i
PERAN PARTAI GOLKAR DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN POLITIK
MASYARAKAT BERDASARKAN KETENTUAN
PASAL 10 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 83
TAHUN 2012
SKRIPSI
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum
Oleh:
Chindy Astria Octaviana Hutagalung
8111413007
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2017
ii
iii
iv
v
vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO
Kenakan KASIH dalam segala hal.
“TUHAN adalah kekuatan ku, Takkan kekurangan aku.” (Mazmur 23 : 1)
PERSEMBAHAN
Dengan mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karya kecil ini ku
persembahkan untuk:
Almarhum Nenekku terkasih St.S.F Pakpahan.
Orangtuaku terkasih I.Hutagalung dan R.Saragih, kalian segalanya bagi
hidupku.
Kakakku Theresya Hutagalung,S.Kep.,Lucia Hutagalung, Iren Margaretha
Hutagalung, yang senantiasa menjadi motivator dan inspirasiku untuk
mengerjakan skripsi ini , terimakasih untuk doa restu, nasihat, dukungan,
cinta dan kasih sayang yang tulus yang selalu ku terima dan tidak pernah
tergantikan.
Almamaterku, Universitas Negeri Semarang.
vii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala nikmat yang telah
diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Peran
Partai Politik Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat Berdasarkan
Ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012”.Skripsi ini
sebagai salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan studi Srata 1, untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri
Semarang. Melalui skripsi ini penulis banyak belajar sekaligus memperoleh
pengalaman-pengalaman baru secara langsung yang belum pernah diperoleh
sebelumnya. Diharapkan pengalaman tersebut dapat bermanfaat di masa yang akan
datang.
Penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan berkat kerjasama, bantuan, dan
dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih
kepada:
1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang,
yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di
UNNES.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri
Semarang.
3. Dr. Martitah, M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang.
viii
4. Rasdi, S.Pd., M.H., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang.
5. Tri Sulistyono, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas
Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Dani Muhtada, Ph.D., Ketua Bagian HTN-HAN Fakultas Hukum Universitas
Negeri Semarang, sekaligus sebagai Bapak Dosen Pembimbing I yang dengan
kesabaran membimbing, mengajari, dan menuntun dengan penuh
kebijaksanaan serta memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini dengan baik.
7. Saru Arifin, S.H.,L.L.M, Bapak Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan
waktunya membimbing, mengajari, dan menuntun dengan penuh
kebijaksanaan serta memberi semangat sehinggapenulis dapat menyelesaikan
skripsi ini dengan baik.
8. E.F Suharsoro selaku wakil ketua DPD Partai Golkar Kota Semarang yang
telah bersedia memberi waktu untuk wawancara sebagai penambah kekuatan
dari isi skripsi ini.
9. Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si., Dosen Wali yang selalu memberikan
arahan penulis selama menempuh perkuliahan.
10. Seluruh dosen dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri
Semarang yang telah memberi banyak ilmu.
11. Seluruh Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas
Negeri Semarang seperti Mas Wahyudin, Ibu Sesar, Ibu Yanda, Ibu Gina dll.
ix
12. Almarhum Nenek Saya Tercinta, St.S.F. Pakpahan. Wanita yang tegas, tegar
dan sabar. Berjuang demi menyekolahkan Cucu-cucunya, dan selalu
mendoakan, tidak pernah berhenti memberi semangat, memberikan perhatian
yang luar biasa, masukan, dan nasihat kepada penulis selama beliau hidup.
Selalu ingat kata-kata yang pasti diucapkan oleh beliau, setiap kali menelepon
penulis ‘’Jangan lupa berdoa ya Boruku, karena tidak ada yang mustahil bagi
Allah’’.
13. I. Hutagalung, Ayahku yang terhebat dalam dunia ini. Selalu berusaha
memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, mengajarkan selalu hidup
dengan Kasih. Beliau menjadi sebuah panutan dalam hal totalitas terhadap
pekerjaannya dan selalu menjadi semangat bagi penulis selama menjalani
perkuliahaan. Selalu ingat kata-kata yang selalu diucapkan oleh beliau, setiap
kali menelepon penulis,”semangat boruku, jaga kesehatanmu, jangan lupa
berdoa”.
14. R. Saragih, Ibuku tercinta yang selalu mendoakan dan memberi semangat
kepada penulis.
15. Ketiga kakak ku yang sangat aku cintai dan sayangi melebihi apapun didunia
ini, Theresya Hutagalung,S.Kep., Lucia Hutagalung., Iren Margaretha
Hutagalung, yang selalu mendoakan penulis dan memberikan semangat serta
tidak pernah lelah mendengar keluh kesah penulis dan terus memberikan
semangat serta bantuan baik metaril maupun imateril dalam menempuh
perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir ini. Terimahkasih kakak-kakak
x
ku, semoga kita dapat membuat Almarhum nenek dan Bapak, serta Ibu yang
masih hidup Bangga dan Bahagia.
16. Keluargaku di Semarang NAPOSO HKBP SEMARANG BARAT, Abang
Kakak dan Adik-adikku, selalu berbagi sukacita dan keceriaan didalam
Pelayanan Kepada Tuhan, Semarang PUNYA CERITA!
17. Amang Praeses Pdt. Pahala Sitorus, S.Th dan Inang Masteria Sitanggang, yang
sudah menjadi seperti orangtua saya di Semarang ini, selalu menjadi motivator
selama penulis menjalani perkuliahan di Semarang.
18. Teman-teman UKM KMKFH, Ikatan Mahasiswa Batak Semarang (IMABA),
UKM Debat FH UNNES, UKM Basket UNNES, KPU FH UNNES, Dukungan
kalian semua luar biasa HEBAT!
19. UKM Justice Choir UNNES 2016-2017, BPH ku terkhusus kepada Inneke,
Amalia, Lilia Rosa, Suparjo, Anindhita, Aulia Intan, Farah, Adit, Rifky, dan
juga staff yang tidak bisa disebutkan oleh penulis satu persatu,
“Usaha,Semangat,Ikhlas,dan Serahkan KepadaNya” lanjutkan perjuangan saya
di Justice Choir di Fakultas Hukum ini Adik-adikku.
20. Teman-temanku Angkatan 2013 KMKFH, Frisca, Lytha, Keren, Trya, Lely,
Nira, Ruth, Anna, Yulan, Rimma, Marintan, Julio, Boris, Conigya, Ivan,
Edward, Clinton, Richard, Riel, Joel, Mikhael, Boni.
21. Terkhusus Pani Eirene Sitorus,S,Ked., Kakak Idola yang jadi partner lari,
tempat bertanya, dan selalu menyempatkan ngobrol membuat penulis semakin
termotivasi dalam menjalani tanggungjawab dalam hal apapun selama
perkuliahaan dan menyelesaikan skripsi, semoga pertemanan ini tidak terputus.
xi
22. Seluruh angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Sama
seperti pepatah yang mengatakan “ Tak Ada Gading yang Tak Retak”. Oleh karena
itu dengan segala kerendahan hati penulis berharap saran dan kritik demi perbaikan
lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang
membutuhkan. Terimaka kasih.
xii
ABSTRAK
ChindyAstriaOctaviana,Hutagalung 2017. “Peran Partai Politik Dalam
Meningkatkan Politik Mayarakat Berdasarkan Ketentuan Pasal 10 Peraturan
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012”. Skripsi, Bagian Hukum Tata Negara- Hukum
Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dani
Muhtada,P.hD. Saru Arifin, S.H., LL.M.
Kehidupan politik Indonesia ini dinamis dalam negara demokrasi. Peran partai
politik tidak hanya saluran spirasi berbagai kelompok masyarakat dan bukan
sebagai wahana untuk mengilustrasikan tuntunan keseluruha dalam demokrasi.
Situasi saat ini dalam politik di Indonesia setelah terjadi masa-masa orde baru dan
munculnya rezim perubahan dalam sistem politik banyak kehadiran partai baru.
Sementara itu tiap partai mempunyai kepentingan, tujuan, keinginan, dan
berkerjasama untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahuntuk keinginan yang
sesuai apa yang diinginkan partai. Keinginan partai politik terang-terangan
bertujuan untuk memperoleh jabatan publik dalam pemilihan umum. Dalam
kehidupan politik juga mempunyai tujuan yang penting yaitu melalui kegiatan
pendidikan politik bertujuan agar masyarakat mengerti dan sadar akan hak dan
kewajibannya sebagai warga negara yang berbangsa, bernegara, dan bertanah air.
