informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah …pinrangkab.go.id/bahanupload/ilppd 2016 -...
TRANSCRIPT
![Page 1: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/1.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 1
![Page 2: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/2.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 1
PENDAHULUAN
A. DASAR HUKUM
Dalam kerangka konstitusi kenegaraan sebagaimana yang diatur dalam
ketentuan pasal Pasal 69 ayat (1) Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014
menegaskan bahwa Kepala daerah wajib menyampaikan laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan daerah, Laporan keterangan
pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, lebih lanjut ditegaskan bahwa Kepala daerah menyampaikan laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah melalui Gubernur,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan ringkasan
laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, yang
dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah tahun agggaran berakhir.
Sehubungan hal tersebut, maka penyampaian Informasi Laporan
Penyelenggaraan pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang ( ILPPD )
merupakan refleksi hubungan antara Pemerintah Daerah sebagai
penyelenggara pemerintahan dan masyarakat sebagai bagian integral dari
sistem pemerintahan baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan di
daerah sekaligus bentuk informasi factual terhadap pelaksanaan
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang telah
dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang selama kurun waktu
2016, dan semua ini didasari atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD)
Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD
Kabupaten Pinrang 2014 – 2019.
Acuan dasar dari penyampaian ILPPD masih mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 yang merupakan produk turunan dari
Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
tetap memperhatikan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah
sebagai tindak lanjut terbitnya Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang
secara khusus terkait dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
( LKPJ ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( LPPD ) kepada
pemerintah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(ILPPD) kepada masyarakat.
![Page 3: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/3.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 2
Untuk itu penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (ILPPD) tahun 2016 disampaikan kepada masyarakat sebagai sebuah
informasi guna keberlanjutan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan
B. Gambaran Umum Daerah
Kabupaten Pinrang terletak di bagian pantai barat propinsi Sulawesi
Selatan. Secara geografis terletak antara 30 19' 13" – 40 10' 30" Lintang
Selatan (LS) dan 1190 26' 30" – 1190 47' 20" Bujur Timur (BT), dengan batas-
batas administrasi sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Kabupaten Tanah Toraja
- Sebelah Selatan : Kotamadya Parepare
- Sebelah Timur : Kabupaten Enrekang dan
Kabupaten Sidenreng Rappang
- Sebelah Barat : Kabupaten Polewali Mamasa dan
Selat Makassar
Kabupaten Pinrang memiliki wilayah seluas 1.961,77 Km2 dan secara
administrasi terbagi menjadi 12 Kecamatan yaitu Kecamatan Suppa, Mattiro
Sompe, Lanrisang, Mattiro Bulu, Watang Sawitto, Tiroang, Patampanua,
Cempa, Duampanua, Lembang, Paleteang dan Batulappa. Adapun luas tiap-
tiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang tersebut dapat dilihat pada
tabel berikut :
![Page 4: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/4.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 3
Tabel 1.Luas Wilayah Tiap-Tiap Kecamatan di Kabupaten Pinrang
No KecamatanLuas (Km2) Prosentase (%)
1 Lembang 733,09 37,37
2 Duampanua 291,86 14,88
3 Batulappa 158,99 8,10
4 Patampanua 136,85 6,98
5 Cempa 90,30 4,60
6 Mattiro Sompe 96.99 4,94
7 Lanrisang 73,01 3,72
8 Suppa 74,20 3,78
9 Mattiro Bulu 132,49 6,75
10 Watang Sawitto 58,97 3,01
11 Paleteang 37,29 1,90
12 Tiroang 77,73 3,96
Jumlah 1.961,77 100,00
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Pinrang
Pemerintah Kabupaten Pinrang memiliki 108 desa/kelurahan, dimana
39 berstatus kelurahan dan 69 berstatus desa. Rincian desa dan kelurahan
dapat dilihat pada tabeli di bawah ini:
![Page 5: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/5.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 4
Tabel 2Jumlah Desa / Kelurahan Berdasarkan Kecamatan
di Kabupaten Pinrang
No Kecamatan Desa Kelurahan
1 Lembang 14 2
2 Duampanua 10 5
3 Batulappa 4 1
4 Patampanua 7 4
5 Cempa 6 1
6 Mattiro Sompe 7 2
7 Lanrisang 6 1
8 Suppa 8 2
9 Mattiro Bulu 7 2
10 Watang Sawitto - 8
11 Paleteang - 6
12 Tiroang - 5
J u m l a h 69 39Sumber: BPM PD Kabupaten Pinrang Tahun 2016
Kondisi topografi Kabupaten Pinrang bervariasi mulai dari dataran
dengan ketinggian 0 m di atas permukaan laut hingga dataran yang memiliki
ketinggian di atas 1000 m di atas permukaan laut (dpl). Bagian utara
Kabupaten Pinrang terdiri dataran tinggi dan perbukitan yang membentang
dari barat ke timur dengan ketinggian 500 sampai dengan 1.400 meter di atas
permukaan laut, sehingga daerah ini cocok bila dijadikan sebagai areal
pengembangan tanaman hortikultura dan sayur-sayuran. Bagian tengah
meliputi wilayah dataran dengan ketinggian 100 sampai dengan 500 meter di
atas permukaan laut, daerah ini memiliki nilai ekonomi yang cukup potensial
untuk pengembangan tanaman perkebunan dan pertanian. Bagian barat
meliputi wilayah pesisir dengan ketinggian 0 sampai 150 meter di atas
permukaan laut, daerah ini memiliki nilai ekonomi yang cukup baik bila
dijadikan sebagai areal pengembangan potensi perikanan.
Kabupaten Pinrang dialiri oleh 18 sungai dengan panjang mencapai
245, 266 Km. Adapun sungai-sungai tersebut seperti tabel di bawa ini :
![Page 6: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/6.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 5
Tabel 3Panjang sungai di Kabupaten Pinrang
No. Nama Sungai Panjang1.2.3.4.5.6.
7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
Sungai MamasaSungai SaddangSungai KariangoSungai Galang-galang/PakuSungai Loka / Battoa / BambaSungai Kalosi / Kalobe
Sungai PasolenganSungai KaballanganSungai RantoniSungai KandokaSungai BoddiSungai BungiSungai Kunyi / TamoakSungai Salo TodingSungai MaungSungai MassilaSungai LemoSungai Massoping
46,80646,22130,54425,20522,66815,463
11,79611,1056,2785,5115,2634,3893,5592,8532,8461,9321,9240,903
KmKmKmKmKmKm
KmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKm
J u m l a h 245,266
Km
Sungai ini menjadi salah satu sumber air permukaan di wilayah
Pinrang. Air sungai dimanfaatkan untuk keperluan irigasi, air bersih dan
reservoir pembangkit listrik. Selain sungai, air tanah dangkal berupa sumur-
sumur yang dibuat oleh masyarakat dan air tanah dalam berupa sumur
artesis dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih. Pada musim
hujan, beberapa wilayah yang menjadi daerah aliran sungai tersebut masih
mengalami genangan secara periodik.
Di Kabupaten Pinrang terdapat 10 (sepuluh) stasiun curah hujan
meliputi : stasiun curah hujan Sawitto, Bsa 10, Sarempo, Salipolo, Cempa,
Langnga, Tiroang, Jampue, Alitta corawalie dan Pekkabata.
![Page 7: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/7.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 6
Berdasarkan data Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, curah hujan
bulanan di Kabupaten Pinrang untuk tahun 2016 adalah 223,08 mm/bulan,
dengan rata-rata banyaknya hari hujan mencapai 11,08 /bulan,
Kondisi tata guna lahan di Kabupaten Pinrang secara umum terdiri atas
: sawah, pemukiman, tambak, hutan dan lahan yang belum diusahakan.
Pergeseran pemanfaatan lahan kawasan Kabupaten Pinrang secara umum
belum mengalami perubahan yang cukup drastis, hanya pada beberapa
bagian kawasan kota, akibat terjadinya peningkatan pembangunan jumlah
unit perumahan.
Tabel 4Penggunaan Lahan Di Kabupaten Pinrang
No Jenis Pengguna Lahan Luas (Ha)Prosentase
(%)1. Sawah 50.457 25,72
2. Semak Belukar 42.374 21,60
3. Hutan 30.407 15,50
4. Lahan Kosong Berumput 16.165 8,24
5. Ladang/Tegalan 15.930 8,12
6. Tambak 15.537 7,92
7. Kebun Campur 9.338 4,76
8. Perkebunan 8.396 4,28
9. Pemukiman 5.061 2,58
10. Sungai 2.138 1,09
11 Mangrove 59 0,03
12 Lain-lain 314 0,16
J u m l a h 196.177 100,00
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pinrang
Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang pada tahun 2016 sebanyak
410.825 jiwa. Wilayah dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan
Watang Sawitto sementara yang memiliki jumlah penduduk terkecil
adalah Kecamatan Batulappa. Adapun Rincian Jumlah Penduduk
menurut Kecamatan disajikan pada tabel berikut :
![Page 8: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/8.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 7
Tabel 5Jumlah dan Kepadatan PendudukDi Kabupaten Pinrang Tahun 2016
No KecamatanJumlah
Penduduk(Jiwa)
LuasWilayah(Km2)
KepadatanPenduduk
(Km2)1 2 3 4 5
1. Mattiro Sompe 30.558 96,99 315
2. Suppa 32.962 74,2 444
3. Matttiro Bulu 31.035 132,49 234
4. Watang Sawitto 56.202 58,97 953
5. Patampanua 38.346 136,85 280
6. Duampanua 51.735 291,86 177
7. Lembang 48.122 733,09 66
8. Cempa 20.188 90,3 224
9 Tiroang 26.195 77,79 337
10. Lanrisang 20.407 73,01 280
11. Paleteang 43.020 37,29 1.154
12. Batulappa 12.055 158,99 76
J u m l a h 410.825 1.961,83 378
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sapil Kabupaten Pinrang
Data pada tabel 3 menunjukkan bahwa kepadatan tertinggi berada
di wilayah Kecamatan Paleteang sebesar 1.152Jiwa/km2, sedangkan
kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Lembang yaitu
sebesar 66 jiwa/km2. Data tersebut juga menggambarkan bahwa
penyebaran penduduk di Kabupaten Pinrang terakumulasi di daerah
perkotaan yaitu Kecamatan Watang Sawitto dan Paleteang.
Potensi Unggulan DaerahPengelolaan pembangunan di Kabupaten Pinrang merupakan kegiatan
yang diarahkan untuk tumbuh dan berkembangnya berbagai sector
kehidupan masyarakat, oleh karenanya perhatian pemerintah Daerah melalui
pendekatan yang terencana, dan berkeadilan antar wilayah perkotaan dan
perdesaan.
![Page 9: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/9.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 8
Adapun potensi Unggulan Kabupaten Pinrang antara lain :
a. Sektor Pertanian yang terdiri dari persawahan, perkebunan tersebar di 12
Kecamatan, untuk sawah terluas terdapat di Kecamatan Mattiro Bulu,
Kecamatan Duampanua, Kecamatan watang sawitto dan Kecamatan
Tiroang
b. Sektor perikanan, dimana sekitar 90 kilometer wilayah kabupaten Pinrang
merupakan wilayah pesisir dan beberapa wilayah Kecamatan sangat
berpotensi pengembangan tambak ikan dan udang serta rumput laut,
antara lain Kecamatan Suppa, Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Mattiro
Sompe, Kecamatan Cempa, Kecamatan Duampanua dan Kecamatan
Lembang
c. Sektor Peternakan dengan potensi ternak sapi yang berada di Wilayah
Kecamatan Lembang, Kecamatan Duampanua, Kecamatan Batulappa,
Kecamatan Patampanua, dan Kecamatan Mattiro Bulu serta Kecamatan
Suppa
d. Sektor jasa dengan dukungan 12 Pasar Rakyat yang terebar di 12
Kecamatan
e. Sektor Pariwisata, baik diwilayah pesisir maupun di wilayah datan dan
pegunungan, antara lain wisata bahari, wisata permandian alam dan
buatan yang tersebar di Kabupten Pinrang.
Pertumbuhan Ekonomi / PDRBPerekonomian Kabupaten Pinrang saat ini mengalami peningkatan
dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan
PDRB Kabupaten Pinrang tahun 2015 mencapai 8,24 persen, sedangkan
tahun 2014 sebesar 8,11 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai
melalui lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 10,85 persen.
Sedangkan seluruh lapangan usaha ekonomi PDRB yang lain pada tahun
2015 mencatat pertumbuhan yang positif kecuali lapangan usaha pengadaan
air, pengelolaan sampah, limbah sebesar 0,97 persen.
Terkait dengan perhitungan PDRB Kabupaten Pinrang tahun 2016,
untuk sementara ini masih dalam proses pengolahan data, dan akan
dituangkan ke dalam buku Pinrang Dalam Angka Tahun 2017 yang
selanjutnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Perencana
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan bekerjsama Badan Pusat Statistik
![Page 10: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/10.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 9
Kabupaten Pinrang. Namun demikian, gambaran umum mengenai PDRB
Kabupaten Pinrang yang digunakan sebagai acuan adalah PDRB 2015.
Adapun jenis lapangan usaha yang berturut-turut mencatat
pertumbuhan positif, di peroleh melalui lapangan usaha Perdagangan Besar
dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencatat sebesar 9,03 persen,
lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,98 persen,
Sedangkan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum sebesar 9,80 persen, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan sebesar 8,99 persen, lapangan usaha Transportasi dan
Pergudangan sebesar 6,84 persen, lapangan usaha Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial 7,89 persen,
Untuk jenis lapangan usaha Real Estat sebesar 7,86 persen, lapangan
usaha Industri Pengolahan sebesar 7,94 persen, lapangan usaha Jasa
Keuangan dan Asuransi sebesar 7,94 persen, lapangan usaha Informasi dan
Komunikasi sebesar 8,16 persen, lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 8,87
persen,
Sementara lapangan usaha Konstruksi sebesar 6,43 persen, lapangan
usaha Jasa Pendidikan 6,56 persen, lapangan usaha Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 5,79 persen,
dan lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 1,02 persen
Tahun 2015, terjadi adaptasi pencatatan statistik terkait PDRB
Kabupaten Pinrang, dimana dilakukan perubahan tahun dasar dari tahun
2000 ke 2010. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti perubahan tahun
dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010 dan untuk menjaga
konsistensi hasil penghitungan. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan
seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
yang tertuang dalam 2008 System of National Accounts (SNA 2008) melalui
penyusunan kerangka Supply and Use Tables (SUT).
