bupati padang pariaman - .bupati padang pariaman peraturan daerah kabupaten padang pariaman nomor

Download BUPATI PADANG PARIAMAN - .bupati padang pariaman peraturan daerah kabupaten padang pariaman nomor

Post on 21-Mar-2019

223 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BUPATI PADANG PARIAMANPERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak kabupaten/kota;

b. bahwa Pajak Hotel merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pajak Hotel;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam LingkunganPropinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2.

3.

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3286);

Undang Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Mentawai ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987 );

4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);

5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);

6.Undang...

6. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4189);

7. Undang Undnag Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );

8.

9.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 );

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

10.

11.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Nomor 130 );

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang ( Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164 );

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049 );

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor4737 );

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5150);

16.Peraturan

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Perda;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20.

21.

22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

danBUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3.Bupati

3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.

4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Padang Pariaman.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah konstribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.

9. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

10. Pengusaha Hotel adalah parorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atau atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.

12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender,kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengantahun kalender.

15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

17.Surat...

17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnyadisingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah su