EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH

PADA DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI DKI JAKARTA

(PERIODE 2010 – 2014)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Akademika Dan Melengkapi

Sebagian Dari Syarat – syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan

Akuntansi

Oleh

GALUH FITRIANI

2011420024

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS DARMA PERSADA

JAKARTA

2015

v

ABSTRAK

NIM : 2011420024, Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK

KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA MENINGKATKAN

PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA DINAS PELAYANAN PAJAK

PROVINSI DKI JAKARTA (PERIODE 2010-2014),

Jumlah Hal : xi + 56 Hal,

Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Daerah, Efektivitas

Penelitian ini membahas tentang pajak kendaraan bermotor. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripstif kualitatif. Tujuan dalam

penelitian ini untuk menganalisis apakah pelaksanaan pemungutan pajak

kendaraan bermotor yang telah dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi

DKI Jakarta sudah efektif meningkatkan penerimaan pajak daerah di Provinsi

DKI Jakarta serta kendala dan upaya yang dihadapi dalam meningkatkan

penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan

bermotor di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2010 sampai tahun 2014 dikatakan

sangat efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Hal ini

menunjukkan bahwa Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta sudah baik

dalam mengelola penerimaan pajak kendaraan bermotor akan tetapi belum serius

dalam mengoptimalkan potensi penerimaan pajaknya.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI

Jakarta sudah dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor,

meskipun terdapat beberapa kendala sehingga berdampak pada penurunan jumlah

penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2012 dan 2014.

Daftar Acuan : (2004-2014)

Jakarta, Juni 2015

Galuh Fitriani

vi

KATA PENGANTAR

Bismil-laahir-rahmanir-raahiim

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan kuasa-Nya yang telah diberikan kepada penulis, baik

berupa kesehatan jasmani dan rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini, skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK

KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA MENINGKATKAN

PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA DINAS PELAYANAN PAJAK

PROVINSI DKI JAKARTA (Periode 2010-2014)”, yang merupakan salah satu

persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi pada

Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada Jakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang

tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, sehingga

memungkinkan skripsi ini terwujud. Dengan kerendahan hati penulis ingin

menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak, Mama, Adik dan Saudara-saudaraku untuk doa, restu, kasih

sayang, perhatian, kesabaran dan dukungan yang mereka berikan

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Ahmad Basid Hasibuan, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan

Akuntansi Universitas Darma Persada yang telah bersedia meluangkan

waktu untuk memberikan bimbingan dan saran kepada penulis.

vii

3. Bapak Muhammad Masdar, SE, Ak, M.Ak selaku Dosen Pembimbing

bagi penulis yang dengan sabar, bijaksana serta sistematis membimbing

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk waktu,

tenaga dan pikiran yang telah bapak berikan untuk penulis.

4. Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta yang telah memberikan

izin dan fasilitas pelayanan yang baik selama penulis skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan

mempunyai banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran

yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap semoga

skripsi ini dapat diterima dan memberikan manfaat bagi kita semua khususnya

bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain yang membutukan.

Jakarta, Juni 2015

Galuh Fitriani

viii

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL SKRIPSI ............................................................................ i

LEMBAR PERNYATAAN ............................................................ ii

LEMBAR PERSETUJUAN ........................................................... iii

LEMBAR PENGESAHAN ............................................................ iv

ABSTRAK ....................................................................................... v

KATA PENGANTAR ..................................................................... vi

DAFTAR ISI .................................................................................... viii

DAFTAR TABEL ............................................................................ x

DAFTAR GAMBAR ....................................................................... xi

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah ................................................... 1

1.2. Rumusan Masalah ............................................................ 4

1.3. Pembatasan Masalah ........................................................ 5

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian ........................................ 5

1.4.1. Tujuan Penelitian ................................................... 6

1.4.2. Manfaat Penelitian ................................................. 6

BAB II : LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Perpajakan ......................................................... 7

2.2 Pajak Daerah ..................................................................... 13

2.3 Pajak Kendaraan Bermotor .............................................. 17

2.4 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan

Bermotor .......................................................................... 19

2.5 Efektivitas ........................................................................ 23

2.6 Kerangka Pemikiran ......................................................... 24

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian .............................................................. 25

ix

3.2 Jenis Data ......................................................................... 25

3.3 Pengumpulan Data ........................................................... 25

3.4 Metode Analisis Data ....................................................... 26

BAB IV : HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian .............................................. 27

4.2 Analisa Data ..................................................................... 35

4.2.1 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan

Bermotor dan Kesesuaian dengan Peraturan

Perpajakan ............................................................. 35

4.2.2 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan

Bermotor telah efektif dalam Meningkatkan

Penerimaan Pajak Daerah ....................................... 42

4.2.3 Kendala dan Upaya dalam rangka Meningkatkan

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ................ 47

4.3 Interpretasi Hasil .............................................................. 50

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian ........................................... 53

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan ...................................................................... 55

5.2 Saran ................................................................................ 56

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

x

DAFTAR TABEL

TABEL Judul Hal.

1.1 Sumber Pajak yang Dipungut oleh Dinas Pelayanan

Pajak Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2010–2014 ..... 2

4.1 Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2010 – 2014 ............. 35

4.2 Interpretasi Nilai Efektivitas .................................................. 42

4.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2010 – 2014 ............... 43

xi

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR Judul Hal.

1 Kerangka Pemikiran ........................................................ 24

2 Struktur Organisasi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi

DKI Jakarta ...................................................................... 33

3 Struktur Organisasi Suku Dinas Pelayanan Pajak

Provinsi DKI Jakarta ........................................................ 34

4 Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2010 – 2014 .......... 44

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu pemasukan negara yang mempunyai tujuan

untuk membiayai pengeluaran atau kebutuhan negara dalam meningkatkan

pembangunan nasional. Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 33

tahun 2004, membawa dampak dibidang perpajakan dalam perubahan sistem

pemungutannya yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan yang

dipungut oleh Pemerintah Daerah. Menurut Resmi (2014:8), pemungutan

pajak di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Pajak daerah terbagi atas pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan

bermotor, bea balik nama atas kendaraan bermotor, pajak bahan bakar atas

kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan pajak

kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak

reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam

dan lain-lain.

Penetapan jenis pajak juga harus bersifat spesifik. Hal ini dimaksudkan

untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam

mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah

yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap

memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dalam memenuhi kriteria yang

telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang ada (Triantoro, 2010).

2

Pajak sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dikelola oleh

Pemerintah daerah. Otonomi daerah yang terjadi pada tahun 1999, menuntut

daerah untuk lebih mandiri dalam mengurus urusan permasalahan dalam

berbagai bidang termasuk kemampuan daerah dalam pelaksanaan

pembangunan di daerahnya (Yuliartini dan Supadmi, 2015). Pemerintah

daerah harus lebih efektif dalam menggali sumber-sumber penerimaan

daerah, agar pembangunan daerah dapat terealisasi dengan sebaik mungkin.

Penerimaan dan pengenaan tarif pajak di setiap daerah berbeda-beda, sesuai

dengan potensi yang dimilikinya. Dalam undang-undang Nomor 28 Tahun

2009 menyatakan bahwa pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli

daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil laba Badan Usaha

Milik Daerah, dan pendapatan lain yang sah. Berikut ini sumber-sumber

pajak daerah yang dipungut oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

selama lima tahun terakhir.

Tabel 1.1

Sumber Pajak Daerah yang dipungut oleh Dinas Pelayanan Pajak

Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2010 - 2014

(dalam presentase)

No. Jenis Pajak

Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

(%) (%) (%) (%) (%)

1. Pajak Kendaraan Bermotor 100,24 104,69 98,96 104,66 96,68

2. Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor 111,04 109,09 118,19 105,47 86,35

3. Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor 103,90 102,98 88,25 93,37 97,51

4. Pajak Pemanfaatan Air

Bawah Tanah 104,46 67,31 60,02 79,45 79,85

5. Pajak Hotel 114,54 105,31 102,85 102,06 98,74

3

6. Pajak Restoran 114,40 105,73 105,41 110,88 91,78

7. Pajak Hiburan 108,65 84,71 92,28 89,34 100,27

8. Pajak Reklame 93,88 81,71 117,84 127,11 35,92

9. Pajak Penerangan Jalan 109,18 109,98 101,32 100,23 104,08

10. Pajak Parkir 86,27 85,54 105,19 122,81 50,35

11. Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan - 134,21 115,16 106,87 70,97

12. Pajak Rokok - - - - 73,18

13. Pajak Bumi dan Bangunan - - - 93,68 89,42

Sumber: Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Tabel 1.1, presentase potensi pendapatan terbesar yang

diperoleh dari pajak daerah selama tiga tahun terkhir adalah jenis pemungutan

pajak kendaraan bermotor. Dimana kendaraan bermotor telah menjadi

kebutuhan masyarakat dan merupakan modal transportasi utama di Jakarta.