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per- KapitaApabila Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah dibagi dengan
jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan menghasilkan suatu
PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan
nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2015,
PDRB per kapita Kabupaten Pinrang mencapai 35,83 Juta Rupiah dengan
![Page 11: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/11.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 10
pertumbuhan sebesar 14,02 persen pada tahun 2012 dan berturut-turut
sebesar 12,8; 14,02; dan 14,78 persen pada tahun 2013-2014.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pinrang tahun 2015 – 2019,
telah ditetapkan VISI Kabupaten Pinrang yaitu “TERWUJUDNYAMASYARAKAT SEJAHTERA SECARA DINAMIS MELALUI HARMONISASIKEHIDUPAN, AKSELERASI PRODUKTIFITAS KAWASAN DANREVITALISASI PERAN POROS UTAMA PEMENUHAN PANGAN NASIONAL “
Rumusan visi RPJMD Kabupaten Pinrang 2014-2019 mengandung
empat substansi pokok visi yakni “masyarakat sejahtera secara dinamis”,
“harmonisasi kehidupan”, “akselerasi produktivitas kawasan”, “revitalisasi
peran poros utama pemenuhan pangan nasional”. Adapun kandungan dari
empat pokok visi tersebut adalah sebagai berikut :
Masyarakat sejahtera yang dinamis Diartikan adalah kondisi masyarakat dan aparatur pemerintah daerah
secara duniawi dan akhrawi yang diwujudkan dalam bentuk:
a) Meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat dan
aparatur,
b) Meningkatnya kualitas soliditas dan kohensivitas sosial
masyarakat dan aparatur;
c) Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat;
d) Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia masyarakat dan
aparatur;
e) Terbukanya kesempatan berusaha dan lapangan kerja,
f) Meningkatnya pendapatan masyarakat;
g) Terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan bagi
masyarakat secara berkualitas;
h) Terjaminnya derajat kesehatan masyarakat; serta
i) Terhindarkannya masyarakat dan daerah dari dampak bencana.
Wujud kesejahteraan ini tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan
terus berkembang dalam trend positif secara berkelanjutan. Tingkat
capaian ini terus tumbuh dan meningkat lebih berkualitas dari periode
pembangunan sebelumnya (2009-2014) dan pada periode 2014-2019
![Page 12: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/12.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 11
diharapkan terus berkembang secara partisipatif dan mandiri berkat
tata kelola pemerintahan, kualitas sumberdaya masyarakat, sinergi
kelembagaan masyarakat dan pemerintah, serta iklim usaha yang
semakin baik.
Inisiatif utama perwujudan kesejahteraan ini berasal dari masyarakat
sebagai subyek utama pembangunan serta peran pemerintah yang
secara konsisten dan konsekuen berperan sebagai pelayan, fasilitator,
dan dinamisator pembangunan.
Harmonisasi kehidupan bermakna terwujudnya tatanan kehidupan sosial-kemasyarakatan
sebagai cerminan masyarakat baldatun toyyibatun warobbun gafur
(negeri yang makmur dan senantiasa dirahmati oleh Allah SWT).
Masyarakat dan pemerintahan yang dirahmati oleh Tuhan yang Maha
Kuasa karena terciptanya suasana sosial kemasyarakatan dan
pemerintahan yang saling menghargai (sipakelebbi), saling
menghormati (sipakatau), saling tolong menolong (sipakamase) dalam
kebijakan (amar ma’ruf dan nahir mungkar).
kondisi dimana masyarakat terus merasakan hadirnya pemerintahan
yang peduli dan responsif terhadap kebutuhan dan permasalahan
masyarakatnya. Atmosfer dan budaya politik yang semakin santun
dalam bingkai religiusitas serta kekuatan adat dan budaya Bugis yang
santun dan elegan. Dalam kehidupan ekonomi berkembang tatanan
masyarakat yang peduli dengan kalangan miskin (duafa) dan
sebaliknya kalangan miskin menyayangi kalangan ekonomi kuat
(mukhsinin).
Harmonisasi kehidupan di bidang ekonomi melahirkan keseimbangan
sosio-ekonomi dan profit sharing secara tulus (tanpa pamrih) dan
natural yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang bermakna
dan adil bagi segenap elemen masyarakat, kehidupan sosial yang
harmonis, iklim investasi yang atraktif, serta stabilitas ketertiban dan
keamanan secara berkelanjutan. Tatanan kehidupan masyarakat
baldatun toyyibatun warobbun gafur pada dasarnya gambaran
keberhasilan pembangunan yang hakiki atau konkritisasi dari
pencapaian kesejahteraan ukhrawi dan duniawi yang sesungguhnya.
![Page 13: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/13.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 12
Akselerasi produktivitas kawasan bermakna meningkatnya produktivitas seluruh komoditas unggulan
secara signifikan dan bermakna. Komoditas unggulan Kabupaten
Pinrang meliputi komoditas beras, jagung, hortikultura, perkebunan,
peternakan, perikanan, dan jasa lingkungan diharapkan terus
meningkat secara signifikan dan bermakna selama periode 2014-2019.
Mayoritas komoditas unggulan tersebut adalah sumber karbohidrat,
protein, lemak, dan zat gizi lainnya atau secara general dikenal dengan
bahan pangan.
Produktivitas yang akseleratif tersebut dicapai melalui pendekatan
usaha berbasis agribisnis dengan mengintegrasikan pendekatan on
farm dan off farm secara seimbang berbasis kawasan.
Kawasan pengembangan meliputi seluruh kawasan yang telah
ditetapkan pada periode sebelumnya selaku kawasan agropolitan,
minapolitan, maupun kawasan unggulan dan cepat tumbuh.
pendekatan kawasan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi usaha
dan daya saing produk, kelayakan implementasi teknis pengendalian
hama dan penyakit, mitigasi bencana, pembinaan dan pendampingan
pelaku usaha, penciptaan peluang investasi, serta fasilitasi dan
pelayanan pemerintahan.
Produktivitas kawasan tidak hanya berorientasi pada produksi bahan
mentah (raw material) akan tetapi beberapa komoditas telah
diproduksi dalam bentuk olahan dan barang jadi sesuai dengan
peluang dan permintaan pasar, posisi daya saing komoditas unggulan
serta ketersediaan sumberdaya (resources) diantaranya keterampilan
(skill) para pelaku usaha dan infrastruktur yang tersedia. Proses
industrialisasi dikembangkan untuk mendorong nilai tambah (added
value) usaha masyarakat dan daya saing produk unggulan Kabupaten
Pinrang.
Peningkatan nilai tambah dan daya saing dilakukan melalui
pengembangan keunggulan kompetitif (competitive advantage) produk
unggulan daerah. Produk unggulan Kabupaten Pinrang dirancang
berorientasi pasar dan berdiversifikasi produk. Produk unggulan
tertentu seperti padi, jagung, kakao, dan udang diorientasikan untuk
memenuhi permintaan pasar dunia. Kecenderungan peningkatan
![Page 14: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/14.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 13
volume permintaan pasar dunia terhadap produk-produk pertanian
organik akan dimanfaatkan untuk memperbesar nilai tambah dan
daya saing produk unggulan tersebut. Strategi diversifikasi produk dan
perluasan pasar dikelola secara proporsional dengan tetap
mengutamakan pemenuhan kebutuhan pangan nasional
Industrialisasi dikembangkan untuk merespons amanah pemerintah
provinsi dan pusat yang telah mempercayakan Kabupaten Pinrang
sebagai sentra produksi beberapa komoditas unggulan.
Pengembangan masing-masing kawasan tetap memperhatikan
kelestarian lingkungan dan integrasi secara harmonis masing-masing
kawasan andalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
Revitalisasi peran poros utama pemenuhan pangan nasional bermakna diperkuat atau dipertegasnya kembali posisi (positioning)
atau peran yang telah diemban Kabupaten Pinrang sebelumnya melalui
upaya konkrit secara komprehensif dan sistematis.
Peran poros utama pemenuhan pangan nasional Kabupaten Pinrang
selama ini telah berkontribusi secara langsung dan tidak langsung
dalam pemenuhan pangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.
Keberadaan infrastruktur vital Bendungan Benteng di Kabupaten
Pinrang secara langsung telah meningkatkan produktivitas pertanian
terutama komoditas beras Kabupaten Pinrang.
Peran masyarakat Pinrang selaku pelaku usaha telah berkontribusi
nyata dalam distribusi barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan
pangan nasional.
penegasan terhadap pembuktian peran penting Kabupaten Pinrang
dalam pemenuhan pangan nasional. Kontribusi Kabupaten Pinrang
dalam penyediaan dan pemenuhan pangan nasional sangat beragam
dan beberapa diantaranya adalah komoditas ekspor.
Pada periode 2014-2019 peran Kabupaten Pinrang diharapkan akan
meningkat signifikan dan bermakna berkaitan dengan meningkatnya produksi
dan daya saing komoditas unggulan dan semakin membaiknya infrastruktur
jalan hingga pelosok-pelosok desa diharapkan arus barang dan jasa keluar
dan masuk semakin meningkat dari dan ke Kabupaten Pinrang yang pada
![Page 15: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/15.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 14
gilirannya akan mempercepat laju dan pertumbuhan ekonomi daerah,
regional, dan nasional.
Mengacu pada posisi strategis selaku produsen komoditas unggulan,
kepemilikan infrastruktur vital pembangunan, dan koridor distribusi barang
dan jasa secara regional dan nasional, maka Kabupaten Pinrang dapat
diposisikan sebagai salah satu poros utama Pembangunan Nasional. Poros
dalam pengertian mekanika adalah titik sumbu keseimbangan momen beban
sehingga medan gaya dapat menyanggah beban ataupun pilar yang berdiri di
atasnya. Poros dapat bermakna sumbu putar mesin penggerak sehingga
mesin atau roda pembangunan dapat bekerja dan berfungsi secara optimal.
Peran Kabupaten Pinrang selaku poros utama pembangunan diharapkan
sangat strategis dan vital dalam menentukan struktur dan pelaksanaan
pembangunan pada tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Dengan
demikian masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pinrang 2014-2019 akan
lebih dihargai dan dihormati oleh komunitas dan entitas lain. Hal ini harus
dimaknai dan diapresiasi secara kolektif oleh masyarakat dan Pemerintah
Kabupaten Pinrang sebagai wujud nyata esensi penegakan harkat dan harga
diri.
Keberhasilan memerankan poros utama pemenuhan pangan nasional
akan berdampak pada tumbuh dan tenggaknya respek dan posisi tawar
(bargaining position) masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pinrang terhadap
entitas dan daerah lain, pemerintah provinsi, serta pemerintah pusat.
Keberhasilan mengembang fungsi dan peran poros utama pemenuhan pangan
nasional adalah sebuah kehormatan dan harga diri (siri na passe) masyarakat
dan Pemerintah Kabupaten Pinrang. Peran poros utama pemenuhan pangan
nasional adalah bentuk lain dari penyediaan barang dan jasa yang berdampak
luas secara simultan (multiplier effect) terhadap perputaran ekonomi daerah
yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan
daerah, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing daerah.
Untuk melaksanakan visi itu diperlukan upaya kerja keras dan
komitmen dari semua pihak secara bersama-sama dan terpadu.
Untuk itu harus ada keselarasan misi yang mendukung visi tersebut.
![Page 16: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/16.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 15
Adapun MISI KabupatenPinrang, adalah :
1. Meningkatkan apresiasi dan pengamalan nilai nilai keagamaan dankearifan lokal sebagai nilai utama kemasyarakatan danpengembangan karekter masyarakat yang tangguh
2. Memperkokoh toleransi , soliditas dan kohesivitas sosial sertapengembangan nilai nilai demokrasi
3. Meningkatkan derajat kesehatan, kualitas pendidikan dan dayasaing sumberdaya manusia
4. Meningkatkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial5. Memantapkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi6. Mengembangkan kawasan andalan dan integrasi pembangunan7. Mengoptimalkan fungsi infrastruktur dan lingkungan hidup
Pembangunan Jangkah menengah pada tahun 2015 merupakan tahun
kedua pembangunan jangka menengah tahap kedua dari rencana
pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pinrang, untuk itu, upaya nyata
dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan harus ditempuh guna mencapai hasil yang maksimal dan
bertumpuh kepada kepentingan masyarakat yang pada gilirannya akan
mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh elemen masyarakat di
Kabupaten Pinrang.
Dalam mengakselerasi pembangunan dibutuhkan berbagai potensi yang
ada berupa dukungan sumber daya manusia serta keterlibatan semua pihak
dalam setiap kegiatan pembangunan dalam arti luas yang merupkan
harapan dan cita – cita bersama seluruh kompoenen masyarakat Pinrang.
Oleh karenanya guna menumbuhkan laju pertumbuhan ekonomi, maka titik
berat pembangunan harus berkeadilan dan memiliki manfaat yang besar,
serta dan menjadi pemicu tumbuhnya sektor –sektor ekonomi lainnya yang
dapat mensejahterakan masyarakat.
