dana pensiun

23
1 BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Dana pensiun diselenggarakan dalam upaya memberikan jaminan kesejahteraan pada karyawan. Jaminan tersebut diberikan dalam bentuk manfaat pensiun pada saat karyawan tersebut memasuki masa pensiun atau mengalami kecelakaan. Jaminan tersebut akan memberikan ketenangan pada karyawan karena adanya kepastian akan masa depannya. Secara psikologis, jaminan akan masa depan ini akan meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga akan menguntungkan baik pihak perusahaan maupun pihak karyawan itu sendiri. Di Indonesia, melalui UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 250/KMK.00111985 tanggal 6 Maret 1985 telah memberikan perlakuan khusus kepada dana pensiun, sebagai salah satu upaya dalam mengembangkan minat swasta untuk penyelenggaraan program pensiun guna pemberian kesejateraan dan jaminan hidup hari tua kepada karyawannya. Selain itu diharapkan pula bahwa dana pensiun sebagai salah satu alternatif pembiayaan akan ikut memarakkan sektor keuangan dalam upaya mendorong kehidupan ekonomi dan pembangunan yang lebih dinamis di Indonesia. Mengingat bahwa Dana Pensiun mempunyai tujuan dan kegiatan usaha yang berlainan dengan perusahaan pada umumnya, maka perlu disusun Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku khusus untuk Dana Pensiun sebagai pedoman proses akuntansi Dana Pensiun

Upload: farahdilia

Post on 24-Jun-2015

909 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Dana Pensiun

1

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dana pensiun diselenggarakan dalam upaya memberikan jaminan kesejahteraan pada

karyawan. Jaminan tersebut diberikan dalam bentuk manfaat pensiun pada saat karyawan

tersebut memasuki masa pensiun atau mengalami kecelakaan. Jaminan tersebut akan

memberikan ketenangan pada karyawan karena adanya kepastian akan masa depannya.

Secara psikologis, jaminan akan masa depan ini akan meningkatkan motivasi kerja karyawan

sehingga akan menguntungkan baik pihak perusahaan maupun pihak karyawan itu sendiri.

Di Indonesia, melalui UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Keputusan

Menteri Keuangan No. 250/KMK.00111985 tanggal 6 Maret 1985 telah memberikan

perlakuan khusus kepada dana pensiun, sebagai salah satu upaya dalam mengembangkan

minat swasta untuk penyelenggaraan program pensiun guna pemberian kesejateraan dan

jaminan hidup hari tua kepada karyawannya. Selain itu diharapkan pula bahwa dana pensiun

sebagai salah satu alternatif pembiayaan akan ikut memarakkan sektor keuangan dalam upaya

mendorong kehidupan ekonomi dan pembangunan yang lebih dinamis di Indonesia.

Mengingat bahwa Dana Pensiun mempunyai tujuan dan kegiatan usaha yang

berlainan dengan perusahaan pada umumnya, maka perlu disusun Standar Akuntansi

Keuangan yang berlaku khusus untuk Dana Pensiun sebagai pedoman proses akuntansi serta

proses penyusunan laporan keuangan. Kekhususan Standar Akuntansi Keuangan Dana

Pensiun terutama mengenai isi laporan keuangan, penilaian aktiva dan penentuan kewajiban

manfaat pensiun .Pernyataan ini harus diterapkan dalam akuntansi dan pelaporan Dana

Pensiun.Pernyataan ini mengatur tentang akuntansi dan pelaporan oleh Dana Pensiun kepada

pihak yang berkepentingan. Pernyataan ini tidak mengatur pelaporan kepada masing-masing

peserta program pensiun tentang hak manfaat pensiun mereka masing-masing. Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan No. 24 tentang Akuntansi Biaya Manfaat Pensiun, mengatur

tentang penentuan biaya pensiun dan aktiva/kewajiban sehubungan program pensiun yang

harus dilaporkan dalam laporan keuangan Pemberi Kerja. Dengan demikian pernyataan ini

perlu dikaji dalam kaitannya dengan Standar Akuntansi Keuangan tersebut.Standar Akuntansi

