sesuai dengan jam kerja lembur, yaitu kelebihan atas jam kerja lembur
tidak dihitung sebagai dasar pemberian upah kerja lembur, serta tidak
diberlakukannya jaminan sosial kerja; berupa tunjangan sakit, hamil,
melahirkan, kesehatan, dan kematian.
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
140
2. Di tinjau dari sudut hukum Islam, perlindungan hak-hak pekerja tidak
sesuai dengan hukum Islam, yang mengharuskan pengusaha untuk
memberikan hak-hak seorang pekerja atas kerjanya sesegera mungkin
sebelum hak-hak yang lain terpenuhi, karena upah kerja merupakan hutang
yang harus didahulukan dalam pembayarannya, sebelum hak-hak lain
terpenuhi. Pengusaha tidak meng-alokasikan secara efesien sumber-
sumber tenaga manusia dan modal usaha. Sehingga berpengaruh pada
tanggung jawab pengusaha dalam memenuhi hak pekerja. Keterlambatan
dalam pembayaran upah kerja, kelebihan jam kerja lembur dan upah kerja
lembur yang tidak dibayarkan, serta tidak terpenuhinya jaminan sosial
kerja, karena kurangnya pemahaman kaidah-kaidah hukum muamalah oleh
pengusaha, serta kurang baiknya managemen (pengelolaan) dan market
penjualan produksi songkok di desa Bandung.
B. Saran-Saran.
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan pada
penelitian ini, perkenankanlah penyusun untuk memberikan saran-saran,
diantaranya kepada :
1. Pengusaha songkok hendaknya memahami dan melaksanakan peraturan
dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam undang-undang khususnya
Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenaggakerjaan.
Karena peratruran pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan
sepatutnya diketahui oleh pengusaha, dalam rangka pembangunan
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
141
ketenagakerjaan, dan perlindungan hak-hak pekerja, dengan tujuan
mengangkat harkat, martabat, harga diri pekerja, serta mewujudkan
masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata; baik materiil maupun
spirituil.
2. Bagi pekerja hendaknya lebih memperhatikan dalam suatu hubungan
kerja, yaitu; tentang perjanjian kerja, upah kerja, dan jaminan sosial tenaga
kerja. Sehingga terhindar dari pemanfaatan dan keuntungan sepihak atas
pekerjaannya. Seorang pekerja hendaknya mampu mengakomodir hak-
haknya dengan membentuk perserikatan (serikat kerja), hal ini untuk
kepentingan masing-masing pihak dalam menyelesaikan perselisihan yang
mungkin terjadi, dan jika terjadi perselisihan harus diselesaikan lewat
lembaga yang berwenang, seperti : serikat pekerja Bipartit dan Tripartit.
3. Kepada pejabat yang berwenang, setingkat Kabupaten hendaknya men-
sosialisasikan dan merumuskan kebijakan-kebijakan menyangkut masalah-
masalah ketenagakerjaan, dengan jalan meninjau secara langsung ke
daerah-daerah sentral industri rumah tangga (home industri).
Akhir kata, penulis mengharapkan dan menghargai setiap masukan
dari berbagai pihak.
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
DAFTAR PUSTAKA
A. Al-Qur’an dan Tafsir
---------------------, Departemen Agama RI, 2003, Al-Qur”an dan Terjemahannya, Jakarta: Depekopntren Ditjen Kelembagaan Agama Islam.
B. Fiqh dan Ush-Fiqh
Ahmad, Imam, t.tp., Musnad Imam Ahmad Bin Hambal, Kitab al-Ijarah, Beirut : al-Maktabah al-Islami.
Al–Qardlawi, Yusuf, 1994, al-Ijtihad al-Mu’asir T.np : Dar at-Tauzi wa an-
Nasyr al-Islamiyah. Al-Baidlowi, 1982, Minhaj al-Ushul, Beirut : ‘Alam al-Qutub. Bukhari, 1981, Shahih Bukhari, Kitab al-Adab, Bab ma Yuhna min asy-
Syibabi al-La’n, Beirut : Dar al-Fikr. Al-Atsqalani, Hafid bin Hajar, t.tp, Kitab Bulughu al-Maram, Min Adillati al-
Ahkami, Bab al-Musyaqah wa al-Ijarah, Semarang : Pustaka al-Alawiyah.