Hal ini yang menyebabkan pertambahan jumlah kendaraan bermotor dan

tingkat kemacetan semakin meningkat dari tahun ke tahun (Hasannudin dan

Wokas, 2014). Menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8

tahun 2010, Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dipungut

pemerintah berdasarkan kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor melibatkan tiga instansi

pemerintah, yaitu; Dinas Pelayanan Pajak, Polisi Republik Indonesia, dan PT.

(Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Dan di dalam proses pencatatan

dan pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan Sistem

Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) (Tatambihe, 2014).

Adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun

belum dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan pemungutan pajak kendaraan

bermotor yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Salah satu ukuran

4

keberhasilan pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah dengan cara

menghitung efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor. Menurut

Mahmudi (2010:143), efektivitas merupakan hubungan antara keluaran

dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila

proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar

output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang

ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Apabila

konsep efektifitas dikaitkan dengan pemungutan pajak, maka efektifitas

tersebut yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan

berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode

tertentu.

Mengingat jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta mengalami

peningkatan, yang seharusnya akan berdampak pada penerimaan pajak

kendaraan bermotor dan memberikan peningkatan pada penerimaan pajak

daerah. Berdasarkan beberapa alasan diatas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul, “Efektivitas Pemungutan Pajak

Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak

Daerah pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta (Periode

2010-2014)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor telah sesuai

dengan peraturan perpajakan pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI

Jakarta.

5

2. Apakah pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor telah efektif

dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pelayanan

Pajak Provinsi DKI Jakarta.

3. Apa kendala dan upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Dinas Pelayanan Pajak

Provinsi DKI Jakarta.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah target dan realisasi

penerimaan pajak kendaraan bermotor mulai dari tahun 2010 sampai dengan

tahun 2014.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor

telah sesuai dengan peraturan perpajakan pada Dinas Pelayanan Pajak

Provinsi DKI Jakarta.

2. Untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor

telah efektif dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah pada Dinas

Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.

3. Untuk menganalisis kendala dan upaya yang dilakukan dalam rangka

meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Dinas

Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.

6

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

a. Dapat menambah wawasan dalam memahami perpajakan khususnya

pemungutan pajak kendaraan bermotor baik secara teori maupun praktek

di lapangan.

b. Sebagai salah satu sumber acuan untuk penelitian tentang pajak

kendaraan bermotor di masa mendatang.

2. Praktis

a. Sebagai bahan masukan untuk Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI

Jakarta dan instansi yang terkait guna meningkatkan penerimaan pajak

kendaraan bermotor di masa yang akan datang.

b. Sebagai sumber evaluasi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

7

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak pada dasarnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam

kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena

pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua

pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Adapun pengertian pajak

menurut para ahli antara lain sebagai berikut:

Menurut Undang-undang RI Nomor 28 Pasal 1 Tahun 2007, menyatakan

bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Djajadiningrat yang dikutip oleh Resmi (2014:1), mengatakan:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke

kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut

peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada

jasa timbal balik dari negara secara langsug, untuk memelihara kesejahteraan

secara umum”.

Menurut Feldmann yang dikutip oleh Priantara (2012:2), mengatakan:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada

penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa

adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-

pengeluaran umum”.

8

Dari beberapa definisi pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak

merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan

kepada negara berdasarkan Undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan

tiada mendapat balas jasa secara langsung dan semata-mata digunakan untuk

menutup pengeluaran-pengeluaran umum Pemerintah.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak berarti kegunaan pokok, manfaat pokok dari pajak itu sendiri.

Menurut Priantara (2012:4) pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi anggaran atau penerimaan (budgetair)

Sebagai salah satu sumber penerimaan Pemerintah untuk mebiayai

pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan

negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk

kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan

intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai

jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan lain-lain.

2. Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur, artinya pajak sebagai alat

untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial

dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Ada 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu Official Assessment

System, Self Assessment System dan With holding Tax System (Resmi,

2014:11);

9

1. Official Assessment System

Adalah sistem pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan

besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat

pemungut pajak. Sistem ini pada umumnya diterapkan pada pengenaan pajak

langsung . Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif karena utang pajak baru

timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Dan dalam hal ini

wajib pajak bersifat pasif.

2. Self Assessment System

Adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan

besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib

pajak yang bersangkutan. Dalam sistem ini wajib pajak sifat aktif untuk

menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, sedangkan fiskus

hanya memberi penerangan, atau sebagai verifikasi. Sistem ini diterapkan

dalam penyampaian SPT Tahunan PPh (baik untuk Wajib Pajak Badan maupun

Wajib Pajak Orang Pribadi), dan SPT Masa PPN.

3. With Holding System

Adalah sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak

yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (yang bukan wajib pajak dan juga

bukan aparat pajak / fiskus). Sebagai bukti atas pelunasan pajak ini biasanya

berupa bukti potong atau bukti pungut.

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Priantara (2012:8), terdapat tiga asas pemungutan pajak yaitu :

10

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh

penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik

penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negri. Setiap wajib pajak

yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia dikenakan pajak

atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari

luar negri.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas

penghasilan yang bersumber di wilayah tanpa memperhatikan tempat tinggal

wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia

dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan

kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing Indonesia dikenakan

atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat

tinggal di Indonesia

2.1.5 Jenis Pajak

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, membawa

dampak dibidang perpajakan dalam perubahan sistem pemungutannya yaitu

pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan yang dipungut oleh Pemerintah

Daerah. Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga

bagian, yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga

pemungutnya (Resmi, 2014:7);

11

1. Menurut golongan

Menurut golongannya pajak dikelompokkan menjadi dua;

a. Pajak langsung,

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan

tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak

Penghasilan (PPh).

b. Pajak tidak langsung,

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada

orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu

kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak,

misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

(PPN).

2. Menurut Sifat

Menurut sifatnya pajak dikelompokkan menjadi dua;

a. Pajak subjektif,

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak

atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

b. Pajak objektif,

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda,

keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya

kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek

Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

12

3. Menurut lembaga pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu;

1. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk

membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: Pajak penghasilan

(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah

(PPnBM), Bea Materai, Bea Masuk dan Cukai.

2. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak

provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

a. Pajak Provinsi meliputi :

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah

Tanah dan Air Permukaan.

b. Pajak Kabupaten/Kota meliputi :

Pajak Kabupaten/kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak

Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan

Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung

Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

13

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

“Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Mardiasmo (2009:12) Pajak Daerah adalah :

“Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah

tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah”.

2.2.2 Tolak Ukur Menilai Pajak Daerah

Dalam pengelolaan pajak daerah agar sesuai dengan makna pelaksanaan

otonomi daerah pemanfaatannya harus diupayakan untuk pelayanan kepada

sektor pajak yang bersangkutan. Apabila pembayaran pajak daerah dapat

merasakan manfaat atas pembayarannya. Diharapkan timbul kesadaran untuk

melakukan pembayaran secara teratur dan sukarela. Secara umum pemungutan

pajak daerah harus dilihat dari dua sisi yaitu hasil guna dan daya guna bagi

pemerintah daerah dan masyarakat daerah yang bersangkutan. Ada lima tolak

ukur untuk menilai pajak daerah yaitu :

1. Hasil (yield)

a. Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan bernagai layanan yang

dibiayainya.

b. Stabilitas dan mudah tidaknya memperlirakan besar hasil itu.

c. Elastisitas hasil pajak terhadap pertumbuhan penduduk.

14

d. Perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut

2. Keadilan (equity)

a. Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-

wenang

b. Pajak yang bersangkutan harus adil secara horizontal artinya beban pajak

haruslah sama benar antara berbagai kelompok yang bebeda tapi dengan

kedudukan ekonomi yang sama.

c. Adil secara vertikal artinya kelompok yang memiliki sumber ekonomi

yang sama besar memberikan sumbangan yang lebih besar dari pada

kelompok yang tidak memberi sumberdaya ekonomi.

3. Daya guna ekonomi (economic efficiency)

a. Pajak hendaknya mendorong pengguna sumber daya secara efisien dan

efektif dalam kehidupan ekonomi

b. Mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen

menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan

memperkecil beban lebih pajak

4. Kemampuan melaksanakan (ability to implement)

a. Pajak harus dapat dilaksanakan dari usdut kemauan politis dan kemauan

tata usaha

b. Dalam menilai kemampuan administratif pengukurannya dilihat dari

kemudahan dalam prosedur pemungutan pajak daerah, kemudahan data

potensi objek pajak akan memberikan optimasi pemungutan pajak daerah

c. Kemampuan politis diperlakukan dalam pengenaan pajak, menetapkan

struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana

15

pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik dan memaksakan

sanksi terhadap para pelanggar

5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah

a. Haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan

tempat pemungutan pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir

beban pajak

b. Pajak tidak dapat dihindari dengan cara memindahkan objek pajak dari

suatu daerah ke daerah lain.

c. Pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari

kemampuan tata usaha pajak daerah

2.2.3 Jenis-jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009,

jenis pajak di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu;

1. Pajak Provinsi meliputi :

a. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau

penguasaan kendaraan bermotor.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak

milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau

perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar

menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan

bahan bakar kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau

pemanfaatan air permukaan.

16

e. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh

Pemerintah.

2. Pajak Kabupaten/Kota meliputi :

a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh

restoran.

c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik

yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian golongan C adalah pajak atas kegiatan

pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di

dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar

badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun

yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat

penitipan kendaraan bermotor

h. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air

tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan

dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas

bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan

17

oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk

kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas

perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2.3 Pajak Kendaraan Bermotor

2.3.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Peraturan Daerah Prov. DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2010 pasal 1,

menyebutkan bahwa pajak kendaraan bermotor:

“Adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di

semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor

atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya

energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan,

termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya

menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta

kendaraan bermotor yang dioperasikan di air”.

2.3.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor;

termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya,

yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan yang dioperasikan di air

dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7

(tujuh Gross Tonnage). Dikecualikan :

1. Kereta api;

2. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan

keamanan negara;

3. Kendaraan bermotor yang dimiliki kedutaan, konsultan, perwakilan negara

asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang

memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, dan;

18

4. Kendaraan bermotor yang dimiliki oleh pabrikan atau importir yang

semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

2.3.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki

Kendaraan Bermotor. Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya

diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

2.3.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Kendaraan

Bermotor

1. Dasar Pengenaan

a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan;

b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau

pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor;

c. NJKB ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum.

2. Tarif Pajak

a. Untuk kepemilikan oleh orang pribadi ditetapkan sebesar :

1. Kendaraan pertama 1,50%

2. Kedua 2%

3. Ketiga 2,50%

4. Keempat dan seterusnya 4.0%

b. Untuk kepemilikan oleh badan 1,50%

c. Untuk kendaraan TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,

angkutan umum, ambulans, mobil jenazah, pemadam kebakaran, sosial

keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0,50%

19

d. Untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar

0,40%.

3. Cara Penghitungan

Dalam PERDA Prov. DKI Jakarta No.8 tahun 2010, cara penghitungan

pajak kendaraan bermotor dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar

pengenaan pajak.

2.4 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

2.4.1 Pengertian Pemungutan

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009,

menyebutkan bahwa;

“Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan

data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau

retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada

Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya”.

2.4.2 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam Peraturan Daerah Prov. DKI Jakarta Nomor 168 tahun 2012 pasal

2, menyebutkan bahwa pajak kendaraan bermotor terutang ditetapkan oleh

Kepala Dinas Pelayanan Pajak dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan

Pajak Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Adapun ketentuan saat terutang pajak kendaraan bermotor, yaitu;

1. Pajak kendaraan bermotor yang terutang terjadi pada saat kepemilikan atau

penguasaan kendaraan bermotor

2. Saat kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

20

a. Jual beli, terjadi pada tanggal yang tercantum dalam faktur atau invoice

atau kuitansi;

b. Sewa beli melalui lembaga keuangan (leasing/bank) penguasaan

kendaraan bermotor terjadi pada saat tanggal penandatanganan

perjanjian;

c. Hadiah, terjadi pada tanggal yang tercantum dalam akta notaris/surat

keterangan pemberian hadiah;

d. Hibah/warisan, terjadi pada tanggal yang tercantum dalam akta notaris;

e. Eks kedutaan, konsuler, eks lembaga internasional, terjadi pada tanggal

yang tercantum dalam risalah lelang/atau keterangan dari kedutaan,

konsuler dan lembaga internasional;

f. Eks lelang atau penghapusan atau dum termasuk kendaraan bermotor

milik Pemerintah Pusat/Daerah, TNI dan Polri, terjadi pada tanggal yang

tercantum dalam risalah lelang atau penghapusan atau dum; atau

g. Mutasi dari luar Daerah, terjadi pada saat tanggal pencabutan dokumen

kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh instansi berwenang daerah asal

kendaraan bermotor

2.4.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, adapun tata cara pemungutan pajak

yang dilakukan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28

tahun 2009, seperti :

1. Pemungutan Pajak dilarang diborongkan

21

2. Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat

ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan

peraturan perundang-undangan perpajakan

3. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan

Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD (Surat Ketentuan

Pajak Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan

4. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

berupa karcis dan nota perhitungan

5. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan

menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), SKPDKB

(Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar), dan/atau SKPDKBT (Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan).

2.4.4 Sanksi Pemungutan Pajak

1. Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal

97 adalah sebagai berikut;

a. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak,

Kepala Daerah dapat menerbitkan:

1. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) dalam hal:

a. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang

terutang tidak atau kurang dibayar

b. Jika SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) tidak disampaikan

kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur

22

secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana

ditentukan dalam surat teguran

c. Jika kewajiban mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)

tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan

2. SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan)

jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap

yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang

3. SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil) jika jumlah pajak yang

terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak

terutang dan tidak ada kredit pajak

b. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB (Surat Ketetapan

Pajak Daerah Kurang Bayar) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga

sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau

terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)

bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

c. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa

kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak

tersebut.

d. Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib

Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

e. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak

Daerah Kurang Bayar Tambahan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

23

huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar

25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi

administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari

pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama

24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009 pasal 174

adalah sebagai berikut:

a. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak

lengkap atau tidak melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga

merugikan keuangan daerah dapat dipidanakan dengan kurungan paling

lama 1 tahun dan atau paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang.

b. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak

lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga

merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling

lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.

2.5 Efektivitas

Menurut Mahmudi (2010:143), menyatakan bahwa:

“Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau

sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan

mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar ouput yang

dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka

semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi”.

24

2.6 Kerangka Pemikiran

Gambar 1.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2010, Pajak kendaraan bermotor

merupakan pajak atas kepemilikan/penguasaan kendaraan bermotor dan

dipungut di wilayah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Pajak kendaraan

bermotor dikenakan dalam 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat

pendaftaran kendaraan bermotor. Menurut Mahmudi (2010:143), efektivitas

merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus

dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran

akhir kebijakan. Semakin besar ouput yang dihasilkan terhadap pencapaian

tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit

organisasi. Dengan menganalisis efektifitas ini, maka akan terlihat perbedaan

antara peneriman pajak kendaraan bermotor yang telah berjalan dengan potensi

yang sesungguhnya bisa diperoleh pemerintah daerah dalam meningkatkan

penerimaan pajak daerah.

Efektivitas Pemungutan

Pajak Kendaraan Bermotor Penerimaan Pajak

Daerah

25

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul yang dipilih oleh penulis, penulis melakukan penelitian

pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, Jl. Abdul Muis No.66

Gambir, Jakarta Pusat 10160.

3.2 Jenis Data

3.2.1 Data Primer

Data primer yang diperoleh penulis dari sumber objek penelitian penulis

yaitu melalui wawancara secara langsung ke objek penelitian, dalam hal ini

melakukan wawancara pada pihak atau pegawai Dinas Pelayanan Pajak

Provinsi DKI Jakarta.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan perubahan dari data primer yang telah diolah

lebih lanjut. Data sekunder mencakup; data jumlah wajib pajak kendaraan

bermotor, realisasi penerimaan pajak daerah dan peraturan daerah tentang

pajak atas kendaraan bermotor

3.3 Pengumpulan Data

3.3.1 Wawancara

Wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang

permasalahan yang ada, sehingga penulis dapat menentukan permasalahan

yang harus diteliti. Untuk mendapatkan informasi, maka penulis melakukan

wawancara langsung dengan pegawai atau instansi yang terkait.

