lembagapenjaminanmutupendidikan(lpmp) … · kata pengantar ... bab iii penutup ... dikdasmen. 2....
TRANSCRIPT
LLEEMMBBAAGGAA PPEENNJJAAMMIINNAANN MMUUTTUU PPEENNDDIIDDIIKKAANN ((LLPPMMPP))PPRROOVVIINNSSII JJAAWWAA TTIIMMUURRTTAAHHUUNN 22001177
LAKIPLAPORANAKUNTABILITAS
KINERJAINSTANSIPEMERINTAH
Jl. Ketintang Wiyata No. 15 SurabayaTelp. : (031) 8290243, 8273734,& Fax : (031) 8273734Email : [email protected]
LLEEMMBBAAGGAA PPEENNJJAAMMIINNAANN MMUUTTUU PPEENNDDIIDDIIKKAANN ((LLPPMMPP))PPRROOVVIINNSSII JJAAWWAA TTIIMMUURRTTAAHHUUNN 22001177
LAKIPLAPORANAKUNTABILITAS
KINERJAINSTANSIPEMERINTAH
Jl. Ketintang Wiyata No. 15 SurabayaTelp. : (031) 8290243, 8273734,& Fax : (031) 8273734Email : [email protected]
LLEEMMBBAAGGAA PPEENNJJAAMMIINNAANN MMUUTTUU PPEENNDDIIDDIIKKAANN ((LLPPMMPP))PPRROOVVIINNSSII JJAAWWAA TTIIMMUURRTTAAHHUUNN 22001177
LAKIPLAPORANAKUNTABILITAS
KINERJAINSTANSIPEMERINTAH
Jl. Ketintang Wiyata No. 15 SurabayaTelp. : (031) 8290243, 8273734,& Fax : (031) 8273734Email : [email protected]
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR......................................................................................................................ii
IKHTISAR EKSEKUTIF ...............................................................................................................iii
BAB I PENDAHULUAN ..............................................................................................................5
A. GAMBARAN UMUM ...........................................................................................................5
B. DASAR HUKUM...................................................................................................................5
C. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.........................................................6
BAB II PERJANJIAN KINERJA LPMP PROVINSI JAWA TIMUR ..........................................9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA LPMP PROVINSI JAWA TIMUR...............................11
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI..................................................................................11
B. REALISASI ANGGARAN ..................................................................................................56
BAB III PENUTUP........................................................................................................................60
Lampiran :1. Perjanjian kinerja (PK) tahun 2017 antara Kepala LPMP Jawa timur dengan DirjenDikdasmen.2. Perjanjian kinerja (PK) tahun 2017 antara Kepala LPMP Jawa timur dengan EselonIV (Kasi).3. Laporan B19.
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas berkat dan rahmat-
Nya LPMP Provinsi Jawa Timur dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017 sebagai hasil sinergi yang baik antar seluruh tim pelaporan
kinerja di LPMP Provinsi Jawa Timur.
Laporan ini menyajikan target dan capaian kinerja LPMP Provinsi Jawa Timur tahun
2A17, yang meliputi indikator kinerja: 1) Persentase SD yang telah dipetakan mutunya;2)
Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya; 3) Persentase SMA yang telah dipetakan
mutunya, 4) Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya; 5) Persentase SD yang telah
disupervisidan difasilitasi dalam pencapaian SNP; 6) Persentase SMP yang telah disupervisidan
difasilitasi dalam pencapaian SNP; 7) Persentase SMA yang telah disupervisidan difasilitasi
dalam pencapaian SNP; 8) Persentase SMK yang telah disupervisidan difasilitasi dalam
pencapaian SNP; Kedelapan capaian kineda tersebut merupakan penjabaran dari tujuan
strategis LPMP Jawa Timur dan melaksanakan berbagai program guna merealisasikan target
penjaminan mutu pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja LPMP Provinsi
Jawa Timur tahun 2017, serta Rencana Strategis LPMP Provinsi Jawa Timur tahun 2015 -2019. Untuk masing- masing program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja, sehingga
evaluasi terhadap capaian kinerja menjadi jelas, terukur dan akuntabel.
Melalui laporan ini, LPMP Provinsi Jawa Timur berharap dapat memberikan gambaran
objektif tentang kinerja fisik dan kine{a keuangan pada Tahun 2017. Selain itu, laporan ini
diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan
melaksanakan pembangunan pendidikan nasional khususnya di Provinsi Jawa Timur.
Dengan dukungan dari semua pihak (stakeholders) diharapkan LPMP Provinsi Jawa
Timur dapat bersama-sama bekerja dengan optimal untuk menghadapi tantangan pembangunan
pendidikan pada tahun-tahun mendatang.
Semoga Allah Yang Maha Kuasa meridhoi usaha kita. Amin.
Surabaya, Januari 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,
Dr. BambangAgus Susetyo, MM., M.pd.
NIP. 19610817 198303 1025
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ttAKIP), Tahun Anggaran 2017,LpMp provinsi Jawa Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur iii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan kinerja Lembaga penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jatim tahun 2017
disusun dalam rangka pemenuhan kewajiban atas mandat yang diamanatkan dalam Peraturan
Pemerinah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah; dan Permendikbud nomor 9 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di
Lingkungan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Laporan Kinerja tahun 2017 ini
merupakan laporan kinerja tahun keempat atas pelaksanaan rencana strategis Kemendikbud
tahun 2015 – 2019. Laporan kinerja ini memberikan informasi tingkat pencapaian sasaran
strategis beserta indikator kinerjanya sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja LPMP
Jatim tahun 2017.
LPMP Provinsi Jawa timur, sesuai dengan tugas dan fungsi, melaksanakan peningkatan
layanan penjaminan mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan. Kegiatan ini terdiri
dari pemetaan mutu satuan pendidikan, fasilitasi satuan pendidikan berdasarkan 8 SNP,
pengembangan mutu pendidikan sekolah model dan kegiatan rutin, yang meliputi berbagai
kegiatan administrasi dan sifatnya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPMP
Propinsi Jawa timur.
Sesuai pengukuran kinerja yang dibandingkan dengan rencana strategis LPMP Jawa
Timur tahun 2015-2019, dari sebanyak 8 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur
sasaran strategis, 1) persentase SD yang telah dipetakan mutu pendidikanya capain kinerjanya
94,01%, 2) persentase SMP yang telah dipetakan mutu pendidikanya capainya kinerjanya
98,91 % 3) persentase SMA yang telah dipetakan mutu pendidikannya capaian kinerjanya
sebesar 88,05%. 4) persentase SMK yang telah dipetakan mutu pendidikannya sebesar 94,93%.
5) persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP sebesar 97,04%.
6) persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP sebesar
97,03%. ) persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
96,84%. 8) persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
capaian kinerjanya sebesar 97,08%. Pengukuran kinerja apabila dibandingkan dengan output
pada DIPA LPMP Provinsi Jawa timur realisasinya diatas 94%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur iv
Anggaran LPMP Propinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2017 dibawah Direktur
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar Rp. 229.806.690.000.- dengan realiasasi
sebesar Rp. 192.542.478.510 atau 96,07%. Menurunnya capaian realisasi anggaran disebabkan
adanya efisiensi anggaran sebesar Rp. 29.379.744.000,-.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 5
BAB I
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM
Pendidikan merupakan hak asasi manusia setiap warga negara, untuk itu setiap warga negara
berhak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, dan pemerintah wajib
menyediakan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu. Sesuai dengan amanat Undang-
Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia pasal 31, bahwa pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan
serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-
undang.
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang memiliki program utama melaksanakan
peningkatan layanan pengembangan penjaminan mutu pendidikan untuk seluruh jenjang
pendidikan, sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan pendidikan nasional khususnya di
Provinsi Jawa Timur, turut berkontribusi dengan melaksanakan program-program yang
menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional di Indonesia.
Keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam rangka mewujudkan amanat
pembangunan pendidikan nasional dilakukan dengan secara tertib dan akurat melakukan
pengukuran atas capaian kinerja dari program-program yang dilaksanakan, dimana hasil dari
pengukuran kinerja digunakan sebagai bahan informasi bagi perancangan program-program di
tahun berikutnya.
B. DASAR HUKUM
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 6
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
5. Rencana Strategis LPMP LPMP Jawa Timur 2015-2019;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
Provinsi Jawa Timur Nomor: 023.03.2.419521/2017 tanggal 7 Desember 2016.
C.TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI
1. Tugas dan Fungsi
Tugas dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan sesuai dengan Permendikbud
No. 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja LPMP, memiliki tugas:
Dalam melaksanakan tugasnya LPMP menyelenggarakan fungsi:
1. Pemetaan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan
pendidikan dasar dan menengah;
2. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah;
3. Supervisi satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan
pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional;
4. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam penjaminan
mutu pendidikan;
5. Pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP.
Melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar danpendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 7
2. Struktur Organisasi
Berdasarkan Permendikbud no. 33 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata kerja
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, LPMP Jawa Timur memiliki 1 (Satu) Sub bagian
Umum, 3 (Tiga) Seksi ; a. Seksi Informasi, b. Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi, c. Seksi
Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan, dan 1 (Satu) Kelompok Jabatan Fungsional
Gambar 1.1 Struktur Organisasi LPMP Jawa Timur
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala LPMP dibantu oleh Subag Umum, tiga Seksi,
dan Tenaga Fungsional yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
a) Subbagian Umum
Subbag Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran,
kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan dan ke rumahtanggaan LPMP.
b) Seksi Sistem Informasi
Seksi Program dan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengembangan dan
pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan
kesetaraan pendidikan dasar dan menengah
KEPALA LPMP
SUBBAG UMUM
SEKSI PEMETAANMUTU DANSUPERVISI
SEKSI SISTEMINFORMASI
SEKSI FASILITASIPENINGKATAN
MUTUPENDIDIKAN
KELOMPOKJABATAN
FUNGSIONAL
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 8
c) Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi
Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi mempunyai tugas melakukan pemetaan mutu, dan
supervisi satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan
pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional.
d) Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan
Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan
kerjasama peningkatan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan
kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar mutu pendidikan
nasional
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Pusat, Ditjen Dikdasmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus
menyusun laporan kinerja sebagai salah satu informasi tentang pelaksanaan tugas dan
fungsinya. Laporan kinerja lembaga disusun berdasarkan petunjuk teknis penyusunanlaporan
kinerja sebagai lembaga pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Guna melanjutkan tujuan pembangunan pendidikan yang terus berkesinambungan, serta
untuk merealisasikan rencana pembangunan yang berfokus pada penguatan pelayanan
penjaminan mutu pendidikan, LPMP Provinsi Jawa Timur telah menyusun Rencana Strategis
2015-2019 dimana layanan penjaminan mutu pendidikan difokuskan pada 3 bidang utama yaitu
pemetaan, supervisi dan fasilitasi. Salah satu upaya LPMP Provinsi Jawa Timur dalam
pencapaian target kinerja tata kelola kelembagaan yang handal adalah menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja yang bertujuan memberikan penjelasan tentang:
1. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategisselama Tahun 2015;
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis dan upaya yang
dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
3. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi LPMP Provinsi Jawa Timur.
