13

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Menjawab rumusan masalah pada bab 1 yaitu bagaimana modus atau cara

tindakan main hakim sendiri, bagaimana faktor-faktor terjadinya tindakan main

hakim sendiri dan upaya penegak hukum. Penulis harus mengetahui dan

memahami secara umum tentang ilmu kriminologi, karena ilmu kriminologi

memepelajari perkembangan kejahatan atau sebab musahab kejahatan yang

terjadi di masyarakat.

Istilah kriminologi ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli

antropologi Prancis, arti atau makna dari kata crime yang berarti kejahatan atau

penjahat dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Kriminologi dapat diartikan

sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan atau penjahat.12

Ilmu kriminologi memberikan pelajaran dan menjawab rumusan masalah

pada bab 1, tentang fenomena-fenomena atau perilaku kejahatan yang ada di

masyarakat serta mengetahui faktor-faktor terjadinya kejahatan khususnya

pada tindakan main hakim sendiri.

Adapun tokoh-tokoh yang memberikan penjelasan atau definisi tentang

kriminologi, antara lain sebagai berikut :

WME. Noach mendifinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan

yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak

senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.13

12

A.S Alam. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar. Pustaka Refleksi. Hal.2. 13

Ibid.

14

J.Constant, Kriminologi adalah ilmu pengatahuan yang bertujuan

mengemukakan faktor-faktor yang menjadi sebab musahab terjadinya

kejatan dan penjahat.14

Edwin H. Sutherland mengartikan kriminologi sebagai kumpulan

pengetahuan yang membahas kenalakan remaja dan kejahatan sebagai

gejala sosial.15

Pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan kriminologi adalah ilmu

pengetahuan mempelajari tentang faktor-faktor terjadi kejahatan di masyarakat,

serta mempelajari mengenai modus atau cara terjadi kejahatan, dan

mempelajari atau mengetahui bagaimana ciri-ciri seseorang melakukan

kejahatan. Dengan demikian, penulis harus menjelaskan pada sub bab

berikutnya mengenai modus atau cara terjadi kejahatan, dan faktor-faktor

terjadi kejahatan.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Dalam kriminologi terdapat ruang lingkup yang menjadi batasan-batasan

untuk subjek yang diteliti serta lokasi yang diteliti. Contoh, pada rumusan

masalah pada bab 1 mengenai faktor-faktor terjadi kejahatan, modus atau cara

terjadi kejahatan, dan upaya penegak hukum khususnya pada tindakan main

hakim sendiri yang terjadi desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan,

Kabupaten Pamekasan.

Menurut Sutherland kriminologi mencakup tiga cabang ilmu utama yaitu :

1. Sosiologi Hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum yang dilarang dan

diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu

perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. disini menyelidiki sebab-

14

Ibid. 15

Ibid. Hal. 3.

15

sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang

menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana)

2. Etiologi kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musahab dari

kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian

paling utama.

3. Penologi

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland

memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian

kejahatan baik represif maupun preventif. 16

Dengan memperhatikan tiga cabang ilmu diatas menurut Sutherlan sosiologi

hukum menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum.

Seperti tindakan main hakim sendiri yang ada di masyarakat merupakan suatu

kejahatan yang dilarang oleh hukum. Karena pada peraturan sudah mengatur

dan masih terjadi tindakan main hakim sendiri. Hal ini dapat mempelajari

kejahatan yang terjadi pada tindakan main hakim sendiri melalui sosiologi

hukum, dengan melakukan observasi ke tempat terjadi tindakan main hakim

sendiri serta melihat peraturan yang melarang untuk melakukan kejahatan

tersebut.

Sedangkan etiologi hukum menyelidiki sebab musahab terjadinya tindakan

main hakim sendiri, dengan pendekatan atau wawancara langsung terhadap

masyarakat dan tersangka yang melakukan tindakan main hakim sendiri yang

terjadi desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, kabupaten Pamekasan.

Penulis dapat menjawab rumusan masalah tentang faktor-faktor terjadi

tindakan main hakim sendiri, dan modus atau cara terjadi tindakan main

sendiri.

16

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2014. Kriminologi. Jakarta Pers. Hal.11.

16

Ilmu penologi mempelajari hukuman yang dilakukan oleh pelaku atau

penjahat agar mendapat efek jera dan menjaga keseimbangan di dalam

masyarakat untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri jika terjadi

tindak pidana.

Pendapat Shutherland tidak menjelaskan ilmu yang mempelajari tentang

seorang dikatakan penjahat. Penulis mengutip pendapat ahli hukum lain yaitu

Walter C. Reckless.

Menurut Walter C.Reckless dalam bukunya The Crime Problem ada 10

ruang lingkup bidang kriminologi:

1. Kriminologi mempelajari bagaimanakah kejahatan dilaporkan pada

badan-badan resmi dan bagaimana pulakah tindakan yang dilakukan

menanggapi laporan itu;

2. Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana

dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan

masyarakatnya;

3. Krimininologi mempelajari secara khusus keadaan penjahat,

membandingkan dengan yang bukan penjahat mengenai: sex, ras,

kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi kekeluargaan, pekerjaan atau

jabatan dan kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani rohani

dan sebagainya;

4. Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik kejahatan yang terjadi,

misalnya penyelundupan di daerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan

pejabat;

5. Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor

penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan

teori;

6. Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku,

organized crime, white-collar crime yang berupa bentuk-bentuk

kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan

pembobolan ATM;

7. Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan

kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, perjudian,

vagrancy atau gelandangan dan pengemis;

17

8. Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangannya

beserta penegak hukumnya sudah efektif;

9. Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan

untuk menangkap, menahan dan menghukum;

10. Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.17

Dari uraian pendapat Walter C.Reckless mengenai ruang lingkup

kriminologi sangat luas, karena membutuhkan banyak bidang ilmu. Meskipun

demikian penulis mengambil point ke 3 dan ke 5 dari pendapat Walter

C.Reckless yang mempelajari tentang ciri-ciri seorang pelaku, perkembangan

atau perubahan seorang pelaku untuk melakukan kejahatan seperti tindakan

main hakim sendiri dengan ancaman bagi pelaku jika melakukan tindak pidana.