Majah, Ibnu, 1993, Sunan Ibnu Majah, Kitab ar-Ruhun, Bab Ajru al-Ajra’,
Semarang : Thoha Putra. As-Suyuthi, 1983, al-Asbah wa al-Nadzair fi Qawa’id wa Furu’, Fiqh asy-
Syafi’iyyah, Beirut : Dar al-Kutub al-Islamiyah. Qudamah, Ibnu, T.tp., Kitab al-Mughni, Juz. V., Mesir : Mathba’ah al-Imam. Al-Kasani, Alauddin, 1978, Badai’ ash-Shanai’ fi Tartib asy-Syara’i, Juz. I.,
Beirut : Dar al-Fikr. As-Syarbini, Muhammad, 1978, Mughni al-Muhtaj, Juz. II., Beirut : Dar al-
Fikr. Muhyidin, Syekh al-Islam, dan Yahya bin Syarif an-Nawawi, Abi Zakariya,
2000, Kitab Riyad as-Shalihin, Bab fi at-Ta’awwun ’ala al-Birry wa at-Taqwa, Semarang : Thoha Putra.
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Al-Jalal al-Din, al-Imam, dan asy-Sayuthi, Abi Bakar, 1995, Asbah wa an-Nadzair fi al-Furu’, Beirut : Dar al-Fikr.
Muhammad, Mustofa, 1981, Jawahirul al-Bukhari, Kitab Jum’ah, Bab as-
Siwak Yaum al-Jum’ah, Bandung : Daral-fikr. Al-Juhailli, Wahbah, 1989, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Damsyik : Dar al-
Fikr.
C. Buku-Buku
Soekanto, Soerjono, 1989, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta : Rajawali Press.
A. Partono, Pius, dan Al-Barry, M. Dahlan, 1994, Kamus Ilmiah Populer,
Surabaya : Arloka. Elyas, Nurdin, 2003, Jurus Cepat Menjadi Jutawan Melalui Home Industri,
Yogyakarta : Absolut. Maimun, 2004, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar, Jakarta : Pradnya
Paramita. Chairuman P., dan K. Lubis, Suharwadi, 1996, Hukum Perjanjian dalam
Islam, Jakarta: Sinar Grafika. Hadi, Soetrisno, 1979, Metodologi Research, Yogyakarta : Yayasan Penerbit
Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Utsman, Hussein, 1996, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta : Bumi Aksara. Singarimbun, Masri, 1989, Metodologi Penelitian Survey, Jakarta : LP3ES. Surakhmad, Winarno, 1980, Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode,
dan Teknik, Bandung :: Tarsilo. Sahir, Suharsono, 1989, Membangun Manusia Karya, Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan. Khakim, Abdul, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia
Berdasarkan UU No 13 Tahun 2003, Bandung : PT Citra Aditiya Bakti.
Hakim, A. Ridwan, 1990, Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab, Jakarta,
Graha Indonesia.
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Subekti, R., 2001, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Jakarta : PT.
Pradnya Paramita,. Hadisoeprapto, Hartono, 1984, Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum
Jaminan, Yogyakarta: Liberty. Soebekti R., 1995, Aneka Perjanjian, Bandung : Cipta Aditya Bakti. Pasaribu, Chaeruman, 1987, Perjanjian Dalam Islam, Jakarta Grafika. Koeshartono, dan Junaedi, MF. Shelluana, 2005, Hubungan Industrial :
Kajian Konsep dan Permasalahan, Yogyakarta Andi Offiset. Rusli, Hardijan, 2004, Hukum Ketenagakerjaan 2003, Jakarta : Ghalia
Indonesia. Suratmaputra, Ahmad Munif, 2002, Filsafat Hukum Islamal Al–Ghozali ;
Maslahah Mursalah dan Relafensinya dengan Pembaharuan Hukum Islam, Jakarta : Pustaka Firdaus.
Rahman, Asjmuni A., 1976, Kaidah-Kaidah Fiqh, Jakarta : Bulan Bintang. Baasyir, Ahmad Azhar, 1993, Asas-Asas Hukum Muamalah, Yogyakarta :
Fakultas Hukum UII. Muhammad, 2003, Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam,
Yogyakarta : Ekonosia. Munawir, Ahmad Warsoon, 1997, Kamus al-Munawwir, edisi II., Surabaya :
Pustaka Progresif. Djuzuli H.A, 2002, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam, Bandung :
Kiblat Press. Anwar, Muhammad, 1979, Fiqh Islam : Muamalah, Munakahat dan Fara’id,
Bandung : al- Ma’arif. Baasyir, Ahmad Ashar, 1994, Refleksi Atas Persoalan, Keislaman Seputar
Filsafat Hukum, Politik, dan Ekonomi, Bandung : Mizan. Sabiq, as-Syayid, 1981, Fiqh as-Sunnah, Beirut : Dar al-Fikr. Syafe’i, Rahmat, 2004, Fiqh Muamalah, Bandung : Pustaka Setia. Al-Qardlawi, Yusuf, 1997, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian
Islam, Jakarta : Rabbani.
