bab i pendahuluan 1.1. latar · pdf fileperaturan presiden nomor 29 tahun 2010 tentang rencana...
TRANSCRIPT
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang telah
memiliki Kepala Daerah periode 2011-2015 melalui pemilihan langsung wajib menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun
2011-2015 merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti
kepala daerah terpilih yang disusun berdasarkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih, dimana
program dan kegiatan yang direncanakan sesuai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
RPJMD Kabupaten Bandung mengintegrasikan rancangan RPJMD dengan rancangan
Renstra-SKPD, serta masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan
melalui konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Dalam
penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung 2011-2015 sebagai penjabaran visi, misi dan program kepala
daerah terpilih, juga berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Barat, serta sumber daya yang tersedia
didaerah kabupaten Bandung.Sedangkan tata cara penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung mengacu
pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ Tanggal 11 Agustus 2005 tentang
Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara`Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung ,RSD Soreang berkewajiban
menyusun Renstra (Rencana Strategis) tahun 2011-2015. Dalam menyusun Renstra RSUD Soreang
tahun 2011-2015 mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2011-2015. Renstra
ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan RSD Soreang tahun 2005-2010 .
Secara substansial Renstra RSUD Soreang, memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan dengan indikator yang terukur. Dalam pelaksanaannya akan mempertimbangkan
kemampuan sumber daya yang tersedia serta hal-hal lain yang dianggap penting antara lain Rencana
Relokasi,pengelolaan keuangan sebagai Badan Layanan Umum,pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit
dan kegiatan lintas SKPD serta kegiatan kewilayahan
1.2. LANDASAN HUKUM
Dalam penyusunan Rencana Strategis RSUD Soreang Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015,
landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan adalah sebagai berikut:
a. Landasan Idiil Pancasila
b. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
1
2
c. Landasan Operasional :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional 2010 - 2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;
13. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor 0199/M PPN/04/2010;
Nomor PMK 95/PMK07/2010, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2010-2014;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-188/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman
Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah/RPJMD);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Berdasarkan pertimbangan di atas maka Renstra RSUD Soreang Tahun 2011-2015 disusun dengan
maksud dan tujuan sebagai berikut:
a. Maksud Penyusunan Renstra:
1. Menyediakan dokumen Renstra RSUD Soreang Tahun 2011-2015 sebagai acuan resmi bagi
RSUD Soreang dalam menentukan prioritas program lima tahunan yang digunakan sebagai
pedoman dalam rencana pengembangan tahunan RSUD Soreang.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur RSUD Soreang untuk memahami dan menilai arah
kebijakan dan program dan kegiatan RSUD Soreang selama lima tahun.
b. Tujuan Penyusunan Renstra:
1. Sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di bidang
kesehatan, yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu 5
tahunan.
2. Sebagai bagian dari arah pembangunan bidang kesehatan yang ingin dicapai daerah dalam
kurun waktu masa bakti Kepala Daerah terpilih.
3. Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan RSUD Soreang.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur RSUD Soreang dalam mencapai tujuan dengan cara
menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur serta memahami dan
menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu
lima tahunan.
1.4. HUBUNGAN RENSTRA RSUD SOREANG DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA.
Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan RSUD Soreang pada kurun waktu 2011-2015
disesuaikan dengan prioritas Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2010-2014 yang
disusun berdasarkan capaian hasil pembangunan tahun 2005-2009 dan rencana capaian tahun 2010-
2014. Keterkaitan prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Bandung dengan RPJMN, RPJMD
Provinsi Jawa Barat, RPJP Tahap II Kabupaten Bandung.
Renstra RSUD Soreang 2011-2015 disusun berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Bandung
ke 3 (bidang kesehatan) yaitu “Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan”,yang dimaksudkan
4
untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata di setiap wilayah, berkeadilan
di setiap strata sosial ekonomi masyarakat, yang dilakukan dengan pendekatan kuratif, preventif, dan
promotif. Prioritas ini selaras dengan prioritas dalam RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025
Tahap II yaitu peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, serta pengembangan
jamkesmas, dan selaras dengan RPJMD Provinsi yaitu aksesibilitas dan pelayanan
kesehatan masyarakat, juga selaras dengan RPJMN yaitu Kesehatan
Selain memperhatikan RPJP dan RPJMD dan Dokumen RPJPD Kabupaten Bandung, juga
memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti RUTR Provinsi maupun RDTR-RTRW Kabupaten
Bandung, Tata Guna Lahan, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya yang terdapat di Kabupaten Bandung..
Hal ini dilakukan agar dalam perencanaan maupun pelaksanaannya dapat sinkron sinergis dengan arah
kebijakan Nasional, Propinsi dan Kabupaten. Berikut ini beberapa arah kebijakan pada RPJM Nasional
Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta RPJMD Kabupaten Bandung yang berhubungan
dengan Renstra RSUD Soreang. Hal ini dilakukan agar dalam perencanaan maupun pelaksanaannya dapat
sinkron sinergis dengan arah kebijakan Nasional, Propinsi dan Kabupaten.
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN RSUD SOREANG
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi RSUD Soreang.
2.2. Sumber Daya RSUD Soreang
2.3. Kinerja Pelayanan RSUD Soreang
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Soreang
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
3.2. RSUD Soreang.
3.3. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Soreang
4.3. Strategi dan Kebijakan RSUD Soreang
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,
DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
LAMPIRAN
5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN RSUD SOREANG
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi RSUD Soreang
Rumah Sakit Daerah Soreang adalah salah satu Rumah Sakit Pemerintah yang berada di wilayah
Kabupaten Bandung, berdiri pada tahun 1996, merupakan pengembangan dari Puskesmas DTP
Soreang.RSD Soreang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah TK. II Bandung
Nomor: 445/4056/Tapra tahun 1996 perihal Persetujuan Prinsip Peningkatan Puskesmas DTP Soreang
menjadi Rumah Sakit Kelas D. Pada tahun 1997, RSD Soreang ditetapkan menjadi Rumah Sakit Daerah
Kelas C berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1409/MENKES/SK/XII/1997.
Penetapan susunan organisasi dan pengisian jabatan dilakukan pada bulan Maret tahun 1999.
Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Soreang yang diberlakukan saat ini
berdasarkan PERDA Kabupaten Bandung No. 5 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :
Tugas pokok :
Melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya
penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan
pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan, melaksanakan, melaksanakan pelayanan yang bermutu
sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
Fungsi :
a. Penyelenggaraan pelayanan medis dan penunjang medik serta non medis;
b. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan serta pelayanan rujukan;
c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Merujuk pada Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Bandung, susunan Organisasi RSUD Soreang, terdiri dari :
1. Direktur;
2. Bagian Tata Usaha, yang dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
b. Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
c. Sub Bagian Program dan Kehumasan.
3. Bidang Kemedikan, yang dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya membawahi:
a. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik;
b. Seksi Rekam Medik.
4. Bidang Keperawatan, yang dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya membawahi :
a. Seksi Perawatan Rawat Inap;
b. Seksi Perawatan Rawat Jalan dan Khusus.
5. Bidang Keuangan, yang dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya membawahi:
a. Seksi Mobilisasi Dana;
b. Seksi Pengeluaran dan Akuntansi.
5
6
6. Satuan Pengawas Intern (SPI);
7. Kelompok Jabatan Fungsional, yang meliputi :
a. Komite Medik;
b. Staf Medik Fungsional;
c. Komite Keperawatan;
d. Staf Keperawatan Fungsional;
e. Instalasi.
f. Jabatan Fungsional Lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2.2. Sumber Daya RSUD Soreang
2.2.1. Susunan Kepegawaian
Jumlah pegawai RSUD Soreang yang pada awal berdirinya tahun 1996 hanya 47 orang, namun
sampai dengan akhir tahun 2015 jumlahnya menjadi 462 orang dengan berbagai macam latar belakang
profesi seperti dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, paramedis keperawatan /non keperawatan, tenaga
kesehatan lainnya serta tenaga non kesehatan. Berdasarkan status kepegawaian terdiri atas 324 orang
PNS dan 138 orang Pegawai Tidak Tetap Rumah Sakit. Uraian jumlah SDM RSUD Soreang berdasarkan
kelompok jabatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 2.1 Jumlah SDM RSUD Soreang berdasarkan Kelompok Jabatan
No Nama Jabatan
Jumlah
PNS TKK Total
1 Tenaga Struktural 14 14
2 Tenaga Dokter Spesialis 21 1 22
3 Tenaga Dokter Umum 7 1 8
4 Tenaga Dokter Gigi 3
3
5 Tenaga Perawat Ahli 6 15 21
6 Tenaga Perawat Terampil 119 41 160
7 Tenaga Perawat Gigi 3 3 6
8 Tenaga Kebidanan 17 22 39
9 Tenaga Gizi 18 3 21
10 Tenaga Farmasi 8 15 23
11 Tenaga Laboratorium 8 4 12
12 Tenaga Bank Darah 4
4
13 Tenaga Radiologi 3 2 5
14 Tenaga IPSRS 10
10
15 Tenaga Fisioterapi 1 1 2
16 Tenaga Administrasi dan Teknis 75 30 105
17 Tenaga Laundry 7
7
Jumlah 324 138 462
2.2.2. Sarana dan Prasarana
RSUD Soreang adalah salah satu Rumah Sakit Pemerintah yang berada di wilayah Kabupaten
Bandung yang berdiri pada tahun 1996 dan merupakan pengembangan dari Puskesmas DTP Soreang
dengan dasar Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah TK. II Bandung Nomor : 445/4056/Tapra tahun 1996
perihal Persetujuan Prinsip Peningkatan Puskesmas DTP Soreang menjadi Rumah Sakit Kelas D. Pada
7
tahun 1997, RSUD Soreang ditetapkan menjadi Rumah Sakit Daerah Kelas C berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Kesehatan RI Nomor : 1409/MENKES/SK/XII/1997.
Penetapan susunan organisasi serta pengisian jabatan dilakukan pada bulan Maret tahun 1999 dan bulan
Agustus 2001 berdasarkan Perda No. 13/1998 dan Perda No. 7/2001 serta pada tahun 2002 dirubah kembali
dengan kenaikan eselon menurut Perda No. 10/2002. Pada tahun 2008 melalui Perda No. 5 Tahun 2008
terdapat perubahan atas susunan organisasi serta pengisian jabatan di seluruh Rumah Sakit Umum Daerah
milik Pemerintah Kabupaten Bandung. Berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2008 tersebut maka kedudukan
RSUD Soreang merupakan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang bertanggungjawab
kepada Bupati Bandung sebagai Kepala Daerah sekaligus pemilik Rumah Sakit di bidang pelayanan
kesehatan rujukan, dengan tugas pokok Melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan
berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi,
terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan, melaksanakan
pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
Sarana fisik/gedung RSUD Soreang terdiri dari (1) Gedung Perawatan Terpadu yang digunakan
untuk kegiatan Kamar Operasi, Intensive Care Unit, Instalasi Gizi, Ruang Laundry, Instalasi Rawat Inap,
Instalasi Farmasi, Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit, Unit Bank Darah, (2) Gedung Manajemen
dengan lantai I digunakan untuk Instalasi Radiologi dan Instalasi Laboratorium serta lantai dasar yang
digunakan untuk IGD sedangkan lantai II dan III untuk kantor serta (3) Gedung Pelayanan Kesehatan
terpadu Terpadu untuk Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan.
Kegiatan pelayanan RSUD Soreang sesuai dilaksanakan melalui instalasi-instalasi. Instalasi
pelayanan kesehatan rujukan yang tersedia saat ini adalah :
1. Pelayanan Rawat Jalan :
Klinik kesehatan yang tersedia di RSUD Soreang meliputi :
Klinik Penyakit Dalam
Klinik Kesehatan Anak
Klinik Bedah
Klinik Obgyn (Kandungan dan Kebidananan)
Klinik Penyakit Saraf
Klinik Penyakit Kulit dan Kelamin
Klinik Rehabilitasi Medik
Klinik Mata
Klinik THT
Klinik Psikiatri
Klinik Gigi
Klinik DOTS
Klinik Khusus (Klinik Aster)
Klinik Umum
Klinik Bedah Mulut
Klinik Orthopaedi
2. Pelayanan Rawat Inap
Instalasi Rawat Inap semula hanya berjumlah 72 buah tempat tidur terdiri dari kelas II 28 buah dan
kelas III 44 buah, dengan pembangunan ruang VIP dan kelas I pada tahun 2002, dioperasionalkannya
Ruang ICU pada tahun 2004 serta penambahan kapasitas unit rawat inap kelas III secara kontinyu
8
sejak tahun 2009 maka jumlah tempat tidur yang dapat dioperasikan sampai akhir tahun 2014 adalah
225 tempat tidur dengan rincian dibawah ini :
Tabel 2.2. Jumlah dan Fungsi Tempat Tidur Perawatan RSUD Soreang per SMF
No Jenis Pelayanan / Ruang
Rawat Inap Jml TT
Perincian Tempat Tidur Per-Kelas Ruang
Tindakan Kelas Utama
Kls I Kls II Kls III Non
Kelas
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Penyakit Dalam 50 1 7 20 22
2 B e d a h 15 1 2 4 8
3 Kesehatan Anak 41 1 2 12 26
4 Obstetrik 13 1 1 1 10
7
5 Ginekologi 6 1
1 4
3
6 S a r a f 14 1 2 4 7
7 T H T 5 1 1
3
8 M a t a 3
3
9 Pelayanan Rawat Darurat 12
12 1
10 Isolasi 13
2 6 5
11 Wing IGD 25
25
SUB TOTAL 200 7 17 48 113 15 10
11 Perinatologi/Bayi 25
25
TOTAL 225 7 17 73 113 15 10
3. Pelayanan Gawat Darurat (IGD)
Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Soreang merupakan pintu gerbang utama pelayanan kesehatan
RS untuk melayani pasien dalam kasus-kasus yang bersifat darurat dengan didukung oleh dokter dan
perawat yang profesional bersertifikasi di biang penangananan kegawatdaruratan. Namun sampai saat
ini pelayanan yang diberikan belum optimal karena keterbatasan lahan yang tersedia untuk
penanganan pasien gawat darurat.