Dan faktor-faktor terjadi kejahatan khususnya tindakan main sendiri.

Dengan demikian, penjelasan tentang ruang lingkup kriminologi dari

definisi para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan dan menjawab rumusan

masalah, karena ruang lingkup memberi batasan-batasan menjelaskan sebab-

musahab terjadi kejahatan.

Secara umum, ilmu kriminologi mempelajari tentang kejahatan yaitu norma-

norma perbuatan atau perilaku yang dilarang oleh peraturan dengan suatu

sanksi hukum pidana. Kriminologi mempelajari faktor-faktor terjadinya

kejahatan, tanggapan masyarakat terhadap gejala yang ada di masyarakat dan

bagaimana pencegahannya.

Penulis harus melakukan observasi langsung ke tempat terjadi kejahatan

tindakan main hakim sendiri dan melakukan wawancara langsung terhadap

17

Abintoro Prakoso. 2013. Kriminologi dan Hukum Pidana. Yogyakarta. Laksbang

Grafika. Hal.28.

18

orang yang terlibat guna untuk menjawab rumusan masalah mengenai faktor-

faktor terjadi kejahatan, modus atau cara terjadi kejahatan khususnya pada

tindakan main hakim sendiri yang terjadi desa Larangan Badung, Kecamatan

Palengaan, Kabupaten Pamekasan.

B. Tinjauan Umum Tentang Faktor-Faktor Terjadi Kejahatan

Pada sub bab ini, penulis mengutip pendapat ahli hukum dalam bidang

kriminologi tentang faktor-faktor terjadi kejahatan guna menjawab rumusan

masalah dan membandingkan dengan bab penelitian berikutnya. Kriminologi

terdapat beberapa teori-teori yang dipergunakan untuk menjelaskan tentang

faktor-faktor terjadinya kejahatan. Teori-teori kejahatan terbagi antara lain teori

yang menjelaskan kejahatan Psikologis dan teori-teori perspektif lainnya.

1. Teori Psikologis atas Kejahatan

Teori biologis mempelajari melalui ciri-ciri fisik untuk menentukan faktor-

faktor terjadi kejahatan. Sedangkan, teori psikologis ini menjelaskan mengenai

sifat kepribadian pelaku kejahatan atau bukan penjahat, dan tingkah laku

pelaku kejahatan.

a. Personality Characteristics (sifat-sifat kepribadian)

Teori psikologis atas kejahatan dijelaskan oleh seorang psikiater

Samuel Yochelson dan Samenow seorang psikolog bahwa kejahatan

disebabkan oleh pola pikir yang abnormal yang membawa mereka

melakukan kejahatan. Keduanya berpendapat bahwa para penjahat adalah

orang yang marah merasa suatu yang unggul, menyangka tidak

bertanggung jawab atas tindakan mereka ambil, dan memiliki harga diri.

Setiap dia merasa harga dirinya terganggu akan memberikan reaksi

kekerasan.18

18

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. Op.cit. Hal. 50.

19

Contoh sifat kepribadian seseorang pada kasus terjadi suatu tindak

pidana pencurian di masyarakat yang mengancam diri seseorang menjadi

korban pencurian dan menangkap pelaku pencuri tersebut. Seseorang yang

menangkap pelaku pencuri melakukan reaksi marah dengan melakukan

tindakan main hakim sendiri tanpa ada rasa bertanggung jawab atas

tindakan yang dilakukan, ada juga yang melakukan hanya ikut-ikut saja.

Karena seharusnya jika terjadi suatu tindak pidana dan pelaku ditangkap

oleh warga dilaporkan atau diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Penulis harus dapat mewawancarai langsung pelaku tindakan main

sendiri serta mengajukan pertanyaan dengan membandingkan teori ini.

Teori psikologis mengenai sifat-sifat kepribadian dapat menjawab

rumusan masalah tentang faktor-faktor terjadinya tindakan main sendiri.

b. Social Learning Theory

Teori pembelajaran sosial ini bahwa perilaku nakal dipelajari melalui

proses psikologis yang sama sebagaimana semua perilaku tidak nakal.

Maksudnya adalah perilaku seseorang dimulai dari tidak nakal menjadi

nakal karena ada penyebab atau faktor yang mempengaruhinya.

Mempelajari psikologis tidak harus langsung pada diri seseorang atau

kepribadiannya saja, mempelajari psikologis melalui pengamatan tingkah

laku sosial pribadi seseorang di masyarakat.19

Teori psikologis mengenai tingkah laku pelaku kejahatan mempelajari

secara langsung bagaimana keadaan psikis seorang pelaku tindak pidana

di dalam masyarakat. Penulis harus dapat mewawancarai langsung seorang

pelaku tindakan main hakim sendiri, karena dalam pemberitaan pelaku

tidak hanya dari seseorang yang terbiasa melakukan kejahatan melainkan

19

Ibid. Hal. 54.

20

seseorang yang hanya ikut-ikutan saja. Hal ini dapat menjawab rumusan

masalah tentang faktor-faktor terjadinya tindakan main hakim sendiri.

Ada beberapa mempelajari tingkah laku pelaku kejahatan : memalui

observasi, pengalaman langsung, dan penguatan yang berbeda.