Keuangan lainnya juga berlaku dalam penyusunan laporan keuangan Dana Pensiun sepanjang

tidak diatur dalam Pernyataan ini.Pernyataan ini berlaku untuk Program Pensiun luran Pasti

Dana Pensiun

Page 2: Dana Pensiun

2

(PPIP} dan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), sebagaimana dimaksud di dalam

peraturan perundangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.Pernyataan ini tidak mengatur

tentang kesejahteraan karyawan dalam bentuk lainnya, misalnya kewajiban pemberian

pesangon, pengaturan kompensasi yang ditangguhkan (deferred compensation management),

tunjangan kesehatan dan kesejahteraan program bonus den lain-lain. Program jaminan

kesejahteraan sosial yang diwajibkan pemerintah (jamsostek) juga di luar lingkup Pernyataan

ini.

2. Rumusan Masalah

a. Apa yang dimaksud dengan dana pensiun?

b. Apa saja tujuan penyelenggaraan dana pensiun?

c. Apa saja yang termasuk asas pokok dana pensiun?

d. Apa saja fungsi dana pensiun?

e. Apa saja norma-norma dana pensiun?

f. Siapa saja peserta dan usia dana pensiun?

g. Apa saja jenis-jenis lembaga dana pensiun?

h. Apa saja program pensiun?

i. Bagaimana metode pembiayaan program pensiun?

j. Apa peranan dana pensiun sesuai Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992?

k. Bagaimana kepengurusan dalam dana pensiun?

3. Tujuan Penulisan

a. Dapat mendefinisikan dana pensiun.

b. Dapat mengetahui tujuan penyelenggaraan dana pensiun.

c. Dapat menyebutkan yang termasuk asas pokok dana pensiun.

d. Dapat menyebutkan fungsi dana pensiun.

e. Dapat menyebutkan norma-norma dana pensiun.

f. Dapat mengetahui siapa peserta dan usia dana pensiun.

g. Dapat menyebutkan jenis-jenis lembaga dana pensiun.

h. Dapat menyebutkan program pensiun.

i. Dapat menjelaskan metode pembiayaaan program pensiun.

j. Dapat mengetahui peran dana pensiun sesuai Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992.

k. Dapat mengetahui kepengurusan dalam dana pensiun.

Dana Pensiun

Page 3: Dana Pensiun

3

BAB II

ISI

1. Pengertian

Dana pensiun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 adalah Badan

hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi

pesertanya. Definisi ini memberi pengertian bahwa dana pensiun merupakan suatu lembaga

yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan

kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Penyelenggaraan pensiun

tersebut dapat dikelola oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga-

lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun.

2. Tujuan Penyelenggaraan Dana Pensiun

Bagi Pemberi Kerja

a. Kewajiban Moral. Perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan

rasa aman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun. Kewajiban moral

tersebut diwujudkan dengan memberikan jaminan ketenangan atas masa depan

para karyawannya dengan mengikutkan atau membentuk sendiri dana pensiun

untuk para karyawannya.

b. Loyalitas. Jaminan yang diberikan untuk karyawan akan memberikan dampak

positif pada perusahaan. Karyawan akan termotivasi untuk bekerja lebih baik

dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi.

c. Kompetisi Pasar Tenaga Kerja. Dengan memasukan program pensiun sebagai

suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan diharapkan

perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan

karyawan yang berkualitas dan professional di pasaran tenaga kerja. Karena, salah

satu pengikat bagi karyawan yang berkualitas adalah tawaran manfaat pensiun

pada karyawan tersebut.

Bagi Karyawan

a. Rasa aman terhadap masa yang akan datang. Karyawan mengharapkan akan

mendapatkan jaminan ekonomis dari penghasilan yang diterima setelah memasuki

Dana Pensiun

Page 4: Dana Pensiun

4

masa pensiun. Harapan ini akan mempengaruhi kinerja saat ini, pada saat ia masih

produksif.

b. Kompensasi yang lebih baik. Karyawan mempunyai tambahan kompensasi

meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun atau berhenti

bekerja.