Secara umum, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja LPMP Provinsi Jawa Timur
Tahun 2017 ini untuk memenuhi kewajiban UPT dalam penyampaian laporan kinerjanya,
berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kemdikbud No. 92024/A2.4/KU/2015. Hal ini sebagai
perwujudan sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima,
karena itu penyusunan laporan kinerja lembaga secara tertib, handal, dan akurat merupakan hal
penting yang harus dipenuhi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 9
BAB II
PERJANJIAN KINERJA LPMP PROVINSI JAWA TIMUR
Mengacu pada Renstra 2015 – 2019, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)Jatim membuat perjanjian kinerja tahun 2017 dengan Dirjen Dikdasmen. Perjanjian Kinerjamenyajikan target – target kinerja yang akan dicapai selama tahun 2017.Tabel 2.1 Target Kinerja
SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN
Meningkatnyapenjaminan mutupendidikan diseluruh jenjangpendidikan
Persentase Satuan Pendidikanyang telah dipetakan mutuPendidikannya
28590Sekolah 15.460.848.000
1
2
3
4
Persentase SD yang telahdipetakan mutunya 100%10.903.169.464Output :
SD yang terpetakan MutuPendidikannya 20162 SDPersentase SMP yang telahdipetakan mutunya 100%
2.590.868.213Output :SMP yang terpetakan MutuPendidikannya 4791 SMPPersentase SMA yang telahdipetakan mutunya 100%
855.511.065Output :SMA yang terpetakan MutuPendidikannya 1582 SMAPersentase SMK yang telahdipetakan mutunyaOutput :SMK yang terpetakan MutuPendidikannya
100%1.111.299.1392055 SMK
Persentase Satuan Pendidikanyang telah di fasilitasiberdasarkan 8 SNP
10.564Sekolah
186.938.356.000
5 Persentase SD yang telahdisupervisi dan difasilitasidalam pencapaian SNP 37% 129.879.158.988
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 10
6
7
9
Output :SD yang telah difasilitasiberdasarkan8 SNP 7382 SDPersentase SMP yang telahdisupervisi dan difasilitasidalam pencapaian SNP 37%
32.091.518.016Output :SMP yang telah difasilitasiberdasarkan8 SNP 1824 SMPPersentase SMA yang telahdisupervisi dan difasilitasidalam pencapaian SNP 37%
10.609.202.502Output :SMA yang telah difasilitasiberdasarkan8 SNP 603 SMAPersentase SMK yang telahdisupervisi dan difasilitasidalam pencapaian SNP 37%
13.283.495.670Output :SMK yang telah difasilitasiberdasarkan8 SNP 755 SMK
Secara keseluruhan jumlah anggaran yang dimasukkan dalam perjanjian kinerja adalah
Rp.202.399.204.000,- (Dua ratus dua milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus
empat ribu rupiah) sedangkan jumlah anggaran keseluruhan dalam DIPA LPMP Jawa Timur
adalah Rp. 229.806.690.000,- (Dua ratus dua puluh sembilan milyar delapan ratus enamjuta enam ratus sembilan puluh ribu). Adapun sisa anggaran yang tidak dimasukkan dalam
perjanjian kinerja berupa Layanan dukungan manajemen eselon I, Layanan internal dan layanan
perkantoran.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 11
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA LPMP PROVINSI JAWA TIMUR
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASISesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2017, LPMP Prov.Jawa timur berkewajiban untuk mencapai target-target tersebut sebagai bentukpertanggungjawaban kinerja instansi. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupunkegagalan organisasi dalam upaya pencapaian sasaran strategisnya dan juga sebagai bahanevaluasi akuntabilitas kinerja, maka diperlukan suatu gambaran tentang capaian-capaiankinerja tersebut dengan melakukan pengukuran capaian kinerja.Pengukuran kinerja adalah bagian dalam sistem akuntabilitas kinerja instansipemerintah yang merupakan sumber data dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.Dari hasil pengukuran yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan informasi yangbermanfaat bagi unit kerja.Dalam pengukuran kinerja LPMP Provinsi Jawa Timur menginduk pada sasaranstrategis dan indikator kinerja Ditjen Dikdasmen yang terlampir pada Renstra Kemdikbud2015-2019. Maka berikut ini akan disajikan output Ditjen Dikdasmen yang terkait dengansasaran strategis dan indikator kinerja LPMP.Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2017
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
Sasaran Anggaran
Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %1. Meningkatnyapenjaminanmutupendidikan diseluruhjenjangpendidikan
1. PersentaseSatuanPendidikan yangtelah dipetakanmutuPendidikannya28590Sek. 27.038Sek. 94,57 15.460.848.000 8.230.199.462 94.57
a. Persentase SDyang telahdipetakanmutunya20162Sek. 18955Sek 94,01 10.903.169.464 10.250.450.212 94,01
b. Persentase SMPyang telahdipetakanmutunya4791Sek. 4739Sek. 98,91 2.590.868.213 2.562.747.748 98,91
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 12
c. Persentase SMAyang telahdipetakanmutunya1582Sek. 1393Sek. 88,05 855.511.065 753.303.991 88,05
d. Persentase SMKyang telahdipetakanmutunya2055Sek. 1951Sek. 94,93 1.111.299.139 1.055.058.210 94,93
2. PersentaseSatuanPendidikanyang telah difasilitasiberdasarkan 8SNP
10564Sek. 10.251Sek. 97,03 185.863.372.000 180.356.442.534 97,03
a. Persentase SDyang telahdisupervisi dandifasilitasidalampencapaianSNP
7382Sek. 7164Sek. 97,04 129.879.158.988 126.043.659.576 97,04
b. Persentase SMPyang telahdisupervisi dandifasilitasidalampencapaianSNP
1824Sek. 1770Sek. 97,03 32.091.518.016 31.141.440.180 97,03
c. Persentase SMAyang telahdisupervisi dandifasilitasidalampencapaianSNP
603Sek. 584Sek. 96,84 10.609.202.502 10.274.915.856 96,84
d. Persentase SMKyang telahdisupervisi dandifasilitasidalampencapaianSNP
755Sek. 733sek. 97,08 13.283.495.670 12.896.426.922 97,08
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 13
Secara keseluruhan pencapaian indikator kinerja LPMP Jawa Timur dapat dijelaskansebagai berikut :
1. Persentase SD yang telah dipetakan mutu pendidikannya di Jawa Timur
Indikator kinerja persentase SD telah dipetakan mutu pendidikannya di Jawa
Timur belum mencapai target yang ditetapkan dalam PK yaitu 100% atau sejumlah
20.162 SD. Capaian indikator ini baru sebesar 97.95% atau sejumlah 19.011 SD dari
target PK, Jika dibandingkan dengan target yang ada Renstra maka sudah mencapai target
karena target yang ada di Renstra sejumlah 11861 sekolah sehingga persentase capaian
sejumlah 160,28%. Meskipun di tahun 2017 target tidak tercapai target PK, jika dibanding
dengan tahun 2016 target SD yang telah dipetakan mengalami kenaikan sejumlah 109 SD.
Tahun 2016 jumlah SD yang dipetakan sebanyak 17.897, sedangkan pada tahun 2017
sejumlah 19.011 sekolah. Pencapaian kinerja tersebut dapat dilihat dalam gambar sebagai
berikut :
4791
4675
4739
4600
4620
4640
4660
4680
4700
4720
4740
4760
4780
4800
1 2 3
1
2
3
Target Renstra
Target PK
Realisasi kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 14
Berikut adalah gambar perbadingan capaian tahun 2016 dan 2017:
Grafik 3.1 : Perbandingan jumlah SD yang telah dipetakan mutu pendidikannya tahun
2016 - 2017
Grafik 3.2 : Jumlah Sekolah menurut kategori tahun 2016 - 2017
MenujuSNP 1
MenujuSNP 2
MenujuSNP 3
MenujuSNP 4 SNP
2016 453 215 15.66 2.964 0
2017 51 304 5.169 13.487 0
0100200300400500
Jum
lah
seko
lah
men
gisi
Jumlah Sekolah Menurut Kategori
2236
7303
010002000300040005000600070008000
2016
2017
SD yang telah dipetakan mutu pendidikannya
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 15
Grafik 3.3 : Peta Capaian SNP Setiap Standar Jenjang Sekolah Dasar (SD) Jawa Timurtahun 2016 - 2017
Hasil dari pelaksanaan Program tersebut adalah sebagai berikut.
a) Gambaran Umum Capaian SNP
Dari 20.162 sekolah dasar yang dipetakan mutunya, sebanyak 19.011
sekolah yang dapat diolah peta mutunya. Data yang digunakan dalam
pengolahan dan analisis peta capaian SNP Tahun 2017 ini diperoleh dari data
yang terkumpul di server pusat. Peta capaian mutu jenjang Sekolah Dasar
(SD) Jawa Timur dapat dilihat pada grafik berikut ini.