1) Albert Bandura (Observational Learning)

Berpendapat bahwa individu mempelajari kekerasan dan agresi

melalui behavioral modeling : anak belajar bagaimana betingkah laku

melalui peniruan orang lain. Tingkah laku secara sosial melalui

contoh-contoh datang dari keluarga, budaya, dan media massa.20

Menurut penulis teori ini kekerasan dapat dipelajari dari lingkungan

sosial keluarga, budaya yang ada di masyarakat, maupun melalui

media massa. Pelaku tindakan main hakim sendiri tidak hanya

dilakukan oleh kaum dewasa melainkan kaum anak-anak dan remaja

yang hanya ikut-ikutan saja.

Menjawab rumusan masalah tentang faktor-faktor tejadi tindakan

main hakim sendiri dapat mewawancara secara langsung terhadap

pelaku. Karena, melakukan kejahatan dapat dipelajari melalui

lingkungan keluarga. Keluarga yang mengajarkan kepada anak-anak

pentingnya untuk menempuh pendidikan tinggi. Hal ini akan

menjadikan pribadi melakukan hal-hal yang positif seperti rajin

membaca untuk menambah wawasan semisal kepatuhan terhadap

hukum dan larangannya. Jika anak tidak mementingkan pendidikan

20

Ibid. Hal. 55.

21

hal-hal negatif yang akan dilakukannya, contoh karena tidak rajin

membaca anak tersebut tidak mengetahui tentang kepatuhan hukum

dan melanggarnya.

Dalam suatu keluarga mengajarkan pentingnya mengetahui

tentang norma-norma yang hidup dalam keluarga maupun masyarakat.

Contoh, norma untuk tidak melakukan kekerasan terhadap orang lain

karena hal ini bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat.

Sebaliknya, jika dalam keluarga mengajarkan tentang kekerasan

kepada anak semisal pertengkaran orang tua. Hal ini akan ditiru oleh

anak di lingkungan masyarakat.

Jika budaya yang ada di masyarakat mengajarkan tentang hal-hal

positif akan berdampak positif dan atau sebaliknya masyarakat

mengajarkan hal-hal negatif akan berdampak negatif. Contoh, jika

terjadi suatu tindak pidana tertangkap tangan oleh masyarakat. Hal

positifnya akan menyerahkan kepada aparat penegak hukum,

sedangkan hal negatif pelaku tindak pidana akan dihakimi sendiri oleh

masyarakat dengan kekerasan.

Media massa sangat cepat berpengaruh terhadap tingkah laku

masyarakat, karena media massa dapat dengan mudah diakses di era

modern sekarang. Jika media massa menyiarkan kajian positif akan

ditiru positif oleh masyarakat, sebaliknya media massa menyiarkan

kajian negatif akan diterima negatif oleh masyarakat yang

menimbulkan keresehan. Contoh, pemberitaan tentang kinerja

22

penegak hukum yang kurang profesional dalam menangani kasus.

Semisal, media massa menyiarkan kasus penangkapan pelaku tindak

pidana pencurian dan dilepaskan setelah ditangani oleh pihak penegak

hukum. Melalui media massa masyarakat dapat menilai kinerja

penegak hukum yang mengakibatkan ketidak percayaan masyarakat

terhadap aparat penegak hukum.

2) Gerard Patterson (Direct Experince)

Mempelajari melalui pengalaman langsung, melihat kepada anak-

anak yang bermain secara pasif sering menjadi korban anak-anak

lainnya tetapi kadang-kadang anak yang pasif berhasil membalas

dengan cara membela diri atau perkelahian.21

Teori ini dapat dijelaskan kekerasan timbul dari pembelaan

terhadap diri seseorang yang terancam. Sama halnya dengan terjadi

tindak pidana yang mengancam pada diri seseorang akan membela

atau melindungi diri dengan melakukan perlawanan. Meskipun

perlawanan tersebut ada yang mengakibatkan perbuatan melawan atau

melakukan menghakimi pelaku tanpa diserahkan kepada pihak

berwajib dengan mengindahkan larangan atau melanggarnya.

Tindakan main sendiri terjadi dalam pemberitaan ada yang

melakukan hanya ikut-ikutan saja. Hal ini, dapat mengetahui secara

langsung terhadap pelaku dengan wawancara serta pertanyaan apakah

21

Ibid. Hal. 56.

23

melakukan tindakan hakim sendiri hanya ikut-ikutan saja atau keadaan

pelaku dalam bahaya karena terancam akan adanya tindak pidana.

Teori ini dapat menjawab rumusan masalah tentang faktor-faktor

terjadinya tindakan main hakim sendiri di Desa Larangan Badung,

Kecamatan Palengaan, Pemekasan.

3) Ernest Burgess dan Ronald Akers

Teori ini berlangsung terusnya tingkah laku kriminal tergantung

pada apakah diberi penghargaan atau diberi hukuman. Penghargaan

dan hukuman yang paling berarti adalah diberikan oleh kelompok

keluarga, guru dan seterusnya kepada kehidupan si individu.22 Jika

terjadi suatu tindak pidana yang dilarang dan dilakukan oleh salah satu

masyarakat tidak mendapatkan hukuman melainkan mendapat

penghargaan atau pujian meskipun perbuatan tersebut dilarang.

Contohnya, penangkapan terhadap pelaku tindak pidana dan

menghakimi sendiri. Orang yang melakukan main hakim sendiri

diberikan ucapan bangga karena menangkap dan menghakimi,

meskipun perbuatan mengakimi sendiri dilarang oleh undang-undang.

