kebijakan obat publik dan perbekalan kesehatan

DISAMPAIKAN PADA :LOKAKARYA FASILITATOR NASIONALJAKARTA, 11 – 15 PEBRUARI 2008

OLEH :DRS. H, PURWADI, APT,MM,MEDIREKTUR BINA OBAT PUBLIK & PERBEKALAN KESEHATAN

GRAND STRATEGI - SASARAN DEPARTEMEN KESEHATAN

Meningkatkan Sistem Surveilance Meningkatkan Sistem Surveilance Monitoring dan Informasi KesehatanMonitoring dan Informasi Kesehatan

33

Meningkatkan Pembiayaan KesehatanMeningkatkan Pembiayaan Kesehatan44

Meningkatkan Akses Masyarakat Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan yang terhadap Pelayanan Kesehatan yang berkualitasberkualitas

22

Menggerakan dan Memberdayakan Menggerakan dan Memberdayakan Masyarakat Untuk Hidup SehatMasyarakat Untuk Hidup Sehat

11

Grand StrategiGrand StrategiNoNo

17sasaran

1. Seluruh desa menjadi desa siaga

2. Slrh Masy. Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat

3. Seluruh keluarga sadar gizi

4. Setiap Org miskin mendapat pelayanan kesehatan yang bermutu

5. Setiap Bayi, anak, bumil dan kelompok masyarakat resiko tinggi terlindung dari penyakit

6. Di setiap desa tersedia SDM Kesehatan yang kompeten

7. Di setiap desa tersedia cukup obat esensial & alkes dasar

8. Puskesmas & jejaring dapat mengjangkau dan dijangkau masy. di wilayah kerjanya

9. Pelayanan kesehatan di setiap RS, Puskesmas & jaringannya memenuhi standar mutu

10. Setiap kejadian penyakit dilaporkan secara cepat dan tepat pd kades/lurah untuk kemudian diteruskan ke instansi kes terdekat

11. Setiap KLB dan wabah penyakit tertanggulangi secara cepat & tepat sehingga tidak menimbulkjan dampak kesehatan masyarakat

12. Semua sediaan farmasi, makanan & perbekalan kesehatan memenuhi syarat

13. Terkendalinya pencemaran lingkungan sesuai dengan standar kesehatan

14. Berfungsinya Sistem Informasi Kes yang evidence based diseluruh Indonesia

15. Pembangunan Kesehatan memperoleh Prioritas Penganggaran Pemerintah Pusat dan Daerah

16. Anggaran Kesehatan pemerintah diutamakan untuk upaya Pencegahan dan Promosi Kesehatan

17. Terciptanya Sistem Jaminan Pembiayaan Kesehatan Terutama Bagi Masyarakat Miskin

TUJUAN PROGRAM :

MENJAMIN KETERSEDIAAN, PEMERATAAN, MUTU, KETERJANGKAUAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN TERMASUK OBAT TRADISIONAL, PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA DAN KOSMETIKA

PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

( RENSTRA DEPKES 2005-2009)

SASARAN PROGRAM :

1. KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL - GENERIK DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN = 95%

2. ANGGARAN OBAT ESENSIAL-GENERIK DI SEKTOR PUBLIK SETARA DENGAN 2 USD /KAPITA/TAHUN

(KONAS)

KEBIJAKAN OBAT NASIONAL (KONAS)

TUJUANMENJAMIN :

1. KETERSEDIAAN, PEMERATAAN DAN KETERJANGKAUAN OBAT TERUTAMA OBAT ESSENTIAL

2. KEAMANAN, KHASIAT DAN MUTU SEMUA OBAT YANG BEREDAR SERTA MELINDUNGI MASYARAKAT DARI PENGGUNAAN YANG SALAH DAN PENYALAHGUNAAN OBAT

3. PENGGUNAAN OBAT YANG RASIONAL


LANDASAN KEBIJAKAN :LANDASAN KEBIJAKAN :

