BAB II

RENCANA PROGRAM REFORMASI BIROKRASI POLRI TAHUN 2011

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II Tahun 2011 dijabarkan berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II Tahun 2011-2014 dalam 9 Program, 31 Kegiatan dan 171 Rencana Aksi, sebagai berikut: 6. Program Penataan dan Penguatan Organisasi a. Kegiatan, Rencana Aksi dan Anggaran 1) Kegiatan Restrukturisasi/Penataan Tugas Dan Fungsi Unit Kerja

Pada Organisasi Polri, dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, yaitu: a) Menyusun Perkap tentang Pokok-pokok HTCK di lingkungan Polri, dengan perincian: (1) Mabes Polri ditargetkan 1 (satu) naskah, didukung anggaran sebesar Rp. 49.611.000,- dengan alokasi waktu 6 (enam) bulan; (2) b) Satwil Polda ditargetkan 31 naskah;

Menyusun naskah Peraturan Kasatfung Mabes Polri, Kapolda dan Kapolres tentang HTCK, dengan perincian: (1) Satfung Mabes Polri ditargetkan 25 naskah, didukung anggaran sebesar Rp. 97.895.000,- dengan alokasi waktu 3 (tiga) bulan; (2) Satfung jajaran Polda dan Satwil Polres ditargetkan 1.282 naskah terdiri dari 837 naskah Satfung tingkat Polda dan 445 naskah tingkat Polres ;

c)

Menyusun Analisa Beban Kerja pada masing-masing fungsi tingkat Mabes Polri dan Satwil, sebanyak 1.307 naskah, dengan perincian: (1) Satfung Mabes Polri ditargetkan 25 naskah, didukung anggaran sebesar Rp. 61.689.000,- dengan alokasi waktu 6 (enam) bulan; (2) Polda ..

5 (2) Polda ditargetkan 1.282 naskah terdiri dari 837 naskah Satfung tingkat Polda dan 445 naskah tingkat Polres. d) Pengajuan pembentukan satuan kerja (kode satker) didukung anggaran sebesar Rp.15.750.000,- dengan alokasi waktu 2 (dua) bulan; e) Pengkajian dan evaluasi implementasi struktur organisasi Polri pada tingkat Mabes Polri dan kewilayahan ditargetkan 1 (satu) naskah didukung anggaran sebesar Rp. 161.541.000,- dengan alokasi waktu 3 (tiga) bulan; f) Melaksanakan supervisi dalam rangka evaluasi implementasi struktur organisasi tingkat kewilayahan sebanyak 208 kegiatan, dengan perincian: (1) Satfung Mabes Polri ditargetkan 1 (satu) kegiatan, didukung anggaran sebesar Rp.104.982.500,- dengan alokasi waktu 3 (tiga) bulan; (2) 2) Polda ditargetkan 207 kegiatan.

Kegiatan Penguatan Unit Kerja yang Menangani Fungsi Organisasi, Tata Laksana, Pelayanan Publik, Kepegawaian dan Diklat,

dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, yaitu: a) Pembentukan Satpolair, Satpamobvit, Satlantas Metropolitan dan Unit Lantas sesuai Perkap 23 Tahun 2010 tentang SOTK Tingkat Polres dan Polsek (buka skeleton) didukung anggaran sebesar Rp.147.185.000,- dengan alokasi waktu 6 (enam) bulan, sebagai berikut: (1) (2) (3) (4) Satpolair tingkat Polres ditargetkan 151 unit; Satpamobvit tingkat Polres ditargetkan 445 unit; Satlantas Metropolitan ditargetkan 6 (enam) unit; Unit Lantas (skeleton) kewilayahan tingkat Polsek

ditargetkan 4.736 unit; b) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumkit Bhayangkara ditargetkan 45 unit didukung anggaran sebesar Rp. 20.000.000,dengan alokasi waktu 6 (enam) bulan; c) Pembentukan ..

6 c) Pembentukan SPN pada Polda Babel, Kepri, Gorontalo dan Maluku Utara didukung anggaran sebesar Rp. 20.000.000,dengan alokasi waktu 6 (enam) bulan, sebagai berikut: (1) (2) (3) (4) d) SPN Polda Babel 1 (satu) unit; SPN Polda Kepri 1 (satu) unit; SPN Polda Gorontalo 1 (satu) unit; SPN Polda Maluku Utara 1 (satu) unit.

Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan kebutuhan personel dan sarpras sesuai dengan organisasi Polri, didukung anggaran sebesar Rp. 66.755.000,- dengan alokasi waktu 6 (enam) bulan.

e)

Pengembangan organisasi Polri pada tingkat Polres dan Polsek sesuai dengan Perkap Nomor 23 Tahun 2010 didukung anggaran sebesar Rp. 147.185.000,- dengan alokasi waktu 6 (enam) bulan, sebagai berikut: (1) (2) (3) Kajian kebutuhan Polsek sesuai kuota; Kajian dan analisis peningkatan status Polres dan Polsek; Kajian dan analisis pembentukan Polres dan Polsek;

b.

Quick Wins Quick Wins yang ditetapkan adalah Pembentukan Satpolair,

Satpamobvit, Satlantas Metropolitan dan Unit Lantas sesuai Perkap 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata KerjaTingkat Polres dan Polsek (buka skeleton).

7.

Program Penataan Tata Laksana a. Kegiatan, Rencana Aksi dan Anggaran 1) Kegiatan Penyusunan SOP Penyelenggaraan Tupoksi, dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, yaitu: a) Menghimpun SOP yang ada atau telah direvisi sampai dengan tahun 2010 sebanyak 1.307 naskah didukung anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dengan alokasi waktu 1 (satu) bulan, sebagai berikut: (1) Satfung ..

7 (1) (2) Satfung Mabes Polri ditargetkan 25 naskah; Polda ditargetkan 1.282 naskah terdiri dari 837 naskah Satfung tingkat Polda dan 445 naskah tingkat Polres. b) Menghimpun SOP yang baru atau hasil revisi mulai tahun 2011 sebanyak 1.307 naskah didukung anggaran sebesar

Rp. 75.000.000,- dengan alokasi waktu 6 (enam) bulan, sebagai berikut: (1) (2) Satfung Mabes Polri ditargetkan dihimpun dari 25 Satfung; Polda ditargetkan 1.282 naskah terdiri dari 837 naskah Satfung tingkat Polda dan 445 naskah tingkat Polres. c) Menyosialisasikan SOP yang baru tahun 2011 didukung anggaran sebesar Rp. 2 (enam) bulan. 2) Kegiatan Pembangunan atau Pengembangan E-Government, 1.473.999.000,- dengan alokasi waktu

dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, yaitu: a) Pengembangan LPSE Polri ditargetkan 1 (satu) unit didukung anggaran sebesar Rp. 561.820.000,- dengan alokasi waktu 12 bulan; b) Pembangunan dan pengembangan LPSE sampai dengan tingkat kewilayahan secara skala prioritas ditargetkan 31 unit untuk 31 Polda didukung anggaran sebesar Rp. 6.200.000.000,dengan alokasi waktu 12 bulan; c) Pembangunan dan pengembangan sistem Pengelolaan

Informasi dan Dokumentasi dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik ditargetkan 1 (satu) unit didukung anggaran sebesar Rp. 15.000.000.000,- dengan alokasi waktu 6 (enam) bulan; d) Pengembangan e-government, khususnya pembangunan

peralatan dan Sistem Informasi Manajemen Teknologi Polri (SIMTEKPOL), ditargetkan 1 (satu) paket didukung anggaran sebesar Rp 140.000.000.000,- dengan alokasi waktu 6 (enam) bulan. b. Quick Wins ..

8 b. Quick Wins Pengembangan LPSE Polri sebanyak 32 unit meliputi 1 (satu) unit tingkat Mabes dan 31 unit tingkat Polda, diharapkan Mabes Polri dan keseluruhan Polda dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik dalam rangka mewujudkan good governance and clean government.

8.

Program Penataan Perundang-undangan a. Kegiatan, Rencana Aksi dan Anggaran Kegiatan Penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang

dikeluarkan/diterbitkan Polri dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, yaitu: 1) Identifikasi terhadap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Polri ditargetkan 1 (satu) naskah didukung anggaran sebesar Rp. 91.500.000,- dengan alokasi waktu 2 bulan; 2) Pemetaan atau mapping terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron di lingkungan Polri ditargetkan 33 Perkap didukung anggaran sebesar Rp. 87.000.000,- dengan alokasi waktu 1 (satu) bulan; 3) Regulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan hasil

pemetaan ditargetkan 33 Perkap didukung anggaran sebesar Rp. 2.575.000.000,- dengan alokasi waktu 3 (tiga) bulan, sebagai berikut: a) Regulasi sebagai hasil inventarisasi permasalahan dengan mengisi kekosongan hukum: (1) (2) (3) (4) Perkap Tanda Penghargaan Polri; Perkap Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik; Perkap Diklat PPNS; Perkap Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri pada Polri; (5) Perkap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I s.d IV; (6) Perkap Penerimaan Calon Brigadir; (7) Perkap ..

9 (7) Perkap Administrasi Penerbitan STNK/TNKB Rahasia/ Khusus; (8) Perkap Penggunaan Jaringan I-24/7 dan Jaringan E-ADS Indonesia; (9) Perkap Manajemen Operasional Kepolisian;

(10) Perkap Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Polri; (11) Perkap Pedoman Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Polri; (12) Perkap Penggunaan Pakaian Dinas Seragam Polri dan PNS Polri; (13) Perkap Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; (14) Perkap Prosedur Penindakan Tindak Pidana Terorisme; (15) Perkap Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri; (16) Perkap Tata Cara Upacara Polri; (17) Perkap HTCK Satuan Fungsi Pada Tingkat Mabes Polri dan Kewilayahan; (18) Perkap Penasehat Ahli Kapolri; (19) Perkap Wasrik Rutin; (20) Perkap Pengeluaran Dan Pemberhentian Peserta Didik, Pendidikan Pembentukan (Diktuk), Pendidikan

Pengembangan Spesialisasi (Dikbangspes) dan Pendidikan Pengembangan Umum (Dikbangum); (21) Perkap Tata Cara Penanganan Tindakan Anarkis; (22) Perkap Prosedur Penggunaan Transmisi Multimedia; (23) Perkap Program Nasional Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; (24) Perkap Administrasi Kenaikan Pangkat di Lingkungan Polri; (25) Perkap Kedokteran Kepolisian; (26) Perkap Bantuan Pengamanan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia. b) Deregulasi ..

10 b) Deregulasi sebagai hasil inventarisasi permasalahan dengan merevisi atau mencabut peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai sebanyak 7 (tujuh) Perkap, yaitu: (1) Revisi Perkap Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri; (2) Revisi Perkap Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri; (3) Revisi Perkap Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Anggota Polri dalam Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (4) (5) Revisi Perkap tentang Tata Cara Pengawasan Penyidikan; Revisi Perkap Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan OTK Mabes Polri; (6) Revisi Perkap Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan OTK Polda; (7) Revisi Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan OTK Polres. 4) Sosialisasi Perkap Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepolisian didukung anggaran sebesar Rp 315.000.000,- dengan alokasi waktu 6 (enam) bulan. 5) Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang baru didukung anggaran sebesar Rp. 521.015.065,- dengan alokasi waktu 3 (tiga) bulan, meliputi: a) Regulasi sebagai hasil inventarisasi permasalahan dengan mengisi kekosongan hukum terhadap 26 Perkap: (1) (2) (3) (4) Perkap Tanda Penghargaan Polri; Perkap Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik; Perkap Diklat PPNS; Perkap Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Pada Polri; (5) Perkap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I s.d IV; (6) Perkap Penerimaan Calon Brigadir; (7) Perkap ..

11 (7) Perkap Administrasi Penerbitan STNK/TNKB Rahasia/ Khusus; (8) Perkap Penggunaan Jaringan I-24/7 dan Jaringan E-ADS Indonesia; (9) Perkap Manajemen Operasional Kepolisian;

(10) Perkap Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Polri; (11) Perkap Pedoman Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Polri; (12) Perkap Penggunaan Pakaian Dinas Seragam Polri dan PNS Polri; (13) Perkap Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; (14) Perkap Prosedur Penindakan Tindak Pidana Terorisme; (15) Perkap Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri; (16) Perkap Tata Cara Upacara Polri; (17) Perkap HTCK Satuan Fungsi Pada Tingkat Mabes Polri dan Kewilayahan; (18) Perkap Penasehat Ahli Kapolri; (19) Perkap Wasrik Rutin; (20) Perkap Pengeluaran Dan Pemberhentian Peserta Didik, Pendidikan Pembentukan (Diktuk), Pendidikan

Pengembangan Spesialisasi (Dikbangspes) dan Pendidikan Pengembangan Umum (Dikbangum); (21) Perkap Tata Cara Penanganan Tindakan Anarkis; (22) Perkap Prosedur Penggunaan Transmisi Multimedia; (23) Perkap Program Nasional Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; (24) Perkap Administrasi Kenaikan Pangkat di Lingkungan Polri; (25) Perkap Kedokteran Kepolisian; (26) Perkap Bantuan Pengamanan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia. b) Deregulasi ..

12 b) Deregulasi sebagai hasil inventarisasi permasalahan dengan merevisi atau mencabut peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai terhadap 7 (tujuh) Perkap: (1) Revisi Perkap Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri; (2) Revisi Perkap Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri; (3) Revisi Perkap Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Anggota Polri dalam Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (4) (5) Revisi Perkap tentang Tata Cara Pengawasan Penyidikan; Revisi Perkap Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan OTK Mabes Polri; (6) Revisi Perkap Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan OTK Polda; (7) Revisi Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan OTK Polres. b. Quick Wins Sosialisasi Perkap Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepolisian dilaksanakan pada tingkat Mabes Polri dan 31 Polda.

9.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik a. Bidang Reskrim 1) Kegiatan, Rencana Aksi dan Anggaran a) Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Publik di Bareskrim Polri dan Polda, dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, yaitu: (1) Menyusun Perkap/SOP tentang Pedoman SP2HP

ditargetkan 1 (satu) naskah dengan alokasi waktu 6 (enam) bulan;

(2) Menyusun ..

13 (2) Menyusun Perkap/SOP tentang Sistem Informasi

Penyidikan ditargetkan 1 (satu) naskah dengan alokasi waktu 6 (enam) bulan; (3) Menyusun Perkap/SOP tentang Sistem Pelayanan

Masyarakat di Bareskrim Polri ditargetkan 1 (satu) naskah dengan alokasi waktu 6 (enam) bulan; (4) Menyusun Perkap/SOP tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ditargetkan 1 (satu) naskah dengan alokasi waktu 6 (enam) bulan; (5) Menyusun dan menerapkan SOP Pelayanan penyimpanan dan perawatan barang bukti ditargetkan 1 (satu) naskah dengan alokasi waktu 12 (dua belas) bulan; (6) Menyusun dan menerapkan SOP Pelayanan tahanan ditargetkan 1 (satu) naskah dengan alokasi waktu 12 (dua belas) bulan. b) Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pada Polres/ Ta/Tabes/Metro dan Polsek, dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, yaitu: (1) (2) Penerapan Perkap/SOP tentang Pedoman SP2HP; Penerapan Penyidikan; (3) Penerapan Perkap/SOP tentang Sistem Pelayanan Perkap/SOP tentang Sistem Informasi

Masyarakat di Bareskrim Polri; (4) Penerapan Perkap/SOP tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; (5) Penerapan SOP tentang Pelayanan Penyimpanan dan Perawatan Barang Bukti; (6) c) Penerapan SOP tentang Pelayanan Tahanan; Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan

Kegiatan

pelayanan publik, dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, yaitu: (1) Pelayanan pengaduan komplin masyarakat: Menyusun SOP tentang Penerimaan dan Penanganan Pengaduan Komplin masyarakat di tingkat Bareskrim Polri, Polda ..

14 Polda dan Polres ditargetkan 1 (satu) naskah dengan alokasi waktu 6 (enam) bulan; (2) Revitalisasi Kring Reserse: Menyusun SOP tentang Revitalisasi Kring Reserse di tingkat Bareskrim Polri, Polda, Polres dan Polsek

ditargetkan 1 (satu) naskah dengan alokasi waktu 6 (enam) bulan. 2) Quick Wins Pelayanan Pengaduan Komplin Masyarakat untuk mendorong dan meningkatkan kinerja Reserse yang lebih profesional, transparan dan akuntabel sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat. b. Bidang Intelkam 1) Kegiatan, Rencana Aksi dan Anggaran a) Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Publik, dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, yaitu: (1) Pelayanan penerbitan SKCK: Menyusun Perkap/SOP Pedoman Penerbitan SKCK,

ditargetkan 1 (satu) naskah; (2) Pelayanan Surat Ijin Kegiatan Masyarakat: Menyusun Perkap/SOP Pedoman Surat Ijin Kegiatan Masyarakat ditargetkan 1 (satu) naskah; (3) Pelayanan perijinan Senpi non organik TNI/Polri; Menyusun Perkap/SOP tentang Perijinan Senpi non organik TNI/Polri ditargetkan 1 (satu) naskah; (4) Pelayanan Handak Komersil. Menyusun Perkap/SOP tentang Pelayanan Handak Komersil ditargetkan 1 (satu) naskah; b) Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada

Polres/Ta/Tabes/Metro, dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, yaitu: (1) (2) Penerapan SOP Pelayanan penerbitan SKCK. Penerapan SOP Pelayanan Surat Ijin Kegiatan Masyarakat. c) Kegiatan ..

15 c) Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan

peningkatan kualitas pelayanan publik, dilaksanakan dalam rencana aksi menyusun SOP tentang Pembentukan Jaringan Intelijen sebanyak 1 (satu) naskah. 2) Quick Wins Pelayanan penerbitan SKCK untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai persyaratan administrasi berbagai kegiatan formal. c. Bidang Lalu Lintas 1) Kegiatan, Rencana Aksi dan Anggaran a) Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Publik di Mabes Polri/Polda dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, yaitu: (1) Menyusun SOP Pelayanan SIM sebanyak 4 (empat) naskah, didukung anggaran sebesar Rp. 27.500.000,dengan alokasi waktu 3 (tiga) bulan, meliputi: (a) SOP Satpas (Polres/Ta/Tabes/Metro), ditargetkan 1 (satu) naskah; (b) (c) (d) (2) SOP SIM Keliling, ditargetkan 1 (satu) naskah; SOP SIM Corner, ditargetkan 1 (satu) naskah; SOP SIM Komunitas, ditargetkan 1 (satu) naskah.

Menyusun SOP Pelayanan STNK sebanyak 6 (enam) naskah, didukung anggaran sebesar Rp. 27.500.000,dengan alokasi waktu 3 (tiga) bulan, meliputi: (a) SOP Samsat (Polres/Ta/Tabes/Metro), ditargetkan 1 (satu) naskah; (b) (c) (d) (e) SOP Samsat Keliling, ditargetkan 1 (satu) naskah; SOP Corner, ditargetkan 1 (satu) naskah; SOP Samsat Drive Thru, ditargetkan 1 (satu) naskah; SOP Samsat Door to Door, ditargetkan 1 (satu) naskah; (f) SOP Payment Point, ditargetkan 1 (satu) naskah.

(3)

Menyusun SOP Pelayanan BPKB, ditargetkan 1 (satu) naskah didukung anggaran sebesar Rp. 27.500.000,dengan alokasi waktu 3 (tiga) bulan; (4) Menyusun ..

16 (4) Menyusun SOP Pelayanan Turjawali Lalu Lintas,

ditargetkan 1 (satu) naskah didukung anggaran sebesar Rp. 27.500.000,- dengan alokasi waktu 3 (tiga) bulan; (5) Menyusun SOP Pelayanan penanganan pelanggaran lalu lintas, ditargetkan 1 (satu) naskah didukung anggaran sebesar Rp. 27.500.000,- dengan alokasi waktu 3 (tiga) bulan; (6) Menyusun SOP Pelayanan Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, ditargetkan 1 (satu) naskah didukung anggaran sebesar Rp. 27.500.000,- dengan alokasi waktu 3 (tiga) bulan; (7) Penerapan SOP Standar Pelayanan Informasi Lalu lintas melalui NTMC, RTMC dan TMC; Penyusunan SOP Standar Pelayanan Informasi Lalu lintas melalui NTMC, RTMC dan TMC ditargetkan 1 (satu) naskah didukung anggaran sebesar Rp. 27.500.000,- dengan alokasi waktu 3 (tiga) bulan; b) Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pada

Polres/Ta/Tabes/Metro dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, yaitu: (1) (2) Penerapan SOP Pelayanan SSB ditargetkan di 445 Polres; Penerapan SOP Pelayanan Turjawali lalu lintas ditargetkan di 445 Polres; (3) Penerapan SOP Pelayanan terkait penanganan

pelanggaran lalu lintas ditargetkan di 445 Polres; (4) Penerapan SOP Pelayanan terkait penanganan kecelakaan lalu lintas ditargetkan di 445 Polres. c) Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan

pelayanan publik dilaksanakan dalam rencana aksi menyusun SOP Pelaksanaan Aksi Kerjasama Keselamatan di Jalan (Road Safety Partnership Action) sebanyak 1 (satu) naskah. 2) Quick Wins ..

17 2) Quick Wins a) b) Pelayanan Penerapan SSB SOP dengan mempercepat di untuk jalan (road proses

penyelesaian pengurusan SSB; keselamatan

safety

partnershipberlalu lintas. d. Bidang Sabhara 1)

action)

meningkatkan

kepatuhan/ketaatan masyarakat pengguna jalan dalam

Kegiatan, Rencana Aksi dan Anggaran a) Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Publik bidang Sabhara Baharkam Polri dan Polda dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, yaitu: (1) Menghimpun/menginventarisasi SOP pelayanan publik

bidang Sabhara sebanyak 5 (lima) naskah didukung anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- dengan alokasi waktu 1 (satu) bulan, meliputi: (a) SOP tentang Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Turjawali), ditargetkan 1 (satu) naskah; (b) SOP tentang Pengendalian 1 (satu) naskah; (c) SOP tentang Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), ditargetkan 1 (satu) naskah; (d) SOP tentang Tindak Pidana Ringan (Tipiring), Massa, ditargetkan

ditargetkan 1 (satu) naskah; (e) SOP tentang Bantuan Search And Rescue (Ban SAR), ditargetkan 1 (satu) naskah. (2) Melakukan kajian terhadap SOP pada pelayanan publik di bidang Sabhara sebanyak 5 (lima) naskah, meliputi: (a) SOP tentang Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Turjawali), ditargetkan 1 (satu) naskah; (b) SOP tentang Pengendalian 1 (satu) naskah; (c) SOP .. massa, ditargetkan

18 (c) SOP tentang Tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP), ditargetkan 1 (satu) naskah; (d) SOP tentang Tindak Pidana Ringan (Tipiring),

ditargetkan 1 (satu) naskah; (e) SOP tentang Bantuan Search And Rescue (Ban SAR), ditargetkan 1 (satu) naskah. (3) Menyusun dan merevisi SOP Standar Pelayanan Publik di bidang Sabhara sebanyak 5 (lima) naskah, meliputi: (a) SOP tentang Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Turjawali), ditargetkan 1 (satu) naskah; (b) SOP tentang Pengendalian Massa, ditargetkan

1 (satu) naskah; (c) SOP tentang Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), ditargetkan 1 (satu) naskah; (d) SOP tentang Tindak Pidana Ringan (Tipiring),

ditargetkan 1 (satu) naskah; (e) (4) SOP tentang Bantuan Search And Rescue (Ban SAR), ditargetkan 1 (satu) naskah. Menyosialisasikan naskah, meliputi: (a) SOP tentang Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Turjawali), ditargetkan 1 (satu) naskah; (b) SOP tentang Pengendalian 1 (satu) naskah; (c) SOP tentang Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), ditargetkan 1 (satu) naskah; (d) SOP tentang Tindak Pidana Ringan (Tipiring), Massa, ditargetkan dan menerapkan SOP standar pelayanan publik di bidang Sabhara sebanyak 5 (lima)

ditargetkan 1 (satu) naskah; (e) SOP tentang Bantuan Search And Rescue (Ban SAR), ditargetkan 1 (satu) naskah. (5) Melengkapi dan mengevaluasi SOP standar pelayanan publik di bidang Sabhara ditargetkan 5 (lima) naskah, meliputi: (a) SOP..

19 (a) SOP tentang Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Turjawali), ditargetkan 1 (satu) naskah; (b) SOP tentang Pengendalian Massa, ditargetkan

1 (satu) naskah; (c) SOP tentang Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), ditargetkan 1 (satu) naskah; (d) SOP tentang Tindak Pidana Ringan (Tipiring),

ditargetkan 1 (satu) naskah; (e) SOP tentang Bantuan Search And Rescue (Ban SAR), ditargetkan 1 (satu) naskah. b) Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada fungsi Sabhara Polres/Ta/Tabes/Metro, dilaksanakan dalam rencana aksi yaitu menyosialisasikan dan menerapkan standar pelayanan di bidang Sabhara, yaitu: (1) SOP tentang Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Turjawali) di 445 Polres; (2) (3) SOP tentang Pengendalian Massa di 445 Polres; SOP tentang Tindakan Pertama Di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) di 445 Polres; (4) (5) SOP tentang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di 445 Polres; SOP tentang Bantuan Search And Rescue (Ban SAR di 445 Polres. c) Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bidang Sabhara dilaksanakan dalam rencana aksi, yaitu: (1) Menyusun SOP tentang Penempatan Kotak Patroli oleh masyarakat pada daerah-daerah rawan ditargetkan

1 (satu) naskah; (2) Menyusun SOP tentang Pemanfaatan call center 112 untuk pelayanan publik di bidang Sabhara ditargetkan 1 naskah.

2) Quick Wins ..

20 2) Quick Wins a) Penerapan SOP Pelayanan Publik bidang Sabhara tentang Turjawali. b) Penerapan SOP tentang Bantuan Search And Rescue (Ban SAR). e. Bidang Binmas 1) Kegiatan, Rencana Aksi dan Anggaran a) Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Publik bidang Binmas di Mabes Polri dan Polda, dilaksanakan dalam rencana aksi yaitu Implementasi pelayanan rekomendasi operasional BUJP dengan menyusun SOP tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Jasa Pengamanan ditargetkan 1 (satu) naskah didukung anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dengan alokasi waktu 3 (tiga) bulan; b) Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pada Polres/ Ta/ Tabes/ Metro dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, yaitu: (1) Penerapan SOP tentang Sentra Pelayanan Kepolisian di pusat keramaian berupa mobil SPK; (2) Penerapan SOP Sentra Pelayanan Kepolisian di Mal berupa Gerai SPK; (3) Penerapan SOP tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Babinkamtibmas/petugas Polmas di tiap Desa/ kelurahan. c) Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan

Pelayanan Publik dilaksanakan dalam rencana aksi dengan kegiatan penerapan SOP tentang Pembentukan FKPM, Polmas, Pokdar Kamtibmas, Dai Kamtibmas dan Siskamling di Desa/ Kelurahan ditargetkan 1 (satu) naskah dengan alokasi waktu 6 (enam) bulan. 2) Quick Wins Penggelaran desa/kelurahan Babinkamtibmas/petugas sebagai garda Polmas dalam pada setiap

terdepan

memberikan

perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. f. Bidang ..

21 f. Bidang Polair 1) Kegiatan, Rencana Aksi dan Anggaran a) Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Publik bidang Polair Baharkam Polri dan Polda dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, yaitu: (1) Menghimpun/menginventarisasi standar pelayanan pada layanan publik di bidang Polair sebanyak 5 (lima) naskah dengan alokasi waktu 6 (enam) bulan, meliputi: (a) SOP tentang Pelayanan Patroli di wilayah perairan Indonesia naskah; (b) SOP tentang Pelayanan ke Polmas terluar Perairan dan dan perbatasan ditargetkan 1 (satu)

Sambang

Nusa

pulau

berpenghuni

ditargetkan 1 (satu) naskah; (c) SOP tentang Pelayanan Bantuan SAR Perairan ditargetkan 1 (satu) naskah; (d) SOP tentang Pelayanan PAM Perairan sekitar Selat Malaka ditargetkan 1 (satu) naskah; (e) SOP tentang Pelayanan Transparansi Penyidikan di bidang penegakan hukum di wilayah Perairan ditargetkan 1 (satu) naskah; (2) Melakukan kajian terhadap SOP pada pelayanan publik di bidang Polair sebanyak 5 (lima) naskah, meliputi: (a) SOP tentang Pelayanan Patroli di wilayah Perairan Indonesia naskah; (b) SOP tentang Pelayanan ke Polmas terluar Perairan dan dan perbatasan ditargetkan 1 (satu)

Sambang

Nusa

pulau

berpenghuni

ditargetkan 1 (satu) naskah; (c) SOP tentang Pelayanan Bantuan SAR Perairan ditargetkan 1 (satu) naskah; (d) SOP tentang Pelayanan PAM Perairan sekitar Selat Malaka ditargetkan 1 (satu) naskah; (e) SOP..

22 (e) SOP tentang Pelayanan Transparansi Penyidikan di bidang penegakan hukum di wilayah Perairan ditargetkan 1 (satu) naskah; (3) Menyusun dan merevisi standar pelayanan publik di bidang Polair sebanyak 2 (dua) naskah dengan alokasi waktu 2 (dua) bulan, meliputi; (a) SOP tentang Pelayanan Patroli di wilayah Perairan Indonesia naskah; (b) SOP tentang Pelayanan ke Polmas terluar Perairan dan dan perbatasan ditargetkan 1 (satu)

Sambang

Nusa

pulau

berpenghuni

ditargetkan 1 (satu) naskah; (4) Menyosialisasikan dan menerapkan SOP tentang Standar Pelayanan Publik di bidang Polair ditargetkan 1 (satu) kegiatan didukung anggaran sebesar Rp. 50.000.000,dengan alokasi waktu 1 (satu) bulan; (5) Melengkapi dan mengevaluasi SOP tentang Standar Pelayanan Publik di bidang Polair ditargetkan 1 (satu) naskah. b) Kegiatan Penerapan Standar bidang Pelayanan Polair Minimal pada dalam

Polres/Ta/Tabes/Metro

dilaksanakan

rencana aksi, yaitu menyosialisasikan dan menerapkan SOP tentang Standar Pelayanan di Bidang Polair, meliputi: (1) SOP tentang Pelayanan Patroli di wilayah perairan Indonesia dan perbatasan ditargetkan di 445 Polres; (2) SOP tentang Pelayanan Polmas perairan dan Sambang Nusa ke pulau terluar berpenghuni ditargetkan di 445 Polres; (3) SOP tentang Pelayanan bantuan SAR perairan ditargetkan di 445 Polres; (4) SOP tentang Pelayanan PAM perairan sekitar Selat Malaka ditargetkan di 445 Polres; (5) SOP..

23 (5) SOP tentang Pelayanan Transparansi Penyidikan di bidang penegakan hukum di wilayah perairan ditargetkan di 445 Polres. c) Kegiatan Partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik bidang Polair Baharkam Polri dilaksanakan dalam rencana aksi yaitu penyusunan SOP tentang

Pembangunan FKPM perairan/pulau terluar berpenghuni. 2) Quick Wins Patroli di wilayah perairan Indonesia dan perbatasan, yang menjadi prioritas kerja Pemerintah, dengan sasaran wilayah perairan Indonesia dan perbatasan.

g.

Bidang Brigade Mobile (Brimob) 1) Kegiatan, Rencana Aksi dan Anggaran a) Kegiatan penerapan standar pelayanan publik di bidang Brimob dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, yaitu: (1) Mendirikan pusat pelaporan publik untuk melayani pengaduan masyarakat terhadap bencana alam, ancaman bom dan zat kimia yang berbahaya; (2) Menyusun dan menerapkan SOP pusat pelaporan publik ditargetkan 1 (satu) naskah didukung anggaran sebesar Rp. 72.000.000,- dengan alokasi waktu 3 (tiga) bulan; (3) Menerapkan SOP tentang Penanganan bencana alam, penjinakan bom, KBR; (4) Menyusun SOP tentang Mekanisme perbantuan perkuatan Brimob ditargetkan 1 (satu) naskah didukung anggaran sebesar Rp. 72.000.000,- dengan alokasi waktu 3 (tiga) bulan; (5) Menyusun SOP tentang Pelaksanaan Quick Respon Brimob ditargetkan 1 (satu) naskah didukung anggaran sebesar Rp. 98.000.000,- dengan alokasi waktu 4 (empat) bulan; (6) Sosialisasi ..

24 (6) Sosialisasi standar pelayanan publik Brimob secara internal maupun eksternal. b) Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada

Polres/Ta/Tabes/Metro di bidang Brimob dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, yaitu: (1) (2) Menerapkan SOP Penanganan bencana alam; Menerapkan SOP Penanganan Pengamanan kegiatan masyarakat dengan tingkat kerawanan yang tinggi (unjuk rasa anarkis dan kerusuhan massa). c) Kegiatan Peningkatan Partisipasi publik Masyarakat di bidang dalam Brimob,

penyelenggaraan

pelayanan

dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, yaitu: (1) Menyusun SOP tentang Pemanfaatan call center Brimob yang beroperasi 24 jam setiap hari oleh masyarakat dalam memberikan informasi tentang bencana alam, ancaman bom dan zat kimia berbahaya ditargetkan 1 (satu) naskah; (2) Menyusun SOP tentang Pembentukan Komunitas relawan dalam penanganan bencana alam ditargetkan 1 (satu) naskah. 2) Quick Wins a. Mendirikan pusat pelaporan ancaman bom, SAR dan KBR untuk memudahkan/mempercepat masyarakat dalam menyampaikan informasi ancaman bom, bencana alam dan zat kimia berbahaya; b. Quick respon Brimob meliputi Quick respon jibom, SAR dan KBR untuk meningkatkan kecepatan pencegahan maupun penanganan gangguan keamanan dalam negeri berkadar tinggi sehingga dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkannya. 10. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur a. Kegiatan, Rencana Aksi dan Anggaran 1) Kegiatan Penataan sistem rekruitmen pegawai dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, yaitu: a) Rekruitmen ..

25 a) Rekruitmen Brigadir; (1) Satfung Mabes Polri menyusun Perkap tentang Pedoman Rekruitmen Brigadir ditargetkan 1 (satu) naskah didukung anggaran sebesar Rp. 15.500.000,- dengan alokasi waktu 3 (tiga) bulan; (2) Polda menerapkan Perkap tentang Pedoman Rekruitmen Brigadir di 31 Polda; b) Rekruitmen SIPSS; (1) Satfung Mabes Polri menyusun Perkap tentang Pedoman Rekruitmen SIPSS ditargetkan 1 (satu) naskah didukung anggaran sebesar Rp. 15.500.000,- dengan alokasi waktu 3 (tiga) bulan; (2) Polda menerapkan Perkap tentang Pedoman Rekruitmen SIPSS di 31 Polda; c) Rekruitmen AKPOL; (1) Satfung Mabes Polri menyusun Perkap tentang Pedoman Rekruitmen Akpol ditargetkan 1 (satu) naskah didukung anggaran sebesar Rp. 15.500.000,- dengan alokasi waktu 3 (tiga) bulan; (2) Polda menerapkan Perkap tentang Pedoman Rekruitmen Akpol di 31 Polda; d) Rekruitmen PNS; (1) Satfung Mabes Polri menyusun Perkap tentang Pedoman Rekruitmen PNS ditargetkan 1 (satu) naskah didukung anggaran sebesar Rp. 15.500.000,- dengan alokasi waktu 3 (tiga) bulan; (2) Polda menerapkan Perkap tentang Pedoman Rekruitmen PNS di 31 Polda; e) Sosialisasi dan penggandaan Perkap dan SOP tentang

rekruitmen Brigadir, SIPSS, Akpol dan PNS Polri didukung anggaran sebesar Rp 180.000.000,- dengan alokasi waktu 3 (tiga) bulan.

2) Kegiatan ..

26 2) Kegiatan Analisis Jabatan dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, yaitu: a) Pengumpulan data informasi jabatan Satker/Satwil serta

asistensi atau pembimbingan didukung anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dengan alokasi waktu 3 (tiga) bulan; b) Analisa dan verifikasi ditargetkan 1 (satu) naskah didukung anggaran sebesar Rp. 6 (enam) bulan; c) Penyusunan Keputusan Kapolri tentang Uraian Jabatan 30.000.000,- dengan alokasi waktu

ditargetkan 1 (satu) naskah didukung anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- ; d) Sosialisasi dan penggandaan Keputusan Kapolri tentang Uraian Jabatan didukung anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- dengan alokasi waktu 3 (tiga) bulan. 3) Kegiatan Evaluasi jabatan dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, yaitu: a) Penyusunan draf Keputusan Kapolri tentang Peringkat Jabatan ditargetkan 1 (satu) naskah didukung anggaran sebesar Rp. 27.000.000,- dengan alokasi waktu 3 (tiga) bulan; b) Penyusunan SOP tentang Pedoman Evaluasi Jabatan

ditargetkan 1 (satu) naskah didukung anggaran sebesar Rp. 27.500.000,- dengan alokasi waktu 3 (tiga) bulan; c) Validasi dan penyelarasan peringkat jabatan oleh Kemen-PAN dan BKN ditargetkan 1 (satu) naskah didukung anggaran sebesar Rp. 325.000.000,- dengan alokasi waktu 6 (enam) bulan; d) Penyusunan atau penandatanganan berita acara validasi dan penyelarasan peringkat jabatan oleh Kapolri/Wakapolri, Deputi SDM Aparatur KEMENPAN dan Ka BKN ditargetkan 1 (satu) naskah didukung anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dengan alokasi waktu 1 (satu) bulan;

e) Sosialisasi ..

27 e) Sosialisasi Keputusan Kapolri tentang peringkat jabatan

Manajerial dan non Manajerial tingkat Mabes Polri, Polda tipe A dan Polda tipe B serta SOP tentang Pedoman Evaluasi Jabatan didukung anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- dengan alokasi waktu 3 (tiga) bulan. 4) Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, yaitu: a) Penyusunan Keputusan Kapolri tentang Standar Kompetensi Jabatan Dirintelkam, Kadensus 88 AT, Kasat Brimob, Dirpolair, Dirbinmas, Dirpamobvit dan Dirsabhara ditargetkan 1 (satu) naskah didukung anggaran sebesar Rp. 15.500.000,- dengan alokasi waktu 3 (tiga) bulan; b) Melaksanakan riset dokumen dan try out untuk memperoleh informasi jabatan dan terlaksananya uji coba standar kompetensi jabatan dengan alokasi waktu 3 (tiga) bulan; c) Sosialisasi dan penggandaan Keputusan Kapolri dan SOP tentang Standar Kompetensi Jabatan Dirintelkam dan Kadensus 88 AT didukung anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- dengan alokasi waktu 3 (tiga) bulan. 5) Kegiatan Asessment individu berdasarkan kompetensi dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, yaitu: a) Penyusunan Keputusan Kapolri tentang Assesment Individu berdasarkan Kompetensi untuk jabatan Dirintelkam, Dirpolair, Kadensus 88 AT dan Kasat Brimob ditargetkan 1 (satu) naskah didukung anggaran sebesar Rp. 27.500.000,- dengan alokasi waktu 3 (tiga) bulan; b) Sosialisasi dan penggandaan Keputusan Kapolri dan SOP tentang assesment Individu berdasarkan kompetensi untuk jabatan Dirintelkam, Dirpolair, Kadensus 88 AT dan Kasat Brimob didukung anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- .

6) Kegiatan ..

28 6) Kegiatan Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 345.000.000,- dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, yaitu: a) Analisis dan verifikasi hasil penelitian LM FE-UI tentang Sistem Manajemen Kinerja (SMK) ditargetkan 1 (satu) naskah dengan alokasi waktu 3 (tiga) bulan; b) Pengkajian Perfung De SDM Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Manajemen Kinerja ditargetkan 1 (satu) naskah dengan alokasi waktu 3 (tiga) bulan; c) Revisi dan penyusunan Perkap tentang Tatacara Penilaian Kinerja Bagi Pegawai Negeri Pada Polri ditargetkan 1 (satu) naskah dengan alokasi waktu 2 (dua) bulan; d) Penyusunan SOP tentang Tata Cara Penilaian Kinerja

ditargetkan 1 (satu) naskah dengan alokasi waktu 3 (tiga) bulan; e) Penyusunan buku Penilaian Kinerja Individu ditargetkan

1 (satu) naskah; f) Sosialisasi dan penggandaan Perkap tentang Tata cara Penilaian Kinerja bagi pegawai Negeri pada Polri dengan Sistem Manajemen Kinerja dan SOP tentang Tata cara penilaian kinerja dan raport penilaian kinerja individu ditargetkan 1 (satu) naskah dengan alokasi waktu 3 (tiga) bulan. 7) Kegiatan Pembangunan/pengembangan Data Base Pegawai

dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, yaitu: a) Kajian terhadap Skep Kapolri Nomor: Skep/1001/XII/2004 tentang Pedoman Administrasi Pengisian dan Pemutakhiran data RHPP ditargetkan 1 (satu) naskah didukung anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dengan alokasi waktu 3 (tiga) bulan; b) Penyusunan Peraturan Kapolri tentang Pedoman Administrasi Pengisian dan Pemutakhiran data RHPP ditargetkan 1 (satu) naskah didukung anggaran sebesar Rp. 27.500.000,- dengan alokasi waktu 2 (dua) bulan; c) Mencari ..

29 c) Mencari dan memilih konsultan dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem data RHPP dengan micro chip

didukung anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- dengan alokasi waktu 1 (satu) bulan; d) Pelaksanaan sosialisasi dan penggandaan Perkap tentang Pedoman Administrasi Pengisian dan Pemutakhiran data RHPP didukung anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- dengan alokasi waktu 3 (tiga) bulan. 8) Kegiatan Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi didukung anggaran sebesar Rp. 379.931.540,-

dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, yaitu: a) Tersusun Kurikulum Diktuk (Brigadir, SIP, SIPSS dan AKPOL berbasis kompetensi ditargetkan 1 (satu) naskah dengan alokasi waktu 3 (tiga) bulan; b) Tersusun Kurikulum Dikbangum (Sespima, Sespimen, Sespimti, STIK, dan untuk PNS Diklat Tk. III dan II) berbasis kompetensi ditargetkan 1 (satu) naskah dengan alokasi waktu 2 (dua) bulan; c) Tersusun Kurikulum Pendidikan Bang Spes (Bidang pembinaan dan Operasional) berbasis kompetensi ditargetkan 1 (satu) naskah dengan alokasi waktu 3 (tiga) bulan; d) Tersusun Kurikulum Latihan Berbasis kompetensi ditargetkan 1 (satu) naskah dengan alokasi waktu 2 (dua) bulan; e) Sosialisasi dan penggandaan umum, Perkap tentang Pedoman dan administrasi penyusunan kurikulum pendidikan pembentukan, pengembangan pengembangan spesialisasi kurikulum latihan dengan alokasi waktu 3 (tiga) bulan. b. Quick Wins Quick Wins Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur adalah Penerapan Standar Kompetensi Jabatan.

11. Program ..

30 11. Program Manajemen Perubahan a. Kegiatan, Rencana Aksi dan Anggaran 1) Kegiatan Pembentukan Tim Manajemen Perubahan dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, yaitu: a) b) c) d) 2) Proses Rekruitmen dan Seleksi Tim Manajemen Perubahan Tingkat Mabes Polri ditargetkan 25 Tim; Penerbitan dasar hukum internal Polri Tim Manajemen Perubahahan Tingkat Mabes Polri ditargetkan 25 Tim; Proses Rekruitmen dan Seleksi Tim Manajemen Perubahan Tingkat Polda ditargetkan 31 Polda; Penerbitan dasar hukum internal Polri Tim Manajemen Perubahan Tingkat Polda ditargetkan 31 Polda. Kegiatan Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, yaitu: a) Penelitian/riset strategi manajemen perubahan oleh Tim VI RBP Gelombang II ditargetkan 1 (satu) kegiatan didukung anggaran sebesar Rp. 850.000.000,- dengan alokasi waktu 3 (tiga) bulan; b) Workshop strategi manajemen perubahan tingkat Mabes Polri dengan peserta internal dan ekternal Polri ditargetkan 1 kegiatan didukung anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- dengan alokasi waktu 1 (satu) bulan; c) Seminar, lokarkarya dan forum sharing diskusi tentang manajemen perubahan tingkat Mabes Polri dengan peserta internal dan eksternal Polri ditargetkan 1 (satu) kegiatan didukung anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- dengan alokasi waktu 1 (satu) bulan; d) Penyusunan dokumen dan strategi internalisasi manajemen Manajemen perubahan Perubahan ditargetkan 1 (satu) naskah. 3) Kegiatan a) Sosialisasi

dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, yaitu: Menyebarkan Informasi Tentang Perlunya Berubah di internal Polri; b) Menanamkan ..

31 b) c) d) 4) Menanamkan Pemahaman Tentang Perlunya Berubah di internal Polri; Mendorong komitmen perubahan internal Polri; Menggerakkan partisipasi untuk melakukan perubahan Internal Polri; Kegiatan Pembentukan Tim Manajemen Pengetahuan dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, yaitu: a) b) c) d) 5) Proses Rekruitmen dan Seleksi Tim Manajemen Pengetahuan Tingkat Mabes Polri ditargetkan 25 Tim; Penerbitan dasar hukum internal Polri Tim manajemen Pengetahuan Tingkat Mabes Polri ditargetkan 25 Tim; Proses Rekruitmen dan Seleksi Tim Manajemen Pengetahuan Tingkat Polda ditargetkan 31 Polda; Penerbitan dasar hukum internal Polri Tim Manajemen Pengetahuan Pengetahuan Tingkat Polda ditargetkan 31 Polda. Kegiatan a) Penyusunan Strategi Manajemen

dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, yaitu: Penelitian/riset strategi manajemen pengetahuan ditargetkan 1 (satu) kegiatan didukung anggaran sebesar Rp. 850.000.000,dengan alokasi waktu 3 (tiga) bulan; b) Workshop strategi manajemen pengetahuan tingkat Mabes Polri dengan peserta internal dan ekternal Polri sebanyak 1 (satu) kegiatan; c) Seminar, lokakarya dan forum sharing diskusi tentang manajemen pengetahuan tingkat Mabes Polri dengan peserta internal dan eksternal Polri ditargetkan 1 (satu) kegiatan didukung anggaran sebesar Rp. 350.000.000,- dengan alokasi waktu 3 (tiga) bulan; d) Penyusunan dokumen strategi manajemen pengetahuan sebanyak 1 (satu) naskah. 6) Kegiatan Sosialisasi dan internalisasi Manajemen Pengetahuan dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, yaitu: a) Menyebarkan Informasi Tentang Perlunya Manajemen Pengetahuan di internal Polri; b) Menanamkan ..

32 b) c) d) Menanamkan Mendorong Pemahaman komitmen Tentang Perlunya Manajemen Pengetahuan

Pengetahuan di internal Polri; terhadap Manajemen di internal Polri; Menggerakkan partisipasi untuk membentuk wadah manajemen pengetahuan Police Knowledge Center tingkat Mabes Polri. b. Quick Wins Terbentuknya Dokumen Strategi Manajemen Perubahan. 12. Program Penguatan Pengawasan a. Kegiatan, Rencana Aksi dan Anggaran 1) Kegiatan Penerapan SPIP di lingkungan Polri dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, yaitu: a) Sosialisasi peraturan fungsi pengawasan; Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didukung

anggaran sebesar Rp. 397.000.000,- dengan alokasi waktu 6 bulan; b) Menyusun dan merevisi peraturan fungsi pengawasan sebanyak 6 (enam) naskah didukung anggaran sebesar Rp. 26.000.000,dengan alokasi waktu 6 (enam) bulan, meliputi; (1) Peraturan Kapolri tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Polri; (2) Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/723/IX/2005 tanggal 21 September 2005 tentang Pedoman Administrasi Penanganan Pengaduan Masyarakat; (3) Peraturan Kapolri No.Pol: 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri; (4) Keputusan Kadivpropam Polri Nomor: Kep/3/I/ 2010 tanggal 12 Januari 2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Prima Penerimaan dan Penanganan Laporan Pengaduan terkait Pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Polri; (5) Keputusan ..

33 (5) Keputusan Kadivpropam Polri Nomor: Kep/18/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Sentra Pelayanan Propam; (6) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang

Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri. c) Meningkatkan kompetensi aparat pengawasan; Meningkatkan kompetensi APIP di lingkungan Polri secara berkelanjutan pengawasan Pengamanan d) melalui yaitu pendidikan dan pelatihan Pemeriksaan fungsi dan

Auditing,

Akreditor,

Internal

didukung

anggaran

sebesar

Rp. 14.000.000,- dengan alokasi waktu 3 (tiga) bulan; Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sertifikasi fungsi pengawasan didukung anggaran sebesar Rp. 14.000.000,dengan alokasi waktu 3 (tiga) bulan. 2) Kegiatan Penerapan APIP di lingkungan Polri dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, yaitu: a) Menyelenggarakan sosialisasi peraturan fungsi pengawasan didukung anggaran sebesar Rp. 397.000.000,- dengan alokasi waktu 6 (enam) bulan; b) Merevisi dan menyusun peraturan fungsi pengawasan sebanyak 6 (enam) naskah didukung anggaran sebesar Rp. 26.000.000,dengan alokasi waktu 6 (enam) bulan, meliputi; (1) Peraturan Kapolri No. Pol.: 7 Tahun 2007 tentang Wasrik Rutin; (2) Peraturan Kapolri tentang Pedoman Reviu Laporan Keuangan Polri; (3) Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri; (4) Peraturan Kadivpropam tentang Audit Investigasi

Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri; (5) Peraturan Irwasum Polri tentang SOP Audit/Pemeriksaan dan Kode Etik Auditor; (6) Peraturan Irwasum Polri tentang Standar Audit. c) Meningkatkan ..

34

c)

Meningkatkan opini BPK-RI wajar tanpa pengecualian dengan Penjelasan Paragraf (WTP-DPP) menjadi Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Polri guna meningkatkan kepercayaan pengawas ekstern terhadap

pengawas intern, dengan menyelenggarakan: (1) Pengawasan manajemen bidang operasional, Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana serta anggaran keuangan di lingkungan Polri sesuai kebijakan pada tahap I (Aspek Perencanaan dan Pengorganisasian) Itwasum menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Mabes Polri dan Pengawasan Tahap I tingkat Polda dilaksanakan oleh Itwasda, sedangkan dan Pengawasan Pengendalian) Tahap II (Aspek oleh

Pelaksanaan

dilaksanakan

Itwasum Polri untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pelaksanaan kegiatan Polri, sesuai dengan SPIP dan kepatuhan terhadap perundang-undangan didukung

anggaran sebesar Rp. 14.000.000,- dengan alokasi waktu 6 (enam) bulan; (2) Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) atas temuan BPK-RI dan atas temuan Itwasum Polri; b. Quick Wins Percepatan proses penanganan dan penyelesaian laporan pengaduan atau komplin masyarakat tentang penyimpangan perilaku anggota/PNS Polri. 13. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja a. Kegiatan, Rencana Aksi dan Anggaran 1) Kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Polri dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, yaitu: a) Revisi Pedoman Penyusunan LAKIP di lingkungan Polri ditargetkan 1 (satu) naskah didukung anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- dengan alokasi waktu 1 (satu) bulan; b) Pembuatan ..

35 b) Pembuatan Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja

di lingkungan Polri ditargetkan 1 (satu) naskah didukung anggaran sebesar Rp. 59.561.000,1 (satu) bulan; 2) Kegiatan a) Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Polri, dengan alokasi waktu

dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, yaitu: Penyusunan Perkap Pedoman Evaluasi LAKIP di lingkungan Polri ditargetkan 1 (satu) naskah didukung anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dengan alokasi waktu 2 (dua) bulan; b) Penyusunan Perkap Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Melalui Pinjaman Dalam Negeri ditargetkan 1 (satu) naskah didukung anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dengan alokasi waktu 1 (satu) bulan; c) Revisi Buku Pedoman Penyusunan Rencana Kerja

di Lingkungan Polri ditargetkan 1 (satu) naskah didukung anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dengan alokasi waktu 1 (satu) bulan; d) Revisi Sisrenstra Polri ditargetkan 1 (satu) naskah didukung anggaran sebesar Rp. 122.000.000,- dengan alokasi waktu 1 (satu) bulan; e) Revisi Renstra Polri tahun 2010-2014 ditargetkan 1 (satu) naskah didukung anggaran sebesar Rp. 132.000.000,- dengan alokasi waktu 1 (satu) bulan; f) Revisi Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Melalui Pinjaman/Hibah ditargetkan 1 Luar (satu) Negeri naskah (PHLN) di Lingkungan anggaran Polri

didukung

sebesar

Rp. 65.000.000,- dengan alokasi waktu 1 (satu) bulan; 3) Kegiatan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Polri, dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, yaitu: a) Penyusunan Pedoman Indikator Kinerja Utama (IKU) ditargetkan 1 (satu) naskah didukung anggaran sebesar Rp. 65.000.000,dengan alokasi waktu 1 (satu) bulan; b) Revisi ..

36 b) Revisi Indikator Kinerja Utama Polri ditargetkan 1 (satu) naskah didukung anggaran sebesar Rp. 65.000.000,- dengan alokasi waktu 1 (satu) bulan; c) Penyusunan Pedoman Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

ditargetkan 1 (satu) naskah didukung anggaran sebesar Rp. 65.000.000,- dengan alokasi waktu 1 (satu) bulan; b. Quick Wins Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Polri. 14. Program Monitoring dan Evaluasi a. Kegiatan Monitoring dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, yaitu: 1) Menyusun SOP/Pedoman Monitoring ditargetkan 1 (satu) naskah didukung anggaran sebesar Rp. 50.042.750,- dengan alokasi waktu 1 (satu) bulan; 2) Menyusun laporan pelaksanaan monitoring Semester I dan II Tahun 2011 sebanyak 64 naskah, meliputi: (a) (b) Mabes Polri ditargetkan 2 (dua) naskah didukung anggaran sebesar Rp. 116.883.750,- dengan alokasi waktu 2 (dua) bulan; Tingkat Polda ditargetkan 62 naskah dengan alokasi waktu 2 (dua) bulan. b. Kegiatan Evaluasi Tahunan dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, yaitu: 1) Menyusun SOP/Pedoman evaluasi tahunan ditargetkan 1 (satu) naskah didukung anggaran sebesar Rp. 50.042.750,- dengan alokasi waktu 1 (satu) bulan; 2) Menyusun laporan pelaksanaan evaluasi tahun 2011 sebanyak 32 naskah, meliputi: (a) Mabes Polri ditargetkan 1 (satu) naskah didukung anggaran sebesar bulan; (b) Tingkat Polda ditargetkan 31 naskah sebesar dengan alokasi waktu 1 (satu) bulan. c. Kegiatan .. Rp. 380.673.750,dengan alokasi waktu 1 (satu)

37 c. Kegiatan Refreshing dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, yaitu: 1) Menyusun SOP/Pedoman pelaksanaan refreshing ditargetkan 1 (satu) naskah didukung anggaran sebesar Rp. 50.042.750,- dengan alokasi waktu 1 (satu) bulan; 2) Menyusun laporan pelaksanaan refreshing tahun 2011 ditargetkan 1 (satu) naskah didukung anggaran sebesar Rp.108.994.875,- dengan alokasi waktu 2 (dua) bulan.

BAB III ..