Sama halnya dengan tindakan main hakim sendiri di Desa

Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupate Pamekasan,

apakah masyakarat disana tidak ada penindakan terhadap pelaku

tindakan main hakim sendiri. Penulis harus dapat mewawancara

masyarakat yang menjadi tempat penelitian guna menjawab rumusan

22

Ibid.

24

masalah tentang faktor-faktor terjadinya tindakan main sendiri yang

menjadi salah satu faktor.

2. Teori Perspektif Lainnya

Teori NKK ini merupakan teori yang menjelaskan sebab terjadinya

kejahatan di dalam masyarakat.

N+K1=K2

keterangan:N:niat K1:kesempatan K2: kejahatan

Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya niat

dan kesempatan. Jadi meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan, kejahatan

tidak akan teradi. Sebaliknya, ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak

mungkin pula akan terjadi kejahatan.23 Dalam faktor-faktor terjadi kejahatan

dalam kasus tindakan main hakim sendiri terhadap tindak pidana yang

tertangkap tangan. Bisa karena memiliki sebuah niat jika tertangkapnya tindak

pidana yang meresahkan masyarakat akan melakukan kekerasan, dan memiliki

kesempatan pada saat tertangkapnya pelaku tindak pidana tersebut dengan

reaksi kekerasan yang menimbulkan sebuah kejahatan karena itu dilarang, yang

seharusnya diserahkan kepada pihak yang berwajib tetapi dihakimi sendiri.

Oleh karena itu, penulis mewawancara langsung terhadap pelaku tindakan

main hakim sendiri. Apakah perbuatan tersebut dilakukan karena ada niat atau

kesempatan. Teori ini dapat menjawab rumusan masalah tentang faktor-faktor

terjadinya tindakan main sendiri.

23

Eli Supianto. 2014. Tinjaun Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri

(Eigenrechting) Yang Dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana). Makassar.

Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin Makassar. Hal. 38.

25

C. Tinjauan Umum tentang Main Hakim Sendiri (Eigenrechting)

1. Pengertian Main Hakim Sendiri

Sebelum menjawab rumusan masalah tentang bentuk-bentuk main hakim

sendiri, penulis harus mengetahui dan mempelajari pengertian tindakan main

hakim sendiri.

Main hakim sendiri atau yang biasa disebut masyarakat dan media massa

dengan peradilan massa, penghakiman massa, pengadilan rakyat, amuk massa,

atau brutalisme massa, merupakan istilah dari bahasa Belanda yaitu

“Eigencrechting” yang artinya main hakim sendiri.24 Pengertian Main Hakim

sendiri memberi batasan mengenai definisi sebagai kategori tindakan main

hakim sendiri. Menggunakan kata massa yang artinya secara bersama-sama

melakukan tindak pidana tersebut dengan melakukan bentuk-bentuk kekerasan

seperti pemukulan.

Tindakan main hakim sendiri mengambil hak tanpa mengindahkan hukum,

tanpa sepengetahuan pemerintah atau penegak hukum. Perbuatan main hakim

sendiri itu melanggar hak-hak orang lain, oleh karena itu tidak diperbolehkan

dan perbuatan tersebut menunjukkan bahwa ketidak sadaran terhadap hukum.25

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dengan melakukan main hakim sendiri

adalah suatu masalah sosial yang harus dicegah agar memberikan rasa aman

terhadap masyarakat. Dengan demikian tindakan main hakim dilarang

meskipun itu dilakukan terhadap pelaku tindak pidana.

24

Ibid. Hal. 20. 25

Ibid.

26

Main hakim sendiri merupakan salah satu bentuk masyarakat karena ada

pelanggaran norma yang berlaku di masyarakat. Reaksi masyarakat dapat

ditinjau dari sosiologis dan dapat dibedakan menjadi dua aspek yaitu :

Aspek positif ialah jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Reaksi masyarakat terhadap kejahatan melalui pendekatan

pendekatan kemasyarakatan sesuai dengan latar belakang terjadinya

suatu tindakan kejahatan.

2) Reaksi masyarakat didasarkan atas kerja sama dengan aparat

keamanan atau penegak hukum secara resmi.

3) Tujuan penghukuman adalah pembinaan dan penyadaran atas

pelaku kejahatan.

4) Mempertimbangkan dan memperhitungkan sebab-sebab

dilakukannya suatu tindakan kejahatan.

Sedangkan aspek negatif jika:

1) Reaksi masyarakat adalah serta merta, yaitu dilakukan dengan

dasar luapan emosional.

2) Reaksi masyarakat didasarkan atas ketentuan lokal yang

berlaku didalam masyarakat yang bersangkutan (tak resmi).

3) Tujuan penghukuman cenderung lebih bersifat pembalasan,

penderaan, paksaan, dan pelampiasan dendam.

4) Relatif lebih sedikit mempertimbangkan dan memperhitungkan

latar belakang mengapa dilakukan suatu tindakan kejahatan.26

Secara umum tindakan main hakim sendiri adalah perbuatan yang

mengindahkan hak-hak seseorang tindak pelaku tindak pidana yang ditangkap

oleh masyarakat dengan menghakimi tanpa melalu proses hukum. Tindakan

main hakim sendiri adalah tindakan yang melanggar hukum, diluar batas

kewajaran seperti melakukan penganiayaan dan merupakan suatu tindak

pidana. Memahami pengertian tindakan main hakim sendiri agar mengetahui

bagaimana bentuk-bentuk reaksi masyarakat terhadap terjadi tindak pidana di

masyarakat.

26

Ibid. Hal. 21.

27

Misalnya, seseorang dicopet tasnya, dan pencopet tersebut ditangkap oleh

masyarakat sekitar tanpa menyerahkan ke pihak yang berwajib. Masyarakat

melakukan tindakan menghakimi pencopet tersebut dengan kekerasan.