Grafik 3.4. Capaian SNP Jenjang Sekolah Dasar (SD) Jawa Timur tahun 2017
No Nama Standar 2016 20171 Kompetensi Lulusan 5.54 6.222 Isi 4.61 5.653 Proses 5.12 6.424 Penilaian Pendidikan 4.43 5.75 PTK 3.75 2.876 Sarpras Pendidikan 4.08 2.877 Pengelolaan Pendidikan 4.23 5.628 Pembiayaan 4.12 6.2
51 304
5169
13487
0
Menuju SNP 1 Menuju SNP 2 Menuju SNP 3 Menuju SNP 4 SNP
SEBARAN PMP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 16
Berdasarkan pada Grafik 3.2 dapat diketahui bahwa capaian mutu SNP
jenjang SD di Jawa timur seluruhnya dapat dikategorikan “menuju SNP level
4”. Jadi dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan jenjang SD di Jawa Timur
belum mencapai SNP.
Bila dilihat dari jumlah sekolahnya, gambaran capaian mutu dipaparkan pada
gambar 3.3 berikut.
Grafik 3.5. Jumlah Sekolah Berdasarkan Kategori Capaian SNPJenjang Sekolah Dasar (SD) Jawa Timur Tahun 2017
Secara umum capaian mutu SNP jenjang SD di jawa timur sebagian besar
dapat dikategorikan “menuju SNP level 4” ada di 70.9 % capaian mutunya. Hal
ini menunjukkan bahwa SD di Jawa Timur yang capaian mutu SNP-nya
hampir mendekati SNP.
b) Capaian SNP untuk Setiap Standar
Gambaran capaian mutu jenjang SD di Jawa Timur untuk masing-masing
standar dapat dilihat pada gambar 3.6 berikut.
MenujuSNP 1
MenujuSNP 2
MenujuSNP 3
MenujuSNP 4 SNP
51 304 5169 13487 0
0,3 % 1,6 %
27,2 %
70,9 %
0 %0
5000
10000
15000
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 17
Grafik 3.6. Peta Capaian SNP Setiap Standar Jenjang Sekolah Dasar (SD) Jawa
Timur tahun 2017
Berdasarkan Grafik 3.6 dapat diketahui bahwa capaian mutu jenjang SD di
Jawa Timur secara umum belum mencapai SNP. Capaian mutu yang paling
baik adalah pada standar proses dengan skor mutu 6,42 dan capaian mutu yang
paling rendah ada pada standar PTK dan sarpras dengan skor mutu 2,87.
c) Hambatan dan kendala
Dari 19.028 Sekolah Dasar yang telah terpetakan, ternyata hanya 19.011
sekolah yang dapat diolah peta mutunya. Hal ini desebabkan oleh kendala teknis
dalam penggunaan aplikasi Pemetaan Data Mutu, yaitu (1) spesifikasi komputer
yang digunakan untuk menjalankan aplikasi PMP harus tinggi, sedangkan
kebanyakan sekolah tidak memiliki komputer yang memadahi; (2) jumlah
pertanyaan yang sangat banyak juga mempengaruhi kinerja aplikasi, di samping
kendala teknis, tidak dilatihnya operator sekolah tentang penggunaan aplikasi
PMP juga merupakan kendala tersendiri.
d) Langkah antisipasi yang dilakukan ke depan
Untuk memecahkan kendala di atas, hal yang harus dilakukan adalah:
Pertama, pemerintah perlu meningkatkan jumlah sasaran sesuai dengan
target sasaran jumlah sekolah yang akan dipetakan. Kedua, perlu
penyempurnaan aplikasi
pemetaan mutu dan pengurangan jumlah pertanyaan pada kuisioner, sehingga
sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan sarana komputer tetap bisa
0
5
10Standar…
Standar Isi
Standar Proses
Standar…
Standar…
Standar…
Standar…
Standar…
Radar PMP
Nasional Prop. Jawa Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 18
menggunakan aplikasi tersebut tanpa mengalami kendala berarti. Ketiga, ke depan
disamping melatih pengawas, operator sekolah juga dilatih tentang penggunaan
aplikasi PMP.
Foto Kegiatan Pelatihan Pengawas pada Pemetaan Data Mutu Jenjang SD
2. Persentase SMP yang telah dipetakan mutu pendidikannya di Jawa
Timur
Indikator kinerja persentase SMP telah dipetakan mutu pendidikannya diJawa
Timur belum mencapai target yang ditetapkan dalam PK yaitu 100% atau sejumlah
4791 SMP. Capaian indikator ini sebesar 98,91% atau sejumlah 4739 SMP. Jika
dibandingkan dengan target Renstra sejumlah 4675 SMP, maka capaian kinerja
untuk tahun 2017 ini sedah melampaui target yakni sebesar 101,36%. Pencapaian
kinerja tersebut dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :
4791
4675
4739
46004620464046604680470047204740476047804800
1 2 3
1
2
3
Target PKTarget ResntraRealisasi Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 19
Hal tersebut dikarenakan beberapa hal sebagai berikut; 1) Fungsi koordinasi
berjalan dengan baik antara LPMP Jawa Timur dengan Dinas terkait dalam hal ini
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, 2) Adanya strategi pencapaian dengan
melibatkan unsur diluar LPMP yaitu pengawas diseluruh kabupaten/kota dan dinas
pendidikan kabupaten/kota. Pencapaian kinerja tersebut dalam dilihat dalam
grafik sebagai berikut.
Berikut adalah grafik perbadingan capaian tahun 2016 dan 2017 :
Grafik 3.7 : Perbandingan jumlah SMP yang telah dipetakan mutu pendidikannya
tahun 2016 - 2017
Grafik 3.8 : Jumlah Sekolah menurut kategori tahun 2016 - 2017
3450
0500
100015002000250030003500400045005000
SMP yang telah dipetakan mutupendidikannya
560257
140
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
MenujuSNP 1
MenujuSNP 2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 19
Hal tersebut dikarenakan beberapa hal sebagai berikut; 1) Fungsi koordinasi
berjalan dengan baik antara LPMP Jawa Timur dengan Dinas terkait dalam hal ini
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, 2) Adanya strategi pencapaian dengan
melibatkan unsur diluar LPMP yaitu pengawas diseluruh kabupaten/kota dan dinas
pendidikan kabupaten/kota. Pencapaian kinerja tersebut dalam dilihat dalam
grafik sebagai berikut.
Berikut adalah grafik perbadingan capaian tahun 2016 dan 2017 :
Grafik 3.7 : Perbandingan jumlah SMP yang telah dipetakan mutu pendidikannya
tahun 2016 - 2017
Grafik 3.8 : Jumlah Sekolah menurut kategori tahun 2016 - 2017
3450
4385
SMP yang telah dipetakan mutupendidikannya
1
2
20162017
257
2868
736
0138
1365
2868
0
MenujuSNP 2
MenujuSNP 3
MenujuSNP 4
SNP
2016
2017
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 19
Hal tersebut dikarenakan beberapa hal sebagai berikut; 1) Fungsi koordinasi
berjalan dengan baik antara LPMP Jawa Timur dengan Dinas terkait dalam hal ini
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, 2) Adanya strategi pencapaian dengan
melibatkan unsur diluar LPMP yaitu pengawas diseluruh kabupaten/kota dan dinas
pendidikan kabupaten/kota. Pencapaian kinerja tersebut dalam dilihat dalam
grafik sebagai berikut.
Berikut adalah grafik perbadingan capaian tahun 2016 dan 2017 :
Grafik 3.7 : Perbandingan jumlah SMP yang telah dipetakan mutu pendidikannya
tahun 2016 - 2017
Grafik 3.8 : Jumlah Sekolah menurut kategori tahun 2016 - 2017
2016
2017
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 20
No Nama Standar 2016 2017
1 Kompetensi Lulusan 4.67 6.28
2 Isi 3.99 5.34
3 Proses 4.51 6.31
4 Penilaian Pendidikan 4.23 5.6
5 PTK 3.43 2.9
6 Sarpras Pendidikan 4.06 2.79
7 Pengelolaan Pendidikan 3.71 5.54
8 Pembiayaan 3.88 6.2
Grafik 3.9 : Peta Capaian SNP Setiap Standar Jenjang SMP Jawa Timur tahun 2016 -2017
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 21
Hasil dari pelaksanaan Program tersebut adalah sebagai berikut.
a) Gambaran Umum Capaian SNP
Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang dilibatkan dalam analisis
ini sebanyak 4385 sekolah. Peta capaian mutu jenjang Sekolah
Menengah
Pertama (SMP) Jawa Timur dapat dilihat pada grafik berikut ini:
Grafik 3.10. Capaian SNP Jenjang SMP Jawa Timur tahun 2017
Secara umum capaian mutu SNP jenjang SMP di jawa timur sebagian
besar dapat dikategorikan “menuju SNP level 4” ada di 66 % capaian mutunya.
Hal ini menunjukkan bahwa SMP di Jawa Timur yang capaian mutu SNP-nya
hampir mendekati SNP.
Grafik 3.11. Persentase Capaian SNP Jenjang SMP Jawa Timur tahun 2017
140
500100015002000250030003500
MenujuSNP 1
66%
0%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 21
Hasil dari pelaksanaan Program tersebut adalah sebagai berikut.
a) Gambaran Umum Capaian SNP
Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang dilibatkan dalam analisis
ini sebanyak 4385 sekolah. Peta capaian mutu jenjang Sekolah
Menengah
Pertama (SMP) Jawa Timur dapat dilihat pada grafik berikut ini:
Grafik 3.10. Capaian SNP Jenjang SMP Jawa Timur tahun 2017
Secara umum capaian mutu SNP jenjang SMP di jawa timur sebagian
besar dapat dikategorikan “menuju SNP level 4” ada di 66 % capaian mutunya.
Hal ini menunjukkan bahwa SMP di Jawa Timur yang capaian mutu SNP-nya
hampir mendekati SNP.
Grafik 3.11. Persentase Capaian SNP Jenjang SMP Jawa Timur tahun 2017
14 138
1365
2868
0
MenujuSNP 1
MenujuSNP 2
MenujuSNP 3
MenujuSNP 4
SNP
SEBARAN PMP
0% 3%
31%
0%
Menuju SNP 1
Menuju SNP 2
Menuju SNP 3
Menuju SNP 4
SNP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 21
Hasil dari pelaksanaan Program tersebut adalah sebagai berikut.
a) Gambaran Umum Capaian SNP
Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang dilibatkan dalam analisis
ini sebanyak 4385 sekolah. Peta capaian mutu jenjang Sekolah
Menengah
Pertama (SMP) Jawa Timur dapat dilihat pada grafik berikut ini:
Grafik 3.10. Capaian SNP Jenjang SMP Jawa Timur tahun 2017
Secara umum capaian mutu SNP jenjang SMP di jawa timur sebagian
besar dapat dikategorikan “menuju SNP level 4” ada di 66 % capaian mutunya.
Hal ini menunjukkan bahwa SMP di Jawa Timur yang capaian mutu SNP-nya
hampir mendekati SNP.
Grafik 3.11. Persentase Capaian SNP Jenjang SMP Jawa Timur tahun 2017
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 22
b) Capaian SNP untuk Setiap Standar
Gambaran capaian mutu jenjang SMP Jawa Timur untuk masing-
masing standar dapat dilihat pada grafik 3.12 berikut.
Gambar 3.12. Peta Capaian SNP Setiap Standar Jenjang Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Jawa Timur tahun 2017
Skor capaian mutu jenjang SMP di Jawa Timur untuk masing-masing standar
dipaparkan pada tabel berikut.
No. Standar Rata -rata Skor Keterangan
1 Standar Kompetensi Lulusan 6,28 Menuju SNP 42 Standar Isi 5,34 Menuju SNP 43 Standar Proses 6,31 Menuju SNP 44 Standar Penilaian Pendidikan 5,6 Menuju SNP 45 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2,9 Menuju SNP 26 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan 2,79 Menuju SNP 27 Standar Pengelolaan Pendidikan 5,54 Menuju SNP 48 Standar Pembiayaan 6,2 Menuju SNP 4
Tabel 3.1. Skor Peta Capaian SNP Setiap Standar Jenjang Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Jawa Timur tahun 2017
02468
StandarKompetensi…
Standar Isi
StandarProses
StandarPenilaian…
StandarPendidik…
StandarSarana dan…
StandarPengelolaan…
StandarPembiayaan
Radar PMP
Nasional Prop. Jawa Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 23
Berdasarkan tabel 3.1 dapat diketahui bahwa capaian mutu jenjang
SMP di Jawa Timur secara umum belum mencapai SNP. Capaian mutu yang
paling baik adalah pada standar proses dengan skor mutu 6,31 dan capaian
mutu yang paling rendah ada pada standar sarpras dengan skor mutu 2,79.
c) Hambatan dan kendala
Dari 4.390 SMP yang telah terpetakan, ternyata hanya 4.385 sekolah yang
dapat diolah peta mutunya. Hal ini desebabkan oleh kendala teknis dalam
penggunaan aplikasi Pemetaan Data Mutu, yaitu (1) spesifikasi komputer yang
digunakan untuk menjalankan aplikasi PMP harus tinggi, sedangkan kebanyakan
sekolah tidak memiliki komputer yang memadahi; (2) jumlah pertanyaan yang
sangat banyak juga mempengaruhi kinerja aplikasi. Selain kendala teknis, tidak
dilatihnya operator sekolah tentang penggunaan aplikasi PMP juga merupakan
kendala tersendiri.
d) Langkah antisipasi yang dilakukan ke depan
Untuk memecahkan kendala tersebut, hal yang harus dilakukan adalah:
Pertama, perlu mengurangi jumlah pertanyaan pada kuisioner sehingga sekolah-
sekolah yang memiliki keterbatasan sarana komputer tetap bisa menggunakan
aplikasi tersebut tanpa mengalami kendala berarti. Kedua, ke depannya, selain
melatih pengawas, operator sekolah juga dilatih tentang penggunaan aplikasi
PMP.
Foto Kegiatan Pelatihan Pengawas pada Pemetaan Data Mutu Jenjang SMP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 24
3. Persentase SMA yang telah dipetakan mutu pendidikannya di
Jawa Timur
Indikator kinerja persentase SMA telah dipetakan mutu pendidikannya di
Jawa Timur belum mencapai target yang ditetapkan dalam PK yaitu 100% atau
sejumlah 1582 SMA. Capaian indikator ini baru sebesar 88,05% atau sejumlah 1393
SMA. Jika dibandingkan dengan jumlah sasaran di PK LPMP Jawa Timur indikator
persentase SMP telah dipetakan mutu pendidikannya hampir mencapai target yang
ditetapkan yaitu telah terealisasi sejumlah 1393 sekolah dari target Renstra 1472
sekolah dengan persentase capaian sejumlah 94,63%. Hal ini dikarenakan beberapa hal
sebagai berikut; 1) Fungsi koordinasi berjalan dengan baik antara LPMP Jawa Timur
dengan Dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, 2) Adanya
strategi pencapaian dengan melibatkan unsur diluar LPMP yaitu pengawas diseluruh
kabupaten/kota dan dinas pendidikan kabupaten/kota. Pencapaian kinerja tersebut
dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :
1472
1582
1393
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1
2
3
Target PKRealisasi kinerja
Target Renstra
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 25
Berikut adalah grafik perbadingan capaian tahun 2016 dan 2017 :
Grafik 3.13 : Perbandingan jumlah SMA yang telah dipetakan mutu pendidikannya
tahun 2016 - 2017
Grafik 3.14 : Jumlah Sekolah menurut kategori tahun 2016 - 2017
MenujuSNP 1
MenujuSNP 2
MenujuSNP 3
MenujuSNP 4 SNP
2016 1
2017 9 41 409 947 0
1 9 41
409
947
00
100200300400500600700800900
1000
2236
7303
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2016
2017
SMA yang telah dipetakan mutu pendidikannya
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 26
No Nama Standar 2016 2017
1 Kompetensi Lulusan 4.91 6.41
2 Isi 3.52 5.14
3 Proses 4.18 6.36
4 Penilaian Pendidikan 4.34 5.75
5 PTK 3.6 3.01
6 Sarpras Pendidikan 4.06 2.86
7 Pengelolaan Pendidikan 3.54 5.68
8 Pembiayaan 3.51 5.75
Grafik 3.15 : Peta Capaian SNP Setiap Standar Jenjang SMA Jawa Timur tahun 2016 -2017
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 27
Hasil dari pelaksanaan program tersebut sebagai berikut :
a) Gambaran Umum Capaian SNP
Jumlah Sekolah Menengah Atas yang dilibatkan dalam analisis ini sebanyak
1406 sekolah. Peta capaian mutu jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)
Jawa Timur dapat dilihat pada grafik berikut.
Grafik 3.16. Peta Capaian SNP Jenjang SMA Jawa Timur tahun 2017
Berdasarkan data pada Tabel 3.16 di atas, dapat diketahui bahwa capaian
mutu SNP jenjang SMA di Jawa timur sebagian besar dapat dikategorikan
“menuju SNP level 4”. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa mutu pendidikan
jenjang SMA di Jawa Timur belum mencapai SNP.
MenujuSNP 1
MenujuSNP 2
MenujuSNP 3
MenujuSNP 4 SNP
2017 9 41 409 947 0
9 41
409
947
00
100200300400500600700800900
1000
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 28
Bila dilihat dari jumlah sekolahnya, gambaran capaian mutu dipaparkan pada
gambar 3.17 berikut.
Jumlah Sekolah Berdasarkan Capaian Mutu
Grafik 3.17. Jumlah Sekolah Berdasarkan Kategori Capaian SNP
Jenjang SMA Jawa Timur tahun 2017
Secara umum capaian mutu SNP jenjang SMA di Jawa timur dapat rata –
rata dikategori “menuju SNP level 4” sebanyak 947 SMA atau 67%, tetapi
ada juga 9 SMA atau 1%, SMA yang capaian mutunya masih “menuju SNP
level 1”. Hal ini menunjukkan sebagian besar SMA di Jawa Timur yang
capaian mutu SNP-nya hampir mendekati SNP.
Menuju SNP 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 28
Bila dilihat dari jumlah sekolahnya, gambaran capaian mutu dipaparkan pada
gambar 3.17 berikut.
Jumlah Sekolah Berdasarkan Capaian Mutu
Grafik 3.17. Jumlah Sekolah Berdasarkan Kategori Capaian SNP
Jenjang SMA Jawa Timur tahun 2017
Secara umum capaian mutu SNP jenjang SMA di Jawa timur dapat rata –
rata dikategori “menuju SNP level 4” sebanyak 947 SMA atau 67%, tetapi
ada juga 9 SMA atau 1%, SMA yang capaian mutunya masih “menuju SNP
level 1”. Hal ini menunjukkan sebagian besar SMA di Jawa Timur yang
capaian mutu SNP-nya hampir mendekati SNP.
9, 1%41, 3%
409, 29%
947, 67%
0, 0%
Menuju SNP 1 Menuju SNP 2 Menuju SNP 3 Menuju SNP 4
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 28
Bila dilihat dari jumlah sekolahnya, gambaran capaian mutu dipaparkan pada
gambar 3.17 berikut.
