evaluasi pendidikan dasar (suripto 2014)

18
Jurnal Pembangunan Manusia Vol. 4 No.11 Tahun 2010 Peneliti Pertama pada Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan Lembaga Administrasi Negara, Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat. e-mail : [email protected] atau [email protected] EVALUASI PENDIDIKAN DASAR TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN BANYUASIN Suripto* ABSTRAK Pendidikan merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan. Otonomi daerah telah menyerahkan kewenangan bidang pendidikan dasar kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan bidang pendidikan. Bagaimana tingkat keberhasilan pendidikan dasar menurut kecamatan di Kabupaten Banyuasin ? Kajian ini menggunakan methode deskriptif dengan studi kepustakaan. Alat analisis yang digunakan adalah The Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil analisis menunjukan bahwa Kecamatan Banyuasin III, Kecamatan Banyuasin I dan Kecamatan Talang Kelapa adalah yang terbaik dalam pendidikan dasar. Kata Kunci : Pendidikan, Sekolah, AHP, Kecamatan, Evaluasi ABSTRACT Education is the main factor that determines the success of development. Regional autonomy has given authority to the field of basic education to the local government district. Equitable and expanded access to education is one indicator of the success of education development. How is the success rate of primary education in Banyuasin Districts? This study uses descriptive method with literature study. The analytical tool used is the Analytical Hierarchy Process (AHP). The results show that the Banyuasin Sub District III, Banyuasin Sub District I and Talang Kelapa Sub District are the best in basic education. Keywords: Education, Schools, AHP, District, Evaluation PENDAHULUAN Pendidikan merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan. Dalam upaya menciptakan pemerataan pendidikan, pemerintah pusat telah mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah. sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pasal 7 ayat 2 point ( a ) menyatakan bahwa Pendidikan merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang diselenggarakan pemerintah daerah. Salah satu kewajiban pemerintah kabupaten / kota dalam bidang pendidikan adalah perencanaan program wajar dikdas 9 tahun. Salah satu tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan masyarakat termasuk bidang pendidikan. Dalam Rencana Stategik Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005 – 2009 menyebutkan salah satu program utamanya adalah meningkatkan akses masyarakat kepada pendidikan yang berkualitas. Program tersebut tentunya

Upload: researcher-syndicate68

Post on 25-Jun-2015

175 views

Category:

Government & Nonprofit


0 download

DESCRIPTION

ABSTRAK Pendidikan merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan. Otonomi daerah telah menyerahkan kewenangan bidang pendidikan dasar kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan bidang pendidikan. Bagaimana tingkat keberhasilan pendidikan dasar menurut kecamatan di Kabupaten Banyuasin ? Kajian ini menggunakan methode deskriptif dengan studi kepustakaan. Alat analisis yang digunakan adalah The Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil analisis menunjukan bahwa Kecamatan Banyuasin III, Kecamatan Banyuasin I dan Kecamatan Talang Kelapa adalah yang terbaik dalam pendidikan dasar.

TRANSCRIPT

Page 1: Evaluasi pendidikan dasar (suripto 2014)

Jurnal Pembangunan Manusia Vol. 4 No.11 Tahun 2010

Peneliti Pertama pada Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan Lembaga Administrasi Negara, Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat. e-mail : [email protected] atau [email protected]

EVALUASI PENDIDIKAN DASAR TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN BANYUASIN

Suripto*

ABSTRAK

Pendidikan merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan. Otonomi daerah telah menyerahkan kewenangan bidang pendidikan dasar kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan bidang pendidikan. Bagaimana tingkat keberhasilan pendidikan dasar menurut kecamatan di Kabupaten Banyuasin ? Kajian ini menggunakan methode deskriptif dengan studi kepustakaan. Alat analisis yang digunakan adalah The Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil analisis menunjukan bahwa Kecamatan Banyuasin III, Kecamatan Banyuasin I dan Kecamatan Talang Kelapa adalah yang terbaik dalam pendidikan dasar. Kata Kunci : Pendidikan, Sekolah, AHP, Kecamatan, Evaluasi ABSTRACT

Education is the main factor that determines the success of development. Regional autonomy has given authority to the field of basic education to the local government district. Equitable and expanded access to education is one indicator of the success of education development. How is the success rate of primary education in Banyuasin Districts? This study uses descriptive method with literature study. The analytical tool used is the Analytical Hierarchy Process (AHP). The results show that the Banyuasin Sub District III, Banyuasin Sub District I and Talang Kelapa Sub District are the best in basic education.

Keywords: Education, Schools, AHP, District, Evaluation PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan faktor

utama yang menentukan keberhasilan

pembangunan. Dalam upaya

menciptakan pemerataan pendidikan,

pemerintah pusat telah mendelegasikan

sebagian kewenangannya kepada

pemerintah daerah. sebagaimana diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38

tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 7 ayat 2 point ( a ) menyatakan

bahwa Pendidikan merupakan urusan

wajib pelayanan dasar yang

diselenggarakan pemerintah daerah.

Salah satu kewajiban pemerintah

kabupaten / kota dalam bidang

pendidikan adalah perencanaan program

wajar dikdas 9 tahun.

Salah satu tujuan otonomi daerah

adalah meningkatkan pelayanan

masyarakat termasuk bidang pendidikan.

Dalam Rencana Stategik Departemen

Pendidikan Nasional tahun 2005 – 2009

menyebutkan salah satu program

utamanya adalah meningkatkan akses

masyarakat kepada pendidikan yang

berkualitas. Program tersebut tentunya

Page 2: Evaluasi pendidikan dasar (suripto 2014)

Jurnal Pembangunan Manusia Vol. 4 No.11 Tahun 2010

Suripto : Evaluasi Pendidikan Dasar Tingkat Kecamatan di Kabupaten Banyuasin

juga menjadi acuan pemerintah daerah

dalam membangun bidang pendidikan.

Peningkatan akses masyarakat daerah

dalam bidang pendidikan merupakan

langkah meningkatkan kualitas

pendidikannya.