Disamping itu, harmonisasi juga merupakan salah satu syarat penting
untuk mencapai pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas,
maka langkah nyata yang seyogyanya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Pinrang menetapkan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2015
antara lain :
![Page 17: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/17.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 16
1. Pengembangan infrastruktur dan suprastruktur kawasan pertanian dan
pariwisata, dengan agenda pokok :
Pengembangan SDM Petani dan kapasitas tenaga penyuluh
Penerapan teknologi pertanian
Pembinaan kelompok – kelompok tani
Peningkatan sarana dan prasarana wisata
Pengembangan penelitian dalam identifikasi lahan
2. Pengembangan infrastruktur, penataan ruang, lingkungan hidup serta
mitigasi bencana, dengan agenda pokok :
Pembangunan,peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana
khususnya jalan,jambatan
Peningkatan layanan air bersih
Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi
Pengembangan infrastruktur pedesaan
Pengelolaan potensi bencana
Mengurangi timbulan sampah
Pengembangan kawasan RTH
Pengendalian banjir
3. Peningkatan mutu dan layanan pendidikan dan kesehatan, dengan
agenda pokok :
Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan
Peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan
Peningkatan mutu layanan kesehatan
Penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan
Mengurangi jumlah gizi buruk
4. Optimalisasi Kapasitas Sumber daya aparatur dan tata Kelola
pemerintahan, dengan agenda pokok :
Pembinaan kepegawaian secara berkala
Pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai baik formal maupun non
formal
Revitalisasi kelembagaan dan ketatalaksanaan
Ketersediaan data dan statistik daerah yang valid dan akurat
Optimalisasi pelayanan terpadu satu pintu
5. Penguatan kelembagaan ekonomi dalam mendorong terciptanya daya
saing daerah yang kompetitif dan berkelanjutan, dengan agenda pokok:
![Page 18: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/18.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 17
Pengembangan investasi dengan memberikan keringanan
administrasi, perijinan, pajak atau regulasi yang jelas dan terarah
Penerapan teknologi tepat guna
Pembinaan terhadap industri kecil menengah
Menstimulasi tumbuhnya industri kreatif
6. Pengentasan kemiskinan perluasan kesempatan kerja, dan pemberdayaan
perempuan, dengan agenda pokok :
Penanggulangan kemiskinan
Peningkatan kualitas tenaga kerja
Penciptaan lapangan kerja
Pendidikan dan pelatihan bagi calon tenaga kerja
Pemberdayaan perempuan
7. Pengembangan wawasan bidang sosial, budaya dan keamanan melalui
pengembangan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal, dengan agenda pokok :
Pelestarian nilai-nilai budaya,adat istiadat dan semangat gotong
royong
Penanganan masalah sosial
Pembinaan organisasi sosial, kepemudaan dan kemasyarakatan
Meningkatkan budaya IPTEK
![Page 19: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/19.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 18
URUSAN DESENTRALISASI
Gambaran umum indikator Makro Pembangunan Kabupaten Pinrang Tahun
2016 sebagai berikut :
Tabel 6Realisasi Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Pinrang
No Indikator 2016**1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
A Jumlah Penduduk 410.825
B Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP / %) 3,78C Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE / %) 8,24D PDRB Perkapita (ADH Konstan)** 31.998.156
2. Kesejahteraan Sosial dan PendidikanA Angka Melek Huruf (AMH/%) 100B Angka Rata-rata Lama Sekolah
(RLS/Tahun)8,43
C Angka Partisipasi Murni (APM/Tahun)- SD 99,60- SMP 94,27- SMU 91,53
D Angka Partisipasi Kasar (APK/Tahun)- SD 109,35- SMP 100,65- SMU 91,53
3. KesehatanA Angka Harapan Hidup (AHH ) 68,43
4. KemiskinanA Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) 30,43
5. Ketenagakerjaan
A Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%) 85,01B Pengangguran* 6.345
6. Keuangan Daerah
A Pendapatan Daerah) 1.310.283.436.429,39
B Belanja Daerah 1.435.838.832.746,75
C Pembiayaan Netto 125.555.396.317,36
7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)* 69,24
Sumber: Bappeda, PPKAD, BPS Kab. Pinrang
![Page 20: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/20.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 19
Ursan yang dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten Pinrang antara lain :A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN
PROGRAM DAN KEGIATAN1. URUSAN PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA dilaksanakan oleh :
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah RagaAnggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga
BELANJA BELANJA ( Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE(%)
TIDAKLANGSUNG
440.729.496.024,75 358.707.186.204,00 81,39
LANGSUNG 50.817.531.800,00 117.297.778.068,00 203,82
TOTAL 491.547.027.824,75 476.004.964.272,00 96,84
Untuk pelaksanaan program dan kegiatan diarahkan pada
penyelenggaraan peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga pendidik
SD/SMP/SMA/SMK, pengembangan sarana dan prasarana pendidikan,
penyelenggaraan paket B setara SMP, paket C setara SMA dan
pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) bagi kelangsungan
program pemberantasan buta aksara fungsional serta pembinaan
kepemudaan dan olahraga.
2. URUSAN KESEHATAN dilaksanakan oleh :Urusan kesehatan dikabuapten Pinrang dikelola oleh 2 SKPD yakniDinas kesehatan dan RSUL Pinranga. DINAS KESEHATAN
Anggaran dan realisasi belanja Belanja :
BELANJA BELANJA ( Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE(%)
TIDAKLANGSUNG
38.586.935.071,00 34.365.223.353,00 89,06
LANGSUNG 98.097.041.488,00 87.948.735.791,75 89,65
TOTAL 136.683.976.559,00 122.313.959.144,75 89,49
![Page 21: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/21.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 20
b. RUMAH SAKIT UMUM LASINRANG PINRANGAnggaran dan realisasi belanja Belanja :
Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Kesehatan antara lain
diarahkan pada pengadaan obat-obatan, alat alat kesehatan dan perbekalan
kesehatan, upaya kesehatan masyarakat, pengawasan obat dan makanan,
perbaikan gizi masyarakat, pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta peningkatan
pelayanan kesehatan pada anak balita, lansia serta penanganan kesehatan
gratis.
3. URUSAN PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG DAN PERUMAHANUrusan pejerjaan Umum dikelola oleh 2 SKPD yaitu Dinas Pekerjaan
Umum Daerah dan Dinas Pengelolaan Sumber daya Air ( PSDA )
a. DINAS PEKERJAAN UMUMAnggaran dan realisasi Belanja dinas Pekerjaan Umum :
BELANJA BELANJA ( Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE(%)
TIDAKLANGSUNG
4.225.866.706,00 3.832.864.804,00 90,70
LANGSUNG 215.329.929.041,00 185.369.238.600,00 86,09
TOTAL 219.555.759.747,00 189.202.103.404,00 86,17
BELANJA BELANJA ( Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE(%)
TIDAKLANGSUNG
17.824.744.694,00 16.205.226.644,00 90,91
LANGSUNG 70.452.614.552,00 59.821.707.808,00 84,91
TOTAL 88.277.359.246,00 76.026.934.452,00 86,12
![Page 22: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/22.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 21
b. DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIRAnggaran dan realisasi belanja Belanja :
BELANJA BELANJA ( Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE(%)
TIDAKLANGSUNG
7.193.979.140,00 6.658.881.097,00 92,56
LANGSUNG 35.976.401.200,00 34.286.398.364,00 95,30
TOTAL 43.170.380.340,00 40.945.279.461,00 94,85
Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pekerjaan Umum
diarahkan untuk pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan dan
Jembatan Kabupaten, peningkatan jalan lingkungan/jalan desa di beberapa
wilayah Kabupaten Pinrang, peningkatan infrastruktur pedesaan,
pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, penyediaan dan pengelolaan
air baku, dan pengendalian banjir di Kabupaten Pinrang.
4. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP dilaksanakan oleh :a. DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN KEBAKARAN
Adapun pelaksana dari urusan Lingkungan Hidup yakni Dinas
kebersihan, pertamanan dan Kebakaran dan badan Lingkungan hidup
Anggaran dan realisasi belanja :
BELANJA BELANJA ( Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE(%)
TIDAKLANGSUNG
3.731.968.942,00 3.305.640.303,00 88,58
LANGSUNG 17.207.915.550,00 16.712.258.947,00 97,12
TOTAL 20.939.884.492,00 20.017.899.250,00 95,60
b. BADAN LINGKUNGAN HIDUPAnggaran dan realisasi belanja :
BELANJA BELANJA ( Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE(%)
TIDAKLANGSUNG
1.778.581.182,00 1.604.701.598,00 90,22
LANGSUNG 4.413.759.050,00 4.051.055.040,00 91,78
TOTAL 6.192.340.232,00 5.655.756.638,00 91,33
![Page 23: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/23.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 22
diarahkan pada pengendalian pencemaran dan pengrusakan
lingkungan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam, peningkatan
kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup,
penyediaan sarana dan prasarana operasional persampahan dan
pemeliharaan, pengelolaan taman berupa pemangkasan pohon dan rumput,
Pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pencegahan bahaya
kebakaran
5. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKATdilaksanakan penanganannya lintas SKPD meliputi Satpol PP,
Kesbangpolinmas dan Badan Penanggulangan Bencana
a. KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGANMASYARAKATAnggaran dan realisasi belanja :
BELANJA BELANJA ( Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE(%)
TIDAKLANGSUNG
692.606.488,00 616.977.565,00 89,08
LANGSUNG 1.258.500.000,00 1.236.863.364,00 98,28
TOTAL 1.951.106.488,00 1.853.840.929,00 95,01
b. KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJAAnggaran dan realisasi belanja
BELANJA BELANJA ( Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE(%)
TIDAKLANGSUNG
7.013.572.843,00 6.256.041.093,00 89,20
LANGSUNG 2.244.500.000,00 2.172.842.495,00 96,81
TOTAL 9.258.072.843,00 8.428.883.588,00 91,04
c. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)Anggaran dan realisasi belanja :
BELANJA BELANJA ( Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE(%)
TIDAKLANGSUNG
701.697.897,00 677.730.794,00 96,58
LANGSUNG 7.032.056.000,00 6.647.960.719,00 94,54
![Page 24: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/24.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 23
TOTAL 7.733.753.897,00 7.325.691.513,00 94,72
yang diarahkan Pada pelaksanaan program pada Pengendalian
keamanan lingkungan, Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam
kehidupan beragama, peningkatan rasa solidaritas di kalangan masyarakat,
pembentukan satuan keamanan lingkungan,Pencegahan dini dan
penanggulangan bencana serta pemetaan daerah rawan bencana.
6. URUSAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN STATISTIK dilaksanakan oleh :
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHAnggaran dan realisasi belanja :
BELANJA BELANJA ( Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE(%)
TIDAKLANGSUNG
2.505.684.814,00 2.315.241.041,00 92,40
LANGSUNG 6.715.864.000,00 6.177.964.981,00 91,99
TOTAL 9.221.548.814,00 8.493.206.022,00 92,10
Kegiatan ini diarahkan pada penyusunan data dan informasi
perencanaan pembangunan, perencanaan pengembangan wilayah strategis
dan cepat tumbuh, perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan
besar, penyusunan dokumen perencanaan daerah antara lain RPJMD, RKPD,
KUA, PPAS, Koordinasi perencanaan pembangunan, penyusunan dokumen
analisis dan monitoring program dan kegiatan tahunan, Penyusunan Buku
Kabupaten Pinrang Dalam Angka, Indikator Ekonomi, Indikator Kesejahteraan
Rakyat, IPM, PDRB dan Inflasi Daerah
7. URUSAN PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKADilaksanaklan oleh :
DINAS PERHUBUNGAN DAN INFOKOMAnggaran dan realisasi belanja :
BELANJA BELANJA ( Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE(%)
TIDAKLANGSUNG
4.673.286.536,00 4.307.883.334,00 92,18
LANGSUNG 4.262.818.550,00 4.064.769.263,00 95,35
TOTAL 8.936.105.086,00 8.372.652.597,00 93,69
![Page 25: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/25.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 24
Diarahkan pada pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan lampu
pengatur lalu lintas, rehabilitasi sarana dan fasilitas LLAJ dan peningkatan
pengelolaan terminal angkutan darat, serta Pembinaan dan Pengembangan
jaringan komunikasi dan informasi.
8. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL dilaksanakan oleh :
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILAnggaran dan realisasi belanja :
BELANJA BELANJA ( Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE(%)
TIDAKLANGSUNG
2.536.766.703,00 2.340.332.933,00 92,26
LANGSUNG 3.177.500.000,00 3.071.745.757,00 96,67
TOTAL 5.714.266.703,00 5.412.078.690,00 94,71
diarahkan pada pembangunan dan pengoperasian SIAK secara
terpadu, Implementasi SIAK, Pembentukan dan penataan sistem koneksi data
base kependudukan, Pengolahan dan penyusunan laporan informasi
kependudukan dan catatan sipil
9. URUSAN KELUARGA BERENCANA dilaksanaklan oleh :
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUANAnggaran dan realisasi belanja :
BELANJA BELANJA ( Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE(%)
TIDAKLANGSUNG
6.160.691.305,00 5.749.415.924,00 93,32
LANGSUNG 3.422.184.280,00 3.165.223.507,00 92,49
TOTAL 9.582.875.585,00 8.914.639.431,00 93,03
Pelaksanaan program ini diarahkan pada penyediaan alat kontrasepsi
bagi penduduk miskin, pengadaan sarana mobilitas KB keliling, pelayanan
konseling KB dan fasilitas pembentukan kelompok masyarakat peduli KB,
fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindakan kekerasan,
peningkatan peran serta dan kesetaraan gender, penyuluhan bagi ibu rumah
tangga dalam pembangunan keluarga sejahtera.
![Page 26: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/26.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 25
10. URUSAN WAJIB SOSIAL DAN BUDAYA SERTA URUSAN PILIHANPARIWISATA dilaksanakan oleh
DINAS SOSIAL, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATAAnggaran dan realisasi belanja :
Diarahkan pada pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga
miskin, pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal; pendidikan dan pelatihan
bagi penyandang cacat dan eks trauma; pendidikan dan pelatihan bagi
penghuni panti asuhan dan jompo; dan penanganan masalah-masalah
strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa,
pengelolaan kekayaan budaya, pengembangan kesenian, kebudayaaan, dan
festival budaya daerah, pengembangan obyek pariwisata, promosi pariwisata
nusantara dalam dan luar negeri
11. URUSAN TENAGA KERJA DAN URUSAN PILAHAN TRANSMIGRASIdilaksanakan oleh :
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIAnggaran dan realisasi belanja :
BELANJA BELANJA ( Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE(%)
TIDAKLANGSUNG
2.834.784.981,00 2.612.117.366,00 92,15
LANGSUNG 1.510.697.500,00 1.489.357.385,00 98,59
TOTAL 4.345.482.481,00 4.101.474.751,00 94,38
Pelaksanaan program ini diarahkan pada pendidikan dan pelatihan
keterampilan tenaga kerja, pemberian fasilitas dan mendorong sistem
pendataan pelatihan berbasis masyarakat, pengendalian dan pembinaan
lembaga penyalur tenaga kerja, penyediaan dan pengelolaan sarana dan
BELANJA BELANJA ( Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE(%)
TIDAKLANGSUNG
2.372.566.921,00 2.236.879.710,00 94,28
LANGSUNG 2.437.138.650,00 2.163.107.763,00 88,76
TOTAL 4.809.705.571,00 4.399.987.473,00 91,48
![Page 27: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/27.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 26
prasarana sosial dan ekonomi kawasan transmigrasi.
