isbd repair

23
ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR HUBUNGAN MANUSIA DENGAN NILAI, MORAL DAN HUKUM Disusun oleh : Aim Abdul Rohim (5115127086) Hendra Suherman (5115127099) Isnainu Warmadi (5115125370) PROGRAM STUDI PEND. TEKNIK ELEKTRO – NON REGULER JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR Page i

Upload: hendra-suherman

Post on 24-Nov-2015

51 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

ILMU SOSIAL BUDAYA DASARHUBUNGAN MANUSIA DENGAN NILAI, MORAL DAN HUKUM

Disusun oleh :Aim Abdul Rohim(5115127086)Hendra Suherman(5115127099)Isnainu Warmadi(5115125370)

PROGRAM STUDI PEND. TEKNIK ELEKTRO NON REGULERJURUSAN TEKNIK ELEKTROFAKULTAS TEKNIKUNIVERSITAS NEGERI JAKARTA2013

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan YME, karena atas berkat rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan tugas makalah untuk memenuhi mata kuliah Ilmu sosial budaya dasar.Dalam penyusunan karya tulis ini penyusun membahas tentang Manusia, nilai, moral, dan hukum sesuai dengan tujuan instruksional khusus mata kuliah Matematika II, Program Studi Pend.Teknik Elektro S1, Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta.Dengan menyelesaikan makalah ini, tidak jarang penyusun menemui kesulitan. Namun penyusun sudah berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikannya, oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang membaca yang sifatnya membangun untuk dijadikan bahan masukan guna penulisan yang akan datang sehingga menjadi lebih baik lagi. Semoga karya tulis ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Jakarta, 28 Oktober 2013

Penyusun

DAFTAR ISIHALAMAN SAMPUL...iKATA PENGANTAR...iiDAFTAR ISI................iiiBAB I PENDAHULUAN11.1 LatarBelakang11.2 Sistem Penulisan1BAB II PEMBAHASAN22.1.Pengertian Manusia22.2. Pengertian Nilai22.3. Pengertian Moral32.4. Pengertian Hukum32.5 Hubungan Manusia dengan Hukum42.6 Tujuan Hukum52.7 Problematika Hukum di Indonesia62.8 Analisis Penegakan Hukum di Indonesia72.9 Solusi dari Masalah Penegakan Hukum di Indonesia82.10 Analisis Masalah berdasarkan Diskusi Presentasi9BAB III PENUTUP113.1 Kesimpulan113.2 Saran11DAFTAR PUSTAKA12

ILMU SOSIAL BUDAYA DASARPage iBAB I PENDAHULUAN1.1 LatarBelakangPendidikan pada hakikatnya adalah upaya untuk menjadikan manusia berbudaya. Budaya dalam pengertian yang sangat luas mencakup segala aspek kehidupan manusia, yang dimulai dari cara berpikir,bertingkah laku sampai produk-produk berpikir manusia yang berwujud dalam bentuk benda (materil)maupun dalam bentuk sistem nilai (in- materil).Pergaulan antar umat di dunia yang semakin intensif akan melahirkan budaya-budaya baru, baik berupa pencampuran budaya, penerimaan budaya oleh salah satu pihak atau keduanya, dominasi budaya, atau munculnya budaya baru.Keseluruhan proses ini tentu saja dipengaruhi oleh proses pendidikan di masyarakat.Pemunculan kebudayaan baru tidak sepenuhnya memberikan efek positif terhadap perkembangan suatu bangsa, tetapi ada juga yang berdampak negative. Untuk menghindari hal-hal negatif dari suatu kebudayaan baru, diperlukan berbagai upaya untuk mengadakan saringan kebudayaan yang dianggap paling tepat untuk diterapkan.Oleh karena , pemahaman terhadap kebudayaan menjadi penting bagi seorang pendidik agar pendidik memahami secara persis kebudayaan dan pengaruhnya terhadap perkembangan masyarakat.

1.2 Sistem Penulisan BAB I: PENDAHULUAN BAB II: PEMBAHSAN BAB III: PENUTUP

BAB II PEMBAHASAN2.1.Pengertian ManusiaSecara istilah manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok (genus) atau seorang individu. Dalam hubungannya dengan lingkungan, manusia merupakan suatu oganisme hidup (living organism).Terbentuknya pribadi seseorang dipengaruhi oleh lingkungan bahkan secara ekstrim dapat dikatakan, setiap orang berasal dari satu lingkungan, baik lingkungan vertikal (genetika, tradisi), horizontal (geografik, fisik, sosial), maupun kesejarahan. Tatkala seoang bayi lahir, ia merasakan perbedaan suhu dan kehilangan energi, dan oleh kaena itu ia menangis, menuntut agar perbedaan itu berkurang dan kehilangan itu tergantikan. Dari sana timbul anggapan dasar bahwa setiap manusia dianugerahi kepekaan (sense) untuk membedakan (sense of discrimination) dan keinginan untuk hidup. Untuk dapat hidup, ia membutuhkan sesuatu. Alat untuk memenuhi kebutuhan itu bersumber dari lingkungan.

2.2. Pengertian NilaiNilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia.Sifat-sifat nilai adalah Sebagai berikut.1. Nilai itu suatu relitas abstrak dan ad dalam kehidupan manusia. Nilai yang bersifat abstrak tidak dapat diindra. Hal yang dapat diamati hanyalah objek yang bernilai itu. Misalnya orang yang memiliki kejujuran. Kejujuran adalah nilai, tetapi kita tidak bias menindra kejujuran itu.2. Nilai memiliki sifat normative, artinya nilai mengandung harapan, cita-cita dan suatu keharusan sehingga nilai memiliki sifat ideal das sollen. Nilai diwujudkan dalam bentuk norma sebagai landasan manusia dalam bertindak. Misalnya nilai keadilan. Semua orang berharap manusia dan mendapatkan dan berperilaku yang mencerminkan nilai keadilan.3. Niliai berfungsi sebagai daya dorong dan manusia adalah pendukung nilai. Manusia bertindak berdasar dan didorong oleh nilai yang diyakininya. Misalnya nilai ketakwaan. Adanya nilai ini menjadikan semua orang terdorong untuk bisa mencapai derajat ketakwaan.

2.3. Pengertian MoralMoral secara ekplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu tanpa moral manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Moral dalam zaman sekarang mempunyai nilai implisit karena banyak orang yang mempunyai moral atau sikap amoral itu dari sudut pandang yang sempit. Moral itu sifat dasar yang diajarkan di sekolah-sekolah dan manusia harus mempunyai moral jika ia ingin dihormati oleh sesamanya. Moral adalah nilai ke-absolutan dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh. Penilaian terhadap moral diukur dari kebudayaan masyarakat setempat.Moral adalah perbuatan/tingkah laku/ucapan seseorang dalam ber interaksi dengan manusia. apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik, begitu juga sebaliknya.Moral adalah produk dari budaya dan Agama. Jadi moral adalah tata aturan norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang baik.

