bab iii lkpj ata 2014.pdf
TRANSCRIPT
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 III-1
BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang
secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, bahwa APBD merupakan dasar
pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran, yang terdiri atas Pendapatan
Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
Kerangka anggaran pembangunan daerah tahun 2014 memberikan gambaran arah
pembangunan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan
kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Anggaran pembangunan daerah tersebut
pendanaannya bersumber antara lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan pendanaan dari masyarakat.
Secara umum komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dapat
dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu:
a) Penerimaan daerah, terdiri dari pendapatan daerah yang merupakan perkiraan terukur
secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, dan penerimaan
pembiayaan daerah yang merupakan semua penerimaan yang harus dibayar kembali baik
pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya;
b) Pengeluaran daerah, terdiri dari belanja daerah yang merupakan perkiraan beban
pengeluaran daerah yang dialokasikan sesuai dengan urusan pemerintahan daerah yang
menjadi kewenangan daerah maupun yang ditugaskan serta kebutuhan lainnya yang
sejalan dengan perundangan yang berlaku, dengan pendistribusiannya mengindahkan
prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok
masyarakat khususnya dalam memberikan pelayanan umum;
c) Pengeluaran pembiayaan daerah yang merupakan semua pengeluaran yang akan diterima
kembali pada tahun anggaran terkait maupun pada tahun berikutnya.
Peraturan perundangan yang mengatur pajak dan retribusi daerah ditetapkan dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan
pemberlakuan pelaksanaannya efektif pada Tahun 2010. Sebagai pelaksanaan dari
Perundangan-undangan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 III-2
tentang Pajak daerah dan Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang
Perubahan Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2011.
Berdasarkan ketentuan perundangan tersebut, sumber penerimaan daerah (provinsi),
terdiri atas :
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah,
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang
terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber
Daya Alam (SDA); Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus;
3. Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat,
Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Dana Penyesuaian dan Dana
Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Sedangkan pembiayaan bersumber dari
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan
Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan.
3.1. Pendapatan Daerah
3.1.1. Kebijakan dan Strategi Pendapatan Daerah
Kebijakan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2014 untuk pendapatan
daerah, diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan serta penerimaan dari
BUMD. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk
meningkatkan pendapatan daerah, dengan cara:
a. Intensifikasi dan ekstensifikasi objek pendapatan daerah dari sumber PAD
yang lebih efektif;
b. Revitalisasi peran dan skala usaha BUMD;
c. Mendukung Kanwil Direktorat Jendral Pajak dan kantor Pelayanan Pajak
(KPP) dalam rangka optimalisasi pemungutan PBB, PPh Orang Pribadi Dalam
Negeri (OPDN) dan PPh Pasal 21;
d. Memperkuat kemampuan analisis yang makin akurat terhadap kondisi makro
ekonomi nasional dan regional untuk kepentingan penyusunan asumsi-
asumsi perhitungan pendapatan daerah;
e. Validasi potensi pendapatan secara berkesinambungan;
f. Optimalisasi pengelolaan asset dan keuangan daerah;
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 III-3
g. Peningkatan akurasi data Sumber Daaya Alam sebagai dasar perhitungan
pembagian Dana Perimbangan;
h. Optimalisasi ruang koordinasi perhitungan Dana Perimbangan degan unsur
pemerintah pusat;
i. Inisiasi sumber sumber pendapatan dari pihak ketiga/ masyarakat;
j. Penegakkan regulasi perpajakan dan retribusi secara konsisiten;
k. Optimalisasi seluruh perangkat pendapatan pada seluruh unit pengelola
pendapatan;
l. Memperkuat pelaksanaaan koordinasi pemungutan dengan seluruh
stakeholder;
m. Meningkatkan kompetensi pegawai yang makin kompetitif;
n. Memberlakukan sistem reward untuk pencapaian kinerja organisasi;
o. Menerapkan SOP yang makin teruji;
p. Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan;
q. Penyediaan sentra-sentra layanan pendapatan yang berada di pusat-pusat
komunitas publik;
r. Memberikan pilihan untuk membayar pajak melalui ATM (e-Samsat);
s. Penerapan teknologi informasi yang relevan dengan peningkatan kinerja
organisasi;
t. Penerapan model dan metode koordinasi pendapatan yang makin efektif;
u. Mempertajam sistem pengendalian kinerja;
v. Melakukan pengembangan sistem pendapatan yang terintegrasi secara
online;.
3.1.2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2014 secara keseluruhan
dapat direalisasikan sebesar 105,40% dari target yang telah ditetapkan dengan
rincian capaian kinerja pendapatan berdasarkan jenis penerimaan:
a. PAD dapat direalisasikan sebesar 106,08% dari target yang ditetapkan
dengan rincian penerimaan pajak daerah dapat dicapai sebesar
103,33%. Penerimaan retribusi daerah dapat dicapai sebesar 113,73%,
penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat
direalisasikan sebesar 101,31% dan Lain-lain PAD yang sah sebesar
166,19%.
b. Dana Perimbangan dapat direalisasikan sebesar 110,49% dari target yang
ditetapkan dengan rincian penerimaan dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 III-4
bukan pajak dapat direalisasikan sebesar 126,12%, dana alokasi umum
sebesar 100% dan dana alokasi khusus sebesar 100%.
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat direalisasikan sebesar 99,25%
dari target yang ditetapkan dengan rincian : penerimaan hibah dapat
direalisasikan sebesar 95,60%, dana penyesuaian dan otonomi khusus
sebesar 99,27%.
Anggaran dan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2014
selengkapnya disajikan dalam daftar sebagai berikut :
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2014
No Pendapatan Daerah Anggaran Setelah Perubahan Realisasi
*) Pencapaian
Target
(Rp) (Rp) %
1 2 3 4 5
A. PENDAPATAN DAERAH 21.293.061.427.605,00 22.442.203.801.551,00 105,40
1. Pendapatan Asli Daerah 14.299.546.318.505,00 15.169.404.080.240,00 106,08
a. Pajak Daerah 13.311.002.682.000,00 13.753.760.402.652,00 103,33
a). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 4.571.605.000.000,00 4.938.844.130.900,00 108,03
b). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
5.222.173.000.000,00 5.301.025.311.100,00 101,51
c). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1.834.232.432.000,00 2.119.915.120.776,00 115,58
d). Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
48.116.000.000,00 53.640.529.666,00 111,48
e). Pajak Rokok 1.634.876.250.000,00 1.340.335.310.210,00 81,98
b. Retribusi Daerah 61.620.227.000,00 70.083.252.728,00 113,73
a). Retribusi Pelayanan Kesehatan 21.720.782.000,00 26.783.379.839,00 123,31
b). Retribusi Laboratorium Kemetrologian 14.000.000.000,00 15.627.737.000,00 111,63
c). Retribusi Pelayanan Pendidikan 5.889.810.000,00 6.546.050.000,00 111,14
d). Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 7.508.185.000,00 8.961.392.949,00 119,35
e). Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 92.700.000,00 221.980.290,00 239,40
f). Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga (TAHURA)
1.600.000.000,00 2.592.752.500,00 162,05
g). Retribusi Penyeberangan di Air 29.000.000,00 33.449.195,00 115,34
h). Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah
7.789.750.000,00 8.144.613.445,00 104,56
i). Retribusi Izin Trayek 1.100.000.000,000 1.108.917.510,00 100,81
j). Retribusi Izin Usaha Perikanan 90.000.000,00 62.980.000,00 69,98
k). Retribusi Perpanjangan IMTA 1.800.000.000,00 0,00 0,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
300.432.018.000,00 304.380.444.819,00 101,31
a). Perusahaan Milik Daerah 5.700.000.000,00 7.942.559.864,00 139,34
1) P.D. Jasa dan Kepariwisataan 1.300.000.000,00 1.318.242.901,00 101,40
2) P.T. Agronesia 0,00 0,00 0,00
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 III-5
3) P.T. Jasa Sarana 4.400.000.000,00 6.624.316.963,00 150,55
b). Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD – Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank
294.220.818.000,00 295.936.631.041,00 100,58
1) Bank bjb 289.000.000.000,00 289.750.588.647,00 100,26
2) PD. Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR)
4.381.514.000,00 5.040.119.372,00 115,03
3) PD. Perkreditan Kecamatan (PD.PK)
839.304.000,00 1.145.923.022,00 136,53
c). Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta
511.200.000,00 501.253.914,00 98,05
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
626.491.391.505,00 1.041.179.980.041,00 166,19
a). Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
100.300.000,00 574.994.272,00 573,27
1) Pelepasan Hak Atas Tanah 100.300.000,00 116.646.750,00 116,30
2) Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor
0,00 80.950.000,00 0,00
3) Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
0,00 20.096.350,00 0,00
4) Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
0,00 293.185.172,00 0,00
5) Penjualan Drum Bekas 0,00 18.116.000,00 0,00
6) Penjualan Bahan Bekas Bangunan 0,00 46.000.000,00 0,00
b). Penerimaan Jasa Giro 32.080.000.000,00 38.988.705.328,00 121,54
c). Pendapatan Bunga 325.000.000.000,00 491.849.315.072,00 151,34
d). Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 0,00 89.710.000,00 -
e). Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan
0,00 1.455.710.783,00 -
f). Pendapatan Denda Pajak 112.842.975.900,00 154.660.625.572,00 137,06
g). Pendapatan Denda Retribusi 0,00 0,00 -
h). Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
0,00 862.108.325,00 -
i). Pendapatan Dari Pengembalian 0,00 146.123.118.863,00 -
j) Pendapatan dari Sewa 14.441.490.900,00 14.106.460.640,00 97,68
k). Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
142.026.624.705,00 152.288.990.856,00 107,23
l). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 0,00 40.166.678,330,00 -
2 DANA PERIMBANGAN 2.950.971.505.100,00 3.260.505.636.017,00 110,49
a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1.185.070.089.100,00 1.494.604.220.017,00 126,12
a). Bagi Hasil Pajak 972.241.894.000,00 1.076.897.693.149,00 110,76
1).Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
118.099.329.000,00 181.856.156.868,00 153,99
2).Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21
786.092.806.000,00 864.300.003.170,00 109,95
3).Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 68.049.759.000,00 30.741.533.111,00 45,18
b). Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam
212.828.195.100,00 417.706.526.868,00 196,26
1). Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya
Hutan (PSDH) 1.662.559.200,00 2.309.110.857,00 138,89
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 III-6
2). Bagi Hasil dari Iuran Tetap/Landrent
307.860.300,00 844.734.085,00 274,39
3). Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi
4.587.300.000,00 7.034.716.050,00 153,35
4). Bagi Hasil dari Pungutan Minyak Bumi
101.878.815.600,00 190.764.523.459,00 187,25
5). Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Alam
52.126.428.000,00 128.905.966.720,00 247,29
6). Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi
52.265.232.000,00 87.847.475.697,00 168,08
b. Dana Alokasi Umum 1.687.686.386.000,00 1.687.686.386.000,00 100,00
c. Dana Alokasi Khusus 78.215.030.000,00 78.215.030.000,00 100,00
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
4.042.543.604.000,00 4.012.294.085.294,00 99,25
a. Pendapatan Hibah 23.256.256.000,00 22.232.854.794,00 95,60
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 4.019.287.348.000,00 3.990.061.230.500,00 99,27
Sumber Data : Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 sebelum audit BPK RI.
3.1.3. Permasalahan dan Solusi
a. Permasalahan yang dihadapi meliputi :
1) Pajak Daerah :
a) Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayarannya
secara tepat waktu serta pemahaman terhadap ketentuan
pemberlakukan pajak progresif, masih perlu terus ditingkatkan;
b) Belum seluruh Wapu/ Badan Usaha PBBKB yang terdaftar di wilayah
Jawa Barat, melaporkan kegiatan usahanya secara rutin;
c) Ketersediaan saran dan prasarana layanan perpajakan di CPDP/
Samsat belum seluruhnya terstandarisasi sesuai kebutuhan dan
perubahan regulasi yang ada;
d) Akses data terhadap penerimaan dan perhitungan transfer
penerimaan pajak Rokok dari Kementerian Keuangan, masih terbatas
sehingga mempengaruhi tingkat akurasi perhitungan target Pajak
Rokok, yang baru diberlakukan mulai tahun anggaran 2014.