1.1. OBAT HARUS DIPERLAKUKAN SEBAGAI SARANA YANKES OBAT HARUS DIPERLAKUKAN SEBAGAI SARANA YANKES

2.2. ASPEK EKONOMI DAN TEKNOLOGI OBAT HARUS SELARAS DENGAN ASPEK EKONOMI DAN TEKNOLOGI OBAT HARUS SELARAS DENGAN ASPEK SOSIAL DAN KESEHATANASPEK SOSIAL DAN KESEHATAN

3.3. PEMERINTAH BERTANGGUNGJAWAB ATAS KETERSEDIAAN, PEMERINTAH BERTANGGUNGJAWAB ATAS KETERSEDIAAN, KETERJANGKAUAN DAN PEMERATAAN OBAT ESENSIALKETERJANGKAUAN DAN PEMERATAAN OBAT ESENSIAL

4.4. PEMERINTAH MELAKSANAKAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMERINTAH MELAKSANAKAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OBATPENGENDALIAN OBAT

5.5. PELAKU USAHA DI BIDANG OBAT BERTANGGUNG JAWAB ATAS MUTU PELAKU USAHA DI BIDANG OBAT BERTANGGUNG JAWAB ATAS MUTU OBATOBAT

6.6. MASYARAKAT BERHAK MENDAPATKAN INFORMASI OBAT YANG BENARMASYARAKAT BERHAK MENDAPATKAN INFORMASI OBAT YANG BENAR

A. PEMBIAYAAN OBATB. KETERSEDIAAN DAN PEMERATAAN OBATC. KETERJANGKAUAN OBAT D. SELEKSI OBAT ESENSIAL E. PENGGUNAAN OBAT YANG RASIONALF. PENGAWASAN OBAT G. PENELITIAN DAN PENGEMBANGANH. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA I. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

POKOK-POKOK & LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN :

SASARAN & LANGKAH KEBIJAKAN


A. PEMBIAYAAN OBATA. PEMBIAYAAN OBATSASARAN :SASARAN :

MASYARAKAT, TERUTAMA YG TIDAK MAMPU DAPAT MASYARAKAT, TERUTAMA YG TIDAK MAMPU DAPAT MEMPEROLEH OBAT ESENSIAL SETIAP SAAT DIPERLUKANMEMPEROLEH OBAT ESENSIAL SETIAP SAAT DIPERLUKAN

LANGKAH KEBIJAKAN :LANGKAH KEBIJAKAN :1.1. PENETAPAN TARGET PEMBIAYAAN OBAT SEKTOR PUBLIK PENETAPAN TARGET PEMBIAYAAN OBAT SEKTOR PUBLIK

SECARA NASIONALSECARA NASIONAL

2.2. MENGEMBANGKAN MEKANISME PEMANTAUAN PEMBIAYAAN MENGEMBANGKAN MEKANISME PEMANTAUAN PEMBIAYAAN OBAT SEKTOR PUBLIK DI DAERAHOBAT SEKTOR PUBLIK DI DAERAH

3.3. PEMERINTAH MENYEDIAKAN ANGGARAN OBAT UTK PROGRAM PEMERINTAH MENYEDIAKAN ANGGARAN OBAT UTK PROGRAM KESEHATAN NASIONAL KESEHATAN NASIONAL

A. PEMBIAYAAN OBATA. PEMBIAYAAN OBAT

LANGKAH KEBIJAKAN :LANGKAH KEBIJAKAN :4.4. PEMERINTAH MENYEDIAKAN DANA BUFFER STOCK NASIONAL PEMERINTAH MENYEDIAKAN DANA BUFFER STOCK NASIONAL

UTK KEPENTINGAN PENANGGULANGAN BENCANA & UTK KEPENTINGAN PENANGGULANGAN BENCANA & MEMENUHI KEKURANGAN OBAT DI KABUPATEN/KOTAMEMENUHI KEKURANGAN OBAT DI KABUPATEN/KOTA

5.5. PEMERINTAH DAERAH MENYEDIAKAN ANGGARAN OBAT PEMERINTAH DAERAH MENYEDIAKAN ANGGARAN OBAT CUKUP YG DIALOKASIKAN DARI DAUCUKUP YG DIALOKASIKAN DARI DAU

