BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM Perkembangan Sejarah menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi yang pertama dibentuk di wilayah Indonesia (staatblad Nomor : 378). Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Undang Undang No. 11 Tahun 1950, tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat. Dengan lahirnya Undang Undang No. 23 Tahun 2000 tentang Provinsi Banten, maka Wilayah Administrasi Pembantu Gubernur Wilayah I Banten resmi ditetapkan menjadi Provinsi Banten dengan daerahnya meliputi : Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten/Kota Tangerang serta Kota Cilegon. Adanya perubahan itu, maka saat ini Provinsi Jawa Barat terdiri dari : 17 kabupaten dan 9 kota, dengan membawahi 625 kecamatan, 5.201 desa dan 609 kelurahan. Dalam kurun waktu 1994-1999, secara kuantitatif jumlah Wilayah Pembantu Gubernur tetap 5 wilayah yang tediri dari : 20 kabupaten dan 5 kota, dan tahun 1999 jumlah kota bertambah menjadi 8 kota. Kota administratif berkurang dari enam daerah menjadi empat, karena Kotip Depok pada tahun 1999 berubah status menjadi kota otonom. A. Gambaran Umum Daerah 1. Kondisi Geografis Daerah Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 550 - 750 Lintang Selatan dan 104 48 - 108 48 Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah: Sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta ; Sebelah Timur, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah ; Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudra Indonesia ; Sebelah Barat, berbatasan dengan Provinsi Banten. Berdasarkan hasil digitasi batas wilayah, luas wilayah Provinsi Jawa Barat mencapai 3.711.654,00 hektar. Daratan Jawa Barat dibedakan atas wilayah pegunungan curam (9,5% dari total luas wilayah Jawa Barat) terletak di bagian Selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut (dpl); wilayah lereng bukit yang landai (36,48%) terletak di bagian Tengah dengan ketinggian 101.500 m dpl; dan wilayah daratan luas (54,03%) terletak di bagian Utara dengan ketinggian 0-10 m dpl. 2. Kondisi Demografi Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat menurut hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 (SP2010) adalah 43.021.826 orang dengan komposisi 21.876.572 lakiLPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010

1

laki dan 21.145.254 perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk lakilaki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan dengan sex ratio sebesar 103. Persebaran penduduk antar wilayah di Jawa Barat sangat bervariasi. Kabupaten Bogor merupakan wilayah administrasi yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Jawa Barat yaitu sebanyak 4.763.209 orang, disusul Kabupaten Bandung sebanyak 3.174.499 orang dan Kabupaten Bekasi diurutan ketiga dengan jumlah penduduk sebanyak 2.629.551 orang, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.1. Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Jawa Barat menurut Kabupaten/Kota dan Jenis KelaminPenduduk No [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Kab Bogor Kab Bandung Kab Bekasi Kab Garut Kota Bandung Kab Sukabumi Kota Bekasi Kab Cianjur Kab Karawang Kab Cirebon Kota Depok Kab Tasikmalaya Kab Indramayu Kab Ciamis Kab Bandung Barat Kab Subang Kab Majalengka Kab Sumedang Kab Kuningan Kota Bogor Kab Purwakarta Kota Tasikmalaya Kota Cimahi Kota Sukabumi Kota Cirebon Kota Banjar Jawa Barat Kabupaten/Kota [2] Laki-laki [3] 2.446.251 1.617.513 1.345.500 1.216.139 1.213.718 1.191.489 1.182.496 1.120.550 1.095.202 1.057.501 879.325 835.052 856.190 757.729 771.729 737.398 582.783 546.389 521.556 484.648 435.307 320.859 273.900 152.193 148.095 87.060 21.876.572 Perempuan [4] 2.316.958 1.556.986 1.284.051 1.185.109 1.179.915 1.147.859 1.153.993 1.047.964 1.030.032 1.007.641 857.240 840.492 807.326 773.630 741.905 724.958 583.950 544.934 516.002 464.418 416.259 313.565 267.239 147.054 147.669 88.105 21.145.254 Total [5] 4.763.209 3.174.499 2.629.551 2.401.248 2.393.633 2.339.348 2.336.489 2.168.514 2.125.234 2.065.142 1.736.565 1.675.544 1.663.516 1.531.359 1.513.634 1.462.356 1.166.733 1.091.323 1.037.558 949.066 851.566 634.424 541.139 299.247 295.764 175.165 43.021.826 Seks Rasio [6] 105 103 104 102 102 103 102 106 106 104 102 99 106 97 104 101 99 100 101 104 104 102 102 103 100 98 103