2) Retribusi Daerah :
a) Belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi;
b) Pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan retribusi yang belum
optimal;
c) Masih belum optimalnya kualitas aparatur pengelola retribusi;
d) Tingkat kepatuhan wajib retribusi yang perlu terus ditingkatkan;
e) Belum seluruh OP Pemungut retribusi memiliki formula baku untuk
penetapan target dan standar biaya operasional pemungutan
retribusi daerah;
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 III-7
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
a) Belum optimalnya manajemen perusahaan daerah dalam
mengimplementasikan prinsip prinsip pengelolaan perusahaan yang
baik (good corporate governance)
b) Belum optimalnya kualitas SDM pengelola perusahaan dalam
menyikapi persaingan usaha yang makin kuat di daerah;
c) Belum optimalnya sinergi bisnis antara sesama BUMD maupun
dengan BUMN;
4) Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah:
a) Belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi;
b) Belum optimalnya kualitas aparatur pengelola ;
c) Ketersediaan perangkat hukum dalam pengelolaan lain lain PAD yang
Sah masih belum sepenuhnya lengkap, termasuk dalam system
pengendalian dan pengawasannya.
5) Dana Perimbangan :
a) Penerimaan dana bagi hasil pajak pusat (PBB. PPh Pasal 21 dan PPh
pasal 25/29 WP OPDN) masih belum optimal karena belum ditunjang
oleh keakuratan data objek dan subjek pajak serta tingkat kesadaran
masyarakat dalam pembayaran pajak yang masih harus terus
ditingkatkan;
b) Belum optimalnya data potensi sumber daya alam yang ada di
kabupaten/kota sebagai dasar perhitungan dana perimbangan;
c) Masih terjadinya keterlambatan pemerintah daerah penghasil migas
dalam menyampaikan perhitungan, monitoring data produksi dan
lifting migas sehingga berpengaruh terhadap tingkat penerimaan
dana bagi hasil sumber daya alam;
d) Dalam penggunaan Dana Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau (DBH
CHT) masih dihadapkan pada permasalahan pada ketidakselarasan
program penggunaan DBH di pusat dan daerah, sesuai roadmap
kegiatan DBH CHT dari kementrian perdagangan;
e) Penetapan alokasi DBH CHT ke daerah melalui Peraturan Menteri
Keuangan, dilakukan setelah APBD ditetapkan, sehingga
pelaksanannya harus dilakukan setelah APBD perubahan. Kondisi ini
menjadikan pelaksanaannya tidak optimal karena sisa waktu
anggaran yang tersedia menjadi terbatas.
b. Solusi
1) Pajak Daerah
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 III-8
a) Optimalisasi intensifikasi pendapatan pajak daerah melalui peningkatan
koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan penertiban administrasi,
seperti dilakukan Operasi Gabungan dengan Mitra POLRI,
Penelusuran/Sensus Kendaraan Tidak melakukan Daftar Ulang melalui
pihak Kecamatan/kelurahan, maupun perorangan dimana setiap pegawai
Cabang pelayanan minimal menelusuri 2 Wajib Pajak pemilik Kendaraan
Bermotor per hari. Selain itu terus dilakukan penyempurnaan regulasi
dasar penetapan pajak daerah dan dasar pemungutan pajak daerah;
b) Peningkatan stadarisasi sarana dan prasarana pelayanan di seluruh
CPDP/ Samsat melalui pemanfaatan kegiatan revitalisasi gedung;
c) Penyempurnaan ketatalaksanaan pelayanan perpajakan, melalui
perbaikan dan penambahan SOP, Standar Pelayanan, pemeliharaan ISO
9001:2008, penamahan outlet pelayanan, peningkatan layanan info
pajak kendaraan serta pencanangan layanan PKB Tahunan melalui e-
Samsat pada ATM bank bjb yang tersebar di 1.300 titik ATM milik bank
bjb;
d) Melakukan penyempurnaan system layanan perpajakan melalui
sentralisasi program aplikasi samsat online se Jawa Barat. Selain itu
telah dilakukan pula integrasi data base wajib pajak dengan NIK pada
program e-KTP dengan data base kepolisian daerah;
e) Meningkatkan sosialisasi yang makin massif terhadap seluruh pemilik
kendaraan bermotor, terkait kebijakan penerapan pajak progresif;
f) Melakukan penelusuran WAPU yang melakukan transaksi di wilayah
Jawa Barat erdasarkan catatan dari BPH Migas;
g) Meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD Provinsi dan Kab/kota
serta BPH Migas dalam rangka persiapan pelaksanaan pendataan/ cross
check data laporan Wapu ke perusahaan dan rekonsiliasi dengan data
BPH Migas.
2) Retribusi Daerah
a) Optimalisasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah
yang diorientasikan pada tariff dan potensinya;
b) Pemenuhan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan lainnya sesuai
dengan upaya pemenuhan standar pelayanan secara bertahap;
c) Penambahan aparatur pengelola retribusi yang potensial, dengan
melakukan alih tugas antar OPD lingkup pemerintah provinsi serta
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 III-9
melanjutkan keperansertannya dalam pelaksanaan diklat teknis/
fungsional untuk para pengelola retribusi bersangkutan;
d) Menyempurnakan model dan metode sosialisasi peraturan daerah
tentang retribusi daerah secara berkesinambungan;
e) Melakukan penyusunan formula penetapan target dan standar biaya
operasional pemunngutan retribusi daerah;
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
a) Meningkatkan koordinasi dengan managemen BUMD dalam pelaksanaan
tata kelola perusahaan yang baik, guna memperkuat daya saingnya
serta kontribusinya dalam penguatan perekonomian masyarakat daerah;
b) Meningkatkan koordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa
Keuangan dalam pengisian jabatan pimpinan BUMD perbankan guna
penguatan profesionalitas manajemen perbankan daerah;
c) Meningkatkan peran dan fungsi forum BUMD, sebagai wahana
koordinasi dan konsultasi antar perusahaan daerah dalam memperkuat
skala usaha serta perasalahan dalam managemen pengelolaan usaha
yang menjadi core bussiness-nya.
4) Lain-lain PAD yang Sah
a) Optimalisasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Lain-lain PAD Yang
Sah;
b) Mlakukan penyegaran maupun penambahan aparatur pengelola serta
melanjutkan keperansertaannya dalam berbagai diklat teknis subtanstif
dan fungsional;
c) Melaksanakan revieu peraturan perundnagan dalam pengelolaan lain lain
PAD yang Sah serta sosialisasinya kepada stakeholder terkait;
5) Dana Perimbangan
a) Meningkatkan diukungan dan fasilitasi kepada KPP dan Kanwil DJP Jabar
I dan II dengan membuat regulasi terkait pendaftaran wajib pajak
cabang/ lokasis bagi pelaku yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan
di Jawa Barat;
b) Guna memperkuat informasi dalam perhitungan lifting migas dan
penyaluran dana bagi hasil SDA. Pada setiap triwulan dilakukan
perhitungan bersama Kementrian ESDM, Kementrian Keuangan,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota penghasil;
c) Menyelenggarakan rapat koordinasi dan fasilitasi dengan Pemerintah
kabupaten/kota dalam menyelesaikan permasalahn yang terkait dana
perimbangan;
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 III-10
d) Mengusulkan pengkajian kembali kebijakan earmarking DBH CHT yang
sejalan dengan roadmap pemanfaatan DBH CHT;
2.1. Belanja Daerah
2.1.1. Kebijakan Belanja Daerah
Sejalan dengan ketentuan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Djo Permendagri
Nomor 59 Tahun 2007 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2012, pada dasarnya
terdapat dua jenis belanja langsung yaitu : Belanja Tidak Langsung (BTL) dan
Belanja Langsung (BL). BTL merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi
Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi
Hasil. Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. BL merupakan belanja
yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang
meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal.
Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja
Daerah tahun 2014 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang
berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan
memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan
akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi
penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Di samping itu, dengan
mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang ada tahun ini, diharapkan
menjadi pemicu kreativitas dan inovasi dalam percepatan pembangunan Jawa
Barat yang tepat sasaran menuju Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis, dan
Sejahtera.
Belanja daerah secara nominal, untuk semua jenis belanja mengalami
kenaikan kecuali Belanja Subsidi dan Belanja Bantuan Sosial. Pada Belanja Tidak
Langsung, terlihat bahwa Belanja Pegawai, Belanja Bagi Hasil dan Belanja
Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota menunjukkan kecenderungan yang terus
meningkat, sedangkan Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Subsidi mengalami
penurunan. Sementara itu, Belanja Langsung untuk semua komponen mengalami
kenaikan yang bervariasil. Dalam kurun waktu Tahun 2011-2012 (realisasi) dan
target Tahun 2013, komposisi rata-rata Belanja Tidak Langsung dan Belanja
Langsung adalah 70% dan 30%. Sedangkan untuk target Tahun 2014
komposisinya sekitar 60% dan 40%.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 III-11
Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.
Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan
kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan.
Kelompok belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan
jasa serta belanja modal.
Kebijakan Belanja secara umum dapat dilakukan dengan
mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
a. Penetapan pagu indikatif untuk setiap program dan kegiatan dalam setiap
misi hendaknya proporsional;
b. Secara kewilayahan belanja daerah harus disusun secara adil dan
proporsional. Adapun daerah-daerah dengan permasalahan khusus perlu
diberikan anggaran penyeimbang.
Belanja Langsung adalah belanja yang diarahkan dalam rangka
pelaksanaan urusan provinsi dan merupakan alokasi belanja APBD Provinsi Jawa
Barat yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Provinsi
Jawa Barat.
Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang terkait langsung
dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sulit diukur dengan capaian prestasi
kerja yang ditetapkan. Belanja Tidak Langsung merupakan pendukung untuk
koordinasi penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota
yang bersifat umum dalam rangka sinergitas program Provinsi Jawa Barat.
Kebijakan belanja daerah Tahun 2014 tetap diarahkan untuk
mendukung pencapaian target IPM 80 dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Dengan perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus,
diproyeksikan pencapaian IPM 80 tercapai pada Tahun 2021-2022. Perencanaan
pembangunan yang mendukung pencapaian IPM 80 diarahkan untuk
memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur. Kebijakan
Belanja Daerah Tahun 2014 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan
yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain meliiputi :
1. Pendanaan kegiatan Common Goals Tematik Sektoral dan Tematik
Kewilayahan
2. Pendanaan untuk pencapaian IPM merujuk kepada RPJP 2005-2025
3. Pendukungan percepatan pembangunan nasional (Inpres No. 1/2010) dan
program pembangunan yang berkeadilan (Inpres No. 3/2010)
4. Pendanaan kegiatan yang bersifat lanjutan (komitmen program)
5. Pendanaan kegiatan yang bersifat terobosan (program baru)
6. Pendanaan kegiatan yang mampu mengungkit performance Jawa Barat
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 III-12
secara signifikan dalam merespon isu dan permasalahan pembangunan di
Jawa Barat
7. Pengalokasian anggaran untuk belanja wajib dan mengikat, yaitu : belanja
bagi hasil, belanja pegawai, belanja untuk operasional kantor (belanja
administrasi perkantoran dan pelayanan dasar), dan dukungan program
prioritas nasional (antara lain : dana pendamping DAK dan PNPM)
8. Pengalokasian anggaran untuk belanja yang presentase telah ditentukan
dalam peraturan perundang undangan :
a. Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 20% dari total belanja
dalam rangka pengingkatan indeks pendidikan;
b. Alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan, secara bertahap 10% dari total
belanja di luar gaji, dalam rangka peningkatan indeks kesehatan;
c. Alokasi anggaran untuk bidang infrustuktur minimal 10% dari total
PKB,PBBKB dan BBNKB sesuai dengan pasal 8 UU No 28 Tahun 2009
tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa : hasil
penerimaan PKB paling sedikit 10% termasuk yang dibagihasilkan kepada
kabupaten/kota dialokasikan untuk pembanggunan dan/atau pemelihara
jalan serta peningkatan modal transportasi umum.