6.6. SKEMA JPKM & SISTEM JAMINAN PEMELIHARAAN KES LAINNYA SKEMA JPKM & SISTEM JAMINAN PEMELIHARAAN KES LAINNYA HARUS MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN HARUS MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN PARIPURNA PARIPURNA

Lanjutan-1

A. PEMBIAYAAN OBATA. PEMBIAYAAN OBAT

LANGKAH KEBIJAKAN :LANGKAH KEBIJAKAN :7.7. RETRIBUSI YG MUNGKIN DIKENAKAN KPD PASIEN DI RETRIBUSI YG MUNGKIN DIKENAKAN KPD PASIEN DI

PUSKESMAS, MERUPAKAN ALAT “SERTA BAYAR” & TDK PUSKESMAS, MERUPAKAN ALAT “SERTA BAYAR” & TDK DITUJUKAN SBG SUMBER PENDAPATANDITUJUKAN SBG SUMBER PENDAPATAN

8.8. UTK MENGHADAPI KEADAAN DARURAT, PEMERINTAH DAPAT UTK MENGHADAPI KEADAAN DARURAT, PEMERINTAH DAPAT MENERIMA BANTUAN DARI DONOR YANG SIFATNYA HANYA MENERIMA BANTUAN DARI DONOR YANG SIFATNYA HANYA SEBAGAI PELENGKAP. MEKANISME PENERIMAAN OBAT SEBAGAI PELENGKAP. MEKANISME PENERIMAAN OBAT BANTUAN HARUS MENGIKUTI KAIDAH INTERNASIONAL BANTUAN HARUS MENGIKUTI KAIDAH INTERNASIONAL MAUPUN KETENTUAN DALAM NEGERIMAUPUN KETENTUAN DALAM NEGERI

Lanjutan-2

B. KETERSEDIAAN & PEMERATAAN OBATB. KETERSEDIAAN & PEMERATAAN OBAT

SASARAN :SASARAN :OBAT YG DIBUTUHKAN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN, OBAT YG DIBUTUHKAN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN, TERUTAMA OBAT ESENSIAL SENANTIASA TERSEDIA DI SELURUH TERUTAMA OBAT ESENSIAL SENANTIASA TERSEDIA DI SELURUH WILAYAH INDONESIAWILAYAH INDONESIA

LANGKAH KEBIJAKAN :LANGKAH KEBIJAKAN :1.1. MEMBERIKAN INSENTIF UTK PRODUKSI OBAT JADI & BAHAN MEMBERIKAN INSENTIF UTK PRODUKSI OBAT JADI & BAHAN

BAKU DLM NEGERI TANPA MENYIMPANG DARI & DGN BAKU DLM NEGERI TANPA MENYIMPANG DARI & DGN MEMANFAATKAN PELUANG YANG ADA DLM PERJANJIAN WTOMEMANFAATKAN PELUANG YANG ADA DLM PERJANJIAN WTO

2.2. MENUNJANG EKSPOR OBATMENUNJANG EKSPOR OBAT MENCAPAI SKALA PRODUKSI YG MENCAPAI SKALA PRODUKSI YG LEBIH EKONOMIS -LEBIH EKONOMIS - MENUNJANG PERKEMBANGAN EKONOMI MENUNJANG PERKEMBANGAN EKONOMI NASIONALNASIONAL


LANGKAH KEBIJAKAN :LANGKAH KEBIJAKAN :

3.3. MENDORONG KERJASAMA REGIONAL DLM RANGKA MENDORONG KERJASAMA REGIONAL DLM RANGKA PERDAGANGAN OBAT INTERNASIONAL UTK PENGEMBANGAN PERDAGANGAN OBAT INTERNASIONAL UTK PENGEMBANGAN PRODUKSI DALAM NEGERIPRODUKSI DALAM NEGERI

4.4. MENUNJANG PENGEMBANGAN & PRODUKSI FITOFARMAKA MENUNJANG PENGEMBANGAN & PRODUKSI FITOFARMAKA DARI SUMBER DAYA ALAM SESUAI DGN KRITERIA KHASIAT & DARI SUMBER DAYA ALAM SESUAI DGN KRITERIA KHASIAT & KEAMANAN OBATKEAMANAN OBAT