Peningkatan perluasan dan

pemerataan pendidikan dilaksanakan

melalui kebijakan antara lain penyediaan

fasilitas layanan pendidikan berupa

pembangunan unit sekolah baru;

penambahan ruang kelas dan

penyediaan fasilitas pendukungnya;

penyediaan berbagai pendidikan alternatif

bagi masyarakat yang membutuhkan

perhatian khusus; serta penyediaan

berbagai beasiswa dan bantuan dana

operasional sekolah yang dalam

pelaksanaannya dilakukan dengan

melibatkan peran aktif masyarakat.

Penyediaan prasarana pendidikan

termasuk pembangunan unit sekolah

baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB)

diupayakan dalam rangka pemerataan

dan perluasan di tingkat SMP/MTs, untuk

menampung peningkatan jumlah lulusan

SD/MI. Pemerataan dan perluasan akses

pendidikan di tingkat SD dilakukan

dengan memanfaatkan layanan

pendidikan yang sudah ada.

Data statistik Banyuasin dalam

Angka 2008 menunjukan bahwa jumlah

sekolah dasar (SD) dan Madrasyah

Idtidaiyah (MI) pada tahun 2006

sebanyak 517 buah dan pada tahun 2008

menjadi 524 buah. Jumlah kelas SD

sebanyak 2,938 unit dan SMP sebanyak

766 unit. Jumlah guru SD sebanyak 5,450

orang dan SMP sebanyak 2,159 orang.

Jumlah murid tahun 2006 sebanyak

97.919 orang dan tahun 2008 menjadi

101.562 orang. Sedangkan, jumlah

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan

Madrasyah Tsanawiyah tahun 2006

sebanyak 125 buah dan tahuan 2008

menjadi 148 buah, jumlah murid tahun

2006 sebanyak 23.863 orang menjadi

27.537 orang. Data tersebut menunjukan

bahwa terdapat peningkatan jumlah

sekolah dan jumlah siswa yang berarti

terdapat juga peningkatan akses

masyarakat dalam pendidikan.

Selanjutnya, Penyebaran jumlah

sekolah, ruang kelas, guru dan murid

Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah

Menengah Pertama (SMP) Swasta dan

Madrasah Idtidaiyah (MI), Sekolah

Menengah Pertama Negeri, dan

Madrasah Tsanawiyah (MTs) menurut

kecamatan di Kabupaten Banyuasin

Tahun 2008 seperti pada Tabel 1 dan

Tabel 2.

Page 3: Evaluasi pendidikan dasar (suripto 2014)

Jurnal Pembangunan Manusia Vol. 4 No.11 Tahun 2010

Suripto : Evaluasi Pendidikan Dasar Tingkat Kecamatan di Kabupaten Banyuasin

Tabel 1. Jumlah Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid Sekolah Dasar Negeri, Swasta dan

Madrasah Idtidaiyah Menurut Kecamatan di Kabupaten Banyuasin Tahun 2008

No.

Kecamatan

Jumlah Sekolah Jumlah Ruang Kelas

Jumlah Guru Jumlah Murid

SDN SDS MI SDN SDS MI SDN SDS MI SDN SDS MI

1 Rantau Bayur 38 - - 201 - - 299 - - 5699 - -

2 Betung 41 2 1 251 12 4 456 14 10 9251 360 90

3 Banyuasin III 67 - 3 398 - 20 807 - 35 11230 - 439

4 Pulau Rimau 33 - 4 162 - 22 280 - 40 5526 - 374

5 Tungkal Ilir 20 - - 98 - - 60 - - 1999 - -

6 Talang Kelapa 35 3 5 207 20 30 723 21 51 13330 600 785

7 Tanjung Lago 19 - 5 105 - 31 209 - 48 4572 - 467

8 Banyuasin I 48 2 5 247 13 22 550 13 41 9398 390 548

9 Rambutan 24 - 1 133 - 5 287 - 7 4476 - 42

10 Muara Padang 22 - 4 118 - 24 192 - 37 6159 - 282

11 Muara Sugihan 24 1 10 125 6 59 214 7 85 4231 159 1082

12 Banyuasin II 20 - 4 130 - 24 166 - 35 4931 - 614

13 Makarti Jaya 19 - 2 109 - 11 222 - 17 3332 - 189

14 Air Salek 23 - - 118 - - 201 - - 3963 - -

15 Muara Telang 31 - 8 186 - 47 252 - 71 5997 - 1047

Jumlah 464 8 52 2588 51 299 4918 55 477 94094 15809 5959

Sumber : Banyuasin Dalam Angka 2008

Page 4: Evaluasi pendidikan dasar (suripto 2014)

Jurnal Pembangunan Manusia Vol. 4 No.11 Tahun 2010

Suripto : Evaluasi Pendidikan Dasar Tingkat Kecamatan di Kabupaten Banyuasin

Tabel 2. Jumlah Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid Sekolah Menengah Negeri, Swasta dan

Madrasah Tsanawiyah Menurut Kecamatan di Kabupaten Banyuasin Tahun 2008

No.

Kecamatan

Jumlah Sekolah Jumlah Ruang Kelas Jumlah Guru Jumlah Murid

SMPN SMPS MTs SMPN SMPS MTs SMPN SMPS MTs SMPN SMPS MTs

1 Rantau Bayur 6 1 3 25 3 9 45 16 33 812 101 306

2 Betung 4 5 3 50 23 9 106 79 34 1384 1 070 357

3 Banyuasin III 6 5 7 83 32 22 160 87 83 2480 826 1

533

4 Pulau Rimau 3 2 6 27 7 18 72 16 64 1095 193 514

5 Tungkal Ilir 2 3 2 6 9 6 13 31 24 234 539 104

6 Talang Kelapa 2 5 6 25 23 18 57 66 69 805 1 354 370

7 Tanjung Lago 3 2 2 20 6 6 73 13 20 746 - 254

8 Banyuasin I 5 7 6 32 34 18 118 93 66 1383 758 764

9 Rambutan 3 1 1 21 10 6 88 22 14 930 278 72

10 Muara Padang 2 1 3 21 3 9 43 10 42 692 113 401

11 Muara Sugihan 4 1 4 28 3 12 62 8 41 1051 120 507

12 Banyuasin II 4 - 3 15 - 8 34 - 38 802 - 216

13 Makarti Jaya 3 1 2 22 3 6 46 15 22 824 62 188

14 Air Salek 3 1 2 12 6 4 38 40 24 790 154 113

15 Muara Telang 4 3 5 26 23 13 60 16 58 773 727 742

Jumlah 54 38 55 413 189 164 1015 512 632 14801 6295 6441

Sumber : Banyuasin Dalam Angka 2008

Berdasarkan Tabel 1 menunjukan

bahwa 89 persen sekolah dasar

merupakan SD Negeri. Hal ini

menunjukan dominasi penyelenggara

sekolah dasar adalah pemerintah daerah.