Bagi Lembaga Pengelolaan Dana Pensiun

a. Memperoleh keuntungan dengan berinvestasi

b. Turut membantu dan mendukung program pemerintah

3. Asas Dana Pensiun

Dalam pengelolaan dana pensiun, pemerintah menganut beberapa asas pokok, yaitu:

a. Penyelenggaraan dilakukan dengan system pendanaan. Setiap penyelanggaraan

program pensiun harus dilakukan dengan pemupukan dana sehingga cukup untuk

memenuhi pembayaran hak peserta. Pemupukan dana tersebut bersumber dari iuran

dan hasil pengembangannya.

b. Pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pendiri. Sehingga, tidak

diperkenankan adanya pembentukan “cadangan pensiun” dalam pembukuan

pendiri/perusahaan.

c. Kesempatan untuk mendirikan dana pensiun. Setiap pemberi kerja memperoleh

kesempatan untuk mendirikan dana pensiun bagi karyawannya. Keputusan untu

membentuk dana pensiun merupakan tindak lanjut dari prakarsa pemberi kerja yang

menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawannya yang merupakan suatu komitmen

dengan konsukuensi pembiayaan.

d. Penundaan manfaat. Pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta

pensiun. Karena, penghimpunan dana dalam rangka penyelenggaraan program

pensiun dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran hak peserta yang telah

pensiun.

e. Pembinaan dan Pengawasan. Pengelolaan dan penggunaan kekayaan dana pensiun

harus dihindarkan dari pengaruh kepentingan-kepentingan sehingga tidak tercapainya

maksud utama dari pemupukan dana, yaitu memenuhi kewajiban pembayaran hak

peserta

Dana Pensiun

Page 5: Dana Pensiun

5

4. Fungsi Dana Pensiun

Fungsi program dana pensiun harus dapat diidentifikasikan dengan jelas supaya

program tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Fungsi program pensiun antara

lain:

a. Asuransi. Peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun

dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun. Apabila

masa karyawan belum mencapai masa kerja yang diisyaratkan tetapi karyawan

tersebut cacat tetap sehingga tidak mungkin lagi bekerja atau meninggal karyawan

tersebut dijamin dapat memperoleh pensiun. Dengan, jumlah uang yang diterima tidak

penuh atau lebih sedikit.

b. Tabungan. Himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan

untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan setiap

bulan dapat dilihat sebagai tabungan dari para pesertanya, yang merupakan

konsekuensi dari manfaat yang akan diterima oleh karyawan di masa yang akan

datang.

c. Pensiun. Seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil

pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama

setelah mencapai usia pensiun selama hidup peserta, dan janda/duda peserta.

5. Norma Dana Pensiun

Norma merupakan aturan-aturan yang di tentukan dalam melaksanakan program

pensiun agar pihak pensiun mendapatakan jaminan atas masa depannya setelah tidak dapat

bekerja lagi. Norma perhitungan manfaat pensiun, uang pertanggungan, nilai tunai, serta tata

cara pembayaran ditetapkan sebagai berikut:

a. Manfaat pensiun bagi peserta didasarkan atas himpunan iuran ditambah bonus

b. Uang pertanggungan bagi peserta yang meninggal/cacat sebelum masa pensiun

diberikan penuh

c. Nilai tunai bagi peserta yang berhenti sebelum mencapai masa kepesertaan 3 tahun

hanya didasarkan atas himpunan iuran sendiri ditambah bonus

d. Nilai tunai bagi peserta yang berhenti setelah 3 tahun, perhitungan nilai tunai

didasarkan atas himpunan iuran sendiri dan iuran pemberi kerja serta bonus

e. Pembayaran manfaat pensiun, uang pertanggungan dan nilai tunai ditujukan kepada

peserta/ahli waris peserta yang ditunjuk dalam Sertifikat Dana Pensiun

Dana Pensiun

Page 6: Dana Pensiun

6

6. Peserta dan Usai Pensiun

Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan dana pensiun. Pasal

19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 menyatakan bahwa setiap karyawan yang

termasuk golongan karyawan yang memenuhi syarat kepersertaan dalam dana pensiun yang

didirikan oleh pemberi kerja, berhak menjadi peserta, apabila telah berusia setidaknya 18

tahun atau telah kawin dan telah memiliki masa kerja minimal 1 tahun pada pendiri atau

mitra pendiri.