5.5. PENINGKATAN EFEKTIVITAS & EFISIENSI DISTRIBUSI OBAT PENINGKATAN EFEKTIVITAS & EFISIENSI DISTRIBUSI OBAT MELALUI REGULASI YG TEPATMELALUI REGULASI YG TEPAT

6.6. MENDORONG PELAYANAN KEFARMASIAN MELALUI MENDORONG PELAYANAN KEFARMASIAN MELALUI PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA FARMASI PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA FARMASI

Lanjutan-1


LANGKAH KEBIJAKAN :LANGKAH KEBIJAKAN :7.7. PEMBERIAN INSENTIF UTK PELAYANAN OBAT DI DAERAH PEMBERIAN INSENTIF UTK PELAYANAN OBAT DI DAERAH

TERPENCILTERPENCIL

8.8. PENINGKATAN PERAN SERTA PELAYANAN OBAT TERUTAMA PENINGKATAN PERAN SERTA PELAYANAN OBAT TERUTAMA DI DAERAH TERPENCIL UTK PENYEBARAN OBAT BEBAS DI DAERAH TERPENCIL UTK PENYEBARAN OBAT BEBAS SECARA BAIKSECARA BAIK

9.9. PEMERINTAH MENGEMBANGKAN MEKANISME PEMANTAUAN PEMERINTAH MENGEMBANGKAN MEKANISME PEMANTAUAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL & MENGAMBIL LANGKAH-KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL & MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH PENYEDIAANNYALANGKAH PENYEDIAANNYA

10.10. KETERSEDIAAN OBAT SEKTOR PUBLIKKETERSEDIAAN OBAT SEKTOR PUBLIK

11.11. KETERSEDIAAN OBAT DALAM KEADAAN DARURATKETERSEDIAAN OBAT DALAM KEADAAN DARURAT

Lanjutan-2

C. KETERJANGKAUAN OBATC. KETERJANGKAUAN OBAT

SASARAN :SASARAN :HARGA OBAT TERUTAMA OBAT ESENSIAL TERJANGKAU OLEH HARGA OBAT TERUTAMA OBAT ESENSIAL TERJANGKAU OLEH MASYARAKATMASYARAKAT

LANGKAH KEBIJAKAN :LANGKAH KEBIJAKAN :1.1. PENINGKATAN PENERAPAN KONSEP OBAT ESENSIAL & PENINGKATAN PENERAPAN KONSEP OBAT ESENSIAL &

PROGRAM OBAT GENERIKPROGRAM OBAT GENERIK

2.2. PEMERINTAH MELAKSANAKAN EVALUASI HARGA SECARA PEMERINTAH MELAKSANAKAN EVALUASI HARGA SECARA PERIODIK DENGAN MEMBANDINGKAN HARGA ACUAN INT’L PERIODIK DENGAN MEMBANDINGKAN HARGA ACUAN INT’L DGN MENGIKUTI METODA STANDAR INT’L TERKINIDGN MENGIKUTI METODA STANDAR INT’L TERKINI



3.3. MEMANFAATKAN PENDEKATAN FARMAKOEKONOMIK DI UPK MEMANFAATKAN PENDEKATAN FARMAKOEKONOMIK DI UPK UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSIUNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI

4.4. PENGENDALIAN HARGA JUAL PABRIKPENGENDALIAN HARGA JUAL PABRIK

5.5. MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI HARGA OBAT BAGI MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI HARGA OBAT BAGI MASYARAKATMASYARAKAT

6.6. MENGEMBANGKAN SISTEM PENGADAAN OBAT SEKTOR MENGEMBANGKAN SISTEM PENGADAAN OBAT SEKTOR PUBLIK DENGAN MENERAPKAN PRINSIP PENGADAAN DLM PUBLIK DENGAN MENERAPKAN PRINSIP PENGADAAN DLM JUMLAH BESAR / PENGADAAN BERSAMAJUMLAH BESAR / PENGADAAN BERSAMA