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (Hasil Sensus Penduduk 2010) LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010

2

Kota Banjar, Kota Cirebon dan Kota Sukabumi adalah tiga kota yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit dibandingkan dengan wilayah administrasi lainnya di Jawa Barat. Penduduk Kota Banjar sebanyak 175.165 orang, penduduk kota Cirebon sebanyak 295.764 orang dan penduduk Kota Sukabumi sebanyak 299.247 orang. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Jawa Barat per tahun selama sepuluh tahun terakhir dari tahun 2000-2010 sebesar 1,89 persen. Empat kabupaten/kota memiliki laju pertumbuhan penduduk lebih dari 3 persen yaitu Kabupaten Bogor sebesar 3,13 persen, Kabupaten Bekasi sebesar 4,69 persen, Kota Bekasi sebesar 3,48 persen dan Kota Depok sebesar 4,30 persen. Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Ciamis merupakan tiga wilayah administrasi yang memiliki laju pertumbuhan penduduk paling rendah di Jawa Barat, yaitu masing-masing 0,40 persen Kabupaten Majalengka, 0,46 persen Kabupaten Indramayu dan 0,47 persen Kabupaten Ciamis. Kabupaten/kota lain yang memiliki laju pertumbuhan penduduk kurang dari 1 persen adalah Kabupaten Tasikmalaya sebesar 0,88 persen, Kabupaten Kuningan sebesar 0,53 persen, Kabupaten Cirebon sebesar 0,68 persen, Kabupaten Subang sebesar 0,96 persen dan Kota Cirebon sebesar 0,84 persen. Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas wilayah sekitar 37.116,54 kilo meter per segi (sumber : hasil digitasi batas wilayah) dan jumlah penduduk sebanyak 43.021.826 orang, memiliki kepadatan penduduk 1.159 orang per kilo meter persegi. Kota Bandung dan Kota Cimahi memiliki tingkat kepadatan penduduk paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. Kepadatan penduduk Kota Bandung adalah 14.228 orang per kilo meter persegi, sedangkan kepadatan penduduk Kota Cimahi adalah 13.134 orang per kilo meter persegi. 3. Status Pembangunan Manusia Berdasarkan perhitungan BPS Provinsi Jawa Barat, IPM Jawa Barat pada Tahun 2010 mencapai 72,08 poin, mengalami peningkatan sebesar 0,44 poin dibandingkan tahun 2009 sebesar 71,64 poin. Indeks Pendidikan pada tahun 2010 mencapai 81,67 poin, naik sebesar 0,53 poin jika dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar 81,14 poin. Sedangkan capaian angka Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Barat sebesar 7,95 tahun. Pencapaian Angka Melek Huruf (AMH) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2010 adalah 96,00 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2009, Angka Melek Huruf mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen. Indeks Kesehatan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2010, mencapai 72,00 poin. Capaian Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Barat adalah 68,20 tahun, naik 0,2 tahun dibandingkan dengan tahun 2009. Selanjutnya pada tahun 2010, pencapaian Provinsi Jawa Barat dalam Indeks Daya Beli yang merupakan alat ukur untuk mengetahui standar kehidupan yang layak adalah 62,57 poin. Kondisi Purchasing Power Parity atau Paritas Daya Beli LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010

3

Provinsi Jawa Barat tahun 2010 mencapai Rp. 630,77 ribu, jika dibandingkan dengan tahun 2009 yang mencapai Rp. 628,71 ribu mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.060,-. Tabel 1.2 PERKEMBANGAN INDIKATOR PEMBANGUNAN JAWA BARAT TAHUN 2009-2010 Capaian dan Target Indikator Makro NO INDIKATOR Capaian 2009 a. Jumlah Penduduk 1. (orang) b. Laju Pertumbuhan Penduduk (%) IPM a) Indeks Pendidikan 2. b) Indeks Kesehatan c) Indeks Daya beli a) (jiwa) b) Tingkat 10,96 < 9,8 10 11 10,33 Terbuka (%) 4. Penduduk Miskin Laju 5. Pertumbuhan Ekonomi (%) 6. Inflasi / PDRB 7. Konstan 2000 (trilyun) yoy / Jan-Jan (%) adh Tahun 302,62 3,09 4,29 4.983.570 4,6 5,06 67 314,67 316,19 11 12 4.773.720 Pengangguran Jumlah 2,08 juta 1,95 juta Pengangguran 3. 71,64 81,14 71,67 62,10 73,51 83,46 73,79 63,28 73,51 83,46 73,79 63,28 72,082) 81,672) 72,002) 62,572) 1,891) 1,99 1,6 1,7 1,891) 42.693.951 Target 2010 RKPD 44,09 juta KUA Perubahan 43,55 43,68 juta (proyeksi) 43.021.826 Capaian 2010

5,5 6,0

6,09

67 317,87 319,38

6,46

321,87

LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010

4

8.

