deklarasi kesiapan pemerintah dalam memobilisasi apbd untuk pengelolaan pembangunan sanitasi dan air...
DESCRIPTION
Deklarasi kesiapan pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam memobilisasi apbd untuk pengelolaan pembangunan sanitasi dan air minum di Indonesia.TRANSCRIPT
DEKLARASI
Kesiapan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam
Memobilisasi APBD untuk Pengelolaan Pembangunan Sanitasi dan Air Minum di Indonesia
Kami, mewakili Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, serta akan di ikuti Perwakilan
Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Indonesia yang peduli pada
peningkatan layanan sanitasi dan air minum yang lebih baik, menyatakan hal-hal sebagai berikut:
a. Bahwa pelayanan sanitasi, air minum adalah salah satu hak dasar masyarakat, yang
merupakan kebutuhan dasar manusia, mempunyai arti penting bagi peningkatan harkat
dan kualitas kehidupan manusia Indonesia seutuhnya oleh karena itu semua komponen
terkait perlu terus menerus mengerahkan komitmen dan upaya untuk mewujudkan agar
pelayanan kepada masyarakat lebih terpenuhi lebih berkualitas dan berkelanjutan.
b. Bahwa pengarus-utamaan pembangunan sanitasi dan air minum di Indonesia dewasa ini
telah menjelma menjadi paradigma baru yang digalang melalui program percepatan
pembangunan sanitasi dan air minum, dan bahkan perlu terus lebih dipercepat dan
dikembangkan lagi dalam mengejar ketertinggalan layanan dan dalam rangka memperkuat
upaya pembangunan ekonomi nasional.
c. Bahwa masing-masing Pemerintah Kabupaten dan Kota serta Provinsi dan didukung
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus bekerja keras dengan mengoptimalkan sumber
daya internal dan meningkatkan daya dukung sumberdaya eksternal melalui kerjasama
dan sinerjitas antar tingkat Pemerintahan di Indonesia yang peduli terhadap permasalahan
sanitasi dan air minum di kawasan perkotaan dan permukiman.
Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka pengelolaan sanitasi dan air minum yang berkualitas,
tepat sasaran dan tepat prioritas sesuai dengan tingkat kebutuhan layanan optimal, akan
terwujud apabila proses-proses pengelolaan urusan wajib daerah dalam pengelolaan sektor
sanitasi dilaksanakan sejalan dengan azas desentralisasi pembangunan yang diikuti pula dengan
proses desentralisasi pendanaannya.
Menyadari kondisi sedemikian itu, maka kami para Bupati, Walikota dan Gubernur serta DPRD
yang tergabung dalam asosiasi dan aliansi pemerintah daerah mengambil inisiatif serta langkah
sebagai berikut antara lain;
a. Menyatakan komitmen kami, untuk menyiapkan diri dalam melaksanakan pengelolaan
urusan wajib di bidang sanitasi dan air minum dengan mengembangkan kapasitas
pengelolaan layanan sektor sanitasi dan air minum, baik yang menyangkut aspek
kelembagaan, aspek teknis dan teknologi maupun aspek dukungan pendanaan,
b. Dalam pemberian dukungan pendanaan khusus di bidang pembangunan sanitasi yang
kondisi layanannya saat ini sangat tertinggal jauh dan masih memerlukan investasi yang
signifikan, namun disisi lain bahkan dapat turut mendukung dampak positif dalam
pembangunan ekonomi nasional, berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran
pembangunan sanitasi pada APBD Kabupaten/Kota sebesar rata-rata minimal 2% bagi
seluruh anggota,
c. Dalam pemanfaatan pendanaan yang bersumber dari APBN, khususnya dari dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, kami berkomitmen untuk siap menerima proses
transfer pendanaan tersebut baik secara langsung melalui DAK maupun bertahap ke
daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
d. Pemerintah Kabupaten dan Kota juga berkomitmen melalui koordinasi Pemerintah
Provinsi untuk turut membangun sinerji pemanfaatan dana dari APBN sebagaimana huruf
c) melalui suatu proses dan mekanisme yang sejalan dengan pilihan kegiatan prioritas
kebutuhan layanan sebagaimana yang dirangkum dalam dokumen Strategi Sanitasi
Kabupaten/Kota (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS) serta RISPAM dan
Rencana Perusahaan Air Minum Daerah (CORPORATE-PLAN) sebagai rujukan dan
portofolio investasi dalam mobilisasi APBD, APBD Provinsi, APBN, dan sumber dana lain
yang sah bagi pendanaan pembangunan sanitasi dan air minum di daerah.
Memperhatikan hal di atas, kami Bupati, Walikota dan Gubernur serta DPRD yang tergabung
dalam asosiasi dan aliansi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi yang peduli bagi layanan
sanitasi dan air minum yang lebih baik, meminta Pemerintah Pusat agar mengambil langkah
kebijakan operasional sebagai berikut:
a. Menerbitkan payung hukum sebagai kebijakan operasional pelaksanaan UU Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan bagi pelaksanaan proses desentralisasi secara penuh dalam rangka
penanganan urusan wajib sektor sanitasi dan air minum di daerah, antara lain melalui
penerbitan SKB Menteri
b. Menetapkan mekanisme yang jelas dan transparan tentang penyaluran dana APBN
khususnya Dana Dekonsentrasi (Dekon) dan Tugas Pembantuan (TP) melalui DAK atau
melalui transfer bertahap ke Daerah hingga mampu mewujudkan pelaksanaan
pembangunan sanitasi ataupun air minum yang terpadu antara Daerah dan Pusat.
c. Melaksanakan sinkronisasi/keterpaduan transfer dana Dekonsentrasi dan Tugas
pembantuan/TP dengan kebutuhan nyata pembangunan sanitasi dan air minum di daerah
melalui proses, prosedur, kordinasi dan kendali yang efektif dalam pemanfaatan dokumen
SSK dan MPS serta Rispam bersama Pemerintah dan khususnya melalui koordinasi dan
kendali Pemerintah Provinsi.
Demikian deklarasi ini kami buat untuk mendapat perhatian seksama semua pihak dan secara konkrit ditindaklanjuti secara bersama-sama.
Jakarta 31 Oktober 2013
A. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia/APKASI
(ISRAN NOOR) Ketua Umum
B. Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia/APEKSI
(VICKY LUMENTUT) Ketua Umum
C. Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi Indonesia/AKKOPSI
(RIZAL EFFENDI) Ketua Umum
D. Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia/APPSI
(SYAHRUL YASIN LIMPO) Ketua Umum
E. Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Seluruh Indonesia/ADEKSI
(WISNU WARDHANA) Ketua Umum