12. URUSAN KOPERASAI DAN UKM dilaksanakan oleh :DINAS KOPERASI DAN UKMAnggaran dan realisasi belanja dinas Koperasi dan UKM :
Pelaksanaan program ini diarahkan pada penyelenggaraan
peningkatan SDM pengelola koperasi serta manajemen perkoperasian;
penyelenggaraan bimbingan teknis pembukuan administrasi usaha kepada
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) penerima bantuan permodalan
13. URUSAN OTONOMI DAERAH , PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN SERTA PERTANAHANdilaksanakan oleh :
Urusan Otonomi Daerah yang penanganannya lintas SKPD meliputi
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, PPKAD, Inspektorat, BKD,
BP2TPM, Sekretariat Korpri dan 12 Kecamatan
a. SEKRETARIAT DAERAHAnggaran dan realisasi belanja :
BELANJA BELANJA ( Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE(%)
TIDAKLANGSUNG
11.846.435.752,00 10.976.464.349,00 92,66
LANGSUNG 36.522.109.100,00 34.514.167.900,00 94,50
TOTAL 48.368.544.852,00 45.490.632.249,00 94,05
BELANJA BELANJA ( Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE(%)
TIDAKLANGSUNG
2.190.977.618,00 2.038.884.134,00 93,06
LANGSUNG 2.258.850.000,00 2.213.030.264,00 97,97
TOTAL 4.449.827.618,00 4.251.914.398,00 95,55
![Page 28: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/28.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 27
b. SEKRETARIAT DPRDAnggaran dan realisasi belanja :
BELANJA BELANJA ( Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE(%)
TIDAKLANGSUNG
3.261.373.291,00 3.018.822.625,00 92,56
LANGSUNG 17.223.593.000,00 16.661.457.449,00 96,74
TOTAL 20.484.966.291,00 19.680.280.074,00 96,07
c. DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSETDAERAHAnggaran dan realisasi belanja :
d. INSPEKTORATAnggaran dan realisasi belanja :
BELANJA BELANJA ( Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE(%)
TIDAKLANGSUNG
3.423.051.037,00 3.234.502.903,00 94,49
LANGSUNG 6.140.000.000,00 6.093.990.416,00 99,25
TOTAL 9.563.051.037,00 9.328.493.319,00 97,55
BELANJA BELANJA ( Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE(%)
TIDAKLANGSUNG
111.093.918.362,00 100.608.596.171,00 90.56
LANGSUNG 8.822.644.150,00 7.860.230.783,00 89,09
TOTAL 119.916.562.512,00 108.468.826.954,00 90,45
![Page 29: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/29.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 28
e. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHAnggaran dan realisasi belanja :
f. SEKRETARIAT KORPRIAnggaran dan realisasi belanja :
BELANJA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE (%)
Langsung 458.500.000,00 447.568.550,00 97,62
Tidak
Langsung- - -
Total 458.500.000,00 447.568.550,00 97,62
g. KECAMATAN WATANG SAWITTOAnggaran dan realisasi belanja :
h. KECAMATAN SUPPAAnggaran dan realisasi belanja :
BELANJA BELANJA ( Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE(%)
TIDAKLANGSUNG
2.921.389.372,00 2.724.301.428,00 93,25
LANGSUNG 5.308.500.000,00 4.210.145.824,00 79,31
TOTAL 8.229.889.372,00 6.934.447.252,00 84,26
BELANJA BELANJA ( Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE(%)
TIDAKLANGSUNG
5.375.667.500,00 4.986.750.641,00 92,77
LANGSUNG 558.500.000,00 546.267.728,00 97,81
TOTAL 5.934.167.500,00 5.533.018.369,00 93,24
BELANJA BELANJA ( Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE(%)
TIDAKLANGSUNG
2.103.436.669,00 1.910.078.078,00 90,81
LANGSUNG 558.500.000,00 522.919.487,00 93,63
TOTAL 2.661.936.669,00 2.432.997.565,00 91,40
![Page 30: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/30.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 29
i. KECAMATAN MATTIRO SOMPEAnggaran dan realisasi belanja :
j. KECAMATAN CEMPAAnggaran dan realisasi belanja :
BELANJA BELANJA ( Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE(%)
TIDAKLANGSUNG
1.962.631.656,00 1.808.310.983,00 92,14
LANGSUNG 558.500.000,00 471.187.055,00 84,37
TOTAL 2.521.131.656,00 2.279.498.038,00 90,42
k. KECAMATAN PALETEANGAnggaran dan realisasi belanja :
BELANJA BELANJA ( Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE(%)
TIDAKLANGSUNG
3.916.859.070,00 3.647.796.652,00 93,13
LANGSUNG 558.500.000,00 556.256.213,00 99,60
TOTAL 4.475.359.070,00 4.204.052.865,00 93,94
l. KECAMATAN DUAMPANUAAnggaran dan realisasi belanja :
BELANJA BELANJA ( Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE(%)
TIDAKLANGSUNG
2.157.182.911,00 1.997.019.927,00 92,58
LANGSUNG 558.500.000,00 547.600.405,00 98,05
TOTAL 2.715.682.911,00 2.544.620.332,00 93,70
BELANJA BELANJA ( Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE(%)
TIDAKLANGSUNG
3.213.354.710,00 2.945.215.025,00 91,66
LANGSUNG 558.500.000,00 540.123.727,00 96,71
TOTAL 3.771.854.710,00 3.485.338.752,00 92,40
![Page 31: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/31.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 30
m.KECAMATAN LEMBANGAnggaran dan realisasi belanja :
n. KECAMATAN PATAMPANUAAnggaran dan realisasi belanja :
BELANJA BELANJA ( Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE(%)
TIDAKLANGSUNG
3.464.626.425,00 3.182.170.109,00 91,85
LANGSUNG 558.500.000,00 541.230.591,00 96,91
TOTAL 4.023.126.425,00 3.723.400.700,00 92,55
o. KECAMATAN LANRISANGAnggaran dan realisasi belanja :
BELANJA BELANJA ( Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE(%)
TIDAKLANGSUNG
1.570.065.780,00 1.424.926.460,00 90,76
LANGSUNG 558.500.000,00 552.115.778,00 98,86
TOTAL 2.128.565.780,00 1.977.042.238,00 92,88
p. KECAMATAN BATULAPPAAnggaran dan realisasi belanja :
BELANJA BELANJA ( Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE(%)
TIDAKLANGSUNG
1.538.528.015,00 1.386.126.919,00 90,09
LANGSUNG 558.500.000,00 551.963.321,00 98,83
TOTAL 2.097.028.015,00 1.938.090.240,00 92,42
BELANJA BELANJA ( Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE(%)
TIDAKLANGSUNG
2.390.019.756,00 2.213.282.474,00 92,61
LANGSUNG 558.500.000,00 517.893.745,00 92,73
TOTAL 2.948.519.756,00 2.731.176.219,00 92,63
![Page 32: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/32.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 31
q. KECAMATAN TIROANGAnggaran dan realisasi belanja :
r. KECAMATAN MATTIRO BULUAnggaran dan realisasi belanja :
BELANJA BELANJA ( Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE(%)
TIDAKLANGSUNG
2.455.141.270,00 2.240.587.567,00 91,26
LANGSUNG 558.500.000,00 550.115.708,00 98,50
TOTAL 3.013.641.270,00 2.790.703.275,00 92,60
Dari keseluruhan SKPD yang menangani urusan otonomi daerah
kegiatannya diarahkan pada penanganan program dan Kegiatan penyediaan
dan pendistribusian buku Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang, peningkatan
pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, peningkatan
kapasitas lembaga perwakilan rakyat, peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah,
peningkatan dan pengembangan keuangan daerah dan pelaksanaan beberapa
pelatihan fungsional dan bimbingan teknis (Bimtek) bagi aparatur Pemerintah
Kabupaten Pinrang, penyusunan sistim informasi, pemetaan manajemen
pelayanan perizinan serta pembinaan pegawai negeri sipil ( PNS )
BELANJA BELANJA ( Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE(%)
TIDAKLANGSUNG
2.937.436.222,00 2.735.899.413,00 93,14
LANGSUNG 558.500.000,00 557.099.683,00 99,75
TOTAL 3.495.936.222,00 3.292.999.096,00 94,20
![Page 33: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/33.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 32
14. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dilaksanaan oleh :
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESAAnggaran dan realisasi belanja :
BELANJA BELANJA ( Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE(%)
TIDAKLANGSUNG
2.033.703.828,00 1.829.845.213,00 89,98
LANGSUNG 5.323.305.000,00 4.992.919.997,00 93,79
TOTAL 7.357.008.828,00 6.822.765.210,00 92,74
Diarahkan pada Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi
masyarakat desa, Penataan permukiman dan lingkungan masyarakat
prasejahtera dan sejahtera 1, fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan
menengah di pedesaan, Pembinaan Kelompok Masyarakat pembangunan
desa, Pemberian simultan pembangunan desa serta bantuan lomba program
peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS).
Penyelenggaraan Pembentukan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa hasil
pemilihan,
15. URUSAN KETAHANAN PANGAN dilaksanakan oleh :
Kantor Ketahanan PanganAnggaran dan realisasi belanja :
Program ini diarahkan pada penanganan daerah rawan pangan,
pengembangan desa mandiri pangan, dan pengembangan cadangan pangan
daerah dan pengembangan lumbung pangan desa.
BELANJA BELANJA ( Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE(%)
TIDAKLANGSUNG
1.160.355.668,00 1.074.899.864,00 92,64
LANGSUNG 1.178.900.000,00 1.167.148.437,00 99,00
TOTAL 2.339.255.668,00 2.242.048.301,00 95,84
![Page 34: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/34.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 33
16. URUSAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP dilaksanakan oleh :
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASIAnggaran dan realisasi belanja :
BELANJA BELANJA ( Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE(%)
TIDAKLANGSUNG
1.158.848.294,00 1.044.945.295,00 90,17
LANGSUNG 2.180.198.540,00 2.081.581.944,00 95,48
TOTAL 3.339.046.834,00 3.126.527.239,00 93,64
Pelaksanaan program ini diarahkan pada penyelenggaraan koordinasi
pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan , Peningkatan
minat dan kebiasaan membaca serta sosialisasi penataan kearsipan
dilingkungan Pemerintah dan swasta
17. URUSAN PENANAMAN MODAL dilaksanakan oleh
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMANMODAL (BP2T-PM)Disamping melaksanakan urusan otonomi daerah BP2TPM juga
melaksanakan urusan penanaman modal, adapun Anggaran dan
realisasi belanja :
Melaksanakan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
dengan kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah,Koordinasi
perencanaan dan pengembangan penanaman modal, Peningkatan Koordinasi
dan Perencanaan di bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah
dan Dunia Usaha, Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan
BELANJA BELANJA ( Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE(%)
TIDAKLANGSUNG
1.547.707.362,00 1.456.713.170,00 94,12
LANGSUNG 2.558.500.000,00 2.484.438.140,00 97,11
TOTAL 4.106.207.362,00 3.941.151.310,00 95,98
![Page 35: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/35.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 34
Pengawas pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pameran
Investasi,
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi dengan kegiatan
Pengembangan Sistem Informasi dan Penanaman Modal, Penyusunan Sistem
Informasi dan Penanaman modal di Daerah, Penyederhanaan Prosedur
Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal, Kajian Kebijakan
Penanaman Modal
B. PRIORITAS URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN1. URUSAN PERTANIAN dilaksanakan oleh :
a. Dinas Pertanian Dan PeternakanAnggaran dan realisasi belanja :
BELANJA BELANJA ( Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE(%)
TIDAKLANGSUNG
4.862.184.805,00 4.194.338.189,00 86,26
LANGSUNG 29.020.025.516,00 27.551.711.269,00 94,94
TOTAL 33.882.210.321,00 31.746.049.458,00 93,70
b. BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DANKEHUTANAN (BP4K).Anggaran dan realisasi belanja
BELANJA BELANJA ( Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE(%)
TIDAKLANGSUNG
13.375.070.570,00 11.613.365.536,00 86,83
LANGSUNG 2.800.125.000,00 2.759.725.622,00 98,56
TOTAL 16.175.195.570,00 14.373.091.158,00 88,86
Pelaksanaan program dan kegiatan ini diarahkan pada peningkatan
kemampuan lembaga petani, peningkatan penerapan teknologi pertanian,
peningkatan produksi pertanian dan perkebunan, pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak, dan penerapan teknologi peternakan dan %.
Pelaksanaan program dan kegiatan ini diarahkan pada Peningkatan kapasitas
tenaga penyuluh, peningkatan kelembagaan penyuluh, peningkatan sistim
intensif dan disentif bagi petani, penyuluhan pengambangan agribisnis,
percontohan pengolahan hutan non kayu serta pendampingan pada kelompok
![Page 36: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/36.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 35
tani pembudidayaan
2. URUSAN KEHUTANAN dilaksanakan oleh :
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNANAnggaran dan realisasi belanja :
Pelaksanaan program dan kegiatan ini diarahkan pada Pengadaan
sarana dan prasarana teknologi perkebunan, pengembangan bibit unggul,
pengembangan dan pengendalian peredaran hasil hutan, pembinaan,
pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan serta
peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
3. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN dilaksanakan oleh
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANAnggaran dan realisasi belanja :
Pelaksanaan program dan kegiatan ini diarahkan pada pembinaan
kelompok masyarakat pesisir, pengembangan budidaya perikanan,
pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan
pengelolaan pemasaran produksi
BELANJA BELANJA ( Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE(%)
TIDAKLANGSUNG
4.213.515.669,00 3.848.629.121,00 91,34
LANGSUNG 4.416.410.800,00 4.226.153.614,00 95,69
TOTAL 8.629.926.469,00 8.074.782.735,00 93,57
BELANJA BELANJA ( Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE(%)
TIDAKLANGSUNG
2.901.216.471,00 2.686.843.913,00 92,61
LANGSUNG 12.891.675.750,00 12.159.734.288,00 94,32
TOTAL 15.792.892.221,00 14.846.578.201,00 94,01
![Page 37: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/37.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 36
4. URUSAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN dilaksanakan oleh:
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN MINERALAnggaran dan realisasi belanja :
Pelaksanaan program dan kegiatan ini diarahkan pada pasilitasi
kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah; peningkatan
kemampuan teknologi industri melalui pelatihan; dan menyediakan sarana
dan prasarana klaster industry, peningkatan pengawasan peredaran barang
dan jasa, promosi perdagangan internasional dan sosialisasi peningkatan
pengggunaan produk dalam negeri serta pengendalian kegiatan pertambangan
dan koordinasi pengembangan kelistrikan.