Dilihat dari jumlah siswa yang sekolah di

SD Negeri menunjukan sebanyak 81

persen. Sedangkan untuk sekolah

menengah pertama sebanyak 36 persen

adalah negeri dan 64 persen swasta.

Sementara dari jumlah siswa sebanyak

54 persen di SMP Negeri dan 46 SMP

Swasta. Kondisi tersebut menunjukan

bahwa, Pemerintah Daerah memiliki

peran yang lebih besar di bandingkan

swakelola masyarakat.

Page 5: Evaluasi pendidikan dasar (suripto 2014)

Jurnal Pembangunan Manusia Vol. 4 No.11 Tahun 2010

Suripto : Evaluasi Pendidikan Dasar Tingkat Kecamatan di Kabupaten Banyuasin

Dari Tabel 1 dan Tabel 2,

Pendidikan dasar di Kabupaten

Banyuasin menyebar bervariasi antar

kecamatan. Kondisi tersebut terlihat dari

sarana pendidikan SD/MI dan SMP/MTs

yang meliputi jumlah sekolah dan dan

kelas. Dengan demikian, akses

masyarakat dalam pendidikan pada

masing-masing kecamatan juga akan

bervariasi. Penyebaran sekolah dan kelas

merupakan salah satu indikator dalam

keberhasilan pemerataan pendidikan.

Sehingga, Hal ini menarik mengetahui

keberhasilan penyelenggaraan

pendidikan dasarnya pada setiap

kecamatan di Kabupten Banyuasin.

Bagaimana tingkat keberhasilan

penyelenggaraan pendidikan pada setiap

kecamatan di Kabupten Banyuasin ?

Untuk menjawab hal tersebut, kajian ini

melakukan evaluasi kepada setiap

kecamatan. Dimana, proses evaluasi

merupakan langkah penting untuk

mengetahui tingkat efektifitas dan

efisiensi organisasi. Efektivitas umumnya

lebih menitikberatkan pada hasil kegiatan.

Sedang efisiensi dapat dilihat lebih luas

yakni dengan melakukan perbandingan

antara input dan output. Dalam hal ini,

efektifitas dilihat dari jumlah siswa SD

dan SMP pada setiap kecamatan. Dan,

Efisiensi dengan membandingkan antara

penyediaan sekolah, kelas dan guru

dengan jumlah siswa.

Kajian evaluasi ini menggunakan

indikator seperti pada Tabel 1 dan Tabel

2. Selanjutnya, hasil evaluasi kajian ini

merupakan rangking kecamatan dalam

pendidikan dasar di Kabupaten

Banyuasin.

METODE ANALISIS

Kajian pendidikan dasar Kabupaten

Banyuasin menggunakan metode

deskripsi dengan studi kepustakaan.

Sedangkan alat analisis yang digunakan

The Analytical Hierarchy Process (AHP).

AHP merupakan teknik terstruktur

berdasarkan matematika dan psikologi,

yang dikembangkan oleh Thomas L.

Saaty untuk menghadapi keputusan yang

kompleks. AHP memberikan suatu

kerangka komprehensif dan rasional

untuk penataan masalah keputusan,

untuk mewakili dan mengukur unsur-

unsurnya, untuk menghubungkan

elemen-elemen dengan tujuan secara

keseluruhan, dan untuk mengevaluasi

solusi alternatif. Keunggulan AHP antara

lain menyusun model permasalahan

dengan lebih sederhana, data yang

digunakan dapat bersifat kuantitatif dan

kualitatif serta hasil keputusan lebih

komprehensif. Sehingga, AHP dapat

membantu para pengambil keputusan

untuk menemukan satu pilihan alternative

yang paling sesuai dengan kebutuhan

mereka. Prosedur untuk menggunakan

AHP secara ringkas sebagai berikut :

Page 6: Evaluasi pendidikan dasar (suripto 2014)

Jurnal Pembangunan Manusia Vol. 4 No.11 Tahun 2010

Suripto : Evaluasi Pendidikan Dasar Tingkat Kecamatan di Kabupaten Banyuasin

Menyusun model masalah sebagai

hirarki keputusan yang berisi tujuan,

alternatif solusi, dan kriteria untuk

mengevaluasi alternatif.

Menetapkan prioritas antara unsur-

unsur hierarki dengan membuat

serangkaian keputusan berdasarkan

perbandingan berpasangan elemen.

Sebagai contoh, ketika

membandingkan antara Kecamatan

Rantau Bayur dan Pulau Rimau yang

lebih baik dalam memberikan

pelayanan pendidikan dasar.

Menyimpulkan penilaian ini untuk

menghasilkan satu set prioritas

keseluruhan hirarki.

Memeriksa konsistensi penilaian.

(nilai inkonsistensi ≥ 0,1)

Hasil keputusan akhir berdasarkan

hasil dari proses ini.

AHP yang digunakan dalam tulisan ini

yakni Aplikasi Expert Choice 2nd Edition.

Langkah AHP Expert Choice yakni

menentukan tujuan, memilih objek,

memilih criteria dan memilih alternatit.

