BAB III

PEMBAHASAN

A. Temuan Data

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014 Tentang

Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar Badung Gianyar dan Tabanan (Sarbagita).

Salah satu poin terpenting dari aturan tersebut adalah mengubah peruntukkan Perairan Teluk

Benoa dari kawasan konservasi perairan menjadi Zona Budi Daya yang dapat direklamasi

maksimal seluas 700 ha (tujuh ratus hektar). Aturan tersebut juga mengubah Kawasan

Konservasi Pulau Kecil dari seluruh Pulau Serangan dan Pudut, menjadi sebagian Pulau

serangan dan Pudut. Dalam aturan tersebut juga menghapus besaran luas taman Hutan Raya

Ngurah Rai sebagai kawasan pelestarian alam. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

51 Tahun 2014 merupakan Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45

Tahun 2011. Yang berisi tentang Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar Badung Gianyar

dan Tabanan. Dalam konteks Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2011

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Perkotaan Denpasar Badung Gianyar dan

Tabanan, Penulis memaparkan batang tubuh Peraturan Perundang-undangan tersebut sebagai

berikut:

Pasal 55 ayat (1) Zona L3 yang merupakan kawasan pelestarian alam sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b dengan tujuan penelitian, ilmu pengetahuan,

pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi meliputi: a) kawasan dengan ciri

khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan; dan b) kawasan yang mempunyai fungsi

pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis

tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya. Pasal 55 ayat (2) Zona L3 yang merupakan kawasan pelestarian alam

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a) Taman hutan raya meliputi kawasan

pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami,

jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan

penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata, dan

rekreasi. b) Taman wisata alam meliputi kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama

untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi. Pasal 55 ayat (3) Zona L3 yang merupakan

kawasan pelestarian alam di Kawasan Perkotaan Sarbagita ditetapkan di: a) Taman Hutan Raya

Ngurah Rai dengan luas 1.375 (seribu tiga ratus tujuh puluh lima) hektar, yang berada di

sebagian wilayah Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan sebagian wilayah

Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung; dan b) Taman Wisata Alam

Sangeh dengan luas 13 ha (tiga belas hektar), yang berada di Kecamatan Abiansemal,

Kabupaten Badung. Pasal 55 ayat (4) Zona L3 yang merupakan Kawasan Konservasi di

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c

meliputi: a) kawasan yang memiliki ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan; dan b) terdiri atas zona

inti, zona pemanfaatan terbatas, dan/atau zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan.

Pasal 55 ayat (5) Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) terdiri atas: a) kawasan konservasi pulau kecil meliputi Pulau Serangan,

di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan Pulau Pudut di Kecamatan Kuta Selatan,

Kabupaten Badung; b) kawasan konservasi perairan di perairan Kawasan Sanur di Kecamatan

Denpasar, Kota Denpasar, perairan Kawasan Serangan di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota

Denpasar, perairan Kawasan Teluk Benoa sebagian di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota

Denpasar dan sebagian di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, perairan Kawasan

Nusa Dua di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dan perairan Kawasan Kuta di

Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung; c) kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem

pesisir berupa kawasan hutan pantai berhutan bakau di kawasan Taman Hutan Raya Ngurah

Rai sebagian di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan sebagian di Kecamatan Kuta

Selatan, Kabupaten Badung; d) kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir berupa

kawasan perlindungan terumbu karang, di kawasan pesisir Sanur di Kecamatan Denpasar, Kota

Denpasar, Serangan di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Nusa Dua di Kecamatan

Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Tuban dan Kuta di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung; e)

kawasan konservasi maritim berupa permukiman nelayan di Kawasan Serangan di Kecamatan

Denpasar Selatan, Kota Denpasar; f) kawasan Jimbaran dan kawasan Kedonganan di

Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung; dan g) kawasan konservasi pada kawasan pesisir

yang dimanfaatkan untuk kegiatan sosial-budaya dan agama di seluruh pantai tempat

penyelenggaraan upacara keagamaan (melasti) dan kawasan laut di sekitarnya. Pasal 55 ayat

(6) Zona L3 yang merupakan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi budaya

bangsa, dan kepentingan ilmu pengetahuan antara lain berupa peninggalan sejarah, bangunan

arkeologi, dan monumen. Pasal 55 ayat (7) Zona L3 yang merupakan kawasan cagar budaya

dan ilmu pengetahuan ditetapkan secara menyebar di Kawasan Perkotaan Sarbagita sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56 berbunyi Kawasan budi daya dikelompokkan ke dalam zona budi daya, terdiri

atas zona budi daya 1 (Zona B1), zona budi daya 2 (Zona B2), zona budi daya 3 (Zona B3),

zona budi daya 4 (Zona B4), zona budi daya 5 (Zona B5), zona budi daya 6 (Zona B6), dan

zona budi daya 7 (Zona B7).

Pasal 63 ayat (1) Zona B7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 merupakan zona

perairan laut dengan karakteristik sebagai kawasan yang potensial untuk kegiatan kelautan dan

perikanan serta kegiatan pariwisata. Pasal 63 ayat (2) Zona B7 terdiri atas kawasan peruntukan

budi daya dengan kegiatan kelautan dan perikanan, transportasi laut, dan pariwisata. Pasal 63

ayat (3) Zona B7 berada di seluruh perairan laut di Kawasan Perkotaan Sarbagita.

Pasal 81 ayat (1) Arahan peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 70 ayat (2) huruf c terdiri atas: a) arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan b.

arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya. Pasal 81 ayat (2) Arahan peraturan zonasi

untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a) arahan

peraturan zonasi untuk Zona L2; dan b) arahan peraturan zonasi untuk Zona L3. Pasal 81 ayat

(3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri atas: a) arahan peraturan zonasi untuk Zona B1; b) arahan peraturan zonasi untuk

Zona B2; c) arahan peraturan zonasi untuk Zona B3; d) arahan peraturan zonasi untuk Zona

B4; e) arahan peraturan zonasi untuk Zona B5; f) arahan peraturan zonasi untuk Zona B6; dan

g) arahan peraturan zonasi untuk Zona B7.

Pasal 101 berbunyi Arahan peraturan zonasi untuk Zona B7 sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 81 ayat (3) huruf g terdiri atas: (a) kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan

meliputi kegiatan kelautan dan perikanan, kegiatan transportasi laut, kegiatan pariwisata, dan

pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; (b) kegiatan yang

diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang

tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona B7; (c) kegiatan yang tidak diperbolehkan

meliputi kegiatan pembuangan limbah padat dan cair, limbah bahan berbahaya dan beracun,

dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta kegiatan lain yang mengganggu

fungsi kawasan pada Zona B7; dan (d) ketentuan lain untuk Zona B7 meliputi: 1) pendirian

bangunan lepas pantai harus memenuhi standar keselamatan, tidak mengganggu aktivitas

nelayan, tidak merusak estetika pantai, tidak mengganggu alur pelayaran dan tidak mengubah

pola arus air laut, serta tidak membahayakan ekosistem laut; dan 2) ketentuan lebih lanjut

mengenai pendirian.

Pasal 120 berbunyi dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah

di Kawasan Perkotaan Sarbagita membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan

ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 121 berbunyi dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka: (a) ketentuan dalam

peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana

tata ruang wilayah kabupaten/ kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang

beserta peraturan zonasi yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

dengan Peraturan Presiden ini; dan (b) peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah

provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan

daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi yang bertentangan dengan

Peraturan Presiden ini harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung

sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.

Pasal 122 ayat (1) berbunyi dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka: (a) izin

pemanfaatan ruang pada masing-masing daerah yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan

ketentuan Peraturan Presiden ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; (b) izin

pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan

Presiden ini: 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan

dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah

berdasarkan Peraturan Presiden ini; 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya,

pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan

penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana

rinci tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan

Peraturan Presiden ini; dan 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak

memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam

rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah

berdasarkan Peraturan Presiden ini, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan

terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan

penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (c) pemanfaatan ruang

yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini dilakukan penyesuaian

dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan

oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini; (d) pemanfaatan ruang di Kawasan

Perkotaan Sarbagita yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut: 1) yang

bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan

ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci tata ruang dan

peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini;

dan 2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, dipercepat untuk mendapatkan

izin yang diperlukan. (e) masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau

hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena

rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka

penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122 ayat (2) Sepanjang rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang

berikut peraturan zonasi provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan Perkotaan Sarbagita belum

disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini, digunakan rencana tata ruang Kawasan Perkotaan

Sarbagita sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan ruang.

Sedangkan dalam batang Tubuh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51

Tahun 2014 menjelaskan bahwa ada beberapa Pasal yang menggabungkan antara Pasal satu

dengan Pasal yang lain yang tertulis dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang

Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan adalah

sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 55 ayat (3) huruf a dan ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, dan

huruf d diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut: Pasal 55 ayat (1) Zona L3 yang

merupakan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b

dengan tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan

rekreasi meliputi: a) kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan, maupun di perairan;

dan b) kawasan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan,

pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pasal 55 Ayat (2) Zona L3 yang merupakan

kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a) Taman hutan

raya meliputi kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang

alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan

dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi

daya, budaya, pariwisata, dan rekreasi; b) Taman wisata alam meliputi kawasan pelestarian

alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi. Pasal 55

ayat (3) Zona L3 yang merupakan kawasan pelestarian alam di Kawasan Perkotaan Sarbagita

ditetapkan di: a) Taman Hutan Raya Ngurah Rai, yang berada di sebagian wilayah Kecamatan

Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan sebagian wilayah Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta

Selatan, Kabupaten Badung; dan b) Taman Wisata Alam Sangeh, dengan luas 13 (tiga belas)

hektar, yang berada di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. Pasal 55 ayat (4) Zona L3

yang merupakan Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c meliputi: a) kawasan yang memiliki ciri khas tertentu

yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil secara

berkelanjutan; dan b) terdiri atas zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan/atau zona lainnya

sesuai dengan peruntukan kawasan. Pasal 55 ayat (5) Kawasan konservasi di wilayah pesisir

dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas: a) Kawasan Konservasi

Pulau Kecil meliputi sebagian Pulau Serangan di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar

dan Pulau Pudut, di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung; b) Kawasan Konservasi

Perairan di perairan Kawasan Sanur di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagian

perairan Kawasan Serangan di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Perairan

Kawasan Nusa Dua di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dan perairan Kawasan

Kuta di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung; c) Kawasan Konservasi dan Perlindungan

Ekosistem Pesisir berupa Kawasan Hutan Pantai Berhutan Bakau atau Mangrove dan Kawasan

Taman Hutan Raya Ngurah Rai sebagian di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan

sebagian di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung; d) Kawasan Konservasi dan

Perlindungan Ekosistem Pesisir berupa kawasan perlindungan terumbu karang, di kawasan

pesisir Sanur di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagian Pulau Serangan di

Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Nusa Dua di Kecamatan Kuta Selatan,

Kabupaten Badung, Tuban dan Kuta di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung; e) kawasan

konservasi maritim, berupa permukiman nelayan, di Kawasan Serangan di Kecamatan

Denpasar Selatan, Kota Denpasar; f) kawasan Jimbaran dan kawasan Kedonganan di

Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung; dan g) kawasan konservasi pada kawasan pesisir

yang dimanfaatkan untuk kegiatan sosial-budaya dan agama di seluruh pantai tempat

penyelenggaraan upacara keagamaan (melasti) dan kawasan laut di sekitarnya. Pasal 55 ayat

(6) Zona L3 yang merupakan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi budaya

bangsa, dan kepentingan ilmu pengetahuan antara lain berupa peninggalan sejarah, bangunan

arkeologi, dan monumen. Pasal 55 ayat (7) Zona L3 yang merupakan Kawasan Cagar Budaya

dan ilmu pengetahuan ditetapkan secara menyebar di Kawasan Perkotaan Sarbagita sesuai

dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut: Pasal

56 menyatakan Kawasan budi daya dikelompokkan ke dalam zona budi daya, terdiri atas zona

budi daya 1 (Zona B1), zona budi daya 2 (Zona B2), zona budi daya 3 (Zona B3), zona budi

daya 4 (Zona B4), zona budi daya 5 (Zona B5), zona budi daya 6 (Zona B6), zona budi daya 7

(Zona B7), dan zona penyangga (Zona P);

3. Diantara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 63A yang

berbunyi sebagai berikut: Pasal 63A ayat (1) Zona P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56

merupakan zona perairan pesisir dengan karakteristik kawasan teluk yang berhadapan dengan

Zona L3, Zona B1, Zona B2, dan Zona B3 di Kawasan Teluk Benoa, yang menjaga fungsi

Zona L3, Zona B1, Zona B2, dan Zona B3 sebagai kawasan pemanfaatan umum yang potensial

untuk kegiatan kelautan, perikanan, kepelabuhanan, transportasi, pariwisata, pengembangan

ekonomi, permukiman, sosial budaya, dan agama. Ayat (2) Zona P sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) ditetapkan di perairan pesisir Teluk Benoa yang berada di sebagian Kecamatan

Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan sebagian Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

Ayat (3) Zona P yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan masih

ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Ngurah Rai, selanjutnya disebut L3/P di sebagian

Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, termasuk Pulau Pudut. Ayat (4) Perubahan

peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 81 ayat (3) diubah sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81 Ayat (1) Arahan peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 70 ayat (2) huruf c terdiri atas: (a) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan

(b) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya. Ayat (2) Arahan peraturan zonasi untuk

kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: (a) Arahan peraturan

zonasi untuk Zona L2; dan (b) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L3. Ayat (3) Arahan

peraturan zonasi untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri

atas: (a) Arahan peraturan zonasi untuk Zona B1; (b) Arahan peraturan zonasi untuk Zona B2;

(c) Arahan peraturan zonasi untuk Zona B3; (d) Arahan peraturan zonasi untuk Zona B4; (e)

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B5; (f) Arahan peraturan zonasi untuk Zona B6; (g)

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B7; dan (h) Arahan peraturan zonasi untuk Zona P.

5. Diantara Pasal 101 dan Pasal 102 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 101A

yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 101A berbunyi Arahan peraturan zonasi untuk Zona P

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf h terdiri atas: (a) kegiatan yang

diperbolehkan meliputi kegiatan perlindungan dan pelestarian fungsi Taman Hutan Raya dan

ekosistem mangrove, kelautan, perikanan, kepelabuhanan, transportasi, pariwisata,

pengembangan ekonomi, permukiman, sosial budaya, dan agama; (b) kegiatan yang

diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang

tidak mengganggu fungsi Zona P; (c) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan

untuk tempat pembuangan limbah dan kegiatan yang mengganggu fungsi Zona P; (d)

Penerapan ketentuan di Zona P meliputi: 1) kegiatan dalam Zona P yang berhadapan dengan

Zona L3 dilakukan dengan menjaga fungsi Taman Hutan Raya Ngurah Rai dan ekosistem

mangrove serta pendalaman bagian-bagian tertentu dari Teluk; 2) penyediaan aksesibilitas di

dalam kawasan teluk, termasuk ketersediaan alur pelayaran; 3) pemanfaatan ruang dengan

tidak mengganggu keberlanjutan fungsi sistem Daerah Aliran Sungai; 4) pemanfaatan ruang

dilakukan sekurang-kurangnya berjarak 100 (seratus) meter dari Zona L3; 5) pemanfaatan

ruang dengan memperhatikan rencana induk pengembangan Pelabuhan Internasional Benoa,

Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, Jalan Bebas Hambatan Serangan-Benoa-Bandar

Udara Ngurah Rai-Nusa Dua-Tanjung Benoa, dan fungsi jaringan energi; 6) kegiatan

sebagaimana dimaksud huruf a dan b dapat dilakukan melalui kegiatan revitalisasi termasuk

penyelenggaraan reklamasi paling luas 700 (tujuh ratus) hektar dari Kawasan Teluk Benoa;

dan 7) pemanfaatan ruang untuk mitigasi bencana. (e) kegiatan sebagaimana dimaksud huruf

d angka 6 melalui penyelenggaraan reklamasi dilakukan dengan: 1) penyediaan ruang terbuka

hijau paling kurang 40% dari total luasan pulau hasil reklamasi; 2) penerapan ketentuan tata

bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian

bangunan, dan GSB terhadap jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3)

pengembangan sentra ekonomi berbasis lingkungan dan budaya Bali; 4) pengaturan tata letak,

bentuk, dan luasan, ditentukan berdasarkan hasil kajian kelayakan lingkungan; 5) aksesibilitas

di dalam kawasan teluk, termasuk ketersediaan alur pelayaran dan alur aliran air antar pulau

hasil reklamasi dengan memperhatikan karakteristik lingkungan, kedalaman paling kurang 2

(dua) meter dari titik surut terendah; 6) perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian

pemanfaatan ruang untuk kegiatan reklamasi dalam Zona P dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

6. Di antara Bab IX dan Bab X disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab IXA, yang

memuat 1 (satu) Pasal diantara Pasal 120 dan Pasal 121 yakni Pasal 120A yang berbunyi

sebagai berikut: Pasal 120A ayat (1) Dalam Zona P dapat dikembangkan sistem pusat

permukiman dan sistem jaringan prasarana: jaringan transportasi, energi, telekomunikasi,

sumber daya air, dan prasarana perkotaan guna mendukung pengembangan dan fungsi Zona P

yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Sistem jaringan

prasarana: jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana

perkotaan dapat dikembangkan di Kawasan Perkotaan Sarbagita guna mendukung

pengembangan dan fungsi Zona P yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. Ayat (3) Pengembangan sistem permukiman dan sistem jaringan prasarana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembangan sistem jaringan prasarana ayat (2)

dikoordinasikan oleh Menteri.

7. Ketentuan Pasal 122 ayat (2) diubah sehingga Pasal 122 berbunyi sebagai

berikut: Pasal 122 ayat (1) Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka: (a) izin

pemanfaatan ruang pada masing-masing daerah yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan

ketentuan Peraturan Presiden ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; (b) izin

pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan

Presiden ini: 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan

dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah

berdasarkan Peraturan Presiden ini; 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya,

pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan

penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana

rinci tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan

Peraturan Presiden ini; dan 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak

memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam

rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah

berdasarkan Peraturan Presiden ini, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan

terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan

penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (c) pemanfaatan ruang

yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini dilakukan penyesuaian

dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan

oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini; (d) pemanfaatan ruang di Kawasan

Perkotaan Sarbagita yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut: 1) yang

bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan

ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci tata ruang dan

peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini;

dan 2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, dipercepat untuk mendapatkan

izin yang diperlukan. (e) masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau

hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena

rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka

penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2)

Sepanjang rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang berikut peraturan

zonasi termasuk ren-cana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dan

kabupaten/kota di Kawasan Perkotaan Sarbagita belum ditetapkan dan/atau disesuaikan

dengan Peraturan Presiden ini, digunakan rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita

sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan ruang.