4. Pelayanan Penunjang
Pelayanan ini belum sepenuhnya dilengkapi dengan fasilitas sesuai standar namun secara bertahap
terus dilakukan perbaikan-perbaikan guna melengkapi sarana prasarana penunjang kesehatan di
RSUD Soreang. Pelayanan penunjang yang ada di RSUD Soreang baik medis maupun non medis
adalah sebagai berikut.
a. Intensive Care Unit (ICU)
b. Instalasi Bedah Sentral
c. Instalasi Radiologi
d. Instalasi Patologi klinik (Laboratorium)
e. Instalasi Farmasi
f. Instalasi Unit Bank Darah
g. IPSRS
h. Unit SIM-RS
i. Unit Laundry
9
2.3. Kinerja Pelayanan RSUD Soreang
Rata – rata kinerja RSUD Soreang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk tahun 2012 –
2013 terjadi kenaikan yang signifikan dari jumlah total kunjungan rawat jalan dari 70.583 menjadi 89.397
kunjungan atau meningkat 26.65 %. Sedangkan untuk kunjungan rawat jalan tahun 2010 mengalami sedikit
penurunan, hal tersebut terjadi karena pada bulan April 2010 RSUD Soreang memberlakukan pola tarif baru
berdasarkan Perda No.23 tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum
Kabupaten Bandung Namun hal tersebut dipandang wajar dan RSUD Soreang pernah mengalami hal serupa
pada tahun 2001 Ketika RSUD Soreang memberlakukan Perda No. 4 tahun 2001 sebagai pengganti pola
tarif sebelumnya. Perubahan pola tarif tersebut dipandang perlu karena pola tarif yang lama sudah tidak
dapat menutupi biaya operasional RS.
Tabel. 2.3 Hasil Kegiatan Rawat Jalan Dan IGD Soreang Tahun 2010 s/d Oktober 2015
KLINIK 2010 2011 2012 2013 2014 s/d Oktober
2015
Penyakit dalam 17.620 18.721 22.932 28.898 27.722 24.566
Anak 10.129 8.345 8.192 9.211 6.757 5.961
Bedah 5.499 5.398 6.966 11.633 11.579 8.726
Obsgyn 3.885 4.578 5.392 6.283 6.948 6137
Mata 3.406 4.564 5.124 7.232 6.902 6.343
Gigi dan Mulut 3.633 4.248 4.234 4.649 4.566 4.415
THT 3.788 3.879 4.092 4.485 4.263 3.703
DOTS 2.016 1.840 2.074 2.538 1.827 1.658
Saraf 2.913 3.675 4.305 5.093 3.205 6.051
Psikiatri 587 891 1.725 2.592 3.025 3.134
Kulit dan Kelamin 3.040 2.910 3.140 2.892 2.875 .2746
Umum 1.183 1.134 997 1.309 1.319 754
Rehab Medik 491 1.048 1.410 2.582 3.394 4.286
Orthopedi - - - - - 791
Kemuning - - - - - 2
Bedah Mulut - - - - - 466
Konsultasi Gizi - - - - - 120
Total Kunjungan Rawat Jalan 58.190 61.231 70.583 89.397 84.382 79.859
IGD 18.395 18.490 18.890 19.322 19.080 19.315
Total Kunjungan Rawat Jalan dan IGD
76.585 79.721 89.743 108.719 103.462 99.174
Sehubungan dengan tingginya jumlah masyarakat yang memanfaatkan pelayanan rawat jalan,
terutama poliklinik penyakit dalam, anak, dan bedah, rumah sakit membuat perencanaan untuk
mengembangkan PONEK dan menambah pelayanan poliklinik baru antara lain poliklinik Bisnis, jiwa,
orthopedi, dan poliklinik rehabilitasi medik.
Data diatas menunjukan cukup tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang
diberikan RSUD Soreang dan menggambarkan tingginya kebutuhan masyarakat Kabupaten Bandung
terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Dilihat dari besarnya prosentase tingkat
hunian, rumah sakit perlu menyusun perencanaan strategis untuk penambahan kapasitas layanan baik rawat
jalan maupun rawat inap pada tahun berikutnya.
Rata – rata kunjungan rawat jalan tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mencapai 67.708
kunjungan pertahun, sedangkan rata – rata kunjungan IGD tahun 2010 sampai dengan tahun 2014
mencapai 86.676 per tahun.
10
Sehubungan dengan tingginya jumlah masyarakat yang memanfaatkan pelayanan rawat jalan,
terutama poliklinik penyakit dalam, anak, dan bedah, rumah sakit membuat perencanaan untuk
mengembangkan PONEK dan menambah pelayanan poliklinik baru antara lain poliklinik Bisnis, jiwa,
orthopedi, dan poliklinik rehabilitasi medik.
Data diatas menunjukan cukup tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang
diberikan RSUD Soreang dan menggambarkan tingginya kebutuhan masyarakat Kabupaten Bandung
terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Dilihat dari besarnya prosentase tingkat
hunian, rumah sakit perlu menyusun perencanaan strategis untuk penambahan kapasitas layanan baik rawat
jalan maupun rawat inap pada tahun berikutnya.
Adapun grafik kunjungan rawat jalan dan IGD RSUD Soreang dari hasil table 2.1 tahun 2010 s/d
Oktober 2015 seperti dapat dilihat pada gambar 2.1.
Gambar 2.1. Grafik Kunjungan Rawat Jalan Dan IGD RSUD Soreang 2010 s/d Oktober 2015
Seiring dengan peningkatan kunjungan pasien ke RSUD Soreang maka hal tersebut berimplikasi
langsung pada peningkatan pendapatan fungsional setiap tahunnya. Melihat dari hasil pendapatan dan
belanja RSUD Soreang mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2014 saja mencapai Rp.
68.832.285.398,- atau dengan kata lain target pencapaian sasaran dan kinerja RSUD Soreang melalui unit-
unit kerja pelayanan kesehatan yang langsung berhadapan dengan masyarakat tercapai, sedangkan untuk
tahun 2015 mencapai Rp. 53.247.049.214,- nilai jumlah pendapatan hanya dihitung sampai bulan Oktober
saja belum terhitung selama satu tahun. Grafik pendapatan RSUD Soreang dari tahun 2010 s/d Oktober
2015 dapat dilihat dalam Grafik di bawah ini :
11
Gambar 2.2 Grafik Pendapatan Dan Belanja RSUD Soreang Tahun 2010 s/d Oktober 2015
Berdasarkan keputusan Bupati Bandung nomor 31 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal
(SPM) di Bidang Kesehatan di Kabupaten Bandung maka RSUD Soreang melaksanakan sebagian dari
kewenangan wajib bidang Kesehatan sesuai dengan Tupoksi RSUD Soreang sebagai pelaksana pelayanan
kesehatan rujukan. SPM Bidang Kesehatan adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan
kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Indikator
keberhasilan bidang kesehatan adalah ukuran besaran yang dinyatakan oleh persentase atau pernyataan
lainnya yang menyatakan pencapaian keberhasilan. Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Bidang Kesehatan ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan yang wajib dilaksanakan di Kabupaten Bandung. Tujuan ditetapkannya SPM Bidang
Kesehatan Kabupaten Bandung adalah :
a. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
b. Meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan yang langsung berhadapan dengan masyarakat
c. Meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan
Kewenangan wajib dalam bidang kesehatan yang dilaksanakan di RSUD Soreang di Bidang
Pelayanan Kesehatan Rujukan yaitu : (1) Pelaksanaan pelayanan medis, (2) Pelaksanaan pelayanan
penunjang medis dan non medis, (3) Pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan, (4) Pelaksanaan
pelayanan rujukan, dan (5) Pelaksanaan pelayanan penelitian dan pengembangan medis.
Hasil kegiatan pelaksanaan kewenangan wajib tersebut dikumulatifkan dengan hasil kegiatan
institusi kesehatan lainnya (Puskesmas, Dinas Kesehatan) yang diperhitungkan sebagai bagian dari kinerja
bidang kesehatan. Capaian kinerja RSUD Soreang sesuai tupoksi berdasarkan SPM bidang kesehatan dari
tahun 2011 s/d Oktober 2015 dapat dilihat dalam tabel 2.5. dibawah ini.
11
Tabel 2.4. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Soreang Tahun 2011- Oktober 2015
No Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi
Target SPM
Target Renstra SKPD Tahun Ke- Realisasi Renstra SKPD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke-
2011 2012 2013 2014 s/d Oktober
2015 2011 2012 2013 2014
s/d Oktober
2015 2011 2012 2013 2014
s/d Oktober
2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 IGD :
1. Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2. Jam buka Pelayanan 24 jam 24 jam 24 Jam 24 Jam 24 Jam 24 Jam 24 jam 24 jam 24 Jam 24 Jam 24 Jam 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
3. Pemberian pelayanan gawat darurat yg bersetifikat ATLS / BTLS ACL / PPGD
100 % 85 % 90 % 90 % 100 % 100 % 90 % 90 % 90 % 100 % 100 % 90 % 90 % 90 % 100 % 100 %
4. Ada tim penanggulangan bencana
1 tim 1 tim 1 tim 1 tim 1 tim 1 tim - 1 tim 1 tim 1 tim 1 tim 0% 100 % 100 % 100 % 100 %
5. Waktu tanggap pelayanan Dokter setelah pasien datang
≤ 5 menit terlayani
≤ 5 menit terlayani
≤ 5 menit terlayani
≤ 5 menit terlayani
≤ 5 menit terlayani
≤ 5 menit terlayani
≤ 5 menit terlayani
≤ 5 menit terlayani
≤ 5 menit terlayani
≤ 5 menit terlayani
≤ 5 menit terlayani
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
6. Kepuasan pelanggan > 70 % ≥ 75 % > 75 % > 70 % > 70 % > 70 % > 70 % > 70 % > 70 % > 70 % > 70 % 100% 100% 100% 100% 100%
7. Kematian pasien ≤ 24 jam
< 2 /1000 ≤ 5 /1000 < 4 /1000 < 3 /1000 < 2 /1000) < 2 /1000 ≤ 5 /1000 ≤ 5 /1000 ≤ 5 /1000 ≤ 5 /1000 ≤ 5 /1000 100% 80% 60% 40% 40%
8. Tidak ada pasien yg membayar uang muka
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100%
2 Rawat Jalan
1. Dokter pemberi Pelayanan
100 % Spesialis
> 90 % Spesialis 90 % Spesialis 95 % Spesialis 100 % Spesialis 100 % Spesialis 80% Spesialis
80% Spesialis 80% Spesialis
80% Spesialis
80% Spesialis
80% 80% 80% 80% 80%
2. Ketersediaan Pelayanan (klinik)
Anak
Peny. Dalam
Obgyn
Bedah
Anak
Dalam
Obgyn
Bedah
THT
Mata
Saraf
Gigi & Mulut
Kulit Kelamin
DOTS
Anak
Dalam
Obgyn
Bedah
THT
Mata
Saraf
Gigi & Mulut
Kulit Kelamin
DOTS
Orthopedi
Rehab.medik
Jiwa
Anak
Dalam
Obgyn
Bedah
THT
Mata
Saraf
Gigi & Mulut
Kulit Kelamin
DOTS
Orthopedi
Rehab medik
Jiwa
Jantung
Tumb. kembang
Anak
Dalam
Obgyn
Bedah
THT
Mata
Saraf
Gigi & Mulut
Kulit Kelamin
DOTS
Orthopedi
Rehab medik
Jiwa
Jantung
Tumb. kembang
Anak
Dalam
Obgyn
.Bedah
THT
Mata
Saraf
Gigi & Mulut
Kulit Kelamin
DOTS
Orthopedi
Rehab medik
Jiwa
Jantung
Tumb. kembang
Anak
Dalam
Obgyn
.Bedah
THT
Mata
Saraf
Gigi & Mulut
DOTS
Jiwa
Anak
Dalam
Obgyn
.Bedah
THT
Mata
Saraf
Gigi & Mulut
Kulit Kelamin
DOTS
Jiwa
Anak
Dalam
Obgyn
.Bedah
THT
Mata
Saraf
Gigi & Mulut
Kulit Kelamin
DOTS
Anak
Dalam
Obgyn
.Bedah
THT
Mata
Saraf
Gigi & Mulut
Kulit Kelamin
DOTS
Anak
Dalam
Obgyn
.Bedah
THT
Mata
Saraf
Gigi & Mulut
Kulit Kelamin
DOTS
Jiwa
66,66%
66,66%
66,66%
66,66%
73,33%
12
No Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi
Target SPM
Target Renstra SKPD Tahun Ke- Realisasi Renstra SKPD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke-
2011 2012 2013 2014 s/d Oktober
2015 2011 2012 2013 2014
s/d Oktober
2015 2011 2012 2013 2014
s/d Oktober
2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3. Ketersediaan Pelayanan pasien Jiwa
Anak remaja
NAPZA
Gangguan Psikotik
Gangguan Neurotik
Mental Retardasi
Mental Organik
Usia Lanjut
Anak remaja
NAPZA
Gangguan Psikotik
Gangguan
Neurotik
Mental Retardasi
Mental Organik Usia Lanjut
Anak remaja
NAPZA
Gangguan Psikotik
Gangguan
Neurotik
Mental Retardasi
Mental Organik
Usia Lanjut
Anak remaja
NAPZA
Gangguan Psikotik
Gangguan
Neurotik
Mental Retardasi
Mental Organik
Usia Lanjut
Anak remaja
NAPZA
Gangguan Psikotik
Gangguan
Neurotik
Mental Retardasi
Mental Organik
Usia Lanjut
Anak remaja
NAPZA
Gangguan Psikotik
Gangguan
Neurotik
Mental Retardasi
Mental Organik
Usia Lanjut
Anak remaja
NAPZA
Gangguan Psikotik
Gangguan
Neurotik
Mental Retardasi