Tujuan Evaluasi Pendidikan Dasar

yakni terpilihnya kecamatan terbaik

dalam pelayanan pendidikan dasar di

Kabupaten Banyuasin. Objek yang diukur

adalah Sekolah Dasar dan Sekolah

Menengah Pertama. Objek Sekolah

Dasar yang meliputi Sekolah Dasar

Negeri, Sekolah Dasar Swasta dan

Madrasyah Idtidaiyah. Objek Sekolah

Menengah Pertama meliputi Sekolah

Menengah Pertama Negeri, Sekolah

Menengah Pertama Swasta dan

Madrasyah Tsanawiyah. Setiap objek

memiliki sub criteria yakni jumlah sekoah,

jumlah kelas, jumlah guru dan jumlah

murid. Alternatif keputusan meliputi

Kecamatan Rantau Bayur, Betung,

Banyuasin III, Pulau Rimau, Tungkal Ilir,

Talang Kelapa, Tanjung Lago, Banyuasin

I, Rambutan, Muara Padang, Muara

Sugihan, Banyuasin II, Makarti Jaya, Air

Salek dan Muara Telang. Model Hirarki

AHP dalam Evaluasi Pendidikan Dasar

seperti gambar 1.

Page 7: Evaluasi pendidikan dasar (suripto 2014)

Jurnal Pembangunan Manusia Vol. 4 No.11 Tahun 2010

Suripto : Evaluasi Pendidikan Dasar Tingkat Kecamatan di Kabupaten Banyuasin

Gambar 1 Hirarki AHP Evaluasi Pendidikan Dasar

Prioritas antara unsur-unsur di

dalam hierarki dilakukan dengan

membuat serangkaian keputusan

berdasarkan perbandingan berpasangan

elemen. Penilaian perbandingan tesebut

dengan menggunakan skala dengan nilai

1 sampai dengan 9. Skala tersebut

seperti pada Tabel 3.

Tabel 3 Skala fundemental untuk kontribusi berpasangan

Nilai Definisi Penjelasan

1 Sama Dua Unsur sama memberikan kontribusi kepada tujuan

3 Sedang Pengalaman dan penilaian sedikit demi satu elemen atas yang lain

5 Kuat Pengalaman dan penilaian sangat mendukung dua elemen di atas yang lain

7 Sangat Kuat Satu elemen lebih disukai sangat kuat atas yang lain, dominasi ditunjukkan dalam praktek

9 Tertinggi Bukti yang menguntungkan salah satu unsur di atas yang lain adalah urutan yang tertinggi afirmasi

Intensitas 2,4,6, dan 8 dapat digunakan untuk mengekspresikan nilai-nilai menengah. Intensitas 1.1, 1.2, 1.3, ect. Dapat digunakan untuk elemen yang sangat dekat pada pentingnya

Sumber : diterjemahkan dari http://en.wikipedia.org/wiki/Analytic_hierarchy_process

Page 8: Evaluasi pendidikan dasar (suripto 2014)

Jurnal Pembangunan Manusia Vol. 4 No.11 Tahun 2010

Suripto : Evaluasi Pendidikan Dasar Tingkat Kecamatan di Kabupaten Banyuasin

PEMBAHASAN

Evaluasi yang dilakukan terbagi

menjadi tiga tahap yakni pertama global

yang meliputi seluruh kriteria pendidikan

dasar (SD dan MI) dan pendidikan dasar

menengah pertama (SMP dan MTS),

kedua masing-masing kriteria secara

terpisah, ketiga masing-masing sub

kriteria.

Evaluasi Pendidikan Dasar secara global

Dalam Evaluasi ini yang

digunakan menjadi criteria yakni Sekolah

Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Sekolah Dasar yang meliputi SD Negeri,

SD Swasta dan MI. Sekolah Menengah

Pertama meliputi SMP Negeri, SMP

Swasta dan MTs. Penilaian Skala

Prioritas antara Sekolah Dasar dan

Sekolah Menengah Pertama adalah

Sama. Artinya dalam perhitungan AHP,

Nilai keduanya adalah sama yakni 50

persen dengan tingkat inkonsistensi

sebesar 0 (nol) persen. Hal yang menjadi

pertimbangan adalah kebijakan

pemerintah yang menyatakan bahwa

pendidikan dasar yang wajib

diselenggarakan adalah 9 tahun. Nilai

Kinerja Pendidikan tingkat kecamatan

berdasarkan hasil analisis AHP

menunjukan bahwa Banyuasin III memiliki

nilai sebesar 20.9 persen, Banyuasin I

memiliki nilai sebesar 11.1 persen,

Talang Kelapa memiliki nilai sebesar 10.9

persen, Betung memiliki nilai sebesar

10.2 persen, Muara Telang memiliki nilai

sebesar 6.2 persen, Muara Sugihan

memiliki nilai sebesar 5.8, Pulau Rimau

memiliki nilai sebesar 5.5 persen, Rantau

Bayur memiliki nilai sebesar 5.1 persen,

Rambutan memiliki nilai sebesar 4.5

persen, Tanjung Lago memiliki nilai

sebesar 4.0 persen, Banyuasin II memiliki

nilai sebesar 3.7 persen, Muara Padang

memiliki nilai sebesar 3.5 persen, Makarti

Jaya memiliki nilai sebesar 3.3 persen,

Air Salek memiliki nilai sebesar 3.1

persen dan Tungkal ilir memiliki nilai

sebesar 2.2 persen. seperti pada gambar

1.

Page 9: Evaluasi pendidikan dasar (suripto 2014)

Jurnal Pembangunan Manusia Vol. 4 No.11 Tahun 2010

Suripto : Evaluasi Pendidikan Dasar Tingkat Kecamatan di Kabupaten Banyuasin

Grafik 1. Sensitivitas Kinerja Pendidikan Dasar

Nilai kinerja tertinggi adalah

Kecamatan Banyuasin III dengan nilai

sebesar 20,9 persen. Nilai tersebut

merupakan akumulasi nilai dari sub

kriteria yang dimiliki Kecamatan

Banyuasin III. Sub kriteria meliputi jumlah

sekolah SD/MI sebanyak 70 buah dan

SMP/MTs sebanyak 18 buah, jumlah

kelas SD/MI sebanyak 418 buah dan

SMP/MTs sebanyak 137 buah, jumlah

guru SD/MI sebanyak 842 orang dan

SMP/MTs sebanyak 430 orang dan

jumlah murid SD/MI sebanyak 11.966

orang dan SMP/MTs sebanyak 3.306

orang.