B. Analisis

Dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan

Perkotaan Denpasar Badung Gianyar dan Tabanan ( yang selanjutnya disingkat

SARBAGITA), Penulis mencermati bahwa dengan maksud dibentuknya Peraturan Presiden

Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Perkotaan Denpasar

Badung Gianyar dan Tabanan ( yang selanjutnya SARBAGITA) meliputi: (a) peran dan fungsi

rencana tata ruang serta cakupan Kawasan Perkotaan Sarbagita; (b) tujuan, kebijakan, dan

strategi penataan ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita; (c) rencana struktur ruang, rencana pola

ruang, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan

Perkotaan Sarbagita; (d) pengelolaan Kawasan Perkotaan Sarbagita; dan (e) peran masyarakat

dalam penataan ruang di Kawasan Perkotaan Sarbagita. Rencana tata ruang Kawasan

Perkotaan Sarbagita berfungsi sebagai pedoman untuk: (a) penyusunan rencana pembangunan

di Kawasan Perkotaan Sarbagita; (b) pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang

di Kawasan Perkotaan Sarbagita; (c) perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan

perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di Kawasan

Perkotaan Sarbagita; (d) penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kawasan

Perkotaan Sarbagita; (e) penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan

Perkotaan Sarbagita; (f) pengelolaan Kawasan Perkotaan Sarbagita; dan (g) perwujudan

keterpaduan rencana pengembangan kawasan di luar Kawasan Perkotaan Sarbagita dengan

Kawasan Perkotaan Sarbagita. Dijelaskan pula bahwa Kawasan Perkotaan Sarbagita mencakup

15 (lima belas) kecamatan, yang terdiri atas: (a) seluruh wilayah Kota Denpasar yang

mencakup 4 (empat) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Denpasar Utara, Kecamatan

Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan, dan Kecamatan Denpasar Barat; (b) sebagian

wilayah Kabupaten Badung yang mencakup 5 (lima) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan

Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, dan Kecamatan

Kuta Selatan; (c) sebagian wilayah Kabupaten Gianyar yang mencakup 4 (empat) wilayah

kecamatan, meliputi Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan Gianyar, dan

Kecamatan Ubud; dan (d) sebagian wilayah Kabupaten Tabanan yang mencakup 2 (dua)

wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Tabanan dan Kecamatan Kediri. Berkaitan dengan

hal diatas, Tujuan dari Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita bertujuan untuk

mewujudkan Kawasan Perkotaan Sarbagita yang aman, nyaman, produktif, berdaya saing, dan

berkelanjutan, sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional berbasis kegiatan pariwisata bertaraf

internasional, yang berjati diri budaya Bali berlandaskan Tri Hita Karana. Dengan maksud

mewujudkan Kawasan Perkotaan Sarbagita dari tujuan Penataan Ruang Kawasan Perkotaan

Sarbagita, maka kebijakan Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita meliputi: (a)

pengembangan keterpaduan sistem pusat-pusat kegiatan yang mendukung fungsi kawasan

sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional berbasis kegiatan pariwisata yang bertaraf

internasional; (b) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana; (c)

peningkatan fungsi dan perlindungan fasilitas pertahanan dan keamanan negara; dan (d)

pelestarian alam dan sosial-budaya di Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai pusat pariwisata

bertaraf internasional yang berjati diri budaya Bali. Sehingga dari Kebijakan Penataan Ruang

Kawasan Perkotaan Sarbagita yang meliputi pengembangan keterpaduan sistem pusat-pusat

kegiatan yang mendukung fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional berbasis

kegiatan pariwisata, peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana,

peningkatan fungsi dan perlindungan fasilitas pertahanan dan keamanan negara, pelestarian

alam dan sosial-budaya di Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai pusat pariwisata yang bertaraf

Internasional, perlu dilakukannya Strategi Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita

dengan cara: (a) menetapkan, kawasan perkotaan inti sebagai pusat kegiatan utama Kawasan

Perkotaan Sarbagita yang didukung kawasan perkotaan di sekitarnya yang memiliki fungsi

khusus pusat-pusat kegiatan pariwisata dan kegiatan lainnya yang berhierarki dan

interdependen; (b) meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan inti dan kawasan

perkotaan di sekitarnya melalui keterpaduan sistem transportasi dan sistem prasarana; (c)

meningkatkan keterkaitan Kawasan Perkotaan Sarbagita dengan Pusat Kegiatan Nasional

(PKN) lainnya di Indonesia dan antarnegara; (d) mengembangkan kelembagaan lintas wilayah

sebagai wadah koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan Perkotaan Sarbagita berbasis

kegiatan pariwisata; (f) meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi

perkotaan yang seimbang dan terpadu untuk menjamin aksesibilitas yang tinggi antara kawasan

perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya; (g) mengembangkan jaringan jalan bebas

hambatan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penyediaan dan pemasyarakatan sistem

pelayanan angkutan umum massal yang terpadu; (h) mengembangkan keterpaduan sistem

jaringan transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara, untuk menjamin

aksesibilitas yang tinggi antar-PKN dan antarnegara; (i) meningkatkan kualitas dan jangkauan

pelayanan sistem jaringan energi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; (j) meningkatkan

kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan telekomunikasi yang mencapai seluruh pusat

kegiatan di Kawasan Perkotaan Sarbagita; (k) meningkatkan keterpaduan pendayagunaan

sumber daya air melalui kerja sama pengelolaan antardaerah; dan (l) meningkatkan kualitas

dan jangkauan pelayanan air minum, air limbah, drainase, dan persampahan secara terpadu

melalui kerja sama antardaerah dan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat; (m)

menyediakan ruang untuk kawasan pertahanan dan keamanan negara; (n) mengembangkan

kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan

negara; (o) mengembangkan zona penyangga yang memisahkan antara kawasan pertahanan

dan keamanan negara dan kawasan budi daya terbangun di sekitarnya; (p) mengembangkan

konsep kota kompak (compact city) yang memenuhi arahan peraturan zonasi pada kawasan

perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya, yang dilayani sistem transportasi umum

massal untuk mencegah kecenderungan penyatuan kawasan terbangun perkotaan; (q)

mengintegrasikan secara harmonis kawasan perdesaan dan kawasan pertanian berbasis subak

dengan tetap mempertahankan kawasan pertanian berbasis subak sebagai zona penyangga