Mental Organik
Usia Lanjut
Anak remaja
NAPZA
Gangguan Psikotik
Gangguan
Neurotik
Mental Retardasi
Mental Organik
Usia Lanjut
- - Anak remaja
NAPZA
Gangguan Psikotik
Gangguan
Neurotik
Mental Retardasi
Mental Organik
Usia Lanjut
50% 50% 0% 0% 100%
4. Jam buka pelayanan Hari kerja 08.00-13.00 Jumat 08.00-11.00
Hari kerja 08.00-13.00 Jumat 08.00-11.00
Hari kerja 08.00-13.00 Jumat 08.00-11.00
Hari kerja 08.00-13.00 Jumat 08.00-11.00
Hari kerja 08.00-13.00 Jumat 08.00-11.00
Hari kerja 08.00-13.00 Jumat 08.00-11.00
Hari kerja 08.00-13.00 Jumat 08.00-11.00
Hari kerja 08.00-13.00 Jumat 08.00-11.00
Hari kerja 08.00-13.00 Jumat 08.00-11.00
Hari kerja 08.00-13.00 Jumat 08.00-11.00
Hari kerja 08.00-13.00 Jumat 08.00-11.00
100 % 100 % 100% 100% 100%
5. Waktu tunggu < 60 menit > 90 % < 2 jam > 90 % < 2 jam > 90 % waktu < 2 jam
< 60 menit < 60 menit < 60 menit < 60 menit < 60 menit
< 60 menit < 60 menit 100 % 100 % 100% 100% 100%
6. Kepuasan Pelanggan > 90 % ≥ 75 % > 80 % > 85 % > 90 % > 90 % ≥ 75 % ≥ 75 % ≥ 75 % ≥ 75 % ≥ 75 %
7. Penegakan diagosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB
60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 100 % 100 % 100% 100% 100%
8. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB
60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 100 % 100 % 100% 100% 100%
3 Rawat Inap :
1. Pemberian pelayanan Dok. Spesialis
perawat min.D3
Dok. spesialis
dokter umum
perawat min.D3
Dok. spesialis
dokter umum
perawat min.D3
Dok. spesialis
dokter umum
perawat min.D3
Dok. spesialis
dokter umum
perawat min.D3
Dok. spesialis
dokter umum
perawat min.D3
Dok. spesialis
dokter umum
perawat min.D3
Dok. spesialis
dokter umum
perawat min.D3
Dok. spesialis
dokter umum
perawat min.D3
Dok. spesialis
dokter umum
perawat min.D3
Dok. spesialis
dokter umum
perawat min.D3
133% 133% 133% 133% 133%
2. Dokter penanggung jawab pasien
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
13
No Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi
Target SPM
Target Renstra SKPD Tahun Ke- Realisasi Renstra SKPD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke-
2011 2012 2013 2014 s/d Oktober
2015 2011 2012 2013 2014
s/d Oktober
2015 2011 2012 2013 2014
s/d Oktober
2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3. Ketersediaan pelayanan Rawat Inap
Anak
Dalam
Obgyn
Bedah
Anak
Dalam
Obgyn
Bedah
Mata
THT
Saraf
Kulit kelamin
Orthopedi
Jiwa
Rehab medik
Jantung
Paru
Anak
Dalam
Obgyn
Bedah
Mata
THT
Saraf
Kulit kelamin
Orthopedi
Jiwa
Rehab medik
Jantung
Paru
Anak
Dalam
Obgyn
Bedah
Mata
THT
Saraf
Kulit kelamin
Orthopedi
Jiwa
Rehab medik
Jantung
Paru
Anak
Dalam
Obgyn
Bedah
Mata
THT
Saraf
Kulit kelamin
Orthopedi
Jiwa
Rehab medik
Jantung
Paru
Anak
Dalam
Obgyn
Bedah
Mata
THT
Saraf
Kulit kelamin
Orthopedi
Jiwa
Rehab medik
Jantung
Paru
Anak
Dalam
Obgyn
.Bedah
THT
Mata
Saraf
Anak
Dalam
Obgyn
.Bedah
THT
Mata
Saraf
Gigi & Mulut
Kulit Kelamin
Jiwa
Anak
Dalam
Obgyn
.Bedah
THT
Mata
Saraf
Kulit Kelamin
Anak
Dalam
Obgyn
.Bedah
THT
Mata
Saraf
Kulit Kelamin
Anak
Dalam
Obgyn
.Bedah
THT
Mata
Saraf
Kulit Kelamin
Jiwa
88,88% 76,92% 76,92% 76,92% 84,61%
4. Jam Visite Dokter Spesialis
08.00-14.00 tiap hari kerja
08.00-14.00 tiap hari kerja
08.00-14.00 tiap hari kerja
08.00-14.00 tiap hari kerja
08.00-14.00 tiap hari kerja
08.00-14.00 tiap hari kerja
08.00-14.00 tiap hari kerja
08.00-14.00 tiap hari kerja
08.00-14.00 tiap hari
08.00-14.00 tiap hari kerja
08.00-14.00 tiap hari kerja
100 % 100 % 100% 100% 100%
5. Kejadian infeksi pasca operasi
≤ 1,5 % ≤ 1,5 % ≤ 1,5 % ≤ 1,5 % ≤ 1,5 % ≤ 1,5 % ≤ 1,5 % ≤ 1,5 % ≤ 1,5 % ≤ 1,5 % ≤ 1,5 % 100 % 100 % 100% 100% 100%
6. Kejadian infeksi nosokomial
≤ 1,5 % ≤ 1,5 % ≤ 1,5 % ≤ 1,5 % ≤ 1,5 % ≤ 1,5 % ≤ 1,5 % ≤ 1,5 % ≤ 1,5 % ≤ 1,5 % ≤ 1,5 % 100 % 100 % 100% 100% 100%
7. Tidak ada pasien jatuh yg berakibat cacat / kematian
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100%
8. Pasien mati > 48 jam ≤ 0,24 % ≤ 0,24 % ≤ 0,24 % ≤ 0,24 % ≤ 0,24 % ≤ 0,24 % ≤ 0,24 % ≤ 0,24 % ≤ 0,24 % ≤ 0,24 % ≤ 0,24 % 100 % 100 % 100% 100% 100%
9. Kejadian pulang paksa
< 5 % ≤ 30 % < 20 % < 25 % < 10 % < 5 % < 20 % < 20 % < 20 % < 20 % < 20 % 105% 100% 80% 50%
10. Kepuasan pelanggan
> 90 % > 75 % > 80 % > 85 % > 85 % > 90 % > 75 % > 75 % > 75 % > 75 % > 75 % 100% 93,75%
88,23%
88,23%
83,33%
11. penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis
60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 100 % 100 % 100% 100% 100%
12. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB
60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 100 % 100 % 100% 100% 100%
13. Ketersediaan pelayanan jiwa di rawat inap
Napsa,
Gangguan Psikotik,
Gangguan neurotik
Gangguan Mental Organik
- - Napsa,
Gangguan Psikotik,
Napsa,
Gangguan Psikotik,
Gangguan neurotik
Napsa,
Gangguan Psikotik,
Gangguan neurotik
Gangguan Mental Organik
- - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
14
No Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi
Target SPM
Target Renstra SKPD Tahun Ke- Realisasi Renstra SKPD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke-
2011 2012 2013 2014 s/d Oktober
2015 2011 2012 2013 2014
s/d Oktober
2015 2011 2012 2013 2014
s/d Oktober
2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
14. Tidak ada kematian pasien gangguan jiwa karena bunuh diri
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
15. Kejadian re-adminssion pasien gangguan jiwa dlm waktu ≤ 1 bulan
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
16. Lama hari perawatan pasien jiwa
< 6 minggu < 6 minggu < 6 minggu < 6 minggu < 6 minggu < 6 minggu 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
4 Bedah Sentral
1. Waktu tunggu operasi elektif
≤ 2 hari ≤ 2 hari ≤ 2 hari ≤ 2 hari ≤ 2 hari ≤ 2 hari ≤ 2 hari ≤ 2 hari ≤ 2 hari ≤ 2 hari ≤ 2 hari 100 % 100 % 100% 100% 100%
2. Kejadian kematian di meja operasi
≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % 100 % 100 % 100% 100% 100%
3. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100%
4. Tidak ada kejadian operasi salah orang
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100%
5. Tidak ada kejadian salah tindakan pada operasi
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100%
6. Tidak ada kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100%
7. Komplikasi anesthesi karena overdosis, reaksi anestesi & salah penem-patan endotra-cheal tube
< 6 % < 6 % < 6 % < 6 % < 6 % < 6 % < 6 % < 6 % < 6 % < 6 % < 6 % 100 % 100 % 100% 100% 100%
5 Persalinan dan perinatologi
1. Kejadian kematian ibu karena persalinan
Pendarahan ≤ 1 %
Pre eksampsia ≤ 30%
Sepsis ≤ 0,2 %
Pendara-han ≤ 1 %
Pre eksampsia ≤ 30%
Sepsis ≤ 0,2 %
Pendarahan ≤ 1 %
Pre eksampsia ≤ 30%
Sepsis ≤ 0,2 %
Pendarahan ≤ 1 %
Pre eksampsia ≤ 30%
Sepsis ≤ 0,2 %
Pendarahan ≤ 1 %
Pre eksampsia ≤ 30%
Sepsis ≤ 0,2 %
Pendarahan ≤1%
Pre eksampsia ≤ 30%
Sepsis ≤ 0,2 %
Pendara-han ≤ 1 %
Pre eksampsia ≤ 30%
Sepsis ≤ 0,2 %
Pendara-han ≤ 1%
Pre eksampsia ≤ 30%
Sepsis ≤ 0,2 %
Pendara-han ≤ 1 %
Pre eksampsia ≤ 30%
Sepsis ≤ 0,2 %
Pendara-han ≤ 1 %
Pre eksampsia ≤ 30%
Sepsis ≤ 0,2 %
Pendara-han ≤ 1%
Pre eksampsia ≤ 30%
Sepsis ≤ 0,2 %
100 % 100 % 100% 100% 100%
15
No Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi
Target SPM
Target Renstra SKPD Tahun Ke- Realisasi Renstra SKPD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke-
2011 2012 2013 2014 s/d Oktober
2015 2011 2012 2013 2014
s/d Oktober
2015 2011 2012 2013 2014
s/d Oktober
2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2. Pemberian pelayanan persalinan normal
Dokter Sp.OG
Dokter umum terlatih APN
Bidan
Dokter Sp.OG
Dokter umum terlatih APN
Bidan
Dokter Sp.OG
Dokter umum terlatih APN
Bidan
Dokter Sp.OG
Dokter umum terlatih APN
Bidan
Dokter Sp.OG
Dokter umum terlatih APN
Bidan
Dokter Sp.OG
Dokter umum terlatih APN
Bidan
Dokter Sp.OG
Bidan
Dokter Sp.OG
Bidan
Dokter Sp.OG
Bidan
Dokter Sp.OG
Bidan
Dokter Sp.OG
Bidan
66,33% 66,33% 66,33% 66,33% 66,33%
3. Pemberian pelayanan persa-linan dg penyulit (Dr.Sp.OG)
Tim PONEK terlatih
Tim PONEK terlatih
Tim PONEK terlatih
Tim PONEK terlatih
Tim PONEK terlatih Tim PONEK terlatih
Tim PONEK terlatih
Tim PONEK terlatih
Tim PONEK terlatih
Tim PONEK terlatih
Tim PONEK terlatih
100 % 100 % 100% 100% 100%
4. Pemberian pelayanan persalinan dg tindakan operasi
Dokter Sp.OG
Dokter Sp.A
Dokter Sp.An
Dokter Sp.OG
Dokter Sp.A
Dokter Sp.An
Dokter Sp.OG
Dokter Sp.A
Dokter Sp.An
Dokter Sp.OG
Dokter Sp.A
Dokter Sp.An
Dokter Sp.OG
Dokter Sp.A
Dokter Sp.An
Dokter Sp.OG
Dokter Sp.A
Dokter Sp.An
Dokter Sp.OG
Dokter Sp.A
Dokter Sp.An
Dokter Sp.OG
Dokter Sp.A
Dokter Sp.An
Dr. Sp.OG
Dr. Sp.A
Drr Sp.An
Dr. Sp.OG
Dr. Sp.A
Drr Sp.An
Dr. Sp.OG
Dr. Sp.A
Drr Sp.An
100 % 100 % 100% 100% 100%
5. Kemampuan menangani BBLR <1500gr - 2500 gr
100 % > 85 % > 85 % > 90 % > 90 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 117,64 %
117,64 %
111, 11 %
111, 11 %
100%
6. Pertolongan Persalinan melalui SC
≤ 20 % ≤ 20 % ≤ 20 % ≤ 20 % ≤ 20 % ≤ 20 % ≤ 20 % ≤ 20 % ≤ 20 % ≤ 20 % ≤ 20 % 100 % 100 % 100% 100% 100%
7. Kepuasan Pasien > 80 % > 75 % > 75 % > 80 % > 80 % > 80 % > 75 % > 75 % > 75 % > 75 % > 75 % 100% 93,75%
88,23%
88,23%
83,33%
6 Intensif
1. Rata-rata Pa-sien yg kembali ke perawatan intensif dg kasus yg sama < 72 jam
< 3 % ≤ 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % ≤ 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % 100 % 100 % 100% 100% 100%
2. Pemberian pelayanan Unit intensif
dr Sp. An
dr spesialis sesuai dg kasus
100% perawat min D3 (sertifikat perawat mahir ICU /setara D4)
dr Sp. An
dr spesialis sesuai dg kasus
15% perawat
min D3 (sertifikat
perawat mahir
ICU /setara D4)
dr Sp. An
dr spesialis sesuai dg kasus
30% perawat min D3 (sertifikat perawat mahir ICU /setara D4)
dr Sp. An
dr spesialis sesuai dg kasus
50% perawat min D3 (sertifikat perawat mahir ICU /setara D4)
dr Sp. An
dr spesialis sesuai dg kasus
75% perawat min D3 (sertifikat perawat mahir ICU /setara D4)
dr Sp. An
dr spesialis sesuai dg kasus
100% perawat min D3 (sertifikat perawat mahir ICU /setara D4)
dr Sp. An & dr spesialis sesuai dg kasus yang ditangani
30% perawat min D3 dg sertifikat perawat mahir ICU / setara D4
spesialis sesuai dg kasus yg ditangani
30% perawat min D3 dg sertifikat perawat mahir ICU /setara D4
spesialis sesuai dg kasus yg dita-ngani
30% perawat min D3 dg serti-fikat perawat mahir ICU / setara D4
spesialis sesuai dg kasus yg ditangani
30% perawat min D3 dg sertifikat perawat mahir ICU / setara D4
spesialis sesuai dg kasus yg ditangani
30% perawat min D3 dg sertifikat perawat mahir ICU / setara D4
100%
100%
100%
100%
100%
60%
100%
40%
100%
30%
7 Radiologi
1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto
< 3 jam < 3 jam < 3 jam < 3 jam < 3 jam < 3 jam < 3 jam < 3 jam < 3 jam < 3 jam < 3 jam 100 % 100 % 100% 100% 100%
2. Pelaksana ekspertisi Dokter Sp.Rad Dokter Sp.Rad Dokter Sp.Rad Dokter Sp.Rad Dokter Sp.Rad Dokter Sp.Rad Dokter Sp.Rad Dokter Sp.Rad Dokter Sp.Rad
Dokter Sp.Rad
Dokter Sp.Rad
100 % 100 % 100% 100% 100%
3. Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen karena kerusakan foto
≤ 2 % ≤ 3 % ≤ 3 % ≤ 2 % ≤ 2 % ≤ 2 % ≤ 2 % ≤ 2 % ≤ 2 % ≤ 2 % ≤ 2 % 100,66 %
100,66 %
100% 100% 100%
4. Kepuasan Pelanggan ≥ 80 % ≥ 75 % ≥ 75 % ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 75 % ≥ 75 % ≥ 75 % ≥ 75 % ≥ 75 % 100% 100% 83,33%
83,33%
83,33%
8 Lab. Patologi Klinik
1. Waktu tunggu hasil pelayanan Lab
≤140 menit kimia darah & darah rutin
≤140 menit kimia darah & darah rutin
≤140 menit kimia darah & darah rutin
≤140 menit kimia darah & darah rutin
≤140 menit kimia darah & darah rutin
≤140 menit kimia darah & darah rutin
≤140 menit kimia darah & darah rutin
≤140 menit kimia darah & darah rutin
≤140 menit kimia darah & darah
≤140 menit kimia darah & darah
≤140 menit kimia darah & darah
100 % 100 % 100% 100% 100%
16
rutin rutin rutin
No Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi
Target SPM
Target Renstra SKPD Tahun Ke- Realisasi Renstra SKPD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke-
2011 2012 2013 2014 s/d Oktober
2015 2011 2012 2013 2014
s/d Oktober
2015 2011 2012 2013 2014
s/d Oktober
2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2. Pelaksanaan ekstertisi
Dokter Sp.PK Dokter Sp.PK Dokter Sp.PK Dokter Sp.PK Dokter Sp.PK Dokter Sp.PK Dokter Sp.PK Dokter Sp.PK Dokter Sp.PK
Dokter Sp.PK
Dokter Sp.PK
100 % 100 % 100% 100% 100%
3. Tidak ada kesalahan pemberian hasil pemeriksaan lab
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100%
4. Kepuasan pelanggan ≥ 80 % ≥ 75 % ≥ 75 % ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 % 83,33 %
83,33%
100% 100% 100%
9 Rehabilitasi Medik
1. Kejadian Drop Out pasien atas pelayanan Rehab Medik yang direncanakan
≤50 % - ≤ 75 % ≤ 60 % ≤ 50 % ≤ 50 % - - - ≤ 50 % ≤ 50 % 0% 0% 0% 100% 100%
2. Tidak ada kejadian kesalahan tindakan Rehab Medik
100% - 100% 100% 100% 100% - - - 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100%
3. Kepuasan Pelanggan ≥ 80 % - ≥ 75 % ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 %
10 Farmasi
1. Waktu tunggu layanan a. Obat jadi
≤30 menit ≤30 menit ≤30 menit ≤30 menit ≤30 menit ≤30 menit ≤30 menit ≤30 menit ≤30 menit ≤30 menit ≤30 menit 100 % 100 % 100% 100% 100%
b. Obat racikan ≤60 menit ≤60 menit ≤60 menit ≤60 menit ≤60 menit ≤60 menit ≤60 menit ≤60 menit ≤60 menit ≤60 menit ≤60 menit 100 % 100 % 100% 100% 100%
2. Tidak ada kejadian salah pemberian obat
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3. Kepuasan pelanggan ≥ 80 % ≥ 75 % ≥ 75 % ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 % 106,66%
106,66%
100% 100% 100%
4. Penulisan resep sesuai formula
100 % 90 % 90 % 95 % 95 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
11 Gizi
1. Ketepatan waktu pemberian makanan pasien
≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2. Sisa makanan yg tidak termakan pasien
≤ 20 % ≤ 30 % ≤ 25 % ≤ 20 % ≤ 20 % ≤ 20 % ≤ 20 % ≤ 20 % ≤ 20 % ≤ 20 % ≤ 20 % 150% 120% 100% 100% 100%
3. Tidak ada kejadian kesalahan pemberian diet
100 % > 90 % 95 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
12 Tranfusi Darah
1. Kebutuhan darah bagi pelayanan tranfusi
100 % terpenuhi
100 % terpenuhi 100 % terpenuhi
100 % terpenuhi
100 % terpenuhi 100 % terpenuhi
100 % terpenuhi
100 % terpenuhi
100 % terpenuhi
100 % terpenuhi
100 % terpenuhi
100% 100% 100% 100% 100%
2. Kejadian Reaksi transfusi
≤ 0,01 % ≤ 0,01 % ≤ 0,01 % ≤ 0,01 % ≤ 0,01 % ≤ 0,01 % ≤ 0,01 % ≤ 0,01 % ≤ 0,01 % ≤ 0,01 % ≤ 0,01 % 100% 100% 100% 100% 100%
13 Pelayanan Gakin
Pelayanan pasien GAKIN pada setiap unit pelayanan RS
100% terlayani 100% terlayani 100% terlayani 100% terlayani 100% terlayani 100% terlayani 100% terlayani 100% terlayani 100% terlayani
100% terlayani
100% terlayani
100% 100% 100% 100% 100%
17
No Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi
Target SPM
Target Renstra SKPD Tahun Ke- Realisasi Renstra SKPD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke-
2011 2012 2013 2014 s/d Oktober
2015 2011 2012 2013 2014
s/d Oktober
2015 2011 2012 2013 2014
s/d Oktober
2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
14 Rekam Medik
1. Kelengkapan pengisian rekam medik 48 jam setelah selesai pelayanan
100 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 166,66%
142,85%
125% 100% 100%
2. Kelengkapan Informed Concent setelah mendapat informasi yang jelas
100 % 80 % 90 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 125% 111,11%
100% 100% 100%
3. Waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat jalan
≤ 10 menit ≤ 10 menit ≤ 10 menit ≤ 10 menit ≤ 10 menit ≤ 10 menit ≤ 10 menit ≤ 10 menit ≤ 10 menit ≤ 10 menit ≤ 10 menit 100% 100% 100% 100% 100%
4. Waktu penyelesaian dokumen rekam medik rawat inap
≤ 15 menit ≤ 15 menit ≤ 15 menit ≤ 15 menit ≤ 15 menit ≤ 15 menit ≤ 15 menit ≤ 15 menit ≤ 15 menit ≤ 15 menit ≤ 15 menit 100% 100% 100% 100% 100%
15 Pengolahan Limbah
1. Baku mutu limbah cair sesuai standar :
BOD < 30 mg/I
COD < 80 mg/I
TSS < 30 mg/I
PH 6-9
BOD < 30 mg/I
COD < 80 mg/I
TSS < 30 mg/I
PH 6-9
BOD < 30 mg/I
COD < 80 mg/I
TSS < 30 mg/I
PH 6-9
BOD < 30 mg/I
COD < 80 mg/I
TSS < 30 mg/I
PH 6-9
BOD < 30 mg/I
COD < 80 mg/I
TSS < 30 mg/I
PH 6-9
BOD < 30 mg/I
COD < 80 mg/I
TSS < 30 mg/I
PH 6-9
BOD < 30 mg/I
COD < 80 mg/I
TSS < 30 mg/I
PH 6-9
BOD < 30 mg/I
COD < 80 mg/I
TSS < 30 mg/I
PH 6-9
BOD < 30 mg/I
COD < 80 mg/I
TSS < 30 mg/I
PH 6-9
BOD < 30 mg/I
COD < 80 mg/I
TSS < 30 mg/I
PH 6-9
BOD < 30 mg/I
COD < 80 mg/I
TSS < 30 mg/I
PH 6-9
100% 100% 100% 100% 100%
2. Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai aturan
100 % > 90 % > 90 % > 95 % > 95 % 100 % 80% 80% 80% 80% 80% 88,88%
88,88%
84,21%
84,21%
84,21%
16 Administrasi Manajemen
1. Tindaklanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat Direksi
100 % 90 % 90 % 95 % 95 % 100 % 80% 80% 85% 85% 85% 88,88%
88,88%
89,47%
89,47%
85%
2. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
3. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
4. Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
5. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam /tahun
≥ 60 % ≥ 30 % ≥ 30 % ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 20 % ≥ 20 % ≥ 20 % ≥20 % ≥ 20 % 100% 100% 100% 100% 100%
6. Cost recovery ≥ 40 % ≥ 40 % ≥ 40 % ≥ 40 % ≥ 40 % ≥ 40 % ≥ 40 % ≥ 40 % ≥ 40 % ≥ 40 % ≥ 40 % 100% 100% 100% 100% 100%
7. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100%
18
No Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi
Target SPM
Target Renstra SKPD Tahun Ke- Realisasi Renstra SKPD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke-
2011 2012 2013 2014 s/d Oktober
2015 2011 2012 2013 2014
s/d Oktober
2015 2011 2012 2013 2014
s/d Oktober
2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
8. Kecepatan pemberian informasi tagihan pasien rawat inap
≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam 100% 100% 100% 100% 100%
9. Ketepatan waktu pemberian imbalan/ insentif sesuai kesepakatan waktu
100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
17 Ambulance
1. Waktu pelayanan 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 100% 100% 100% 100% 100%
2. Kecepatan memberikan pelayanan
≤ 30 menit < 30 menit ≤ 30 menit ≤ 30 menit ≤ 30 menit ≤ 30 menit < 20 menit ≤ 20 menit ≤ 20 menit ≤ 20 menit ≤ 20 menit 150% 150% 150% 150% 150%
3. Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan
Sesuai ketentuan daerah
Sesuai ketentuan daerah
Sesuai ketentuan daerah
Sesuai ketentuan daerah
Sesuai ketentuan daerah
Sesuai ketentuan daerah
Sesuai ketentuan daerah
Sesuai ketentuan daerah
Sesuai ketentuan daerah
Sesuai ketentuan daerah
Sesuai ketentuan daerah
100% 100% 100% 100% 100%
18 Pemulasaran Jenazah
Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah
< 2 jam < 2 jam < 2 jam < 2 jam < 2 jam < 2 jam - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
19 Pelayanan pemeliha-raan sarana RS
Ketepatan waktu menanggapi kerusakan alat
< 80 % < 80 % < 80 % < 80 % < 80 % < 80 % < 80 % < 80 % < 80 % < 80 % < 80 % 100% 100% 100% 100% 100%
Ketepatan waktu pemeliharaan alat
100 % > 70 % > 80 % > 80 % > 90 % 100 % > 70 % > 70 % > 70 % > 70 % > 70 % 100% 87,5% 87,5% 77,77%
70 %
Peralatan Lab & alat ukur terkalibrasi tepat waktu sesuai dg ketentuan kalibrasi
100 % > 60 % > 70 % > 80 % > 90 % 100 % > 70 % > 70 % > 70 % > 70 % > 70 %
20 Pelayanan laundry
1. Tidak ada linen yg hilang
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2. Ketepatan waktu penyediaan linen utk ruang rawat inap
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
21 Pencegahan & Pengendalian Infeksi
1. Ada Anggota Tim PPI yang Terlatih
75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2. Tersedia APD di setiap Instalasi
60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
3. Pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial
75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
19
Dari uraian capaian kinerja pada tabel 2.4. diatas dapat ditelaah bahwa rata-rata tingkat capaian
kinerja RSUD Soreang sesuai SPM mencapai 80 s/d 100% namun terdapat beberapa indicator kinerja SPM
yang tidak dapat dicapai yaitu :
1. Tingkat kematian pasien IGD meningkat dengan rata-rata tingkat kematian mencapai 5 orang dari 1000
pasien yang dilayani di IGD. Hal tersebut terjadi karena pada kurun waktu 2011 - Oktober 2015, IGD
yang dimiliki belum sesuai standar. Sarana prasarana yang dimiliki belum dapat mengimbangi jumlah
kunjungan serta jenis penyakit yang mampu ditangani di IGD RS sehingga jumlah pasien yang dirujuk
ke RS lain cukup tinggi.
2. Jenis pelayanan spesialistik yang dimiliki RSUD Soreang belum dapat tercapai sesuai target. Dari 15
Jenis pelayanan spesialistik yang direncanakan, sampai dengan tahun 2010 RSUD Soreang baru
mampu memenuhi 11 jenis pelayanan spesialistik. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya jumlah dokter
spesialis yang ada serta kurangnya lahan untuk pengembangan klinik rawat jalan baru maupun
kapasitas dan jenis layanan rawat inap baru..
3. Tingkat capaian kinerja pelayanan psikiatri (kejiwaan) rawat inap pada kurun waktu 2011 - Oktober
2015 adalah 0%. Hal tersebut disebabkan karena pada kurun waktu tersebut RSUD Soreang tidak
memiliki lahan maupun sarana khusus untuk pelayanan rawat inap pasien psikiatri (kejiwaan).
4. Tidak dapat menambah jenis pelayanan spesialistik baru maupun menambah kapasitas ruangan
perawatan terutama ruang perawatan pasien kelas III sehingga sering terjadi adanya pasien yang
dirujuk dengan alasan ruang perawatan penuh atau tidak ada jenis pelayanan spesialistik dan
prasarana pendukung pelayanan yang dibutuhkan pasien tersebut.
5. Instalasi Bedah Sentral (IBS) yang dimiliki saat ini bersifat seadanya dan tidak sesuai dengan standar
RS. Dengan keterbatasan ruangan serta sarana prasarana IBS yang dimiliki maka peningkatan
kegiatan pelayanan bedah tidak dapat dilaksanakan secara optimal.