Dikaitkan dengan partai politik dengan pendidikan politik bisa diartikan sebagai
usaha sadar dan tersitematis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang
berkenaan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada massanya agar mereka
sadar akan peran dan fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012, pendidikan politik bertujuan
untuk: a) Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; b) Meningkatkan partisipasi politik dan
inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; c)
Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam
rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa; maka bergerak dari pasal inilah
penulis melakukan penelitiannya di DPD Partai Golkar Kota Semarang. Rumusan
masalah dalam skripsi ini yaitu : bagaimana partai politik dalam melaksanakan
fungsinya sebagai pemberi pendidikan politik di masyarakat Kota Semarang, dan
apa kendala-kendala partai Golkar Kota Semarang dalam memberikan Pendidikan
Politik.
Landasan teori yang digunakan oleh penulis adalah: a)Partai Politik ;
b)Pendidikan Politik ; c)Tujuan Pendidikan Politik ; d)Kesadaran Politik
e)Partisipasi Politik dan f)Kepribadian Politik. Penelitian ini, menggunakan
pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis, lokasi penelitian di
Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya (GOLKAR) Kota Semarang, selain itu
juga menggunakan teknik observasi dan studi kepustakaan setelah validitas data.
Menggunakan teknik triangulasi, setelah itu, penyajian data dan analisis data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pendidikan Politik yang
dilakukan oleh Partai Golkar belum sesuai dengan Pasal 10 PP Nomor 83 Tahun
2012, yaitu peningkatan kesadaran politik masyarakat Kota Semarang. Masih
xiii
banyak masyarakat yang cenderung tidak peduli. Banyak masyarakat masih enggan
memahami dan menerapkan kegiatan politik yang dilakukan partai politik. Mereka
memilih acuh akibat kekecewaan terhadap partai politik yang tidak sesuai dengan
apa yang di janjikan, seperti kampanye mendekati pemilu dan masih banyak dari
anggota partai politik yang melakukan korupsi. Masyarakat kehilangan rasa
percaya terhadap partai politik dan berfikir bahwa partai politik tidak amanah.
Kurangnya sosialisasi dan komunikasi dari partai politik menyebabkan masyarakat
tidak memahami dan bingung terhadap partai politik. Masyarakat juga tidak
memahami kegiatan partai politik termasuk pelaksanaan fungsi Pendidikan Politik.
Partai Politik dalam memberikan Pendidikan Politik pada masyarakat melalui cara,
yaitu sebagaiberikut(1) Reses partai (2) Serap aspirasi Masyarakat dan
Pendampingan terhadap masyarakat (3) Kaderisasi yaitu peningkatan kapasitas
pada seluruh pengurus Partai Golkar Kota Semarang. Meskipun partai politik sudah
melaksanakan Fungsinya sebagai pemberi pendidikan politik namun kenyataannya
tidak berpengaruh terhadap masyarakat, terbukti dengan masih banyak yang tidak
menggunakan hak pilihnya. Kendala dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik, Partai
Golkar yaitu (1) Masyarakat tidak sadar politik (2) Masyarakat datang dan
mendapatkan Pendidikan Politik, tetapi masyarakat masih tidak memahami esensi
dari Pendidikan Politik. (3) Pendidikan politik hanya dilaksanakan jika Partai
Golkar mengadakan acara, sehingga dipastikan tidak efektif dan menyeluruh
kepada masyarakat Kota Semarang (4) Dana yang tidak mendukung baik dari
Pemerintah atau Partai Golkarnya.
Peran dari Partai Golkar dalam peningkatan kesadaran politik Masyarakat Kota
Semarang adalah melakukan beberapa kegiatan yaitu Reses Partai, Serap Aspirasi
Masyarakat dan Pendampingan, serta Kaderisasi. Lalu kendala yang ditemukan
Partai Golkar dalam peningkatan kesadaran masyarakat Kota Semarang yaitu
Masyarakat yang tidak sadar politik, Masyarakat belum mengetahui esensi dari
pendidikan politik, dan Partai tidak memiliki Dana yang memedai untuk melakukan
kegiatan khusus tentang Pendidikan Politik.
Kata Kunci : Partai politik, pendidikan politik.
xiv
DAFTAR ISI
Persetujuan Pembimbing ........................................................................................................ ii
Pengesahan Kelulusan ............................................................................................................ iii
Pernyataan Orisinalitas .......................................................................................................... iv
Pernyataan Persetujuan Publikasi .......................................................................................... v
Motto dan Persembahan ........................................................................................................ vi
Prakata .................................................................................................................................... vii
Abstrak ..................................................................................................................................... xi
Daftar Isi ............................................................................................................................... xiii
BAB I Pendahuluan .................................................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang .......................................................................................................... 1
1.2 Identifikasi Masalah .................................................................................................. 7
1.3 Pembatasan Masalah ................................................................................................. 8
1.4 Rumusan Masalah ..................................................................................................... 8
1.5 Tujuan Penelitian....................................................................................................... 8
1.6 Manfaat Penelitian..................................................................................................... 9
1.6.1 Manfaat Teoritis ..................................................................................................... 9
1.6.2 Manfaat Praktis ...................................................................................................... 9
BAB II Tinjauan Pustaka ....................................................................................................... 11
2.1 Penelitian Terdahulu ............................................................................................... 11
2.2.1 Partai Politik ............................................................................................... 18
2.2.2 Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik ........................................... 22
2.2.3 Pendidikan Politik ................................................................................... 24
2.2.3.1 Tujuan Pendidikan Politik ..................................................................... 25
2.2.3.2 Kesadaran Politik Perspektif Budaya Politik Demokrasi Indonesia ........... 31
2.2.3.3 Partisipasi Politik Dalam Perspektif Samuel Philips Hungtinton ............... 32
2.2.3.4 Kepribadian Politik ..................................................................................... 33
2.2.3.5 Kerangka Berfikir ...................................................................................... 35
xv
BAB III Metode Penelitian ..................................................................................................... 36
3.1 Pendekatan Penelitian ............................................................................................. 36
3.2 Jenis Penelitian ........................................................................................................ 38
3.3 Fokus Penelitian ...................................................................................................... 39
3.4 Lokasi Penelitian ..................................................................................................... 40
3.5 Sumber Data Penelitian ........................................................................................... 40
3.6 Teknik Pengumpulan Data ...................................................................................... 43
3.7 Validitas Data .......................................................................................................... 45
3.8 Analisis Data ........................................................................................................... 47
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan ........................................................................... 50
4.1 Partai Politik di Kota Semarang .............................................................................. 50
4.2 Peran Partai Politik Golkar Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat
Berdasarkan Ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 ..... 54
4.2.1 Peningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat Kota Semarang........................54
4.2.2 Peningkatkan Partisipasi Masyarakat Kota Semarang....................................57
4.2.3 Peningkatkan Kemandirian Masyarakat Kota Semarang................................58
4.3 Kendala-Kendala Yang di Hadapi Partai Golkar Dalam Pelaksanaan Pendidikan
Politik ...............;;.....................................................................................................63
4.3.1 Masyarakat Tidak Sadar Politik......................................................................63
4.3.2 Masyarakat Masih Tidak Memahami Esensi dari Pendidikan Politik.............64
4.3.3 Pendidikan Politik Dilaksanakan Tidak Efektif..............................................64
4.3.4 Dana Yang Tidak Mendukung baik Dari Pemerintah atau Partai Golkar......65
BAB V Penutup .................................................................................................... 67
5.1 Simpulan .............................................................................................. 67
5.2 Saran ..................................................................................................... 68
Daftar Pustaka ...................................................................................................... 70
Lampiran .............................................................................................................. 70
xvi
Daftar Lampiran
Lampiran 1. Surat Lampiran KPU Kota Semarang Surat
Keterangan Nomor : 223/KPUKota-
012.329521/III/2016
Lampiran 2. Surat Ijin Pra Penelitian FH UNNES
Lampiran 3. Surat Keputusan SK Pembimbing Skripsi
Lampiran 4. Surat Ijin Penelitian Skripsi
Lampiran 5. Pedoman wawancara dengan DPD Partai Golkar
Lampiran 6. Surat Balasan DPD Partai Golkar Ijin Penelitian
Lampiran 7. Dokumentasi Gambar saat wawancara
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dewasa ini dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk
menuntut peran, fungsi dan tanggungjawab partai politik masyarakat dalam upaya
mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Yusuf,2017:7), mengembangkan
kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana mengembangkan
kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dengan
menjungjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 menyebutkan
Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak,
kewajiban, dan tanggung jawabsetiap warga negara dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara. Jika dikaitkan dengan partai politik, pendidikan politik bisa
diartikan sebagai usaha sadar dan tersistematis dalam mentransformasikan segala
sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada massanya
agar mereka sadar akan peran dan fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai
manusia atau warga negara.