2.4. Pengertian HukumDisamping adat istiadat tadi ,ada kaidah yang mengatur kehidupan manusia yaitu hukum,yang biasanya dibuat dengan sengaja danmempunyai sanksi yang jelas.Hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar terjadi keserasian diantara wrga masyarakat dan system social yang dibangun oleh suatu masyarakat. Pada masyarakat modern hukum dibuat oleh lembaga lembaga yang diberikan wewenang oleh rakyat.Keseluruhan kaidah dalam masyarakat pada intinya adalah mengatur masyarakat agar mengikuti pola perilaku yang disepakati oleh system social dan budaya yang berlaku pada masyarakat tersebut. Pola-pola perilaku merupakan cara-cara masyarakat bertindak atau berkelakuan yang sama dan harus diikuti oleh semua anggota masyarakat tersebut.Setiap tindakan manusia dalam masyarakat selalu mengikuti pola-pola perilaku masyarakat tadi.Pola perilaku berbeda dengan kebiasaan. Kebiasaan merupakan cara bertindak seseorang yang kemudian diakui dan mungkin diikuti oleh orang lain. Pola perilaku dan norma-norma yang dilakukan dan dilaksanakan pada khususnya apabila seseorang berhubungan dengan orang lain, dinamakan social organization.2.5 Hubungan Manusia dengan HukumHukum dalam masyarakat merupakan tuntutan, mengingat bahwa kita tidak mungkin menggambarkan hidup manusia tanpa atau di luar masyarakat. Maka manusia, masyarakat, dan hukum merupakan pengertian yang tidak bisa dipisahkan. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar-manusia dalam masyarakat. Kepastian ini bukan saja agar kehidupan masyarakat menjadi teratur akan tetapi akan mempertegas lembaga-lembaga hukum mana yang melaksanakannya.Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut.Manusia dan hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum, terdapat adagium yang terkenal yang berbunyi: Ubi societas ibi jus (di mana ada masyarakat di situ ada hukumnya). Artinya bahwa dalam setiap pembentukan suatu bangunan struktur sosial yang bernama masyarakat, maka selalu akan dibutuhkan bahan yang bersifat sebagai semen perekat atas berbagai komponen pembentuk dari masyarakat itu, dan yang berfungsi sebagai semen perekat tersebut adalah hukum.Untuk mewujudkan keteraturan, maka mula-mula manusia membentuk suatu struktur tatanan (organisasi) di antara dirinya yang dikenal dengan istilah tatanan sosial (social order) yang bernama: masyarakat. Guna membangun dan mempertahankan tatanan sosial masyarakat yang teratur ini, maka manusia membutuhkan pranata pengatur yang terdiri dari dua hal: aturan (hukum) dan si pengatur(kekuasaan).

2.6 Tujuan HukumBanyak teori atau pendapat mengenai tujuan hukum. Berikut teori-teori dari para ahli:1. Prof. Subekti, SH: Hukum itu mengabdi pada tujuan negara yaitu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya dengan cara menyelenggarakan keadilan. Keadilan itu menuntut bahwa dalam keadaan yang sama tiap orang mendapat bagian yang sama pula.2. Prof. Mr. Dr. LJ. van Apeldoorn: Tujuan hukum adalah mengatur hubungan antara sesama manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian antara sesama. Dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan seimbang.3. Geny : Tujuan hukum semata-mata ialah untuk mencapai keadilan. Dan ia kepentingan daya guna dan kemanfaatan sebagai unsur dari keadilan.Tujuan hukum menurut hukum positif Indonesia termuat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi ..untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.Pada umumnya hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu, menjaga dan mencegah agar tiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri, namun tiap perkara harus diputuskan oleh hakim berdasarkan dengan ketentuan yang sedang berlaku.2.7 Problematika Hukum di IndonesiaProblema paling mendasar dari hukum di Indonesia adalah manipulasi atas fungsi hokum oleh pengemban kekuasaan.