Kecamatan dengan nilai kinerja

kecil sampai sedang antara lain

Kecamatan Banyuasin I, Talang Kelapa

dan Betung dengan nilai sebesar > 10.0 <

20.0. Nilai tersebut merupakan akumulasi

nilai dari sub kriteria yang dimiliki

Kecamatan tersebut. Sub kriteria meliputi

jumlah sekolah SD/MI sebanyak 20 - 55

buah dan SMP/MTs sebanyak 7 - 18

buah, jumlah kelas SD/MI sebanyak 98 -

282 buah dan SMP/MTs sebanyak 21 -

84 buah, jumlah guru SD/MI sebanyak 60

- 795 orang dan SMP/MTs sebanyak 68 -

277 orang dan jumlah murid SD/MI

sebanyak 1.999 – 14.715 orang dan

SMP/MTs sebanyak 877 - 2905 orang.

Kecamatan dengan nilai kinerja

paling kecil yakni Kecamatan Pulau

Rimau dengan nilai sebesar 2.2. Nilai

tersebut merupakan akumulasi nilai dari

sub kriteria yang dimiliki Kecamatan

Pulau Rimau. Sub kriteria meliputi jumlah

sekolah SD/MI sebanyak 20 buah dan

SMP/MTs sebanyak 7 buah, jumlah kelas

SD/MI sebanyak 98 buah dan SMP/MTs

sebanyak 21 buah, jumlah guru SD/MI

sebanyak 60 orang dan SMP/MTs

sebanyak 68 orang dan jumlah murid

SD/MI sebanyak 1.999 orang dan

SMP/MTs sebanyak 877 orang.

Evaluasi Sekolah Dasar dan sederajat

Prioritas sehubungan dengan

tujuan evaluasi ini, Nilai sesitivitas setiap

jenis sekolah dasar adalah SD Negeri

Page 10: Evaluasi pendidikan dasar (suripto 2014)

Jurnal Pembangunan Manusia Vol. 4 No.11 Tahun 2010

Suripto : Evaluasi Pendidikan Dasar Tingkat Kecamatan di Kabupaten Banyuasin

sebesar 77,6 persen, SD Swasta sebesar

10,7 persen dan MI sebesar 11,7 persen

dengan nilai inkonsistensi sebesar 0,9

persen atau sangat konsisten. Nilai

tersebut bahwa Pemerintah Daerah

Kabupaten Banyuasin memiliki peran

yang lebih besar dibandingkan

masyarakat dalam menyelenggakan

pendidikan dasar.

Nilai sensitifitas kinerja sekolah

dasar dan sederajat tingkat kecamatan

berdasarkan hasil analisis AHP

menunjukan bahwa Banyuasin III memiliki

nilai sebesar 19,3 persen, Talang Kelapa

memiliki nilai sebesar 16,2 persen,

Banyuasin I memiliki nilai sebesar 10,2

persen, Betung memiliki nilai sebesar 9,9

persen, Muara Telang memiliki nilai

sebesar 6,5 persen, Muara Sugihan

memiliki nilai sebesar 6,2 persen, Rantau

Bayur memiliki nilai sebesar 4,7 persen,

Pulau Rimau memiliki nilai sebesar 4,6

persen, Tanjung Lago dan Banyuasin II

memiliki nilai sebesar 3,8 persen, Muara

Padang memiliki nilai sebesar 3,7 persen,

Rambutan memiliki nilai sebesar 3.3

persen, Makarti Jaya memiliki nilai

sebesar 3.0 persen, Air Salek memiliki

nilai sebesar 2,8 persen dan Tungkal ilir

memiliki nilai sebesar 2,1 persen. Seperti

pada grafik 2.

Grafik 2. Sensitivitas Kinerja Sekolah Dasar dan Sederajat

Berdasarkan grafik 2 terdapat 3 jenis

model dalam penyelenggaraan

pendidikan dasar. Model dominasi

pemerintah yakni yang banyak memiliki

sekolah negeri seperti Banyuasin III.

Model partisipasi masyarakat yakni

kecamatan yang memiliki lebih banyak

sekolah dasar swasta dan madrasyah

idtidaiyah seperti Talang Kepala dan

Muara Sugihan. Model equal yakni

pemerintah dan masyarakat memiliki

peran yang sama seperti Rambutan dan

Tungkal ilir. Evaluasi Sekolah Dasar

Negeri

Prioritas hubungan sub kriteria

dengan tujuan evaluasi dalam kriteria

Page 11: Evaluasi pendidikan dasar (suripto 2014)

Jurnal Pembangunan Manusia Vol. 4 No.11 Tahun 2010

Suripto : Evaluasi Pendidikan Dasar Tingkat Kecamatan di Kabupaten Banyuasin

sekolah dasar negeri adalah jumlah

sekolah memiliki nilai sebesar 10 persen,

jumlah kelas, jumlah guru dan jumlah

murid memiliki nilai masing-masing 30

persen dengan nilai inkonsistensi sebesar

0 persen atau sangat konsisten.

Nilai sensitifitas kinerja sekolah

dasar dan sederajat tingkat kecamatan

berdasarkan hasil analisis AHP

menunjukan bahwa Banyuasin III memiliki

nilai sebesar 23,9 persen, Talang Kelapa

memiliki nilai sebesar 15,8 persen,

Betung memiliki nilai sebesar 10,4

persen, Banyuasin I memiliki nilai sebesar

10,0 persen, Rantau Bayur memiliki nilai

sebesar 5,5 persen, Muara Telang

memiliki nilai sebesar 5,0 persen,

sedangkan Muara Sugihan, Pulau Rimau,

Tanjung Lago, Banyuasin, Muara

Padang, Rambutan, Makarti Jaya, Air

Salek , dan Tungkal ilir memiliki nilai

memiliki nilai sebesar < 5,0 persen,

seperti pada grafik 3.

Grafik 3. Sensitivitas Kinerja Sekolah Dasar Negeri

Banyuasin III merupakan

kecamatan yang memiliki nilai jumlah

sekolah dan ruang kelas lebih besar

dibandingkan dengan jumlah murid.

Sedangkan Kecamatan Talang Kepala

memiliki nilai jumlah murid yang lebih

besar dibandingkan dengan jumlah

sekolah dan kelas. Sedangkan

Kecamatan lainnya memiliki nilai yang

hampir seimbang antara jumlah sekolah,

kelas, guru dan murid.