Jumlah Sekolah Berdasarkan Capaian Mutu
Grafik 3.17. Jumlah Sekolah Berdasarkan Kategori Capaian SNP
Jenjang SMA Jawa Timur tahun 2017
Secara umum capaian mutu SNP jenjang SMA di Jawa timur dapat rata –
rata dikategori “menuju SNP level 4” sebanyak 947 SMA atau 67%, tetapi
ada juga 9 SMA atau 1%, SMA yang capaian mutunya masih “menuju SNP
level 1”. Hal ini menunjukkan sebagian besar SMA di Jawa Timur yang
capaian mutu SNP-nya hampir mendekati SNP.
Menuju SNP 4 SNP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 29
b) Capaian SNP untuk Setiap Standar
Gambaran capaian mutu jenjang SMA Jawa Timur untuk masing-masing
standar dapat dilihat pada gambar 3.18 berikut.
Gambar 3.18. Peta Capaian SNP Setiap Standar Jenjang Sekolah Menengah Atas
(SMA) Jawa Timur tahun 2017
Skor capaian mutu jenjang SMA Jawa Timur untuk masing-masing standar
dipaparkan pada tabel 3.2 berikut.
No. Standar Nasional Pendidikan Skor Keterangan
1 Standar Kompetensi Lulusan 6,41 Menuju SNP 42 Standar Isi 5,14 Menuju SNP 43 Standar Proses 6,36 Menuju SNP 44 Standar Penilaian Pendidikan 5,75 Menuju SNP 45 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3,01 Menuju SNP 36 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan 2,86 Menuju SNP 27 Standar Pengelolaan Pendidikan 5,68 Menuju SNP 48 Standar Pembiayaan 5,75 Menuju SNP 4
Tabel 3.2. Skor Peta Capaian SNP Setiap Standar Jenjang Sekolah
Menengah Atas (SMA) Jawa Timur tahun 2017
Berdasarkan tabel 3.2 dapat diketahui bahwa capaian mutu jenjang
SMA di Jawa Timur secara umum belum mencapai SNP. Capaian mutu yang
paling rendah ada pada standar sarpras dengan skor mutu 2,86.
02468Standar…
Standar Isi
Standar Proses
Standar…
Standar…
Standar Sarana…
Standar…
Standar…
Radar PMP
Nasional Prop. Jawa Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 30
c) Hambatan dan kendala
Dari 1582 SMA yang telah terpetakan, ternyata hanya 1406 sekolah
yang dapat diolah peta mutunya. Hal ini disebabkan oleh kendala teknis dalam
penggunaan aplikasi Pemetaan Data Mutu, yaitu (1) spesifikasi komputer yang
digunakan untuk menjalankan aplikasi PMP harus tinggi, sedangkan kebanyakan
sekolah tidak memiliki komputer yang memenuhi spesifikasi; (2) jumlah
pertanyaan yang sangat banyak juga mempengaruhi kinerja aplikasi; di samping
kendala teknis, tidak dilatihnya operator sekolah tentang penggunaan aplikasi
PMP juga merupakan kendala tersendiri.
d) Langkah antisipasi yang dilakukan ke depan
Untuk memecahkan kendala di atas, hal yang harus dilakukan adalah:
Pertama, perlu penyempurnaan aplikasi pemetaan mutu dan pengurangan jumlah
pertanyaan pada kuisioner sehingga sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan
sarana komputer tetap bisa menggunakan aplikasi tersebut tanpa mengalami
kendala berarti. Kedua, ke depan, selain melatih pengawas, operator sekolah juga
dilatih tentang penggunaan aplikasi PMP.
Foto Pelatihan Pengawas SMA pada Pemetaan Data Mutu SMA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 31
4. Persentase SMK yang telah dipetakan mutu pendidikannya di Jawa Timur
Indikator kinerja persentase SMK telah dipetakan mutu pendidikannya di
Jawa Timur belum mencapai target yang ditetapkan dalam PK yaitu 100% atau
sejumlah 2055 SMK. Capaian indikator ini baru sebesar 94,93% atau sejumlah
1951 SMK. Jika dibandingkan dengan jumlah sasaran di Renstra LPMP Jawa
Timur indikator persentase SMP telah dipetakan mutu pendidikannya sudah
melampaui target Renstra yakni 1772 sekolah atau persentase capaian sejumlah
110,10%. Hal ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut; 1) Fungsi koordinasi
berjalan dengan baik antara LPMP dengan Dinas terkait dalam hal ini Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota, 2) Adanya strategi pencapain dengan melibatkan unsur
diluar LPMP yaitu pengawas diseluruh kabupaten/kota dan dinas pendidikan
kabupaten/kota.
Pencapaian kinerja tersebut dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :
2055
1772
1951
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
PK Renstra Capaian kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 32
Berikut adalah grafik perbadingan capaian tahun 2016 dan 2017 :
Grafik 3.19 : Perbandingan jumlah SMK yang telah dipetakan mutu pendidikannya
tahun 2016 - 2017
Grafik 3.20 : Jumlah Sekolah menurut kategori tahun 2016 - 2017
1
Series1 1322
Series2 1816
1322
1816
0200400600800
100012001400160018002000
20162017
323
199
1.212118
01058
711
1037
00
200
400
600
800
1000
1200
Menuju SNP1
Menuju SNP2
Menuju SNP3
Menuju SNP4
SNP
2016
2017
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 33
No Nama Standar 2016 2017
1 Kompetensi Lulusan 4.38 6.31
2 Isi 3.88 5.14
3 Proses 4.2 6.28
4 Penilaian Pendidikan 4.09 5.72
5 PTK 3.34 2.81
6 Sarpras Pendidikan 3.25 2.82
7 Pengelolaan Pendidikan 3.42 5.45
8 Pembiayaan 3.48 5.76
Grafik 3.21 : Peta Capaian SNP Setiap Standar Jenjang SMA Jawa Timur tahun 2016 -2017
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 34
Hasil dari pelaksanaan Program tersebut adalah sebagai berikut.:
a) Gambaran Umum Capaian SNP
Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang dilibatkan dalam analisis ini
sebanyak 1816 sekolah. Peta capaian mutu jenjang Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) Jawa Timur dapat dilihat pada grafik berikut.
Grafik 3.22. Peta Capaian SNP Jenjang SMK Jawa Timur tahun 2017
Berdasarkan data pada Tabel 3.22 di atas, dapat diketahui bahwa capaian
mutu SNP jenjang SMA di Jawa timur sebagian besar dapat dikategorikan
“menuju SNP level 2”. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa mutu pendidikan
jenjang SMA di Jawa Timur belum mencapai SNP.
84
0
100
200
300
400
500
600
Menuju SNP 1 Menuju SNP 2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 34
Hasil dari pelaksanaan Program tersebut adalah sebagai berikut.:
a) Gambaran Umum Capaian SNP
Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang dilibatkan dalam analisis ini
sebanyak 1816 sekolah. Peta capaian mutu jenjang Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) Jawa Timur dapat dilihat pada grafik berikut.
Grafik 3.22. Peta Capaian SNP Jenjang SMK Jawa Timur tahun 2017
Berdasarkan data pada Tabel 3.22 di atas, dapat diketahui bahwa capaian
mutu SNP jenjang SMA di Jawa timur sebagian besar dapat dikategorikan
“menuju SNP level 2”. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa mutu pendidikan
jenjang SMA di Jawa Timur belum mencapai SNP.
541
7.654 18.339 0
Menuju SNP 1 Menuju SNP 2 Menuju SNP 3 Menuju SNP 4 SNP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 34
Hasil dari pelaksanaan Program tersebut adalah sebagai berikut.:
a) Gambaran Umum Capaian SNP
Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang dilibatkan dalam analisis ini
sebanyak 1816 sekolah. Peta capaian mutu jenjang Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) Jawa Timur dapat dilihat pada grafik berikut.
Grafik 3.22. Peta Capaian SNP Jenjang SMK Jawa Timur tahun 2017
Berdasarkan data pada Tabel 3.22 di atas, dapat diketahui bahwa capaian
mutu SNP jenjang SMA di Jawa timur sebagian besar dapat dikategorikan
“menuju SNP level 2”. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa mutu pendidikan
jenjang SMA di Jawa Timur belum mencapai SNP.
0
SNP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 35
Bila dilihat dari jumlah sekolahnya, gambaran capaian mutu dipaparkan pada
gambar 3.23 berikut.
Jumlah Sekolah Berdasarkan Capaian Mutu
Grafik 3.23. Jumlah Sekolah Berdasarkan Kategori Capaian SNP
Jenjang SMK Jawa Timur tahun 2017
Secara umum capaian mutu SNP jenjang SMK di Jawa timur dapat rata –
rata dikategori “menuju SNP level 4” sebanyak 18339 SMK atau 83%, tetapi
ada juga 84 SMK atau 1%, SMK yang capaian mutunya masih “menuju SNP
level 1”. Hal ini dapat disimpulkan bahwa SMK di Jawa Timur capaian mutu
SNP-nya hampir mendekati SNP.
Menuju SNP 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 35
Bila dilihat dari jumlah sekolahnya, gambaran capaian mutu dipaparkan pada
gambar 3.23 berikut.
Jumlah Sekolah Berdasarkan Capaian Mutu
Grafik 3.23. Jumlah Sekolah Berdasarkan Kategori Capaian SNP
Jenjang SMK Jawa Timur tahun 2017
Secara umum capaian mutu SNP jenjang SMK di Jawa timur dapat rata –
rata dikategori “menuju SNP level 4” sebanyak 18339 SMK atau 83%, tetapi
ada juga 84 SMK atau 1%, SMK yang capaian mutunya masih “menuju SNP
level 1”. Hal ini dapat disimpulkan bahwa SMK di Jawa Timur capaian mutu
SNP-nya hampir mendekati SNP.
13%
83%
1%3% 0%
Menuju SNP 1 Menuju SNP 2 Menuju SNP 3 Menuju SNP 4
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 35
Bila dilihat dari jumlah sekolahnya, gambaran capaian mutu dipaparkan pada
gambar 3.23 berikut.