6. Intensive Care Unit (ICU) yang ada saat ini tidak sesuai standar, Ruang ICU yang ada berlokasi di
dekat area publik sehingga mengganggu kenyamanan pasien dan hanya memiliki 4 tempat tidur
perawatan sehingga banyak pasien yang seharusnya dirawat di ruang ICU terpaksa dirujuk ke RS lain
dengan alasan ruang perawatan yang penuh padahal standar minimal kapasitas tempat tidur ICU
adalah 10% dari kapasitas tempat tidur pasien yang ada.
7. Kurangnya daya tampung untuk pelayanan pasien rawat inap karena kapasitas ruang rawat inap
sangat terbatas padahal rasio kunjungan pasien rawat inap cukup tinggi.
8. Banyaknya pasien gagal ginjal yang tidak dapat dilayani di RSUD Soreang karena sampai saat ini
RSUD Soreang belum memiliki unit Hemodialisa.
9. Banyaknya pasien persalinan yang dirujuk ke rumah sakit lain karena terbatasnya ruangan rawat inap
khusus bagi pasien rawat inap pasca persalinan.
10. Rata-rata SDM pelaksana kesehatan yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya masih dibawah
30%. Hal tersebut karena anggaran untuk pembiayaan peningkatan kualitas SDM tidak mencukupi.
11. Pengelolaan limbah padat RS belum sesuai standar. Hal tersebut dikarenakan lahan yang dimiliki
RSUD Soreang belum sesuai standar sehingga pengelolaan limbah padat masih bersifat seadanya
namun dengan tetap mempertimbangkan implikasi bahaya infeksius yang terjadi.
20
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Soreang
Kesehatan merupakan faktor fundamental yang harus dibangun oleh setiap negara. Indonesia
bahkan menetapkan kesehatan sebagai hak azasi manusia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang
Dasar 1945 pasal 8 yang telah diamandemen yang berbunyi setiap penduduk berhak atas pelayanan
kesehatan. Rumah sakit adalah bagian yang amat penting dari suatu sistem kesehatan. Bagi dunia
kesehatan, perubahan politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu kedokteran, dan teknologi merupakan
tantangan yang amat kompleks dan saling berkaitan. Paradigma jasa pelayanan kesehatan rumah sakit pun
sudah mengalami perubahan yang mendasar dan merupakan sebuah badan usaha yang mempunyai
banyak unit bisnis strategis, sehingga membutuhkan penanganan dengan konsep manajemen yang tepat.
Kinerja pelayanan kesehatan seperti halnya di RSUD Soreang Kabupaten Bandung menjadi isu
kebijakan yang makin strategis karena perbaikan kinerja pelayanan kesehatan memiliki implikasi yang luas
dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dalam kehidupan ekonomi, perbaikan kinerja pelayanan kesehatan
akan bisa memperbaiki iklim investasi yang diperlukan untuk bisa segera keluar dari krisis ekonomi yang
berkepanjangan
Dalam menghadapi tantangan global, tugas RSUD Soreang semakin berat karena selain
memberikan pelayanan kesehatan dan pelayanan administrasi, juga harus tetap dapat menjaga dan
meningkatkan kualitas jasa pelayanan agar tetap survive di tengah-tengah perkembangan rumah sakit
swasta. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan di RSUD Soreang, selain harus mampu memberikan
pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, juga harus memperhatikan pasar dan
memperhitungkan perubahan yang terjadi pada lingkungan kesehatan eksternalnya ketika menyusun
strateginya. Dengan diterbitkannya Paket Undang-Undang Keuangan Negara khususnya Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Badan Layanan Umum, serta Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah merupakan dukungan payung hukum agar
RSUD Soreang dapat menjadikan dirinya sebagai Instansi Pemerintah yang memiliki otonomi dalam
pengelolaan keuangan sehingga dapat meningkatkan tingkat kesehatan organisasi, yang pada akhirnya
mampu menjadi suatu institusi kesehatan yang memiliki daya saing yang tinggi. Untuk masalah tersebut
diatas yang perlu dipertimbangkan hal-hal dibawah ini.
2.4.1. Pengelolaan Rumah Sakit sebagai BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)
Dalam rangka meningkatkan kinerja Instansi di lingkungan pemerintah yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yang memberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya tanpa mengutamakan mencari
keuntungan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
Pada tahun 2009 RSUD Soreang telah melaksanakan penilaian persyaratan subtantif dan
administratif untuk menjadi BLUD oleh Tim Pengkaji dan Tim Penilai RSUD Soreang dari unsur Pemerintah
Kabupaten Bandung yang diangkat oleh Bupati Bandung dan diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah
Kabupen Bandung. Berdasarkan penilaian dari Tim tersebut maka diputuskan RSUD Soreang dipandang
21
layak menjadi SKPD dengan pengelolaan keuangan berbentuk BLUD berdasarkan Keputusan Bupati
Bandung no. 900/Kep.498-Org/2009 tanggal 30 Desember 2009 dengan status BLUD Secara Penuh.
2.4.2. Akreditasi Rumah Sakit
Untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit perlu dilakukan perbaikan-perbaikan baik fisik
bangunan, penambahan sarana dan prasarana, penambahan peralatan dan ketenagaan serta pemberian
biaya operasional dan pemeliharaan sehingga mutu pelayanan rumah sakit sesuai dengan standar
sebagaimana diisyaratkan untuk akreditasi rumah sakit dengan tujuan agar rumah sakit dapat berfungsi
sebagai institusi yang dapat memberikan tingkat pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang
ditetapkan serta memberikan jaminan kepada petugas rumah sakit dan masyarakat.
Akreditasi rumah sakit dilandaskan pada SKN 1982, Undang-Undang RI No. 23/ 1992 pasal 59,
Kepmenkes RI No. 558/ tahun 1984; Permenkes RI nomor 159B/Menkes/Per/II/1988, Kepmenkes RI nomor
436 tahun 1993 yang menyatakan bahwa program akreditasi harus segera dapat dilaksanakan oleh seluruh
rumah sakit di Indonesia. Akreditasi rumah sakit mencakup 20 standar kegiatan pelayanan yang dapat
dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan rumah sakit masing-masing oleh karena itu RSUD
Soreang harus mempersiapkan diri baik fisik bangunan, sarana dan prasarana, peralatan dan ketenagaan
untuk dapat terakreditasi sesuai dengan ketentuan, secara bertahap dengan dukungan baik dari internal
rumah sakit maupun eksternal rumah sakit.
Pada tahun 2009 RSUD Soreang telah melaksanakan kegiatan penilaian akreditasi RS untuk 12
jenis pelayanan oleh Tim KARS DepKes RI, yaitu : (1) Pelayanan Administrasi dan Manajemen, (2)
Pelayanan Kemedikan, (3) Pelayanan Rekam Medik, (4) Pelayanan IGD, (5) Pelayanan
Keperawatan,(6) Pelayanan K3RS, (7) Pelayanan Infeksi Nosokomial, (8) Pelayanan OK, (9) Pelayanan
Laboratorium, (10) Pelayanan Radiologi, (11) Pelayanan Perinatal Resiko Tinggi, (12) Pelayanan
Farmasi dengan status kelulusan akreditasi Penuh Tingkat Lanjut berdasarkan Sertifikat Akreditasi Rumah
sakit No. YM.01.10/III/307/10 dari Ditjen Yanmed DepKes RI tanggal 19 Januari 2010.
Khusus untuk akreditasi 12 pelayanan ini, pada tanggal 12 Nopember 2010 RSUD Soreang
mendapatkan penghargaan dari Menteri Kesehatan RI berdasarkan Kepmenkes No.
1623/menkes/SK/X/2010 tanggal 12 Nopember 2010 sebagai Rumah Sakit Berprestasi Tingkat Nasional
tahun 2010.
22
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Soreang
Tugas pokok dari RSUD Soreang sebagai SKPD penyedia jasa layanan publik langsung kepada
masyarakat adalah melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan
mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya
peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan, melaksanakan, melaksanakan pelayanan
yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Soreang yang harus
selalu akomodatif serta responsif terhadap tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu
maka dibutuhkan berbagai sarana prasarana yang menunjang dan memadai guna tercapainya kegiatan
pelayanan kesehatan rujukan di Kabupaten Bandung yang lebih optimal. Di bawah ini diuraikan
permasalahan yang dihadapi RSUD Soreang dalam upayanya melakukan pengembangan.
Tabel 3.1. Idetifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi RSUD Soreang
No Aspek Kajian Capaian/ Kondisi Saat Ini
Standar yang
Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan
Pelayanan SKPD Internal Eksternal
1 2 3 4 5 6 7
1 PELAYANAN MEDIK
1) RAWAT JALAN
a. Umum ada MenKes
b. Penyakit Dalam ada MenKes
c. Kesehatan Anak ada MenKes
d. Bedah ada MenKes
e. Obgyn ada MenKes
f. Mata ada MenKes
g. THT ada MenKes
h. Gigi dan Mulut ada MenKes
i. Kulit dan Kelamin ada MenKes
j. Syaraf ada MenKes
k. Jiwa ada MenKes
l. Rehab Medis ada MenKes
m. Bedah Mulut Ada Menkes
n. Orthopaedi Ada Menkes
o. Kelainan Khusus - MenKes Belum ada Sulit untuk
p. Bedah Syaraf - MenKes Tenaga Dokter Mendapat tenaga
Spesialis pendukung
Dr. spesialis
2) GAWAT DARURAT
a. Umum ada MenKes Sarana penunjang
b. Triage ada MenKes pelayanan yang
g. Supporting ada MenKes dimiliki belum
c. Bedah - MenKes Lahan bangunan lengkap
d. Medical - MenKes yang ada tidak sehingga masih
e. Pediatry - MenKes mencukupi banyak pasien
f. Obgyn - MenKes yang dirujuk
h. Intermediate Ward - MenKes
i. High Care Unit - MenKes
j. Oneday Care - MenKes
4) BEDAH CENTRAL
a. Administrasi ada MenKes Lahan bangunan
b. Persiapan ada MenKes yang ada tidak
c. Anesthesi ada MenKes mencukupi
d. Operasi ada MenKes Sarana penunjang
e. Pemulihan ada MenKes pelayanan yang
f. Supporting ada MenKes dimiliki belum
g. Organ Bank - MenKes lengkap
22
23
No Aspek Kajian Capaian/ Kondisi Saat Ini
Standar yang
Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan
Pelayanan SKPD Internal Eksternal
1 2 3 4 5 6 7
5) ICU
a. Surgical ada MenKes Jumlah tempat
b. Medical ada MenKes tidur tidak mencukupi
2 PELAYANAN PENUNJANG MEDIK
1) RADIOLOGI ada MenKes
2) FARMASI ada MenKes
3) ANESTHESI ada MenKes
4) LABORATORIUM ada MenKes
5) REHABILITASI MEDIK ada MenKes
6) PATOLOGI ada MenKes
7) IPDL - MenKes
8) JENAZAH ada MenKes
3 PELAYANAN ADMINISTRASI
1) DIREKSI ada MenKes
2) BAGIAN KEUANGAN ada MenKes
3) BAGIAN TATA USAHA ada MenKes
4) BAGIAN PELAPORAN DAN INFORMASI
ada MenKes
5) BIDANG PELAYANAN MEDIS
ada MenKes
6) BIDANG PENUNJANG MEDIS
ada MenKes
7) BIDANG KEPERAWATAN
ada MenKes
8) BIDANG DIKLAT - MenKes masih menyatu dengan Tata Usaha
4 SERVICE
1) IPSRS ada MenKes
2) INSTALASI GIZI/DAPUR ada MenKes
3) CUCI / LAUNDRY ada MenKes
4) CSSD - MenKes Baru mulai berdiri tahun 2011
5) SANITASI LINGKUNGAN & PERTAMANAN
- MenKes Masih menyatu dg. IPSRS
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Pembangunan di Kabupaten Bandung pada tahap kedua RPJP Daerah atau RPJM Daerah
tahun 2011-2015 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum
terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang.
Berbagai isu global dan nasional perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat
lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Isu yang dihadapi Kabupaten Bandung antara
lain : keamanan dan ketertiban masyarakat, pelayanan publik, lingkungan hidup dan bencana, kualitas
sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan dan keshalehan sosial), pembangunan perdesaan dan
ketahanan pangan, infrastruktur wilayah dan tata ruang, serta kemiskinan. Dalam menangani isu tersebut
diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis.
Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta
mempertimbangkan isu yang ada di Kabupaten Bandung, maka visi Pemerintah Daerah Kabupaten
Bandung pada tahun 2011 - 2015 yang hendak dicapai pada tahapan kedua RPJP Daerah Kabupaten
Bandung adalah :
24
“Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural
dan Berwawasan Lingkungan”.
Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan
potensi yang dimiliki, maka ditetapkan misi RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2011-2015 yang didalamnya
mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Misi Kabupaten Bandung tahun 2011-2015
adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah
2. Meningkatkan profesionalisme birokrasi
3. Memulihkan keseimbangan lingkungan dan menerapkan pembangunan berkelanjutan
4. Meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) yang berlandaskan Iman dan takwa serta
melestarikan budaya sunda
5. Memantapkan pembangunan perdesaan
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah
7. Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing
Dalam melaksanakan tupoksi serta menjabarkan visi dan misinya maka RSUD Soreang
berpedoman pada visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 khususnya misi
ke dua “Meningkatkan profesionalisme birokrasi” serta misi keempat “Meningkatkan kualitas SDM (pendidikan
dan kesehatan) yang berlandaskan Iman dan takwa serta melestarikan budaya sunda”. Dibawah ini diuraikan
rumusan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bandung yang berkaitan dengan fungsi
pelayanan RSUD Soreang.
Tabel 3.2. Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung yang Berkaitan dengan Tupoksi RSUD Soreang
Visi :Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”
Misi Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi
Misi II: Meningkatkan profesionalisme birokrasi”
Mewujudkan pelayanan Publik yang prima
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan
Mengembangkan sistem manajemen kepegawaian, struktur organisasi, dan administrasi pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan profesional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai good governance dan clean goverment untuk meningkatkan kualitas fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat
Mengembangkan sistem manajemen keuangan yang mendukung peningkatan potensi penerimaan daerah, pengelolaan, dan pemanfaatan keuangan daerah yang digunakan sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek-aspek tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab yg tercipta melalui sistem pengawasan keuangan yang ketat.
Mengembangkan sistem database yang bersifat informatif, aktual, dan mudah diakses oleh masyarakat
Peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya.