26

3.3.2 Observasi

Pengamatan langsung atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam

rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian.

3.3.3 Metode Kepustakaan

Untuk memperoleh landasan dan konsep yang kuat agar dapat

memecahkan permasalah, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan

dengan mempelajari dan mengumpulkan data-data dari buku-buku, jurnal

perpajakan, literature, artikel, Undang-undang perpajakan, data dari internet

serta bacaan yang berkaitan dengan penelitian.

3.4 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif

kualitatif, dimana metode penelitian yang berusaha mengungkapkan pemecahan

masalah yang ada sekarang berdasarkan data yang aktual, yakni dengan

mengumpulkan data, menganalisis dan menginterprestasikannya.

27

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta di bentuk sejak tanggal 11

September 1952. Sejarah panjang mengawali berdirinya Dinas Pelayanan Pajak

Provinsi DKI Jakarta, berawal dari tahun 1952 berdasarkan keputusan Dewan

Perwakilan Kota Sementara Djakarta Raja Nomor 18/DK/Tanggal 11

September 1952 maka di bentuklah Suku Bagian Padjak yang kemudian

berganti nama pada tahun 1955 menjadi Bagian Padjak, dan kembali

mengalami perubahan nama menjadi Urusan Pendapatan Padjak DCI Djakarta

sesuai dengan keputusan Gubernur KDCI Djakarta Nomor B.6/6/52 Tahun

1966 tanggal 22 Juni 1966 tentang struktur Organisasi Sekretariat.

Pada tahun 1968 berdasarkan keputusan KDCI Djakarta Nomor

1B3/2/48/1968 tanggal 3 September tentang perubahan dan peningkatan status

urusan pendapatan dan padjak daerah khusus DCI Djakarta menjadi Dinas

Padjak dan Pendapatan Daerah DCI Djkarta. Selanjutnya berganti nama

menjadi Kantor Pajak dan Pendapatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai

dengan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor B.VII/774/a/1/1975 tanggal

20 Februari 1975 tentang perubahan sebutan dan struktur organisasi.

Tahun 1976, berdasarkan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor

B.VI/585/a/1/1976 pada tanggal 01 Juli 1976 tentang perubahan kembali nama

atau sebutan dan susunan organisasi serta tata kerja kantor pajak dan

28

pendapatan daerah KDKI Jakarta menjadi Dinas Pajak Daerah Khusus Ibukota

Jakarta. Dengan adanya Otonomi Daerah Undang-undang Nomor 22 tahun

1999 dan berdasarkan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2001

tentang bentuk Organisasi dan perangkat daerah dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta tidak ada perubahan nama dan sebutan,

masih dengan nama Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang

sudah dibentuk sejak tahun 1983 sampai 2007.

Dan terakhir pada tahun 2008, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta

mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi

Perangkat Daerah yang merubah sebutan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi

DKI Jakarta menjadi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta yang

bertempat di Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, Jl.Abdul Muis No.66, Tanah

Abang Jakarta Pusat. Untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 10

tahun 2008, Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta

mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 34 tahun 2009 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.

4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

Visi dari Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta adalah menjadikan

Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta sebagai penyelanggara pelayanan

administrasi perpajakan yang profesional dalam mencapai penerimaan pajak

daerah secara optimal.

Adapun Misi dari Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta yaitu;

1. Mewujudkan Perencanaan Pelayanan Pajak Daerah yang inovatif.

29

2. Menjamin ketersediaan peraturan pelaksanaan pajak daerah dan

melaksanakan penyuluhan peraturan pajak daerah serta menyelesaikan

hukum pajak daerah.

3. Mengembangkan sistem teknologi informasi dalam kegiatan pelayanan

pajak daerah.

4. Mengembangkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM),

sarana prasarana perpajakan daerah, pengelolaan keuangan, serta

perancanaan anggaran dan program dinas.

5. Mengoptimalkan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan

pelayanan pajak daerah.

6. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah.

4.1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas pokok

dalam menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan

koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, serta

pengendalian pemungutan pendapatan daerah. Selain tugas pokok, Dinas

Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta juga mempunya beberapa fungsi, yaitu :

1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Dinas Pelayanan

Pajak.

2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas pelayanan pajak daerah.

3. Pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah.

4. Pemeriksaan pajak daerah.

5. Penetapan pajak daerah.

6. Penagihan pajak daerah.

30

7. Penyelesaian sengketa pajak daerah.

8. Pengendalian dan pengembangan potensi pajak daerah.

9. Penyediaan, pengelolaan, pendayagunaan prasarana dan sarana pelayanan

pajak daerah.

10. Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional di bidang pelayanan

pajak daerah.

11. Penegak peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah.

12. Penyedia, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, perawatan,

prasarana dan sarana kerja pelayanan pajak.

13. Pemberian dukungan teknis dan administratif kepada masyarakat.

14. Pengelolaan kepegawaian keuangan, barang, dan ketatausahaan Dinas

Pelayanan Pajak.

15. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

4.1.4 Susunan Organisasi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak pasal 5, tugas dari organisasi

kerja adalah;

1. Kepala Dinas

a. Memimpin pelaksanaan dan tugas fungsi Dinas Pelayanan Pajak.

Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat, bidang,

Suku Dinas Pelayanan Pajak, Unit Pelayanan Pajak Daerah dan

kelompok jabatan fungsional.

b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan satuan kerja perangkat

daerah, unit kerja perangkat daerah dan/atau instansi

31

pemerintahan/swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

Pelayanan Pajak.

c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan

fungsi Dinas Pelayanan Pajak.

2. Sekretariat

Sekretariat merupakan unit kerja staf Dinas Pelayanan Pajak. Sekretariat

di pimpin oleh seorang Dinas yang berkedudukan dibawah dan

bertanggungjawab kepada kepala dinas. Sekretariat melaksanakan tugas

administrasi Dinas Pelayanan Pajak.

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan perencanaan penerimaan dan

merumuskan metode pelayanan serta menggali potensi pajak daerah.

4. Bidang Sistem Informasi Pajak Daerah

Bidang Sistem Informasi Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan sistem informasi pelayanan pajak daerah.

5. Bidang Peraturan dan Penyuluhan Pajak Daerah

Bidang Peraturan dan Penyuluhan Pajak Daerah mempunyai tugas

melaksanakan perumusan sebagai bahan penyusunan peraturan dan

penyuluhan pajak daerah.

6. Bidang Pengendalian dan Pembinaan

Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas

melaksanakan pengendalian dan pembinaan pelayanan pajak daerah.

32

7. Suku Dinas Pelayanan Pajak

Suku Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan dikoordinasikan

oleh Walikota.

8. Unit Pelayanan Pajak Daerah

UPPD atau Unit Pelayanan Pajak Daerah merupakan Unit Pelaksana

Teknis Dinas Pelayanan Pajak dalam pelaksanaan pelayanan seluruh pajak

daerah sesuai kewenangannya. Kecuali Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor , Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak

Penerangan Jalan dan Pajak Rokok. UPPD mempunyai tugas melaksanakan

pelayanan seluruh pajak daerah sesuai dengan kewenangannya kecuali pajak

yang telah disebutkan diatas

4.1.5 Struktur Organisasi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI jakarta, diikuti

dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah, serta berdampingan

dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor. Maka susunan Struktur Organisasi Dinas

Pelayanan Pajak (DPP) sebagai berikut :

33

Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

Kepala Dinas

Sekretariat

Subbagian

Umum

Subbagian

Kepegawaian

Subbagian

Program dan

Anggaran

Subbagian

Keuangan

Bidang

Perencanaan

dan

Pengembangan

Daerah

Seksi - seksi

Bidang Sistem

Informasi

Pajak Daerah

Bidang

Peraturan dan

Penyuluhan

Pajak Daerah

Bidang

Pengendalian

dan Pembinaan

Seksi - seksi Seksi - seksi Seksi - seksi

Suku Dinas

Pelayanan Pajak

Kota Administrasi

Kelompok

Jabatan

Unit

Pelayanan

Teknis

34

Gambar 3. Struktur Organisasi Suku Dinas Pelayanan Pajak

Sumber: Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

Kepala Suku Dinas

Pelayanan Pajak

Subbagian

Tata Usaha

Seksi

Pendaftaran

dan

Penatausahaan

Seksi

Penyelesaian

Sengketa

Pajak

Seksi

Penagihan

Pajak

Seksi

Penetapan

Pajak

Sub kelompok

Jabatan Fungsional

35

4.2 Analisis Data

Berikut ini adalah data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan

bermotor Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 pada

Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 4.1

Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2010 - 2014

Tahun Target Penerimaan

(Rp)