Usia pensiun adalah usia ketika peserta berhak mengajukan pensiun dan mendapatkan

manfaat pensiun. Usia pensiun dapat dibedakan menjadi:

a. Pensiun normal. Dimana usia paling rendah saat karyawan berhak untuk pensiun

tanpa perlu persetujuan dari pemberi kerja dengan memperoleh manfaat pensiun

penuh. Dalam usia pensiun normal, peserta pensiun berhak atas jumlah pensiun

penuh.

b. Pensiun dipercepat. Dimana ketentuan pensiun yang mengijinkan peserta pensiun

untuk mempercepat pensiun karena suatu hal. Ketentuan ini memungkinkan karyawan

untuk pensiun lebih awal dari usia pensiun normal dengan persyaratan khusus.

Besarnya manfaat pensiun yang dapat diperoleh ditentukan berdasarkan perhitungan

ekuivalen actuarial.

c. Pensiun ditunda. Dimana karyawan yang secara mental dan fisik masih sehat,

diperkenankan untuk tetap bekerja melampaui usia pensiun normal, dengan ketentuan

pembayaran pensiun dimulai pada tanggal pensiun normal meskipun yang

bersangkutan tetap meneruskan bekerja dan memperoleh gaji dari perusahaan

bersangkutan.

d. Pensiun cacat. Dimana karyawan mengalami cacat dan dianggap tidak lagi mampu

melaksanakan pekerjaannya, berhak memperoleh manfaat pensiun.

7. Jenis Lembaga Dana Pensiun

Jenis kelembagaan dana pensiun menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun

1992 Bab II, dapat dibatasi dalam:

a. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPK). Dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau

badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri untuk menyelenggarakan

program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti bagi kepentingan

Dana Pensiun

Page 7: Dana Pensiun

7

sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban

terhadap pemberi kerja. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam prosedur

Dana Pensiun Pemberi Kerja yaitu:

1. PP Nomor 76 Tahun 1992 tentang Peraturan Dana Pensiun Pemberi Kerja

o Nama dana pensiun yang bersangkutan

o Nama Pendiri

o Karyawan yang berhak menjadi peserta dan persyaratan untuk menjadi

peserta

o Nama Mitra pendiri

o Tanggal pembentukkan dana pensiun

o Pembentukkan kekayaan dana pensiun yang terpisah dari kekayaan

pemberi kerja

o Maksud dan tujuan pembentukan dana pensiun

o Masa jabatan pengurus dan dewan pengawas, hak, kewajiban dan

tanggung jawab pengutus, dewan pengawas, peserta, pemberi kerja

o Besarnya iuran untuk program pensiun dan rumus manfaat pensiun

serta faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan

o Tatacara pembayaran dan penggantian pihak yang berhak atas manfaat

pensiun apabila peserta meninggal dunia

o Tatacara perubahan peraturan dana pensiun dan tatacara pembubaran

dan penyelesaian dana pensiun.

2. Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 Ayat 1 dari sudut

pembentukannya

3. Kepengurusan dan pelaporan

4. Penggabungan atau pemisahan dana pensiun

5. Pengalihan kepersertaan

b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau

perusahaan asuransi jiwa, untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi

perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun

pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi yang bersangkutan.

Persyaratan yang harus dimiliki agar dapat menyelenggarakan dana pensiun :

a. Memenuhi tingkat solvabilitas.

Dana Pensiun

Page 8: Dana Pensiun

8

b. Memiliki kesiapan untuk menyelenggarakan DPLK yang dibuktikan dengan

kesiapan di bidang organisasi dan personil serta kesiapan sistem administrasi.

c. Memiliki kinerja investasi yang sehat dalam arti memiliki hasil yang memadai

dari portofolio investasi dan penempatan investasi tidak menyimpang dari

ketentuan tentang investasi yang berlaku di bidang asuransi.

d. Memiliki tingkat kesinambungan pertanggungan yang sehat sekurang-

kurangnya dalam 2 tahun terakhir.

e. Sanggup untuk menyampaikan laporan hasil penilaian solvabilitas dan laporan

investasi perusahaan.

f. Telah menjalankan usaha sekurang-kurangnya 5 tahun.