Kawasan Perkotaan Sarbagita; (r) mengembangkan distribusi RTH paling sedikit 30% (tiga

puluh persen) untuk keseluruhan Kawasan Perkotaan Sarbagita; (s) melestarikan dan

meningkatkan fungsi Taman Hutan Raya Ngurah Rai; (t) melestarikan, melindungi, dan

mengembangkan terumbu karang alami dan terumbu karang baru untuk pengembangan

kegiatan pariwisata berbasis masyarakat dan berwawasan lingkungan; (u) memelihara dan

memperbaiki kualitas lingkungan pantai untuk menjaga kelestarian dan keindahan pantai; (v)

menerapkan prinsip-prinsip kearifan lokal sebagai pertimbangan dalam penyusunan peraturan

zonasi; (w) mengembangkan kegiatan pariwisata yang terintegrasi dengan kegiatan pertanian

berbasis subak; (x) mewajibkan pemerintah daerah menetapkan dan mempertahankan lahan

pertanian pangan berkelanjutan; dan (y) mewajibkan instansi Pemerintah dan pemerintah

daerah melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam rangka penyusunan dan

evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau

risiko lingkungan hidup di Kawasan Perkotaan Sarbagita sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Dari strategi tersebut, menjadi Rencana pola ruang Kawasan Perkotaan

Sarbagita ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan

peruntukannya sebagai kawasan lindung dan kawasan budi daya berdasarkan daya dukung dan

daya tampung lingkungan. Rencana pola ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita terdiri atas

rencana peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya. Sebagaimana dari maksud diatas,

terdapat Kawasan Lindung dikelompokkan menjadi Zona Lindung terdiri dari: (i) Zona

Lindung 1 (Zona L1) yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap

kawasan bawahannya berupa kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan

resapan air, tidak terdapat di Kawasan Perkotaan Sarbagita. (ii) Zona lindung 2 (Zona L2) yang

merupakan kawasan perlindungan setempat, ditetapkan dengan tujuan melindungi pantai,

sungai, jurang, waduk, kawasan suci, kawasan tempat suci, dan RTH dari kegiatan budi daya

yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya. Zona L2 kawasan perlindungan setempat terdiri

atas: (a) Zona L2 yang merupakan sempadan pantai meliputi: a) daratan sepanjang tepian laut

dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat;

atau b) daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal

dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai. Zona L2 ditetapkan di

Kecamatan Gianyar, Kecamatan Blahbatuh, dan Kecamatan Sukawati di Kabupaten Gianyar,

Kecamatan Denpasar Timur dan Kecamatan Denpasar Selatan di Kota Denpasar, Kecamatan

Kuta Selatan, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Utara, dan Kecamatan Mengwi di Kabupaten

Badung, serta Kecamatan Kediri dan Kecamatan Tabanan di Kabupaten Tabanan; (b) Zona L2

yang merupakan sempadan sungai meliputi: a) daratan sepanjang tepian sungai bertanggul

dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar; b) daratan sepanjang

tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit

100 m (seratus meter) dari tepi sungai; dan c) daratan sepanjang tepian anak sungai tidak

bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 m (lima puluh meter)

dari tepi sungai. Zona L2 yang merupakan sempadan sungai ditetapkan pada jenis-jenis sungai:

a) sungai-sungai yang bermuara ke waduk dan mempengaruhi penyediaan sumber air baku

yang ada di waduk; dan b) sungai-sungai yang bermuara ke lautan. Zona L2 yang merupakan

sempadan sungai di Kawasan Perkotaan Sarbagita ditetapkan di Tukad Ayung, Tukad Badung,

Tukad Mati, Yeh Penet, Yeh Empas, Yeh Abe, Tukad Melangit, Tukad Sangsang, Tukad

Pakerisan, Tukad Petanu, dan Tukad Oos. (c) Zona L2 yang merupakan sempadan jurang

meliputi: a) daratan di tepian jurang yang memiliki kemiringan lereng paling sedikit 45%

(empat puluh lima persen), kedalaman paling sedikit 5 m (lima meter), dan daerah datar bagian

atas paling sedikit 11 m (sebelas meter); dan b) daratan dengan lebar paling sedikit 2 (dua) kali

kedalaman jurang dan tidak kurang dari 11 m (sebelas meter) dihitung dari tepi jurang ke arah

bidang datar. Zona L2 yang merupakan sempadan jurang ditetapkan di Kecamatan Kuta

Selatan, Kabupaten Badung. (d) Zona L2 yang merupakan kawasan sekitar waduk meliputi: a)

daratan dengan jarak 50 m (lima puluh meter) sampai dengan 100 m (seratus meter) dari titik

pasang air waduk tertinggi; atau b) daratan sepanjang tepian waduk yang lebarnya proporsional

terhadap bentuk dan kondisi fisik waduk. Zona L2 yang merupakan kawasan sekitar waduk di

Kawasan Perkotaan Sarbagita ditetapkan di Waduk Muara di Kecamatan Denpasar Selatan,

Kota Denpasar. (e) Zona L2 yang merupakan kawasan suci Zona L2 yang merupakan kawasan

sekitar waduk di Kawasan Perkotaan Sarbagita ditetapkan di Waduk Muara di Kecamatan

Denpasar Selatan, Kota Denpasar. (f) Zona L2 yang merupakan kawasan tempat suci meliputi

kawasan dengan batas-batas fisik yang berupa batas alami atau batas buatan dan disesuaikan

dengan kondisi geografis masing-masing kawasan tempat suci di Kawasan Perkotaan Sarbagita

ditetapkan di sekitar tempat suci yang termasuk ke dalam Pura Kahyangan Tiga, Pura Sad

Kahyangan, dan Pura Dhang Kahyangan. dan (g) Zona L2 yang merupakan RTH kota meliputi

lahan dengan luas paling sedikit 2.500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi), berbentuk satu

hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur, dan didominasi

komunitas tumbuhan di Kawasan Perkotaan Sarbagita ditetapkan menyebar dan seimbang

dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial-budaya, estetika, dan ekonomi dengan

ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit

10% (sepuluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan Sarbagita. (iii) Zona Lindung ( Zona L3)

yang merupakan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya

ditetapkan dengan tujuan: a) melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan

keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah; dan b) melindungi kekayaan budaya bangsa

dan kepentingan ilmu pengetahuan sebagai hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang

dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Zona L3 yang merupakan kawasan

suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya terdiri atas: (a) Zona L3 yang

merupakan kawasan suaka alam tidak terdapat di Kawasan Perkotaan Sarbagita. (b) Zona L3

yang merupakan kawasan pelestarian alam dengan tujuan penelitian, ilmu pengetahuan,

pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi meliputi: a) kawasan dengan ciri

khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan; dan b) kawasan yang mempunyai fungsi

pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis

tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya terdiri atas: a) Taman hutan raya meliputi kawasan pelestarian alam untuk tujuan

koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis

asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan,

pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. b) Taman wisata alam

meliputi kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata

alam dan rekreasi ditetapkan di: a) Taman Hutan Raya Ngurah Rai dengan luas 1.375 ha (seribu

tiga ratus tujuh puluh lima hektar), yang berada di sebagian wilayah Kecamatan Denpasar