2. Bentuk-bentuk Tindakan Main Hakim Sendiri

Tindakan main hakim sendiri merupakan respon dari masyarakat terhadap

pelaku tindak pidana yang tertangkap. Masyarakat yang seharusnya mentaati

hukum dengan menyerahkan pelaku kepada aparat penegak hukum, akan tetapi

masyarakat lebih memilih untuk menghakimi pelaku tanpa melalui proses

hukum.

Bentuk-bentuk tindak pidana main hakim sendiri atau eigenrechting

terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan massa, tidak ada perbedaan

dengan perbuatan pidana pada umumnya. Perbedaan antara tindak pidana

pada umumnya dengan tindakan main hakim sendiri yaitu dari subyek

pelakunya yang lebih dari satu orang. Oleh karena itu, perbuatan pidana

yang dilakukan secara massal dititik beratkan pada kata massa.27

Dari penjelasan di atas, penulis dapat menjawab rumusan masalah tentang

modus atau cara tindak main hakim sendiri dengan tempat penelitian penulis

diatas. Tindakan main hakim sendiri dilakukan secara langsung atau tidak

langsung dengan jumlah yang banyak atau lebih dari satu orang. Seperti contoh

yang dipaparkan pada latar belakang seorang pelaku pencurian yang tertangkap

tangan dan dihakimi oleh masyarakat dengan cara kekerasan yang

mengakibatkan luka-luka atau kematian.

Dengan demikian, modus atau cara tindakan main hakim sendiri menurut

penjelasan diatas akan di bandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh

penulis di Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten

27

Ibid. Hal. 25.

28

Pamekasan, apakah sama modus atau cara tindakan main hakim dengan

lainnya secara bersama-sama atau ada yang memprovokasi agar melakukan

tindakan main hakim sendiri. Oleh karena itu, penulis wawancara langsung

terhadap pelaku atau masyarakat tempat penelitian penulis guna menjawab

rumusan masalah tentang modus atau cara tindakan main sendiri.

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Penulis mengutip atau menjelaskan unsur-unsur tindak pidana karena

pernah dijelaskan pada mata kuliah metode penelitian. Pembuatan skripsi

khususnya konsetrasi pidana, pada bab tinjauan pustaka selalu ada tentang

pengertian, unsur-unsur tindak pidana.

Dalam undang-undang kita telah menggunakan kata “strafbaar feit” untuk

menyebutkan dan digunakan apa yang dikenal sebagai tindak pidana di dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu mengenai

apa yang dengan strafbaar feit tersebut.28 Perlu penjelasan secara rinci

mengenai pengertian dari strafbaar feit atau tindak pidana. Penulis mengutip

tentang tindak pidana apakah tindakan main hakim sendiri adalah tindak pidana

yang dilarang undang-undang atau tidak. Karena masih banyak terjadi kasus

tindakan main hakim sendiri jika menangkap pelaku tindak pidana.

Perkataan “feit” berarti “sebagian dari suatu kenyataan” sedang

“strafbaar” berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan “strafbaar

feit” itu diterjemahkan sebagaian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.

28

P.A.F Lamintang. 2013. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Citra Adtya

Bakti. Hal. 181.

29

Oleh karena itu, bahwa pembentukan undang-undang kita tidak memberikan

suatu penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan perkataan “strafbaar

feit” maka timbul pendapat para doktrin tentang apa yang dimaksud dengan

“strafbaar feit” tersebut.29

Secara doktrin dalam hukum pidana dikenal dengan pandangan tentang

perbuatan pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Untuk

mengetahui bagaimana dua pandangan memberikan penjelasan di bawah ini :

a. Pandangan Monistis

Adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya

pidana itu merupakan sifat dari perbuatan. Pandangan ini mencakup

perbuatan yang dilarang (criminal act) dan pertanggungjawaban (crimanal

responbility).30 Pandangan ini memberikan pemahaman dalam

mengartikan dan memberikan suatu batasan tindak pidana dengan menetik

beratkan pada perbuatan yang dilarang dan pertanggungjawaban seorang

pelaku.

Salah satu pandangan monistis dari ahli hukum yaitu Menurut D.

Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah

dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang

dapat bertanggung jawab atas tindakannya dan oleh undang-undang

dinyatakan dapat dihukum.31

Dengan penjelasan seperti ini, secara gampang akan menentukan

seorang dikatakan melakukan tindak pidana atau bukan. Seperti tindakan

main hakim sendiri terdapat dalam pasal 170 KUHP tentang mengnggu

ketertiban umum yang dilakukan secara bersama menimbulkan luka-luka

atau kematian. Pelaku tindakan main hakim sendiri bisa dari kalang anak-

29

Ibid. 30

Tongat. 2012. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan.

Malang. UMM Press. Hal. 94. 31

Ibid. Hal. 95.

30

anak, remaja, orang tua atau orang memiliki kesehatan terganggu. Jika

seorang anak berumur dibawah yang di tentukan undang-undang

melakukan tindakan main hakim sendiri tidak dapat dimintakan

pertanggungjawabanya. Sedangkan seorang remaja dan orang tua berumur

lebih dari yang ditentukan undang-undang dapat dimintakan

pertanggungjawabanya.

Penulis dapat menjawab rumusan masalah tentang faktor-faktor terjadi

tindakan main sendiri dengan mengetahui biodata, karena dari penjelasan

diatas dikaitkan dengan pemberitaan tidak hanya kalangan remaja atau

dewasa yang ikut serta melakukan tindakan main sendiri. Ada juga yang

dibawah umur hanya ikut-ikutan saja. Dengan melihat pandangan monistis

apakah tindakan main hakim sendiri yang terjadi di tempat penelitian

penulis, ada pelaku dibawah umur atau pelaku tidak dapat bertanggung

jawab (kesehatan terganggu) atas perbuatannya. Serta tindakan main

hakim sendiri adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

b. Pandangan Dualistis.