Evaluasi Sekolah Dasar Swasta Prioritas hubungan sub kriteria

dengan tujuan evaluasi dalam Kriteria

Sekolah Dasar swasta memiliki kompoisi

nilai yang sama yakni jumlah sekolah

memiliki nilai sebesar 11,3 persen, jumlah

kelas dan jumlah murid memiliki nilai 30,5

Page 12: Evaluasi pendidikan dasar (suripto 2014)

Jurnal Pembangunan Manusia Vol. 4 No.11 Tahun 2010

Suripto : Evaluasi Pendidikan Dasar Tingkat Kecamatan di Kabupaten Banyuasin

persen sedangkan jumlah guru memiliki

nilai 27,7 persen dengan nilai

inkonsistensi sebesar 0, 8 persen atau

sangat konsisten.

Nilai sensitifitas kinerja sekolah

swasta tingkat kecamatan berdasarkan

hasil analisis AHP menunjukan bahwa

Talang Kelapa memiliki nilai sebesar 26,5

persen, Banyuasin I memiliki nilai sebesar

17,1 persen, Betung memiliki nilai

sebesar 16,6 persen, dan Muara Sugihan

memiliki nilai sebesar 6,8 persen.

Sedangkan Banyuasin III, Rantau Bayur,

Muara Telang,sedangkan, Pulau Rimau,

Tanjung Lago, Banyuasin, Muara

Padang, Rambutan, Makarti Jaya, Air

Salek , dan Tungkal ilir memiliki nilai 3.0

persen, Seperti pada grafik 4.

Grafik 4. Sensitivitas Kinerja Sekolah Dasar Swasta

Sekolah Dasar swasta tersebar di 4

kecamatan meliputi Talang Kelapa,

Banyuasin I, Betung dan Muara Sugihan.

Selainnya kecamatan tersebut tidak

memiliki sekolah dasar swasta.

Evaluasi Sekolah Madrasyah Ibtidaiyah Prioritas hubungan sub kriteria

dengan tujuan evaluasi dalam Kriteria

sekolah Madrasyah Iptidaiyah memiliki

komposisi nilai yang sama yakni jumlah

sekolah memiliki nilai sebesar 11,3

persen, jumlah kelas dan jumlah murid

memiliki nilai 30,5 persen sedangkan

jumlah guru memiliki nilai 27,7 persen

dengan nilai inkonsistensi sebesar 0,8

persen atau sangat konsisten.

Nilai sensitifitas kinerja sekolah

Madrasyah Idtidaiyah tingkat kecamatan

berdasarkan hasil analisis AHP

menunjukan bahwa Muara Sugihan

memiliki nilai sebesar 22,1 persen, Muara

Telang memiliki nilai sebesar 17,6

persen, Talang Kelapa memiliki nilai

sebesar 10,2 persen, Tanjung Lago

memiliki nilai sebesar 8,1 persen,

Banyuasin II memiliki nilai sebesar 7,8

persen, dan Banyuasin I memiliki nilai

sebesar 6,3 persen. Sedangkan Betung

Banyuasin III, Rantau Bayur, sedangkan,

Pulau Rimau, Banyuasin, Muara Padang,

Page 13: Evaluasi pendidikan dasar (suripto 2014)

Jurnal Pembangunan Manusia Vol. 4 No.11 Tahun 2010

Suripto : Evaluasi Pendidikan Dasar Tingkat Kecamatan di Kabupaten Banyuasin

Rambutan, Makarti Jaya, Air Salek , dan

Tungkal ilir memiliki nilai < 6.0 persen

Seperti pada grafik 5.

Grafik 5. Sensitivitas Kinerja Sekolah Madrasyah Idtidaiyah

Grafik 4 menunjukan bahwa nilai

sensitivitas jumlah murid relative sama

dengan nilai jumlah sekolah. Grafik

tersebut menunjukan bahwa jumlah

sekolah sesuai dengan jumlah murid.

Sebagai contoh Muara sugihan, muara

telang dan Banyuasin III. Sedangkan

model lainnya yakni nilai sensitivitas

sekolah lebih besar dari nilai jumlah

murid. Konsisi ini menunjukan bahwa

sekolah tersebut masih belum optimal

jumlah muridnya. Sebagai contohnya

Tanjung lago dan Muara Padang.

Evaluasi Sekolah Menengah Pertama dan sederajat

Prioritas sehubungan dengan

tujuan evaluasi ini, Nilai setiap jenis

Sekolah Menengah Pertama adalah

SMP Negeri sebesar 74,7 persen, SMP

Swasta sebesar 11,9 persen dan MTs

sebesar 13,4 persen dengan nilai

inkonsistensi sebesar 1 (satu) persen

atau sangat konsisten. Nilai tersebut

bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten

Banyuasin memiliki peran yang lebih

besar dibandingkan masyarakat dalam

menyelenggakan pendidikan menengah

pertama

Nilai sensitifitas kinerja sekolah

dasar dan sederajat tingkat kecamatan

berdasarkan hasil analisis AHP

menunjukan bahwa Banyuasin III memiliki

nilai sebesar 22,4 persen, Banyuasin I

memiliki nilai sebesar 11,9 persen,

Betung memiliki nilai sebesar 10,5

persen, Pulau Rimau memiliki nilai

sebesar 6,3 persen, Talang Kelapa

memiliki nilai sebesar 6,2 persen, Muara

Telang memiliki nilai sebesar 5,9 persen,

Rantau Bayur dan Rambutan memiliki

nilai sebesar 5,5 persen, Muara Sugihan

memiliki nilai sebesar 5,4 persen,

Tanjung Lago memiliki nilai sebesar 4,2

persen, Banyuasin II memiliki nilai

sebesar 3,6 persen, Makarti Jaya

memiliki nilai sebesar 3.5 persen, Air

Salek memiliki nilai sebesar 3,4 persen,

Muara Padang memiliki nilai sebesar 3,3

Page 14: Evaluasi pendidikan dasar (suripto 2014)

Jurnal Pembangunan Manusia Vol. 4 No.11 Tahun 2010

Suripto : Evaluasi Pendidikan Dasar Tingkat Kecamatan di Kabupaten Banyuasin

persen dan Tungkal ilir memiliki nilai sebesar 2,4 persen. Seperti pada grafik 6.