Selatan, Kota Denpasar, dan sebagian wilayah Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Selatan,

Kabupaten Badung; dan b) Taman Wisata Alam Sangeh dengan luas 13 ha (tiga belas hektar),

yang berada di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. (c) Zona L3 yang merupakan

kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi: a) kawasan yang

memiliki ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil secara berkelanjutan; dan b. terdiri atas zona inti, zona pemanfaatan terbatas,

dan/atau zona lainnya sesuai dengan peruntukan dan kawasan. Kawasan konservasi di wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri atas: a) kawasan konservasi pulau kecil meliputi Pulau

Serangan, di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan Pulau Pudut di Kecamatan Kuta

Selatan, Kabupaten Badung; b) kawasan konservasi perairan di perairan Kawasan Sanur di

Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, perairan Kawasan Serangan di Kecamatan Denpasar

Selatan, Kota Denpasar, perairan Kawasan Teluk Benoa sebagian di Kecamatan Denpasar

Selatan, Kota Denpasar dan sebagian di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, perairan

Kawasan Nusa Dua di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dan perairan Kawasan

Kuta di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung; c) kawasan konservasi dan perlindungan

ekosistem pesisir berupa kawasan hutan pantai berhutan bakau di kawasan Taman Hutan Raya

Ngurah Rai sebagian di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan sebagian di

Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung; d) kawasan konservasi dan perlindungan

ekosistem pesisir berupa kawasan perlindungan terumbu karang, di kawasan pesisir Sanur di

Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, Serangan di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota

Denpasar, Nusa Dua di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Tuban dan Kuta di

Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung; e) kawasan konservasi maritim berupa permukiman

nelayan di Kawasan Serangan di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar; f) kawasan

Jimbaran dan kawasan Kedonganan di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung; dan g)

kawasan konservasi pada kawasan pesisir yang dimanfaatkan untuk kegiatan sosial-budaya dan

agama di seluruh pantai tempat penyelenggaraan upacara keagamaan (melasti) dan kawasan

laut di sekitarnya. (d) Zona L3 yang merupakan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan

ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi budaya bangsa, dan kepentingan ilmu pengetahuan

antara lain berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, dan monumen. Zona L3 yang

merupakan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan secara menyebar di

Kawasan Perkotaan Sarbagita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih

lanjut, Kawasan budi daya dikelompokkan ke dalam zona budi daya, terdiri atas 1) Zona Budi

Daya 1 (Zona B1) merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang memiliki

kualitas daya dukung lingkungan tinggi dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana yang

tinggi, serta bangunan gedung vertikal terbatas dan horisontal dengan intensitas tinggi, Zona

B1 terdiri atas: kawasan peruntukan perumahan kepadatan tinggi; pemerintahan provinsi;

pemerintahan kota dan/atau kecamatan; perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan

regional; kesehatan skala internasional, nasional, dan regional; pendidikan tinggi; transportasi

laut internasional dan nasional; transportasi udara internasional dan nasional; pertanian;

pariwisata; sebaran daya tarik wisata; industri pendukung pariwisata; sosial-budaya dan

kesenian; pertahanan dan keamanan negara; kegiatan olahraga; dan jasa perikanan, berada di

sebagian Kecamatan Denpasar Utara, sebagian Kecamatan Denpasar Timur, sebagian

Kecamatan Denpasar Selatan, dan seluruh Kecamatan Denpasar Barat di Kota Denpasar serta

sebagian Kecamatan Kuta di Kabupaten Badung. 2) Zona Budi Daya 2 (Zona B2) merupakan

zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan

sedang, kualitas pelayanan prasarana dan sarana sedang dan tinggi, serta bangunan gedung

vertikal terbatas dan horisontal dengan intensitas sedang dan tinggi, Zona B2 terdiri atas:

perumahan kepadatan tinggi; perumahan kepadatan sedang; pemerintahan skala kabupaten

dan/atau kecamatan;perdagangan dan jasa skala nasional dan regional; kesehatan skala

internasional, nasional, dan regional; pendidikan tinggi; pertanian; kegiatan pariwisata; industri

pendukung pariwisata; sebaran daya tarik wisata; kegiatan sosial-budaya dan kesenian; dan

kegiatan olahraga berada di sebagian Kecamatan Denpasar Utara, sebagian Kecamatan

Denpasar Timur, dan sebagian Kecamatan Denpasar Selatan di Kota Denpasar, sebagian

Kecamatan Kuta Utara, dan sebagian Kecamatan Kuta Selatan di Kabupaten Badung, sebagian

Kecamatan Gianyar di Kabupaten Gianyar, dan sebagian Kecamatan Tabanan di Kabupaten

Tabanan. 3) Zona Budi Daya 3 (Zona B3) merupakan zona dengan karakteristik sebagai

kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang, kualitas pelayanan prasarana

dan sarana sedang dan tinggi, bangunan gedung vertikal terbatas dan horisontal dengan

intensitas sedang, serta merupakan kawasan di sekitar pantai dan dataran tinggi yang memiliki

daya tarik wisata tinggi, Zona B3 terdiri atas: perumahan kepadatan sedang; pariwisata; dan

industri pendukung pariwisata yang berada di Kawasan Pariwisata Pantai Sanur, di Kecamatan

Denpasar Timur di Kota Denpasar, Kawasan Pariwisata Pantai Nusa Dua, di Kecamatan Kuta

Selatan, Kawasan Pariwisata Tuban, di Kecamatan Kuta Selatan, dan Kawasan Pariwisata

Pantai Kuta, di Kecamatan Kuta di Kabupaten Badung, Kawasan Pariwisata Masyarakat

Tradisional Ubud, di Kecamatan Ubud, dan Kawasan Pariwisata Lebih, di Kecamatan

Blahbatuh di Kabupaten Gianyar, dan KDTWK Tanah Lot, di Kecamatan Kediri Kabupaten

Tabanan. 4) Zona Budi Daya 4 (Zona B4) merupakan zona permukiman perdesaan dengan

karakteristik sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah serta

kualitas pelayanan prasarana dan sarana sedang, Zona B4 terdiri atas: perumahan kepadatan

sedang; perumahan kepadatan rendah; pariwisata; sosial-budaya dan kesenian; pertanian

tanaman pangan dan hortikultura; dan industri pendukung pariwisata, Zona B4 berada di

sebagian Kecamatan Abiansemal, sebagian Kecamatan Mengwi, dan sebagian Kecamatan

Kuta Selatan di Kabupaten Badung, sebagian Kecamatan Gianyar, sebagian Kecamatan Ubud,

sebagian Kecamatan Sukawati, dan sebagian Kecamatan Blahbatuh di Kabupaten Gianyar,

sebagian Kecamatan Tabanan, dan sebagian Kecamatan Kediri di Kabupaten Tabanan. 5) Zona