9. Pengalokasian anggaran untuk belanja pemenuhan urusan (26 urusan wajib
dan 8 urusan pilihan), dikaitkan dengan urusan yang menjadi kewenangan
daerah sesuai tugas dan fungsi OPD/Biro.
10. Pengalokasian anggaran bidang perekonomian masyarakat dan infrastruktur
penunjang perekonomian diupayakan sebesar 10%, dalam rangka
peningkatan Indeks Daya Beli
11. Pengalokasian anggaran yang diarahkan (earmarked), yaitu Dana Alokasi
Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan dana BOS Pemerintah
12. Pengalokasian anggaran bagi pemenuhan janji Kampanye Gubernur terpilih.
Kebijakan belanja difokuskan pada peningkatan elektrifikasi Rumah Tangga,
peningkatan kondisi jaringan irigasi perdesaan (saluran tersier), peningkatan
Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan peningkatan Jaringan Irigasi
Desa (JIDES), Membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Metropolitan Bandung, Penanganan Jalan Provinsi, Penanganan Gerakan
Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK), Pendukungan Pembangunan Bandara
Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Dukungan Penyediaan
Transportasi untuk pekerja di kawasan industri, Penanganan Non Struktural
(Konservasi) Wilayah Sungai Citarum, Pendukungan Penyelenggaraan
Pendidikan, Penyelenggaraan Keseahata, Kebudayaan, Penyelenggaraan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 III-13
Porprov 2014, Penyelenggaraan PON 2016, Pemenuhan Kebutuhan Produksi
Daging Sapi Lokal, Promosi Investasi, Penanganan Perkebunan,
Pendukungan Kredit Cintra Rakyat, Pendukungan Desa Membangun,
Pendukungan Revitalisasi Posyandu, Pendukungan Perikanan dan Kelautan,
Pendukungan Kepariwisataan dan Kerjasama Penelitian Kreatif untuk Solusi
Pembangunan Jabar.
2.1.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Dalam Tahun Anggaran 2014, Belanja Daerah dianggarkan sebesar
Rp.24.225.747.390.906,00 dan dapat direalisasikan sebesar
Rp.20.918.433.386.476,00 atau 86,35%. Belanja daerah tersebut dialokasikan
untuk belanja tidak langsung Rp.19.372.474.878.534,00 dan dapat direalisasikan
sebesar Rp.16.959.626.420.346,00 atau 87,54% dan belanja langsung
dialokasikan sebesar Rp.4.853.272.512.372,00 dan dapat direalisasikan sebesar
Rp.3.958.806.966.130,00 atau 81,57%. Rincian selengkapnya untuk alokasi
anggaran dan realisasi belanja daerah dapat disajikan dalam tabel sebagai
berikut:
Tabel 3.2 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014
Nomor Belanja Daerah
Anggaran Setelah Perubahan
Realisasi *) Pencapaian
Target
(Rp) (Rp) %
A.
BELANJA DAERAH 24.225.747.390.906,00 20.918.433.386.476,00 86,35
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.372.474.878.534,00 16.959.626.420.346,00 87,54
a. Belanja Pegawai 1.706.329.491.688,97 1.570.351.720.049,00 92,03
b. Belanja Subsidi 10.000.000.000,00 6.805.400.000,00 68,05
c. Belanja Hibah 6.886.319.731.400,00 6.179.782.845.290,00 89,74
d. Belanja Bantuan Sosial 8.186.000.000,00 2.871.320.000,00 35,08
e. Belanja Bagi Hasil 5.804.361.085.247,03 5.461.539.028.033,00 94,09
f. Belanja Bantuan Keuangan 4.646.350.570.198,00 3.738.146.028.076,00 80,45
g. Belanja Tidak Terduga 310.928.000.000,00 130.078.898,00 0,04
2. BELANJA LANGSUNG 4.853.272.512.372,00 3.958.806.966.130,00 81,57
a. Belanja Pegawai 332.511.928.187,00 305.002.725.902,00 91,73
b. Belanja Barang dan Jasa 2.472.566.360.718,00 2.223.243.629.502,00 89,92
c. Belanja Modal 2.048.194.223.467,00 1.430.560.610.726,00 69,84
Sumber Data : Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 sebelum audit BPK RI
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 III-14
2.1.3. Permasalahan dan Solusi
a. Permasalahan :
1) Belanja Tidak Langsung
Untuk belanja tidak langsung dari alokasi sebesar
Rp.19.372.474.878.534,00 direalisasikan sebesar
Rp.16.959.626.420.346,00 atau 87,54%. Belanja yang penyerapannya
rendah adalah belanja tidak terduga. Hal ini disebabkan karena
penyerapan belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan
yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak
diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
Rincian anggaran dan realisasi belanja tidak langsung adalah sebagai
berikut:
a) Belanja pegawai dialokasikan sebesar Rp.1.706.329.491.688,97
direalisasikan sebesar Rp.1.570.351.720.049,00 atau 92,03%;
b) Belanja subsidi dialokasikan sebesar Rp.10.000.000.000,00
direalisasikan Rp.6.805.400.000,00 atau 68,05%;
c) Belanja Hibah dialokasikan sebesar Rp.6.886.319.731.400,00 yang
diperuntukkan untuk:
(1) Pemerintah Pusat/Instansi Vertikal sebesar
Rp.131.869.647.000,00 terdiri dari: kepada BKKBN Provinsi Jawa
Barat, kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat, kepada Panglima
Kodam III/Siliwangi, kepada Komandan Pangkalan TNI Angkatan
Laut Bandung, kepada Lanal Kota Cirebon, dan Pangkalan TNI
Angkatan Udara Wiriadinata Tasikmalaya.
(2) Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi swasta sebesar
Rp.1.712.809.070.900,00, terdiri dari: Pembangunan Ruang
Kelas Baru (RKB) Swasta sebesar Rp.184.860.000.000,00,
Revitalisasi Kobong sebesar Rp.74.200.000.000,00,
Pembangunan Tidak Layak Huni (RUTILAHU) sebesar
Rp.169.960.000.000,00, Revitalisasi Posyandu sebesar
Rp.101.764.600.000,00, Sedangkan bantuan lainnya
diperuntukan bagi Peningkatan Sarana Keagamaan, Peningkatan
Insfrastruktur Jalan Lingkungan dan Sarana Prasarana Umum,
KONI, Penyelenggaraan Kesetaraan Paket B, Pemberdayaan
Juara Gugus SD, Kesejahteraan Guru dan TU Sukwan PLB,
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 III-15
Pemberdayaan Gugus SLB, Pendidikan Inklusif, Pengembangan
Sarana dan Prasarana SLB Swasta, Siswa (Gugus) SLB, Bidang
Pendidikan lainnya, Perbaikan Jaringan Irigasi (JITUT dan JIDES),
Bidang Pertanian, Bidang Peternakan, Bidang Politik dan
Kesatuan Bangsa, Bidang Kepariwisataan dan Budaya, Bidang
Kemasyarakatan lainnya, (Ketahanan Pangan, Usaha kecil,
Perindustrian dan Perdagangan), serta Bidang Olahraga dan
Pemuda (Formi, Kwarda, Karang Taruna dan KNPI);
(3) Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pusat kepada
Satuan Pendidikan Dasar sebesar Rp.4.019.287.348.000,00;
(4) Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi kepada
Satuan Pendidikan Dasar sebesar Rp.439.398.217.500,00;
(5) Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi kepada
Satuan Pendidikan Menengah sebesar Rp.581,492,816,000.00.
Belanja Hibah tersebut direalisasikan sebesar
Rp.6.179.782.845.290,00,00 atau 89,86% yang terdiri dari :
(1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar
Rp.38.100.000.790,00;
(2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar
Rp.2.500.000.000,00
(3) Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi swasta sebesar
Rp.1.144.156.989.500,00;
(4) Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pusat kepada
Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SD sebesar
Rp.2,684,343,385,000,00. Rincian dapat disajikan dalam tabel
sebagai berikut:
Tabel 3.3
BOS pusat kepada Satuan Pendidikan Dasar Jenjang Sekolah Dasar
Tahun Anggaran 2014
NO KABUPATEN / KOTA REALISASI (Rp.)
1 Kabupaten Bandung 221,525,490,000
2 Kabupaten Bandung Barat 94,947,450,000
3 Kabupaten Bekasi 171,871,835,000
4 Kabupaten Bogor 297,571,030,000
5 Kabupaten Ciamis 65,189,680,000
6 Kabupaten Cianjur 150,210,140,000
7 Kabupaten Cirebon 122,691,460,000
8 Kabupaten Garut 178,148,450,000
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 III-16
9 Kabupaten Indramayu 98,506,765,000
10 Kabupaten Karawang 133,138,565,000
11 Kabupaten Kuningan 62,493,115,000
12 Kabupaten Majalengka 70,162,165,000
13 Kabupaten Purwakarta 39,937,495,000
14 Kabupaten Subang 73,561,400,000
15 Kabupaten Sukabumi 116,953,665,000
16 Kabupaten Sumedang 104,250,795,000
17 Kabupaten Tasikmalaya 83,623,675,000
18 Kabupaten Pangandaran 55,744,815,000
19 Kota Bandung 131,855,170,000
20 Kota Banjar 9,351,195,000
21 Kota Bekasi 142,632,730,000
22 Kota Bogor 59,298,910,000
23 Kota Cimahi 30,305,435,000
24 Kota Cirebon 21,366,475,000
25 Kota Depok 91,379,725,000
26 Kota Sukabumi 19,353,585,000
27 Kota Tasikmalaya 38,272,170,000
JUMLAH 2,684,343,385,000
(5) Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat kepada
Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SMP sebesar
Rp.1,301,930,017,500,00, Rincian selengkapnya dapat disajikan
dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 3.4
BOS pusat kepada Satuan Pendidikan Dasar Jenjang
Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Tahun Anggaran 2014
NO KABUPATEN / KOTA REALISASI (Rp.)
1 Kabupaten Bandung 98,799,695,000
2 Kabupaten Bandung Barat 43,644,587,500
3 Kabupaten Bekasi 79,407,642,500
4 Kabupaten Bogor 140,092,762,500
5 Kabupaten Ciamis 32,621,660,000
6 Kabupaten Cianjur 71,230,395,000
7 Kabupaten Cirebon 59,147,082,500
8 Kabupaten Garut 77,345,980,000
9 Kabupaten Indramayu 49,509,365,000
10 Kabupaten Karawang 69,564,557,500
11 Kabupaten Kuningan 30,342,915,000
12 Kabupaten Majalengka 29,978,507,500
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 III-17
13 Kabupaten Purwakarta 18,380,125,000
14 Kabupaten Subang 37,307,482,500
15 Kabupaten Sukabumi 55,332,607,500
16 Kabupaten Sumedang 49,720,057,500
17 Kabupaten Tasikmalaya 39,875,375,000
18 Kabupaten Pangandaran 26,134,567,500
19 Kota Bandung 80,462,525,000
20 Kota Banjar 5,959,207,500
21 Kota Bekasi 67,480,352,500
22 Kota Bogor 32,745,555,000
23 Kota Cimahi 16,068,897,500
24 Kota Cirebon 14,619,255,000
25 Kota Depok 43,878,887,500
26 Kota Sukabumi 11,399,760,000
27 Kota Tasikmalaya 20,880,212,500
JUMLAH 1,301,930,017,500,00
Sumber Data : Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 sebelum audit BPK RI
(6) Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi
kepada Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan
Menengah dan Tinggi sebesar Rp.1.008.752.452.500,00; terdiri
dari:
a) Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi
kepada Satuan Pendidikan Dasar dan SMP sebesar
Rp.438.412.202.500,00;
b) Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi
kepada Satuan Pendidikan Menengah dan Tinggi sebesar
Rp. 570.340.250.000,00.