Grafik 6. Sensitivitas Kinerja Sekolah Menengah Pertama dan Sederajat

Banyuasin III merupakan

kecamatan dengan nilai sensitivitas

kinerja tertinggi, kondisi tersebut

didukung sub kriteria dengan jumlah

sekolah sebanyak 18 unit, jumlah ruang

kelas sebanyak 137 unit , jumlah guru

sebanyak 330 orang dan jumlah murid

sebanyak 3.306 orang. Sedangkan yang

memiliki nilai terkecil yakni kecamatan

Tungkal Kilir dengan sub kriteria jumlah

dengan jumlah sekolah sebanyak 7 unit,

jumlah ruang kelas sebanyak 21 unit ,

jumlah guru sebanyak 68 orang dan

jumlah murid sebanyak 877 orang.

Evaluasi Sekolah Menengah Pertama Negeri

Prioritas hubungan sub kriteria

dengan tujuan evaluasi dalam Kriteria

sekolah menengah pertama negeri

memiliki komposisi nilai yakni jumlah

sekolah dan kelas memiliki nilai sebesar

17,8 persen, jumlah guru memiliki nilai

27,8 persen dan jumlah murid 40,0

persen dengan nilai inkonsistensi sebesar

4 persen atau konsisten.

Nilai sensitifitas kinerja sekolah

menengah pertama negeri tingkat

kecamatan berdasarkan hasil analisis

AHP menunjukan bahwa Banyuasin III

memiliki nilai sebesar 23,3 persen,

Banyuasin I memiliki nilai sebesar 11,4

persen, Betung memiliki nilai sebesar

10,6 persen, Rambutan memiliki nilai

sebesar 6, persen 5, Rantau Bayur

memiliki nilai sebesar 6,3 persen, Pulau

Rimau memiliki nilai sebesar 6,2 persen,

Muara Sugihan memiliki nilai sebesar 5,8

persen, Muara Telang memiliki nilai

sebesar 5,0 persen, Tanjung Lago

memiliki nilai sebesar 4,8 persen, Talang

Kelapa dan Banyuasin II memiliki nilai

sebesar 3,9 persen, Makarti Jaya

memiliki nilai sebesar 3,8 persen, Air

Salek memiliki nilai sebesar 3,5 persen,

Muara Padang memiliki nilai sebesar 3,3

persen, dan dan Tungkal ilir memiliki nilai

sebesar 1,7 persen. Seperti pada grafik

7.

Page 15: Evaluasi pendidikan dasar (suripto 2014)

Jurnal Pembangunan Manusia Vol. 4 No.11 Tahun 2010

Suripto : Evaluasi Pendidikan Dasar Tingkat Kecamatan di Kabupaten Banyuasin

Grafik 7. Sensitivitas Kinerja Sekolah Menengah Pertama Negeri

Pendidikan dasar menengah pertama,

Benyuasin merupakan kecamatan

dengan nilai sensitivitas kinerja paling

tinggi. Penilaian tersebut terlihat dari

jumlah sekolah, kelas, guru dan murid

yang paling banyak. Dengan melihat

grafik tersebut terlihat bahwa komposisi

antara kebutuhan sekolah, kelas dan guru

sudah cukup relative optimal, kecuali

kecamatan Rambutan. Dimana, nilai

sensitivitas jumlah sekolah dan guru lebih

besar dibandingan dengan jumlah kelas

dan murid. Sehingga dengan demikian

untuk meningkatkan optimalisasi perlu

peningkatan jumlah kelas dan murid.

Evaluasi Sekolah Menengah Pertama Swasta

Prioritas hubungan sub kriteria

dengan tujuan evaluasi dalam Kriteria

sekolah menengah pertama swasta

memiliki kompoisi nilai yakni jumlah

sekolah memiliki nilai sebesar 6,8 persen,

jumlah kelas 29,2 persen, jumlah guru

memiliki nilai 20,6 persen dan jumlah

murid 43,3 persen dengan nilai

inkonsistensi sebesar 3 (tiga) persen atau

konsisten.

Nilai sensitifitas kinerja sekolah

menengah pertama swasta tingkat

kecamatan berdasarkan hasil analisis

AHP menunjukan bahwa Banyuasin

memiliki nilai sebesar 16,0 persen,

Betung memiliki nilai sebesar 15,9

persen, Talang Kelapa memiliki nilai

sebesar 15,7 persen, Banyuasin I

memiliki nilai sebesar 14,2 persen,

Muara Telang memiliki nilai sebesar 7,5

persen, dan Tungkal ilir memiliki nilai

sebesar 6,1 persen. Air Salek memiliki

nilai sebesar 3,9 persen, Rambutan

memiliki nilai sebesar 3,8 persen, Pulau

Rimau memiliki nilai sebesar memiliki nilai

sebesar 3,12 persen, Tanjung Lago

memiliki nilai sebesar 2,8, Makarti Jaya

memiliki nilai sebesar 2,4 persen, Rantau

Bayur memiliki nilai sebesar 2,3 persen,

Muara Padang dan Muara Sugihan

memiliki nilai sebesar 2,2 persen, dan

Banyuasin II memiliki nilai sebesar 1,9

persen, Seperti pada grafik 8.

Page 16: Evaluasi pendidikan dasar (suripto 2014)

Jurnal Pembangunan Manusia Vol. 4 No.11 Tahun 2010

Suripto : Evaluasi Pendidikan Dasar Tingkat Kecamatan di Kabupaten Banyuasin

Grafik 8 Sensitivitas Kinerja Sekolah Menengah Pertama Swasta

Grafik 8 menunjukan bahwa, pola

sekolah menengah pertama swasta

masih kurang optimal dalam

penyelenggaraan pendidikan. Hal

tersebut dapat dilihat pada garis grafik

kecamatan banyuasin I yang memiliki

nilai sensitivitas kinerja jumlah sekolah,

kelas dan guru tinggi namun nilai

sensitivitas jumlah murid. Namun disisi

lain, Kecamatan Tungkal Ilir, Betung dan

Talang Kelapa yang memiliki nilai

sensitivitas kinerja jumlah sekolah, kelas,

guru lebih kecil di bandingkan dengan

nilai sensitifitas kinerja jumlah murid.