2
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik adalah
:
Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk
oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar
kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela
kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
Adapun fungsi partai politik di Indonesia menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2008 tentang partai politik sebagai sarana :
1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga
negara Indonesia yang sadar akan hak, kewajibannya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa
Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Penyerap penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam
merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia;
5. Rekruitmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui
mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan
gender.
Selain itu pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 menyebutkan secara
tegas bahwa pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik sudah semestinya
diperlihatkan keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan
partisipasi politik dan inisiatif warga negara, serta meningkatkan kemandirian,
kedewasaan, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu pendidikan
politik terus ditingkatkan agar membangun karakter untuk bangsa yang merupakan
watak atau kepribadian bangsa Indonesia yang terbentuk atas dasar kesepahaman
3
bersama terhadap nilai-nilai kebangsaan yang lahir dan tumbuh dalam kehidupan
bangsa.
Salah satu peran partai politik di Indonesia yaitu partai golongan golongan
karya (GOLKAR) yang di dirikan pada tanggal 20 Oktober 1964 sebuah partai
politik yang pada masa pemerintahan soekarno yang menandai pengaruh partai
komunis Indonesia dalam kehidupan partai politik terus berkembang merubah
wujud menjadi golongan karya (GOLKAR) yang menjadi salah satu sebuah
organisasi peserta pemilu. Partai Golongan Karya (GOLKAR) mempunyai visi
berjuang terwujudnya Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, damai, adil, dan
makmur dan dengan masyarakat yang beriman dan taqwa. Misi partai golongan
karya (GOLKAR) sebagai berikut :
1. Mempertegas komitmen untuk menyerap, memadukan,
mengartikulasikan dan memperjuangkan aspirasi serta
kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang
bersifat publik;
2. Melakukan rekuitmen kader-kader yang berkualisi melalui sistem
prestasi untuk dapat dipilih oleh rakyat untuk menduduki posisi-
posisi politik atau jabatan publik;
3. Meningkatkan proses pendidikan dan komunikasi politik yang
dialogis dan partisipatif, yaitu membuka diri terhadap berbagai
pikiran, aspirasi dan kriti dari masyarakat;
(www.golkarjateng.com// diakses pada 2 Maret 2017, pukul
21.00 WIB)
Kehidupan masyarakat Indonesia dari hari ke hari semakin liar, contohnya
perilaku kekerasan dan konflik pilkada yang terjadi di daerah-daerah. Hal tersebut
mencerminkan kondisi psikologis sosial masyarakat yang berada didalam
keterpurukan dan keputusasaan. Kekhawatiran akan terulangnya kekerasan dalam
pemilu legislatif dan presiden nanti adalah suatu kewajaran, mengingat proses
demokratisasi di Indonesia bergerak dari pembusukan sebuah rezim otoriter
4
Suharto, menuju pematangan melalui masa transisi dan konsolidasi. Kekhawatiran
tersebut juga disadari oleh partai politik yang belum menjalankan tugasnya
melakukan pendidikan politik melalui rapat akbar atau kampanye terbuka karena
pesta dengan dana besar tersebut habis untuk hiburan.
Pemahaman masyarakat hingga saat ini masih banyak yang beranggapan
bahwa sistem politik itu bukan urusan mereka melainkan urusan pemerintah,
sehingga masyarakat masih ada yang dibodoh-bodohi atau diberikan janji-janji
manis. Dalam realitanya atau penerapannya tidak sesuai dengan apa yang telah
dijanjikan ketika sudah berhasil duduk. Untuk mencegah hal-hal yang tidak
diinginkan kembali terulang, sehingga diberikan pendidikan politik kepada
masyarakat oleh partai politik di berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia
khususnya di Kota Semarang.
Pengembangan pendidikan politik Masyarakat Kota Semarang adalah bagian
dari pendidikan politik yang merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan
memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan, guna menunjang kelestarian
Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga
merupakan konsep bagian dari proses perubahan kehidupan politik di Kota
Semarang yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan
suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif, dan efisien.
Pendidikan politik ini berfungsi untuk memberikan isi dan arah serta
pengertian kepada proses penghayatan nilai-nilai yang sedang berlangsung. Ini
berarti bahwa pendidikan politik Kota Semarang menekankan kepada usaha
pemahaman tentang nilai-nilai yang etis normatif (Moza, 2016: 10), yaitu dengan
5
menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang merupakan landasan dan motivasi
serta dasar untuk membina dan mengembangkan diri guna ikut serta berpartisipasi
dalam kehidupan pembangunan bangsa dan negara khususnya Kota Semarang.
Dengan demkian pendidikan politik yang diterapkan di Kota Semarang merupakan
proses penurunan nilai-nilai dan norma-norma dasar dari ideologi suatu negara
yang dilakukan dengan sadar, terorganisir, berencana, dan berlangsung kontinyu
dari suatu generasi kepada generasi berikutnya dalam rangka membangun watak
masyarakat bangsa, hal yang sama juga di Kota Semarang.
Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor. 83 tahun 2012 dikatakan bahwa
kegiatan Pendidikan Politik bertujuan untuk:
a) Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
b) Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
c) Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa
dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
Penyelenggaraan pendidikan politik bagi masyarakat Kota Semarang
dilakukan melalui pemahaman secara berjenjang, baik dari segi pertumbuhan
alamiah manusia dari usia bawah maupun dari segi pertumbuhan kehidupan
masyarakat melalui organisasi yang ada atau golongan pendidikan, yang semata-
mata harus didasarkan atas kemampuan obyektif manusia.
Proses pencapaian tujuan pendidikan politik tersebut tidak dapat dilihat
secara langsung namun memerlukan waktu yang cukup lama, hal ini disebabkan
6
karena pendidikan politik berhubungan dengan aspek sikap dan perilaku seseorang.
Sistem pendidikan politik yang diterapkan oleh partai GOLKAR (Golongan Karya)
di Kota Semarang.
Kiprah partai politik di Indonesia seharusnya bisa menampilkan diri sebagai
agen pencerahan. Sebab partai politik mengemban peran dan fungsinya yang kalau
saja dijalankan secara konsisten akan membawa perubahan pada peningkatan
kesadaran politik masyarakat. Salah satu fungsi partai politik adalah melakukan
pendidikan politik. Akan tetapi realitas di masyarakat menunjukkan fungsi
pendidikan partai politik belum menunjukkan hasil yang signifikan bagi
peningkatan kesadaran politik masyarakat. Justru yang marak akhir-akhir ini partai
politik menuai banyak kritik dari masyarakat.
Karena partai politik cenderung mengutamakan kepentingan kekuasaan
atau kepentingan para elit partai politik daropada kepentingan untuk memajukan
masyarakat, bangsa, dan negara. Ironisnya, pendidikan politik yang kerap
dikumandangkan para elit partai politik hanya sebuah slogan tak bermakna. Selain
itu maraknya kasus korupsi dan kasus hukum yang dilakukan oleh sejumlah elit
partai politik semakin menbuat kepercayaan masyarakat (public trust) kian
menurun terhadap citra partai politik tersebut. Kondisi yang seperti inilah yang
membuat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik terus menurun dari tahun
ke tahun.
Berdasarkan latar belakang tersebut saya tertarik untuk melakukan penelitian
dengan Judul “PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN
7
KESADARAN POLITIK MASYARAKAT BERDASARKAN KETENTUAN
PASAL 10 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 83 TAHUN 2012’’
1.2 Identifikasi Masalah
Dari uraian uraian latar belakang diatas identifikasi masalah yang
ditemukan yaitu :
1. Kurangnya kesadaran hak dan kewajiban, partisipasi politik dan
inisiatif masyarakat, kemandirian dan kedewasaan dalam
membangun karakter bangsa dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara;
2. Partai politik lebih menekankan aspek pemilu daripada pendidikan
politik untuk masyarakat;
3. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik terus menurun
seiring semakin banyaknya kasus hukum yang dilakukan oleh para
elit partai politik;
4. Tidak adanya mekanisme pengawasan yang jelas dari pemerintah
daerah setempat terhadap pelaksanaan pendidikan politik yang
dilakukan oleh para partai politik;
5. Partai politik lebih mementingkan kepentingan politik dari pada
rakyat;
6. Kesadaran masyarakat yang kurang tentang pentingnya pendidikan
politik merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi
proses pelaksanaan pendidikan politik di Kota Semarang yang
dilakukan oleh partai politik khususnya DPD Partai Golkar;
8
1.3 Pembatasan Masalah
1.3.1 Lokus
Lokus atau tempat penelitian adalah di Kota Semarang, yang akan ditujukan
kepada kader Partai Golongan Karya (GOLKAR). Dengan alasan bahwa partai
tersebut merupakan partai yang besar atau dalam hal ini salah satu partai yang
memiliki total suara yang cukup banyak. Dalam hal ini saya telah mencoba untuk
meminta izin kepada pihak partai Golkar, dan mengizinkan untuk melakukan
penelitian.