8. Program Pensiun

Program pensiun adalah program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992, program pensiun terdiri dari:

a. Program Pensiun Iuran Pasti. Program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam

peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan

pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Formula yang umum

digunakan untuk menentukan jumlah iuran yang dibayarkan adalah:

Money Purchase Plan. Menetapkan jumlah iuran yang dibayarkan oleh

karyawan dan pemberi kerja.

Saving Plan. Hampir sama dengan money purchase plan, hanya berbeda

dalam hal iuran, seluruhnya biasanya karyawan yang menentukan. Untuk

menetapkan jumlah iuran, beberapa factor perlu dipertimbangkan antara lain:

1. Besarnya nilai manfaat atau imbalan

2. Usia rata-rata karyawan

3. Skala gaji perusahaan yang bersangkutan

4. Jumlah masa kerja

b. Program Pensiun Manfaat Pasti. Program pensiun yang manfaatnya ditetapkan

dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan

program pensiun iuran pasti. Formula yang umum di gunakan untuk menentukan

besar manfaat pensiun untuk jenis program ini adalah: Final Earning Pensiun Plan

dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji terakhir peserta pada saat mencapai

usia pensiun.

Dana Pensiun

Page 9: Dana Pensiun

9

c. Program Pensiun Berdasarkan Keuntungan. Program pensiun iuran pasti, dengan

iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan

keuntungan pemberi kerja.

9. Metode Pembiayaan Program Pensiun

Penghimpunan dana dilakukan dilakukan agar dapat dipakai untuk pembayaran

manfaat pada masa yang akan datang. System pendanaan dibedakan dalam:

a. Metode Pay As You Go. Dimana pemberi kerja hanya membiayai manfaat pensiun

seorang karyawan atau peserta begitu diperlukan diluar gaji terakhir. Ciri-cirinya

adalah:

Tidak ada ketentuan mengenai besarnya manfaat pensiun Metode Sistem

Pendanaan

Manfaat tidak ditetapkan dan belum dijanjikan

Pensiun merupakan bagian kecil dalam kaitannya dengan kegiatan usaha

b. Metode funding system. Sistem Pendanaan. Penghimpunan dana dilakukan agar

dapat dipakai untuk pembayaran manfaat pada masa yang akan datang. System

pendanaan dibedakan dalam:

Single Premium Funding. Dimana biaya setiap peserta program untuk suatu

tahun tertentu ditentukan dengan factor anuitas untuk menetapkan nilai

sekarang dari pensiun tahunan peserta setelah memperhitungkan masa kerja.

Pembayaran pensiun untuk satu tahun tertentu merupakan satu unit manfaat

yang besarnya sebagai berikut:

1. 2% dari gaji tahun tersebut

2. 2% dari gaji rata-rata terakhir

3. sebesar 30 ribu per bulan

Level Premium Funding. Adalah metode yang dirancang untuk menghindari

kenaikan biaya pensiun yang terjadi pada saat usia peserta semakin bertambah

dan pada saat kenaikan gaji

10. Peran Dana Pensiun

Untuk dapat memahami peran dana pensiun, perlu dilihat pada Undang-undang

Nomor 11 Tahun 1992 sebagai berikut:

Dana Pensiun

Page 10: Dana Pensiun

10

a. Memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

b. Sarana penghimpunan dana guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam

pembangunan nasional

c. Menambah motivasi dan ketenagan kerja sehingga meningkatkan produktifitas

Berdasarkan hal-hal di atas diharapkan dana pensiun dapat berperan serta secara aktif

dalam pembangunan, sebagai salah satu lembaga keuangan penghimpun dana, sekaligus

membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja.