TUGAS PEMBANTUAN
Berdasarkan Pasal 1 Butir 9 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004,
yang daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada
kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota
kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Pengaturan
penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan, dinyatakan bahwa Pemerintah menyelenggarakan bagian
urusan yang menjadi kewenangannya di daerah berdasarkan asas
dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan pelimpahan sebagian
urusan pemerintah dari Pemerintah kepada instansi vertikal di daerah
didanai melalui anggaran kementerian/lembaga.
A. DASAR HUKUM
BELANJA BELANJA ( Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE(%)
TIDAKLANGSUNG
3.502.182.378,00 3.173.655.240,00 90,62
LANGSUNG 12.149.247.424,00 11.548.216.279,00 95,05
TOTAL 15.651.429.802,00 14.721.871.519,00 94,06
![Page 38: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/38.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 37
Dasar hukum penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten
Pinrang antara lain sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah;
2. Undang Undang Nomor33 Tahun2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21Tahun2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerjadan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Kekayaan Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor38 Tahun2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan.
B. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUANInstansi Pemberi Tugas Pembantuan pada tahun 2016 untuk
Kabupaten Pinrang, antara lain:
1. Kementerian Pekerjaan Umum,
2. Kementerian Pertanian
3. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan
5. Kementerian Perdagangan
6. Kementerian Dalam Negeri
C. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) YANG MELAKSANAKANSKPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan di Kabupaten
Pinrang dari tahun 2016, antara lain:
1. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
2. Balai Besar Wilayah Sungai Besar Pompengan Jeneberang
![Page 39: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/39.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 38
3. Dinas Pertanian dan Peternakan
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5. Dinas Kelautan dan Perikanan
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
D. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DITERIMA SERTA PELAKSANAANNYAPemerintah Kabupaten Pinrang pada tahun 2016 menyelenggarakan
Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat melalui beberapa Kementerian atau
Departemen yang ditujukan langsung kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 95.616.003.200,-
Tabel 7
PROGRAM KEGIATAN YANG DITERIMA SERTA PELAKSANAANYA
TahunPemberiTugas
PembantuanSKPD Pengelola Program/ Kegiatan Anggaran (Rp)
2016 1 KementerianPekerjaanUmum
DinasPengelolaanSumber Daya Air
PemeliharaanBerkala DI SaddangPinrang
2.801.431.000
Pemeliharaan/perbaikan DI SaddangPinrang paket Isampai paket IX
1.976.561.000
JUMLAHANGGARAN 4.777.992.000
Balai BesarWilayah SungaiBesarPompenganJeneberang
Lanjutanpembangunantanggul danperbaikan alursungai saddang
16.380.420.000
Pembangunanpengaman abrasipantai Pallameang
63.596.273.000
PengembanganKinerja PengelolaanAir Minum ProvinsiSulawesi Selatan
13.112.051.000
Rehabilitasi jaringantata air tambak 861.840.000
Pembangunan 3.681.290.000
![Page 40: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/40.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 39
embung danjaringan bakupakengPembangunantanggul banjirsungai Tupp/Bungi
12.974.331.000
OP ruting bendungBenteng 2.416.840.000
SID sarana danprsarana air baku 620.180.000
DD rehabilitasijaringan irigasiAlitta DI Saddang
923.417.000
Rehabilitasi jaringanirigasi DI Saddang I 7.966.604.000
Rehabilitasi jaringanirigasi DI Saddang II 8.939.966.000
JUMLAHANGGARAN 67.876.939.000
2 KementerianPertanian
Dinas Pertaniandan Peternakan
Dukunganmanajemen danteknis lainnya padaDitjen Hortikultura
94.250.000
Dukunganmanajemen danteknis lainnya padaDitjen Hortikultura
45.750.000
Peningkatanproduksi danproduktifitas produksayuran dantanaman obat ramaling
1.256.000.000
Belanja baranguntuk diserahkankepadamasyarakat/Pemda
2.818.042.000
JUMLAHANGGARAN 4.214.042.000
3 Kementerian TenagaKerja
Dinas TenagaKerja danTransmigrasi
Pembangunan danpengembangansarana danprasarana dikawasantransmigrasi
2.775.189.000
Dukunganmanajemen dandukungan teknislainnya Ditjen PKT
242.955.000
Pemberdayaanmelalui kegiatanPadat Karya Infra
1.278.600.000
![Page 41: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/41.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 40
StrukturPeningkatankuantitas dankualitas tenagakerja mandiri
778.900.000
Layananperkantoran/administrasi kegiatan
70.845.000
JUMLAHANGGARAN 6.188.489.000
4 Kementerian KelautandanPerikanan
Dinas Kelautandan Perikanan
Pengelolaankesehatan ikan danlingkunganpembudidaya ikan
57.150.000
Pengelolaan sistempembenihan ikan 14.400.000
Pengelolaankawasan perikananbudidaya
41.871.000
Pengelolaanproduksi dan usahapembudidaya ikan
340.831.000
Dukunganmanajemen danpelaksanaan tugasteknis lainnyaDirektorat JenderalPerikanan Budidaya
153.854.000
Penguatan logistikhasil kelautan danperikanan
3.481.213.000
JUMLAHANGGARAN 4.089.319.000
5 KementerianPerdagangan
DinasPerindustrian,Perdangan,Energi danMineral
PembangunanTradisional 7.441.706.000
JUMLAHANGGARAN 7.441.706.000
6 Kementerian DalamNegeri
BadanPerencanaanPembangunanDaerah
Fasilitasi penataanruang daerah danLH di daerah (LahanKritis)
941.000.000
JUMLAHANGGARAN 941.000.000
DinasKependudukandan CatatanSipil
PengembanganSistem AdministrasiKependudukan(SAK) Terpadu
86.516.200
JUMLAHANGGARAN
86.516.200
![Page 42: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/42.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 41
Penyelenggaraan kegiatan Tugas Pembantuan di Kabupaten Pinrang
pada tahun anggaran 2016 secara umum berjalan dengan baik, namun dalam
pelaksanaannya masih dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain:
1) Petunjuk tekhnis yang terkadang terlambat sehingga perencanaan tidak
sesuai dan waktu yang relative terbatas
2) Kebutuhan daerah yang tidak terbiaya oleh APBD seyogyanya
mengharapkan dari Tugas pembantuan tetapi pada kenyataannya sering
tidak sesuai kebutuhan d daerah
Dalam rangka efektivitas pengelolaan tugas pembantuan pada tahun
anggaran berikutnya, diupayakan konsultasi dan koordinasi yang lebih
intensif dengan kementerian terkait, sehingga diharapkan tidak terjadi lagi
permasalahan-permasalahan tahun sebelumnya.
TUGAS UMUM PEMERINTAHANUndang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
pasal 195 ayat (1) menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah
lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan
publik, sinergi dan saling menguntungkan. Undang – undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 363 ayat (1) menjelaskan
bahwa Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat
mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan
efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
A. KERJASAMA ANTAR DAERAH.Dalam pelaksanaan kerjasama Pemerintah daerah damn Pemerintah
telah dijalin kerjasama dalam berbagai bidang yang dituangkan dalam Nota
kesepaham dan Kerjasa, yang diharapkan dengan sinergi tersebut akan
melahirkan kebijakan serta output dan outcame yang lebih besar terhadap
perkembangan daerah, adapun kerjasama tersebut sebagai berikut :
TOTAL ANGGARAN TAHUN 2016 95.616.003.200
![Page 43: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/43.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 42
Tabel 8Kerjasama Pemerintah Kabupaten Pinrang
dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tahun 2016
NO NOMOR & TANGGAL ISI MoU & PERJANJIANKERJASAMA
PEMERINTAHDAERAH
1. 004/130/I/Adm Pem/2016Tanggal 11 Januari 2016
Perjanjian Kerjasamaantara Kodim 1404Pinrang denganPemerintah KabupatenPinrang tentangPengelolaan TamanFirdaus
Kodim 1404PinrangdenganPemerintahKab. Pinrang
2. 003/130/I/Adm Pem/2016Tanggal, 07 Januari 2016
Kerjasama antara BadanPenyelenggara JaminanSosial (BPJS) KesehatanCabang Parepare denganPemerintah KabupatenPinrang tentangKepesertaan Programjaminan KesehatanNasional bagi pendudukyang didaftarkan olehpemerintah daerahKabupaten Pinrang
BadanPenyelenggaraJaminanSosial (BPJS)CabangpareparedenganPemerintahkabupatenPinrang
3. 003/130/III/Adm Pem/2016Tanggal, 17 Maret 2016
Perjanjian Kerjsamaantara Pemerintah Pusatdengan PemerintahKabupaten Pinrangtentang Hibah Daerah
PemerintahPusat denganPemerintahKabupatenPinrang
4. 003/130/V/Adm Pem/2016Tanggal, 27 Mei 2016
Perjanjian KerjsamaDirektorat PengembanganPenyehatan LingkunganPermukiman DirektoratJenderal Cipta KaryaKementerian PekerjaanUmum dan PerumahanRakyat denganPemerintah KabupatenPinrang tentangPenyerahan PekerjaanPembangunan TPS 3RPaleteang Bersinar
DirektoratPengembanganPenyehatanLingkunganPermukimanDirektoratJenderal CiptaKaryaKementerianPekerjaanUmum danPerumahanRakyat denganPemerintahKabupatenPinrang
![Page 44: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/44.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 43
NO NOMOR & TANGGAL ISI MoU & PERJANJIANKERJASAMA
PEMERINTAHDAERAH
5. 003/130/V/Adm Pem/2016Tanggal, 27 Mei 2016
Perjanjian KerjsamaDirektorat PengembanganPenyehatan LingkunganPermukiman DirektoratJenderal Cipta KaryaKementerian PekerjaanUmum dan PerumahanRakyat denganPemerintahKabupaten Pinrangtentang PenyerahanPekerjaan PembangunanTPS 3R DuampanuaLestari
DirektoratPengembanganPenyehatanLingkunganPermukimanDirektoratJenderal CiptaKaryaKementerianPekerjaanUmum danPerumahanRakyat denganPemerintahKabupatenPinrang
6. 003/130/V/Adm Pem/2016Tanggal, 27 Mei 2016
Perjanjian KerjsamaDirektorat PengembanganPenyehatan LingkunganPermukiman DirektoratJenderal Cipta KaryaKementerian PekerjaanUmum dan PerumahanRakyat denganPemerintah KabupatenPinrang tentangPenyerahan PekerjaanPembangunan TPS 3RPaleteang Bersinar
7. 024/130/V/Adm. Pem/ 2016Tanggal 30 Mei 2016
Perjanjian KerjasamaProgram Study IlmuAdministrasi NegaraUniversitas NegeriMakassar denganPemerintah DaerahKabupaten Pinrangtentang Kegiatanpendidikan, KajianPenelitian, danPendampingan Study IlmuAdministrasi Negara
UniversitasNegeriMakassardenganPemerintahKabupatenPinrang
8. 023/130/V/Adm Pem/2016Tanggal 27 Mei 2016
Kerjasama antaraDirektorat PengembanganPenyehatan LingkunganPermukiman DirektoratJenderal Cipta KaryaKementerian PekerjaanUmum dan PerumahanRakyat dengan
KementerianPekerjaanUmum danPerumahanRakyat denganPemerintahKabupatenPinrang
![Page 45: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/45.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 44
NO NOMOR & TANGGAL ISI MoU & PERJANJIANKERJASAMA
PEMERINTAHDAERAH
Pemerintah Kab.Pinrangtentang Pengelolaaninfratruktur SanitasiBerbasis Msyr & TempatPengolahan Sampahdengan Pola Reuse,Reduse, Recyle (TPS 3R
9. 024/130/V/Adm Pem/2016Tanggal 30 Mei 2016
Kerja sama PemerintahDaerah KabupatenPinrang dengan PT Taspen(Persero) tentangImplementasi SistemIndormasiPengelolaan Gaji PegawaiNegeri Sipil Daerah danPelayanan Proaktif.
PT Taspen(Persero)denganPemerintahKabupatenPinrang
10. 025/130/VI/Adm. Pem 2016Tanggal 06 November 2016
Perjanjian kerjsamaPemerintah Daerah Kab.Pinrang dengan PT. BankPembangunan DaerahSulawesi Selatan danSulawesi Barat tentangOptimalisasi PemanfaatanRuangan Pada DinasPendapatan, PengelolaanKeuangan dan AssetDaerah KabupatenPinrang untukPeningkatan PelayananUmum di BidanPerbaikan.
PemerintahDaerahKabupatenPinrangdengan PT.BankPembangunanDaerahSulawesiSelatan danSulawesi Barat
11. 026/130/VI/Adm Pem/2016Tanggal 10 Juni 2016
Perjanjian kerjasamaantara PemerintahKabuapten Pinrangdengan Satuan KerjaPenataan Pembangunandan Lingkungan ProvinsiSulawesi Selatan tentangPeny & LegalisasiPeraturan Bupati tentangIMB, SLB, Tabo danPendapatan BangunanGedung.
PemerintahKabuaptenPinrangdengan SatuanKerjaPenataanPembangunan& LingkunganProvinsiSulawesiSelatan
![Page 46: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/46.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 45
NO NOMOR & TANGGAL ISI MoU & PERJANJIANKERJASAMA
PEMERINTAHDAERAH
12. 027/130/VII/Adm Pem/2016Tanggal 10 Juli 2016
Perjanjian Kerjasamaantara PemerintahKabupaten Pinrangdengan BadanPenyelenggara JaminanSosial Kesehatan CabangParepare tentangKepesertaan danPenegakkan HukumProgram JaminanKesehatan Nasional.
PemerintahKabupatenPinrangdengan BadanPenyelenggaraJaminanSosialKesehatanCabParepare
13. 026.a/130/VI/Adm.Pem/2016Tanggal 20 Juni 2016
Kerjasama AntaraPemerintaha Kab. Pinrangdengan Kejaksaan NegeriPinrang tentangPenanganan PenyelesaianTuntutan Perbendaha danTuntutan Ganti Rugi Keu& Barang Daerah
PemerintahKabupatenPinrangdenganKejaksaanNegeri Pinrang
14. 031/130/XI/Adm.Pem/2016Tanggal 23 November 2016
Kerjasama antaraDirektorat JenderalPerkebunan, KementerianPertanian denganPemerintah KabupatenPinrang tentangPengadaan Calon PegawaiNegeri Sipil di LingkunganPemerintahan DaerahKabupaten Pinrang dariTenaga KontrakPendampingan/PetugasLapangan Pembantutenaga KontrakPendamping (TKP/PLP-TKP) Perkebunan
KerjasamaantaraDirektoratJenderalPerkebunan,KementerianPertaniandenganPemerintahKabupaten
B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA.1. Kebijakan Dan Kegiatan
Kebijakan Pemerintah Daerah untuk memberi kemudahan bagi investor
menanamkan investasi adalah bukti nyata dari sebuah komitmen.