Realisasi

Penerimaan (Rp)

2010 3.100.000.000.000 3.107.744.107.420

2011 3.500.000.000.000 3.664.400.168.006

2012 4.150.000.000.000 4.106.968.370.530

2013 4.400.000.000.000 4.605.206.082.027

2014 5.150.000.000.000 4.979.110.607.650

Total 13.700.000.000.000 13.691.285.060.207

Sumber : Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

4.2.1 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan

Kesesuaian dengan Peraturan Perpajakan

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor, Dinas

Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Kantor Samsat dan

beberapa instansi terkait dalam melaksanakan pemungutan pajak kendaraan

bermotor di wilayah Jakarta Timur maupun di wilayah lainnya. Pada dasarnya

tata cara dan prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan

Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Kantor Samsat,

telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang

diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 168 tahun 2012

36

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

Dimana prosedur standar yang dilakukan oleh wajib pajak adalah pada saat

jatuh tempo masa pembayaran pajak kendaraan bermotor yang tertera dalam

STNK, maka wajib pajak diminta untuk memenuhi kewajibannya dalam

membayar pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor dikenakan

masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat

pendaftaraan kendaraan bermotor, sedangkan STNK berlaku untuk 5 (lima)

tahun setiap tahun dilakukan pengesahan dibarengkan dengan saat pembayaran

pajak kendaraan bermotor.

Pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Kepala Dinas Pelayanan

Pajak dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh

Kantor Bersama SAMSAT sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah

Provinsi DKI Jakarta Nomor 168 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran pajak kendaraan bermotor

2. Menetapkan besarnya pajak kendaraan bermotor

3. Memungut, menagih dan menerima pembayaran pajak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Menerima dan menolak permohonan pengurangan, keringanan dan

pembebasan pajak

5. Memberikan keputusan terhadap keberatan pajak atas permohonan wajib

pajak

6. Memberikan keputusan terhadap permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran pajak

37

7. Melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan

penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak

8. Meyetorkan sanksi administrasi pajak

9. Menyetorkan penerimaan pajak ke Kas Daerah

10. Mengusulkan penunjukkan bendaharawan khusus penerimaan pajak

kendaraan bermotor untuk ditetapkan oleh Gubernur

11. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut diatas

setiap bulan kepada Gubernur

Obyek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan

kendaraan bermotor. Dikecualikan dari objek pajak kendaraan bermotor adalah

kereta api dan kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk keperluan

pertahanan dan keamanan negara, seperti:

1. Truck dan bus pengangkut personil TNI dan Polri;

2. Kendaraan bermotor TNI dan Polri yang digunakan untuk sistem

telekomunikasi pertahanan dan keamanan negara;

3. Kendaraan bermotor TNI dan Polri anti teror;

4. Kendaraan bermotor TNI dan Polri untuk keperluan operasional lalu lintas

(mobil patroli dan sejenisnya) keamanan negara;

5. Mobil tahanan untuk keamanan negara antara lain seperti mobil tahanan

Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, Kepolisian/TNI, Satpol PP dan

kendaraan tempur lainnya.

Subyek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang

memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor, sedangkan wajib pajak

38

kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan

bermotor.

Tata cara pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, sebagai berikut:

1. Pendaftaran; untuk dapat melaksanakan penghitungan besarnya pajak

kendaraan bermotor harus dilakukan pendaftaran terhadap obyek Pajak,

yaitu dengan cara sebagai berikut;

a. Setiap orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai

kendaraan bermotor baru atau bukan baru (bekas pakai), wajib

melakukan pendaftaran kendaraan bermotor pada Dinas Pelayanan Pajak

dalam hal ini Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB pada Kantor Bersama

Samsat (KB Samsat) dengan menggunakan SPOPD (surat pendaftaran

objek pajak daerah) atau SPPKB (surat pendaftaran dan pendataan pajak

daerah) atau SPPKB Pengesahan. SPOPD atau SPPKB atau SPPKB

Pengesahan harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar

serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

b. Pendaftaran kendaraan bermotor dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga

puluh) hari sejak terjadinya pemilikan dan/atau penguasaan kendaraan

bermotor baru.

c. Pendaftaran kendaraan bermotor terhadap perubahan bentuk dan

perubahan mesin, dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari

setelah perubahan bentuk atau mesin.

2. Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor; Dasar penetapan atau pengenaan

pajak kendaraan bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).

39

Permohonan penetapan nilai jual kendaraan bemrotor sekurang-kurangnya

menyebutkan:

a. Merk/tipe kendaraan

b. Isi silinder

c. Tahun pembuatan

3. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor;

a. Wajib pajak membayar atau melunasi pajak kendaraan bermotor secara

tunai di Kantor Samsat atau bank untuk 12 bulan,

b. Pembayaran pajak kendaraan bermotor dilakukan dalam jangka waktu

paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya SSPD

(Surat Setoran Pajak Daerah ) atau SKKP (Surat Ketetapan Kewajiban

Pembayaran) atau dokumen lain yang dipersamakan.

c. Apabila pembayaran dilakukan setelah jatuh tempo, dikenakan sanksi

administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, untuk

jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak diterbitkannya

SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah ) atau SKKP (Surat Ketetapan

Kewajiban Pembayaran) atau dokumen lain yang dipersamakan dan

ditaguh dengan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah).

4. Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor; Apabila wajib pajak melakukan

pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan jangka waktu jatuh

tempo, maka tidak akan dilakukan penagihan. Pelaksanaan penagihan

sebagai berikut: terlebih dahulu menerbitkan dan menyampaikan surat

teguran, atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib

Pajak atau Penanggung Pajak, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 21

40

(dua puluh satu) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak atau

tahun pajak, dengan rincian penyampaian surat penagihan yang disertai

dengan tanda terima, dengan ketentuan sebagai berikut;

a. Surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis, untuk

yang kesatu dengan berjangka waktu 7 (tujuh hari) sejak diterimanya

oleh Wajib Pajak,

b. Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban membayar utang pajak

maka diterbitkan surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang

sejenis untuk yang kedua dengan berjangka waktu 7 (tujuh hari) sejak

diterimanya oleh Wajib Pajak, dan

c. Apabila Wajib Pajak tidak juga memenuhi kewajiban membayar utang

pajak maka diterbitkan surat peringatan atau surat teguran atau surat lain

yang sejenis untuk yang ketiga dengan berjangka waktu 7 (tujuh hari)

sejak diterimanya oleh Wajib Pajak.

5. Sanksi Pidana;

a. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak

lengkap atau tidak melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga

merugikan keuangan daerah dapat dipidanakan dengan kurungan paling

lama 1 tahun dan atau paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang.

b. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak

lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga

41

merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling

lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.

6. Sistem Pengenaan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor;

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor: Kepemilikan atau penguasaan kendaraan

bermotor pertama oleh orang pribadi/badan sebesar 1,50% (satu koma lima

nol persen). Besarnya pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara

mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (Nilai Jual Kendaraan

Bermotor). Sehingga penetapan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai

berikut : �� �� � × � � � � ���� �� � � �

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Pelayanan Pajak

memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak dengan melakukan

kerjasama dengan PT Bank DKI, dalam melayani pembayaran pajak

kendaraan bermotor. Pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat juga

dilakukan dengan sistem pembayaran “Banking”, dimana wajib pajak dapat

melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Gerai Samsat

yang berlokasi di mall-mall.

Sejalan dengan perkembangan jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta,

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan tarif

maksimum yang masuk dalam pajak daerah dan retribusi daerah. Sesuai

dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 168 tahun 2012,

Pemerintah telah menetapkan pengenaan tarif pajak progresif untuk

kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya antara dua persen

hingga lima persen (2% hingga 5%). Pemberlakuan pajak progresif ini

42

dilakukan untuk mengurangi kemacetan, mengurangi pembelian kendaraan

bermotor serta untuk membangun infrasrtuktur lewat pajak penggunaan jalan

(road user tax).