Layanan kesejahtaraan pensiun dilakukan oleh Yayasan Dana Pensiun (YDP). Namun

manfaat pensiun yang diberikan melalui beberapa yayasan dana pensiun tertentu masih jauh

dari manfaat yang seharusnya dapat diterima peserta. Berdasarkan penelitian, terdapat

beberapa kelemahan dari program YDP antara lain:

a. Belum ada ketentuan yang mengatur hal-hal yang mendasar

b. Pengelolaan YDP masih banyak yang kurang profesional

c. Arahan investasi kurang jelas

d. Banyak investasi dalam bentuk aktiva tetap yang kurang produktif

e. Administrasi keuangan kurang dipersiapkan dengan baik

f. Investasi gedung kantor yang berlebihan/mewah

g. Manajemen kurang perduli terhadap perbaikan manfaat pensiun

h. Keuntungan lembaga/yayasan dana pensiun yang besar tidak diimbangi dengan

perbaikan manfaat yang sepadan

i. Ada perbedaan jumlah manfaat pensiun untuk kalangan pensiunan, janda/duda dan

anak yatim/piatu dari para pensiunan

Pada umumnya dana pensiun mempunyai keunggulan potensial sebagai berikut:

1. Pengelola yang ditunjuk, seyogyanya professional, setia dan jujur serta mampu untuk

rencana dan berpikir jangka panjang.

2. Sesuai UU No 11/1992, dana pensiun dibebaskan dari pajak penghasilan dengan

demikian para peserta dapat menikmati manfaat pensiun sekurang-kurangnya 15%

lebih tinggi dari manfaat program lain.

Dana Pensiun

Page 11: Dana Pensiun

11

3. Seluruh himpunan iuran dan hasil pengelolaan kekayaan, investasi dibagikan kepada

peserta atau ahli warisnya secara prorate menurut jumlah iuran dan masa

kepesertaannya.

4. Biaya-biaya tetap (overhead) relative rendah, karena umumnya peserta secara

bersama-sama melalui mitra pendiri, pemberi kerja memikulnya sehingga akan

memberikan dampak efisiensi yang tinggi karena dampak skala ekonomis.

5. Dana pensiun mempunyai prospek menjadi suatu lembaga keuangan dengan likuditas

dan solvabilitas yang tinggi sehingga memberikan posisi penentu dalam melakukan

kerja sama dengan lembaga keuangan lain.

6. Untuk mengurangi resiko kematian/kecelakan dari peserta, maka sebagian atau

seluruh peserta dapat dipertanggungkan dengan asuransi jiwa/kecelakaan kepada

perusahaan asuransi dengan premi asuransi relative rendah karena sifat kolektif dan

mendapat pembagian keuntungan atas pertanggungan jiwa para peserta.

7. Manfaat pensiun dapat dinikmati secara berkala bulanan selama seumur hidup dengan

jumlah yang sama bagi peserta dan bagi janda/duda dari peserta, serta anak yatim

piatu dan peserta samapai berusia 25 tahun.

8. Dana pensiun dapat mempunyai 3 fungsi yang terpadu yaitu: Tabungan, Asuransi dan

Pensiun. Fungsi ini dapat dilakukan dengan cara kerjasama antar ketiga lembaga

(Perbankan, Perusahaan Asuransi Jiwa dan Dana Pensiun).

11. Pengurus Dana Pensiun

Syarat Pengurus

1. WNI, memiliki akhlak dan moral yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan

tercela di bidang perekonomian dan atau  dihukum karena melakukan tindak pidana

perekonomian, memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang Dana Pensiun

(dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pengetahuan dasar dan pengetahuan

lanjutan di bidang Dana Pensiun)