1.4 Rumusan Masalah
Permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti di dalam karya tulis ini adalah
sebagai berikut :
1. Peran Partai Politik Golkar dalam Meningkatkan Kesadaran Politik
Masyarakat Kota Semarang dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik?
2. Bagaimanakah kendala-kendala Partai Golkar dalam melaksanakan
Peningkatan Kesadaran Politik di Kota Semarang?
1.5 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh peneliti di dalam karya tulis
ini, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :
1. Mendeskripsikan Peran Partai Politik Golkar dalam melakukan
Pendidikan Politik telah sesuai dengan PP Pasal 10 Nomor 83 Tahun
2012 di Kota Semarang.
2. Menemukan kendala Partai Politik Golkar dalam Peningkatan
Kesadaran Politik di Kota Semarang.
9
1.6 Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian yang dituangkan dalam
karya tulis ini adalah sebagai berikut :
1. Manfaat teoritis
1. Penelitian ini akan berguna untuk perkembangan Ilmu HTN tentang
pendidikan politik oleh partai politik.
2. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran
yang akan dijadikan arah atau pedoman untuk penelitian sejenis.
2. Manfaat Praktis.
1. Bagi organisasi partai politik
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi
partai politik untuk lebih memprioritaskan pendidikan politik sebagai
tujuan utama pelaksanaan politiknya.
2. Bagi masyarakat
Penelitian ini nantinya membuat masyarakat dapat lebih
mendapatkan wawasan dan pengetahuan terhadap adanya pendidikan
politik oleh partai politik dan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh
masyarakat.
10
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Penelitian Terdahulu
Kehidupan politik Indonesia ini dinamis dalam negara demokrasi. Peran
partai politik tidak hanya saluran aspirasi berbagai kelompok masyarakat dan bukan
sebagai wahana untuk mengilustrasikan tuntunan keseluruhan dalam demokrasi.
Situasi saat ini dalam politik di Indonesia setelah terjadi masa-masa orde baru dan
munculnya rezim perubahan dalam sistem politik banyak kehadiran partai baru.
Sementara itu tiap partai mempunyai kepentingan, tujuan, keinginan, yang sesuai
dengan apa yang diinginkan partai. Sebagaimana keinginan partai politik yang
terang-terang bertujuan untuk memperoleh jabatan publik melalui pemilihan
umum.
Kehidupan politik juga mempunyai tujuan yang penting, yaitu melalui
kegiatan pendidikan politik bertujuan agar masyarakat mengenal fungsi dari sebuah
partai dan tujuannya. Peran partai bertujuan agar masyarakat mengerti mengenai
sistem politik. Dikaitkan partai politik dengan pendidikan politik bisa diartikan
sebagai usaha sadar dan sistematis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang
berkenaan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada massanya agar mereka
sadar akan peran, fungsi,serta hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
Pelaksanaan fungsi partai politik dalam masyarakat, secara umum digambarkan
oleh penelitian terdahulu terkait fungsi partai politik bagi masyarakat yang
merupakan meningkatkan kesadaran politik masyarakat berdasarkan ketentuan
pasal 10 PP Nomor 83 Tahun 2012.
11
Tabel 2.1
NO PENULIS JUDUL UNSUR PEMBAHARUAN
1 Anis Tri Wibowo
(2014)
Peran Partai
Politik Golkar
dalam
Pendidikan
Politik (Studi
Kasus di DPD
Partai Golkar
Kabupaten
Sragen)
Penelitian ini mendeskripsikan
peran partai politik golongan
karya (GOLKAR) dalam
pendidikan politik studi kasus
DPD Kabupaten Sragen. Hasil
dalam penelitian ini adalah
bahwa peran partai golongan
karya (GOLKAR) dalam
pendidikan politik sangat
penting. Untuk menarik simpati
dari masyarakat partai Golkar
Kabupaten Sragen melakukan
kegiatan pendidikan politik
dengan terjun langsung
kemasyarakat melalui forum
pertemuan warga dengan
menyampaikan program partai
dan visi misi partai, juga
menanamkan rasa nasionalisme,
kebangsaan, kebhinekaan, dan
demokrasi. Begitu juga
memberikan penjelasan tentang
partai politik yang baik dan
benar. Partisipasi partai Golkar
dalam pendidikan politik di
Kabupaten Sragen yaitu dengan
cara mengadakan diklat karakter
12
kepada kader partai yang mampu
memberikan penjelasan tentang
politik kemasyarakatan.
2 Ayub Budi
Prayoga (2014)
Peran Partai
Politik Dalam
Memberikan
Pendidikan
Politik Kepada
Masyarakat Di
Kabupaten
GRESIK (Studi
Pada Dewan
Pengurus
Cabang Partai
Kebangkitan
Bangsa
Kabupaten
Gresik)
Penelitian ini mendeskripsikan
peran dari Dewan Pengurus
Cabang Partai Kebangkitan
Bangsa Kabupaten Gresik serta
faktor-faktor pendorong dan
penghambat selama melakukan
pendidikan politik. Hasil
penelitian menunjukkan Dewan
Pengurus Cabang Partai
Kebangkitan Bangsa Kabupaten
Gresik dalam memberikan
pendidikan politik kepada
masyarakat luas, namun
demikian pendidikan politik
yang diberikan belum maksimal.
Penelitian ini
merekomendasikan perlu adanya
perubahan dalam memberikan
pendidikan politik kepada
masyarakat, baik perubahan
bentuk komunikasi, materi,
setting, atau tempat pelaksanaan
atau metode, guna tercapainya
tujuan sebenarnya dari
pemberian pendidikan politik
kepada masyarakat.
13
3 Yulianto Dwi
Saputro (2015)
Peran Partai
Politik Dalam
Pendidikan
Politik Generasi
Muda dan
Implikasinya
Terhadap
Ketahanan
Politik Wilayah
(Studi di DPD II
Partai Golkar
Kota
Malang,Jawa
Timur 2009-
2014).
Penelitian ini menggambarkan
fenomena sosial yang komplek
terjadi dimasyarakat. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa
peran partai politik dalam
memberikan pendidikan politik
kepada kader meupun
masyarakat rendah, metode serta
materi pendidikan politik yang
dilakukan oleh partai politik
masih sangat konseptual dan
kurang aplikatif. Metode
evaluasi dalam memberikan
pendidikan politik tidak berjalan
dengan efektif, sehingga peran
partai politik dalam memberikan
penyadaran kepada masyarakat
tentang hak dan kewajibannya
sebagai warga negara menjadi
rendah. Implikasi peran politik
dalam pendidikan politik
generasi muda terhadap
ketahanan politik wilayah
berdampak pada rendahnya
partisipasi masyarakat dalam
pembuatan serta pengawasan
kebijakan politik.
4 Chindy Astria
Octaviana
Hutagalung
(2017)
Peran Partai
Politik Dalam
Meningkatkan
Politik
Pelaksanaan Pendidikan Politik
yang dilakukan oleh Partai
Golkar tidak menghasilkan
sesuai dengan Pasal 10 PP
14
Masyarakat
Berdasarkan
Ketentuan Pasal
10 Peraturan
Pemerintah
Nomor 83 Tahun
2012.
Nomor 83 Tahun 2012,
meningkatkan kesadaran politik
masyarakat Kota Semarang.
Dikarenakan masih bnayak
masyarakat yang cenderung
tidak peduli karena berdasarkan
hasil penelitian bahwa masih
banyak masyarakat masih
enggan memahami dan
menerapkan kegiatan politik
yang dilakukan partai politik dan
memilih acuh akibat
kekecewaan terhadap partai
politik yang tidak sesuai dengan
apa yang di janjikan seperti
kampanye mendekati pemilu dan
masih banyak dari anggota partai
politik yang melakukan korupsi
sehingga masyarakat kehilangan
rasa percaya terhadap partai
politik dan berfikir bahwa partai
politik tidak amanah. Kurangnya
sosialisasi dan komunikasi dari
partai politik tidak memahami
dan bingung terhadap partai
politik dan kegiatan partai politik
termasuk dalam pelaksanaan
fungsi partai politik yaitu
memberikan Pendidikan Politik.
Dikarenakan memiliki kendala-
kendala dalam pemberian
15
Pendidikan Politik di Kota
Semarang.
Ketiga penelitian tersebut terdapat persamaan pembahasan yaitu mengenai
pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik, namun pada fokus penelitian
kedua penelitian tersebut pendidikan politik yang dilakukan tidak dengan metode
komunikasi dua arah, melainkan metode komunikasi satu arah dari komunikator
(partai) kepada penerima pesan (masyarakat) dan cenderung yang berarti
pemaksaan pengenalan partai yang sama sekali tidak menjamin kesesuaiannya
dengan masyarakat. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2
tahun 2008 tentang partai politik dalam melaksanakan fungsinya sebagai pemberi
pendidikian politik kepada masyarakat Kota Semarang, serta apakah pendidikan
politik yang telah dilakukan oleh partai Golkar telah sesuai dengan Pasal 10 PP
Nomor 83 Tahun 2012 dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat.
2.1.1 Partai Politik Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
Partai Politik merupakan organisasi manusia dimana di dalamnya
terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai
ideologi (ideal objective), mempunyai program politik (political platfrom,
material objective) sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan
secara lebih pragmatis menurut penahapan jangka dekat sampai yang jangka
panjang serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa. Dengan
demikian, partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada.
16
Partai berkembang dari dua sumber (Imam, 2013: 242) yaitu :
1. Dalam dewan legislatif yang ada (seperti yang terjadi di Badan Konservatif
Inggris)
2. Memobilisasi kelompok dan kelas sosial yang tidak memiliki representasi
pada bagian legislatif dan mencoba untuk mempertahankan kepentingannya.
(contohnya British Labour Party atau Partai Buruh Inggris).
Adanya pembentukan organisasi politik di Hindia Belanda ketika itu,
antara lain disebabkan oleh proses liberalisasi di negeri Belanda. Pada
pokoknya untuk beberapa organisasi politik masa itu terdapat semacam
parlemen yang dapat dijadikan tempat mencoba kepartaian, seperti
halnya sistem multi-partai yang diterapkan parlemen yang diterapkan
parlemen negeri Belanda. Dewan Rakyat Hindia Belanda tersebut
bernama ‘’Volksraad’’. Keanggotaan Volksraad periode 1918-1931
yang berasal dari lingkungan Indonesia semata-mata hanya sebagian
kecil saja dari Dewan Rakyat itu. Jadi sebagian terbesar dari Dewan
Rakyat itu terdiri dari penyokong rkekuasaan jajahan, baru kemudian
periode antara 1931-1942 terjadi pergeseran dari berasosiasi ke
Nasionalisme.Volksraad ini pun tidak dianggap sebagai lembaga
perwakilan Hindia Belanda yang respresentatif, berhubung ketika itu
banyak terdapat perbedaan antara organisasi yang bersedia
berkooperasi dan yang nonkooperasi (terdiri atas yang prinsipil
maupun yang insidental). Organisasi yang bersedia berkooperasilah
yang turut serta dalam Volksraad tersebut. Wadah perjuangan yang
17
tidak mempersoalkan cara kooperasi dan nonkooperasi antara lain
Pemufakatan Perhimpunan Perhimpunan Politik Kebangsaan
Indonesia (PPPKI), yang meliputi hampir semua organisasi yang ada
ketika itu. Kemudian lahirlah Gabungan Politik Indonesia (GAPI)
tahun 1939 (Rusadi, 1998 :77)
Ditinjau dari sudut ideologi dasar, munculnya partai politik di
Indonesia secara garis besar adalah sebagai aktualisasi dari tiga golongan atau
pandangan politik yang menemukan momentum kelahirannya pada dekade
kedua dan ketiga abad ini. Ketiga aliran ini mempunyai satu tujuan bersama yaitu
untuk merebut kekuasaan politik pemerintah kolonial Belanda.
Pada jaman pendudukan Jepang kegiatan partai politik dilarang, hanya
golongan-golongan Islam diberi kebebasan untuk membentuk partai Masyumi.
Namun satu bulan sesudah proklamasi kemerdekaan, kesempatan dibuka lebar-
lebar untuk mendirikan partai politik, anjuran mana mendapat sambutan yang
antusias. Dengan demikian kepartaian kembali ke pola multi-partai yang telah
dimulai dari jaman kolonial. Banyaknya partai tidak menguntungkan
berkembangnya pemerintahan yang stabil. Pemilihan Umum yang diadakan
pada tahun itu membawa penyederhanaan dalam jumlah partai, yakni Masyumi,
PNI, NU, dan PKI, tetapi beberapa partai tetap tidak menyelenggarakan
fungsinya sebagaimana yang diharapkan.
Pada akhirnya masa Demokrasi Terpimpin partai-partai dipersempit
ruang geraknya. Pada masa Orde Baru partai politik diberi kesempatan untuk
18
bergerak lebih leluasa. Akan tetapi, sesudah diadakan pemilihan umum tahun
1971, dimana GOLKAR menjadi pemenang pertama dengan disusul oleh tiga
partai besar NU, Parmusi, dan PNI, agaknya partai-partai harus menerima
kenyataan bahwa peranan mereka dalam decision-making process untuk
sementara akan tetap terbatas.
Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai. Empat partai Islam,
yaitu Nadhatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Indonesia dan
Perti bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Selain dari itu lima
partai, yaitu Partai Nasional Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik,
Partai Murba, dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)
bergabung menjadi Partai Demokrasi Pembangunan, dengan demikian
pemilihan umum uyang diselenggarakan pada tahun 1977 diikuti dua partai
politik dan GOLKAR.
Gagasan mengenai prtisipasi rakyat mempunyai dasar ideologi bahwa
rakyat berhak turut menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin yang
nantinya menentukan kebijaksanaan umum (public policy). Di negara-negara
totaliter gagasan mengenai partisipasi rakyat didasari pandangan elit politiknya
bahwa rakyat perlu dibimbing dan dibina untuk mencapai stabilitas yang
langgeng. Untuk mencapai itu, partai politik adalah alat yang baik untuk
melakukan hal tersebut.
Partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional yang
dibentuk atas dasar kesamaan kehendak, untuk memperjuangkan dan membela
kepentingan politik anggota, warga msaryarakat dan negara. Dengan demikian
19
partai politik menjadi wadah sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Adapun
berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 2 tahun 2008 pasal 11 ayat 1 disebutkan fungsi dari partai
politik sebagai berikut: Partai politik berfungsi sebagai sarana:
Adapun fungsi partai politik di Indonesia menurut Pasal 11 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebagai sarana:
1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas
agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan
hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan
kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan
masyarakat
3. Penyerap penghimpun dan penyalur aspirasi politik
masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan
kebijakan negara
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia
5. Rekruitmen politik dalam proses pengisian jabatan
politik melalui mekanisme demokrasi dengan
memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
Ketentuan dalam pasal tersebut merupakan gambaran yang diinginkan
oleh sistem politik di indonesia untuk dilaksanakan oleh partai-partai politik.
20
Secara teoritis fungsi partai politik menurut Miriam Budhiardjo dibagi menjadi
empat fungsi partai politik, yaitu komunikasi politik, sosialisasi politik,
rekruitmen politik dan pengelolaan konflik. Penjabaran dari keempat fungsi
tersebut, adalah sebagai berikut:
1. Sarana Komunikasi Politik: Partai politik bertugas menyalurkan
beragam aspirasi masyarakat dan menekan kesimpangsiuran
pendapat di masyarakat. Keberadaan partai politik menjadi wadah
penggabungan aspirasi anggota masyarakat yang senada (interest
aggregation) agar dapat di rumuskan secara lebih terstruktur atau
teratur (interest articulation). Selanjutnya, partai politik merumuskan
aspirasi tersebut menjadi suatu usulan kebijak(sana)an, untuk
diajukan kepada pemerintah agar menjadi suatu kebijakan publik. Di
sisi lain, partai politik bertugas membantu sosialisasi kebijakan
pemerintah, sehingga terjadi suatu arus informasi berkesinambungan
antara pemerintah dan masyarakat
2. Sarana Sosialisasi Politik: Dalam usahanya untuk memperoleh
dukungan luas masyarakat, partai politik akan berusaha
menunjukkan diri sebagai pejuang kepentingan umum. Oleh karena
itu partai politik harus mendidik dan membangun orientasi pemikiran
anggotanya (dan masyarakat luas) untuk sadar akan
tanggungjawabnya sebagai warga negara.
3. Sarana Rekruitmen Politik: Partai politik memiliki fungsi
untukmencari dan mengajak orang yang berbakat untuk aktif
21
berpolitik sebagai anggota partai politik tersebut (political
recruitment). Hal ini merupakan suatu usaha untuk memperluas
partisipasi politik. Selain itu, rekruitmen politik yang di arahkan pada
generasi muda potensial menjadi sarana untuk mempersiapkan
regenerasi kepemimpinan di dalam struktur partai politik.