4.2.2 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor telah efektif

dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta

dipengaruhi oleh jumlah kendaraan yang ada di Jakarta. Dengan adanya

peningkatan di setiap tahunnya akan berdampak pada kenaikan penerimaan

pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan cara untuk menentukan

tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor dengan cara membandingkan

antara realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan target pajak

kendaraan bermotor yang ditargetkan setiap tahunnya, dengan rumus:

� � � = Realisasi Penerimaan PKBTarget Penerimaan PKB x %

Jika hasil mendekati atau melebihi seratus persen (100%), maka pajak

kendaraan bermotor tersebut semakin efektif dalam meningkatkan pendapatan

daerah.

Tabel 4.2

Interpretasi Nilai Efektivitas

Presentase Kriteria

> 100% Sangat Efektif

91-100% Efektif

81-90% Cukup Efektif

60-80% Kurang Efektif

Sumber :Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327

43

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan target dan realisasi penerimaan

pajak kendaraan bermotor dan tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan

bermotor selama lima tahun terakhir:

Tabel 4.3

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2010 – 2014

Tahun Target

Penerimaan (Rp)

Realisasi

Penerimaan (Rp)

Presentase

(%) Kriteria

2010 3.100.000.000.000 3.107.744.107.420 100,24% Sangat Efektif

2011 3.500.000.000.000 3.664.400.168.006 104,69% Sangat Efektif

2012 4.150.000.000.000 4.106.968.370.530 98,96% Efektif

2013 4.400.000.000.000 4.605.206.082.027 104,66% Sangat Efektif

2014 5.150.000.000.000 4.979.110.607.650 96,68% Efektif

Rata-rata 101,05% Sangat Efektif

Sumber : Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta (Data diolah)

Penghitungan :

��ℎ � = . . . .. . . . x % = , %

��ℎ � = . . . .. . . . x % = , %

��ℎ � = . . . .. . . . x % = , %

��ℎ � = . . . .. . . . x % = , %

��ℎ � = . . . .. . . . x % = , %

Terdapat beberapa perbandingan realisasi setiap tahunnya yang telah di

kelola oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Pada Tabel 4.3 diatas

menunjukan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di

44

Provinsi DKI Jakarta rata-rata dari tahun 2010-2014 adalah sebesar 101,05

persen, jika berdasarkan pada kriteria atau indikator tersebut maka

penilaiannya adalah sangat efektif. Penerimaan pajak kendaraan bermotor

tahun 2011 terjadi pada realisasi penerimaan sebesar Rp.3.664.400.168.006,-

dengan jumlah target satu tahun sebesar Rp. 3.500.000.000.000,- atau 104,69

persen. Pada tahun 2013 realisasi penerimaan sebesar Rp.4.605.206.082.027,-

dengan jumlah target satu tahun sebesar Rp. 4.400.000.000.000,- atau 104,66

persen. Sedangkan pada tahun 2010, realisasi penerimaan pajak kendaraan

bermotor sebesar Rp.3.107.744.107.420,- dengan jumlah target satu tahun

sebesar Rp. 3.100.000.000.000,- atau 100,24 persen. Tahun 2012, realisasi

penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp. 4.106.968.370.530,- dengan

jumlah target satu tahun sebesar Rp. 4.150.000.000.000,- atau 98,96 persen.

Dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2014 sebesar

Rp. 4.979.110.607.650,- dengan jumlah target satu tahun sebesar Rp.

5.150.000.000.000,- atau 96,68 persen.

Gambar 4

Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2010 - 2014

Sumber : Data diolah

92

94

96

98

100

102

104

106

2010 2011 2012 2013 2014

Target

Realisasi

45

Gambar 4 : Perbandingan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun

anggaran 2012 sampai dengan tahun 2014.

Keterangan :

Merah : Jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor Provinsi DKI Jakarta

tahun anggaran 2012-2014.

Biru : Target satu tahun pajak kendaraan bermotor Provinsi DKI Jakarta tahun

anggaran 2012-2014.

Gambar 4. diatas memperlihatkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan

pajak kendaraan bermotor jika dilihat berdasarkan indikator, maka pada tahun

2010 adalah sebesar 100,24 persen, hal tersebut menunjukan bahwa

penerimaan pajak kendaraan bemotor pada tahun 2010 adalah sangat efektif.

Pada tahun 2011 adalah sebesar 104,69 persen, hal tersebut menunjukan bahwa

penerimaan pajak kendaraan bemotor pada tahun 2011 adalah sangat efektif.

Tahun 2012 adalah sebesar 98,96 persen, hal tersebut menunjukan bahwa

penerimaan pajak kendaraan bemotor pada tahun 2012 adalah efektif. Tahun

2013 adalah sebesar 104,66 persen, hal tersebut menunjukan bahwa

penerimaan pajak kendaraan bemotor pada tahun 2013 adalah sangat efektif.

Sedangkan pada tahun 2014 adalah sebesar 96,68 persen, hal tersebut

menunjukan bahwa penerimaan pajak kendaraan bemotor pada tahun 2014

adalah efektif. Namun jika ditarik secara rata dalam kurun waktu lima tahun

mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar 101,05

persen, yang menunjukan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor di

Provinisi DKI Jakarta dalam kurun waktu tersebut adalah sangat efektif.

Di sisi lain efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor menunjukan

adanya penurunan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, hal tersebut

46

disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, terjadinya perbandingan kenaikan

target pada tahun 2011 ke 2012 adalah sebesar 18,57 persen yang lebih besar

dari realisasi penerimaan sebesar 12,07 persen dan perbandingan pada tahun

2013 ke 2014 adalah sebesar 17,04 persen yang lebih besar dari realisasi

sebesar 8,11 persen, hal tersebut menggambarkan bahwa efektivitas

pengelolaan pajak kendaraan bermotor oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi

DKI Jakarta menurun, sekalipun data pada tahun 2010, 2011 dan 2013

menunjukkan target penerimaannya tercapai. Akan tetapi dari tahun 2011 ke

2012 dan tahun 2013 ke tahun 2014 menunjukkan kenaikan target penerimaan

pajak yang naik akibat peningkatan jumlah kendaraan bermotor akan tetapi

tidak sebanding dengan realisasi penerimaannya.

Kedua, berdasarkan keterangan yang peneliti peroleh dari pegawai bidang

perencanaan dan pengembangan Pajak Daerah, menyebutkan bahwa adanya

peningkatan jumlah kendaraan yang mutasi keluar daerah berdampak pada

penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang cukup signifikan,

bahkan realisasinya tidak mencapai target yang ditetapkan. Dari hasil nilai

rasio efektivitas yang ditunjukkan patut ditingkatkan lagi dengan cara Dinas

Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta bersama Kantor Samsat lebih giat lagi

dalam memungut pajak kendaraan bermotor, serta mengevaluasi kembali

apakah target telah ditetapkan sesuai dengan potensi yang sebenarnya.

47

4.2.3 Kendala dan Upaya dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak

Kendaraan Bermotor

Adapun kendala dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak

Provinsi DKI Jakarta dalam mengoptimalkan peningkatan penerimaan pajak

kendaraan bermotor, dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah.

1. Kendala; yang dihadapi dalam melaksanakan pemungutan pajak

kendaraan bermotor di Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dapat

dikatakan cukup berjalan dengan baik. Namun Dinas Pelayanan Pajak

Provinsi DKI Jakarta mengalami beberapa kendala yang mengakibatkan

pencapaian hasil yang masih kurang optimal. Beberapa kendala tersebut

adalah;

a. Kurangnya informasi dan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan

pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Ketidakpahaman masyarakat atau wajib pajak mengenai bagaimana cara

pemenuhan kewajiban perpajakan yang benar juga menjadi kendala bagi

Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta yaitu ketidakpahaman

masyarakat mengenai pajak meliputi cara pembayaran pajak kendaraan

bermotor dan cara perpanjang STNK masih beragam informasi. Kurangnya

kepatuhan wajib pajak juga di sebabkan karena lokasi yang jauh dalam

melakukan pembayaran, sanksi administrasi yang ditetapkan dianggap

terlalu kecil sehingga membuat wajib pajak merasa masih mampu dalam

membayar sanksi tersebut dan cenderung menyepelekan pembayaran pajak.

48

b. Penetapan kepemilikan kendaraan bermotor pertama sampai dengan

keempat dalam penerapan tarif progresif sebagian masih manual.

Masalah yang sering terjadi dalam pelaksanaan pemungutan pajak

kendaraan bermotor adalah penerapan tarif pajak progresif untuk

kepemilikan kendaraan bermotor pertama sampai dengan keempat masih

dilakukan secara manual. Dikarenakan wajib pajak yang memiliki

kendaraan lebih dari satu sering tidak menggunakan namanya, akan tetapi

menggunakan nama anak/istrinya. Sehingga hal ini berdampak pada

penerimaan pajak kendaraan bermotor dari penerapan pajak progresif belum

optimal.

c. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) untuk kendaraan Belum Daftar

Ulang (BDU) 5 tahun kebelakang tidak ada di dalam sistem.