d) Belanja Bantuan Sosial dialokasikan sebesar Rp.8.186.000.000,00
direalisasikan sebesar Rp.2.871.320.000.00 atau 35,08%;
e) Belanja Bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah
desa dialokasikan Rp.5.804.361.085.247,03 direalisasikan
Rp.5.461.539.028.033,00 atau 94,09%;
Rincian selengkapnya dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 3.5
RINCIAN REALISASI BELANJA BAGI HASIL KEPADA KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2014
NO KABUPATEN / KOTA REALISASI
1 Kota Depok 363,042,161,237.00
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 III-18
2 Kab Bogor 524,904,650,529.00
3 Kota Bogor 175,444,557,860.00
4 Kota Sukabumi 43,522,222,691.00
5 Kab Sukabumi 168,255,133,033.00
6 Kab Cianjur 148,578,870,037.00
7 Kota Bekasi 614,453,342,270.00
8 Kab Bekasi 499,700,251,221.00
9 Kab Karawang 294,672,762,614.00
10 Kab Purwakarta 119,442,801,647.00
11 Kab Subang 126,929,670,236.00
12 Kota Cirebon 68,713,851,451.00
13 Kab Cirebon 203,161,918,928.00
14 Kab Indramayu 157,611,235,164.00
15 Kab Kuningan 78,078,954,746.00
16 Kab Majalengka 97,457,792,958.00
17 Kota Bandung 677,406,970,766.00
18 Kab Bandung 307,057,234,994.00
19 Kab Sumedang 94,219,556,067.00
20 Kab Garut 141,522,252,600.00
21 Kota Tasikmalaya 74,249,954,686.00
22 Kab Tasikmalaya 90,983,601,513.00
23 Kab Ciamis 83,592,325,606.00
24 Kota Cimahi 90,980,991,590.00
25 Kota Banjar 18,370,327,941.00
26 Kab Bandung Barat 175,617,784,242.00
27 Kab Pangandaran 23,567,851,406.00
JUMLAH 5,461,539,028,033.00
Sumber Data : Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 sebelum audit BPK RI
f) Bantuan Keuangan dialokasikan sebesar Rp.4.646.350.570.198,00,00
dengan realisasi sebesar Rp.3.738.146.028.076,00 atau 80,45% yang
terdiri dari:
(1) Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kota sebesar
Rp.3.127.219.839.276,00, Rincian selengkapnya dapat disajikan
dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 3.6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2014
NO KABUPATEN / KOTA REALISASI
1 Kabupaten Bandung 242,606,875,801.00
2 Kabupaten Bandung Barat 96,141,636,255.00
3 Kabupaten Bekasi 56,226,910,308.00
4 Kabupaten Bogor 164,180,612,936.00
5 Kabupaten Ciamis 161,841,653,970.00
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 III-19
6 Kabupaten Indramayu 189,859,281,150.00
7 Kabupaten Cianjur 109,216,909,830.00
8 Kabupaten Purwakarta 55,131,836,210.00
9 Kabupaten Cirebon 113,992,539,736.00
10 Kabupaten Garut 138,433,778,866.00
11 Kabupaten Karawang 43,072,337,300.00
12 Kabupaten Kuningan 41,619,899,550.00
13 Kabupaten Majalengka 178,860,838,880.00
14 Kabupaten Subang 93,919,654,265.00
15 Kabupaten Sukabumi 217,690,346,350.00
16 Kota Sukabumi 28,143,053,665.00
17 Kabupaten Sumedang 145,679,187,152.00
18 Kabupaten Tasikmalaya 369,107,198,403.00
19 Kota Bandung 171,273,886,280.00
20 Kota Banjar 53,129,580,340.00
21 Kota Bekasi 107,864,363,703.00
22 Kota Bogor 15,636,226,711.00
23 Kota Cimahi 28,398,507,790.00
24 Kota Cirebon 60,125,111,179.00
25 Kota Depok 17,516,048,800.00
26 Kota Tasikmalaya 198,707,858,696.00
27 Kabupaten Pangandaran 23,936,988,000.00
JUMLAH 3.127.219.839.276,00
Sumber Data : Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 sebelum audit BPK RI
(2) Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa sebesar
Rp.609.135.000.000,00.
(3) Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar
Rp.1.791.188.800,00.
g) Belanja tidak terduga dialokasikan sebesar Rp.310.928.000.000,00
direalisasikan sebesar Rp.130.078.898,00 atau 0,04 %.
2) Belanja Langsung
Untuk belanja langsung dari alokasi sebesar Rp.4.853.272.512.372,00
dapat direalisasikan sebesar Rp.3.958.806.966.130,00 atau 81,57%.
Hal ini disebabkan adanya efisiensi pada beberapa kegiatan dan
adanya bagian kegiatan yang belum dan/tidak jadi direalisasikan
sehubungan waktu pelaksanaan tidak mencukupi.
b. Solusi :
1) Melakukan penajaman dan rasionalisasi kegiatan yang layak untuk
direalisasikan;
2) Menetapkan kegiatan berdasarkan skala prioritas.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 III-20
2.2. Pembiayaan Daerah
2.2.1. Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan, adapun penerimaan pembiayaan tersebut bersumber
dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana
cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan
pinjaman daerah, penerimaan kembali pembelian pinjaman dan penerimaan
piutang daerah. Pemerintah pusat membuka kesempatan bagi pemerintah
daerah yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pinjaman sebagai salah
satu instrumen pendanaan pembangunan daerah, yang bertujuan untuk
mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat.
Namun demikian, meningkatkan adanya konsekuensi kewajiban yang
harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti
angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, dengan
mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential management), professional,
dan tepat guna agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.
Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah. Selain itu juga dibuka
peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah
daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai
investasi sektor publik yang menghasilkan penetapan dan memberikan manfaat
bagi masyarakat. Sampai saat ini, Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat belum
memanfaatkan sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang lain kecuali SiLPA.