Salah dari komitmen tersebut adalah, kemudahan pemberian izin
rekomendasi berupa pengadaan lokasi serta membuka peluang
kerjasama kepada pihak asing maupun swasta yang berimpilkasi pada
penciptaan lapangan kerja serta peningkatan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
![Page 47: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/47.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 46
Dengan demikian, dukungan moril dari DPRD Kabupaten Pinrang
selaku partner Pemerintah Daerah sangat diharapkan untuk
mendorong kemajuan peningkatan potensi pelayanan dasar, pelayanan
investasi daerah yang lebih baik serta mendorong pertumbuhan
ekonomi rakyat.
Kerjasama dengan pihak Ketiga, dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 9Kerjasama Pemerintah Kabupaten Pinrang
dengan Pihak Ketiga Tahun 2016
NO NOMOR & TANGGAL ISI MoU & PERJANJIANKERJASAMA
PIHAKKETIGA
1. 01/130/I/Adm Pem/2016Tanggal 04 Januari 2016
Perjanjian KerjasamaBerlangganan Antara PTDes Teknologi Informasidengan PemerintahKabupaten Pinrang tentangLayanan Desacces Wireless
PT DesTeknologiInformasidenganPemerintahKabupatenPinrang
2. 05/130/I/Adm Pem/2016Tanggal januari 2016
Perjanjian kerjasamaantara PemerintahKabupaten Pinrang denganBerita KotaPerjanjian kerjasamaantara PemerintahKabupaten Pinrang denganHarian Ajatappareng
Harian BeritaKotaMakassarDenganPemerintahKabupatenPinrang
3. 06/130/I/Adm Pem/2016Tanggal 4 Januari 2016`
Perjanjian Kerjasama PT.Fajar UjungpandangIntermedia denganPemerintah KabupatenPinrang tentang Pemuataninformasi dalam bentukhalaman AdvertorialDaerah
PT. FajarUjungpandang IntermediadenganPemerintahKabupatenPinrang
4. 07/130/I/Adm Pem/2016Tanggal 2 Januari 2016
Perjanjian Kerjasama PT.Bosowa Media Utamadengan PemerintahKabupaten PinrangtentangPemuatan informasidalam bentuka halamaneditorial daerah
PT. BosowaMedia UtamadenganPemerintahKabupatenPinrang
![Page 48: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/48.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 47
NO NOMOR & TANGGAL ISI MoU & PERJANJIANKERJASAMA
PIHAKKETIGA
5. 08/130/I/Adm Pem/2016Tanggal 5 Januari 2016
Perjanjian kerjasamaantara PT Rakyat SulselIntermedia denganPemerintah KabupatenPinrang tentang pemuataninformasi dalam bentukhalaman adventorialdaerah
PT RakyatSulselIntermediadenganPemerintahKabupatenPinrang
6. 09/130/I/Adm Pem/2016Tanggal 5 Januari 2016
Perjanjian KerjasamaTribun Timur denganPemerintah KabupatenPinrang tentang pemuataninformasi dalam bentukhalaman adventorialdaerah
Tribun TimurdenganPemerintahKabupatenPinrang
7. 10/130/I/Adm Pem/2016Tanggal 6 Januari 2016
Perjanjian kerjasama PT.Media Fajar Koran denganPemerintah KabupatenPinrang tentangpemuatan informasidalam bentuk halamanadventorial daerah
PT MediaFajar KorandenganPemerintahKabupatenPinrang99
8 11/130/I/Adm Pem/2016Tanggal 7 Januari 2016
Perjanjian kerjsama KoranSindo dengan PemerintahKabupaten Pinrangtentang pemuataninformasi dalam bentukhalaman adventorialdaerah
Koran SindodenganPemerintahKabupatenPinrang
9. 12/130/I/Adm Pem/2016Tanggal 7 Januari 2016
Perjanjian kerjsama antaraHarian Pare Pos denganPemerintah KabupatenPinrang tentang pemuataninformasi dalam bentukhalaman adventorialdaerah
Harian ParePos denganPemerintahKabupatenPinrang
10. 13/130/II/Adm. Pem 2016Tanggal, 8 Februari 2016
Perjanjian kerjsama antaraCV. Lambiri Bangun Citradengan PemerintahKabupaten Pinrang tentangPenerbitan majalah MacoraSawitto
CV. LambiriBangun CitradenganPemerintahKabupatenPinrang
C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH.Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah, dalam pasal 26 dikenal adanya forum koordinasi
![Page 49: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/49.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 48
Pimpinan Daerah, forum ini tentunya melakukan berbagai aktivitas terkait
pelaksanaan pemerintahan di Daerah.
Forkopinda dalam melaksanakan koordinasi senantiasa melibatkan
instansi vertikal yang ada di daerah,
Pada tataran pelaksanaan koordinasi yang dibahas antara lain :
Pelaksananan Kegiatan Pembinaan Keagamaan, melibatkan Kantor
Kementerian Agama, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala bagian
Admnistrasi Kesra, MUI dan Bagian Pemerintahan
Penciptaan Kondisi Kantibmas terkait konflik sosial dan konflik
pertanahan melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, TNI,
Polri, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Pengadilan Agama
Kabupaten Pinrang,
Pemilihan Kepala Desa melibatkan unsur TNI, Polri, Kejaksaan,
Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan instansi terkait yaitu Asisten
Pemerintahan dan Kesra, BPMPD dan kantor Kesbang Pol Linmas,
Satpol PP dan Bagian Pemerintahan
Koordinasi bidang pertanian melibatkan dinas pertanian, BP4K, TNI /
Kodim
Koordinasi antara Kantor Balai Besar Pompengan Jene Berang
perwakilan Kabupaten Pinrang dengan Dinas pengairan Kabupaten
Pinrang
Dengan koordinasi seperti yang dilaksanakan diatas beberapa manfaat
yang dapat diperoleh antara lain :
Terwujudnya silaturahim antara lembaga dan meningkatnya
pemahaman masyarakat akan arti pentingnya pembinaan keagamaan,
terwujudnya kenyamanan dalam pengelolaan masjid
Terwujudnya deteksi dini dalam masyarakat terhadap munculnya
gejala-gejala yang dapat membahayakan dan sekaligus mengantisipasi
terjadinya perpecahan serta tindakan yang mengancam stabilitas
wilayah, dan memunculkan rasa nyaman ditengah masyarakat,
disamping itu kegiatan administrasi pertanahan lebih dipahami oleh
masyarakat serta peningkatan pemahaman terhadap hak-hak sebagai
warga masyarakat terutama dalam hal kedudukan ahli waris.
![Page 50: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/50.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 49
Terlaksananya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara Damai dan
terwujudnya demokrasi yang lebioh baik, serta meningkatnya
pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala Desa
Meningkatnya kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak TNI
dalam pengelolaan lahan kritis dan pemanfaatan tenaga TNI sebagai
agent of canghe di tengah masyarakat petani guna mengakselerasi hasil
pertanian yang lebih baik di Kabupaten Pinrang
Meningkatnya kegiatan pemeliharaan dan pemanfataan sektor
pengairan guna mendukung terwujudnya pembangunan pertanian dan
perikanan yang lebih optimal di kabupaten Pinrang
Dengan upaya koordinasi yang digambarkan diatas, maka di Kabupaen
Pinrang menujukkan adanya sinergi yang positif dari Lembaga/Instansi
Vertikal, dengan demikian peningkatan kesejahteraan masyarakat dari
tahun – tahun dapat diwujudkan dan akan terus dikembangkan.
1. Kebijakan Dan KegiatanBerdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan daerah, dalam pasal 26 dikenal adanya forum, koordinasi
Pimpinan Daerah, forum ini tentunya melakukan berbagai aktivitas
terkait pelaksanaan pemerintahan di Daerah.
Forkopinda dalam melaksanakan koordinasi senantiasa melibatkan
instansi vertikal yang ada di daerah,
Pada tahun anggaran 2016 Pemerintah Kabupaten Pinrang telah
merealisasikan pelaksanaan rapat koordinasi dengan instansi vertikal
maupun instansi dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang,
rapat koordinasi dengan instansi vertikal tetap berjalan sesuai yang
diharapkan. Hal ini para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat
berpartisipasi demi terselenggaranya rapat koordinasi tersebut dan para
SKPD benar-benar memanfaatkan forum koordinasi ini dengan sebaik-
baiknya untuk menyampaikan rencana kegiatan, permasalahan dan
pemecahan masalah dihadapan para pimpinan SKPD sebagai peserta
rapat dan membantu jalannya kegiatan tersebut.
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
![Page 51: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/51.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 50
Dalam operasionalisasi kegiatan berupa rapat koordinasi, dihadiri
pejabat Pemerintah Kabupaten Pinrang berlangsung secara berkala
selama tahun 2016 disamping itu rapat koordinasi juga dapat
dilakukan berdasarkan kondisi yang berkembang, umumnya dihadiri
para kepala Badan, Dinas, Kantor, Asisten, Kepala Bagian, Camat, dan
Pimpinan Unit Kerja se Kabupaten Pinrang
Pada tahun 2016 dalam pelaksanaan koordinasi yang sangat
stategis dibahas antara lain :
Pelaksananan Kegiatan Pembinaan Keagamaan, melibatkan Kantor
Kementerian Agama, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala
bagian Admnistrasi Kesra, MUI dan Bagian Pemerintahan
Penciptaan Kondisi Kantibmas terkait konflik sosial melibatkan
Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, TNI, Polri, Bagian Hukum,
Bagian Pemerintahan, Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang,
Pemilihan Kepala Desa melibatkan unsur TNI, Polri, Kejaksaan,
Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan instansi terkait yaitu
Asisten Pemerintahan dan Kesra, BPMPD dan kantor Kesbang Pol
Linmas, Satpol PP dan Bagian Pemerintahan
Koordinasi bidang pertanian melibatkan dinas pertanian, BP4K, TNI
/ Kodim
Koordinasi antara Kantor Balai Besar Pompengan Jene Berang
perwakilan Kabupaten Pinrang dengan Dinas pengairan Kabupaten
Pinrang
Koordinasi lainnya terkait permasalahan yang faktual serta
membutuhkan penanganan yang segera, juga tetap dilakukan guna
penciptaan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat serta upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat serta seperti pembahasan
masalah pertanahan, keamanan dan ketertiban, keagamaan,
pelaporan dan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan
pelayanan kepada masyarakat seperti kesehatan, pendidikan,
kependudukan, perizinan dan lain-lain.
Dengan koordinasi seperti yang dilaksanakan diatas beberapa
manfaat yang dapat diperoleh antara lain :
![Page 52: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/52.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 51
Terwujudnya silaturahim antara lembaga dan meningkatnya
pemahaman masyarakat akan arti pentingnya pembinaan
keagamaan, terwujudnya kenyamanan dalam pengelolaan masjid
Terwujudnya deteksi dini dalam masyarakat terhadap munculnya
gejala-gejala yang dapat membahayakan dan sekaligus
mengantisipasi terjadinya perpecahan serta tindakan yang
mengancam stabilitas wilayah, dan memunculkan rasa nyaman
ditengah masyarakat, disamping itu kegiatan administrasi
pertanahan lebih dipahami oleh masyarakat serta peningkatan
pemahaman terhadap hak-hak sebagai warga masyarakat terutama
dalam hal kedudukan ahli waris.
Terlaksananya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara Damai
dan terwujudnya demokrasi yang lebih baik, serta meningkatnya
pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala
Desa
Meningkatnya kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak
TNI dalam pengelolaan perwasawahan dan pemanfaatan tenaga TNI
sebagai agent of canghe di tengah masyarakat petani guna
mengakselerasi hasil pertanian yang lebih baik di Kabupaten
Pinrang
Meningkatnya kegiatan pemeliharaan dan pemanfataan sektor
pengairan guna mendukung terwujudnya pembangunan pertanian
dan perikanan yang lebih optimal di kabupaten Pinrang
Dengan upaya koordinasi yang digambarkan diatas, maka di
Kabupaten Pinrang menujukkan adanya sinergi yang positif dari
Lembaga/Instansi Vertikal, dengan demikian peningkatan
kesejahteraan masyarakat dari tahun – tahun dapat diwujudkan
dan akan terus dikembangkan.
D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH.1. Kebijakan dan Kegiatan
Batas wilayah adalah penanda atau pemisah antara daerah
otonom yang satu dengan daerah otonom lainnya adalah batas wilayah.
Penataan batas wilayah yang baik memberikan kepastian hukum
terhadap wilayah yang menjadi kewenangannya. Dalam rangka
![Page 53: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/53.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 52
menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959
tentang Pembentukan Kabupaten Pinrang di Provinsi Sulawesi Selatan,
khususnya terkait dengan batas-batas Kabupaten Pinrang,
Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan batas
wilayah pada tahun 2016 antara lain koordinasi berkaitan dengan
batas wilayah Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan yang
dilaksanakan di tingkat provinsi serta mengikuti pertemuan mengenai
beberapa aturan dan petunjuk dari pemerintah pusat.
Pembinaan batas wilayah yang selama ini dilaksanakan
merupakan upaya secara terus menerus dilakukan untuk mempertegas
batas administrasif wilayah Kabupaten Pinrang, ini penting dilakukan
guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk itu diperlukan adanya koordinasi dengan pejabat daerah
perbatasan, baik yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini
Biro Otonomi Daerah maupun instansi teknis. Terkait dengan hal ini
maka perlu adanya tapal batas daerah yang berbatasan memiliki
kepastian batas yang jelas dan diakui secara bersama untuk
menghindari terjadinya konflik atau sengketa batas yang melibatkan
masyarakat setempat.