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Khaldun, Ibnu, 2000, Mukaddimah, terj. Ahmad Thaha, Jakarta : Pustaka Firdaus.
Umar, Ali Hasan, 1992, Al-Qur’an dan Pembangunan Nasional, Batang :
Bahagia. Yahya, Muhtar, dan Fatchurrahman, 1993, Dasar-dasar Pembinaan Hukum
Fiqh Islam, Cet. III., Bandung : al-Maarif. Machasin, 1996, Memahami Kebebasan Manusia : Telah Kritis Terhadap
Konsepsi Al-Qur’an Yogyakarta : INHIS. Boisard, Marcel A., 1990, Humanisme dalam Islam, Terj. Rosyidi Cet. Jakarta
: Bulan Bintang. Munawir, Imam, 1983, Salah Paham Terhadap Al-Qur’an, Surabaya : Dina
Ilmu. Abdullah, Taufik, dan Karim, Rusli, 1991, Metodologi Penelitian Agama;
Sebuah Pengantar, Yogyakarta : Tiara Wacana. Rahman, Asjmuni A., 1976, Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah,(Jakarta : Bulan
Bintang Ash-Shidiqi, Hasby, 1993, Filsafat Hukum Islam, Jakarta : Bulan Bintang. Muhammad al-Assal, Ahmad dan Abd. Karim, Fathi Ahmad, 1999, Sistem,
Prinsip, dengan Tujuan Ekonomi Islam, Bandung : Pustaka Setia.
D. Lain-Lain
Prasetyo, Agus Eko, 2004, Satu Tujuan Menciptakan Lapangan Pekerjaa, Suara Merdeka No. 206, Edisi Kamis 23 Desember 2004.
T. Djacob, 2005, Ekonomi Remang dan Ekonomi Gelap, Eassay dalam
Kedaulatan Rakyat, tahun. LXI No. 83, Kamis 22 Desember 2005.
Herlina, Titik, 2003, Kontribusi Sektor Informal Terhadap Permasalahan
Ketenagakerjaan di Indonesia, Makalah dalam Kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA), Jurusan Pendidikan Ekonomi Koperasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2003.
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Anwar, Syamsul, 2000, Materi Pengajaran Fiqh Muamalat, Pelatihan Pengajaran Ekonomi Islam untuk Perguruan Tinggi, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, Sabtu, 10 Juni 2000.
-----------------, Dokumen Profil Desa Bandung, Kec. Kebumen, Kab.
Kebumen, Propinsi Jawa Tengah, tahun 2005. Cinderela, Galuh, 2003, Sektor Informal Sebagai Katup Pengamanmasalah
Ketenagakerjaan, Makalah pada Mata Kuliah Ekonomi Sumber daya Manusia dan sumber daya Alam, Pendidikan Ekonomi Koperasi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.
Simanjutak, 2002, Masalah Upah dan Jaminan Sosial, Jurnal Ekonomi dan
Pembangunan Vol. X., No. 1., T.np : LIPI.
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
I
Lampiran I
BIOGRAFI ULAMA'
As-Sayyid Sabiq Nama lengkapnya adalahAs-sayid Sabiq Muhammad At-Tihami, beliau lahir dari pasangan Sabiq Muhammad At-Tihami dan Khusna Ali Azeb. Beliau merupakan ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional dibidang dakwah dan Fiqih Islam, terutama melalui karyanya yang sangat terkenal yaitu “Fiqh as-Sunnah”. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada saat itu beliau menerima pertama di Kutta. Setelah itu beliau memasuki perguruan tinggi di Al-Azhar. Beliau menyelesaikan tingkat Ibtidaiyah dalam lima tahun dan memperoleh gelar asy-Syahadah al-‘Ilamiah kurang lebih Doktor. Beliau banyak menulis buku yang sebagian sudah beredar di dunia Islam termasuk di Indonesia, misalnya “ Fiqh as-Sunnah”, Dakwah al-Islamdan lain-lain Ahmad Azhar Basyir
Lahir di Yogyakarta tanggal 21 November 1928. Beliau alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta tahun 1959. Memperdalam bahasa Arab pada Universitas Bagdad pada tahun 1957-1958, memperoleh gelar Magister pada Universitas Kairo, dalam bidang Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) tahun 1965, mengikuti pendidikan purna Sarjana Filsafat pada Universitas Gadjah Mada tahun 1972. Beliau pernah mnengajar sebagai dosen di Universitas Gadjah Mada dalam Filsafat Islam. Dosen Luar biasa pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Anggota Tim Pengkajian Hukum Islam, Badan Pembinaan Nasional Departemen Kehakiman RI. Sebelum wafat beliau menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah. Beliau wafat di Yogyakarta pada hari selasa tanggal 28 Juni 1994 M / 1415 H.