2. Ditunjuk dan diberhentikan oleh Pendiri

3. Tidak dapat merangkap jabatan Pengurus dana pensiun lain atau Direksi dan atau

jabatan eksekutif pada perusahaan lain

Dana Pensiun

Page 12: Dana Pensiun

12

Wewenang Pengurus

1. Membuat perjanjian dengan Penerima Titipan

2. Membuat perjanjian dengan pihak ketiga

3. Melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dan mewakili Dana

Pensiun di dalam atau di luar pengadilan

Kewajiban Pengurus 

1. Mengelola Dana Pensiun

2. Mengumumkan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya pada peserta

sekurang-kurangnya 6 bln sekali dan melaporkannya kepada Pendiri dan Dewan

Pengawas

3. Melaporkan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri dan

Dewan Pengawas minimal 6 bulan sekali

4. Melaporkan kepada menteri Keuangan, Laporan keuangan dan perkembangan

investasi dan hasilnya yang telah diaudit Akuntan Publik paling lambat 5 bulan

setelah tahun buku beserta laporan semesteran paling lambat 2 bulan tiap akhir

semester, Laporan teknis, Laporan Aktuaris minimal 3 tahun sekali dan Laporan

apabila Pendiri tidak membayar iuran 3 bulan berturut-turut

5. Mengumumkan pembentukan Dana Pensiun dan pengesahan Peraturan Dana Pensiun

dengan menempatkan Keputusan Menteri Keuangan tentang pengesahan Dana

Pensiun pada Berita Negara RI

6. Memberitahukan kepada Pendiri apabila Mitra Pendiri tidak membayar iuran 3 bulan

berturut-turut atau Mitra Pendiri bubar

7. Memperlihatkan buku, catatan, dokumen dan memberikan keterangan yang

diperlukan dalam rangka pemeriksaan langsung oleh Menkeu

8. Menyampaikan kepada Peserta, Neraca dan perhitungan hasil usaha, Hal-hal yang

timbul dalam kepesertaan dan Setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun

9. Menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan saran dan pendapat mengenai

perkembangan portofolio investasi dan hasilnya dan membicarakan saran dan

pendapat dimaksud bersama Pendiri dan Dewan Pengawas

Dana Pensiun

Page 13: Dana Pensiun

13

Tanggung Jawab Pengurus

1. Pengurus masing-masing atau bersama-sama bertanggung jawab secara pribadi atas

segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus

yang melanggar atau melalaikan tugas dan atau kewajibannya

2. Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri

 

Dana Pensiun

Page 14: Dana Pensiun

14

BAB III

KESIMPULAN

Dana pensiun adalah lembaga keuangan berbadan hukum yang mengelola program

pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu

perusahaan terutama yang telah pensiun.

Peserta dana pensiun adalah setiap karyawan yang termasuk ke dalam golongan

karyawan yang memenuhi syarat dalam persyaratan dana pensiun yang didirikan oleh

pemberi kerja apabila telah berusia setidaknya 18 tahun atau telah kawin dan telah memiliki

masa kerja minimal 1 tahun pada pada pendiri atau mitra pendiri. Sedangkan usia dimana

peserta berhak mengajukan pensiun dan mendapatkan manfaat pensiun dibedakan menjadi

pensiun normal, pensiun dipercepat, dan pensiun ditunda.

Penyelenggaraan Dana Pensiun sangat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi

pemberi kerja, karyawan, serta bagi lembaga pengelolaan dana pensiun itu sendiri. Dengan

mengikutkan atau membentuk sendiri dana pensiun untuk para karyawannya, perusahaan

telah melaksanakan kewajiban moralnya kepada karyawan untuk memberikan rasa aman

ketika karyawan telah mencapai usia pensiun, sehingga karyawan akan termotivasi untuk

bekerja lebih baik dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi. Selain itu, perusahaan juga akan

memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan

professional di pasaran tenaga kerja.

Sedangkan dengan mendaftarkan diri sebagai peserta dana pensiun, para karyawan

akan merasa aman terhadap masa yang akan datang karena akan mendapatkan jaminan

ekonomis dari penghasilan yang diterima, dan mempunyai tambahan kompensasi walaupun

baru dapat dinikmati ketika karyawan tersebut telah mencapai usia pensiun atau ketika telah

berhenti bekerja. Manfaat yang diterima oleh lembaga pengelolaan dan pensiun dapat berupa

keuntungan dengan beronvestasi yang dilakukan dan turut membantu serta mendukung

program pemerintah.

Dana Pensiun

Page 15: Dana Pensiun

15

DAFTAR PUSTAKA

Kashmir. 2008. “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya” Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

http://gusbandi.blogspot.com/2009/08/prinsip-penyelenggaraan-dana-pensiun.html

http://www.bapepam.go.id/dana_pensiun/edukasi_dp/pengelolaan.htm#8

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/03/dana-pensiun-6/

http://www.dana-pensiun.com/

http://blog.keuanganpribadi.com/menyiapkan-dana-pensiun/

http://www.docstoc.com/docs/17606821/DANA-PENSIUN

Dana Pensiun