2. Realisasi Pelaksanaan KegiatanPemerintah Kabupaten Pinrang pada Tahun Anggaran 2016
melakukan koordinasi ke tingkat Provinsi melalui kegiatan Fasilitasi
percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah,
dan menghasilkan bentuk kesepahaman yang dituangkan dalam berita
acara untuk rencana penerbitan Permendagri batas wilayah untuk
Kabupaten Pinrang dengan Kabupaten Sidrap, Kabupaten Enrekang
dan Kabupaten Tana Toraja
3. Permasalahan dan SolusiPemasangan tapal batas guna penegasan batas wilayah
Kabupaten Pinrang dan Kota Pare-Pare masih terkendala dimana masih
terdapat perbedaan titik koordinat sehingga belum dapat dilakukan
pemasangan PBU ( Pilar Batas Utama ) dengan demikian Pemerintah
![Page 54: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/54.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 53
Daerah Kabupaten Pinrang juga belum menyiapkan dana untuk
pemasangan PBU dimaksud,
Yang dilakukan saat ini adalah koordnasi intensif dengan pihak
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Instansi terkait lainnya guna
penegasan tapal batas dimaksud sehingga diharapkan dapat terwujud
kesepahaman dengan demikian memberikan kepastian dalam
penyelenggraan pembinaan kewilayahan.
E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA.1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya.
Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang sebesar 410.825 jiwa yang
tersebar di 12 kecamatan dan 39 Kelurahan serta 69 Desa, merupakan
potensi yang perlu mendapat perhatian, oleh karena itu sedini
mungkin perlu dilakukan antisipasi terhadap jatuhnya korban jiwa
maupun kerusakan akibat bencana alam.
Kabupaten Pinrang juga memiliki potensi multi dimensi mulai
dari laut hingga pegunungan. Tidak menutup kemungkinan berbagai
ancaman bencana datang setiap saat, adapun bencana yang terjadi di
Kabupaten Pinrang kurun waktu Tahun 2016 antara lain :
1. Anging putting beliuang = 5 kejadian
2. Kebakaran = 41 kejadian
3. Longsor = 5 kejadian
4. Banjir = 4 kejadian
5. Angin kencang = 3 kejadian
6. Koraban tenggelam = 2 kejadian
Bencana yang lebih menonjol adalah kebakaran lahan, sehingga
diharapkan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap
kemungkinan timbulnya masalah kebakaran, karena hal ini lebih
banyak disebabkan oleh ulah manusia
Dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana maupun
langkah-langkah antisipasi yang diambil guna memperkecil jumlah
korban, atau mengurangi penderitaan dan kerusakan sarana dan
prasarana serta alam lingkungannya, maka ditempuh langkah –
![Page 55: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/55.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 54
langkah antisipatif yang strategis berupa peningkatan kesiapsiagaan
aparat Pemerintah Kabupaten Pinrang dan partisipasi masyarakat
dalam penanggulangan bencana yang meliputi bencana tanggap
darurat, evaluasi penanganan medis dan penyediaan dapur umum bila
bencana terjadi.
Agar penanggulangan bencana lebih efektif dan efisien, maka
perlu diupayakan secara cepat, tepat, terpadu dan terkoordinir dengan
melibatkan swasta dan masyarakat secara aktif, baik pada saat
sebelum terjadinya bencana (Preventif) maupun pada saat bencana
(Represif) serta pasca bencana (Rehabilitatif)
Dalam upaya meminimalir terjadinya korban dan kerugian hrta
benda masyarakat, maka pemusatan kegiatan Tim Penanggulangan
Bencana Kabupaten Pinrang sudah mulai dilakukan perbaikan
khususnya pembangunan gedung yang refresentatif guna tanggap
darurat Bencana secara terpusat.
Khusus untuk Tahun yang akan datang, guna lebih berupaya
melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kebakaran, diharapkan
adanya penambahan personil dan armada khususnya pemadam
kebakaran yang dapat ditempatkan pada 2 Wilayah yaitu di Wilayah
Utara di Kecamatan Duampanua dan Wilayah selatan di Kecamatan
Mattiro Bulu khususnya .
Mekanisme Penanggulangan BencanaA. Tingkat Desa / Kelurahan
1. Sebelum terjadi bencana
a. Membuat peta rawan bencana
b. Membuat data potensi
c. Menyiapkan data para medis dan fasilitas kesehatan
d. Melaksanakan penyuluhan
e. Menetapkan lokasi alternatif pengungsian
2. Saat terjadi bencana
a. Mencari dan menyelamatkan korban bencana
b. Memberikan pertolongan
c. Mengungsikan korban bencana
d. Menyiapkan dapur umum
![Page 56: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/56.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 55
e. Menyiapkan tempat penampungan
3. Sesudah terjadi bencana
a. Mengidentifikasi jumlah korban dan kerugian
b. Menempatkan korban ke perkampungan sementara
c. Menunjuk korban yang memerlukan pertolongan
d. Melakukan rekonstruksi ringan
B. Tingkat Kabupaten1. Sebelum terjadi bencana
a. SATLAK PBP membuat peta pada lokasi rawan bencana
b. Menyusun potensi satuan Hansip/Linmas dan Satgas PBP
c. Menatapkan Daerah Alternatif pengungsian
d. Menyusun Program PBP
2. Saat terjadi bencana
a. Memberikan teknis pelaksanaan PBP, mengadakan rapat
koordinasi dan konsilidasi Satlak PBP dan mengirim tim reaksi
cepat.
b. Mengirim bantuan Satgas PBP
c. Memberikan bantuan sarana dan prasarana seperti penyediaan
penampungan sementara bantuan tenaga medis obat-obatan dan
makanan
d. Melaporkan kejadian bencana dan penanggulangan kepada
Gubernur.
3. Sesudah terjadi bencana
a. Melaporkan jumlah korban, taksiran kerugian, kebutuhan
rehabilitasi dan rencana lokasi korban bencana kepada
Gubernur.
b. Memberikan bantuan dan melakukan kegiatan rehabilitasi
/ rekonstruksi pemukiman, fasilitas sosial/umum.
c. Mengupayakan terciptanya situasi bagi kelancaran Pemerintahan.
C. Status Bencana.Status Bencana yang terjadi di Kabupaten Pinrang masih bersifat
lokal karena masih berstatus lokal.
![Page 57: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/57.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 56
D. Sumber Dan Jumlah Anggaran.Sumber dana yang digunakan dalam rangka mengantisipasi dan
penanggulangan bencana alam di Kabupaten Pinrang berasal dari APBD
Kabupaten sebesar Rp. 1.517.670.419 melalui Badan Bencana Daerah.
sedangkan melalui Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam
Kebakaran melalui Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan
Bahaya Kebakaran sebesar Rp. 1.961.500.000 demikian halnya yang
berasal dari APBD Propinsi, APBN dan Bantuan dari pihak ketiga yang
tidak mengikat serta swadaya dari masyarakat.
Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana.Guna mengantisipasi dan upaya penanggulangan terhadap bencana
alam di Kabupaten Pinrang, maka langkah-langkah yang dilakukan untuk
adalah sebagai berikut :
Pembentukan Posko SatgasUntuk mengantisipasi kejadian bencana di Kabupaten Pinrang telah
dibentuk beberapa Posko yang terdiri dari :
1. Posko Satgas PBP Tingkat Kabupaten Pinrang yang dipusatkan pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pinrang Jln.
Bintang No. 1 sekaligus sebagai media Center Posko Satlak PBP yang
terbentuk pada tahun 2010 dan memisahkan diri dari Dinas Sosial.
2. Posko Unit Operasi PBP di Tingkat Kecamatan tersebar di 12 Kecamatan
3. Pada Tingkat Desa dan Kelurahan telah dibentuk Posko Satuan
Hansip/Linmas pada 65 Desa 39 Kelurahan bertempat di Kantor Desa dan
Kelurahan masing – masing.
Bencana yang timbul di Kabupaten Pinrang dapat diakibatkan oleh
kondisi alam dan juga diakibatkan oleh kelalaian Manusia, oleh karenanya
antisipasi yang lebih maksimal adalah sinergitas antara Pemerintah
daerah dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Pinrang, yakni
harus terlibat secara aktif, karena hal ini merupakan tanggungjawab
bersama.
![Page 58: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/58.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 57
Penanggulangan bencana harus dilakukan secara sistematis,
terkoordinir, terpadu dan terkendali dengan mengerahkan segala potensi
yang dimiliki baik pemerintah maupun masyarakat sehingga
penanggulangan bencana dapat terlaksana dengan baik.
E. Potensi Bencana Yang Diperkirakan TerjadiAdapun potensi bencana yang diperkirakan terjadi di Kabupaten
Pinrang adalah Bencana banjir akibat meluapnya Sungai Saddang merupakan
banjir kiriman dari Kabupaten Enrekang sangat besar potensinya terjadi
setiap tahun, angin topan, gempa bumi, tanah longsor terutama di wilayah
pegunungan, kebakaran dan abrasi pantai terutama kecamatan pesisir
pantai, namun demikian bahwa potensi yang diperkirakan ini diharapkan
berskala lokal sehingga tidak menimbulkan kerugian yang besar dalam
masyarakat, dan juga sekaligus lebih mudah untuk mengantisipasi serta
dalam upaya penanggulangannya.
F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS.1. Jenis Kawasan Khusus.
Jenis kawasan khsusus yang dimaksudkan adalah kawasan
pariwisata dan kawasan Industri yang peruntukannya diatur dalam
rencana Tata Ruang baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun yang
dikelolah oleh pihak swasta yang tersebar dibeberapa kecamatan.
Status kepemilikan kawasan khusus adalah kawasan sebagai
tempat wisata yang dikelolah oleh Dinas Sosial, Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Pinrang dan pihak swasta. Potensi pariwisata di
Kabupaten Pinrang cukup menggembirakan sehingga prospeknya ke
depan sangat menjanjikan, yang diperlukan saat ini adalah bagaimana
mempromosikan ke daerah-daerah lain atau ke propinsi lain hingga ke
manca negara. Perlu diketahui bahwa di Kabupaten Pinrang terdapat
berbagai tempat objek wisata sebagaimana tabel berikut:
![Page 59: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/59.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 58
Tabel 10Tempat Obyek Wisata dan Status Kepemilikan
Obyek Wisata Tahun 2016
Sumber : Dinas Sosial dan Pariwisata Kab Pinrang Tahun 2016
NO NAMA OBYEK WISATA ALAMATSTATUS
KEPEMILIKAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Obyek Air Panas Sulili
Obye Air Terjun L. Susu
Obye Aiir Terjun Kali Jodoh
Obye Pantai Kanipang
Obye Air Terjun Karawa
Obye A.T. Balolang Permai
Obye Pantai Dewata Wakka
Obye Pantai Wae Tuoe
Obye Pantai Ujung Tape
Obye R. Makan Tarapung
Obye Wisata Pasandorang
Obye Wisata P. Salopi
Obye Wisata Water Boom
Obye Wisata Pantai Lowita
Obye Wisata Pantai
Harapan Ammani.
Kec.Paleteang
Kec.Lembang
Kec.Lembang
Kec.Lembang
Kec. Lembang
Kec. Lembang
Kec. Cempa
Kec.Lanrisang
Kec.Mt.Sompe
Kec.Patampanua
Kec.Duampanua
Kecamatan Lembang
Kecamatan WT Sawitto
Kecamatan Suppa
Kecamatan Mt. Sompe
Pemda
Swasta
Kerjasama
Kerjasama
Swasta
Swasta
Swasta
Pemda
Pemda
Swasta
Swasta
Swasta
Swasta
Swasta
Swasta
![Page 60: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/60.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 59
Sementara kawasan Industri saat ini juga telah dipersiapkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang khususnya di Kecamatan Suppa,
dimana saat ini telah masuk beberapa Industri dan penunjang lainnya antara
lain :
- Industri Pengolahan rumput Laut
- Galangan Kapal sebagai sarana pendukung Industri
2. Sumber Anggaran : APBD kabupaten PinrangUntuk sektor Pariwisata Pemerintah daerah Kabupaten Pinrang
telah berupaya memberikan anggaran dalam rangka peningkatan
kualitas Obyek Wisata milik Pemerintah Kabupaten Pinrang.
1. Pekerjaan pembangunan obyek wisata Pantai Harapan Ammani
dengan anggaran sebesar Rp. 65.000.000
2. Pekerjaan pembangunan infrastruktur kawasan Wisata Sulili dengan
anggaran sebesar Rp. 155.000.000
3. Pekerjaan pembangunan obyek wisata Pantai Lowita sebesar Rp.
45.000.000
Untuk pengadaan pembebesan tanah, Pemerintah Kabupaten
Pinrang telah melakukan pembebasan lokasi untuk pembangunan pasar,
dan sarana kepentingan pembangunan pemerintah daerah dengan
rincian anggaran sebagai berikut:
1. Pembebasan Lokasi pasar tradisional Suppa, di Kecamatan Suppa
sebesar Rp. 198.921.713,-
2. Pembebasan lokasi untuk sarana kepentingan pembangunan
Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang di Lingkungan Ulutedong,
Kelurahan Macorawalie sebesar Rp. 231.474.933.
3. Pembebasan lokasi untuk sarana kepentingan pembangunan
Pemerintah Daerah Lokasi Lingkungan Ulutedong, Keluarahan
Macorawalie sebesar Rp. 222.129.934.
Saat ini terus dilakukan upaya antara lain :
Melakukan perbaikan/peningkatan obyek wisata guna
meningkatkan jumlah pengunjung baik wisatawan mancanegara
maupun wisatawan domestik.
![Page 61: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/61.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 60
Membuka peluang pihak swasta untuk bekerjasama serta peluang
usaha pariwisata yang pada gilirannya memberikan kontribusi
terhadap perkembangan daerah setempat (Desa/Kelurahan lokasi
obyek ) sekaligus dapat kontribusi pada peningkatan pendapatan
daerah dan peningkatan kunjungan wisata
Melakukan upaya peningkatan kualitas SDM aparatur yang terkait
dengan Bidang Pariwisata
Mengikuti pameran pembangunan yang dilaksanakan baik tingkat
Kabupaten, Propinsi maupun pada tingkat nasional dengan
mengedarkan brosur-brosur yang memuat objek wisata yang dapat
menarik para wisatawan.
Bekerjasama dengan SMK yang memiliki program studi terkait
dengan Kepariwisataan di Kabupaten Pinrang
Masih diperlukan komunikasi serta penyampaian informasi yang
lebih luas kepada pihak luar (Investor) yang ingin menanamkan
modalnya di kabupaten Pinrang
Khusus untuk kawasan Industri dengan membuka peluang yang
sebesar – besaranya kepada Investor untuk menanamkan modalnya
di dalam kawasan Industri dengan pemberian data dan Informasi
yang lebih riil
Memberikan perhatian pengalokasian dana untuk pembangunan
infrastruktur guna menunjang kawasan Industri yang lebih baik
G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUMPenciptaan kondisi ketentraman dan ketertiban umum merupakan salah
tugas dari Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja dengan
koordinasi dengan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
masyarakat serta dengan berbagai pihak terkait, disamping itu bahwa untuk
menciptakan iklim kondusif ditengah masyarakat, maka peran serta
masyarakat itu sendiri menjadi mutlak, hal ini tentunya diharapkan memiliki
efek domino yang besar terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan bahkan
dengan dukungan tersebut diharapkan menumbuhkan kehidupan ekonomi
dan politik yang lebih bermartabat.
Oleh karena itu ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah
merupakan bagian dari sistem pertahanan dan keamanan nasional.
![Page 62: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/62.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 61
Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban ditujukan agar ancaman,
gangguan, hambatan dan tantangan dapat diminimalkan.
Langkah nyata yang telah dilakukan sebagai bagian upaya penciptaan
iklim yang kondusif ditengah masyarakat yakni :
Merencanakan dan merumuskan program Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat.
Melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Ketentraman
dan ketertiban Masyarakat, Protokoler, tempat hiburan, fasilitas sosial
dan tempat usaha.
Menyusun petunjuk penegakan pelaksana Peraturan Daerah dan
Perundang-Undangan Daerah.
Melaksanakan koordinasi kegiatan penanggulangan Ketentraman dan
Ketertiban.
Membina dan mengarahkan penggunaan satuan pelaksanaan
Ketentraman dan Ketertiban.
Melaksanakan usaha-usaha pencegahan, pengawasan dan pengendalian
terhadap berbagai bahaya yang setiap saat bisa timbul
Melaksanakan kegiatan operasional pemadam kebakaran serta membina
peran serta masyarakat dalam pencegahan kebakaran.
1. Gangguan Yang TerjadiKonflik yang terjadi di tahun 2016, diantaranya adalah
demonstrasi, dan konflik interes dalam pemilihan Kepala Desa yang
kesemuanya dapat dimediasi oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini
Bapak Bupati melalui perangkat yang menangani serta dari pihak
DPRD dan didukung oleh pihak TNI/Polri dalam penanganannya.
Khusus konflik yang menyangkut SARA di Kabupaten Pinrang
tidak ada kejadian, hal ini terwujud karena maksimalnya Pemerintah
Daerah dan Pemuka Agama untuk pemberian pemahaman yang lebih
baik sehingga kerukunan antar warga dalam keadaan dan kondisi yang
cukup kondusif
Perwujudan rasa aman, tertib dan tentramnya masyarakat karena
dukungan dari semua pihak, terlebih lagi karena adanya Forum Antar
Umat Beragama dan deteksi dini yang dilaksanakan oleh Intelejen
daerah yang dikoordinir oleh Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten
![Page 63: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/63.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 62
Pinrang, dan dukungan personil Satuan Polisi pamong Praja yang sigap
untuk melakukan pengendalian di Kabupaten Pinrang.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketentraman DanKetertiban Umum.
Dalam operasionalisasi kegiatan penanganan Ketentraman dan
ketertiban di Kabupaten Pinrang, Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang ditugasi dalam penanganan dan pengendalian konflik yang
sifatnya internal dilakukan oleh Polisi Pamong Praja, sedangkan
gangguan yang berskala besar ditangani oleh Pihak Kepolisian dan TNI
yang dibantu oleh Petugas Keamanan Satuan Polisi Pamong Praja dan
masyarakat.
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat / Golongan.Perangkat Daerah yang secara langsung melakukan kegiatan
dilapangan yang dikendalikan oleh Pemerintah daerah adalah satuan
Polisi pamong Praja, dengan dukungan personil sebanyak 113 orang
4. Sumber Dan Jumlah AnggaranAnggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan Ketentraman dan
ketertiban di Kabupaten Pinrang bersumber dari APBD kabupaten
Pinrang tahun 2016 sebagai berikut :
1. Target = Rp. 9.258.027.483
2. Realisasi = Rp. 8.428.883.588,-
Atau dengan Prosentase 91,04%.
Penanggulangan Dan KendalaUntuk penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja
sebagai pengawal dan penegak Peraturan Daerah (PERDA) dan sosialisasi
secara berkesinambungan kepada masyarakat tentang pelaksanaan suatu
aturan agar tidak menimbulkan interprestasi atau penafsiran yang berbeda
sehingga antara Pemerintah dan masyarakat masing - masing mengetahui
hak dan kewajibannya. Maka sesegera mungkin terus melakukan koordinasi
dengan berbagai pihak terkait
![Page 64: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/64.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 63
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan dalam penerapan aturan
adalah kurang tersosialisasinya peraturan daerah sehingga banyak kalangan
masyarakat yang belum memahami dengan baik berbagai aturan yang
mungkin memberikan dampak pada saat penertiban, oleh karenanya
diperlukan upaya dari semua SKPD yang penanggungjawab Peraturan Daerah
untuk dapat lebih berkomunikasi dengan semua pihak terutama dengan
masyarakat guna mendukung terciptanya ketentraman dan ketertiban di
tengah masyarakat
5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam PenanggulanganDalam penanggulangan gangguan sebagaimana tersebut diatas,
keikutsertaan Aparat Keamanan dan kerjasama perangkat daerah dengan
pihak TNI dan POLRI cukup baik sehingga dapat bersama-sama melakukan
penertiban dalam penegakan hukum. Yang tidak kalah pentingnya didalam
penanggulangan gangguan, keterlibatan aparat terdepan juga mulai dari
tingkat RT/RW sampai pada tingkat Lingkungan/Dusun, Desa/Kelurahan
dan tingkat Kecamatan.
H. Penerimaan Pajak Bumi dan BangunanPajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu aspek yang
menunjang pembangunan di Daerah, terlebih semenjak dialihkannya
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Negara ke Pemerintah Daerah
sekaligus menjadi Pendapatan Asli Daerah, untuk itu dengan konsepsi
Otonomi yang luas, maka diharapkan terjadi peningkatan dan pertumbuhan
penerimaan PBB setiap tahunnya, sebagai gambaran tahun 2015 Penerimaan
Pendapatan Asli Daerah sektor PBB, sebagai berikut :
![Page 65: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/65.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 64
Tabel 11Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB )
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Pinrang dari Tanggal 1Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016
No Kecamatan Target APBD Realisasi (Rp) % PeringKat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BATULAPPA
PALETEANG
MATTIRO BULU
TIROANG
CEMPA
S U P P A
DUAMPANUA
LANRISANG
MATTIRO SOMPE
LEMBANG
PATAMPANUA
WATANGSAWITTO
115.354.331
455.709.538
482.857.838
402.183.852
387.020.157
354.270.890
936.627.298
341.094.291
440.489.471
870.869.951
624.531.077
1.406.991.306
139.726.226
501.618.810
530.509.172
436.749.671
419.559.137
382.858.412
1.005.050.209
360.219.108
461.040.306
909.068.300
636.198.997
1.173.013.305
121,13
110,07
109,87
108,59
108,41
108,07
107,31
105,61
104,67
104,39
101,87
83,37
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
J U M L A H 6.818.000.000 6.955.611.659 102,02
Sumber: Dinas PPKAD Kabuapten Pinrang Tahun 2016
Penerimaan PBB tahun 2016 menjadi bagian PAD bagi Kabupaten
Pinrang, untuk itu juga perlu peran serta masyarakat sehingga penerimaan
PAD sektor PBB P2 bisa lebih maksimal, dan hasil penerimaan tersebut dapat
dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat secara luas.
![Page 66: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/66.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 65
PENUTUP
Beberapa indikator keberhasilan suatu Daerah khususnya Kabupaten
Pinrang, yang bersifat nasional antara lain :
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pinrang telah dicapai
sebesar 68,24 tahun 2016** (mengalami kenaikan 0,32 %) bila
dibandingkan dengan tahun 2015 yakni sebesar 68,92 %.
2. Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) tahun 2016** atas dasar harga
berlaku sebesar Rp.13,142 Triliun, sedangkan tahun 2015 dicapai
Rp. 11,358 Triliun atau mengalami perkembangan sebesar 16,64 %.
3. Income perkapita atas dasar harga konstan tahun 2016** sebesar
Rp.35,83 juta,- bila dibandingkan tahun 2015 dicapai Rp. 31,20 Juta atau
mengalami peningkatan sebesar 14,78 %.
4. Laju Pertumbuhan riil PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Pinrang
pada tahun 2016** tumbuh sebesar 8,24%, pertumbuhan ini lebih tinggi
jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 8,11% terjadi peningkatan
sebesar 0,13%
5. Angka kemiskinan pada tahun 2015 sekitar 8,34 % dan pada tahun 2014
sebesar 8.22 % sedangkan untuk tahun 2016 sementara masih dalam
perhitungan Badan Pusat Statistik.
6. APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 1.452.967.646.912,14 dibanding Tahun
2015 sebesar Rp. 160.100.856.600,01 atau 12,38 %.
7. Keamanan ketertiban masyarakat cukup baik dan kondusif.
8. Hasil audit BPK tahun 2015 yang diaudit di tahun 2016 dicapai dengan
opini WTP.
9. Dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi dan sektoral selalu
meningkat dibanding tahun sebelumnya.
10. Investasi daerah cukup menggembirakan dengan banyaknya investor yang
berminat menanamkan modalnya di Kabupaten Pinrang baik investor
Dalam Negeri maupun dari Luar Negeri, dengan nilai Investasi Tahun
2016 adalah sebesar Rp. 1.634.742.793.365,- dibanding tahun 2015
sebesar Rp 286.601.337.348,- meningkat sebesar 17,53%
![Page 67: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/67.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 66
Dengan adanya sinergitas dan sinkronisasi program serta jalinan
koordinasi serta komunikasi antara Pemerintah Daerah, DPRD, Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah, para Kepala SKPD dan komponen masyarakat
Kabupaten Pinrang, selama tahun 2016 Kabupaten Pinrang telah berhasil
memperoleh dan meraih prestasi dan penghargaan baik pada tingkat provinsi
dan tingkat nasional, yaitu :
Tingkat Nasional :
1. Peran Opini Dari BPK RI Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan LHP Atas
LKPD
2. Juara Dua Lomba Kearsipan Tingkat Nasional
3. Penghargaan Adipura Buana dari Menteri Lingkungan Hidup
4. Penghargaan Adiwiyata Mandiri dari Menteri Lingkungan Hidup
5. Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha dari
Presiden RI
6. Juara Harapan IV Penyuluh Kehutanan Swadaya Tingkat Nasional.
7. Juara II Sebagai Pelapor Terbaik Dalam Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) Tingkat Nasiona dari Menteri Dalam Negeri
8. Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) Penilai Tentang Lalu Lintas dari
Menteri Perhubungan Republik Indonesia
9. Peringkat 2 Tinfkat Nasional Untu Asas Kepatuhan Standar Pelayanan
Publik dari Ombusman Republik Indonesia
10. Kabupaten Terbaik 2 Kategori Layanan Publik Dalam Penghargaan
INDONESIA’S ATTRACTIVENESS AWARD 2016 Untuk Kinerja Daerah
2015 dari Tempo Media Group Dan Frontier Consultig Group
11. Juara 2 Terbaik Nasional LKD Kabupaten /Kota
Untuk Tingkat Provinsi
1. Juara Pertama Lomba Kearsipan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dari
Kantor Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Juara 1 Lomba LKD Teladan Kabupaten Pinrang Tingkat Provinsi
Sulawesi Selatan.
3. Terbaik Pertama Tingkat Provinsi Kategori Puskesmas Berprestasi dari
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Terbaik Pertama Tingkat Provinsi Kategori Puskesmas Peduli Olah Raga
(Melalui Tanda Kesurga Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.
![Page 68: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/68.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 67
5. Terbaik Pertama Tingkat Provinsi Kategori Kecamatan Peduli Olahraga
dari Gubernur SSulawesi Selatan.
6. Juara II Sekolah Sehat Tingkat Provinsi dari Gubernur Sulawesi
Selatan.
7. FIFO GOLDEN AWARD Penghargaan di Bidang Pelayanan Publik
Administrasi Kendudukan dari Pemda Provinsi Sulawesi Selatan.
8. FIFO GOLDEN AWARD Penghargaan Terobosan Dalam Bidang Pelayanan
Publik dari Fajar Institute Pro Otonomi (FIFO).
9. Terbaik Pertama Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Berdasarkan
Penilaian Tingkat Provinsi Dan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dari
Fajar Group
Dan berdasarkan data yang tersajikan di atas yang merupakan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016 bagi
masyarakat, maka untuk memantapkan seluruh program kerja yang telah
disusun sebelumnya maka perlu perhatian hal – hal sebagai berikut :
1. Guna perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, maka diharapkan
kepada seluruh stakeholder untuk lebih meningkatkan partisipasi
masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung serta lebih
meningkatkan pengawasan dalam pembangunan infrastruktur di
Kabupaten Pinrang, demikian halnya dalam pelayanan pemerintahan
pada tahun – tahun yang akan datang.
2. Pembangunan yang berkualitas harus lebih ditunjang perencanaan yang
lebih baik serta memilki urgensi tinggi dan merupakan skala prioritas
yang harus disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dengan tetap memperhatikan dan menyesuaiakn
kebutuhan masyarakat.
3. Peranan seluruh stakeholder dalam peningkatan kualitas kinerja
pemerintahan di Daerah senantiasa diharapkan berupa saran,
tanggapan, kritik yang sifatnya membangun demi tercapainya sasaran
serta tujuan dari arah pembangunan Kabupaten Pinrang.
![Page 69: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …pinrangkab.go.id/Bahanupload/ILPPD 2016 - Final.pdf · Kabupaten Pinrang tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari RPJMD](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022052320/5cd3167f88c9933e788d446a/html5/thumbnails/69.jpg)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2016
Pemerintah Kabupaten Pinrang 68
Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Tahun 2016 ini disampaikan sebagai upaya memenuhi salah satu kewajiban
konstitusional pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang diharapkan dapat memberikan
gambaran tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun
2016.
Semoga kepercayaan ini menjadi rahmat bagi kita semua dalam
melaksanakan amanat rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran masyarakat Kabupaten Pinrang dalam mewujudkan kemajuan
yang lebih baik dimasa mendatang dengan terus berupaya dan bekerja keras
demi kemajuan Pinrang menuju salah satu kabupaten terbaik di Provinsi
Sulawesi Selatan maupun di Indonesia.
BUPATI PINRANG
ASLAM PATONANGI