Budi Daya 5 (Zona B5) merupakan zona pertanian tanaman pangan irigasi teknis dengan

karakteristik sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah, terdiri

atas: pertanian; pariwisata; dan sosial-budaya dan kesenian, Zona B5 berada di sebagian

Kecamatan Denpasar Utara, Kecamatan Denpasar Timur, dan Kecamatan Denpasar Selatan di

Kota Denpasar, sebagian Kecamatan Abiansemal, sebagian Kecamatan Mengwi, dan sebagian

Kecamatan Kuta Utara di Kabupaten Badung, sebagian Kecamatan Gianyar, sebagian

Kecamatan Ubud, sebagian Kecamatan Sukawati, sebagian Kecamatan Blahbatuh di

Kabupaten Gianyar, sebagian Kecamatan Tabanan dan sebagian Kecamatan Kediri di

Kabupaten Tabanan. 6) zona budi daya 6 (Zona B6) merupakan zona pesisir pantai dengan

karakteristik sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah dan

memiliki kualitas prasarana dan sarana perikanan, pariwisata laut, dan penunjang rekreasi

pantai, Zona B6 terdiri atas: rekreasi pantai; dan perikanan berada di sebagian Kecamatan

Denpasar Timur dan sebagian Kecamatan Denpasar Selatan di Kota Denpasar, sebagian

Kecamatan Mengwi, sebagian Kecamatan Kuta Utara, sebagian Kecamatan Kuta, dan sebagian

Kecamatan Kuta Selatan di Kabupaten Badung, sebagian Kecamatan Gianyar, sebagian

Kecamatan Sukawati, sebagian Kecamatan Blahbatuh di Kabupaten Gianyar, dan sebagian

Kecamatan Tabanan dan sebagian Kecamatan Kediri di Kabupaten Tabanan. dan 7) Zona Budi

Daya 7 (Zona B7) merupakan zona perairan laut dengan karakteristik sebagai kawasan yang

potensial untuk kegiatan kelautan dan perikanan serta kegiatan pariwisata, Zona B7 terdiri atas

kawasan peruntukan budi daya dengan kegiatan kelautan dan perikanan, transportasi laut, dan

pariwisata yang berada di seluruh perairan laut di Kawasan Perkotaan Sarbagita.1 Dari

pemaparan diatas tersebut, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2011

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Denpasar Badung Gianyar dan Tabanan adalah

Peraturan Perundang-undangan menjalankan sesuai dengan amanat Undang-Undang,

Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi Bali, dan Peraturan

1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan

Perkotaan Denpasar Badung Gianyar dan Tabanan.

Daerah Kabupaten Badung dengan maksud bahwa Peraturan Presiden tersebut konsistensi dan

sinkronisasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan

Presiden, Peraturan Daerah Provinsi Bali, dan Peraturan Daerah Kabupaten Badung. Selain itu,

baik Pemerintah Pusat (Central Government) maupun Pemerintah Daerah (Local Governemnt)

menetapkan dan meningkatkan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya dalam menjalankan

kewenangan yang diberikan Undang-Undang dan/atau Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian, seiring perkembangan kebijakan strategis nasional dan dinamika internal di

Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan, maka Pemerintah Pusat (central

government) membentuk suatu Peraturan perundangan-undangan ialah Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan

Denpasar Badung Gianyar dan Tabanan (SARBAGITA). Dalam ruang lingkup Konsiderans

(Menimbang/Pertimbangan Hukum) huruf a bahwa memperhatikan perkembangan kebijakan

strategis nasional dan dinamika internal di Kawasan Perkotaan Denpasar Badung Gianyar dan

Tabanan khususnya terkait pemanfaatan ruang di Kawasan Teluk Benoa, sehingga perlu

dilakukan revitalisasi; huruf b bahwa Kawasan Teluk Benoa dapat dikembangkan sebagai

kawasan yang potensial guna pengembangan kegiatan ekonomi serta sosial budaya dan agama,

dengan tetap mempertimbangkan kelestarian fungsi Taman Hutan Raya Ngurah Rai dan

pelestarian ekosistem kawasan sekitarnya, serta keberadaan prasarana dan sarana infrastruktur

di Kawasan Teluk Benoa; huruf c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan

Denpasar Badung Gianyar dan Tabanan. Dalam batang tubuh Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 51 Tahun 2014 mengubah status Kawasan Konservasi dengan cara

melakukan kegiatan revitalisasi termasuk penyelenggaraan reklamasi paling luas 700 ha (tujuh

ratus hektar) dari seluruh Kawasan Teluk Benoa menjadi Kawasan Pemanfaatan Umum,

berbeda dengan Peraturan sebelumnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45

Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Denpasar Badung Gianyar dan Tabanan

menjelaskan luas Kawasan Konservasi memiliki 1.375 (seribu tiga ratus tujuh puluh lima) pada

Zona Lindung 3 (Zona L3) di Taman Hutan Raya Ngurah Rai. Taman Hutan Raya merupakan

Kawasan Pelestarian Alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau

bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan umum sebagai

tujuan penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan juga sebagai fasilitas yang menunjang

budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi;2 Kemudian, terdapat kawasan-kawasan tertentu

meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan jurang, kawasan sekitar waduk,

kawasan suci, kawasan tempat suci, RTH kota, kawasan pelestarian alam, kawasan konservasi

di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Dalam hal diatas, Penulis menjelaskan bahwa kawasan-kawasan tersebut merupakan kawasan

yang perlu dijaga kelestarian alam lingkungan hidup kemudian dirubah peruntukkan

pemanfaatan tata ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita dengan dilakukan kegiatan revitalisasi

termasuk penyelenggaraan reklamasi adalah Zona L2, Zona L3, Zona B1, Zona B2, Zona B3,

Zona B4, Zona B5, Zona B6, dan Zona B73 berubah menjadi Zona L3, Zona B1, Zona B2,

Zona B3, Zona B4, Zona B5, Zona B6, Zona B7, dan Zona Penyangga (Zona P)4 merupakan

kawasan rawan bencana alam dan kawasan rawan bencana alam geologi, kawasan rawan

bencana alam gelombang pasang, rawan bencana alam geologi gempa bumi, dan berpotensi

2 Atlas Nasional Indonesia. Penerbit Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional).

Cibinong, Bogor 2008. ISBN 978-979-26-6938-1. hal. 158. 3 Perhatikan Pasal 43 sampai dengan Pasal 65 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2011

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Perkotaan Denpasar Badung Gianyar dan Tabanan yang

menjelaskan zona-zona tersebut. Dan Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kawasan Perkotaan Denpasar Badung Gianyar dan Tabanan yang juga menjelaskan zona-zona tersebut. 4 Perhatikan Pasal 56 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2011.

https://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhanhttps://id.wikipedia.org/wiki/Satwahttps://id.wikipedia.org/w/index.php?title=ISBN_978-979-26-6938-1&action=edit&redlink=1

tinggi tsunami, bencana alam banjir, dan/atau pernah mengalami tsunami, abrasi, dan gempa

bumi.