4. Sarana Mengelola Konflik: Partai politik bertugas mengelola konflik
yang muncul di masyarakat sebagai suatu akibat adanya dinamika
demokrasi, yang memunculkan persaingan dan perbedaan pendapat.
(Miriam Budhiardjo 2003: 163-166).
2.1.1.1 Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai
politik wajib memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.
“Berdirinya partai-partai politik dalam suatu masyarakat merupakan
media pendidikan politik yang sesungguhnya.” (Muis, 2000: 124).
Partai politik menjalankan perannya dalam pendidikan politik melalui
pengajaran politik yang benar. Hal ini dilakukan dengan mengadakan
berbagai pertemuan, program pelatihan politik, pengajaran sejarah
nasional, serta publikasi program dalam pandangan politik di berbagai
jurnal dan buletin, termasuk memberikan berbagai informasi politik,
ekonomi, dan sosial kepada rakyat dengan sederhana namun
membangkitkan kesadaran politik mereka.
22
Munculnya partai-partai juga menumbuhkan keinginan anggota
masyarakat untuk melakukan praktek politik dan berpartisipasi
didalamnya, mereka memiliki harapan bahwa partisipasi tersebut
tergantung kepada kemampuan dan kecakapan mereka. Kehidupan
partai politik termasuk media penyiapan dan pelatihan bagi individu
untuk berani mengambil keputusan berfikir mengenai berbagai
masalah umum, serta kemampuan untuk bersikap kritis dan
menetukan pilihan, yang merupakan kemampuan-kemampuan dasar
bagi sebuah partisipasi politik.
Syafiq Gharbal menegaskan bahwa pengembangan
kemampuan memutuskan dan memilih pada diri warga
negara akan terjadi melalui koordinasi kelompok-
kelompok politik maupun nonpolitik, seperti berbagai
asosiasi misalnya, dan dengan bergabungnya individu ke
dalamnya. Dalam kegiatan kegiatan tertentu yang
dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut, individu
akan berlatih untuk beraktivitas politik, menguatkan
pengaruhnya, meminimalisir dominasi atasnya, dan
secara efektif akan membentuk tokoh-tokoh politik (Muis,
2000:125).
Akan tetapi kemampuan tersebut tidak akan terwujud tanpa
adanya kebebasan politik dalam masyarakat pada umumnya, dan
dalam partai itu sendiri. Pendidikan politik dengan makna seperti yang
23
dinginkan tersebut tidak mungkin tercapai dalam partai jika aktivitas
politik di dalamnya telah berubah menjadi ajang saling hasut untuk
membangkitkan emosi dan menghancurkan hubungan pribadi disatu
sisi, serta untuk mengkokohkan kekuasaan otoriter yang menindas di
sisi lain.
2.2.3 Pendidikan Politik
Banyak pengertian tentang Pendidikan Politik yang dikemukakan oleh
para ahli Pendidikan politik pada dasarnya adalah melakukan rekonstruksi atas
nilai-nilai yang selama ini ada dan membangun nilai-nilai baru. Seharusnya
pendidikan, ini menyediakan proses transformasi pengetahuan, pembentukan
sikap-sikap tertentu dan perubahan-perubahan perilaku yang dituju. Dengan
demikian “pendidikan politik memiliki makna penting dan strategis, yang
menggerakan warga negara (para pemilih) memiliki pengetahuan politik yang
memadai, sekaligus kesadaran akan pentingnya sistem politik yang ideal serta
perilaku politik yang cerdas dan kritis”. (Nasiwan, 2005).
Pendidikan politik sering disebut dengan istilah political forming atau
politische bildung. Disebut “forming” karena terkandung intensi membentuk
insan politik yang menyadari kedudukan politiknya di tengah masyarakat. Dan
disebut “bilduing” (pembentukan atau, pendidikan diri sendiri), karena istilah
tersebut mengandung pengertian “bahwa pembentukan diri sendiri dengan
kesadaran dan tanggung jawab sendiri untuk menjadi insan politik.” (Kartono,
1989: 13)
24
Selain itu, R. Hajer mendefinisikan “pendidikan politik adalah usaha
membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam
politik.” (Kartono, 1989 : 14). Pendidikan politik merupakan kegiatan yang
telah terorganisir dan dilakukan secara sengaja dengan sistematis untuk
membentuk individu agar mampu mencapai tujuan politik. “Pendidikan politik
merupakan pendidikan orang dewasa dengan jalan menyiapkan kader-kader
untuk pertarungan politik dan mendapatkan penyelesaian politik agar menang
dalam perjuangan politik”. (Kartono, 1989: 14). Melalui pendidikan politik
diharapkan pula adanya perubahan sikap; yaitu dari apatisme dan kepasifan,
beralih menjadi sikap aktif, penuh inisiatif, maju, dan demokratis.
Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendidikan
Politik itu merupakan sebuah proses pembelajaran dan pemahaman tentang
hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Jika dikaitkan dengan partai politik, pendidikan
politik bisa diartikan sebagai usaha sadar dan tersistematis dalam
mentransformasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan partai
politik tersebut kepada masyarakat agar mereka sadar akan peran dan fungsi,
serta hak dan kewajibannya sebagai manusia atau warga negara.
Dalam pendidikan politik akan diperoleh kemampuan rakyat untuk
menganalisa macam-macam konflik politik, dan berusaha untuk
ikut memecahkannya. Dengan demikian orang menyadari hak dan
kewajibannya sebagai warga negara yang baik untuk ikut mengatur
negara dan pemerintahan, dan mengontrol gerak pembangunan,
25
tanpa terjadi konflik-konflik yang membahayakan (Kartono, 1989:
25).
2.2.3.1 Tujuan Pendidikan Politik
Terbentuknya suatu oraganisasi rakyat atas dasar kesamaan
kehendak yang sering disebut partai politik dan mempunyai fungsi
pelaksanaan pendidikan politik “bertujuan untuk membentuk dan
menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik,
sebagaimana juga bertujuan untuk membentuk kemampuan dalam
berpartisipasi pada individu agar menjadi partisipasi politik yang
positif.” (Prihatmoko, 2003: 180)
Selain untuk menjadikan partisipasi positif untuk masyarakat
adapun tujuan pendidikan politik yaitu:
1. Membuat rakyat (individu, kelompok, klien, anak didik,
warga masyarakat, rakyat, dan seterusnya):
a. Mampu memahami situasi sosial politik penuh konflik.
b. Berani bersikap tegas memberikan kritik membangun
terhadap kondisi masyarakat yang tidak mantap.
c. Aktivitasnya diarahkan pada proses demokratisasi
individu atau peroragan dan demokratisasi semua
lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara.
26
d. Sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi
tertentu, khususnya yang berkolerasi dengan keamanan
dan kesejahteraan hidup bersama.
2. Memperhatikan dan mengupayakan:
a. Peranan isani dari setiap individu sebagai negara
(melaksanakan realisasi diri/aktualisasi diri dari dimensi
sosialnya)
b. Mengembangkan semua bakat dan kemampuannya
(aspek kognitif, wawasan, kritis, sikap positif,
keterampilan politik)
c. Agar orang bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik,
demi pembangunan diri,masyarakat sekitar, bangsa
dannegara. (Kartini Kartono, 1996:68)
jadi dapat disimpulkan bahwa agar setiap warga negara bangkit
kesadaran politiknya, seperti menggunakan hak pilih, hak
mengemukakan pendapat dan kebebasan berkumpul dan berserikat.
Tidak itu saja kesadaran politik itu akan mengajari kita berdemokrasi.
Lantaran pendidikan politik itu mestinya di landasi dengan persiapan
pengetahuan tentang politik, seperti pengantar ilmu tata negara.
Karena itu jadilah warga negara yang tahu akan hak-hak politik dan
paham seluk beluk perpolitikan. Apalagi generasi muda sangat
27
berkepentingan dengan masa depan bangsa dan negara ini. Karena
kaum muda adalah generasi penerus bangsa yang harus
bertanggungjawab akan bangsa dan negaranya.
Dengan demikian pendidikan politik adalah proses penurunan
nilai-nilai dan norma-norma dasar dari ideologi suatu negara yang
dilakukan dengan sadar, terorganisir, dan berencana dan berlangsung
secara berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya
dalam rangka membangun watak bangsa (national character building).