Evaluasi Sekolah Madrasyah Tsanawiyah

Prioritas hubungan sub kriteria

dengan tujuan evaluasi dalam Kriteria

sekolah madrasyah tsanawiyah memiliki

kompoisi nilai yakni jumlah sekolah

memiliki nilai sebesar 8,9 persen, jumlah

kelas 17,8 persen, jumlah guru memiliki

nilai 30,3 persen dan jumlah murid 43,0

persen dengan nilai inkonsistensi sebesar

2 (dua) persen atau sangat konsisten.

Nilai sensitifitas kinerja sekolah

madrasyah tsanawiyah tingkat kecamatan

berdasarkan hasil analisis AHP

menunjukan bahwa Banyuasin III memiliki

nilai sebesar 24,6, Banyuasin I memiliki

nilai sebesar 12,1 Pulau Rimau memiliki

nilai sebesar 10,8, Talang Kelapa

memiliki nilai sebesar 10,1 persen, Muara

Telang memiliki nilai sebesar 9,8 persen,

Muara Sugihan memiliki nilai sebesar 6,3

persen, Muara Padang memiliki nilai

sebesar 4,5 persen, Banyuasin II,

Rantau Bayur, Betung memiliki nilai

memiliki nilai sebesar 3,6 persen, Makarti

Jaya memiliki nilai sebesar 2,7 persen,

Tanjung Lago memiliki nilai sebesar 2,3

persen, Tungkal ilir dan Air Salek

memiliki nilai memiliki nilai sebesar 2,2

persen, dan Rambutan memiliki nilai

sebesar 1,6 persen, Seperti pada grafik 9.

Page 17: Evaluasi pendidikan dasar (suripto 2014)

Jurnal Pembangunan Manusia Vol. 4 No.11 Tahun 2010

Suripto : Evaluasi Pendidikan Dasar Tingkat Kecamatan di Kabupaten Banyuasin

Grafik 9 Sensitivitas Kinerja Sekolah Madrasyah Tsanawiyah

Banyuasin dan Muara Telang

merupakan kecamatan dengan nilai yang

optimal dalam penyelenggaraan

pendidikan madrasyah tsanawiayah.

Kecamatan tersebut memiliki nilai

sensitivitas kinerja jumlah sekolah, kelas,

guru dan murid yang paling tinggi di

bandingakan dengan kecamatan lainnya.

Sedangkan kecamatan lainnya seperti

Banyuasin I, Pulau rimau dan Talang

Kepala merupakan kecamatan yang

kurang optimal dalam penyelenggaraan

pendidiknnya. Kondisi tersebut dilihat dari

nilai sensitifitas kinerja jumlah murid lebih

rendah dari jumlah sekolah, kelas dan

guru. Bahkan Talang kelapa merupakan

kecamatan yang paling tidak optimal

dalam menyelenggaraan dimana

kecamatan tersebut memiliki nilai

sensitivitas jumlah murid yang paling

kecil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pendidikan dasar Kabupaten

Banyuasin mayoritas di selenggarkan

oleh pemerintah. Sekolah Dasar sebesar

76,6 persen adalah sekolah negeri dan

Sekolah Menengah Pertama sebesar

74,7 persen adalah sekolah negeri.

Sedangkannya sisanya merupakan

swadaya partisipasi masyarakat dalam

pendidikan dasar.

Hasil evaluasi menunjukan

Banyasuasin III merupakan kecamatan

dengan pendidikan dasar kinerja terbaik

di lingkungan Kabupaten Banyuasin.

Kecamatan Banyuasin III memiliki nilai

sensitivitas kinerja pendidikan paling

besar yakni sebesar 20,9 persen.

Sedangkan, Kecamatan Tungkal Ilir

adalah kecamatan dengan kinerja paling

kecil. Nilai sensitivitas kinerja tersebut

sebesar 2,2 persen.

Selain itu, Hasil evaluasi

menggambarkan tiga model dalam

penyelenggaraan pendidikan dasar yakni

Page 18: Evaluasi pendidikan dasar (suripto 2014)

Jurnal Pembangunan Manusia Vol. 4 No.11 Tahun 2010

Suripto : Evaluasi Pendidikan Dasar Tingkat Kecamatan di Kabupaten Banyuasin

pertama nilai sensitivitas jumlah sekolah,

kelas dan guru lebih besar dari jumlah

murid, kedua nilai sensitivitas jumlah

sekolah, kelas dan guru sama dengan

jumlah murid, ketiga nilai sensitivitas

jumlah sekolah, kelas dan guru lebih kecil

dari jumlah murid. Sehingga untuk

mengoptimalkan model pertama dapat

dilakukan dengan mengurangi guru atau

meningkatkan jumlah murid. sedangkan

model ketiga dapat dilakukan dengan

menambah jumlah sekolah, guru dan

kelas pembangunan sekolah dan kelas

baru.

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Perencanaan Daerah dan BPS Kabupaten Banyuasin, 2009. Banyuasin Dalam Angka 2008. Pangkalan Balai

2. Departemen Pendidikan Nasional,2005. Rencana Stratejik 2005 – 2009. Jakarta

3. Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan, 2004. Teknik Penyusunan Organisasi Berbasis Kinerja/Berkinerja Tinggi, Jakarta

4. Republik Indonesia, 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Jakarta

5. Republik Indonesia, 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Jakarta

6. Sudarsono, Dharma Tintri E,2004. Penerapan Analytical Hierarchy Process Untuk Pemilihan Metode Audit PDE oleh Auditor Internal, Jakarta : Proccedings Komputer dan Sistem Intelejen (KOMMIT)

7. http://en.wikipedia.org/wiki/Analytic_Hierarchy_Process

8. http://statistik4life.blogspot.com/2009/11/analytical-hierarchy-process-ahp.html

9. http://id.wikipedia.org/wiki/Evaluasi tanggal 21 Juli 2010