Investasi (trilyun Rp)

116,65 119,31 122,79

116,65 122,79

136,63

Sumber

: Bappeda dan BPS Provinsi Jawa Barat

Keterangan : 1) SP 2000-2010 2) Angka Sangat Sementara Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat melalui Berita Resmi Statistik, keadaan jumlah angkatan kerja pada bulan Agustus tahun 2010 mencapai 18,89 juta jiwa atau sebesar 62,38% dari total penduduk usia kerja. Jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2009 yang mencapai 62,89% terjadi penurunan sebesar 0,51%. Jumlah penganggur pada tahun 2010 mencapai 1,95 juta jiwa atau sebesar 10,33%, sedangkan pada tahun 2009 sebanyak 2,08 juta jiwa atau 10,96 %. Dengan demikian terjadi penurunan jumlah penganggur sebanyak 0,63% selama satu tahun terakhir. Kondisi tersebut, jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam dokumen KUA Perubahan Tahun 2010, maka indikator tersebut telah tercapai, sedangkan jika dibandingkan dengan target pada dokumen RKPD, maka indikator tersebut tidak tercapai, sebagaimana tercantum pada dokumen RKPD tahun 2010 ditargetkan kurang dari 9,8 persen. Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan pendekatan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, artinya kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin terhadap total penduduk Jawa Barat pada Maret 2010 sebesar 11,27% atau kurang lebih 4,77 juta jiwa. Bila dibandingkan dengan tahun 2009 yang berjumlah 4,98 juta jiwa atau 11,96%, mengalami penurunan sebesar 0,69%. Kondisi tersebut, jika dibandingkan dengan target yang tercantum dalam dokumen KUA Perubahan Tahun 2010 telah mencapai target. 4. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan Daerah Sektor unggulan sebagai potensi daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, digambarkan sebagai berikut :

LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010

5

Tabel 1.3 Sektor Unggulan Daerah No I Kawasan Bodebekpunjur (Bogor, Depok, Bekasi, Puncak, Cianjur) II Purwasuka (Purwakarta, Pariwisata, perikanan, Pertanian, industri III IV Sukabumi, dsk Ciayumajakuning Indramayu, V Priangan Banjar) VI Sukabumi dan sekitarnya Kuningan, Sumedang) Timur-Pangandaran Garut, Ciamis, Pertanian, industri mineral. Peternakan, pertanian, perkebunan, (Sukabumi, Cianjur) perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan dan bisnis kelautan, serta pertambangan mineral. VII Kawasan Bandung Khusus Cekungan pertanian, hortikultura, kreatif, industri nonpolutif, industri perdagangan, perkebunan, dan perikanan pertambangan (Tasikmalaya, tangkap, pariwisata, industri pengolahan, kerajinan (Cirebon, Majalengka, Kegiatan Utama industri manufaktur, jasa, kehutanan, dan perdagangan, perkebunan, pengolahan,

pertambangan, agribisnis dan agrowisata Subang, Karawang) peternakan, perikanan, bisnis kelautan, pariwisata pertambangan. Agribisnis, peternakan, pariwisata, dan bisnis kelautan Agribisnis, agroindustri, perikanan, pertambangan dan pariwisata.

jasa, pariwisata dan perkebunan, dengan meningkatkan manajemen pembangunan yang berkarakter lintas kabupaten/kota yang secara kolektif dan PKN berbagi peran membangun perwujudan Bandung Raya. b. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2010 tercatat sebesar 6,1 %. Pertumbuhan ini didukung semua komponen, yaitu konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,6 %, konsumsi pemerintah sebesar 0,3 %, pembentukan modal tetap bruto sebesar 8,5 % dan perubahan inventori sebesar 463,1 %. Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada triwulan IV-2010 masih didominasi kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 6 mempercepat Perkotaan