Pendidikan politik berfungsi memberikan isi, arah serta pengertian
kepada proses penghayatan nilai-nilai yang sedang berlangsung. Ini
berarti bahwa pendidikan politik menekankan kepada usaha
masyarakat memahami nilai-nilai yang etis normatif, yaitu dengan
menekankan nilai-nilai dan norma yang merupakan landasan dan
motivasi bangsa indonesia serta dasar untuk membina dan
mengembangkan diri guna ikut serta berpartisipasi dalam kehidupan
pembangunan bangsa dan negara yang pada gilirannya akan
mendorong timbulnya kesadaran politik secara maksimal dalam suatu
sistem politik.
Landasan pokok yang digunakan dalam penyelenggaraan
pendidikan politik adalah landasan yang pada prinsipnya telah
mendasari kehidupan nasional bangsa Indonesia. Berbeda dengan
landasan-landasan yang dipergunakan dalam bidang lainnya,
pendidikan politik sesuai dengan ciri khasnya, memasukan pula
28
landasan kesejarahannya. (Kartini, 2009: 69) bahwa: ‘’landasan pokok
yang dipakai dalam melaksanakan pendidikan politik tersebut ialah
Pancasila, UUD 1945, GBHN, Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi
17 Agustus 1945’’.
Asas adalah prinsip-prinsip pokok yang harus diterapkan dan
dipegang teguh dalam perencanaan dan pelaksanaan sesuatu/kegiatan.
Jadi yang dimaksud dengan asas-asas pendidikan politik adalah
prinsip-prinsip pokok yang harus diterapkan dan dipegang teguh dalam
perencanaan dan pelaksanaan pendidikan politik. Asas-asas pokok
yang dipergunakan dalam melaksanakan dan menyelenggarakan
pendidikan politik pada prinsipnya didasarkan atas asas yang sesuai
dengan keadaan serta sifat bangsa Indonesia. Ada pun asas-asas
pelaksanaan pendidikan politik bagi generasi muda tersebut tercantum
dalam Inpres No. 12 Tahun 1982, adalah sebagai berikut :
a. Asas Umum
Pada dasarnya pelaksanaan pendidikan politikbagi generasi
muda dilandaskan kepada asas-asas yang sesuai dengan keadaan serta
sifat bangsa Indonesia, khususnya generasi muda, yang dipadukan
dengan dinamika perkembangan kehidupan nasional dan kemajuan
yang telah dicapai sehingga sasaran yang dikehendaki dengan
pendidikan politik ini akan tercapai secara berdaya gunadan berhasil
serta dimanfaatkan secara tepat guna oleh masyarakat dan diwujudkan
dalam tingkat partisipasi yang sebesar-besarnya.
29
b. Asas Demokrasi
Penyampaian bahan pendidikan politik bagi generasi muda
dilakukan melalui jalan mendidik, mengajak, menampung, serta
menyalurkan gagasan yang berkembang. Ia harus berciri demokrasi
budaya Pancasila atas dasar komunikasi timbal-balik yang penuh
tanggung jawab dan musyawarah untuk mufakat dalam perbedaan
pendapat yang dilakukan dengan sesadar-sadarnya sebagai bangsa.
c. Asas Keterpaduan
Pendidikan politik bagi generasi muda harus menunjang
terbinanya persatuan dan kesatuan bangsa serta menjamin stabilitas
serta kepemimpinan nasional. Dalam dinamikanya, pendidikan politik
harus terpadu, selaras, serasi, dan seimbang dengan strategi nasional
sehingga akan dapat tercapai suatu tata kehidupan nasional yang
semakin maju dan bersatu.
d. Asas Manfaat
Pendidikan politik bagi generasi muda diselenggarakan
sedemikian rupa, baik dalam bahan maupun caranya sehingga hasil
yang dicapai dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh
masyarakat. Ia harus dapat meningkatkan kesadaran hidup berbangsa
dan bernegara, maupun bangsa dan pengembangan pribadi.
e. Asas Bertahap, Berjenjang, dan Berkelanjutan
Penyelenggaraan pendidikan politik bagi generasi muda
dilakukan melalui pemahaman secara berjenjang, baik dari segi
30
pertumbuhan alamiah manusia dari usia bawah maupun dari segi
pertumbuhan kehidupan masyarakat melalui organisasi yang ada atau
golongan pendidikan, mulai dari pimpinan sampai kepada yang lebih
besar dibawahnya. Ia semata-mata harus didasarkan atas kemampuan
obyektif manusia. Di samping itu, pendidikan politik harus
dilaksanakan secara terus-menerus dan harmoni, sebagai suatu proses
pematangan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat
Indonesia yang makin maju dan berkembang.
f. Asas Aman
Pendidikan politik bagi generasi muda menunjang
kehidupan nasional dengan semakin tingginya kesadaran berbangsa
dan bernegara dan terpeliharanya laju pembangunan nasional. Sebagai
kondisi, ia harus dapat menciptakan ketahanan dan ketangguhan
manusia Indonesia dan masyarakat secara keseluruhan terhadap setiap
kendala dan tantangan yang dihadapi. Ia harus aman dari berbagai
pengaruh negatif yang berasal dari dalam dan luar negeri. (diakses dari
http;//www.setneg.go.id/.htm pada 28 februari 2017 Pukul. 10.13
Wib)
2.2.3.2 Kesadaran Politik Perspektif Budaya Politik Demokrasi
Indonesia.
Pendidikan politik dan kesadaran politik adalah dua hal yang
berkesinambungan, adanya pendidikan politik bedasarkan dengan kesadaran
31
politik. Kesadaran politik merupakan sebuah kesadaran yang harus dimiliki
oleh warga negara tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara
bagaimana bisa mensikapi masalah politik yang ada dilingkup kebijakan
Negara dan Pemerintah. Kesadaran politik dapat dicapai melalui satu atau
lebih cara diantaranya arahan politik secara langsung, baik melalui jalur
formal maupun nonformal, melalui penjelasan-penjelasan politik, usaha-
usaha bimbingan dan pengajaran politik langsung, yang dilakukan oleh para
pemimpin-pemimpin politik. Pengalaman politik yang didapatkan melalui
partisipasi politik.
Kesadaran politik muncul melalui jenis kultur politik dimana individu
itu tumbuh darinya atau dengan kata lain, adanya kepribadian politik yang
terbentuk darinya, wawasan politik masyarakat menyebabkan orientasi warga
terhadap politik bersifat aktif. Berbagai perubahan budaya yang terjadi di
masyarakat, yang dapat melahirkan berbagai nilai, dan wawasan baru, yang
mempengaruhi kesadaran politik individu dalam masyarakatnya. Berbagai
kemampuan khusus yang dimiliki individu juga tingkat pendidikannya,
mempengaruhi kesadaran politik masyarakat. Masyarakat yang lebih banyak
mengenyam pendidikan akan lebih luas wawasan dan pengetahuan
politiknya, sehingga membentuk kesadaran politik masyarakat.
2.2.3.3 Partisipasi Politik Dalam Perspektif Samuel Philips
Hungtinton.
32
Pendidikan politik tidak hanya berdasar pada kesadaran politik ,
sebuah partisipasi politik juga mempengaruhinya partisipasi politi
adalah “kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara
aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan cara jalan memilih
pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung,mempengaruhi
kebijakan pemerintah”.(Miriam Budhiardjo 1989 :12). Yang berarti
kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam
pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu
partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan
pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Kegiatan warga negara
biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan
kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin
pemerintahan.
Partai politik merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik
“Partisipasi politik ini merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan
negara demokrasi. Demokrasi sebagai suatu sistem politik berupaya
untuk memberikan wadah seluas-luasnya kepada rakyat untuk turut
berpartisipasi atau ikut serta secara politik dalam penyelenggaraan
pemerintahan”. (Samuel.P.Huntington 1994 : 6 ) Dimana dalam hal
ini partisipasi politik dapat diartikan sebagai kegiatan warga negara
yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh
pemerintah.
33
Sehingga dapat di simpulkan bahwa partisipasi politik dan
perilaku memilih adalah paket dalam diskusi pemilu. Partisipasi
politik menyoal hubungan antara kesadaran politik dan kepercayaan
kepada pemerintahan. Sedang perilaku memilih adalah keikutsertaan
warga dalam pemilu sebagai rangkaian pembuatan keputusan. Oleh
karena itu dapat dilihat hubungan yang erat antara demokrasi,
partisipasi politik, pemilihan umum, partai politik dan perilaku
memilih.
2.2.3.4 Kepribadian Politik
Kepribadian politik adalah sejumlah orientasi yang terbentuk
pada individu untuk menghadapi dunia politik. Kepribadian politik
merupakan tujuan pokok dari proses pendidikan politik. Karena itu,
tidak ada kesadaran politik tanpa unsur kepribadian politik, dan bahwa
tingkat partisipasi politik dipengaruhi oleh jenis kultur politik yang
membentuk kepribadian politik.