Dengan demikian, Penulis mencermati suatu Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Perkotaan Denpasar Badung

Gianyar dan Tabanan (SARBAGITA) tidak memberikan suatu kejelasan tujuan pada

konsiderans (pertimbangan hukum) dan batang tubuh Peraturan presiden tersebut, dalam hal

konsiderans (pertimbangan hukum/menimbang) perlu dilakukan revitalisasi sedangkan pada

batang tubuh Peraturan Presiden tersebut dengan kegiatan revitalisasi termasuk

penyelenggaraan reklamasi sebagaimana implementasi dari Peraturan Presiden tersebut sudah

terealisasikan. Secara substansial terhadap masalah hukum (case law) diatas, dalam Asas-asas

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi: (a)

kejelasan tujuan; (b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; (c) kesesuaian antara

jenis, hierarki, dan materi muatan; (d) dapat dilaksanakan; (e) kedayagunaan dan

kehasilgunaan; (f) kejelasan rumusan; dan (g) keterbukaan.5 Sedangkan Pasal 6 dalam materi

muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: (a) pengayoman; (b)

kemanusiaan; (c) kebangsaan; (d) kekeluargaan; (e) kenusantaraan; (f) bhinneka tunggal ika;

(g) keadilan; (h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; (i) ketertiban dan

kepastian hukum; dan/atau (j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.6 Penulis mengamati

bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014 inkonsistensi

5 Perhatikan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). 6 Perhatikan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

(ketidaktaatasasan) dan tidak sinkronisasi baik secara formil maupun materiil terhadap materi

muatan Peraturan Perundang-undangan baik yang diatas seperti Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia, Undang-Undang, Peratuan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun

Peraturan Perundang-undangan di bawahnya seperti Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, dalam Teori Legislasi adalah salah satu teori yang sangat

penting di dalam kerangka menganalisis tentang proses penyusunan Peraturan Perundang-

undangan. Pengertian Legislasi disajikan dari pandangan para ahli dan yang tercantum dalam

kamus hukum. Anis Ibrahim menyajikan pengertian Legislasi adalah sebagai suatu proses

pembuatan hukum dalam rangka melahirkan hukum positif. Legislasi ini dimulai dari tahap

perencanaan pembuatan hukum, penyusunan, formulasi, pembahasan, pengesahan,

pengundangan, hingga sosialisasi produk hukum (dalam arti hukum Perundang-undangan /

Peraturan Perundang-undangan). Undang-Undang yang mengatur tentang penyusunan legislasi

telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan Landasan Filosofis, Sosiologis

dan Yuridis. Landasan Filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk

mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana

kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Sosiologis

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

dalam berbagai aspek. Dan Landasan Yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk

untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan

mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna

menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Penulis menilai bahwa Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan

Perkotaan Denpasar Badung Gianyar dan Tabanan tidak sesuai dengan Teori Legislasi tersebut.

Karena dalam Teori Legislasi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan alasan tidak

memuat Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis. Kemudian dalam Teori Kewenangan

menurut H.D. Stoud yang dikutip oleh Ridwan HR menyajikan pengertian tentang

kewenangan. Kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan

dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan

hukum publik. Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang

disajikan oleh H.D. Stoud, yaitu (i) adanya aturan-aturan hukum; dan (ii) sifat hubungan

hukum. Jadi, Penulis berpendapat bahwa penggunaan wewenang dan/atau kewenangan

pemerintah harus memuat unsur-unsur yaitu aturan-aturan hukum berdasarkan Undang-

Undang dan hubungan hukum (rechtsbetrekkingen) harus memuat hak dan kewajiban antara

pemerintah dengan masyarakat sehingga tercapainya tujuan dibentuknya Hukum dan Undang-

Undang. Dan terakhir, Teori Kebijakan Publik menurut Harold Lawell dan Abraham Kaplan

mendefinisikan Kebijakan Publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-

tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu (a projected program of goals,

values, and practices). Dan perlu ditekankan, kebijaksanaan bukanlah kebijakan, karena

(ke)bijaksana(an) adalah salah satu ciri kebijakan publik. Penulis berpendapat bahwa

Kebijakan Pemerintah yang diatur oleh Undang-Undang dan/atau Peraturan Perundang-

undangan harus memuat (ke)bijaksana(an) yang merupakan unsur terpenting atau salah satu

ciri paling penting dalam Teori Kebijakan Publik. Berkaitan dengan pembahasan hukum (case

law) tersebut diatas, bahwa Kebijakan Pemerintah baik Pusat (Central Government) maupun

Daerah (Local Government) harus memuat berdasarkan kaidah-kaidah Lingkungan Hidup dan

Penataan Ruang, kaidah-kaidah dimaksud ialah setiap kegiatan dan/atau usaha dalam rangka

pembangunan berkelanjutan wajib memiliki Kajian Lingkungan Hidup Strategis (selanjutnya

disingkat KLHS), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (selanjutnya disingkat AMDAL)

UKL-UPL, Perizinan, Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup dan Rencana Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPL) baik Pemerintah Pusat (Central Governemnt)

maupun Pemerintah Daerah (Local Government Dalam analisis oleh Penulis ini, Penulis

menambahkan argumentasi bahwa Kawasan Konservasi tidak layak dirubah peruntukkan

pemanfaatan tata ruang menjadi Kawasan Pemanfaatan Umum dengan situasi dan keadaan

kawasan-kawasan tersebut yang merupakan kawasan rawan bencana alam seperti gempa bumi,

banjir, angin kencang, tsunami dan/atau pernah mengalami bencana alam untuk dilakukan

kegiatan revitalisasi termasuk penyelenggaraan reklamasi.