Penerimaan kembali penerimaan piutang daerah, pemerintah pusat
membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan
untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan
pembangunan daerah, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan
daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun
demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas
pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok,
biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, dengan mengedepankan prinsip kehati-
hatian (prudential management), profesional, dan tepat guna agar tidak
menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah. Selain itu juga dibuka
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 III-21
peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah
daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan
daerah. Sumber pendanaan tersebut, adalah obligasi daerah untuk mendanai
investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan
manfaat bagi masyarakat.
Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh
lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh.
Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan
pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah
terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya, mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun
sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, serta penerimaan kembali
pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.
Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima
kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan
modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang
jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah
pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD.
1. Kebijakan penerimaan pembiyaan
Penerimaan pembiyaan adalah semua penerimaan yang perlu di bayar
kembali baik padatahun anggaran yang bersangkutan mupun pada tahun-
tahun anggran berikutnya, mencangkup : sisa lebih Perhitungan Anggran
Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; hasil
penjualan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang Daerah.
Struktur pembiyaan daerah untuk sumber penerimaan pembiayaan Tahun
Anggaran 2014 adalah bersumber dari SiLPA tahun lalu.
2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan di terima
kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggran berikutnya, mencangkup : pembentukan Dana Cadangan;
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 III-22
Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah; Pembayaran Pokok Utang;
dan Pembayaran Pinjaman Daerah.
Kebijakan pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2014 adalah :
a) Penyertaan modal dan pembiayaan pinjaman manakala terjadi surplus
anggran;
b) Sisa Lebih Anggran tahun sebelum (SiLPA) dipergunakan sebagian
sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA di
upayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan
pelaksanaan anggran secara konsisten;
c) Penyertaan modal BUMD dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil
kajian tindak lanjut revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD serta
pendayagunaan kekayaan milik daerah yang di pisahkan dalam rangka
efisisensi pengeluaran pembiayaan;
d) Penyediaan dana bergulir (Kredit Cinta Rakyat) dengan skema
memberikan kredit tanpa agunan dengan bunga rendah;
e) Persiapan pelaksanaan penerbitan obligasi daerah untuk membiayai
pembangunan infrastruktur strategis.
2.2.2. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Alokasi anggaran dan realisasi pembiayaan pada Tahun Anggaran 2014
sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 3.7
Alokasi Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2014
NO PEMBIAYAAN
Anggaran Setelah Perubahan
Realisasi Pencapaian
Target
(Rp) (Rp) %
PEMBIAYAAN
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.494.683.941.804,00 3.494.683.941.804,00 100,00
Sisa Lebih Perhitungan Daerah Tahun Sebelumnya
3.586.471.831.054,00 3.586.471.831.054,00 100,00
Koreksi (91.787.889.250,00) (91.787.889.250,00) 100,00
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
458.575.000.000,00 458.575.000.000,00 100,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
358.575.000.000,00 358.575.000.000,00 100,00
Dana Bergulir 100.000.000.000,00 100.000.000.000,00 100,00
PEMBIAYAAN NETTO 3.036.108.941.804,00 3.036.108.941.804,00 100,00
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 III-23
3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
103.422.978.503,00 4.559.879.356.879,00
Sumber Data : Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 sebelum audit BPK RI
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
Penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar
Rp.3.494.683.941.804,00 dan direalisasikan sebesar Rp.3.494.683.941.804,00
atau 100,00%. Penerimaan pembiayaan tersebut merupakan sisa lebih
perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya.
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar
Rp.458.575.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp.458.575.000.000,00
atau 100% digunakan untuk Penyertaan Modal kepada:
1. PT. Jasa Sarana Rp. 213.500.000.000,00
2. PT. Tirta Gemah Ripah Rp. 58.575.000.000,00
3. PT. BIJB
4. Dana Bergulir (KCR)
5. BPR dan PDPK
6. PT. MIgas Hilir Jabar
7. PT. Migas Hulu Jabar
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
37.500.000.000,00
100.000.000.000,00
5.250.000.000,00
35.000.000.000,00
8.750.000.000,00
Adapun rekapitulasi penyertaan modal kepada perusahaan daerah
Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3.8
Daftar Penyertaan Modal Kepada BUMD
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014
No Nama BUMD
Jumlah Penyertaan Modal Per 1 Januari
2014 (Rp)
Jumlah Penyertaan Modal selama
Tahun Anggaran 2014 (Rp)
Jumlah Penyertaan Modal per 31
Desember 2014 (Rp)
1 PT. Bank Jabar Banten 927.498.683.463,79 0,00 927.498.683.463,79
2 PT. Agronesia 255.000.000.000,00 0,00 255.000.000.000,00
3 PD. Agrobisnis dan
Pertambangan 72.771.688.651,00 0,00 72.771.688.651,00
4 PD. Jasa dan
Kepariwisataan 73.313.799.592,00 0,00 73.313.799.592,00
5 PT. Jasa Sarana 217.000.000.000,00 213.500.000.000,00 430.500.000.000,00
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 III-24
6 PT. Tirta Gemah Ripah 30.600.000.000,00 58.575.000.000,00 89.175.000.000,00
7 PT BIJB 0,00 37.500.000.000,00 37.500.000.000,00
8 Dana Bergulir 0,00 100.000.000.000,00 100.000.000.000,00
9 BPR dan PDPK 88.700.000.000,00 5.250.000.000,00 93.950.000.000,00
10 PT. Askrida 1.310.000.000,00 0,00 1.310.000.000,00
11 PT. Jamkrida 100.000.000.000,00 0,00 100.000.000.000,00
12 PT. Agro Jabar 19.125.000.000,00 0,00 19.125.000.000,00
13 PT.Migas Hilir Jabar 0,00 35.000.000.000,00 35.000.000.000,00
14 PT.Migas Hulu Jabar 0,00 8.750.000.000,00 8.750.000.000,00
1,785,319,171,706.79 458.575.000.000,00 2,243,894,171,706.79
Sumber Data : Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 sebelum audit BPK RI