Jumlah Sekolah Berdasarkan Capaian Mutu
Grafik 3.23. Jumlah Sekolah Berdasarkan Kategori Capaian SNP
Jenjang SMK Jawa Timur tahun 2017
Secara umum capaian mutu SNP jenjang SMK di Jawa timur dapat rata –
rata dikategori “menuju SNP level 4” sebanyak 18339 SMK atau 83%, tetapi
ada juga 84 SMK atau 1%, SMK yang capaian mutunya masih “menuju SNP
level 1”. Hal ini dapat disimpulkan bahwa SMK di Jawa Timur capaian mutu
SNP-nya hampir mendekati SNP.
Menuju SNP 4 SNP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 36
b) Capaian SNP untuk Setiap Standar
Gambaran capaian mutu jenjang SMK Jawa Timur untuk masing-masing
standar dapat dilihat pada gambar 3.24 berikut.
Grafik 3.24. Peta Capaian SNP Setiap Standar Jenjang Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) Jawa Timur tahun 2017
Skor capaian mutu jenjang SMK Jawa Timur untuk masing-masing standar
dipaparkan pada tabel 3.3 berikut.
No. Standar Nasional Pendidikan Skor Keterangan
1 Standar Kompetensi Lulusan 6,31 Menuju SNP 42 Standar Isi 5,14 Menuju SNP 43 Standar Proses 6,28 Menuju SNP 44 Standar Penilaian Pendidikan 5,72 Menuju SNP 45 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2,81 Menuju SNP 26 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan 2,82 Menuju SNP 27 Standar Pengelolaan Pendidikan 5,45 Menuju SNP 48 Standar Pembiayaan 5,76 Menuju SNP 4
Tabel 3.3. Skor Peta Capaian SNP Setiap Standar Jenjang Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) Jawa Timur tahun 2017
Berdasarkan tabel 3.3 dapat diketahui bahwa capaian mutu jenjang
SMK di Jawa Timur secara umum belum mencapai SNP. Capaian mutu yang
02468Standar…
Standar Isi
Standar…
Standar…
Standar…
Standar…
Standar…
Standar…
Radar PMP
Nasional Prop. Jawa Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 37
paling rendah ada pada standar PTK dengan skor mutu 2,81.
c) Hambatan dan kendala
Dari 1819 SMA yang telah terpetakan, ternyata ada 1816 sekolah
yang dapat diolah peta mutunya. Hal ini disebabkan : (1) spesifikasi komputer
yang digunakan untuk menjalankan aplikasi PMP harus tinggi, sedangkan
kebanyakan sekolah tidak memiliki komputer yang memadahi; (2) jumlah
pertanyaan yang sangat banyak juga mempengaruhi kinerja aplikasi. tidak
dilatihnya operator sekolah tentang penggunaan aplikasi PMP juga merupakan
kendala tersendiri.
d) Langkah antisipasi yang dilakukan ke depan
Untuk memecahkan kendala di atas, hal yang harus dilakukan adalah:
Pertama, perlu penyempurnaan aplikasi pemetaan mutu dan pengurangan jumlah
pertanyaan pada kuisioner sehingga sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan
sarana komputer tetap bisa menggunakan aplikasi tersebut tanpa mengalami
kendala berarti. Kedua, ke depan disamping melatih pengawas, operator sekolah
juga dilatih tentang penggunaan aplikasi PMP.
Foto Pelatihan Pengawas SMK tentang Pemetaan Data Mutu
Pendidikan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 38
5. Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
Indikator kinerja persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam
pencapain SNP telah terealisasi sebesar 97.04% atau sejumlah 7164 sekolah dari
target 7382 sekolah apabila dibandingkan dengan target Renstra sejumlah 7907 maka
capaian kinerja masih sebesar 90,60 %. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal:
a) realisasi kegiatan sekolah model SPMI sebanyak 367 sekolah; b) fasilitasi
pelatihan dan pendampingan kurikulum tahun 2017 sebanyak 6936 sekolah; serta d)
fungsi koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini dinas pendidikan
kabupaten/kota yang berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat digambarkan dalam
grafik 3.25 berikut
Grafik 3.25. Target dan realisasi capaian jenjang SD
Apabila dipersentasekan antara target di Renstra dengan target di PK terhadap
capaian kinerja akan tergambar pada grafik 3.26, sebagai berikut
Grafik 3.26. Persentase Capaian Kinerja
709
755
733
680690700710720730740750760
Seko
lah
Target Renstra Target PK Realisasi capaian
97,04%90,60%
Persentase Capaian Kinerja1
2
PK
Renstra
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 39
Pada tahun 2016 indikator persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi
dalam pencapaian SNP adalah 21777 sekolah. Pada tahun 2017 ada penurunan
menjadi 7303 sekolah. Ini berarti ada penurunan sejumlah 14398 sebagaimana
dalam gambar 3.27 dibawah ini.
Grafik 3.27. SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
tahun 2016 - 2017
Capaian tersebut pada pelaksanaannya di tunjang dengan beberapa kegiatan
yaitu :
a) Pengembangan sekolah berbasis SNP melalui Kegiatan Program sekolah model
SPMI yang terdiri dari : 1).Rakor sosialisasi sekolah model 2).Verifikasi calon
sekolah model 3).Bimtek fasilitator daerah sekolah model 4).Bimtek sekolah
model SPMI 5).Bimtek bantah sekolah model 6).Rakor penguatan implementasi
SPMI 7).Monitoring dan evaluasi 8).Desiminasi hasil sekolah model SPMI.
2236
7303
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2016
2017
SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalampencapaian SNP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 40
Tahun 2017 di jawa timur pada jenjang SD terdapat 367 sekolah model jika
dibandingkan dengan tahun 2016 yang berjumlah 44 sekolah, berarti ada peningkatan
sebanyak 323 sekolah. Hal ini seperti digambarkan pada Grafik 3.28
Grafik 3.28. Sekolah model Jawa timur
Untuk jenjang SD LPMP Jawa Timur telah menyalurkan Bantuan Pemerintah Sekolah
Model tahun 2017 ke 359 sekolah yang terbagi dalam 5 (lima) tahap. Seperti
digambarkan pada Grafik 3.29
Grafik 3.29. Penyaluran Bantah Sekolah Model tahun 2017
Besarnya Bantuan pemerintah masing – masing sekolah medapat Rp. 12.500.000
0
20
40
60
80
0
5
10
15
20
25
30
1
14
Seko
lah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 40
Tahun 2017 di jawa timur pada jenjang SD terdapat 367 sekolah model jika
dibandingkan dengan tahun 2016 yang berjumlah 44 sekolah, berarti ada peningkatan
sebanyak 323 sekolah. Hal ini seperti digambarkan pada Grafik 3.28
Grafik 3.28. Sekolah model Jawa timur
Untuk jenjang SD LPMP Jawa Timur telah menyalurkan Bantuan Pemerintah Sekolah
Model tahun 2017 ke 359 sekolah yang terbagi dalam 5 (lima) tahap. Seperti
digambarkan pada Grafik 3.29
Grafik 3.29. Penyaluran Bantah Sekolah Model tahun 2017
Besarnya Bantuan pemerintah masing – masing sekolah medapat Rp. 12.500.000
11
74
Sekolah Model Jawa Timur
2016 2017
1 2 3 4 5
14
26
15
9 10
Tahap
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 40
Tahun 2017 di jawa timur pada jenjang SD terdapat 367 sekolah model jika
dibandingkan dengan tahun 2016 yang berjumlah 44 sekolah, berarti ada peningkatan
sebanyak 323 sekolah. Hal ini seperti digambarkan pada Grafik 3.28
Grafik 3.28. Sekolah model Jawa timur
Untuk jenjang SD LPMP Jawa Timur telah menyalurkan Bantuan Pemerintah Sekolah
Model tahun 2017 ke 359 sekolah yang terbagi dalam 5 (lima) tahap. Seperti
digambarkan pada Grafik 3.29
Grafik 3.29. Penyaluran Bantah Sekolah Model tahun 2017
Besarnya Bantuan pemerintah masing – masing sekolah medapat Rp. 12.500.000
10
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 41
Foto Bimtek sekolah model SPMI Jenjang SD
b) Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SD terdiri dari Bimtek
Tim pengembang Kurikulum 2013, Pendampingan sekolah pelaksana kurikulum
2013, Asistensi dan bantuan pemerintah K13, Monitoring dan evaluasi, Sosialisasi
implementasi K13, pemberian bantuan pelaksanaan kurikulum (diberikan pada
induk klaster K13). Keterlaksanaan Implementasi kurikulum jenjang SD dapat
dilihat pada tabel 3.30 berikut.
Grafik 3.30. SD yang melaksanakan K13
Untuk jenjang SD besarnya Bantuan pemerintah masing – masing sekolah medapat Rp.
3.000.000
0
200
400
600
800
Seko
lah
Bimtek K13
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 41
Foto Bimtek sekolah model SPMI Jenjang SD
b) Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SD terdiri dari Bimtek
Tim pengembang Kurikulum 2013, Pendampingan sekolah pelaksana kurikulum
2013, Asistensi dan bantuan pemerintah K13, Monitoring dan evaluasi, Sosialisasi
implementasi K13, pemberian bantuan pelaksanaan kurikulum (diberikan pada
induk klaster K13). Keterlaksanaan Implementasi kurikulum jenjang SD dapat
dilihat pada tabel 3.30 berikut.
Grafik 3.30. SD yang melaksanakan K13
Untuk jenjang SD besarnya Bantuan pemerintah masing – masing sekolah medapat Rp.
3.000.000
707
158
Bimtek K13 Bantah Pendampingan K13 (induk klaster)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 41
Foto Bimtek sekolah model SPMI Jenjang SD
b) Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SD terdiri dari Bimtek
Tim pengembang Kurikulum 2013, Pendampingan sekolah pelaksana kurikulum
2013, Asistensi dan bantuan pemerintah K13, Monitoring dan evaluasi, Sosialisasi
implementasi K13, pemberian bantuan pelaksanaan kurikulum (diberikan pada
induk klaster K13). Keterlaksanaan Implementasi kurikulum jenjang SD dapat
dilihat pada tabel 3.30 berikut.