Kepribadian politik merupakan respon yang dinamis dan
berkesinambungan, biasanya muncul karena adanya rangsangan
politik. Karena itu meliputi sejumlah motivasi yang mungkin
diuraikan menjadi sekumpulan nilai dan kebutuhan, pengetahuan, dan
kecenderungan perilaku. Keperibadian politik terbentuk melalui
metode-metode sosialisasi atau pendidikan politik itu sendiri. Bahwa
ada tiga faktor penting lainnya yang memberikan kontribusi dalam
pengembangan kepribadian politik, sistem politik dilihat dari format
34
dan fungsinya yang memainkan peran penting dalam menentukan
orientasi-orientasi politik pada individu.
35
2.3 Kerangka Berfikir
Pancasila
Undang-Undang Dasar 1945
Faktor Pendukung
Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Pasal 11 tentang Partai
Politik
Penguatan Peran Partai Politik Oleh Pendidikan
Politik
Teknik Pengumpulan Data:
1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi
Pendidikan Politik Oleh Partai Golkar Kota Semarang
Faktor Penghambat
Pasal 10 PP No. 83 Tahun 2012
Landasan Teori :
1. Partai Politik
2. Pendidikan Politik
3. Kesadaran Politik
Peningkatan Kesadaran, Partisipasi, dan Kemandirian Masyarakat Terkait
Hak dan Kewajiban dalam Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
67
BAB V
PENUTUP
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, maka dapat
disimpulkan bahwa :
1) Peran Partai Golkar belum sesuai dengan Pasal 10 PP Nomor 83 Tahun
2012, yaitu peningkatan kesadaran politik masyarakat Kota Semarang.
Masih banyak masyarakat yang cenderung tidak peduli. Banyak
masyarakat masih enggan memahami dan menerapkan kegiatan politik
yang dilakukan partai politik. Mereka memilih acuh akibat kekecewaan
terhadap partai politik yang tidak sesuai dengan apa yang di janjikan,
seperti kampanye mendekati pemilu dan masih banyak dari anggota partai
politik yang melakukan korupsi. Masyarakat kehilangan rasa percaya
terhadap partai politik dan berfikir bahwa partai politik tidak amanah.
Kurangnya sosialisasi dan komunikasi dari partai politik menyebabkan
masyarakat tidak memahami dan bingung terhadap partai politik.
Masyarakat juga tidak memahami kegiatan partai politik termasuk
pelaksanaan fungsi Pendidikan Politik. Partai Politik dalam
memberikan Pendidikan Politik pada masyarakat melalui cara,
yaitusebagaiberikut(1) Reses partai (2) Serap aspirasi Masyarakat dan
Pendampingan terhadap masyarakat (3) Kaderisasi yaitu peningkatan
kapasitas pada seluruh pengurus Partai Golkar Kota Semarang. Meskipun
68
partai politik sudah melaksanakan Fungsinya sebagai pemberi pendidikan
politik namun kenyataannya tidak berpengaruh terhadap masyarakat,
terbukti dengan masih banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya.
2) Kendala dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik, Partai Golkar memiliki
kendala-kendala yaitu (1) Masyarakat tidak sadar politik (2) Masyarakat
datang dan mendapatkan Pendidikan Politik, tetapi masyarakat masih tidak
memahami esensi dari Pendidikan Politik. (3) Pendidikan politik hanya
dilaksanakan jika Partai Golkar mengadakan acara, sehingga dipastikan
tidak efektif dan menyeluruh kepada masyarakat Kota Semarang (4) Dana
yang tidak mendukung baik dari Pemerintah atau Partai Golkarnya.
5.2 Saran
(1) Peningkatan Kesadaran Politik yang dilaksanakan, maka saran yang
diberikan oleh penulis adalah Masyarakat mempunyai kecenderungan tidak
merasa memiliki partai politik kecuali kader partai, pengurus dan
anggotanya. Hendaknya masyarakat memiliki partai politik untuk tumbuh
dan berkembangnya partai politik. Selain itu seharusnya masyarakat lebih
terbuka dalam menerima kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh partai-
partai politik terutama mengenai Pendidikan Politik. Yang bertujuan agar
masyarakat lebih meningkatkan kesadarannya terhadap budaya politik dan
persepsi negatif tentang partai politik sehingga masyarakat mengetahui
seperti apa hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
(2) Kendala yang ditemukan oleh Partai Golkar mengenai Dana dan Kegiatan
yang kurang efektif akan Pelaksanaan tersebut, seharusnya Pemerintah
69
memberikan anggaran tersendiri untuk setiap partai Golkar agar
terwujudnya pelaksanaan Pendidikan Politik yang lebih efektif, sehingga
kesadaran politik masyarakat akan politik lebih meningkat.
70
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Amirrudin dan Zainal Asikin. 2014. Pengantar Metode Penelitian Hukum.
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Ashshofa, Burhan. 2007. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2013, Dualisme Penelitian Hukum
Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Afifudin, dan B.A. Saebani. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif.
Bandung: CV. Pustaka Setia.
Imam dan A AhsinThorari. 2015. Dasar-dasar Politik Hukum. Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada.
Bimo Walgito. 2003. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: Andi Offset.
Budiarjo, Miriam.2010. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama
Mufti, Muslim. 2013. Kekuatan Politik di Indonesia. Bandung: CV
PUSTAKA SETIA.
Huntington, Samuel dan Nelson, Joan. 1994. Partisipasi Politik di Negara
Berkembang, Jakarta : Rineka Cipta.
Kartono, Kartini. 1989. Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan
Orang Dewasa. Jakarta: Mandar Maju.
Hasan, Ibnu. 2006. Sistem Politik Ideologi dan Demokrasi Di Indonesia.
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Kantaprawira, Rusadi. 1977. Sistem Politik Indonesia. Bandung: PT
Tribisana Karya.
71
Abdurrahman. 1986. Tebaran Pikiran tentang Studi Hukum dan Masyarakat.
Jakarta: Media Sarana Press.
Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. Metode Penelitian Survai
.Jakarta : LP3S
Bungin, Burhan (2001) Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif.
Yogyakarta : Gajah Mada Press
Friedrick, Carl J. 1963. Man and His Governement. NewYork: McGraw Hill.
Moeleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:
Rosdakarya.
Milles, Mattew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif.
Jakarta: Universitas Indonesia
Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
Sunggono, Bambang. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan
R&D. Bandung:CV. Alfabeta
Mahfud. 2012. Politik Hukum Di Indonesia. Jakarta: PT Grafindo Persada
Asshiddiqie, Jimly. 2006. “Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen
Demokrasi”. Jurnal Konstitusi, Volume 3, Nomor 4. Jakarta: Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia.
B. Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Undang-Undang No. 2 Tahun 2011, Perubahan atas Undang-Undang No. 2
Tahun 2008
PP No. 83 Tahun 2012
72
C. Penelitian
Saputro, Yulianto Dwi. 2015. “Peran Partai Politik Dalam Pendidikan
Politik Generasi Muda Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik
Wilayah (Studi Di DPD II Partai Golongan Karya Kota Malang Jawa
Timur Tahun 2009 – 2014)”.Jurnal Ketahanan Nasional, Nomor XXI,
Halaman 34-42. Yogyakarta: Program Studi Ketahanan Nasional,
Universitas Gadjah Mada.
Prayoga, Budi Ayub. 2014. ‘’Peran Partai Politik Dalam Memberikan
Pendidikan Politik Kepada Masyarakat Di Kabupaten Gresik”
Wibowo, Tri Aris. 2013. “Peran Partai Golkar Dalam Pendidikan Politik
(Studi KasusDi DPD Partai Golkar Kabupaten Sragen” Universitas
Muhammadiyah Surakarta, Halaman xvii+41.
D. Internet
Tri Aris Wibowo, http://eprints.ums.ac.id/28452/apakah-partaipolitik-dan-
pendidikan-politik, diakses pada 1 Maret 2017, pukul 12.08 WIB
Sarah Moza, https://sarahmoza.blogspot.co.id/2016/10/v_66.html, diakses
pada 2 Maret 2017, pukul 08.15 WIB
Muhammad Yusuf, https://blogspot.co.id/2011/07/pendidikanpolitik.html,
diakses pada 27 Februari 2017 pukul 20.45 WIB
Kemendagri,(http://www.kemendagri.go.id/produk-
hukum/2011/02/02/undang-undang-no-2-tahun-2011) diakses pada tanggal
28 Februari 2017 Pukul 13.59