Lanjutan-1



7.7. PENGHAPUSAN PAJAK DAN BEA MASUK UNTUK OBAT PENGHAPUSAN PAJAK DAN BEA MASUK UNTUK OBAT ESENSIALESENSIAL

8.8. MELAKUKAN KEBIJAKAN PENGATURAN HARGA OBAT UNTUK MELAKUKAN KEBIJAKAN PENGATURAN HARGA OBAT UNTUK MENJAMIN KETERJANGKAUAN HARGA OBATMENJAMIN KETERJANGKAUAN HARGA OBAT

Lanjutan-2

PERKEMBANGAN ALOKASI DANA OBAT - APBN DEPKES TAHUN 2005, 2006, 2007 DAN (rencana) 2008

ALOKASI (dalamMilyar Rupiah)

285 503 632 1,006

PER KAPITA(dalam Rupiah)

1,358 2,397 2,872 4,574

2005 2006 2007 2008

PENGADAAN OBAT SEKTOR PEMERINTAH

DEPKES (OBAT BUFFER PUSAT/PROPINSI/KAB/KOTA, OBAT PROGRAM, OBAT BENCANA.KLB)

DINAS KESEHATAN PROVINSI

DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

PENGADAAN DI RUMAH SAKIT UNTUK PELAYANAN ASKESKIN

MANFAAT PERENCANAAN OBAT TERPADU :

1.1. Menghindari tumpang tindihMenghindari tumpang tindih

2.2. Keterpaduan evaluasiKeterpaduan evaluasi

3.3. Kesamaan persepsiKesamaan persepsi

4.4. EstimasiEstimasi

5.5. KoordinasiKoordinasi

6.6. Pemanfaatan danaPemanfaatan dana

Ketua : Kadinkes Kab/KotaKetua : Kadinkes Kab/Kota

Sekretaris : Unsur Farmasi DinkesSekretaris : Unsur Farmasi Dinkes

Anggota Anggota Unsur Sekretariat Daerah Kab/KotaUnsur Sekretariat Daerah Kab/Kota Unsur Bappeda Kab/KotaUnsur Bappeda Kab/Kota Unsur Dinkes Kab/Kota Unsur Dinkes Kab/Kota Unsur RSUD Kab/KotaUnsur RSUD Kab/Kota Organisasi ProfesiOrganisasi Profesi PT. Askes PT. Askes Ka Puskesmas (terpilih)Ka Puskesmas (terpilih)

TIM PERENCANAAN OBAT TERPADU (TPOT)

MENGEVALUASI SEMUA ASPEK RENCANA KEBUTUHAN OBAT DIDASARKAN

HASIL ESTIMASI RENCANA KEBUTUHAN DIBAHAS PADA RAPAT

TIM DISEPAKATINYA JENIS DAN JUMLAH

KEGIATAN TPOT :

PERENCANAAN : : Aktifkan kembali Tim POTAktifkan kembali Tim POT PENGADAANPENGADAAN : :

- - Harus ada Komitmen Pemda untuk Harus ada Komitmen Pemda untuk

mengalokasikan dana obat perkapita sesuai mengalokasikan dana obat perkapita sesuai

dengan rekomendasi WHOdengan rekomendasi WHO

- Obat diberlakukan sebagai komoditi khusus - Obat diberlakukan sebagai komoditi khusus

dalam proses pengadaandalam proses pengadaan

- - Gunakan Daftar Obat PKD dan harga Generik Gunakan Daftar Obat PKD dan harga Generik

yang diterbitkan oleh Depkes yang diterbitkan oleh Depkes

BEBERAPA HAL YANG HARUS MENDAPAT PERHATIAN :

PENGELOLAAN OBAT DI KAB/KOTA : :

- - Fungsikan Instalasi Farmasi Kab/Kota Fungsikan Instalasi Farmasi Kab/Kota

- Lengkapi dengan tenaga professional (Apoteker) & - Lengkapi dengan tenaga professional (Apoteker) &

tenaga teknis farmasi (AA/Ahli Madya Farmasi) untuk tenaga teknis farmasi (AA/Ahli Madya Farmasi) untuk

mengelola obat (termasuk di Puskesmas) mengelola obat (termasuk di Puskesmas)