Grafik 3.30. SD yang melaksanakan K13
Untuk jenjang SD besarnya Bantuan pemerintah masing – masing sekolah medapat Rp.
3.000.000
Bantah Pendampingan K13 (induk klaster)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 42
c) Hambatan dan kendala
Beberapa hambatan utama yang muncul selama penyelenggaraan
program adalah:
1. Permasalahan yang muncul di masing-masing kabupaten/kota yang berbeda-
beda sehingga harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan
pedoman yang ada.
2. Dalam hal pemberian Bantuan pemerintah: a) Banyaknya nomor rekening
yang tidak aktif; b) Nama rekening yang diberikan tidak sama persis serta
sudah terdaftar program bansos lannya sehingga dalam mentranfer kadang
sulit masuk.
d) Langkah antisipasi yang dilakukan ke depan
Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi hambatan tersebut adalah:
1. Berkoordinasi dan berkonsultasi baik dengan dinas pendidikan kabupaten/kota.
2. Dalam pemberian nomor rekening harus dicek dahulu dan dipastikan nama
serta nomor rekening harus sama dengan yang ada di buku tabungan.
6. Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
Indikator kinerja persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam
pencapain SNP telah terealisasi sebesar 97.03% atau sejumlah 1770 sekolah dari
target 1824 sekolah apabila dibandingkan dengan target Renstra sejumlah 1870 maka
capaian kinerja masih sebesar 94,65 %. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal:
a) realisasi kegiatan sekolah model SPMI sebanyak 205 sekolah; b) fasilitasi
pelatihan dan pendampingan kurikulum tahun 2017 sebanyak 1647 sekolah; serta d)
fungsi koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini dinas pendidikan
kabupaten/kota yang berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat digambarkan dalam
grafik 3.31 berikut
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 43
Grafik 3.31. Target dan realisasi capaian jenjang SMP
Apabila dipersentasekan antara target di Renstra dengan target di PK terhadap
capaian kinerja akan tergambar pada grafik 3.32, sebagai berikut
Grafik 3.32. Persentase Capaian Kinerja
Pada tahun 2016 indikator persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi
dalam pencapaian SNP adalah 5389 sekolah. Pada tahun 2017 ada penurunan menjadi
1845 sekolah. Ini berarti ada penurunan sejumlah 3544 sebagaimana dalam
gambar 3.33 dibawah ini.
709
755
733
680
690
700
710
720
730
740
750
760
Seko
lah
Target Renstra Target PK Realisasi capaian
97,04%90,60%
Persentase Capaian Kinerja
1
2
PK
Renstra
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 44
Grafik 3.33. SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
tahun 2016 - 2017
Capaian tersebut pada pelaksanaannya di tunjang dengan beberapa kegiatan
yaitu :
b) Pengembangan sekolah berbasis SNP melalui Kegiatan Program sekolah model
SPMI yang terdiri dari : 1).Rakor sosialisasi sekolah model 2).Verifikasi calon
sekolah model 3).Bimtek fasilitator daerah sekolah model 4).Bimtek sekolah
model SPMI 5).Bimtek bantah sekolah model 6).Rakor penguatan implementasi
SPMI 7).Monitoring dan evaluasi 8).Desiminasi hasil sekolah model SPMI.
Tahun 2017 di jawa timur pada jenjang SMP terdapat 205 sekolah model jika
dibandingkan dengan tahun 2016 yang berjumlah 22 sekolah, berarti ada peningkatan
sebanyak 183 sekolah. Hal ini seperti digambarkan pada Grafik 3.34
Grafik 3.34.. Sekolah model Jawa timur
0
1000
2000
3000
SMP yang telah disupervisi dandifasilitasi dalam pencapaian SNP
0
20
40
60
80
SEKOLAH MODEL JAWA TIMUR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 44
Grafik 3.33. SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
tahun 2016 - 2017
Capaian tersebut pada pelaksanaannya di tunjang dengan beberapa kegiatan
yaitu :
b) Pengembangan sekolah berbasis SNP melalui Kegiatan Program sekolah model
SPMI yang terdiri dari : 1).Rakor sosialisasi sekolah model 2).Verifikasi calon
sekolah model 3).Bimtek fasilitator daerah sekolah model 4).Bimtek sekolah
model SPMI 5).Bimtek bantah sekolah model 6).Rakor penguatan implementasi
SPMI 7).Monitoring dan evaluasi 8).Desiminasi hasil sekolah model SPMI.
Tahun 2017 di jawa timur pada jenjang SMP terdapat 205 sekolah model jika
dibandingkan dengan tahun 2016 yang berjumlah 22 sekolah, berarti ada peningkatan
sebanyak 183 sekolah. Hal ini seperti digambarkan pada Grafik 3.34
Grafik 3.34.. Sekolah model Jawa timur
2236
781
SMP yang telah disupervisi dandifasilitasi dalam pencapaian SNP
2016 2017
11
74
SEKOLAH MODEL JAWA TIMUR
2016 2017
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 44
Grafik 3.33. SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
tahun 2016 - 2017
Capaian tersebut pada pelaksanaannya di tunjang dengan beberapa kegiatan
yaitu :
b) Pengembangan sekolah berbasis SNP melalui Kegiatan Program sekolah model
SPMI yang terdiri dari : 1).Rakor sosialisasi sekolah model 2).Verifikasi calon
sekolah model 3).Bimtek fasilitator daerah sekolah model 4).Bimtek sekolah
model SPMI 5).Bimtek bantah sekolah model 6).Rakor penguatan implementasi
SPMI 7).Monitoring dan evaluasi 8).Desiminasi hasil sekolah model SPMI.
Tahun 2017 di jawa timur pada jenjang SMP terdapat 205 sekolah model jika
dibandingkan dengan tahun 2016 yang berjumlah 22 sekolah, berarti ada peningkatan
sebanyak 183 sekolah. Hal ini seperti digambarkan pada Grafik 3.34
Grafik 3.34.. Sekolah model Jawa timur
SEKOLAH MODEL JAWA TIMUR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 45
Untuk jenjang SMP LPMP Jawa Timur telah menyalurkan Bantuan Pemerintah
Sekolah Model tahun 2017 ke 213 sekolah yang terbagi dalam 5 (lima) tahap. Seperti
digambarkan pada Grafik 3.35
Grafik 3.35. Penyaluran Bantah Sekolah Model tahun 2017
Besarnya Bantuan pemerintah masing – masing sekolah medapat Rp. 12.500.000
Foto Bimtek sekolah model SPMI Jenjang SMP
0
10
20
30
40
50
60
1
42
Seko
lah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 45
Untuk jenjang SMP LPMP Jawa Timur telah menyalurkan Bantuan Pemerintah
Sekolah Model tahun 2017 ke 213 sekolah yang terbagi dalam 5 (lima) tahap. Seperti
digambarkan pada Grafik 3.35
Grafik 3.35. Penyaluran Bantah Sekolah Model tahun 2017
Besarnya Bantuan pemerintah masing – masing sekolah medapat Rp. 12.500.000
Foto Bimtek sekolah model SPMI Jenjang SMP
1 2 3 4 5
4236
4440
51
Tahap
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 45
Untuk jenjang SMP LPMP Jawa Timur telah menyalurkan Bantuan Pemerintah
Sekolah Model tahun 2017 ke 213 sekolah yang terbagi dalam 5 (lima) tahap. Seperti
digambarkan pada Grafik 3.35
Grafik 3.35. Penyaluran Bantah Sekolah Model tahun 2017
Besarnya Bantuan pemerintah masing – masing sekolah medapat Rp. 12.500.000
Foto Bimtek sekolah model SPMI Jenjang SMP
51
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 46
b) Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SMP terdiri dari Bimtek
Tim pengembang Kurikulum 2013, Pendampingan sekolah pelaksana kurikulum
2013, Asistensi dan bantuan pemerintah K13, Monitoring dan evaluasi, Sosialisasi
implementasi K13, pemberian bantuan pelaksanaan kurikulum (diberikan pada
induk klaster K13). Keterlaksanaan Implementasi kurikulum jenjang SMP
dapat dilihat pada tabel 3.36 berikut.
Grafik 3.36. SMP yang melaksanakan K13
Untuk jenjang SMP besarnya Bantuan pemerintah masing – masing sekolah medapat
Rp. 7.000.000
c) Hambatan dan kendala
Beberapa hambatan utama yang muncul selama penyelenggaraan program
adalah:
1. Permasalahan yang muncul di masing-masing kabupaten/kota yang berbeda-
beda sehingga harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan
pedoman yang ada.
2. Dalam hal pemberian Bantuan pemerintah: a) Banyaknya nomor rekening
yang tidak aktif; b) Nama rekening yang diberikan tidak sama persis serta
sudah terdaftar program bansos lannya sehingga dalam mentranfer kadang
sulit masuk.
d) Langkah antisipasi yang dilakukan ke depan
Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi hambatan tersebut adalah:
1. Berkoordinasi dan berkonsultasi baik dengan dinas pendidikan kabupaten/kota.
0
200
400
600
800
Seko
lah
Bimtek K13
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 46
b) Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SMP terdiri dari Bimtek
Tim pengembang Kurikulum 2013, Pendampingan sekolah pelaksana kurikulum
2013, Asistensi dan bantuan pemerintah K13, Monitoring dan evaluasi, Sosialisasi
implementasi K13, pemberian bantuan pelaksanaan kurikulum (diberikan pada
induk klaster K13). Keterlaksanaan Implementasi kurikulum jenjang SMP
dapat dilihat pada tabel 3.36 berikut.