Problem akut dan mendapat sorotan lain adalah:1. Aparatur penegak hukum ditengarai kurang banyak diisi oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Padahal SDM yang sangat ahli serta memiliki integritas dalam jumlah yang banyak sangat dibutuhkan.2. Peneggakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya karena sering mengalami intervensi kekuasaan dan uang. Uang menjadi permasalahan karena negara belum mampu mensejahterakan aparatur penegak hukum.3. Kepercayaan masyarakat terhadap aparatur penegak hukum semakin surut. Hal ini berakibat pada tindakan anarkis masyarakat untuk menentukan sendiri siapa yang dianggap adil.4. Para pembentuk peraturan perundang-undangan sering tidak memerhatikan keterbatasan aparatur. Peraturan perundang-undangan yang dibuat sebenarnya sulit untuk dijalankan.5. Kurang diperhatikannya kebutuhan waktu untuk mengubah paradigma dan pemahaman aparatur. Bila aparatur penegak hukum tidak paham betul isi peraturan perundang-undangan tidak mungkin ada efektivitas peraturan di tingkat masyarakat.6. Problem berikutnya adalah hukum di Indonesia hidup di dalam masyarakat yang tidak berorientasi kepada hukum. Akibatnya hukum hanya dianggap sebagai representasi dan simbol negara yang ditakuti. Keadilan kerap berpihak pada mereka yang memiliki status sosial yang lebih tinggi dalam masyarakat. Contoh kasus adalah kasus ibu Prita Mulyasari.Pekerjaan besar menghadang bangsa Indonesia di bidang hukum. Berbagai upaya perlu dilakukan agar bangsa dan rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan dapat merasakan apa yang dijanjikan dalam hukum.

2.8 Analisis Penegakan Hukum di IndonesiaIndonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat), bukan berdasarkan kekuasaan (machstaat) apalagi bercirikan negara penjaga malam (nachtwachterstaat). Sejak awal kemerdekaan, para bapak bangsa ini sudah menginginkan bahwa negara Indonesia harus dikelola berdasarkan hukum.Ketika memilih bentuk negara hukum, otomatis keseluruhan penyelenggaraan negara ini harus sedapat mungkin berada dalam koridor hukum. Semua harus diselenggarakan secara teratur (in order) dan setiap pelanggaran terhadapnya haruslah dikenakan sanksi yang sepadan.Penegakkan hukum, dengan demikian, adalah suatu kemestian dalam suatu negara hukum. Penegakan hukum adalah juga ukuran untuk kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Karena, negara-negara maju di dunia biasanya ditandai, tidak sekedar perekonomiannya maju, namun juga penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) nya berjalan baik. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.Friedmann berpendapat bahwa efektifitas hukum ditentukan oleh tiga komponen, yaitu:1. Substansi hokum yaitu materi atau muatan hukum. Dalam hal ini peraturan haruslah peraturan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat untuk mewujudkan ketertiban bersama.2. Aparat Penegak Hukum agar hukum dapat ditegakkan, diperlukan pengawalan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang memiliki komitmen dan integritas tinggi terhadap terwujudnya tujuan hukum.3. Budaya Hukum yaitu budaya hukum yang dimaksud adalah budaya masyarakat yang tidak berpegang pada pemikiran bahwa hukum ada untuk dilanggar, sebaliknya hukum ada untuk dipatuhi demi terwujudnya kehidupan bersama yang tertib dan saling menghargai sehingga harmonisasi kehidupan bersama dapat terwujud.2.9 Solusi dari Masalah Penegakan Hukum di IndonesiaBanyak pihak menyoroti penegakan hukum di Indonesia sebagai jalan di tempat ataupun malah tidak berjalan sama sekali. Pendapat ini mengemuka utamanya dalam fenomena pemberantasan korupsi dimana tercipta kesan bahwa penegak hukum cenderung tebang pilih, alias hanya memilih kasus-kasus kecil dengan penjahat-penjahat kecil daripada buronan kelas kakap yang lama bertebaran di dalam dan luar negeri.Pendapat tersebut bisa jadi benar kalau penegakan hukum dilihat dari sisi korupsi saja. Namun sesungguhnya penegakan hukum bersifat luas. Istilah hukum sendiri sudah luas. Hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan namun juga bisa bersifat keputusan kepala adat. Hukum-pun bisa diartikan sebagai pedoman bersikap tindak ataupun sebagai petugas.Dalam suatu penegakkan hukum, sesuai kerangka Friedmann, hukum harus diartikan sebagai suatu isi hukum (content of law), tata laksana hukum (structure of law) dan budaya hukum (culture of law). Sehingga, penegakan hukum tidak saja dilakukan melalui perundang-undangan, namun juga bagaimana memberdayakan aparat dan fasilitas hukum. Juga, yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana menciptakan budaya hukum masyarakat yang kondusif untuk penegakan hukum.Contoh paling aktual adalah tentang Perda Kawasan Bebas Rokok misalnya. Peraturan ini secara normatif sangat baik karena perhatian yang begitu besar terhadap kesehatan masyarakat. Namun, apakah telah berjalan efektif? Ternyata belum. Karena, fasilitas yang minim, juga aparat penegaknya yang terkadang tidak memberikan contoh yang baik. Sama halnya dengan masyarakat perokok, kebiasaan untuk merokok di tempat-tempat publik adalah suatu budaya yang agak sulit diberantas.Oleh karenanya, penegakan hukum menuntut konsistensi dan keberanian dari aparat. Juga, hadirnya fasilitas penegakan hukum yang optimal adalah suatu kemestian. Misalnya, perda kawasan bebas rokok harus didukung dengan memperbanyak tanda-tanda larangan merokok, atau menyediakan ruangan khusus perokok, ataupun memasang alarm di ruangan yang sensitif dengan asap.Masyarakatpun harus senantiasa mendapatkan penyadaran dan pembelajaran yang kontinyu. Maka, program penyadaran, kampanye, pendidikan, apapun namanya, harus terus menerus digalakkan dengan metode yang partisipatif. Karena, adalah hak dari warganegara untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang tepat dan benar akan hal-hal yang penting dan berguna bagi kelangsungan hidupnya.