Banyaknya kendaraan yang belum daftar ulang 5 tahun belakangan ini,

berdampak pada penetapan atas kendaraan 2 sampai 5 tahun lalu yang

mendaftar tahun berjalan tidak masuk ke dalam sistem. Seperti pembeli

motor yang tidak melakukan daftar ulang, motor ditarik kembali oleh dealer.

Dealer yang melakukan penarikan, lalu melakukan lelang atas motor. Hal

ini lah yang menyebabkan nilai jual kendaraan bermotor untuk kendaraan

belum daftar 5 tahun kebelakang tidak ada didalam sistem, sehingga

mengurangi potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor.

2. Upaya; dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor maka

harus dilakukan upaya-upaya dalam rangka mengoptimalisasi pelaksanaan

pemungutan yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI

Jakarta. Adapun upaya yang dilakukan, antara lain;

49

a. Menggiatkan sosialisasi dan penyuluhan perpajakan.

Dalam rangka mengatasi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, maka

dari itu Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta melakukan upaya

penyuluhan dan sosialisasi perpajakan. Sosialisasi yang diberikan oleh

Dinas Pelayanan Pajak bersama dengan Kantor Samsat yaitu melalui

pelaksanaan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan dalam bentuk spanduk

serta memasang iklan di media elektronik maupun di media cetak untuk

melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Untuk wajib

pajak baru, dapat di jelaskan atau disampaikan bahwa membayaran pajak

kendaraan bermotor bukanlah urusan yang sulit ataupun rumit. Bagi mereka

keterbatasan waktu dan ketidakpahaman dalam melakukan pembayaran

pajak, maka petugas terkait akan menerangkan cara pembayaran yang

praktis, misalnya dapat dilakukan melalui sistem pembayaran Banking

melalui Gerai Samsat yang berlokasi di mall-mall di Jakarta.

b. Penerapan sistem teknologi informasi berbasis NIK dan KK.

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pengolahan data yang masih

secara manual, hendaknya dilakukan kerjasama antara pihak

Diskominfomas (divisi komunikasi dan informasi) dengan pihak Dukcapil

(kependudukan dan pencatatan sipil) dalam penerapan sistem teknologi

informasi berbasis NIK dan KK. Hal ini perlu dilakukan agar dapat lebih

mudah dan cepat memproses penerapan tarif progresif pada kepemilikan

kendaraan pertama sampai dengan keempat, disamping kepemilikan

kendaraan bermotor dengan nama dan alamat yang sama harus ditambah

dengan NIK dan kartu keluarga. Sehingga sulit bagi wajib pajak untuk

50

menghindar dari pajak progresif dan adanya sitem ini dapat

mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dari penerapan

pajak progresif.

c. Koordinasi dengan unit terkait

Untuk mengatasi penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang

disebabkan oleh nilai jual kendaraan bermotor belum daftar ulang 5 tahun

belakangan ini, diperlukan koordinasi dari pihak internal, seperti;

melaksanakan penelusuran kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar

ulang selama 2 sampai 5 tahun ke belakang dievaluasi setiap tahun untuk

kemudian dimasukkan dalam pendataan Belum Daftar Ulang (BDU),

menghimpun data potensi Kendaraan yang Tidak Melakukan Daftar Ulang

(KTMDU) dan Kendaraan yang Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU)

berdasarkan database Kendaraan Bermotor serta pelaksanaan kegiatan

penyampaian surat penagihan kepada wajib pajak yang masih belum daftar

ulang atas kepemilikan kendaraan bermotor.

4.3 Interpretasi Hasil

1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kesesuaian

dengan Peraturan Perpajakan.

Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh

Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta bersama Kantor Samsat dan

instansi terkait lainnya, didasarkan atau telah di sesuaikan pada dasar hukum

yang jelas dan kuat, sehingga harus di patuhi oleh masyarakat dan pihak

terkait. Landasan hukum yang melatarbelakangi pemungutan pajak kendaraan

bermotor di Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut;

51

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Ketentuan Umum Pajak Daerah.

c. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Pajak Kendaraan Bermotor.

d. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 168 Tahun 2012 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

e. Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun

2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015.

Dengan adanya dasar hukum ini, diharapkan pelaksanaan pemungutan pajak

kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI

Jakarta bersama Kantor Samsat dan instansi terkait lainnya, dapat dilakukan

secara optimal dan tidak menyalahgunakan peraturan yang telah ditetapkan

oleh Pemerintah Daerah.

2. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Jakarta

Timur telah efektif dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah.

Hasil pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan

jumlah penerimaan di Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu lima tahun

terakhir ini jika berdasarkan pada kriteria atau indikator keefektivitasan maka

dikategorikan sangat efektif dimana tingkat efektivitas penerimaan pajak

kendaraan bermotor rata-rata dari tahun 2010 sampai tahun 2014 adalah

sebesar 101,05 persen. Hal ini terlihat dari data pada tabel 4.3, dapat dilihat

52

pada tahun realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2010

sebesar 100,24 persen, sedangkan pada tahun 2011 realisasi penerimaan

terbesar dengan presentase 104,69 persen, tahun 2012 memperoleh presentase

sebesar 98,96 persen, pada tahun 2013 realisasi penerimaan sebesar 104,66

persen dan pada tahun 2014, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor

sebesar 96,68 persen. Penurunan presentase penerimaan pajak kendaraan

bermotor di Provinsi DKI Jakarta yang terjadi pada tahun 2012 dan 2014,

dikarenakan masih adanya peningkatan jumlah kendaraan yang mutasi keluar

daerah dan penundaan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan

bermotor.

3. Kendala dan Upaya dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak

Kendaraan Bermotor.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI

Jakarta dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu

ketidakpahaman masyarakat atau wajib pajak dalam hal peraturan-peraturan

pajak kendaraan bermotor dan tata cara melakukan pembayaran pajak

kendaraan bermotor sehingga kesadaran masyarakat dalam membayar pajak

menurun, pengenaan tarif progresif untuk kendaraan pertama sampai dengan

kendaraan keempat dilakukan secara manual, dan nilai jual kendaraan bermotor

untuk kendaraan belum daftar ulang tidak ada didalam sistem karena

kurangnya koordinasi atau kerjasama antar unit terkait.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak agar memenuhi

kewajiban membayar pajak tepat waktu serta memberikan sosialisasi tentang

53

tata cara dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan

menerapkan sitem teknologi informasi berbasis NIK dan KK dalam penerapan

tarif progresif pada kepemilikan kendaraan pertama sampai dengan keempat.

Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta lebih meningkatkan kualitas dan

kuantitas sumber daya manusia dan juga meningkatkan kerjasama antar unit

terkait dalam melakukan pendataan untuk kepemilikan kendaraan bermotor

belum daftar ulang.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh

Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan Peraturan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 168 tahun 2012 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Dalam pemungutan pajak

kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta telah efektif dalam meningkatkan

penerimaan pajak daerah, dimana jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor

di Jakarta dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini menunjukkan hasil yang

sangat efektif yaitu sebesar 101,05 persen. Namun masih terdapat kendala yang

dihadapi oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan

penerimaan pajak kendaraan bermotor, seperti; kurangnya informasi dan

kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor,

penetapan pajak progresif masih dilakukan secara manual dan nilai jual

kendaraan bermotor belum daftar ulang 5 tahun belakang ini tidak ada didalam

sistem. Adapun upaya yang dilakukan yaitu melakukan sosialisasi dan

penyuluhan tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor, menerapkan sistem

teknologi berbasis NIK dan KK (kartu keluarga), dan melakukan koordinasi

54

dengan unit terkait dalam penyampaian surat penagihan kewajiban membayar

pajak serta melakukan pendataan ulang untuk nilai jual kendaraan bermotor

belum daftar ulang.

55

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh

Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta telah dilaksanakan sesuai

dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010

tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan peraturan pelaksanaannya

berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 168 Tahun

2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan

Bermotor.

2. Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta pada tahun

2010 sampai dengan tahun 2014 memperoleh rata-rata presentase sebesar

101,05 persen. Apabila dalam indikator efektivitas >100%, maka dikatakan

sangat efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah

3. Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan

bermotor disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran

wajib pajak dan koreksi pajak masih dilakukan secara manual, namun

sebagian besar telah diupayakan untuk dapat diatasi oleh Dinas Pelayanan

Pajak Provinsi DKI Jakarta sehingga maksud dan tujuan pelaksanaan

pemungutan pajak kendaraan bermotor dapat terlaksana serta dapat

meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

56

5.2 Saran

1. Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta lebih mengoptimalkan lagi

kegiatan sosialisasi dan penyuluhan wajib pajak karena masih banyak wajib

pajak yang belum mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajibannya.

2. Para instansi/pegawai yang terlibat dalam pengelolaan pajak kendaraan

bermotor sebaiknya meningkatkan kinerja dan kerjasamanya dalam

menjalani fungsi-fungsi manajemen dengan lebih baik lagi, dengan lebih

meningkatkan penerimaan dari sektor pajak khususnya pajak kendaraan

bermotor sebagai kontribusi pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Hasannudin, dan Wokas, Heince R.N. “Analisis Efeltivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah”. E-

Journal UNSRAT, Vol.3 No.1 (Juni 2014), Hal 56-65.

Ilyas, B. Wirawan dan Suhartono, Rudy. 2013. Perpajakan. Jakarta: Mitra

Wacana Media.

Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta:

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.

Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Provinsi khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 6

Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Provinsi khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8

Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Peraturan Gubernur Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 168 tahun

2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan

Bermotor.

Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014

tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015

Priantara, Dias. 2012. Perpajakan Indonesia Edisi 2. Jakarta: Penerbit Mitra

Wacana Media.

Resmi, Siti. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 8 Buku 1. Jakarta:

Salemba Empat.

Tatambihe, Michael. 2014. “Analisis Penyajian dan Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor Pada kantor Bersama SAMSAT Belitung”. Jurnal EMBA, Vol.2

No.4 (Desember 2013), Hal. 100-107.

Triantoro, Arvian. 2010. “Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame dan

Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung”.

Jurnal Fokus Ekonomi, Vol.5 No.1 (Juni 2010), Hal.1-24.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Hubungan

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Yuliartini, Putu Intan., dan Supadmi, Ni Luh. 2015. “Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran Pada Pemerintah Daerah Kota Denpasar”. E-

Jurnal Akuntansi, 10.2, Hal.489-502.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Data Pribadi :

Nama : Galuh Fitriani

NIM : 2011420024

Jenis kelamin : Perempuan

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 21 Maret 1994

Agama : Islam

Alamat : Jl. Manunggal RT.04 RW.08 No.52A Kamp.Curug

Pondok Kelapa, Jakarta Timur

Email : Galuhfitriani21@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. 1999 – 2003 : SDN Pondok Bambu 15 Pagi

2. 2003 – 2005 : SDN Duren Sawit 08 Pagi

3. 2005 – 2008 : SMPN 194 Jakarta

4. 2008 – 2011 : SMAN 100 Jakarta

5. 2011 – 2015 : Program Sarjana (S-1) Akuntansi Universitas Dharma

Persada

APBD Realisasi APBD Realisasi APBD Realisasi APBD Realisasi APBD Realisasi

Pendapatan Asli Daerah 12,315,398,272,250 12,891,992,182,041 16,280,133,657,370 17,825,987,294,431 20,523,433,370,351 22,040,801,447,924 26,304,097,561,000 26,849,337,048,532 39,757,308,437,000 32,951,735,099,777

a. Pajak Daerah: 10,083,000,000,000 10,751,745,151,388 13,965,000,000,000 15,221,249,152,690 16,525,000,000,000 17,721,493,016,509 22,618,000,000,000 23,367,019,942,820 32,500,000,000,000 27,065,755,895,364

1. PKB 3,100,000,000,000 3,107,744,107,420 3,500,000,000,000 3,664,400,165,006 4,150,000,000,000 4,106,968,370,530 4,400,000,000,000 4,605,206,082,027 5,150,000,000,000 4,979,110,607,650

2. BBN-KB 3,600,000,000,000 3,997,470,274,150 4,200,000,000,000 4,582,084,588,660 4,660,000,000,000 5,507,710,354,550 5,825,000,000,000 6,143,969,692,650 6,400,000,000,000 5,526,493,937,100

3. PBB-KB 700,000,000,000 727,327,812,376 824,000,000,000 848,569,568,929 1,000,000,000,000 882,558,921,963 1,100,000,000,000 1,027,108,786,899 1,200,000,000,000 1,170,105,269,170

4. PAT 150,000,000,000 156,690,521,376 170,000,000,000 114,442,293,836 170,000,000,000 102,046,137,531 120,000,000,000 95,346,034,924 120,000,000,000 95,818,763,693

5. P.Hotel 650,000,000,000 744,252,246,359 815,000,000,000 858,337,282,673 1,000,000,000,000 1,028,521,564,463 1,150,000,000,000 1,173,799,319,199 1,400,000,000,000 1,382,292,399,507

6. P.Restoran 770,000,000,000 880,920,581,945 976,000,000,000 1,031,995,530,296 1,175,000,000,000 1,238,573,704,151 1,400,000,000,000 1,552,354,508,716 2,000,000,000,000 1,835,594,185,019

7. P.Hiburan 270,000,000,000 293,356,000,260 350,000,000,000 296,518,831,376 400,000,000,000 369,152,834,149 440,000,000,000 393,132,154,673 500,000,000,000 501,374,458,303

8. P.Reklame 275,000,000,000 258,171,510,385 330,000,000,000 269,666,970,840 410,000,000,000 483,178,532,223 515,000,000,000 654,644,317,920 2,400,000,000,000 862,166,808,143

9. PPJ 418,000,000,000 456,404,904,171 465,000,000,000 511,449,292,512 550,000,000,000 557,307,626,142 608,000,000,000 609,449,433,475 630,000,000,000 655,713,255,150

10. P.Parkir 150,000,000,000 129,407,192,946 185,000,000,000 158,256,146,738 210,000,000,000 220,901,591,724 260,000,000,000 319,317,145,056 800,000,000,000 402,761,586,832

11. BPHTB - - 2,150,000,000,000 2,885,527,481,824 2,800,000,000,000 3,224,573,379,083 3,200,000,000,000 3,419,932,665,925 5,000,000,000,000 3,548,546,624,864

12. PBB - - - - - - 3,600,000,000,000 3,372,759,801,356 6,500,000,000,000 5,812,604,385,392

13. P.Rokok - - - - - - - - 400,000,000,000 292,728,166,410

14. P. Air Permukaan - - - - - - - - - 445,448,192

b. Retribusi Daerah 407,910,000,000 439,210,908,273 456,248,032,680 609,349,051,004 901,224,604,600 1,820,435,447,667 500,580,719,000 333,379,790,955 1,746,418,633,000 505,162,801,917

c. Hasil Pengelola Kekayaan

Daerah yg Dipisahkan212,840,000,000 223,005,615,402 243,677,628,025 278,789,767,934 360,000,000,000 351,823,210,569 396,228,781,000 397,234,721,942 448,856,617,000 463,627,247,239

d. Lain-lain PAD 1,611,648,272,250 1,478,030,506,978 1,615,207,996,665 1,716,599,322,803 2,737,208,765,751 2,147,049,773,179 2,789,288,061,000 2,751,702,592,815 5,062,033,187,000 4,917,189,155,257

Dana Perimbangan 10,006,090,000,000 9,537,609,058,087 8,658,411,159,801 9,149,708,963,289 9,776,877,857,000 11,554,964,807,804 10,547,537,223,090 9,387,539,401,653 17,770,000,000,000 9,677,533,225,272

Lain-lain Pendapatan yg Sah 641,862,803,000 596,385,753,000 1,907,148,243,360 1,321,665,225,150 3,349,700,731,266 1,783,413,796,261 3,948,230,042,822 3,270,329,088,104 7,514,790,970,000 2,493,070,052,000

Pembiayaan Daerah 3,748,512,147,298 3,748,512,147,298 4,911,196,018,129 4,926,078,266,154 7,703,218,490,508 6,475,552,012,483 9,463,721,530,814 9,463,721,530,814 7,863,394,776,473 7,134,093,292,477

JUMLAH 26,711,863,222,548 26,774,499,140,426 31,765,889,078,660 33,223,439,749,024 41,353,230,449,125 41,854,732,064,472 50,263,586,357,726 48,970,927,069,103 72,905,494,183,473 52,256,431,669,526

Sumber : Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

2010 2011

Realisasi Pendapatan Daerah

Provinsi DKI Jakarta

Uraian2012 2013 2014

Tahun Anggaran 2010 - 2014