- - sarana dan prasarana penyimpanan dilengkapi untuk sarana dan prasarana penyimpanan dilengkapi untuk

menjaga/menjamin mutu/kualitas obat menjaga/menjamin mutu/kualitas obat

- sarana distribusi dipeuhi untuk menjamin ketersediaan obat - sarana distribusi dipeuhi untuk menjamin ketersediaan obat

di sarana pelayanan di sarana pelayanan secara tepat jenis, tepat jumlah dan tepatsecara tepat jenis, tepat jumlah dan tepat

waktuwaktu

- - tersedia dana operasional IFKtersedia dana operasional IFK

Kegiatan Kegiatan

PerencanaanPerencanaan dilakukan secara bottom up dilakukan secara bottom up sesuai dengan kemampuan untuk sesuai dengan kemampuan untuk merencanakan di masing-masing merencanakan di masing-masing Kabupaten/KotaKabupaten/Kota

DilaksanakanDilaksanakan oleh Tim Perencanaan Obat oleh Tim Perencanaan Obat TerpaduTerpadu

PengadaanPengadaan Obat Buffer Stok Nasional Obat Buffer Stok Nasional PengadaanPengadaan Buffer Stok Propinsi Buffer Stok Propinsi PengadaanPengadaan Obat PKD oleh Kabupaten/Kota Obat PKD oleh Kabupaten/Kota Pengelolaan Pengelolaan Obat dilaksanakan dengan system Obat dilaksanakan dengan system

satu pintusatu pintu

PendistribusianPendistribusian: : Pengambilan/PengirimanPengambilan/Pengiriman• Sasaran : Puskesmas, Pustu dan Sasaran : Puskesmas, Pustu dan

PoskesdesPoskesdes• Periode disesuaikan dengan kondisi.Periode disesuaikan dengan kondisi.

Pencatatan Pelaporan :Pencatatan Pelaporan :• LPLPO : UPK, Sub UPKLPLPO : UPK, Sub UPK• Periode pelaporan : sebulan sekaliPeriode pelaporan : sebulan sekali

Penggunaan :Penggunaan :• Sasaran : Umum, Askes, GakinSasaran : Umum, Askes, Gakin• Prinsip : RasionalPrinsip : Rasional

Pemberdayaan Sumber Daya ManusiaPemberdayaan Sumber Daya Manusia

A. Di Pusat :A. Di Pusat : TOT bagi Petugas PropinsiTOT bagi Petugas Propinsi Pelatihan bagi petugas pengelola obat Kab-Pelatihan bagi petugas pengelola obat Kab-

Kota bentukan baruKota bentukan baru Supervisi-Monitoring, Rakon dsb. Supervisi-Monitoring, Rakon dsb.

B. Di Propinsi :B. Di Propinsi : Pertemuan – Konsultasi, Refreshing Pertemuan – Konsultasi, Refreshing

pengelolaan obat bagi petugas Kab-kotapengelolaan obat bagi petugas Kab-kota Supervisi-Monitoring Pengelolaan obatSupervisi-Monitoring Pengelolaan obat

C. Di Kab-KotaC. Di Kab-Kota Pertemuan – Konsultasi, Bimtek/Refreshing Pertemuan – Konsultasi, Bimtek/Refreshing

pengelolaan obat bagi petugas Puskesmas pengelolaan obat bagi petugas Puskesmas Supervisi- Monitoring PenggunaanSupervisi- Monitoring Penggunaan

PenyimpananPenyimpanan dilakukan di Instalasi dilakukan di Instalasi Farmasi Kabupaten/KotaFarmasi Kabupaten/Kota

Pembiayaan :Pembiayaan :• Di Pusat : Buffer Stok Nasional, Di Pusat : Buffer Stok Nasional,

Program, Buffer Stok Kab/Kota Program, Buffer Stok Kab/Kota • Di Propinsi/Kab-Kota : APBD(DAU), Di Propinsi/Kab-Kota : APBD(DAU),

Askes, Buffer Stok Propinsi, Askes, Buffer Stok Propinsi, Transmigrasi dll. Transmigrasi dll.

kebijakan obat publik dan perbekalan kesehatan

Documents