2.10 Analisis Masalah berdasarkan Diskusi Presentasi2.10.1 Paradigma di Indonesia bahwa masyarakat takut Hukum, sedangkan di Swiss sadar Hukum.Budaya yang diajarkan masyarakat swiss sangat baik dan patut di contoh bagi bangsa Indonesia, dapatkah di terapkan di Indonesia? Iya, namun akan sangat sulit dan butuh waktu panjang. Mengapa demikian? Budaya yang ada di Indonesia sekarang bukanlah budaya yang tumbuh secara singkat namun telah terjadi begitu lama, turun temurun dari generasi ke generasi. Tidak hanya budaya baik namun juga budaya buruknya. Budaya buruk ini lah salah satu yang harus di tiru dari Negara swiss yaitu terkait Hukum. Faktanya budaya hukum di Indonesia masih kurang baik, khususnya sekarang ini. Budaya hukum sangat buruk, bahkan banyak yang berpikir bahwa Hukum di buat untuk dilanggar. Sehingga ini akan terus menerus terjadi dan mengakar ke seluruh masyarakat. Bila paradigma sadar hukum ingin di tumbuhkan pada masyarakat Indonesia maka yang harus dirubah adalah kebiasaan masyarakatnya. Bagaimana bisa? Di mulai dari pemimpin dan jajaran pemeritahannya. Mengapa demikian? Karena sebagai contoh bagi masyarakatnya. Maka dari itu semua akan tumbuh kebiasaan baru yang lebih baik.2.10.2 Faktor Genotip dan Fenotip dalam Pembentukan Kepribadian.Keduanya mempunyai pengaruh yang kuat dalam membentuk kepribadian seseorang. Tetapi lebih condong anak-anak atau yang berusia dibawah 5 tahun, kepribadiannya terbentuk melalui faktor genotip. Setelah dia beranjak dewasa, maka faktor fenotip (lingkungan) lah yang lebih berpengaruh dalam membentuk kepribadian orang tersebut.2.10.3 Solusi agar Aparat Penegak Hukum dapat Menyelaraskan Hukum dengan Benar.1. Yang pertama yaitu dengan cara pembinaan atau penanaman moral dan akhak yang baik sejak kecil kepada generasi muda.1. Tes seleksi masuk yang dibuat agar menyaring aparat yang bermoral dan berakhlak mulia.1. Bantuan pengawasan dari pihak masyarakat. Dan tidak takut untuk mengkoreksi tindakan atau tingkah laku aparat kepolisian untuk menjadi lebih baik.2.10.4 Analisis tentang Pembuat Peraturan yang Melanggar PeraturanMenurut kami ini adalah sebuah fenomena nyata yang banyak terjadi pada zaman ini. Dengan perasaan tanpa rasa berdosa, para wakil rakyat membuat banyak peraturan namun banyak dari mereka juga yang melanggar. Sebuah kemerosotan moral, amanah dan tanggung jawab yang telah tampak dan duketahui banyak orang. Jika kita mulai bertanya apakah ini perbuatan yang benar? Tentu anda dapat menjawabnya sendiri. Hal ini adalah perbuatan yang sangat salah, terutama bagi wakil rakyat, pemegang amanah rakyat, dan pemimpin rakyat. Mereka adalah seorang contoh bagi orang-orang dibawah mereka yaitu rakyat. Apabila wakil-wakil rakyat kita sudah tidak lagi menghargai peraturan yang behkan mereka buat dari uang rakyat, kepada siapa lagi rakyat mencari contoh atau sosok pemimpin. Bila seorang wakil rakyat memiliki amanah yang baik, bertanggung jawab atas apa yang ia jalankan, kami percaya keadaan hukum tidak akan seperti sekarang ini. Memangnya ada apa hukum kini? Pertanyaan ini tidak perlu kami jawab, namun bisa kita lihat bersama-sama di lingkungan sekitar kita. (cobalah tengok berita televisi anda atau lalu lintas di daerah anda)2.10.5 Solusi untuk merubah seseorang agar lebih menaati peraturan.Ketika kita memiliki keinginan merubah seseorang untuk lebih baik, maka kita harus selangkah di depan dia. Mengapa demikian? Karena orang akan memiliki sugesti atau perhatian kepada kita ketika kita memiliki pribadi yang lebih baik. Kita ambil contoh, kita tidak mungkin merubah kebiasaan seorang perokok disaat kita juga merokok. Namun ketika kita telah menjadi pribadi yang bebas dari rokok ditambah memiliki pengetahuan dampak buruk dari rokok, maka kita akan lebih mudah mensugesti orang yang ingin kita rubah. Jadilah contoh baik bagi orang lain.