Berbeda dengan pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana

sudah tercakup di dalamnya baik criminal act (perbuatan yang dilarang)

dan criminal responbility (pertanggungjawaban), sedangkan menurut

pandangan dualistis dalam tindak pidana hanya dicakup criminal act, dan

criminal responbility tidak menjadi unsur tindak pidana.32

Menurut

Pompe, dalam hukum positif strafbaarfeit tidak lain adalah feit (tindakan),

32

Ibid. Hal. 96

31

yang diancam pidana dalam ketentuan pidana. Dalam hukum positif, sifat

melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya

tindak pidana.33 Pandangan dualistik hanya menitik beratkan pada

perbuatan yang dilakukan tanpa pertanggungjawaban seorang pelaku. Hal

ini akan bertentangan dengan peraturan yang berlaku memberi batasan

umur siapa dapat dimintakan pertanggungjawaban. Seperti tindakan main

hakim sendiri dilakukan secara massa yang terdiri beberapa kalangan

anak-anak, remaja, dan orang dewasa atau orang tua.

2. Pelaku Tindak Pidana

Professor Simons memberikan definisi tentang apa yang disebut dengan

pelaku tindak pidana atau dader sebagai berikut:

“Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana

yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau

suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah

menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang

atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan

yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah

orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah

ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur

subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah

keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya

sendiri ataukah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.” 34

Penulis dapat menjawab rumusan masalah tentang faktor-faktor tindakan

main hakim sendiri dengan wawancara langsung pelaku atau pihak kepolisian

mengenai biodata, apakah pelaku tindakan main hakim sendiri yang terjadi di

tempat penelitian penulis merupakan seorang pelaku tindak pidana atau bukan.

33

Ibid. Hal. 96. 34

Eli Supianto. Op.cit. Hal. 17.

32

Pengertian tentang pelaku dirumuskan dalam pasal 55 KUHP yang

rumusnya adalah :

(1) dipidana sebagai sipembuat suatu tindak pidana ;

ke-1. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang

turut melakukan perbuatan itu.

Ke-2. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah

memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau

tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan

sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.

(2) Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh

dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang

sengaja dbujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.”

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan

kesengajaan atau ketidak sengajaan yang menimbulkan tidak dikehendaki dan

memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif. Karena dalam tindakan main

hakim dilakukan secara bersama-sama atau dilakukan oleh dua atau lebih yang

didalamnya terdapat seorang pelaku melakukan sendiri, pelaku yang hanya

ikut-ikutan, dan pelaku yang menyuruh. Menurut KUHP pelaku terdapat

beberapa golongan yaitu, orang yang melakukan, orang yang menyuruh orang

lain, turut melakukan, orang yang membujuk atau menggerakkan.

Sebagaimana diatur didalam pasal 55 KUHP (1), bahwa pelaku tindak

pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan :

1) Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (plegen) yaitu orang

tersebut melakukan tindak pidana sendirian tidak ada temannya.

2) Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (doen

plegen) yaitu seseorang yang menyuruh orang lain melakukan tindak

pidana, yang mana orang disuruh melakukan tindak pidana tersebut

tidak mampu bertanggung jawab sehingga dalam hal ini orang yang

33

menyuruh dapat di pidana sedangkan orang yang disuruh tidak dapat

dipidana.

3) Orang yang turut melakukan tindak pidana (mede plegen), KUHP tidak

memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut

melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin

untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana haru

memenuhi dua syarat ;

a. Harus adanya kerjasama secara fisik.

b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama

untuk melakukan tindak pidana

4) Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakan orang lain

untuk melakukan tindak pidana (uit lokken) Syarat-syarat uit lokken ;

a. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk

melakukan tindak pidana.

b. Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak

pidana.

c. Hara menggerakan harus menggunakan salah satu daya upaya yang

tersebut didalam pasal 55 (1) sub 2 (pemberian, perjanjian,

ancaman, dan lain sebagainya).

d. Orang yang digerakan harus benar-benar melakkan tindak pidana

sesuai dengan keinginan orang yang menggerakan Ditinjau dari

sudut pertanggung jawabannya maka pasal 55 (1) KUHP tersebut

di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh,

34

yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum

pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

Jadi, setiap pelaku tindakan main hakim sendiri dapat dihukum meskipun

berasalasan ikut-ikutan karena dalam KUHP menjelaskan golongan-golongan

yang disebut sebagai seorang pelaku tindak pidana.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Penulis mengutip atau menjelaskan unsur-unsur tindak pidana karena

pernah dijelaskan pada mata kuliah metode penelitian. Pembuatan skripsi

khususnya konsetrasi pidana, pada bab tinjauan pustaka selalu ada tentang

pengertian, unsur-unsur tindak pidana dan lain-lain.

Seseorang hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila

orang tersebut melakuan perbuatan yang telah dirumuskan dalam ketentuan

Undang-undang sebagai tindak pidana, menurut kektentuan normatif yang

lazim diberikan oleh hukum pidana berdasarkan asas legalitas seperti tersebut

di atas adalah bahwa seseorang hanya dapat dipersalahkan sebagai telah

melakukan tindak pidana apabila orang tersebut oleh hakim telah

dinyatakan terbukti bersalah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang

bersangkutan, seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang.