Penerapan system reward and punishment yang berkeadilan.
Peningkatan kesejahteraan aparatur.
Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pendekatan pelayanan prima.
Peningkatan disiplin kerja aparatur.
Peningkatan pemanfaatan teknologi data dan informasi.
Peningkatan pengawasan internal
Misi IV : Meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) yang berlandaskan Iman dan takwa serta melestarikan budaya sunda
Meningkatnya kualitas SDM yang berbudi pekerti luhur, berbudaya sunda dan berlandaskan iman dan taqwa
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan
Menurunnya AKI dan AKB
Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan menyediakan dan memanfaatkan secara optimal sarana dan prasarana kesehatan, agar tercapai standar minimum pelayanan kesehatan
Peningkatan rasio sarana kesehatan terhadap jumlah penduduk
Peningkatan sarana prasarana kesehatan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan
Peningkatan kemitraan dan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan
Penguatan Manajemen Kesehatan
25
Dalam upaya untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bandung maka
diperlukan identifikasi berbagai faktor-faktor pengahambat dan pendorong pelayanan RSUD Soreang agar Visi
dan Misi Pemerintah Kabupaten Bandung tersebut dapat berjalan searah dengan rencana pengembangan
jangka menengah RSUD Soreang sesuai dengan tupoksinya dan menjadi bagian dari kontribusi pembangunan
bidang kesehatan di Kabupaten Bandung. Identifikasi tersebut nantinya bermanfaat pula pada perumusan isu-
isu strategis dalam pengembangan RSUD Soreang pada kurun waktu 5 tahun kedepan.
Identifikasi faktor-faktor pengahambat dan pendorong pelayanan RSUD terhadap Visi dan Misi
(dibatasi pada Visi dan Misi yang berkaitan dengan tupoksi RSUD Soreang sebagai SKPD yang menyediakan
pelayanan publik di bidang kesehatan) Pemerintah Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 3.3. faktor-faktor pengahambat dan pendorong pelayanan RSUD terhadap Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bandung
Visi : Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan
Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”
No Misi Pemerintah
Kabupaten Bandung
Permasalahan Pelayanan SKPD Faktor
Penghambat Pendorong
1 2 3 4 5
1 Misi II: Meningkatkan profesionalisme birokrasi”
Masih ada SDM dengan jenjang pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan
Sistem reward dan punishment belum tegas
Belum memiliki sistem remunerisasi yang berbasis kinerja dan lebih berkeadilan.
Kurangnya disiplin pegawai
pemanfaatan teknologi data dan informasi dalam pelayanan belum optimal.
Pengawasan Internal belum optimal
Tidak adanya ketentuan khusus dalam pola rekruitmen RS serta aturan reward dan punishment belum ada
Sistem remunerisasi yang ada belum mendukung pada peningkatan kesejahteraan pegawai
Kurangnya keinginan sebagian SDM RS untuk merubah budaya kerja dari yang bersifat konvensional menuju pemanfaatan IT
Rata-rata anggota SPI sebagai pengawas internal telah memasuki masa purna bhakti
Adanya perubahan pola manajemen RS menjadi PPK-BLUD yang memberikan kewenangan lebih luas dan fleksibel agar RS dapat mengatur pola pola rekruitmen RS serta aturan reward dan punishment yang mengarah kepada pelayanan prima.
Adanya kebijakan manajemen untuk mengedepankan pemanfaatan teknologi data dan informasi dalam pelayanan maupun administrasi
2 Misi IV : Meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) yang berlandaskan Iman dan takwa serta melestarikan budaya sunda
Sarana prasarana pelayanan kesehatan yang dimiliki belum lengkap.
Jumlah sarana pelayanan kesehatan tidak sebanding dengan jumlah kunjungan pasien yang terus meningkat .
Jumlah tenaga dan jenis spesialis yang ada terbatas.
Anggaran belanja yang ada hanya cukup untuk membiayai belanja operasional pelayanan RS dan 10% pengadaan sarana prasarana investasi RS
Lahan yang dimiliki sangat terbatas sehingga sulit untuk menambah kapasitas pelayanan kesehatan yang dibutuhkan
Sulitnya melaksanakan rekruitmen tenaga spesialis baru yang dibutuhkan
Tingkat animo masyarakat yang cukup tinggi untuk menjadikan RSUD Soreang sebagai pilihan pertama dalam hal pelayanan kesehatan .
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
RSUD Soreang berasal dari perubahan status DTP Soreang menjadi Rumah sakit tipe D tahun
1996 dan menjadi tipe C tahun 1997. Lokasi RSUD Soreang berada tepat ditengah-tengah kota Kecamatan
Soreang dengan luas lahan 7.208 m2. Oleh karena berada dipusat keramaian (Civil Centre), lahan yang
terbatas untuk pengembangan dan pembangunan fasilitas penunjang lainnya belum sesuai dengan RDTR
Kota Soreang.
Wilayah cakupan RSUD Soreang meliputi beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung
antara lain : Kecamatan Soreang, Ciwidey, Rancabali, Pasir Jambu, Cimaung, Pangalengan, Kertasari,
26
Baleendah, Arjasari, Banjaran, Pameungpeuk, Katapang, Margahayu, Dayeuhkolot, dan Bojongsoang,
disamping menerima kunjungan pasien dari luar Kabupaten Bandung antara lain Kabupaten Bandung Barat,
Kabupaten Cianjur Bagian Selatan dan Garut Selatan. Dengan kondisi geografisnya yang sangat strategis
tersebut berdampak positif terhadap peningkatan kunjungan masyarakat yeng membutuhkan pelayanan
kesehatan rujukan ke RSUD Soreang. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah
kunjungan masyarakat ke RSUD Soreang dan peningkatan pendapatan setiap tahunnya. Namun pada
kenyataannya peningkatan jumlah pasien tersebut belum dapat diimbangi kecukupan sarana prasarana
serta kapasitas ruangan yang memadai yang sesuai dengan standar . Lokasi RSUD Soreang saat ini berada
di pusat kota kecamatan tepatnya berada di Jl. Alun-Alun Utara No.1 Desa pamekaran Soreang dengan
kondisi saat ini :
1. Berseberangan dengan Alun-Alun Soreang yang sudah padat akan pemukiman dan berdekatan
dengan pusat komersil dan terminal.
2. Dengan padatnya pemukiman di sekitar RSUD Soreang maka pihak rumah sakit sulit untuk melakukan
pengelolaan lingkungan yang lebih baik serta dikhawatirkan akan sangat mudah dalam penyebaran
penyakit.
3. Kedekatan RSUD Soreang dengan pusat komersil dan terminal membuat akses menuju rumah sakit
kadang terganggu.
4. Tingkat kebisingan di sekitar RSUD Soreang cukup tinggi sehingga mengganggu ketenangan dan
kenyamanan pasien padahal idealnya setiap rumah sakit harus berada di wilayah yang tenang dan
merupakan area bersih.
5. Area yang sempit (dibawah 1 hektar) membuat pihak rumah sakit sulit melakukan pengelolaan dan
pengembangan terutama untuk meningkatkan kapasitas pelayanan maupun penyediaan lahan parkir.
6. Lokasi RSUD Soreang cukup jauh dengan lokasi badan air penerima namiun pembuangan limbah cair
selama ini masih menggunakan roil kota dan saluran drainase jalan.
Dalam menelaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten
Bandung yang berkaitan dengan keberadaan lokasi RSUD Soreang saat ini maka perlu dipertimbangkan
beberapa hal sebagai berikut :
1. Didalam Perda Kab. Bandung No.3 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten
Bandung Tahun 2007 s/d Tahun 2027 diuraikan pokok-pokok peruntukan lahan dan lokasi RSUD
Soreang sebagai berikut :
a. Peruntukan lahan bagi kegiatan eksisting RSUD Soreang yang saat ini sudah beroperasi diarahkan
untuk pengembangan kawasan perdagangan dan jasa.
b. Kegiatan RSUD Soreang tersebut akan diarahkan untuk direlokasi ke desa Sadu kecamatan
Soreang atau desa Gandasari Kecamatan Katapang.
2. Berdasarkan draft peta Rencana Tata Guna Lahan Kawasan Perkotaan Soreang 2009-2027 dinyatakan
bahwa lokasi eksistik RSUD Soreang saat ini diperuntukkan bagi fasilitas sosial
3. Adanya Surat dari Kepala BPLH Kab. Bandung Nomor 667/202/BPLH tanggal 1 Pebruari 2010 perihal
Dokumen Lingkungan RSUD Soreang dimana didalamnya terdapat kesimpulan yang menyatakan
bahwa ”Kegiatan Pembangunan / Pengembangan RSUD Soreang eksisting yang bersifat menambah
luasan lahan tertutup tidak diperbolehkan , kecuali bagi kegiatan pembangunan / pengembangan yang
mengubah fungsi bangunan internal RSUD Soreang.
27
4. Luas tanah RSUD Soreang yang hanya 7381 M2 berimplikasi langsung terhadap kapasitas pelayanan
yang tersedia. Keterbatasan lahan tersebut membuat RSUD Soreang tidak dapat melakukan
pengembangan jenis pelayanan baru maupun penambahan kapasitas ruangan perawatan. Sehingga
sering terjadi adanya pasien yang dirujuk dengan alasan ruang perawatan penuh atau tidak ada jenis
pelayanan spesialistik dan prasarana pendukung pelayanan yang dibutuhkan pasien tersebut
Berdasarkan uraian telaahan diatas dan dalam upaya mensikapi kebutuhan masyarakat akan
pelayanan kesehatan yang semakin berkembang maka diperlukan lokasi RSUD Soreang baru untuk relokasi
RS dengan luas lahan yang memadai sekelas tipe B.
1. Kondisi eksisting lahan RSUD Soreang saat ini sudah tidak layak untuk dikembangkan secara fisik
sehingga berimplikasi langsung terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.
2. Perlu adanya lahan baru sebagai lahan relokasi RS sekelas RS Tipe B yang dapat menampung lebih
banyak jenis pelayanan kesehatan yang diberikan maupun kapasitas pelayanan yang disediakan.
3. Bahwa lahan yang ditetapkan menjadi lahan baru RSUD Soreang tersebut dapat dikembangkan secara
terus menerus untuk dapat merespon kebutuhan masyarakat Kabupaten Bandung akan pelayanan
kesehatan yang semakin meningkat.
4. Lokasi yang ditetapkan menjadi lahan relokasi RS tersebut harus mempunyai nilai kebijakan strategis
bagi Pemerintah Kab. Bandung dan aktifitas wilayahnya cenderung mengarah pada kesesuaian ruang
berdasarkan arahan kegiatan perkotaan dan rencana pengembangan baik fisik maupun non fisik
Wacana Relokasi RSUD Soreang selain mengacu kepada RTRW Kabupaten Bandung dan RDTR
Kota Soreang tahun 2001-2010 perlu diadakan pengkajian mendalam agar didapat lokasi yang sesuai
kebutuhan Penataan Ruang dan Tata Kota serta sesuai dengan Peningkatan Kinerja Rumah Sakit dan
tuntutan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
Rencana terperinci mengenai RDTR Kota Soreang telah direvisi sejak tahun 2001 melalui
pembahasan pada lokakarya tanggal 11 September 2002 dan penyelarasan pada tanggal 18 Oktober 2002
menghasilkan 5 kesepakatan antara lain rencana relokasi RSUD Soreang dengan alternatif Desa Sadu dan
Desa Cingcin.
Hasil akhir dari RDTR Kota Soreang menyatakan bahwa lokasi RSUD Soreang adalah di Desa
Gandasari Kec. Katapang. Pada pembahasan APBD 2006 dengan legislatif tanggal 3 Januari 2006
disarankan relokasi RSUD Soreang ke Mulut Pintu Tol Soroja yang akan direncanakan pada 2005-2010.
Dalam hal rencana Relokasi tersebut RSUD Soreang telah melaksanakan beberapa upaya antara
lain: mengikuti rapat pembahasan dengan institusi terkait, mengikuti seminar dan lokakarya RDTRK,
membuat kajian singkat relokasi serta membuat proposal proyek relokasi dan pengembangan RSD Soreang
(tahun 2003). Untuk menetapkan rencana relokasi perlu dipertimbangkan beberapa hal dibawah ini:
1. Prestasi kerja (Kinerja) RSUD Soreang menunjukan peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya
2. RSUD Soreang telah memiliki segmen pasar yang cukup baik meliputi penduduk dari wilayah
Kabupaten Bandung maupun Kabupaten-Kabupaten lain disekitarnya.
3. Provider/Petugas Pelaksana terutama dokter (92 %) berdomisili di Kota Bandung, sedangkan petugas
lainnya tersebar di Soreang, Ciwidey, Banjaran, Katapang, Margahayu dan Cimahi.
4. Faktor aksesibilitas yang mudah dijangkau menguntungkan bagi Provider/ Pelaksana dan
Costumer/masyarakat dalam upaya penanganan pasien khususnya dalam keadaan yang darurat dan
28
emergensi. Untuk relokasi diperlukan studi Kelayakan (feasibility study), UPL –UKL, pembebasan tanah
untuk pembangunan gedung rumah sakit dan akses jalan kerumah sakit, master plan dan lain-lain.
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis
Berdasarkan uraian kondisi RSUD Soreang, capaian kinerja pelayanan, RPJMD Kabupaten
Bandung, RDTR Kota Soreang yang telah diuraikan diatas maka hal-hal yang dianggap penting dalam
pengembangan RSUD Soreang adalah kecenderungan peningkatan kinerja pelayanan, perubahan pangsa
pasar serta penyesuaian kegiatan terhadap RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2011-2015. Oleh karena itu
RSUD Soreang diproyeksikan harus mampu menyediakan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat
Kabupaten Bandung dengan kriteria sebagai yang menjadi isu-isu strategis pengembangan RSUD Soreang
sebagai berikut :
1. Mempunyai lokasi yang strategis sehingga dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat baik
Customer (pangsa pasar ) maupun oleh Provider (pelaksana pelayanan)
2. Memiliki lahan dan fisik bangunan sekelas Rumah Sakit Tipe B
3. Memiliki peralatan medis, penunjang medis dan non medis yang memadai
4. Memiliki sumber daya manusia dengan jumlah yang memadai dengan kompetensi sesuai bidangnya
5. Mampu melaksanakan pemantauan dan penjagaan mutu pelayanan kesehatan.
6. Terakreditasi oleh Badan Akreditasi yang kompeten
7. Mampu melakukan pengelolaan sumber daya secara mandiri dalam bentuk BLUD.
8. Meningkatkan tipe kelas Rumah Sakit menjadi Rumah Sakit Tipe B
29
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi RSUD Soreang
Dalam melaksanakan kegiatannya RSUD Soreang berpedoman pada Visi dan Misi yang telah disesuaikan
dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015. Arah pengembangan
RSUD Soreang yang ingin dicapai RSUD Soreang mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu
“Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural
dan Berwawasan Lingkungan”.
Dalam hal implementasi arah kebijakan, strategi, sasaran serta berbagai program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan pada kurun waktu 2011-2015 , RSUD Soreang disusun untuk dapat mendukung
arah kebijakan pembangunan Bidang Kesehatan di Kabupaten Bandung yang menjadi perwujudan dari
cita-cita Misi Pembangunan dari Pemerintah Kabupaten Bandung yang berkaitan dengan tupoksi RSUD
Soreang sebagai lembaga penyedia jasa kesehatan yaitu :
a. Misi II
Meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) yang berlandaskan Iman dan takwa serta
melestarikan budaya sunda.
Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bandung diatas maka dirumuskanlah Visi dan Misi RSUD
Soreang Tahun 2011 -2015 sebagai berikut.
Visi RSUD Soreang :
Mewujudkan Rumah Sakit Umum Daerah Soreang yang mandiri, unggul, maju dan berdaya saing serta amanah Misi RSUD Soreang :
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya manusia
2. Memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan paripurna.
3. Meningkatkan pengelolaan manajemen RS secara profesional
4. Meningkatkan kemitraan dengan institusi terkait dibidang pelayanan dan pendidikan kesehatan
5. Meningkatkan kesejahteraan pegawai
6. Meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan nilai-nilai religius dan budaya 5S (senyum, salam,
sapa, sopan dan santun)
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Soreang
Kinerja pelayanan kesehatan seperti halnya di RSUD Soreang Kabupaten Bandung menjadi isu
kebijakan yang makin strategis karena perbaikan kinerja pelayanan kesehatan memiliki implikasi yang luas
dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dalam kehidupan ekonomi, perbaikan kinerja pelayanan kesehatan
akan bisa memperbaiki iklim investasi yang diperlukan untuk bisa segera keluar dari krisis ekonomi yang
berkepanjangan.
Dalam kehidupan politik, isu-isu tuntutan masyarakat akan perbaikan kinerja birokrasi pelayanan
publik memiliki implikasi yang luas terutama dalam memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada
pemerintah. Buruknya kinerja birokrasi selama ini menjadi salah satu faktor penting yang mendorong
29
30
munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Perbaikan kinerja birokrasi pelayanan
kesehatan di RSUD Soreang diharapkan akan memperbaiki citra RSUD Soreang di mata masyarakat karena
dengan kualitas pelayanan yang semakin baik, maka kepuasan dan kepercayaan masyarakat bisa dibangun.
Dalam rangka mewujudkan perbaikan kinerja RSUD Soreang sebagaimana yang diharapkan, pada
tataran implementasinya dilakukan melalui tujuan-tujuan, sasaran-sasaran, dan strategi yang direncanakan
dengan cermat sehingga akan memberikan arahan yang jelas kepada setiap anggota organisasi untuk dapat
mencapai kinerja pelayanan kesehatan secara efisien dan efektif.
Berdasarkan analisis pencapaian kinerja RSUD Soreang pada kurun waktu 2006-2010 yang dipadukan
dengan berbagai faktor eksternal yang mempengaruhinya serta dalam upaya menjunjung Visi dan Misi
Pemerintah Kabupaten Bandung yang terkait dengan pembangunan kesehatan dan Visi dan Misi RSUD
maka tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD Soreang yang ingin dicapai dalam sebagai perwujudan
visi, misi, RSUD Soreang 2011-2015 adalah sebagai berikut,
1. Meningkatkan kemampuan pelayanan kesehatan rujukan.
Sasaran :
a. Pengembangan produk pelayanan unggulan dan produk layanan yang belum ada
b. Pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan dan non kesehatan
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas.
Sasaran :
Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan
Dibawah ini dijabarkan implementasi dari Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD
Soreang tahun 2011-2015.
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Soreang
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja Sasaran
2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Meningkat-kan kualitas SDM yang berbudi pekerti luhur, berbudaya sunda dan berlandaskan iman dan takwa
Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat
BOR LOS TOI
Jumlah Pasien yang dirujuk ke RS lain
Persentase kunjungan pasien dengan rujukan (%)
(82,01) (3.73) (-0,33)
331
58,19
(85,91) (3.1) (0,55)
475
61,21
(85,98) (3,31) (0,53)
590
70,58
(86,48) (5,97) (0,82)
633
89,39
(85,00) (3,00) (0,55)
800
87,99
2 Meningkatkan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
Baku mutu Limbah cair BOD COD TSS PH
30,00 80,00 50 6-9
20,90 36,96 14 6,83
12,00 27,50 18 7,24
14,40 29,25 18 7,35
30,00 80,00 50 6-9
31
4.3. Strategi dan Kebijakan RSUD Soreang
Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas dilaksanakan melalui Analisa SWOT untuk
mengetahui posisi RSUD Soreang saat ini dengan membandingkan antara faktor eksternal peluang
(Opportunies) dan ancaman (threats) dengan faktor internal kekuatan (strengths) dan kelemahan
(weaknesess). Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil di bawah ini.
A. Internal Rumah Sakit :
1. Kekuatan :
jumlah SDM yang banyak dan disiplin ilmu yang berbeda
Ketersediaan anggaran untuk biaya operasional
Aspek legal PEMDA mendukung pengembangan RS
Status hukum RS yang sudah menjadi BLUD memiliki ruang untuk otonomi pengelolaan keuangan
Tercapainya akreditasi untuk 12 pelayanan
Kekuatan kompetensi tenaga medis dan paramedis
Kekompakan antara karyawan
Dukungan masyarakat terhadap keberadaan RSUD Soreang.
2. Kelemahan :
Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan
Jumlah tenaga Medis spesialis yang terbatas
Masih terdapat kualitas SDM yang rendah
Kurangnya dedikasi dan disiplin SDM yang berpengaruh pada Budaya kerja belum optimal
Masih adanya penempatan SDM belum sesuai disiplin ilmu
Luas tanah masih kurang untuk melakukan pengembangan sehingga berpengaruh pada Rencana
pengembangan RS yang belum matang
Pemeliharaan sarana prasarana yang belum optimal
Sistem pelayanan kurang baik
Sistem Pemasaran yang belum optimal
Remunerasi belum sebanding dengan beban kerja yang diterima
Reward dan punishment belum berjalan dengan tegas
Adanya kenaikan tarif layanan
Masih adanya Pandangan negatif masyarakat tentang kinerja RS
Pemanfaatan teknologi belum maksimal.
B. Faktor Eksternal
1. Peluang :
Potensi peningkatan pendapatan dan pertumbuhan pasar yang cukup tinggi seiring dengan
pertumbuhan penduduk dan industri.
Adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam upaya peningkatan pelayanan dan kemitraan.
Adanya beberapa kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan rumah sakit antara lain UU
kesehatan, BLU, Akreditasi RS dan UU tentang Pemerintahan daerah yang menempatkan kesehatan
pada urutan kedua dari kewenangan wajib.
32
Lokasi Rumah Sakit Daerah Soreang yang strategis.
Aspek legal PEMDA mendukung pengembangan RS.
UU Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan dan UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
2. Ancaman :
Persaingan dengn institusi pelayanan kesehatan lainnya baik swasta maupun pemerintah yang
semakin ketat.
UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.
Semakin meningkatnya berbagai macam kegiatan di sekitar RSUD Soreang yang mengakibatkan
kondisi lingkungan eksternal yang tidak kondusif.
Masih banyaknya pasien Gakin yang tidak sesuai prosedur.
Dari hasil analisis faktor-faktor internal dan eksternal di atas didapatkan kesimpulan bahwa strategi yang
harus dilaksanakan oleh RSUD Soreang adalah strategi yang agresif. Dengan strategi ini pengembangan
RSUD Soreang diarahkan untuk mencapai pertumbuhan dalam pelayanan kesehatan dan pelayanan
pendukung lainnya. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan cara mengembangkan jenis layanan
unggulan, baik produk pelayanan yang sudah ada maupun berinovasi dengan mengembangkan produk yang
belum ada sehingga dapat bersaing dengan rumah sakit lain dan memenuhi harapan pasar.
Dari hasil analisa di atas maka strategi RSUD Soreang sebagai penjabaran Visi dan Misinya
adalah sebagai berikut :
1. MIsi I : Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya manusia
Strategi :
a. Memberi kesempatan yang sama kepada seluruh pegawai dalam bentuk dukungan moril dan
materil untuk meningkatkan kompetensi baik melalui pendidikan formal maupun informal sesuai
dengan profesi dan ketentuan serta aturan yang berlaku.
b. Melakukan seleksi pegawai baru sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku.
c. Penempatan pegawai sesuai dengan keahlian dan latar belakang pendidikan.
d. Membentuk unit pendidikan dan Pelatihan
e. Menyediakan fasilitas menunjang peningkatan pengetahuan pegawai
f. Memberikan layanan pemeriksaan kesehatan kepada seluruh pegawai rumah sakit secara berkala
sesuai dengan kebutuhan.
2. Misi II : Memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan paripurna
Strategi :
a. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan pola pendekatan pelayanan prima
b. Melengkapi dan menyempurnakan standar operasional prosedur
c. Meningkatkan fungsi Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi (RSSIB) sebagai layanan unggulan.
d. Menambah jenis pelayanan spesialis yang belum ada yang ditunjang dengan peningkatan fasilitas
sarana dan prasarana yang memadai
e. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan secara terpadu
3. Misi III : Meningkatkan pengelolaan manajemen RS secara profesional
Strategi :
a. Melakukan pembangunan etika dan budaya kerja organisasi melalui keteladanan kepemimpinan.
33
b. Rekruitmen dan promosi pegawai dilakukan berdasarkan penilaian profesionalisme dan prestasi
kerja sesuai aturan yang berlaku.
c. Pemberian reward dan punishment dilakukan dengan jelas dan efektif.
d. Pengembangan kualitas dan profesionalitas SDM manajerial
e. Penataan sistem dan prosedur berbasis teknologi informasi secara terpadu dan optimal
f. Peningkatan pengelolaan akuntabilitas kinerja dan anggaran yang efektifit, efisien, tranparan.
4. Misi IV : Meningkatkan kemitraan dengan institusi terkait dibidang pelayanan dan pendidikan kesehatan
a. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kemitraan yang baik dan lengkap
b. Pengaturan sistem dan prosedur kerjasama yang jelas
c. Pembentukan tim pengelola kemitraan
d. Melakukan promosi dan diseminasi informasi yang baik dan efektif.
e. Melakukan evaluasi secara berkala atas kemitraan yang telah dijalankan.
f. Melakukan kerjasama dengan rumah sakit lain sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas
dan kuantitas pelayanan kesehatan
5. Misi V : Meningkatkan kesejahteraan pegawai
Strategi :
a. Pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi..
b. Menyusun sistem remunerisasi berbasis kinerja
c. Meningkatkan silaturahmi antar pegawai
d. Menggali potensi pelayanan kesehatan yang dapat memberikan kontribusi pada peningkatan
kesejahteraan pegawai
6. Meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan nilai-nilai religius dan budaya 5S (senyum, salam, sapa,
sopan dan santun)
a. Menanamkan budaya kerja dalam pelayanan sebagai ibadah dengan pembentukan karakter yang
religious melalui forum diskusi keagamaan.
b. Memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai untuk beribadah menurut agama dan
kepercayaannya masing-masing.
c. Memulai setiap kegiatan dengan doa bersama.
d. Menghormati hari-hari besar agama.
e. Meningkatkan keberdayaan lembaga keagamaan.
f. Mentranformasikan nilai-nilai keagamaan dalam aktivitas pelayanan.
g. Khusus untuk yang beragama Islam :
- Pemasyarakatan pemahaman Al-Qur’an.
- Meningkatkan penggalian pengelolaan potensi umat seperti optimalisasi ZIS.
Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung pada RPJMD 2011-2015 di bidang pembangunan
bidang kesehatan adalah Perluasan kesempatan bagi masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan
kesehatan yang berkualitas serta ,endorong penerapan norma Agama dan nilai luhur budaya sunda dalam
kehidupan masyarakat. Menurut target dalam mencapai tujuan maka RSUD Soreang dalam hal tersebut
diatas melaksanakan kebijakan-kebijakan pengembangan yang terdiri dari:
34
1. Kebijakan Internal :
a. Peningkatan kualitas sarana, prasarana serta peralatan pelayanan, rawat inap, rawat jalan dan
penunjang.
b. Peningkatan kompetensi tenaga medik, keperawatan, keteknisian medik dan administrasi melalui
peningkatan pendidikan formal, diklat internal dan eksternal.
c. Peningkatan sistem pencatatan pelaporan dan informasi pelayanan kesehatan dan administrasi
disetiap unit pelayanan.
d. Peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pengelolaan jasa pelayanan yang proporsional dan
berkeadilan.
e. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui pemantauan, penjagaan dan audit mutu.
f. Terwujudnya komitmen bersama untuk mencapai tujuan RSD Soreang.
2. Kebijakan Eksternal
a. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten dan SKPD serta lain
dalam upaya meningkatkan kemampuan pembiayaan, kemandirian ,relokasi dan Akreditasi Rumah
Sakit.
b. Peningkatan kemitraan dengan institusi pendidikan, perusahaan dan institusi pelayanan kesehatan
lain serta Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta.
35
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF
Program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis RSUD Soreang disusun selain sebagai
bagian dari data rencana kebutuhan anggaran dalam pemenuhan biaya pelayanan dalam kurun waktu 5
tahun kedepan juga merupakan gambaran teknis dan spesifik mengenai penjabaran dari pembangunan di
bidang kesehatan pada RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2011-2015.
komponen perencanaan strategis pada Renstra ini yang merupakan perencanaan jangka menengah
merupakan penjabaran Visi dan Misi ke dalam Tujuan, Sasaran Tahunan, Kebijakan, dan Program, serta
dilengkapi dengan tolok ukur kinerja hasil (indicator outcomes) yang diharapkan akan dicapai oleh organisasi
RSUD Soreang.
Sumber pendanaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan dituangkan dlam
Renstra ini diusulkan dari APBD Kabupaten Bandung serta dirinci berdasarkan lokalitas kewenangan RSUD
Soreang dengan mengedepankan beberapa kegiatan dibawah ini .
a. Program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang meliputi
kegiatan-kegiatan yang difokuskan pada:
Persiapan Pengembangan RS menjadi RS Tipe B
Akreditasi Rumah sakit tahap lanjut
Optimalisasi SIM RS terpadu
Pelaksanaan kegiatan jaga mutu melalui audit mutu pelayanan dan survey kepuasan pasien,
Gugus Kendali Mutu (GKM).
Survey mutu pelayanan rumah sakit.
Penyusunan standar dan prosedur pelayanan.
Peningkatan kesejahteraan pegawai melalui insentif dan disinsentif melalui penyusunan standar
remunerasi RS berbasis kinerja..
Pengembangan jenis pelayanan spesialistik baru.
Penyusunan pola-pola pemasaran yang terstruktur
b. Program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan Sarana dan Prasarana
Kesehatan yang meliputi kegiatan-kegiatan yang difokuskan pada:
Pembangunan lanjutan Gedung Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu untuk IBS, ICU, NICU dan
ruang Hemodialisa
Peningkatan kualitas lingkungan dan bangunan Rumah Sakit
Penyelenggaraan poliklinik sore dan penambahan instalasi penunjang medis baru
Penambahan kapasitas rawat inap dan peningkatan mutu gedung farmasi.
Persiapan Relokasi RSUD Soreang sesuai dengan RDTRK dengan melaksanakan Studi
kelayakan, pembuatan master plan revisi, pembebasan lahan, UKL/UPL (Upaya pengelolaan
Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan), AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan)
dan Pembangunan Rumah Sakit (baru)
Peningkatan kualitas dan kuantitas peralatan sarana dan prasarana Rumah Sakit baik medis
maupun non medis
35
36
Membuka peluang Kerjasama dengan rumah sakit lain dalam upaya pemenuhan tenaga
spesialistik yang belum ada.
Kemitraan dengan perusahaan swasta dalam bidang pelayanan kesehatan bagi karyawan dan
keluarganya.
c. Program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan dan non
kesehatan yang meliputi kegiatan-kegiatan yang difokuskan pada:
Pendidikan dan pelatihan internal serta lokakarya bagi tenaga fungsional dan tenaga pelaksana
lainnya sesuai tupoksi.
Pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan character building bagi seluruh pegawai dalam upaya
peningkatann etos kerja
Rekruitmen SDM kesehatan baru sesuai kompetensi dan kebutuhan
Pendidikan dan pelatihan fungsional : PPGD, ICU, OK, Kebidanan dan Perinatologi, manajemen.
Diklat kepemimpinan: Diklat Pim Tk.II,III,IV
Kemitraan dengan Institusi Pendidikan dalam bidang pengadaan SDM melalui pendidikan,
penelitian dan pengabdian masyarakat (memperdalam ilmu dan aplikasinya) di RSUD Soreang
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
yang akan dilaksanakan RSUD Soreang pada periode tahun 2011-2015 diuraikan terperinci pada tabel
dibawah ini.
37
T arget R p T arget R p T arget R p T arget R p T arget R p T arget R p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1
1.02.03.26 P engadaan
P eningkatan
Sarana dan
P rasarana
R umah Sakit
3,024,614,600 16,273,053,448 18,265,931,936 18,405,674,185 19,560,268,326 75,529,542,495
Relokasi RS 1.02.03.26.01 Pembangunan
Rumah Sakit
- terlaksananya
pembebasan tanah
0% 4 H 12,638,053,448 13,970,931,936 15,075,674,185 15,950,268,326 - 5 H. 57,634,927,895 Bag. Tata
Usaha
- terlaksananya
pembangunan
gedung RS baru
0% 2 H 2 H 3200 M 2 - 32000
M 2
1.02.03.26.17 Rehabilitasi bangunan
RS
- Jml minimal
tempat tidur
perawatan
169 TT -175 TT 881,219,600 - 200 TT 1,250,000,000 - 200 TT 1,000,000,000 - 200 TT 3,131,219,600 Bag. Tata
Usaha
- lokal bangunan yg
direhab
-2 lokal -2 lokal -4 lokal
Pemenuhan alat
kesehatan sesuai
standar
1.02.03.26.18 Pengadaan alat-alat
kesehatan rumah
sakit
% ketersediaan
alat medis di tiap
unit layanan medis
tiap tahun
80% 80% 1,086,680,000 80% 1,200,000,000 80% 1,350,000,000 80% 2,000,000,000 80% 2,200,000,000 80% 7,836,680,000 Bid.
Kemedikan
Pemenuhan
inventaris pasien
sesuai standar
1.02.03.26.22 Pengadaan
perlengkapan rumah
tangga rumah sakit
% kecukupan
inventaris ruang
pasien di tiap unit
layanan
keperawatan tiap
tahun
95% 95% 980,100,000 95% 1,100,000,000 95% 1,850,000,000 95% 1,200,000,000 100% 1,300,000,000 100% 6,430,100,000 Bid. Kepera-
watan
-% capaian kinerja
perubahan status
RS menjadi tipe B
-0% -33,33% 66,615,000 -66,66% 75,000,000 -100% 85,000,000 -100% 120,000,000 -100% 100,000,000 -100% 446,615,000 Bid. Kepera-
watan
- Capaian
akreditasi RS
-12 layanan -12
layanan
-12
layanan
-12 layanan -16
layanan
-16
layanan
-16
layanan
Audit internal unit
kerja RS
1.02.03.26.26 M onitoring evaluasi
dan pelaporan
jumlah minimal unit
kerja yang diaudit
1 5 10,000,000 5 10,000,000 5 10,000,000 5 10,000,000 5 10,000,000 20 50,000,000 SPI
1.02.03.27 P emeliharaan
Sarana dan
P rasarana
R umah Sakit
165,000,000 179,000,000 195,000,000 240,000,000 245,000,000 1,024,000,000
Tersedianya air
bersih untuk
kebutuhan RS
1.02.03.27.16 Pemeliharaan
rutin/berkala instalasi
pengolahan limbah
rumah sakit
% kemampuan
fungsi IPAL RS
100% 100% 88,000,000 100% 95,000,000 100% 105,000,000 100% 120,000,000 100% 125,000,000 100% 533,000,000 Bag. Tata
Usaha
Berfungsinya alat-
alat kesehatan RS
1.02.03.27.17 Pemeliharaan
rutin/berkala alat-alat
kesehatan rumah
sakit
% alat kesehatan
yang berfungsi
setiap tahun
80% 90% 77,000,000 90% 84,000,000 90% 90,000,000 90% 120,000,000 90% 120,000,000 90% 491,000,000 Bag. Tata
Usaha
1.02.03.28 Kemitraan
P eningkatan
P elayanan
Kesehatan
595,000,000 725,000,000 875,000,000 1,250,000,000 1,350,000,000 4,795,000,000
- Tenaga medis
dan paramedis
yang mengikuti
pelatihan
1..02.03.28.05 Kemitraan
Peningkatan Kualitas
dokter dan paramedis
- % tenaga medis
dan teknis medis
yg mengikuti
pelatihan tiap
tahun
-100% 100% 410,000,000 - 100% 520,000,000 100% 650,000,000 100% 800,000,000 100% 950,000,000 100% 3,330,000,000 - Bid.
Kemedikan
- Penambahan
jenis layanan
spesialistik
- Jml layanan
spesialistik yg ada
- 13 jenis - 13 jenis - 14 jenis - 15 jenis - 16 jenis - 17 jenis - 17 jenis - B id.
Kemedikan
- Tenaga
Keperawatan yang
mengikuti
pelatihan
- % minimal tenaga
perawat yg
mengikuti
pelatihan internal
dan eksternal tiap
tahun
- 80% - 80% 185,000,000 - 80% 205,000,000 - 80% 225,000,000 - 80% 450,000,000 - 80% 400,000,000 - 80% 1,465,000,000 - Bid. Kepera-
watan
1.02.03.23 P eningkatan
Sarana D an
P rasarana
Kebinamargaan
921,000,000 900,000,000 1,821,000,000
1..02.03.23.4 Pengadaan alat alat
berat
- Tersedianya unit
CSSD
- 0% - 50% 921,000,000 -100% 900,000,000 -100% 1,821,000,000 Bag. Tata
Usaha
- Tersedianya
Genset
- 1 unit - 2 unit - 2 unit
4,705,614,600 18,077,053,448 19,335,931,936 19,895,674,185 21,155,268,326 83,169,542,495JUM LA H
Pengembangan tipe
rumah sakit
Lokasi
Ko ndisi Kinerja pada
akhir perio de R enstra2011 2012 2013 2014 2015
T arget Kinerja P ro gram dan Kerangka P endanaan
Tersedianya alat
berat pendukung
pelayanan
Penambahan
kapasitas layanan
rawat inap
M eningatkan
aksesibilitas
masyarakat
terhadap
pelayanan
kesehatan
rujukan yg
berkualitas
Pening-
katan
sarana dan
prasarana
penunjang
pelayanan
Peningkatan
status RS menjadi
Tipe B
1.02.03.26.25
Unit Kerja
P enang-
gung
Jawab
Indikato r
Kinerja
P ro gram
(o utco me) dan
Kegiatan
(o utput)
D ata
C apaian
pada
awal
tahun
P erenca
naan
M eningkat-
kan
kemampuan
pelayanan
kesehatan
rujukan
Pengemba
ngan
kualitas
dan
kuantitas
tenaga
kesehatan
dan non
kesehatan
SasaranT ujuanIndikato r
SasaranKo de
P ro gram dan
Kegiatan
Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif RSUD Soreang
38
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Rencana Strategis RSUD Soreang tahun 2011-2015 merupakan bagian dari RPJMD Pemerintah
Kabupaten Bandung tahun 2011-2015. Renstra ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan
berbagai Program dan kegiatan RSUD Soreang yang akan dilaksanakan pada kurun waktu tersebut dan
juga sebagai salah satu rencana kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bandung di Bidang
Kesehatan. Berikut diuraikan indikator-indikator kinerja pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
RSUD Soreang pada tahun 2011-2015 yang kami pandang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan Bidang Kesehatan RPJMD Kabupaten Bandung.
Dibawah ini diuraikan indicator kinerja dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan RSUD
Soreang pada tahun 2011-2015 yang berkaitan langsung dengan rencana pembangunan bidang kesehatan
di Kabupaten Bandung dan menjadi bagian dari komitmen RSUD Soreang dalam rangka mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bandung.
Tabel 6.1. Indikator Kinerja RSUD Soreang yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No Indikator
Kondisi Kinerja
pada Awal Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
2011 2012 2013 2014 2015 Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Jumlah hari layanan RS 24 jam/ hari
24 jam/ hari
24 jam/ hari 24 jam/ hari 24 jam/
hari 24 jam/
hari 24 jam/ hari
2 jumlah cakupan IBS 1 kamar operasi
1 kamar operasi
2 kamar op. & 1 kamar
pemulihan
4 kamar op. & 1 kamar pemulihan
4 kamar op. & 1 kamar
pemulihan
3 Jumlah cakupan ICU 3 TT 3 TT 5 TT 5 TT 5 TT 5 TT 5 TT
4 Tersedianya NICU - 0
5 TT 5 TT 5 TT 5 TT
5 terlaksananya pembebasan tanah lahan baru RS Relokasi
0% 0% 5 H
5 H
6 terlaksananya pembangunan gedung RS baru
0% 0%
16000 M2 16000 2 16000 2 32000 M2
7 Jml minimal tempat tidur perawatan
169 TT 175 TT 200 TT 200 TT 200 TT 200 TT 200 TT
8 % ketersediaan alat medis di tiap unit layanan medis tiap tahun
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
9 % kecukupan inventaris ruang pasien di tiap unit layanan keperawatan tiap tahun
95% 95% 95% 95% 95% 100% 100%
10 % capaian kinerja perubahan status RS menjadi tipe B
0% 33,33% 66,66% 100% 100% 100% 100%
11 - Capaian akreditasi RS 12 layanan
12 layanan
12 layanan 12 layanan 16
layanan 16
layanan 16 layanan
12 % tenaga medis dan teknis medis yg mengikuti pelatihan tiap tahun
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
13 Jml kemampuan layanan spesialistik
13 jenis 13 jenis 14 jenis 15 jenis 16 jenis 17 jenis 17 jenis
14 % minimal tenaga perawat yg mengikuti pelatihan internal dan eksternal tiap tahun
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
38
39
Terlepas dari segala kekurangannya, kinerja Rumah RSUD Soreang secara umum cukup baik.hal
tersebut Ini tidak terlepas dari komitmen dan dukungan seluruh pegawai dalam pencapaian visi dan misi
organisasi. Namun juga harus disadari bahwa masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu dibenahi dan
masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh sebab itu tidak salah bila strategi pengembangan
organisasi ke depan berprinsip mempertahankan kekuatan dan memperbaiki kelemahan.
Rencana Strategis RSUD Soreang ini disusun dengan berusaha mengoptimalkan seluruh potensi
yang dimiliki rumah sakit. Seluruh aspek rumah sakit sedapat mungkin telah dicantumkan dalam
penyusunannya. Namun demikian, sebaik apapun sebuah perencanaan, akan menjadi sia-sia bila tidak
mendapat dukungan dan komitmen dari para pelaksananya. Oleh sebab itu partisipasi dari seluruh
komponen oganisasi mutlak diperlukan baik dalam penyusunan maupun sosialisasi dokumen ini. Dan
akhirnya, semoga dokumen ini bermanfaat dalam pelaksanaan operasional dan pencapaian Visi dan Misi
RSUD Soreang serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung di Bidang Kesehatan.
Soreang, Oktober 2015
DIREKTUR RSUD SOREANG KABUPATEN BANDUNG
dr. H. Iping Suripto W, SpA. MH. Kes NIP. 19610102 198803 1 007