Kawasan

terhadap PDB sebesar 57,8 %, diikuti Pulau Sumatera sebesar 23,2 %, Pulau Kalimantan 9,1 % dan Pulau Sulawesi 4,7 %, serta provinsi lainnya sebesar 5,2 %. Berdasarkan perbandingan antar provinsi, tiga provinsi yang terbesar dari sisi kontribusi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat, yang memberikan kontribusi sebesar 45,6 % terhadap Indonesia, dengan rincian, Provinsi DKI Jakarta sebesar 16,5 %, Jawa Timur sebesar 14,8 % dan Jawa Barat sebesar 14,3 %. Jawa Barat merupakan provinsi dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk terbesar dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Dengan posisi geografis yang berbatasan dengan Ibukota Negara, Jawa Barat merupakan barometer situasi dan kondisi makro di Indonesia. Bertolak dari kondisi tersebut, berbagai kebijakan strategis yang diambil Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat berpengaruh pada akselerasi pertumbuhan sektor-sektor dominan ditingkat Nasional. Kinerja perekonomian Jawa Barat pada tahun 2010 cukup baik dibandingkan tahun 2009. Hal tersebut, terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar 6,09 %, lebih kecil 0,01 % dari laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,1 %, sementara laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2009 hanya 4,29%. Memperhatikan capaian LPE Jawa Barat tahun 2010, bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada RKPD dan KUA Perubahan Tahun 2010, LPE Jawa Barat melebihi target. Selama periode tahun 2010, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun dasar 2000 mengalami peningkatan sebesar 6,36% dari Rp. 302,62 trilyun tahun 2009 menjadi Rp. 321,87 trilyun pada tahun 2010. Berdasarkan penjelasan diatas, capaian PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2010 melebihi target yang telah ditetapkan dalam KUA Perubahan dan RKPD tahun 2010. Selanjutnya PDRB Provinsi Jawa Barat periode 2009-2010 dapat dilihat pada tabel 1.4. Tabel 1.4 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2009-2010 (Trilyun Rupiah) Lapangan Usaha (1) I. Primer 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian II. Sekunder 1. Industri Pengolahan LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 2009**) (2) 48,67 41,25 7,42 148,77 131,43 2010***) (3) 49,60 42,14 7,46 154,38 135,25

7

Lapangan Usaha (1) 2. Listrik, Gas dan Air Bersih 3. Bangunan III. Tersier 1. Perdagangan Hotel, & Restoran 2. Pengangkutan & Komunikasi 3. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 4. Jasa-jasa PDRB Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Catatan : **) Angka Sementara ***) Angka Sangat Sementara Berdasarkan pengelompokkan sektor,

2009**) (2) 7,04 10,30 105,18 62,70 13,19 9,62 19,67 302,62

2010***) (3) 7,32 11,81 117,89 70,08 15,35 10,56 21,90 321,87

sektor

sekunder

masih

mendominasi dalam penciptaan nilai tambah di Provinsi Jawa Barat. Total PDRB atas dasar harga berlaku dari kelompok sektor sekunder tahun 2010 mencapai Rp. 341,10 trilyun, atau meningkat sebesar 7,76% dibandingkan tahun sebelumnya, sebagaimana tercantum dalam tabel 1.5. Adapun kelompok tersier mengalami peningkatan sebesar 29,78% dari Rp. 244,13 trilyun pada tahun 2009 menjadi Rp. 316,82 trilyun pada tahun 2010. Sedangkan kelompok primer meningkat sebesar 23,40% atau dari Rp. 91,36 trilyun pada tahun 2009 menjadi Rp. 112,74 trilyun pada tahun 2010. Kendati demikian peningkatan-peningkatan tersebut belum menunjukkan kinerja aktual dari kelompok sektor bersangkutan, karena pada PDRB atas dasar harga berlaku masih terkandung inflasi. Tabel 1.5 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2009-2010 (Trilyun Rupiah)

Lapangan Usaha (1) I. Primer 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian II. Sekunder 1. Industri Pengolahan LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010

2009**) (2) 91,36 79,89 11,47 316,54 275,17

2010***) (3) 112,74 97,19 15,55 341,10 290,75

8

Lapangan Usaha (1) 2. Listrik, Gas dan Air Bersih 3. Bangunan III. Tersier 1. Perdagangan Hotel, & Restoran 2. Pengangkutan & Komunikasi 3. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 4. Jasa-jasa PDRB Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Catatan : **) Angka Sementara ***) Angka Sangat Sementara