Dengan kata lain dapat dikemukakan, bahwa seseorang tidak dapat

dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila salah satu unsur tindak pidana

yang didakwakan kepada orang tersebut tidak dapat dibuktikan. Sebab tidak

terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana tersebut, membawa konsekuensi

dakwaan atas tindak pidana tersebut tidak dapat terbukti. Sekalipun demikian,

35

batasan normatif dalam perkembangannya mengalami pergeseran, dimana

sangat dimungkinkan orang tetap dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak

pidana berdasarkan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat sekalipun

perbuatan tersebut tidak secara tegas diatur di dalam.

Secara umum unsur-unsur tindak pidana dibedakan ke dalam dua macam

yaitu:35

1. Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (dader) yang dapat

berupa :

a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun tidak berbuat. Contoh unsur

obyektif yang berupa “perbuatan” yaitu perbuatan perbuatan yang

dilarang dan diancam oleh Undang-undang. Perbuatan-perbuatan

tersebut antara lain perbatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal

242, 263, 362 KUHP. Didalam ketentuan pasal 362 misalnya, unsur

obyektif yang berupa “perbuatan” dan sekaligus merupakan perbuatan

yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang adalah mengambil.

b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil.

Contoh unsur obyektif berupa suatu “akibat” adalah akibat-akibat yang

dilarang dan diancam oleh Undang-undang dan sekaligus merupakan

syarat mutlak dalam tindak pidana antara lain akibat-akibat

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351, 338 KUHP. Dalam

ketentuan pasal 338 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa

“akibat” yang dilarang adalah akibat berupa matinya orang.

35

Tongat. 2015. Hukum Pidana Materiil. UMM Press. Hal.3.

36

c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan

diancam oleh Undang-undang. Contoh unsur obyektif berupa suatu

“keadaan” yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang adalah

keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 160, 281

KUHP Dalam ketentuan Pasal 282 KUHP misalnya, unsur obyektif

yang berupa “keadaan” adalah ditempat umum.

Jika melihat kasus tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak

pidana terhadap korban, dengan keadaan mendesak korban meneriaki atau

melawan penjahat dan menangkapnya tanpa menghakimi sendiri. Karena

unsur objektif mempersyaratkan mengenai perbuatan yang melanggar

undang-undang yang menimbulkan akibat-akibat yang tidak dikendaki

meskipun perbuatan tersebut karena kondisi keadaan yang mendesak.

2. Unsur Subyektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri pelaku (dader) yang

berupa : 36

a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap

perbuatan yang telah dilakukan (Kemampuan Bertanggung jawab).

b. Kesalahan atau schuld. Berkaitan dengan masalah kemampuan

bertanggung jawab diatas. Seseorang dapat dikatakan mampu

bertanggung jawab apabila dalam diri orang itu memenuhi 3 syarat,

yaitu :

36

Ibid.Hal. 4.

37

1) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia

dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga

mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya.

2) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat

menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.

3) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan

perbuatan mana yang tidak dilarang oleh Undang-undang.

Sementara itu, berkaitan dengan persoalan kemampuan bertanggung

jawab ini pembentuk KUHP berpendirian, bahwa setiap orang dianggap

mampu bertanggung jawab. Konsekuensi dari pendirian ini adalah, bahwa

masalah kemampuan bertanggung jawab ini tidak perlu dibuktikan adanya di

pengadilan kecuali apabila terdapat keraguan-raguan unsur tersebut.

Bertolak dari pendirian pembentuk KUHP di atas, dapat dimengerti

bahwa didalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud

kemampuan bertanggung jawab. KUHP hanya memberikan rumusan secara

negatif atas kemampuan bertanggung jawab ini terdapat didalam ketentuan

Pasal 44 KUHP yang menentukan sebab-sebab seseorang tidak dapat

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya :

1) jiwanya cacat dalam tubuhnya. Keadaan ini menunjuk pada suatu

keadaan dimana jiwa seseorang itu tidak tumbuh dengan

sempurna. Termasuk dalam kondisi ini adalah idiot, imbisil, bisu

tuli sejak lahir dan lain-lain.

38

2) Jiwanya terganggu karena suatu penyakit. Dalam hal ini jiwa

seseorang itu pada mulanya berada dalam keadaan sehat, tetapi

kemudian dihinggapi oleh suatu penyakit. Termasuk dalam

kondisi ini misalnya maniak, hysteria, melankolia, gila dan lain-

lain.

Unsur subyektif yang kedua adalah unsur “kesalahan” atau schuld.

Sebagaimana diketahui, bahwa kesalahan atau schuld dalam hukum pidana

dibedakan menjadi dua bentuk yaitu :

1. Dolus atau opzet atau kesengajaan.

2. Culpa atau ketidaksengajaan.37

Diantara dua unsur subyektif tersebut di atas yang sangat penting

berkaitan dengan pembicaraan tentang unsur-unsur tindak pidana

adalah kesalahan dalam bentuk “kesengajaan” atau opzet. Hal ini

disebabkan hampir semua tindak pidana mengandung unsur opzet seperti

halnya tindakan main hakim sendiri memiliki kesengajaan untuk berbuat yang

menimbulkan akibat.

4. Golongan-Golongan Pelaku (Penjahat)

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setelah mempelajari teori-teori

tentang penyebab terjadinya kejahatan, dan mempelajari bentuk-bentuk

tindakan main hakim. Pada sub-bab ini akan mempelajari juga tentang pelaku

kejahatan. Pelaku penjahat memiliki penggolongan tipe-tipe berdasarkan

kriteria-kriteria tertentu. Sama halnya mempelajari faktor-faktor terjadinya

37

Ibid. Hal. 5.