BAB III PENUTUP

3.1 KesimpulanManusia, nilai, moral dan hukum adalah suatu hal yang saling berkaitan dan saling menunjang. Sebagai warga negara kita perlu mempelajari, menghayati dan melaksanakan dengan ikhlas mengenai nilai, moral dan hukum agar terjadi keselarasan dan harmoni kehidupan.3.2 SaranPenegakan hukum harus memperhatikan keselarasan antara keadilan dan kepastian hukum. Karena, tujuan hukum antara lain adalah untuk menjamin terciptanya keadilan (justice), kepastian hukum (certainty of law), dan kesebandingan hukum (equality before the law).Penegakan hukum-pun harus dilakukan dalam proporsi yang baik dengan penegakan hak asasi manusia. Dalam arti, jangan lagi ada penegakan hukum yang bersifat diskriminatif, menyuguhkan kekerasan dan tidak sensitif jender. Penegakan hukum jangan dipertentangkan dengan penegakan HAM. Karena, sesungguhnya keduanya dapat berjalan seiring ketika para penegak hukum memahami betul hak-hak warga negara dalam konteks hubungan antara negara hukum dengan masyarakat sipil.

DAFTAR PUSTAKA

http://grms.multiply.com/journal/item/26http://bambang1988.wordpress.com/2009/04/13/manusia-nilai-moral-dan-hukum/http://hanstoe.wordpress.com/2009/02/21/problematika-nilai-moral-dan-hukum-dalam-masyarakat/http://herususetyo.multiply.com/journal/item/9Juanda, dkk. 2010. Bahan Ajar Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Jakarta: UNJ.

ILMU SOSIAL BUDAYA DASARPage 12