2009**) (2) 20,14 21,23 244,13 132,52 41,78 18,80 51,03 652,03

2010***) (3) 21,30 29,05 316,82 172,71 54,63 21,16 68,32 770,66

Berdasarkan harga konstan tahun dasar 2000, kinerja sektor sekunder dan sektor tersier selama tahun 2010 menunjukkan pertumbuhan pesat, sedangkan sektor primer mengalami pertumbuhan melambat. Kinerja kelompok sektor sekunder mampu tumbuh sebesar 3,90% dari tahun 2009. PDRB sektor sekunder tahun 2009 sebesar Rp. 148,77 trilyun, tahun 2010 naik menjadi Rp. 154,38 trilyun. Kelompok sektor tersier tahun 2010 meningkat sebesar 11,56% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2009 PDRB kelompok sektor tersier sebesar Rp. 105,18 trilyun, meningkat menjadi Rp. 117,89 trilyun tahun 2010. Tahun 2010, sektor primer mengalami pertumbuhan relatif rendah hanya sebesar 0,93% dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2009, kelompok sektor primer sebesar Rp. 48,67 trilyun meningkat menjadi Rp. 49,60 trilyun tahun 2010, sebagaimana tabel 1.4 diatas. Tabel 1.6 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor Atas Dasar Harga Konstan 2000 Dalam Perekonomian Jawa Barat Tahun 2009-2010 (%) Sektor (1) I. Primer 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian II. Sekunder Tahun 2009**) (2) 12,30 13,00 8,38 -0,5 2010***) (3) 0,93 1,00 0,54 3,90

LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010

9

1. Industri Pengolahan 2. Listrik, Gas & Air Bersih 3. Bangunan III. Tersier 1. Perdagangan, Hotel dan Restoran 2. Pengangkutan dan Komunikasi 3. Keuangan, Perusahaan 4. Jasa-jasa PDRB Catatan **) Angka Sementara ***) Angka Sangat Sementara Persewaan & Jasa

-1,74 16,82 5,84 8,09 10,12 7,83 5,98 3,18

2,90 6,97 14,67 11,56 11,77 16,23 9,84 8,64

4,29

6,09

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat dan Bappeda Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan tabel 1.6, sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor sekunder dan tersier. Sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan salah satu sektor tersier yang mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan sektor lainnya sebesar 16,23%, disusul sektor bangunan/konstruksi yang merupakan salah satu dari sektor sekunder sebesar 14,67%. Pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian mengalami hambatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,38% menjadi 0,54% pada tahun 2010. Beberapa sektor lainnya mengalami pertumbuhan cukup pesat adalah sektor perdagangan, hotel & restoran, sektor jasa dan sektor keuangan, persewaan, serta jasa perusahaan mengalami pertumbuhan di atas 8,00%. c. Struktur Ekonomi Peranan sektor ekonomi suatu daerah terhadap pembentukan PDRB menggambarkan potensi perekonomian suatu wilayah. Tingginya peranan suatu sektor dalam perekonomian, memberikan gambaran bahwa sektor tersebut merupakan sektor andalan yang terus dapat dikembangkan serta menjadi pendorong roda perekonomian semakin berkembang. Distribusi persentase PDRB sektoral menunjukkan peranan masingmasing sektor dalam kontribusi terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Distribusi persentase juga memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor dalam pembentukan PDRB, sehingga tampak sektor-sektor andalan yang menjadi pemicu pertumbuhan di wilayah yang bersangkutan. Struktur ekonomi Jawa Barat dapat dijelaskan menurut kelompok sektor primer, sekunder dan tersier. Pada tahun 2010 kontribusi sektor primer terhadap LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010

10

PDRB Jawa Barat berdasarkan harga berlaku sebesar 14,63%. Kontribusi sektor primer terbesar masih disumbang sektor pertanian, sebesar 12,61%, sedangkan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian hanya sebesar 2,02%. Dibandingkan dengan tahun 2009, kontribusi sektor primer mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,62% dari 14,01% pada tahun 2009 menjadi 14,63% di tahun 2010. Kelompok sektor sekunder masih merupakan penyumbang terbesar bagi PDRB Jawa Barat yaitu sebesar 44,26% walaupun mengalami penurunan sebesar 4,29% dibandingkan tahun 2009. Kontribusi terbesar sektor sekunder adalah sektor industri sebesar 37,73%, sedangkan sektor listrik, gas, dan air bersih serta sektor bangunan hanya berkontribusi masing-masing sebesar 2,76% dan 3,77%. Tabel 1.7 Peranan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku setiap Sektor dalam Perekonomian Jawa Barat tahun 2009 - 2010 (%) Lapangan Usaha (1) I.Primer 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian II. Sekunder 1. Industri Pengolahan 2. Listrik Gas dan Air Bersih 3. Bangunan III. Tersier 1. Perdagangan Hotel, & Restoran 2. Pengangkutan & Komunikasi 3. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 4. Jasa-jasa PDRB Catatan **) Angka Sementara ***) Angka Sangat Sementara Pada tahun 2010 kontribusi kelompok sektor tersier sebesar 41,11% atau mengalami peningkatan 3,67% dari tahun sebelumnya sebesar 37,44%. Kelompok sektor tersier didukung oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi sebesar 22,41%, sektor pengangkutan dengan kontribusi LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 2009**) (2) 14,01 12,25 1,76 48,55 42,20 3,09 3,26 37,44 20,32 6,41 2,88 7,83 100,00 2010***) (3) 14,63 12,61 2,02 44,26 37,73 2,76 3,77 41,11 22,41 7,09 2,75 8,86 100,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat dan Bappeda Provinsi Jawa Barat

11

sebesar 7,09%, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan kontribusi sebesar 2,75% serta sektor jasa dengan kontribusi sebesar 8,86%. Berdasarkan uraian pada tabel 1.7, diketahui struktur perekonomian Jawa Barat selama periode 2009 2010 sangat didukung sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi terendah pembentukan PDRB selama tahun 2010 adalah sektor pertambangan dan penggalian serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Tabel 1.8 PDRB menurut Penggunaan Tahun 2009 dan Tahun 2010 Atas Dasar Harga Berlaku (%) NO 1 2 3 4 5 6 KOMPONEN PENGGUNAAN Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi Lembaga Nirlaba Konsumsi Pemerintah Pembentukan Modal Tetap Bruto Perubahan Inventory Diskrepansi Statistik Ekspor Dikurangi Impor Sumber Catatan : BPS Provinsi Jawa Barat : **) Angka Sementara ***) Angka Sangat Sementara PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2010, sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga sebesar 60,39%, ekspor sebesar 36,08% dan dikurangi impor sebesar 28,51%. Sedangkan pertumbuhan nilai PDRB menurut penggunaan, konsumsi Pemerintah mengalami kenaikan sebesar 14,34% dan konsumsi rumah tangga mengalami kenaikan sebesar 8,83% dibandingkan tahun 2009. Laju Pertumbuhan Investasi atas dasar harga berlaku tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 17,38% dilihat dari nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tahun 2009 sebesar Rp.119,31 trilyun menjadi Rp.136,63 trilyun. PDRB Distribusi (%) 2009**)

Laju Pertumbuhan 8,83 -33,04 14,34 17,38 18,10 13,40 11,37

2010

***)

65,59 0,78 8,33 18,30 0,33 36,70 -30,03

60,39 0,44 8,63 17,73 3,94 1,30 36,08 -28,51

LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010

12

d. PDRB per Kapita Indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro adalah PDRB per kapita. Semakin tinggi PDRB yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Secara rinci PDRB per kapita sebagaimana tabel 1.9 : Tabel 1.9 Pendapatan per Kapita Jawa Barat dan Laju Pertumbuhannya Tahun 2009-2010 PDRB per Kapita (1) Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah) Pertumbuhan ( % ) Atas Dasar Harga Konstan (juta rupiah) Pertumbuhan ( % ) Keterangan : **) Angka Sementara 2,63 7,29 14,02 7,48 Tahun 2009**) (2) 15,71 Tahun 2010***) (3) 17,91

***) Angka Sangat Sementara Tabel 1.9 menggambarkan terjadinya kenaikan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dari tahun 2009 sebesar Rp. 15,71 juta menjadi Rp. 17,91 juta tahun 2010. Peningkatan PDRB per kapita tersebut, belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat. Hal tersebut, disebabkan beberapa faktor inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Untuk melihat perkembangan daya beli masyarakat secara riil digunakan PDRB berdasarkan harga konstan. Berdasarkan harga konstan, PDRB per kapita Jawa Barat naik dari Rp. 7,29 juta tahun 2009 menjadi Rp. 7,48 juta tahun 2010. Kondisi tersebut memberi gambaran secara riil, daya beli masyarakat Jawa Barat tumbuh sebesar 2,63% tahun 2010.

LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010

13