39

kejahatan karena faktor ciri-ciri fisik dan mental pelaku karena keturunan dan

kondisi lingkungan sosial yang menyebabkan terjadi kejahatan. Penjelasan

tinjauan pelaku kejahatan akan menjelaskan golongan-golongan penjahat.

Menurut Ascffenburg menggolongkan penjahat ke beberapa golongan :

1. Penjahat kebetulan, pelaku melakukan kejahatan karena kealpan;

2. Penjahat karena suasana perasaan, pelaku melakukan kejahatan karena

secara tiba-tiba karena terpengaruh perasaan;

3. Penjahat karena kesempatan, penjahat melakukan kejahatan karena

kebetulan dan berkesempatan;

4. Penjahat yang bertindak setelah berunding atau melakukan persiapan;

5. Penjahat residivis;

6. Penjahat kebiasaan

7. Penjahat profesional, pelaku kejahatan melakukan kejahatan secara

teratur dan aktif karena sikap hidup yang ditujukan pada kejahatan.

Para penjahat sebagai mata pencaharian.38

Berdasarkan uraian yang dijelaskan tentang mengetahui golongan pelaku

kejahatan penulis berpendapat, penggolongan penjahat tergantung siapa yang

menggolongkan dan dari manakah penggolongan itu dibuat. Seperti hal-nya

tindakan main hakim sendiri yang dilakukan secara massa, setiap individu yang

melakukan mempunyai alasan mengapa melakukan tindakan tersebut.

Melakukan ada kesempatan membalas, melampiaskan perasaan kesal yang

barang miliknya hilang, ada juga tindakan main hakim sendiri melakukan

karena kebiasaan jika terjadi suatu tindak pidana, dan ada yang melakukan

dengan rencana dengan menangkap pelaku tindak pidana seperti pencurian

tanpa menyerahkan kepada penegak hukum.

Melihat penjelasan di atas, penulis dapat menjawab rumusan masalah

tentang faktor-faktor terjadinya tindakan main hakim sendiri melalui

38

Tolib Efendi. 2017. Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu tentang Sebab-Sebab Kejahatan.

Setara Press. Hal. 165-166.

40

wawancara langsung terhadap pelaku atau masyarakat tempat penelitian

penulis.

Abrahamsen menggolongkan para pelaku seketika. Para pelaku seketika

ini dapat dibagi lagi ke dalam:39

a. Karena situasi tertentu

b. Karena kebetulan

c. Karena pengaruh orang lain

Para pelaku tindakan main hakim sendiri melakukan secara massa dan

seketika jika terjadi tindak pidana yang ditangkap. Menurut penulis pelaku bisa

saja melakukan karena situasi yang mendesak untuk melakukan tindakan main

sendiri, bisa karena kebetulan melihat pelaku tertangkap dengan reaksi marah,

kesal menggunakan kekerasan tanpa memikirkan akibat dari perbuatan

tersebut. Dan ada juga karena pengaruh orang lain atau menyuruh untuk

melakukan tindakan main hakim sendiri.

Sama seperti penjelasan di atas, penulis dapat menjawab rumusan masalah

tentang faktor-faktor terjadinya tindakan main hakim sendiri melalui

wawancara langsung terhadap pelaku atau masyarakat tempat penelitian

penulis.

5. Ketentuan Hukum Pidana Tentang Main Hakim Sendiri

Berdasarkan kata “massa” yang menunjuk pada pelaku perbuatan pidana

adalah dua orang atau lebih. Dalam hal tesebut secara bersama-sama ataupun

sendiri yang menimbulkan akibat kesehatan fisik. Dengan adanya ketentuan

39

Ibid. Hal. 166.

41

hukum pidana yang mengatur tentang tindakan main hakim sendiri akan

mengontrol masyarakat agar tidak berbuat sewenang-wenangnya sendiri.

Hal ini tercantum pada pasal 170 KUHP tentang ketertiban umum bahwa:

(1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan

terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun

enam bulan.

(2) Tersalah diancam :

1. dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan

sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu

menyebabkam luka-luka.

2. dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu

menyebabkan luka berat pada tubuh.

3. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu

menyebabkan matinya orang. 40

Unsur-unsur diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Barang siapa, hal ini menunjukkan kepada orang sebagai pelaku.

2. Di muka umum, perbuatan yang dilakukan pada tempat yang dapat

dilihat oleh publik.

3. Bersama-sama, dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih.

Bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan

sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan, jadi bukan

ketidaksengajaan (delik culpa).

4. Kekerasan, yang mempergunakan tenaga atau kekuatan.

5. Terhadap orang atau barang, kekerasan itu harus ditujukan kepada

orang atau barang sebagai korban.

Selama ini menjadi permasalahan terkait hukum dan pemberian sanksi

yang adil serta efektif terhadap kelompok dan pelaku-pelaku atau sekumpulan

40 Andi Hamza. 2009. Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 7.

42

orang yang mengalami kesulitan dalam menerapkan di lapangan. Pada

perbuatan pidana yaang dilakukan oleh massa untuk menentukan batas

maksimal dari jumlah massa sulit, sebagaimana pengertian massa adalah terdiri

dari minimal dua orang pelaku dan tidak terbatas untuk jumlah maksimalnya.

Jadi uraian mengenai unsur-unsur pasal 170 KUHP, untuk mengontrol atau

mengendalikan masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri

untuk ketertiban umum yang ada di masyarakat dan kata massa yaitu terdiri

dari minimal dua orang dan tidak terbatas jumlah maksimal yang dikatakan

dengan massa. Serta menegaskan jika tindakan main hakim sendiri merupakan

tindak pidana yang diatur oleh undang-undang dan dilarang.