Musli>mMusli>mMusli>mMusli>m
Nama lengkapnya adalah 'Abdul H{usain Muslim Ibn al-Hajaj al-Qusyairi an-Nasanbury dan terkenal dengan sebutan Imam Muslim. Lahir di kota Naisanburi pada tahun 204 H. Beliau adalah seorang ahli hadis yang menempati urutan kedua setelah imam Bukhari dalam pengumpulan hadis sahih. Dalam perantauannya untuk mendapatkan hadis (Rihlah fi t}alabi al-Hadi>s), beliau pergi ke Hijaz-Iraq, Mesir dan kota-kota lainnya. Sedangkan ulama' yang meriwayatkan hadis dari beliau antara lain: Ibn> Huzaimah, Ima>m Tirmidzi, Yah}ya bin Sa'id, dan 'Abdurrahman bin Abu> H{a>tim. Hasil karya beliau yang terkenal adalah al-Ja>mi' as-S}ah}ih atau disebut dengan S}ah}i>h Muslim. Beliau wafat pada tahun 280 H di Bagdad sebuah kampung di Nasanburi
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
II
Waba>h azWaba>h azWaba>h azWaba>h az----Zuha>iliZuha>iliZuha>iliZuha>ili
Nama lengkapnya adalah Waba>h Mustafa az-Zuha>ili. Ia dilahirkan di kota Dharma’tiyyah Damaskus pada tahun 1932. beliau belajar pada Fakultas Syari’ah Universitas al-Azhar Kairo Mesir dengan memperoleh ijazah tertinggi tingkat pertama pada tahun 1956. kemudia Ia mendapatkatkan gelar Lc dari Universitas Ain Syam dengan predikat Sayyid pada tahun 1957. Pada tahun berikutnya Ia mendapatkan gelar Diploma Maz|hab asy-Syari’ah pada tahun 1959 dari fakultas Hukum Unversitas al-Qahirah. Sedangkan gelar Doktor Ia peroleh pada tahun 1963 dalam bidang hukum (asy-Syari’ah al-Islamiyyah) dan pada tahun yang sama Ia dinobatkan menjadi dosen di Universitas Damaskus dengan konsentrasi atau spesifikasi pada bidang keilmuan Fiqh dan Us}ul Fiqh. Adapun karyanya antara lain: al-Wasit fi Us}ul al-Fiqh al-Isla>mi, al-Fiqh al-Isla>mi fi Us}lubihi al-Jadid, al-Fiqh al-Isla>mi wa ‘Adillatuhu, Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa asy-Syari’ah wa al-Manhaj.
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
DEPARTEMEN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI’AH
YOGYAKARTA __________________________________________________________________________________ Nomor : UIN. 2/MU/PP.OO9/791/2006 Yogyakarta, 27 September 2006 Lamp. : - Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset
Kepada Yth. Assalamu’alaikum Wr.Wb Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna mengumpulkan data yang akurat. Oleh karena itu, kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari’ah: Nama : Mufti Amri NIM : 0238153201 Semester : XIII Jurusan : Muamalat Judul Skripsi :
PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA SEKTOR INFORMAL (Studi Kasus Industri Songkok di Desa Bandung Kecamatan Kebumen)
Guna mengadakan penelitian (Riset) di :
Desa Bandung Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen
Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. An. Dekan Sekretaris Jurusan MU Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. NIP. 150289263
Tembusan : 1. Dekan fakultas Syari’ah (Sbg. Laporan) 2. Arsip
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
XII
CURRICULUM VITAE
Nama : MUFTI AMRI
TTL : Kebumen, 17 Mei 1983
Alamat Yogya : Bumirejo 048/022 Kec. Lendah, Kab.
Kulon Progo, Prop. D.I Yogyakarta
Alamat Asal : Bandung 06/02 Kecamatan Kebumen,
Kabupaten Kebumen, Prop. Jawa Tengah
Nama Bapak : H. Mufassirin
Pekerjaan : Tani
Nama Ibu : Siti Ngaisah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
PENDIDIKAN FORMAL
Sekolah Dasar Bandung I lulus tahun (1990 - 1996)
MTs Salafiyah Wonoyoso, Kebumen lulus tahun (1996 - 1998)
MA Salafiyah Wonoyoso, Kebumen lulus tahun (1998 - 2001)
UIN Sunan Kalijaga masuk tahun (2001 - 2007)
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta