10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PENDANAAN INFRASTRUKTUR INDONESIA

2.1.1 Pendanaan Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur (prasarana) adalah bangunan atau fasilitas fisik yang mendukung

keberlangsungan dan pertumbuhan ekonomi dan sosial suatu masyarakat (Soekirno,

2005). Beberapa pendapat tentang definisi infrastruktur yang pada dasarnya

mempunyai arti yang hampir sama antara lain;

“Public works are the physical structures and facilities that are develop or acquired

by the public agencies to house governmental function and provide water, power,

waste disposal, transportation, and similar services to facilitate the achievement of

common social and economic objectives” (American Public Work Association,

Infrastructure Management, 1997:7).

“The nation”s infrastructure is its sistem of public facilities, both publicly and

privately funded, which provide for the delivery of essential services and sustained

standard of living….” (Associated General Contractors of America, 1982)

“A civilization’s rise and fall is linked to its ability to feed and shelter its people and

defend itself. These capabilities depend on infrastructure the underlying, often hidden

foundation of a society’s wealth, and quality of life. A society that neglects its

infrastructure loses the ability to transport people and food, provide clean air and

water, control desease, and conduct commerce” (National Science Foundation,

Infrastructure Management, 1997:8).

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tersedianya infrastruktur

menjadi pendorong bagi peningkatan ekonomi dan sosial sebuah Negara. Namun

masih banyak terjadi, sektor infrastruktur kurang mendapat perhatian yang serius

terutama masalah sumber pendanaannya karena pembangunan infrastruktur sebagai

prasarana kegiatan ekonomi seperti jalan, jembatan, pelabuhan laut dan udara, jalan

kereta api, pembangkit listrik serta telekomunikasi, memerlukan dana dalam jumlah

yang sangat besar. Alasan utama tidak dapat terjaminnya infrastruktur yang memadai

11

adalah karena tidak adanya dana yang cukup. Akibatnya banyak produk dari berbagai

sektor produksi terpaksa terhambat sampai ke tujuan. Terkait dengan proses

desentralisasi, kebutuhan akan adanya dana untuk kelancaran proses pembangunan

infrasrtuktur ini tidak hanya dirasakan oleh Pemerintah Pusat namum juga oleh

Pemerintah Daerah.

Di Indonesia, sumber-sumber pendanaan proyek infrastruktur dapat diperoleh dari

Pajak dan Subsidi (pusat dan daerah), Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP),

Pinjaman dan Hibah Luar Negeri. Bila diperkirakan Negara membutuhkan tambahan

dana untuk memenuhi anggaran pembangunan yang telah direncanakan maka Negara

dapat menerbitkan Surat Hutang Negara untuk mengatasi kebutuhan tersebut. Dasar

hukum dari mekanisme ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24

Tahun 2002 mengenai Surat Hutang Negara. Kewenangan penerbitan Surat Hutang

Negara hanya terdapat pada pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan pengelolaan surat hutang

tersebut dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Bank Indonesia. Upaya lain yang

dilakukan pemerintah dalam mendanai pembangunan infrastruktur adalah melalui

kerjasama pemerintah dengan swasta (Public-Private Partnership) dan pinjaman luar

negeri.

2.1.2 Pinjaman Luar Negeri

Oleh karena adanya keterbatasan dana pembangunan dalam negeri, pemerintah

berupaya untuk mencari sumber dana pembangunan lain yang berasal dari luar negeri.

Krisis yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 menjadikan peran pinjaman luar

negeri sebagai sumber dana tambahan semakin penting dalam pembangunan. Pada

tahun 2007, sekitar 35 % dari APBN (Rp. 94,5 Trilyun) berasal dari Loan/Grant

(Bappenas, 2007).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan

Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar

Negeri, Pinjaman Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk

devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang

dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar

12

kembali dengan persyaratan tertentu. Sedangkan Pemberi Pinjaman Luar Negeri

disingkat PPLN adalah pemerintah suatu negara asing, lembaga multilateral, lembaga

keuangan dan lembaga non keuangan asing, serta lembaga keuangan non asing, yang

berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia,

yang memberikan pinjaman kepada pemerintah. Pemberian pinjaman ini dimuat

dalam suatu naskah yang disebut dengan Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri,

disingkat NPPLN, yaitu naskah perjanjian atau naskah lain yang disamakan yang

memuat kesepakatan mengenai pinjaman luar negeri antara pemerintah dengan

pemberi pinjaman luar negeri.

A. Sumber dan Jenis Pinjaman Luar Negeri

Pemerintah dapat menerima Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri sesuai dengan

pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2006 yang bersumber dari:

1. Negara asing/Lembaga Bilateral (seperti Australia (AIDAB, AusAid), Jepang

(JICA, JBIC), Amerika (USAid);

2. Lembaga Multilateral (dari lembaga internasional baik yang bersifat keuangan

seperti Bank Dunia, ADB, IDB dan yang bersifat umum seperti United Nations

Sistem, Uni Eropa);

3. Lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing; dan

4. Lembaga keuangan non asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di

luar wilayah negara Republik Indonesia.

Setiap lembaga pembiayaan mempunyai interest serta rencana kerja masing-masing

untuk bekerjasama dengan Indonesia, di samping itu mereka mempunyai aturan,

persyaratan, prosedur dan terms and condition yang berbeda-beda antara satu dengan

lainnya.

Jenis Pinjaman Luar Negeri terdiri atas:

1. Pinjaman Lunak, yaitu pinjaman yang masuk dalam kategori Official

Development Assistance (ODA) Loan atau Concessional Loan, yang berasal dari

suatu negara atau lembaga multilateral, yang ditujukan untuk pembangunan

ekonomi atau untuk peningkatan kesejahteraan sosial bagi negara penerima dan

13

memiliki komponen hibah (grant element) sekurang-kurangnya 35% (tigapuluh

lima per seratus).

2. Fasilitas Kredit Ekspor, yaitu pinjaman komersial yang diberikan oleh lembaga

keuangan atau lembaga non keuangan di negara pengekspor yang dijamin oleh

lembaga penjamin kredit ekspor.

3. Pinjaman Komersial adalah pinjaman luar negeri Pemerintah yang diperoleh

dengan persyaratan yang berlaku di pasar dan tanpa adanya penjaminan dari

lembaga penjamin kredit ekspor.

4. Pinjaman Campuran adalah kombinasi antara dua unsur atau lebih yang terdiri

dari hibah, pinjaman lunak, fasilitas kredit ekspor, dan pinjaman komersial.

Pinjaman resmi pemerintah sesuai dengan tujuan penggunaannya dapat berupa:

1. Pinjaman Program (program loan)

Pinjaman yang bertujuan untuk menunjang neraca pembayaran dan anggaran

pembangunan dalam usaha memenuhi kebutuhan impor.

2. Pinjaman proyek (project loan)

Pinjaman yang diberikan dalam bentuk fasilitas pembiayaan dan digunakan untuk

membiayai berbagai kegiatan proyek pembangunan, baik dalam rangka

rehabilitasi, pengadaan barang/peralatan dan jasa, perluasan ataupun

pengembangan proyek baru.

B. Tata Cara Perencanaan dan Pengadaan Pinjaman Luar Negeri

Dalam mengajukan pembiayaan pembangunan melalui pinjaman luar negeri, setiap

Departemen harus memahami prinsip-prinsip kegiatan peminjaman dana luar negeri

yaitu:

• Mengembangkan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip transparansi,

disiplin, keadilan, efisiensi dan efektivitas untuk menambah penerimaan negara

dan mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri.

• Mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negeri pemerintah untuk kegiatan

ekonomi produktif yang dilaksanakan secara transparan, efektif dan efisien.

Mekanisme dan prosedur peminjaman luar negeri harus dengan persetujuan DPR

dan diatur dengan Undang-Undang.

14

• Menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan

mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan

subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap, peningkatan penerimaan pajak

progresif yang adil dan jujur serta penghematan pengeluaran.

Berdasarkan prinsip-prinsip pinjaman tersebut, pemerintah mengintegrasikan perihal

pembiayaan luar negeri ini ke dalam program pembangunannya dengan menyusun

Propenas (Program Pembangunan Nasional) dan Repeta (Rencana Pembangunan

Tahunan). Pada Gambar 2.1 dapat dilihat Tata Cara Perencanaan dan Pengadaan

Pinjaman Luar Negeri yang dilakukan oleh Pemerintah.

Gambar 2. 1 Tata Cara Perencanaan dan Pengadaan Pinjaman Luar Negeri

(Bappenas, 2007)

Dengan tetap mengacu pada Program Pembangunan Nasional dan Rencana

Pembangunan Tahunan, masing-masing departemen mengajukan project proposal

untuk proyek-proyek yang rencananya akan dibiayai melalui pinjaman luar negeri

kepada Bappenas. Selanjutnya Project Proposal yang diajukan akan dibahas bersama

Departemen Teknis, Bappenas dan Departemen Keuangan dan apabila telah

memenuhi kriteria-kriteria yang disyaratkan, maka proyek yang bersangkutan akan

dimasukkan dalam Buku Biru (Blue Book) Bappenas.

15

Tahap berikutnya proyek-proyek yang telah masuk dalam Blue Book, oleh Menteri

Koordinator Perekonomian, Bappenas dan Departemen Keuangan diajukan kepada

pihak donor guna memperoleh pembiayaan. Untuk mebuktikan kebenaran atas fakta-

fakta yang dikemukakan oleh pihak pemerintah atas usulan yang diajukan, pihak

donor mengirimkan Fact-Finding Mission-nya ke Indonesia. Apabila bukti atau fakta

dimaksud telah diperoleh, selanjutnya Donor akan mengirimkan Appraisal Mission-

nya ke Indonesia.

Hasil dari Appraisal Mission tersebut disusun dalam sebuah laporan penilaian yang

dikenal dengan istilah Staff Appraisal Report (SAR). Dokumen SAR ini cukup

penting keberadaannya karena akan menjadi acuan/dasar bagi pelaksanaan proyek.

Secara terperinci SAR ini merupakan dokumen yang rinci memuat antara lain:

• Latar belakang, tujuan dan target proyek;

• Ruang lingkup kegiatan, komponen dan rencana kegiatan/jadwal pelaksanaan

proyek;

• Perhitungan biaya dan pendanaan proyek;

• Organisasi dan manajemen proyek;

• Aspek lain seperti pengaturan pengadaan barang/jasa serta retroactive financing.

Tahap berikutnya adalah negosiasi. Negosiasi ini dilakukan oleh pihak pemerintah

Indonesia (Departemen Teknis, Bappenas, Departemen Keuangan) dengan pihak

donor berkaitan dengan hal-hal yang terdapat dalam butir-butir dalam SAR di atas.

Apabila dalam negosiasi tersebut tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak,

maka dilakukan penandatanganan Loan Agreement (MoU).

Meskipun Loan Agreement telah ditandatangani namun pihak peminjam belum

diperbolehkan melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa. Selanjutnya Bappenas

mendaftar/mencatat MoU yang telah disetujui masing-masing pihak ke dalam APBN

sebagai sumber penerimaan APBN. Di sisi lain Bappenas juga memasukkan proyek-

proyek yang telah disetujui untuk dibiayai dengan dana pinjaman ke dalam Daftar

isian Proyek (DIP). Selain itu proyek-proyek yang telah masuk dalam APBN dan DIP

ini akan dicarikan dana rupiah pendampingnya sebagai persyaratan yang diajukan

oleh pihak pemberi pinjaman (kebanyakan donor selalu mensyaratkan pemerintah

untuk menyediakan dana rupiah pendamping kurang lebih sebesar 20%).

16

Oleh pihak donor, MoU yang telah ditandatangani oleh pejabat perwakilan masing-

masing akan dibawa oleh Misi Donor untuk dimintakan persetujuan ke Board of

Director. Selanjutnya apabila telah disetujui maka MoU tersebut disahkan oleh

pimpinan lembaga donor masing-masing (misalnya Bank Dunia kepada Presiden

Bank Dunia) guna memperoleh nomor registrasi.

Setelah loan effective, donor mulai menyalurkan pinjaman sesuai dengan persetujuan

yang telah disepakati untuk setiap jalur penggunaannya. Sebagai persiapan

pelaksanaan proyek, Departemen Teknis, Bappenas dan Departemen Keuangan

menunjuk dan menetapkan Executing Agency (EA) proyek. Selanjutnya EA yang

telah ditunjuk dan disetujui oleh semua pihak akan menunjuk Pimpinan Proyek dan

Bendahara Proyek sebagai pelaksana proyek.

Selanjutnya Pimpinan Proyek yang telah diberikan wewenang untuk mengelola

proyek tersebut akan melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satunya termasuk

melakukan pencairan pinjaman. Dalam melaksanakan proyek tersebut, Pimpinan

proyek harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam

Memorandum of Understanding (MoU), Procurement Guideliness Donor dan juga

Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah.

C. Pinjaman Luar Negeri di Departemen Pekerjaan Umum

Departemen Pekerjaan Umum sebagai Badan Pelaksana (executing agency)

pembangunan infrastruktur menerima pinjaman dari beberapa donor untuk mendanai

beberapa proyek infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia seperti jalan, irigasi,

jembatan, pelabuhan dan lain-lain. Sampai tahun 2007, pinjaman yang diterima oleh

Departemen Pekerjaan Umum yang berasal dari Bank Dunia, JBIC, ADB, China,

Spanyol dan Australia digunakan untuk mendanai 37 proyek dengan total pinjaman

mencapai 4 Milyar USD. Untuk lebih lengkapnya, daftar pinjaman dan proyeknya

dapat dilihat pada Tabel 2.1.

17

Tabel 2.1 Daftar pinjaman dan proyek infrastruktur yang dibiayai di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum (Oktober, 2007)

No SATMINKAL/

Donor Jumlah Proyek

Jumlah Pinjaman (dalam ribuan USD)

Nama Proyek

Original Netto

1 Ditjen Sumber Daya Air

16 1.643.690,9 1.643.690,9

IBRD 1 84.000,0 84.000,0 Water Resources and Irrigation Sector Management Project

ADB 2 73.800,0 73.800,0 Participatory Irrigation Sector (PISP)

Participatory Irigation Sector II (PISP II)

JBIC 12 1.270.275,9 1.270.275,9 - Bali Beach Conversation

- Medan Flood Control

- Upper Citarum Urgent F.C

- Way Sekampung Irrigation

- Batanghari Irrigation Project II

- Project Type Sector Loan for Water Resources II

- Decentralization Irrigation Sistem I.P

- Water Resources Existing Facilities Rehabilitation & CI

- Lower Solo River Improvement Project, Komering Irrigation Project Stage II Phase II

- Urgent Disaster Reduction Project for MT Merapi/Progo

- Integrated Water Resources & Flood Management Project for Semarang City

China 1 215.615,0 215.615,0 Construction of Jatigede DAM Project

2 Ditjen Bina Marga

12 1.818.462,4 1817.462,4

IBRD 2 408.000,0 407.000,0 Second Eastern Indonesia Region Transport Project Strategic Road Infrastructure Project ADB 2 317.775,0 317.775,0 Road Rehabilitation Sector Project Road rehabilitation II Project JBIC 5 640.971,2 640.971,2 - Sumatera East Coast Construction Highway Project, - Urban Arterial Road Improvement Project - North Java Corridor Fly Over - Tjg. Priok Access Road Construction Project - Tjg. Priok Access Road Construction Project-II China 1 160.200,0 160.200,0 Suramadu Bridge Road Project Spanyol 1 37.123,3 37.123,3 Procurement of Steel Truss Bridge Material Spanish Loan Australia 1 253.392,9 253.392,9 Eastern Indonesia National Road Improvement Project

3 Ditjen Cipta Karya

9 785.853,4 784.853,4

IBRD 4 561.697,8 561.597,8 - Urban Poverty Project II - Urban Poverty Project III - Urban Sector Development Reform Project (USDRP)

- Third Water Supply & Sanitation for Low Income Communities Project (PAMSIMAS)

ADB 3 140.368,0 140.368,0 Neighbourhood Upgrading Shelter Project Neighbourhood Upgrading Shelter Project Rural Infrastructure Support Project JBIC 2 83.787,6 83.787,6 Denpasar Sewerage Sistem

Integrated Water Resources & Flood Management Project for Semarang City

Total 37 4.248.006,8 4.245.918,8

18

D. Pedoman Penggunaan Pinjaman Luar Negeri

Pelaksanaan proyek dengan pinjaman luar negeri harus mengikuti ketentuan-

ketentuan yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman. Setiap donor/pemberi pinjaman

memiliki aturan-aturan yang berbeda dalam implementasi proyeknya. Misalnya, untuk

pinjaman IBRD dari Bank Dunia penggunaannya harus mengikuti pedoman Bank

Dunia seperti Guidelines Procurement under IBRD Loans and IDA Credits untuk

pengadaan barang/jasa pemborongan dan Guidelines Selection and Employment of

Consultants by World Bank Borrowers untuk pengadaan konsultan. Donor pinjaman

dan pedoman penggunaannya dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Pemberi Pinjaman Luar Negeri dan Pedoman Penggunaan Pinjaman

Pedoman Penggunaan Pinjaman No Pinjaman

Pemberi Pinjaman Barang dan Jasa

Pemborongan Jasa Konsultan

1

International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)/International Development Association (IDA)

World Bank

Guidelines Procurement under IBRD Loans and IDA Credits

Guidelines Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers

2

Ordinary Capital Resources (OCR)/Asian Development Fund (ADF)

Asian Development Bank

Procurement Guidelines

Guidelines on the Use of Consultants by Asian Development Bank and its Borrowers

3 Japan Bank for International Cooperation

Jepang

Guidelines for Procurement under JBIC ODA Loans (Procurement Guidelines)

Guidelines for the Employment of Consultants under JBIC ODA Loans (Consultant Guidelines)

4 Islamic Development Bank

Islamic Development Bank

Guidelines for Procurement of Goods and Works Under Islamic Development Bank Financing

Guidelines for the Use of Consultants under Islamic Development Bank Financing

Penggunaan pinjaman luar negeri dikenakan berbagai biaya seperti front end fee,

bunga, commitment fee dan biaya administrasi lainnya. Pada Tabel 2.3 dapat dilihat

data persyaratan dan beban pinjaman luar negeri.

19

Tabel 2. 3 Data Persyaratan dan Beban Pinjaman Luar Negeri

IBRD (International Bank for Reconstruction and

Development)

IDA (International Development Association)

OCR (Ordinary Capital Resources)

ADF (Asian Development

Fund)Ordinary Loan

STEP Loan (Special Term Economic Loan)

1Front end fee (biaya potongan pinjaman )

1 % dari total pinjaman0,5 % dari total pinjaman

2Interest Rate (bunga pinjaman selama waktu penggunaan)

LIBOR + 0,75 %LIBOR + Lending Spread

1 % selama Grace Period dan 1,5 % setelah Grace Period atau LIBOR Base

0,40 % - 2,7 % 0,75 %3 % per tahun

3Commitment fee (biaya pinjaman yang belum digunakan)

0,75 % dari sisa target pinjaman yang belum ditarik

0,75 % dari sisa target pinjaman yang belum ditarik

4Administration fee (biaya administrasi)

0,75 % dari total pinjaman

0,75 % dari total pinjaman

5Service Charge (biaya administrasi setiap penarikan pinjaman)

0,1 % dari setiap total penarikan pinjaman kategori Civil Work, dan diambil dari kategori Contingency

6

Interest During Construction (bunga pinjaman selama konstruksi dari sisa pinjaman yang belum digunakan)

0,075 % dari sisa pinjaman yang belum ditarik

0,075 % dari sisa pinjaman yang belum ditarik

7 Unscheduled Fee

3 % dari sisa pinjaman yang belum ditarik dalam kurun waktu masa perpanjangan loan

8 Grace Period (Masa tenggang)

5 tahun 10 tahun 5 tahun 8 tahun 10 tahun 10 tahun 7 tahun

9 Waktu Pembayaran 20 - 25 tahun 35 - 40 tahun 20 - 25 tahun 32 tahun 20 - 30 tahun 40 tahun 15 tahun

ChinaBeban PinjamanNo

World Bank ADB JBIC

Sumber : Departemen Pekerjaan Umum, Oktober 2007

20

E. Pemantauan Penggunaan Pinjaman Luar Negeri

Pemantauan penggunaan pinjaman luar negeri dilakukan oleh Biro Pemantauan

Pelaksanaan Kerjasama Ekonomi Luar Negeri Bappenas berdasarkan informasi atau

masukan dari Departemen Teknis atau instansi pelaksana proyek bantuan. Laporan

Pemantauan ini disebut dengan Laporan Kinerja Pelaksanaan Proyek Bantuan Luar

Negeri.

Pemimpin Proyek mencatat dan melaporkan kepada Menteri Keuangan cq Direktur

Jenderal Anggaran dengan tembusan kepada Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas cq Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri

Bappenas, realisasi fisik secara bulanan, penyerapan dana, dan permasalahan-

permasalahan dalam pelaksanaan proyek, dan perkembangan penyelesaian Kontrak

Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ). Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan

informasi realisasi penyerapan pinjaman berdasarkan naskah perjanjian pinjaman,

proyek dan sumber pembiayaan kepada Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri

Bappenas secara bulanan. Sedangkan Bank Indonesia melaporkan secara bulanan

kepada Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas mengenai:

a. Jumlah pinjaman luar negeri yang telah direalisasikan berdasarkan Naskah

Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (NPPLN), proyek, dan sumber dana.

b. Realisasi penarikan dana pinjaman.

c. Kewajiban pembayaran Pemerintah kepada Pemberi Pinjaman Luar Negeri

(PPLN).

21

2.2 PENGADAAN KONTRAKTOR DENGAN PINJAMAN LUAR NEGER I

Ketatnya aturan pinjaman luar negeri mengharuskan negara peminjam untuk

menggunakannya secara efektif dan efisien. Untuk efektifitas pelaksanaan proyek

pinjaman luar negeri, agar tidak menimbulkan biaya pinjaman yang besar dibutuhkan

penyedia jasa/kontraktor yang berkualitas yang mampu menyelesaikan proyek sesuai

dengan ketentuan pinjaman yang mencakup waktu, biaya dan kualitas proyek. Dalam

usaha mendapatkan kontraktor yang berkualitas untuk melaksanakan proyek

dilakukan proses pengadaan.

2.2.1 Pengadaan dan Pengadaan Kontraktor

Pengadaan (procurement) adalah rangkaian kegiatan atau proses untuk mendapatkan

barang dan jasa (National Procurement Strategy for the Fire and Rescue Service,

2005). Dalam proyek konstruksi, pengadaan (procurement) merupakan upaya

memenuhi semua sumber daya luar yang perlu untuk melaksanakan seluruh atau

sebagian proyek konstruksi. Bentuk sumber daya tersebut dapat berupa barang atau

jasa (Austen A.D, 1991).

Pengadaan bertujuan untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan oleh proyek

dengan cara yang efektif. Sedangkan pengadaan penyedia jasa konstruksi bertujuan

untuk mengadakan berbagai pihak yang berfungsi sebagai penyedia jasa konstruksi

pada setiap tahapan proyek konstruksi (Soekirno, Modul Manajemen Konstruksi,

2006, ITB).

Menurut Keppres 80/2003, jasa pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan

konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya

ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh

pengguna barang/jasa. Maka penyedia jasa pemborongan atau disebut juga dengan

kontraktor didefinisikan sebagai pihak yang menyediakan jasa pemborongan tersebut.

Kontraktor ialah pihak yang menyediakan jasa untuk menyelesaikan pekerjaan

konstruksi sesuai dengan kesepakatan antara pemilik proyek (owner) dengan

pelaksana proyek (kontraktor). Edmonds (2003) mendefinisikan kontraktor sebagai

pihak yang melaksanakan pekerjaan fisik yang dituangkan dalam persetujuan kontrak.

22

Pengadaan kontraktor adalah serangkaian kegiatan untuk mendapatkan kontraktor

yang berkualitas untuk melaksanakan seluruh atau sebagian proyek konstruksi.

Pengadaan kontraktor untuk proyek konstruksi dapat dibagi menjadi dua bagian

berdasarkan kegunaan konstruksi tersebut dan kepemilikannya (Bjorn J, 2001), yaitu:

a. Proyek konstruksi yang digunakan untuk kepentingan umum (public project),

sistem pengadaan kontraktor dilakukan berdasarkan peraturan/perundangan

yang berlaku seperti kebijakan pemerintah setempat (autonomy regulation),

kebijakan negara donor untuk pinjaman atau hibah, dan program-program

yang dikembangkan oleh organisasi non pemerintah (NGO).

b. Proyek untuk kepentingan pribadi (private project). Pemilik proyek (owner)

memiliki otoritas penuh untuk menentukan kriteria yang digunakan untuk

pengadaan kontraktor antara lain, pemilik proyek bebas menentukan

kontraktor dengan cara apapun, bebas melakukan negosiasi dengan salah satu

kontraktor dan dapat membatasi jumlah kontraktor yang diundang/ditawarkan

suatu pekerjaan, pengumuman dapat dilakukan secara terbuka (transparan)

untuk mendapatkan penawaran yang kompetitif.

Pengadaan kontraktor dengan pinjaman luar negeri dilaksanakan apabila rencana

pengadaan yang diajukan telah disetujui oleh donor setelah perjanjian pinjaman

disepakati oleh negara peminjam dan lembaga/negara donor. Pada Gambar 2.2 dapat

dilihat kedudukan pengadaan dalam pelaksanaan proyek dengan pinjaman luar negeri.

Gambar 2.2 Kedudukan Pengadaan (Procurement) dalam pelaksanaan proyek dengan pinjaman luar negeri

Loan Agreement

Procurement Plan

Contract Implementation

Payment

Application Disbursement status

Procurement

23

2.2.2 Pengadaan Kontraktor dengan Pinjaman Luar Negeri

Untuk pengadaan kontraktor dengan pinjaman luar negeri, donor menyerahkan

kewenangan kepada negara peminjam untuk melaksanakannya sesuai dengan

kebijakan di dalam negeri peminjam dengan mengikuti pedoman pengadaan dari

negara peminjam. Misalnya, untuk pinjaman IBRD dari Bank Dunia, pengadaan

kontraktor harus mengikuti pedoman pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia

yaitu Guidelines Procurement under IBRD Loans and IDA Credits.

Pelaksanaan pengadaan untuk proyek-proyek dengan pinjaman luar negeri dapat

dilakukan dengan beberapa metode yaitu Pelelangan Kompetitif Internasional

(International Competitive Bidding (ICB)), Limited International Bidding (LIB),

International Shopping (IS), Pelelangan Kompetitif Nasional (National Competitive

Bidding (NCB)), National Shopping (NS), Penunjukan Kontrak Langsung (Direct

Contracting), Pembelanjaan (Shopping) dan Swakelola (Force Account). Salah satu

metode yang paling dianggap kompetitif dan transparan menurut beberapa pedoman

pengadaan donor adalah metode ICB. Prosedur ini dianggap yang terbaik karena

memberikan kesempatan yang luas bagi penyedia jasa dan pelaksanaan pengadaan

yang efisien, efektif dan transparan.

A. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003

Pedoman pengadaan diberlakukan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang

dibiayai sebagian atau seluruhnya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan

dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan

perlakuan yang adil/tidak diskriminatif dan akuntabel bagi semua pihak, sehingga

hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun

manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Pengadaan barang/jasa pemerintah wajib menerapkan prinsip-prinsip:

• efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan

dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam

waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;

24

• efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah

ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan

sasaran yang ditetapkan;

• terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi

penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui

persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi

syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan

transparan;

• transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan

barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi,

hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi

peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada

umumnya;

• adil/tidak diskriminatif , berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua

calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan

kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;

• akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat

bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan

masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam

pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan Keppres 80/2003, Pemerintah menetapkan beberapa kebijakan umum

mengenai pengadaan barang dan jasa sebagai berikut:

a. meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan

perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan

mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing

barang/jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional;

b. meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok

masyarakat dalam pengadaan barang/jasa;

c. menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan

keputusan dalam pengadaan barang/jasa;

d. meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggungjawab pengguna

barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang/jasa;

25

e. meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan;

f. menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional;

g. mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan di dalam

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

h. mengharuskan pengumuman secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa

kecuali pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan

anggaran kepada masyarakat luas.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah, Pengguna

barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan

pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika antara lain:

• Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai

sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;

• Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga

kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan

untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;

• Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk

mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;

• Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai

dengan kesepakatan para pihak;

• Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang

terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa

(conflict of interest);

• Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan

negara dalam pengadaan barang/jasa;

• Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan

tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung

atau tidak langsung merugikan Negara;

• Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk member atau

menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau

patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

26

Pengadaan kontraktor dengan pinjaman luar negeri di Indonesia dilaksanakan dengan

mengikuti pedoman pengadaan barang/jasa Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003

tetapi harus sesuai dengan pedoman pengadaan yang ditetapkan oleh donor. Pedoman

pengadaan menurut Keppres 80/2003 hanya digunakan sepanjang tidak bertentangan

dengan pedoman pengadaan Donor.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri

diatur dalam pasal 41 Keppres 80/2003 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengadaan barang/jasa melalui pelelangan internasional agar mengikutsertakan

penyedia barang/jasa nasional seluas-luasnya.

2. Pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan pinjaman kredit ekspor atau kredit

lainnya harus dilakukan dengan persaingan sehat dengan persyaratan yang paling

menguntungkan negara, dari segi harga dan teknis, dengan memaksimalkan

penggunaan komponen dalam negeri dan penyedia barang/jasa nasional.

3. Pemilihan penyedia barang/jasa yang dibiayai dengan pinjaman kredit ekspor atau

kredit lainnya harus dilakukan di dalam negeri.

4. Apabila pinjaman kredit ekspor atau hibah luar negeri disertai dengan syarat

bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa hanya dapat dilakukan di negara

pemberi pinjaman kredit ekspor/hibah, agar tetap diupayakan semaksimal

mungkin penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri dan

mengikutsertakan penyedia barang/jasa nasional.

Berdasarkan uraian di atas, rencana strategis pengadaan kontraktor dengan pinjaman

luar negeri yang dilaksanakan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan prinsip persaingan

sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil/tidak diskriminatif dan

akuntabel bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik

dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya.

2. Pengadaan yang memberikan kesempatan dan informasi kepada semua peserta

lelang yang memenuhi syarat baik dari Negara maju maupun Negara berkembang

untuk bersaing dalam penyediaan barang dan pekerjaan.

27

3. Pelaksanaan proyek yang ekonomis dan efisien, termasuk pengadaan barang dan

pekerjaan;

4. Pengadaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang berkualitas memuaskan

dan sesuai dengan perimbangan proyek; diselesaikan dan diserahkan tepat waktu

serta dengan harga yang ekonomis dan reasonable

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka pengadaan kontraktor dengan pinjaman

luar negeri dilakukan melalui pelelangan internasional dan mengutamakan

kepentingan nasional dengan mengikutsertakan kontraktor nasional seluas-luasnya

dan memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri.

Pengadaan kontraktor menurut Keppres 80/2003 dapat dilakukan dengan 4 metode

yaitu:

1. Pelelangan Umum yaitu metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan

secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan

pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia

usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

Pelelangan umum dapat dilakukan dengan prakualifikasi (proses penilaian

kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya

dari penyedia barang/jasa sebelum memasukkan penawaran) dan pascakualifikasi

(proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan

tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa setelah memasukkan penawaran). Pada

Gambar 2.3 dapat dilihat proses pengadaan kontraktor dengan metode

Prakualifikasi berdasarkan Keppres 80/2003.

2. Pelelangan Terbatas yaitu metoda pemilihan penyedia jasa yang dilakukan

dimana jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas

yaitu untuk pekerjaan yang kompleks, yang diumumkan secara luas melalui media

massa dan papan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa

yang telah diyakini mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia

barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi.

28

3. Pemilihan Langsung yaitu metode pemilihan penyedia jasa yang dilakukan jika

metoda pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi

biaya pelelangan, dimana pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan

membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga)

penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi dan dilakukan

negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui

papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan

melalui internet.

4. Penunjukan langsung yaitu metode pemilihan penyedia barang/jasa dalam

keadaan tertentu dan keadaan khusus, dimana dilakukan dengan cara penunjukan

langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi

baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis

dapat dipertanggungjawabkan.

29

Gambar 2.3 Proses Pengadaan Kontraktor (dengan Prakualifikasi) Berdasarkan Keppres 80/2003

30

Gambar 2.4 Proses Prakualifikasi Pengadaan Kontraktor Berdasarkan Keppres 80/2003

31

B. Bank Dunia (World Bank)

Bank Dunia (World Bank) adalah bank dengan dukungan internasional yang

menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pembangunan

(seperti jembatan, jalan, sekolah, dan lain-lain) dengan tujuan untuk mengurangi

kemiskinan. World Bank berbeda dengan World Bank Group yang terdiri dari 5

institusi dimana World Bank hanyalah terdiri dari International Bank for

Reconstruction and Development (IBRD) dan International Development Association

(IDA), sedangkan ketiga institusi lainnya (International Finance Corporation (IFC),

Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), International Centre for

Settlement of Investment Disputes (ICSID)) bukan sebagai World Bank.

IBRD merupakan suatu organisasi internasional yang misi awalnya adalah untuk

mendanai rekonstruksi bangsa akibat peristiwa Perang Dunia. Sekarang misinya

adalah untuk memerangi kemiskinan dengan mengambil bagian dalam pendanaan.

IBRD didirikan secara resmi pada 27 Desember 1945 di Amerika Serikat. IBRD

menyediakan pinjaman kepada pemerintah dan perusahaan milik pemerintah dengan

jaminan pengembalian oleh pemerintah. Dengan tingkat pemberian jumlah pinjaman

yang tinggi, IBRD memberikan pinjaman dengan tingkat bunga yang sangat rendah

sehingga menarik bagi Negara-negara berkembang meskipun dengan penambahan 1

% biaya administrasi. Dana pinjaman IBRD ini berasal dari penjualan saham Bank

Dunia yang dapat mencapai 12 – 15 Trilyun USD per tahun.

Sedangkan IDA memberikan pinjaman jangka panjang dan tanpa bunga (long term

and interest-free loans) kepada 80 Negara-negara termiskin di dunia, 39 diantaranya

di Benua Afrika. IDA menyediakan hibah dan pinjaman dengan jangka waktu

pengembalian 35 tahun sampai 40 tahun. Dana IDA ini berasal dari sumbangan

pemerintah Negara-negara terkaya di dunia, tambahan dana dari pendapatan IBRD

dan pengembalian kredit IDA.

Pedoman Bank Dunia dimaksudkan untuk memberikan informasi pelaksanaan proyek

yang dibiayai seluruhnya atau sebagian dari International Bank for Reconstruction

and Development (IBRD) atau International Development Association (IDA). Bank

Dunia menerapkan 4 (empat) unsur strategis dalam penggunaan dananya yaitu

32

mengurangi peluang korupsi, turut menjamin bahwa dana pinjaman Bank Dunia

digunakan sesuai untuk tujuannya secara ekonomis dan efisien disamping fokus Bank

Dunia yang lebih luas terhadap perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan anti-

korupsi serta kerjasama dengan masyarakat sipil.

Keterlibatan Bank Dunia dalam proses pengadaan bertujuan untuk memastikan bahwa

pengadaan di dalam proyek-proyek yang dibiayai oleh IBRD (International Bank for

Reconstruction and Development) dan atau International Development Association

(IDA) diselenggarakan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Loan

Agreement. Persyaratan-persyaratan dalam perjanjian pinjaman itu berguna untuk

mengatur dan memastikan bahwa pinjaman hanya digunakan untuk tujuan pinjaman

yang memerlukan perhatian lebih terhadap ekonomi dan efisiensi. Pengaruh-pengaruh

politis dan non-ekonomis lainnya harus tidak mempengaruhi pengadaan pada proyek-

proyek yang didanai Bank Dunia.

Kebijakan umum bank dalam hal implementasi proyek mengenai kontrak dan

administrasi proyek adalah merupakan tanggung jawab negara peminjam. Dalam

partisipasinya, Bank memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa penggunaan

pinjaman hanya untuk tujuan pinjaman yang telah disetujui, dengan beberapa

pertimbangan ekonomi dan efisiensi tanpa melibatkan pertimbangan politik dan

pengaruh non-ekonomi lainnya. Secara umum, ada 4 (empat) pertimbangan yang

perlu diperhatikan dalam penggunaan pinjaman dari Bank Dunia yaitu:

(a) Kebutuhan ekonomi dan efisiensi dalam implementasi proyek, termasuk

pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan.

(b) Kepentingan bank dalam memberikan informasi dan peluang yang sama bagi

penyedia jasa potensial dari negara maju dan negara berkembang untuk

bersaing dalam menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan.

(c) Kepentingan bank dalam meningkatkan pengembangan kontrak domestik dan

industri manufaktur di negara peminjam.

(d) Pentingnya transparansi dalam proses pengadaan.

33

Dalam hal pengadaan jasa konstruksi dengan dana luar negeri, sebagai bagian dari

persiapan proyek, negara peminjam harus mempersiapkan Rencana Pengadaan

(Procurement Plan) yang harus disetujui oleh Bank Dunia sebelum negosiasi

pinjaman dimana rencana pengadaan tersebut harus sesuai dengan persyaratan Bank

Dunia yaitu:

a. Kontrak tertentu untuk barang, pekerjaan, dan atau jasa yang dibutuhkan untuk

melaksanakan proyek selama periode awal paling sedikitnya 18 bulan.

b. Proposal metode pengadaan yang sesuai dengan kontrak yang telah disetujui

berdasarkan perjanjian pinjaman (Loan Agreement).

c. Prosedur-prosedur tinjauan bank terkait.

Berdasarkan pengalaman dalam banyak kasus, Bank Dunia telah menemukan bahwa

pemenuhan akan pertimbangan-pertimbangan di atas akan dapat dicapai dengan baik

melalui Pelelangan Kompetitif Internasional (International Competitive Bidding)

dengan biaya yang pantas dan memberikan peluang untuk preferensi terhadap barang-

barang dalam negeri dan menciptakan kondisi yang sesuai bagi kontraktor untuk

bekerja.

Oleh karena itu, Bank Dunia menganjurkan Negara peminjam untuk menggunakan

metode ICB dalam mengadakan barang dan jasa yang memberikan peluang yang

terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang layak. Untuk Pekerjaan Sipil dan Jasa

Lainnya di luar Jasa Konsultansi, thresholds (rentang batasan) untuk ICB adalah lebih

besar atau sama dengan Satu Juta Dolar (≥ 1 Juta USD). Pada Tabel 2.4 dapat dilihat

Tresholds untuk pengadaan Bank Dunia.

34

Tabel 2.4 Tresholds Pengadaan dengan Pinjaman Bank Dunia

No Jenis Pengadaan Thresholds untuk Prior Review

Thresholds untuk metode

Pengadaan Keterangan

1 Pekerjaan Sipil dan Jasa Lainnya diluar Jasa Konsultansi

• Estimasi nilai kontrak > USD 300,000

• Semua kontrak untuk “Direct Contracting”

• Kontrak Pertama NCB pada setiap Tahun Anggaran untuk setiap Unit Pelaksana Pengadaan

• ICB (>USD 1 million)

• NCB (>USD 50,000)

• Shopping (<USD50,000)

NOL dari WB diperlukan untuk kontrak prior review pada tahap:

• Dokumen lelang dan format pengiklanan

• Hasil/Berita Acara Pembukaan Penawaran

2 Pengadaan Barang • Estimasi nilai kontrak > USD 100,000

• Semua kontrak untuk “Direct Contracting”

• Kontrak Pertama NCB pada setiap Tahun Anggaran

• ICB (>USD 200,000)

• NCB (>USD 50,000 )

• Shopping (<USD50,000

NOL dari WB diperlukan untuk kontrak prior review pada tahap:

• Dokumen lelang dan format pengiklanan

• Hasil/Berita Acara Pembukaan Penawaran

3 Jasa Konsultansi

Catatan: Untuk kontrak < $ 200,000 Konsultan dlm daftar pendek (short list) seluruhnya dapat berasal dari Konsultan Nasional

• Estimasi nilai kontrak > USD 100,000 (Firms)

• Estimasi nilai kontrak > USD 50,000 (Individuals)

• Penunjukan Langsung • (Single Source Selection)

• QCBS (> USD 200,000)

• CQS (<USD 200,000)

NOL dari WB diperlukan untuk kontrak prior review pada tahap:

• Daftar Pendek (short list) dan RFP; dan HPS (harga perhitungan sendiri)

• Hasil/Berita Acara Evaluasi Proposal Teknis

• Hasil/Berita Acara Evaluasi Negosiasi & Draft Kontrak

Pengadaan kontraktor untuk pekerjaan sipil dilaksanakan dengan metode

prakualifikasi dan pascakualifikasi. Untuk pengadaan dengan metode prakualifikasi

umumnya digunakan untuk proyek dalam ukuran besar dan kompleks yang

memerlukan biaya cukup besar dalam mempersiapkan dokumen penawaran. Sistem

prakualifikasi ini juga ditujukan untuk memastikan bahwa undangan penawaran

hanya diteruskan kepada penyedia jasa yang potensial yang memiliki kemampuan dan

sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek dengan mempertimbangkan:

1. Pengalaman pada proyek terdahulu dengan kontrak yang sama

2. Kemampuan dalam hal personil, peralatan dan konstruksi

3. Kondisi finansial

35

Secara umum, tahapan pengadaan kontraktor berdasarkan pedoman Bank Dunia

dengan metode pengadaan International Competitive Bidding adalah sebagai berikut:

1. Undangan prakualifikasi kepada kontraktor (iklan di surat kabar nasional di

negara peminjam atau akses bebas elektronik, juga harus dipublikasikan di

UNDB online dan dgMarket)

2. Penyampaian dokumen prakualifikasi oleh kontraktor

3. Evaluasi dokumen prakualifikasi oleh panitia pengadaan

4. Pengumuman kontraktor yang lolos prakualifikasi

5. Undangan Penawaran kepada kontraktor yang lolos prakualifikasi

6. Penyampaian dokumen penawaran oleh kontraktor

7. Evaluasi dokumen penawaran oleh panitia pengadaan

8. Pengiriman hasil evaluasi kepada Bank Dunia

9. Penetapan pemenang dan penandatanganan kontrak

10. Pengiriman berkas ke Bank Dunia untuk memperoleh lembar disbursement

11. Pelaksanaan kontrak

Dalam kondisi tertentu, pengadaan Bank Dunia juga menggunakan metode Limited

International Bidding (LIB), National Competitive Bidding (NCB), Shopping, Direct

Contracting dan Force Account.

Pada Gambar 2.5 di bawah ini dapat dilihat proses pengadaan kontraktor dengan

Metode Pelelangan Kompetitif Internasional (International Competitive Bidding)

dengan prakualifikasi berdasarkan pedoman Bank Dunia.

36

Gambar 2.5 Proses Pengadaan Kontraktor dengan Metode ICB dengan prakualifikasi berdasarkan pedoman Bank Dunia

37

C. Asian Development Bank (ADB)

Asian Development Bank (ADB) adalah lembaga keuangan multilateral yang bergerak

di bidang pembangunan yang terdiri dari 67 negara anggota yang berpusat di Manila

dan memiliki 26 kantor cabang termasuk di Indonesia. Bank ini dipimpin oleh

seorang Presiden yang selalu berasal dari Jepang. Visinya adalah sebuah wilayah Asia

Pasifik yang bebas dari kemiskinan. Dengan menyediakan pinjaman, bantuan teknis,

hibah, investasi ekuitas, dan jaminan bagi pemerintah dan bisnis swasta di negara-

negara berkembang anggota ADB, ADB membantu memperbaiki kualitas hidup

manusia dan memberantas kemiskinan melalui berbagai aktivitas pembangunan.

ADB menyediakan bantuan kepada negara berkembang dalam bentuk dialog

kebijakan, pinjaman, bantuan teknis, hibah, jaminan dan investasi. ADB memperoleh

dana dari penerbitan saham dalam pasar modal dan juga kontribusi dari negara

anggota, sisa pendapatan dari operasional pinjaman dan pengembalian pinjaman.

Pinjaman ADB kepada negara berkembang berupa pinjaman Ordinary Capital

Resources (OCR) dan The Asian Development Fund (ADF). OCR adalah kumpulan

dana yang digunakan untuk operasional pinjaman. Sumber dana ini berasal dari

pinjaman kepada pasar modal. Sedangkan ADF adalah pinjaman konsesi atau

pinjaman lunak yang didanai oleh donor negara anggota. Pinjaman ADF memiliki

tingkat bunga yang sangat rendah dan diperuntukkan bagi negara yang sangat miskin.

Tanggung jawab untuk pelaksanaan proyek dan selanjutnya penetapan pemenang

lelang dan pengelolaan kontrak dari proyek yang dibiayai ADB, ada pada peminjam.

ADB memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pinjaman digunakan

hanya untuk tujuan pemberian pinjaman dengan memperhatikan pertimbangan

ekonomis dan efisiensi.

Pedoman pengadaan barang dan jasa ADB berlaku untuk proyek-proyek yang

dibiayai sebagian ataupun seluruhnya oleh pinjaman ADB, pembiayaan hibah ADB,

atau dana yang dikelola oleh ADB. Pedoman ini memberi informasi mengenai

kebijakan yang mengatur pelaksanaan pengadaan barang, pekerjaan sipil dan jasa

yang terkait (di luar jasa konsultansi) yang dibutuhkan bagi proyek.

38

Perjanjian pembiayaan mengatur hubungan yang berlandaskan hukum antara

peminjam dan ADB. Pedoman Pengadaan dibuat untuk diterapkan dalam pelaksanaan

pengadaan barang dan pekerjaan proyek sebagaimana disebutkan dalam perjanjian

pinjaman. Hak dan kewajiban peminjam dan penyedia barang atau kontraktor

pekerjaan untuk proyek diatur dalam dokumen lelang dan kontrak yang

ditandatangani oleh peminjam dan penyedia barang atau kontraktor pekerjaan.

Walaupun dalam prakteknya peraturan dan prosedur pengadaan tertentu yang harus

diikuti dalam pelaksanaan suatu proyek tergantung dari keadaannya, tetapi ADB

memberi persyaratan terhadap petunjuk penggunaan pinjaman untuk pengadaan yang

terdiri dari lima prinsip dasar yaitu:

a. Pembiayaan proyek oleh ADB hanya digunakan untuk pengadaan barang atau

pekerjaan yang disediakan dari dan diproduksi oleh Negara yang menjadi anggota

ADB.

b. Perlunya pelaksanaan proyek yang ekonomis dan efisien, termasuk pengadaan

barang dan pekerjaan;

c. Menjadi kepentingan ADB dalam memberikan kesempatan dan informasi kepada

semua peserta lelang yang memenuhi syarat baik dari Negara maju maupun

Negara berkembang untuk bersaing dalam penyediaan barang dan pekerjaan yang

dibiayai oleh ADB;

d. Menjadi kepentingan ADB untuk mendorong pengembangan kontraktor dan

industri manufaktur di dalam negeri Negara peminjam; dan

e. Pentingnya transparansi dalam proses pengadaan.

Sistem kompetisi terbuka merupakan dasar bagi pengadaan publik yang efisien.

Peminjam dapat memilih metode yang paling sesuai untuk pengadaan yang khusus.

Biasanya Pelelangan Internasional (ICB) merupakan metode yang paling sesuai jika

dilaksanakan dengan benar dan dengan dukungan bagi preferensi domestik serta

memadai bagi kontraktor negeri/lokal untuk bekerja berdasarkan kondisi yang telah

ditetapkan. Oleh karena itu, ADB menuntut peminjamnya untuk mengadakan barang

dan pekerjaan melalui ICB yang terbuka bagi penyedia barang dan kontraktor yang

memenuhi syarat.

39

Selain dengan metode ICB, ADB juga menggunakan metode pengadaan lain

berdasarkan kondisi proyek yaitu Limited International Bidding (LIB), National

Competitive Bidding (NCB), Shopping, Direct Contracting, Force Account dan

pengadaan melalui lembaga-lembaga khusus (Specialized Agencies). Pada Gambar

2.6 dapat dilihat proses pengadaan kontraktor berdasarkan pedoman ADB

(Procurement Guidelines, ADB, Februari 2007)

National Competitive Bidding (Pelelangan Nasional) dapat dilakukan dengan

pertimbangan ADB dapat menerima jika:

1. Kontraktor luar tidak berminat mengikuti pelelangan

2. Produksi lokal atau fasilitas konstruksi tersedia, tawaran harga lebih murah

dibandingkan dengan pasaran internasional, dan dengan delivery yang lebih

cepat.

3. Prosedur pengadaan domestik dapat diterima oleh ADB

4. Peminjam meminta untuk melaksanakan pengadaan dengan NCB

NCB dapat dipertimbangkan untuk digunakan dengan ketentuan:

1. Nilai kontrak kecil (Tresholds $1.0 Juta - $10 juta untuk pekerjaan dan $0.5 Juta

dan $1.0 Juta untuk penyediaan barang)

2. Terdiri dari beberapa pekerjaan-pekerjaan kecil

3. Terletak di lokasi yang berbeda-beda yang letaknya berjauhan di Negara

peminjam

4. Akan dilaksanakan dalam waktu yang berbeda-beda

Melalui pedoman pengadaan ADB, Peminjam harus melaksanakan pengadaan sesuai

dengan persyaratan yang telah ditentukan dan ADB harus dapat diyakinkan bahwa

prosedur yang dipakai memenuhi kewajiban peminjam untuk melaksanakan proyek

dengan cermat dan efisien, pengadaan barang dan pemberian pekerjaan:

a. Berkualitas memuaskan dan sesuai dengan perimbangan proyek;

b. Diselesaikan dan diserahkan tepat waktu

c. Harganya tidak mempengaruhi secara negatif kelangsungan ekonomis dan

keuangan proyek.

40

Gambar 2.6 Proses Pengadaan Kontraktor dengan ICB dengan Prakualifikasi berdasarkan pedoman ADB

41

D. Japanese Bank for International Cooperation (JBIC)

Pedoman pengadaan kontraktor oleh JBIC berlaku untuk proyek-proyek yang dibiayai

oleh pinjaman ODA (Official Development Assistance) yang disediakan oleh Bank

JBIC. Pengadaan dengan pinjaman ODA dilakukan dengan metode pelelangan

internasional atau International Competitive Bidding (ICB) karena metode ini

dianggap paling baik dan memuaskan. Kontrak yang biasa digunakan adalah harga

satuan, lump sum, cost plus fee dan kombinasinya sesuai dengan kondisi proyek. Pada

Gambar 2.7 dapat dilihat proses pengadaan kontraktor berdasarkan pedoman JBIC

(Handbook for Procurement under JBIC ODA Loans).

Gambar 2.7 Proses Pengadaan Kontraktor berdasarkan pedoman JBIC

42

E. Islamic Development Bank (IDB)

Islamic Development Bank atau disebut juga dengan IDB adalah lembaga keuangan

multilateral yang berlokasi di Jeddah, Saudi Arabia. Didirikan pada tanggal 18

Desember 1973 berdasarkan konferensi Menteri Keuangan dari Organisasi Konferensi

Islam (Organization of the Islamic Conference (OIC)). Pemegang saham utama

berasal dari negara Saudi Arabia,Kuwait, Libya, Turki, Uni Emirat Arab, Iran, Mesir,

Indonesia dan Pakistan.

Bank IDB mengambil bagian di dalam menyediakan modal dan pinjaman untuk

proyek-proyek dan perusahaan yang produktif di samping menyediakan bantuan

keuangan kepada negara-negara anggota untuk pembangunan ekonomi dan sosial.

Bank bertujuan membantu perkembangan pembangunan ekonomi dan kemajuan

sosial dari negara-negara anggota dan masyarakat Muslim Negara yang bukan

anggota secara individu maupun kelompok sesuai asas-asas Shari'ah Islam. Anggota

IDB terdiri dari 56 negara dan Negara anggotanya adalah termasuk Negara anggota

Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Dalam penggunaan pinjaman IDB untuk proyek menggunakan pedoman yang

dikeluarkan oleh IDB yaitu Guidelines for Procurement of Goods and Works Under

Islamic Development Bank Financing untuk pengadaan barang dan pekerjaan.

Pedoman pengadaan IDB berdasarkan kepada 4 (empat) prinsip pengadaan yaitu;

economy, efficiency, fair opportunity for eligible bidders, and transparency of the

bidding process. Negara peminjam maupun negara peserta pengadaan harus

merupakan anggota dari IDB.

Pengadaan dengan pinjaman IDB dilakukan secara International Competitive Bidding

(ICB) karena metode ini dianggap paling baik dan memberikan kesempatan yang

sama kepada prospective bidders dari negara anggota IDB. Kontrak yang biasa

digunakan adalah harga satuan, lump sum, dan kombinasinya sesuai dengan kondisi

proyek. Pada Gambar 2.8 dapat dilihat proses pengadaan kontraktor dengan metode

ICB berdasarkan pedoman IDB.

43

Gambar 2.8 Proses Pengadaan Kontraktor dengan metode ICB berdasarkan

pedoman IDB

44

2.2.3 Pihak-pihak yang terlibat dalam Pengadaan Kontraktor dengan Pinjaman

Luar Negeri

Gambar 2.9 Pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan kontraktor dengan pinjaman luar negeri

Pihak-pihak yang terlibat dalam Pengadaan Kontraktor dengan pinjaman luar negeri

seperti terlihat pada gambar 2.9 meliputi:

• Pemberi Pinjaman Luar Negeri

Lembaga/negara donor bertanggung jawab atas pembiayaan proyek sesuai

kesepakatan dalam loan agreement, menerbitkan form disbursement, memberikan

persetujuan pada proses pengadaan.

• Pemerintah Negara Peminjam

Pemerintah Negara Peminjam bertanggung jawab dalam melakukan negosiasi

pinjaman untuk pendanaan proyek, mengadakan studi kelayakan proyek, membayar

pinjaman beserta biayanya dan melakukan pengadaan berdasarkan peraturan di negara

peminjam dengan berpedoman kepada pedoman pengadaan donor.

• Pengguna Jasa/Kepala kantor/satuan kerja/Pemimpin Proyek

Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin

bagian proyek/pengguna anggaran daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik

pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan jasa dalam

lingkungan unit kerja/proyek tertentu.

PENGADAAN Pejabat/Panitia

Pengadaan

Pemberi Pinjaman Luar Negeri

Penyedia Jasa (Kontraktor)

Pengguna Jasa

Pemerintah negara peminjam

Lembaga Keuangan Bank/non Bank

45

Pengguna barang/jasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. memiliki integritas moral;

b. memiliki disiplin tinggi;

c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk

melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;

d. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;

e. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan

keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat KKN.

Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah:

1. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;

2. mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;

3. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan

penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi

usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;

4. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara

pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;

5. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai

kewenangannya;

6. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai

ketentuan yang berlaku;

7. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia

barang/jasa;

8. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan

instansinya;

9. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;

10. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada

Menteri/Panglima

11. TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan

Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara

penyerahan;

12. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa

dimulai.

46

• Panitia/Pejabat Pengadaan

Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk

melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

Pejabat pengadaan yang ditunjuk adalah 1 (satu) orang yang memahami :

a. tata cara pengadaan;

b. substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan;

c. Ketentuan-ketentuan perjanjian/surat perintah kerja.

Panitia Pengadaan berjumlah gasal beranggotakan sekurang-kurangnya:

a. 3 (tiga) orang, untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya sampai

dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau untuk pengadaan jasa

konsultansi sampai dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

b. 5 (lima) orang, untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan

nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau untuk pengadaan jasa

konsultansi dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Anggota panitia pengadaan terdiri dari unsur-unsur yang memahami :

a. tata cara pengadaan;

b. substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan;

c. hukum-hukum perjanjian/kontrak.

Panitia/pejabat pengadaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan

tugas;

2. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;

3. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia/pejabat pengadaan

yang bersangkutan;

4. memahami isi dokumen pengadaan/metoda dan prosedur pengadaan

5. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan

menetapkannya sebagai panitia/pejabat pengadaan;

6. Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.

47

• Penyedia Jasa/Kontraktor

Penyedia jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya

menyediakan layanan jasa. Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan harus

memiliki persyaratan sebagai berikut :

a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan

usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;

b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk

menyediakan barang/jasa;

c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang

dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak

sedang dalam menjalani sanksi pidana;

d. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;

e. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir,

dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat

Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotokopi Surat

Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;

f. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan

menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk

pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang

dari 3 (tiga) tahun;

g. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang

diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;

h. tidak masuk dalam daftar hitam;

i. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;

j. Khusus untuk penyedia barang/jasa orang perseorangan persyaratannya sama

dengan di atas kecuali huruf f.

48

2.3 SISTEM PENGUKURAN KINERJA

Sistem pengukuran kinerja adalah suatu cara sistematik untuk mengevaluasi masukan

(input), keluaran (output), transformasi (transformation) dan produktifitas

(productivity) dalam operasi manufaktur ataupun operasi non manufaktur (Globerson,

1985).

Menurut Performance Based Management Handbook, “Performance measurement

system is the ongoing monitoring and reporting of program accomplishments,

particularly progress towards preestablished goals. It is typically conducted by

program or agency management. Performance measures may address the type or

level of program activities conducted (process), the direct products and services

delivered by a program (outputs), and/or the results of those products and services

(outcomes). A program” may be any activity, project, function, or policy that has an

identifiable purpose or set of objectives.” (The Performance-Based Management

Handbook, A Six-Volume Compilation of Techniques and Tools for Implementing the

Government Performance and Results Act of 1993, “Establishing an Integrated

Performance Measurement System”, Volume 2, 2001).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengukuran kinerja adalah suatu

cara sistematik dalam mencatat dan melaporkan pencapaian suatu kegiatan yang telah

dilakukan yang dibandingkan terhadap tujuan atau target yang telah ditentukan.

Sistem pengukuran kinerja terdiri dari beberapa komponen yaitu kinerja, pengukuran

kinerja dan indikator kinerja.

2.3.1 Kinerja

Kinerja merupakan tingkat pencapaian atas pelaksanaan pekerjaan atau tugas

tertentu. Sedangkan Kinerja Organisasi merupakan akumulasi kinerja semua unit-unit

organisasi (penjumlahan kinerja semua orang). Secara umum definisi kinerja dapat

dijelaskan berdasarkan pandangan dari beberapa pakar sebagai berikut:

1. Kinerja adalah kontribusi individu terhadap pelaksanaan dari tugas yang harus

dikerjakan di dalam menyelesaikan proyek konstruksi (Liu and Walker, 1998).

49

2. Kinerja mengacu pada sesuatu yang terkait dengan kegiatan melakukan pekerjaan,

dalam hal ini meliputi hasil yang dicapai kerja tersebut (Otley, 1999).

3. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan

tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi

ekonomi(Armstrong dan Baron, 1998))

4. Sink (1985) dan Tuttle (1989) berpendapat bahwa kinerja dari suatu sistem

organisasi merupakan suatu hubungan interaksi yang sangat kompleks yang

melibatkan 7 (tujuh) kriteria kinerja sebagai berikut:

• Effectiveness, melakukan hal yang benar (doing the right things), pada saat

yang tepat dengan kualitas yang tepat, dan sebagainya.

• Efficiency, melakukan sesuatu dengan benar (doing things right).

• Quality, kualitas di sini merupakan suatu konsep yang sangat luas.

• Productivity, dalam konteks tradisional.

• Quality of work life

• Innovation

• Profitability/budgetability, merupakan sasaran utama setiap organisasi.

5. Bredrup (1994) berpendapat bahwa kinerja, dalam konteks bisnis, ditentukan oleh

3 (tiga) ukuran yaitu efektifitas (effectiveness), efisiensi (efficiency), dan

kemampuan untuk berubah (changeability). Menurut Berdrup, ketiga ukuran ini

dapat dijelaskan sebagai berikut:

• Efektifitas ditunjukkan dengan sampai sejauh mana kebutuhan konsumen

dapat dipenuhi

• Efisiensi ditunjukkan oleh sampai sejauh mana sumber daya yang ada dapat

dimanfaatkan (utilize) dengan ekonomis

• Kemampuan untuk berubah (changeability) ditunjukkan dengan sampai sejauh

mana perusahaan dapat memperbaiki dirinya terhadap kemungkinan

perubahan dimasa yang akan datang.

Kinerja sering sekali disamakan dengan performance yang berarti hasil kerja atau

prestasi kerja. Padahal kinerja mempunyai makna luas, bukan hanya menyatakan

sebagai hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung. Kinerja adalah

tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja

adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.

50

Kinerja dapat dijelaskan sebagai suatu proses pemanfaatan semua sumber daya yang

dimiliki (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam kurun waktu tertentu

yang dapat memenuhi sasaran atau tujuan dari suatu proses produksi. Secara umum

kinerja selalu berbicara mengenai produktifitas, efektivitas dan efisiensi dari suatu

proses. Dilihat dari sisi manufaktur, kinerja selalu dikaitkan dengan utilitas

mesin/peralatan dan efisiensi tenaga kerja.

2.3.2 Pengukuran Kinerja

Untuk mengetahui baik buruknya kinerja suatu kegiatan, dilakukan pengukuran

kinerja. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan

terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi

atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas

barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan target, dan efektifitas tindakan

dalam mencapai tujuan (Robertson, 2002). Pengukuran kinerja meliputi aktivitas

penetapan serangkaian ukuran atau indikator kinerja yang memberikan informasi

sehingga memungkinkan bagi organisasi untuk menilai kinerjanya. Pengukuran

kinerja dikembangkan dalam suatu kerangka yang utuh dan saling berhubungan yang

disebut sistem pengukuran kinerja.

Tujuan pengukuran kinerja ini adalah untuk menciptakan proses pelaksanaan yang

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, mengetahui aliran informasi dari semua

pihak-pihak yang terlibat dalam proses selama kegiatan berlangsung. Pengukuran

terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan

kegiatan terdapat deviasi dari yang telah ditentukan, atau apakah kegiatan dapat

dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan, atau apakah hasil pelaksanaan kegiatan telah

tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Pengukuran kinerja yang efektif dapat memberikan informasi tentang:

1. Seberapa baik kegiatan dilakukan

2. Apakah tujuan telah tercapai

3. Apakah pelanggan mengalami kepuasan

4. Apakah proses dikontrol secara statistik

5. Apakah diperlukan perbaikan dan di bagian mana harus dilakukan.

51

Untuk melakukan pengukuran tersebut, diperlukan kemampuan untuk mengukur

kinerja sehingga diperlukan adanya ukuran kinerja. Ukuran kinerja/performance

measures merupakan suatu nilai atau karakteristik untuk mengukur semua output atau

hasil. Menurut Tucker dan Taylor (1990), ukuran kinerja terdiri dari empat komponen

yaitu satuan metrik yang digunakan (kesesuaian, efisiensi, efektifitas, biaya dan

reaksi), suatu skala (rupiah, jam), suatu rumusan (persentase a terhadap b, rata-rata

waktu antara kegagalan) dan suatu kondisi saat penilaian dilakukan.

Ukuran kinerja adalah suatu evaluasi kuantitatif dari suatu proses atau produk. Suatu

ukuran umumnya terdiri dari suatu angka dan satuannya. Angka tersebut

menunjukkan besarnya dan satuan menunjukkan suatu arti atau maksud. Metrik

(standar penilaian seperti frekuensi, persentase, dan lain sebagainya) digunakan untuk

merefleksikan perkembangan suatu proses atau produk dan untuk menentukan apakah

sesuai atau tidak dengan progress yang diharapkan.

Pengukuran kinerja berbeda dengan indikator kinerja dimana pengukuran kinerja

berkaitan dengan hasil yang dapat dikuantitatifkan dan mengusahakan data setelah

kejadian, sementara indikator kinerja dipakai untuk aktivitas yang hanya ditetapkan

secara lebih kualitatif atas dasar perilaku yang dapat diamati.

2.3.3 Indikator Kinerja

Indikator secara umum dapat diartikan sebagai informasi yang disajikan dalam

bentuk yang baku untuk mengacu pada status yang sedang berjalan, kecenderungan

(trend) atau tindak lanjut yang dibutuhkan (Project Management Dictionary, 2006).

Ada beberapa sifat yang harus dipenuhi oleh indikator (Pires, Silvio, Aravechia dan

Carlos, 2001), yaitu:

• Universality (bersifat umum dan mudah diukur)

• Measureability (menjamin bahwa data-data yang diperlukan memang dapat

diukur)

• Consistency (menjamin kekonsistenan pengukuran)

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan

tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja

merupakan sarana atau alat (means) untuk mengukur hasil suatu aktivitas, kegiatan,

52

atau proses, dan bukan hasil atau tujuan itu sendiri (ends). Indikator kinerja juga

berperan sebagai pembanding terbaik (benchmark). Hal ini berarti untuk menperoleh

kinerja yang terbaik, perlu digunakan standar kinerja organisasi yang terbaik.

Indikator kinerja bagi internal organisasi dapat digunakan sebagai sarana melakukan

perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) sedangkan bagi pihak eksternal,

indikator kinerja digunakan untuk melakukan evaluasi dan pemantauan kinerja.

Indikator kinerja ini harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta

digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja baik dalam tahapan

perencanaan (ex-ante) atau tahap pelaksanaan (on-going), maupun tahap setelah

kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post) (Indikator Kinerja Departemen, 2003).

Indikator kinerja atau performance indicators kadang-kadang dipergunakan secara

bergantian dengan ukuran kinerja atau performance measures, tetapi banyak pula

yang membedakannya. Pengukuran kinerja (performance measures) berkaitan dengan

hasil yang dapat dikuantitatifkan dan mengusahakan data setelah kejadian. Sementara

itu, indikator kinerja (performance indicators) dipakai untuk aktivitas yang hanya

dapat ditetapkan secara lebih kualitatif atas dasar perilaku yang dapat diamati.

Indikator kinerja juga menganjurkan sudut pandang prospektif (harapan ke depan)

daripada retrospektif (melihat ke belakang).

Menurut Hersey et al,.(1996), terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja, dimana dua

diantaranya mempunyai peran yang sangat penting, yaitu tujuan dan motif. Kinerja

ditentukan oleh tujuan yang hendak dicapai dan untuk melakukannya diperlukan

adanya motif. Tanpa dorongan motif untuk mencapai tujuan, kinerja tidak akan

berjalan. Dengan demikian, tujuan dan motif menjadi indikator utama dari kinerja.

Tetapi selain itu, kinerja juga memerlukan dukungan sarana, kompetensi, peluang,

standard dan umpan balik.

Dalam pengembangan indikator kinerja, harus memperhatikan berbagai aspek agar

indikator kinerja yang dihasilkan dapat memberikan gambaran kinerja yang tidak

terdistorsi. Sistem pengukuran kinerja yang efektif dan tidak terdistorsi diperoleh

melalui desain indikator kinerja yang baik. Beberapa syarat indikator kinerja yang

baik/ideal antara lain:

53

1. Konsistensi

Indikator kinerja yang dikembangkan harus memenuhi prinsip konsistensi,

yaitu indikator tersebut harus konsisten antar waktu dan juga konsisten antar

unit. Indikator kinerja tidak berubah karena waktu yang berbeda atau untuk

unit yang berbeda. Indikator kinerja yang tidak konsisten menyebabkan

indikator tersebut tidak dapat diandalkan dan akibatnya gambaran kinerja yang

dihasilkan bias dan menyesatkan dalam pengambilan keputusan.

2. Dapat dibandingkan

Indikator kinerja harus memenuhi syarat untuk dapat dibandingkan. Syarat

keterbandingan ini sangat penting karena pengukuran kinerja tidak bersifat

mutlak akan tetapi relatif. Terdapat 5 standar untuk membandingkan kinerja

yaitu:

a. Perbandingan dengan periode-periode sebelumnya

b. Perbandingan dengan organisasi sejenis

c. Perkiraan kinerja di masa yang akan datang (ex-ante)

d. Kinerja yang telah dicapai (ex-post)

e. Perbandingan dengan standar kerja minimal.

3. Jelas

Indikator kinerja harus jelas dan sederhana agar mudah dipahami dan

menyangkut kejelasan ukuran yang digunakan terhadap kinerja yang diukur.

4. Dapat dikontrol

Indikator yang dikembangkan harus dapat digunakan untuk alat pengendalian.

5. Kontijensi (Contingency)

Kinerja bukan merupakan sesuatu yang independen, tetapi sangat dipengaruhi

oleh faktor lingkungan seperti struktur organisasi, gaya manajemen,

ketidakpastian dan kompleksitas lingkungan eksternal. Indikator kinerja yang

dikembangkan harus dapat mengikuti berbagai perubahan lingkungan yang

mungkin terjadi. Jadi indikator kinerja harus luwes, fleksibel dan tidak bersifat

mutlak dan kaku.

6. Komprehensif

Indikator kinerja harus komprehensif dan dapat merefleksikan semua aspek

yang akan diukur, termasuk aspek perilaku.

54

7. Fokus

Indikator kinerja harus berfokus pada sesuatu yang diukur.

8. Relevan

Indikator kinerja harus relevan dengan sesuatu yang diukur. Indikator kinerja

harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.

9. Indikator kinerja harus bersifat realistis. Target yang ditetapkan harus

didasarkan pada harapan yang realistis sehingga memungkinkan untuk

dicapai.

Indikator kinerja memiliki beberapa fungsi, antara lain:

- Memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan.

- Menciptakan konsensus yang dibangun dari berbagai pihak yang terkait untuk

menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kegiatan dan dalam

menilai kinerjanya.

- Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja.

Dalam menetapkan indikator kinerja, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai

berikut:

1. Menyusun dan menetapkan rencana strategis yang meliputi : visi, misi, tujuan,

sasaran dan cara mencapai tujuan/sasaran (kebijaksanaan, program dan kegiatan),

2. Mengidentifikasi data/informasi yang dapat dijadikan atau dikembangkan menjadi

indikator kinerja. Dalam hal ini, data/informasi yang relevan, lengkap, akurat dan

kemampuan dan pengetahuan tentang permasalahan yang dibahas,

3. Memilih dan menetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan berpengaruh

besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan/program/ kegiatan.

55

Terdapat dua proses di dalam menetapkan indikator kinerja yaitu proses identifikasi

dan klasifikasi indikator kinerja, melalui sistem pengumpulan dan pengolahan

data/informasi untuk menentukan tingkat pencapaian kinerja kegiatan. Proses

transformasi pengukuran kinerja jika diskemakan dalam suatu kerangka logis seperti

yang diperlihatkan pada Gambar 2.10 berikut.

Gambar 2.10 Kerangka logis Proses Penilaian

(Sumber : Noor Yasak Manaf, 2005)

Sesuai dengan kerangka logis di atas, untuk melakukan pengukuran kinerja ada

beberapa jenis indikator kinerja yang dapat digunakan, yaitu:

• Indikator input (masukan) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini

dapat berupa anggaran, sumber daya manusia, informasi, kebijakan dan

sebagainya.

• Indikator output (keluaran) adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung

dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik.

• Indikator outcome (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

• Indikator benefit (manfaat) adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir

dari pelaksanaan kegiatan.

• Indikator impact (dampak) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun

negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Dengan demikian indikator tersebut dapat digunakan untuk evaluasi baik dalam tahap

perencanaan, tahap pelaksanaan ataupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Input Output Impact Outcome

Benefit

Proses Pengukuran

56

2.4 PENGUKURAN KINERJA PENGADAAN

2.4.1 Pengukuran Kinerja Pengadaan Bank Dunia dan ADB

Dalam tujuannya untuk memberantas kemiskinan dan meningkatkan kapasitas

pembangunan di negara-negara berkembang, Bank Dunia dan ADB berusaha agar

pinjaman yang diberikan dapat berfungsi efektif sesuai dengan tujuan pinjaman

dengan membuat suatu sistem pengadaan yang diharapkan dapat menjadi pedoman

bagi negara-negara peminjam untuk implementasi proyeknya. Akan tetapi, setiap

negara memiliki sistem pengadaan yang berbeda-beda sehingga dalam penggunaan

pinjaman seringkali terjadi keterlambatan dan kesalahan dalam proses pengadaan

(misprocurement). Adanya perbedaan atau ”gap” di dalam prosedur pengadaan ini

mengakibatkan kinerja pengadaan yang dilakukan negara peminjam tidak sesuai

dengan kinerja yang diharapkan pemberi pinjaman.

Latar Belakang Mengukur Kinerja Pengadaan

Perbedaan sistem pengadaan di Negara-negara peminjam dengan sistem pengadaan

Bank Dunia dan ADB membuat ADB dan Bank Dunia perlu memastikan bahwa

sistem pengadaan yang diusulkan pada proyek yang dibiayainya harus sesuai dengan

sistem pengadaan Bank Dunia dan ADB sebelum diterapkan. Oleh karena itu, Bank

Dunia dan ADB melakukan pengukuran kinerja pengadaan di Negara-negara

peminjam yang bertujuan untuk mengukur apakah ada ketidaksesuaian atau “gap”

antara sistem pengadaan Bank Dunia/ADB dengan sistem pengadaan di Negara-

negara peminjam. Pengukuran ketidaksesuaian atau gap ini dilakukan dengan misi

untuk menyesuaikan dan menyelaraskan sistem pengadaan di Negara-negara

berkembang dengan sistem pengadaan Bank Dunia dan ADB. Dengan terciptanya

keselarasan antara kedua sistem, maka efektifitas pinjaman yang diberikan diharapkan

dapat tercapai.

Dalam banyak hal, penyesuaian sistem pengadaan terhadap Negara berkembang

membutuhkan pelatihan dan peningkatan kapasitas agar sesuai dengan standar

internasional. Negara-negara berkembang membutuhkan pedoman teknis dan

dukungan di dalam mengubah sistem yang ada. Usaha ini membutuhkan

57

pengembangan kebijakan dan kerangka hukum serta peningkatan kapasitas institusi.

Oleh karena itu, ADB dan Bank Dunia mengembangkan suatu alat pengukuran

kinerja yang disebut dengan Public Procurement Model of Excellence (PPME). Alat

pengukuran kinerja pengadaan ini dikembangkan bekerjasama dengan Organisation

for Economic Co-operation and Development (OECD)/Development Assistance

Committee (DAC) dan resmi dipublikasikan pada tahun 2005.

Prosedur Pengukuran “Gap” Sistem Pengadaan Bank Dunia/ADB dengan

Sistem Pengadaan Negara Berkembang

Pengukuran kinerja pengadaan Bank Dunia dan ADB dilakukan di Negara-negara

berkembang yang mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia dan ADB. Prosedur

pengukuran ini dimulai dengan mengidentifikasi apakah ada ketidaksesuaian atau

“gap” antara sistem pengadaan di Negara yang diukur dengan sistem pengadaan Bank

Dunia dan ADB dalam implementasinya. Perbedaan-perbedaan ini diukur dengan

menggunakan alat pengukuran kinerja PPME yang terdiri dari indikator-indikator

kinerja (Performance Measurement Indicator). Indikator-indikator kinerja PPME ini

sangat kompleks dan membutuhkan penilaian professional untuk mencapai

pengukuran yang adil dan objektif yang bertujuan untuk memberikan tinjauan yang

luas terhadap perbandingan kekuatan dan kelemahan sistem pengadaan dari suatu

Negara.

Dengan menggunakan indikator-indikator kinerja yang ditetapkan, dilakukan

pengukuran untuk mengetahui seberapa besar “gap” yang terjadi. Jika tidak terdapat

gap, berarti sistem pengadaan yang ada telah sesuai dan yang perlu dilakukan adalah

tinjauan terhadap sistem untuk peningkatan kinerja secara kontinu. Tetapi jika

terdapat gap antara kedua sistem, maka berdasarkan gap yang ada akan dianalisis

langkah apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan sistem agar sesuai dan

selaras dengan sistem pengadaan Bank Dunia dan ADB. Untuk lebih jelasnya,

prosedur pengukuran kinerja pengadaan Bank Dunia dan ADB ini dapat dilihat pada

gambar 2.11.

58

Gambar 2. 11 Prosedur Pengukuran “Gap” Sistem Pengadaan Bank Dunia/ADB

dengan Sistem Pengadaan Negara Berkembang

59

Sistem Pengukuran Kinerja Pengadaan Bank Dunia dan ADB

Sistem pengukuran kinerja Bank Dunia dan ADB, Public Procurement Model of

Excellence (PPME) adalah seperangkat alat yang digunakan untuk mengukur kualitas

pengadaan terhadap standar yang telah ditentukan dan untuk pengawasan kinerja

dalam setiap tingkatan kinerja. Sistem pengukuran kinerja pengadaan PPME terdiri

dari 3 (tiga) bagian yaitu:

• Baseline Indicator System (BIS), digunakan untuk mengukur kekuatan dan

kelemahan sistem pengadaan di suatu negara dibandingkan dengan sistem

pengadaan dengan standar internasional. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi

bagian dalam sistem yang memerlukan perbaikan atau penyelarasan berdasarkan

pada sistem standar yang telah ada. BIS ini melihat sistem secara keseluruhan,

tetapi tidak mengukur kinerja aktual.

• Performance Assesment System (PAS), yaitu alat pengawasan dan pelaporan untuk

mengukur dan mengatur kinerja yang sedang dilakukan di tingkat nasional.

• Performance Measurement Indicators (PMI), yaitu alat pengukuran untuk

mengevaluasi kinerja pada tingkat entitas pengadaan. PMI ini fokus pada kegiatan

dimana data bisa dikumpulkan dan dikelompokkan untuk dianalisis dan diatur

dalam sistem kinerja .

Baseline Indicator System terdiri dari 4 pillar yang seluruhnya memiliki 12 (dua

belas) indikator. Masing-masing indikator memiliki sub-indicator dan mandatory

indicator. PAS memiliki 4 (empat) area penilaian yaitu Management System,

Programme Design, Procurement Process dan Contract Management yang masing-

masing area terdiri dari beberapa indikator. Sedangkan Performance Measurement

Indicator (PMI) adalah indikator-indikator kinerja proses pengadaan yang

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengukuran kinerja pengadaan.

Untuk lebih jelasnya sistem pengukuran kinerja yang dikembangkan dapat dilihat

pada gambar 2.12.

60

Sistem pengukuran kinerja pengadaan PPME ini dirancang untuk mencapai tujuan

antara lain:

1. Membantu dalam hal implementasi proses perubahan untuk perbaikan kinerja

pengadaan pada tingkat entitas, regional dan nasional.

2. Untuk menyediakan informasi yang objektif dalam mengukur penyesuaian proses

pelaksanaan pengadaan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam sistem

pengadaan.

3. Untuk mengevaluasi kinerja pengadaan pada setiap tingkatan yang berbeda-beda

dan menyediakan rekomendasi untuk perbaikan kinerja proses pengadaan.

4. Untuk digunakan sebagai dasar penilaian dalam proses sertifikasi entitas

pengadaan di suatu Negara.

61

Gambar 2.12 Sistem Pengukuran Kinerja Pengadaan PPME Bank Dunia/ADB

10

Aplikasi model pengukuran kinerja PPME ini dilakukan ADB untuk mengukur

kinerja pengadaan dengan metode ICB (Supporting the Use of Country Procurement

Sistems, Technical Assistance Report, ADB, 2006). Indikator ICB yang

dikembangkan terdiri dari 14 (empat belas) indikator beserta target dan cara

mengukurnya seperti terlihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Pengadaan ADB dengan metode Pelelangan Kompetitif Internasional (ICB)

No Indikator Uraian/Indikasi Ukuran Satisfactory Threshold

1 Advertisement of bids and publication of awards

Transparency and openness of sistem

Number of bids (in %) for which invitation to bid and contract award results are publicly advertised

95% or more

2 Time for preparation of bids

Real opportunity for bidders to submit bids

Number of days between invitation to bid and bid opening

21 days or more for open bidding, 10 days or more for restricted bidding, and 3 days or more for shopping

3 Time for bid evaluation

Efficiency of bidding process

Number of days between bid opening and publication of award

90 days or less

4 Bidders participation Level of confidence of private sector in the process

Average number of bidders submitting bid in each bid process

5 bids or more (calculated as the average for the sample of transactions)

5 Method of procurement used

Level of competition Number of bidding processes using a method less competitive than the process recommended for the estimated contract amount

1% or less

6 Direct contracting Transparency and level of competition

Percent of contracts (by number and value) awarded on a sole-source basis

10% or less of number of contracts and 5% or less of total value of contracts

7 Processes cancelled Quality of bidding process

Percent of bid processes declared null before contract signature

5% or less

8 Number of protests Quality and fairness of process

Ratio (in %) between the number of protests posted and the number of bids submitted

Not less than 10% and not more than 50%

9 Time to answer protests

Efficiency and fairness of protest sistem

Number of days between submission and final response to protests

21 days or less

10 Protest results Effectiveness of protest sistem

Percent of contracts with award recommendation modified because of a protest

5% or less

11 Late payments Quality and consistency of payment process

Percent of payments made more than 45 days late

10% or less

12 Contract amount increase

Quality of bidding and contract management

Percentage increase of final contract amount due to changes and amendments

15% or less (calculated as the average for the sample of transactions)

13 Restricted competition for consultants

Quality of advice Percent of processes for the selection of consultants using open competition instead of a restricted competition or shortlist methodology

5% or less

14 Selection method for consultants

Weight of quality to price ratio used in selection

Percent of processes for the selection of consultants having price weighted more than 20% of the total scoring points

15% or less

63

2.4.2 Pengukuran Kinerja Pengadaan di Ghana

Salah satu aplikasi PPME untuk mengukur kinerja pengadaan di negara berkembang

dilakukan di Ghana. Pada tahun 2002, Badan Pengadaan Publik Ghana (Public

Procurement Board of Ghana) bekerjasama dengan Badan Pengadaan Swiss (IDEAS

Centre of Geneva-Switzerland) menggunakan alat pengukuran kinerja pengadaan

publik PPME dalam mengembangkan indikator kinerja (Performance Measurement

Indicator) untuk memonitor sistem pengadaan publik di Ghana yang dibiayai dengan

pinjaman Bank Dunia dan OECD/DAC (Organisation for Economic Co-operation

and Development/Development Assistance Committee).

Lingkup aspek penilaian PPME di Ghana terdiri dari aspek hukum pengadaan

(procurement law), prosedur (procedures), proses (process) dan aspek sumber daya

manusia (human resources). Pada Tabel 2.6 dapat dilihat 14 (empat belas) indikator

kinerja pengadaan (Performance Measurement Indicators) yang dikembangkan di

Ghana.

Menurut Adjei (2002), pengukuran kinerja pengadaan yang dilakukan bermanfaat

untuk mengetahui kapasitas perkembangan pengadaan dan meningkatkan

akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan nilai. Tetapi pengukuran kinerja ini

juga memiliki keterbatasan dalam pengembangan kapasitas pengadaan karena tidak

bisa mencakup pengawasan pengembangan kapasitas secara keseluruhan (Adjei,

2002, CEO Public Procurement Board of Ghana).

64

Tabel 2.6 Indikator Kinerja Pengadaan Bank Dunia yang digunakan untuk

mengukur kinerja pengadaan di Ghana.

No Indikator Kinerja

Pengadaan Bank Dunia Uraian/Indikasi Ukuran

1 Advertisement of tender (bid) opportunities

Pengumuman adanya kesempatan untuk mengikuti penawaran secara terbuka

% of open bidding procedures publicly advertised

2 Publication of awards Pengumuman pemenang kontrak secara terbuka

% of contract awards publicly disclosed

3 Time for bid preparation Waktu yang ditentukan untuk mempersiapkan dokumen penawaran

Average no. of days between invitation to bid and bid opening

4 Bidder participation Peserta yang memasukkan dokumen penawaran dan mengikuti pelelangan

Average no. of bidders

5 Bid Acceptance Kelengkapan dan keabsahan dokumen penawaran

Average no. of responsive bids

6 Method of procurement Metode pengadaan yang dilakukan % of contract awards publicly disclosed

7 Bid processing lead time Waktu evaluasi penawaran sampai penandatanganan kontrak

Average no. of days between bid opening & contract award

8 Cancelled bidding procedures

Prosedur pelelangan yang dibatalkan

% of bid procedures cancelled

9 Protests Sanggahan terhadap prosedur pelelangan

% of bidding procedures with protests

10 Resolution of protests Perubahan yang terjadi selama proses penawaran terhadap prosedur yang telah ditetapkan

% of outcome of bidding process changed

11 Contract amendment Amandemen kontrak yang bertambah setelah penandatangan kontrak

Average increase per contract awarded

12 Contract dispute resolution

Perselisihan yang terjadi yang tidak terselesaikan

% of contracts with unresolved disputes

13 Completion rate Tingkat penyelesaian kontrak yang kinerjanya bisa diterima.

% of contracts resulting in full and acceptable performance

14 Late payment Keterlambatan pembayaran terhadap penyedia jasa

% of payments made late

65

2.4.3 Pengukuran Kinerja Pengadaan Inter-American Development Bank

Inter-American Development Bank pada tahun 2005 juga mengembangkan indikator

kinerja proses pengadaan yang dibiayai pinjaman Organisation for Economic Co-

operation and Development/Development Assistance Committee (OECD/DAC).

Indikator proses pengadaan Inter-American Development Bank dikembangkan

berdasarkan tahapan proyek (project phase) yaitu Pre-Procurement, Procurement dan

Contract Implementation seperti pada Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7 Indikator Kinerja Proses Pengadaan Inter-American Development Bank

Project Phase Procurement Process

Possible Indicators

Project Selection Ratio of selected projects that meet technical locational criteria

Pre-Procurement

Project design/budget estimation

� Design specifications posted in website including name(s) of individuals responsible for the design (yes/no)

� % of estimated unit prices exceeding 10% of benchmarks � Difference in days b/w bid opening date and date of issuance of the

bid documents

Invitation to bid/Advertising

� Ratio of no. of days to complete to the maximum allowable under bank rules

� # of firms submitting Letter of Intent (LOI)

Pre-qualification # of firms found eligible or pre-qualified relative to total no. of submissions

Bid Evaluation

� # of days to complete bid evaluation and determination of the “winning” bidder

� # of eligible or pre-qualified bidders submitting proposals � # of eligible or pre- bidders withdrawing proposals � standard deviation of bid prices

Post-qualification � Ratio of actual # of days to complete post-qualification to maximum

allowable under Bank rules � Ratio of the winning bid to the budget estimate for the project

Procurement

Award of Contract

� Ratio of actual # days to issue award of contract to maximum allowable under Bank rules (after post-qualification)

� Ratio of actual # days to complete the bid to maximum allowable under Bank rules (after post-qualification)

� Ratio of final contract value (which could be other than the “winning” bid if post disqualification occurs) to budget estimate for the project.

Project Completion

� Ratio of #of actual days needed to complete the project to the maximum specified in the contract

� Ratio of actual cost of project upon completion to the contract value

� Presence of variation orders and the extent of variation (in terms of value),

� Quality of final product as percent of expected quality (as specified in the contract), .e.g value of defects relative to total value of contract

Contract Implementation

Disbursement # of days it takes for agency to pay contractor after submission of all requirements