Grafik 3.36. SMP yang melaksanakan K13
Untuk jenjang SMP besarnya Bantuan pemerintah masing – masing sekolah medapat
Rp. 7.000.000
c) Hambatan dan kendala
Beberapa hambatan utama yang muncul selama penyelenggaraan program
adalah:
1. Permasalahan yang muncul di masing-masing kabupaten/kota yang berbeda-
beda sehingga harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan
pedoman yang ada.
2. Dalam hal pemberian Bantuan pemerintah: a) Banyaknya nomor rekening
yang tidak aktif; b) Nama rekening yang diberikan tidak sama persis serta
sudah terdaftar program bansos lannya sehingga dalam mentranfer kadang
sulit masuk.
d) Langkah antisipasi yang dilakukan ke depan
Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi hambatan tersebut adalah:
1. Berkoordinasi dan berkonsultasi baik dengan dinas pendidikan kabupaten/kota.
707
158
Bimtek K13 Bantah Pendampingan K13 (induk klaster)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 46
b) Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SMP terdiri dari Bimtek
Tim pengembang Kurikulum 2013, Pendampingan sekolah pelaksana kurikulum
2013, Asistensi dan bantuan pemerintah K13, Monitoring dan evaluasi, Sosialisasi
implementasi K13, pemberian bantuan pelaksanaan kurikulum (diberikan pada
induk klaster K13). Keterlaksanaan Implementasi kurikulum jenjang SMP
dapat dilihat pada tabel 3.36 berikut.
Grafik 3.36. SMP yang melaksanakan K13
Untuk jenjang SMP besarnya Bantuan pemerintah masing – masing sekolah medapat
Rp. 7.000.000
c) Hambatan dan kendala
Beberapa hambatan utama yang muncul selama penyelenggaraan program
adalah:
1. Permasalahan yang muncul di masing-masing kabupaten/kota yang berbeda-
beda sehingga harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan
pedoman yang ada.
2. Dalam hal pemberian Bantuan pemerintah: a) Banyaknya nomor rekening
yang tidak aktif; b) Nama rekening yang diberikan tidak sama persis serta
sudah terdaftar program bansos lannya sehingga dalam mentranfer kadang
sulit masuk.
d) Langkah antisipasi yang dilakukan ke depan
Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi hambatan tersebut adalah:
1. Berkoordinasi dan berkonsultasi baik dengan dinas pendidikan kabupaten/kota.
Bantah Pendampingan K13 (induk klaster)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 47
2. Dalam pemberian nomor rekening harus dicek dahulu dan dipastikan nama
serta nomor rekening harus sama dengan yang ada di buku tabungan.
7. Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
Indikator kinerja persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam
pencapain SNP telah terealisasi sebesar 96,84% atau sejumlah 584 sekolah dari target
603 sekolah apabila dibandingkan dengan target Renstra sejumlah 589 maka capaian
kinerja masih sebesar 99,15 %. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal: a)
realisasi kegiatan sekolah model SPMI sebanyak 74 sekolah; b) fasilitasi pelatihan
dan pendampingan kurikulum tahun 2017 sebanyak 546 sekolah; serta d) fungsi
koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini dinas pendidikan kabupaten/kota
yang berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat digambarkan dalam grafik 3.37 berikut
Grafik 3.37. Target dan realisasi capaian jenjang SMA
Apabila dipersentasekan antara target di Renstra dengan target di PK terhadap
capaian kinerja akan tergambar pada grafik 3.38, sebagai berikut
Grafik 3.38. Persentase Capaian Kinerja
709
755
733
680
700
720
740
760
Seko
lah
Target Renstra Target PK Realisasi capaian
99,15%96,84%
Persentase Capaian Kinerja1
2
PK
Renstra
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 48
Pada tahun 2016 indikator persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi
dalam pencapaian SNP adalah 1786 sekolah. Pada tahun 2017 ada penurunan menjadi
620 sekolah. Ini berarti ada penurunan sejumlah 1166 sebagaimana dalam gambar
3.39 dibawah ini.
Grafik 3.39. SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
tahun 2016 - 2017
Capaian tersebut pada pelaksanaannya di tunjang dengan beberapa kegiatan
yaitu : Pengembangan sekolah berbasis SNP melalui Kegiatan Program sekolah
model SPMI yang terdiri dari : 1).Rakor sosialisasi sekolah model 2).Verifikasi
calon sekolah model 3).Bimtek fasilitator daerah sekolah model 4).Bimtek sekolah
model SPMI 5).Bimtek bantah sekolah model 6).Rakor penguatan implementasi SPMI
7).Monitoring dan evaluasi 8).Desiminasi hasil sekolah model SPMI.
Tahun 2017 di jawa timur pada jenjang SMA terdapat 74 sekolah model jika
dibandingkan dengan tahun 2016 yang berjumlah 11 sekolah, berarti ada peningkatan
sebanyak 63 sekolah. Hal ini seperti digambarkan pada Grafik 3.40
2236
7810
1000
2000
3000
SMA yang telah disupervisi dandifasilitasi dalam pencapaian SNP
2016 2017
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 49
Grafik 3.40.. Sekolah model Jawa timur
Untuk jenjang SMA LPMP Jawa Timur telah menyalurkan Bantuan Pemerintah
Sekolah Model tahun 2017 ke 74 sekolah yang terbagi dalam 5 (lima) tahap. Seperti
digambarkan pada Grafik 3.41
Grafik 3.41. Penyaluran Bantah Sekolah Model tahun 2017
Besarnya Bantuan pemerintah masing – masing sekolah medapat Rp. 12.500.000
0
5
10
15
20
25
30
1
14
Seko
lah
0
20
40
60
80
SEKOLAH MODEL JAWA TIMUR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 49
Grafik 3.40.. Sekolah model Jawa timur
Untuk jenjang SMA LPMP Jawa Timur telah menyalurkan Bantuan Pemerintah
Sekolah Model tahun 2017 ke 74 sekolah yang terbagi dalam 5 (lima) tahap. Seperti
digambarkan pada Grafik 3.41
Grafik 3.41. Penyaluran Bantah Sekolah Model tahun 2017
Besarnya Bantuan pemerintah masing – masing sekolah medapat Rp. 12.500.000
1 2 3 4 5
14
26
15
9 10
Tahap
11
74
SEKOLAH MODEL JAWA TIMUR
2016 2017
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 49
Grafik 3.40.. Sekolah model Jawa timur
Untuk jenjang SMA LPMP Jawa Timur telah menyalurkan Bantuan Pemerintah
Sekolah Model tahun 2017 ke 74 sekolah yang terbagi dalam 5 (lima) tahap. Seperti
digambarkan pada Grafik 3.41
Grafik 3.41. Penyaluran Bantah Sekolah Model tahun 2017
Besarnya Bantuan pemerintah masing – masing sekolah medapat Rp. 12.500.000
10
SEKOLAH MODEL JAWA TIMUR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 50
Foto Bimtek sekolah model SPMI Jenjang SMA
b) Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SMA terdiri dari Bimtek
Tim pengembang Kurikulum 2013, Pendampingan sekolah pelaksana kurikulum
2013, Asistensi dan bantuan pemerintah K13, Monitoring dan evaluasi, Sosialisasi
implementasi K13, pemberian bantuan pelaksanaan kurikulum (diberikan pada
induk klaster K13). Keterlaksanaan Implementasi kurikulum jenjang SMA
dapat dilihat pada tabel 3.42 berikut.
Grafik 3.42. SMA yang melaksanakan K13
Untuk jenjang SMA besarnya Bantuan pemerintah masing – masing sekolah medapat
Rp. 8.000.000
0
200
400
600
800
Seko
lah
Bimtek K13
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 50
Foto Bimtek sekolah model SPMI Jenjang SMA
b) Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SMA terdiri dari Bimtek
Tim pengembang Kurikulum 2013, Pendampingan sekolah pelaksana kurikulum
2013, Asistensi dan bantuan pemerintah K13, Monitoring dan evaluasi, Sosialisasi
implementasi K13, pemberian bantuan pelaksanaan kurikulum (diberikan pada
induk klaster K13). Keterlaksanaan Implementasi kurikulum jenjang SMA
dapat dilihat pada tabel 3.42 berikut.
Grafik 3.42. SMA yang melaksanakan K13
Untuk jenjang SMA besarnya Bantuan pemerintah masing – masing sekolah medapat
Rp. 8.000.000
707
158
Bimtek K13 Bantah Pendampingan K13 (induk klaster)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 50
Foto Bimtek sekolah model SPMI Jenjang SMA
b) Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SMA terdiri dari Bimtek
Tim pengembang Kurikulum 2013, Pendampingan sekolah pelaksana kurikulum
2013, Asistensi dan bantuan pemerintah K13, Monitoring dan evaluasi, Sosialisasi
implementasi K13, pemberian bantuan pelaksanaan kurikulum (diberikan pada
induk klaster K13). Keterlaksanaan Implementasi kurikulum jenjang SMA
dapat dilihat pada tabel 3.42 berikut.
Grafik 3.42. SMA yang melaksanakan K13
Untuk jenjang SMA besarnya Bantuan pemerintah masing – masing sekolah medapat
Rp. 8.000.000
Bantah Pendampingan K13 (induk klaster)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 51
c) Hambatan dan kendala
Beberapa hambatan utama yang muncul selama penyelenggaraan program
adalah:
1. Permasalahan yang muncul di masing-masing kabupaten/kota yang berbeda-
beda sehingga harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan
pedoman yang ada.
2. Dalam hal pemberian Bantuan pemerintah: a) Banyaknya nomor rekening
yang tidak aktif; b) Nama rekening yang diberikan tidak sama persis serta
sudah terdaftar program bansos lannya sehingga dalam mentranfer kadang
sulit masuk.
d) Langkah antisipasi yang dilakukan ke depan
Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi hambatan tersebut adalah:
1. Berkoordinasi dan berkonsultasi baik dengan dinas pendidikan kabupaten/kota.
2. Dalam pemberian nomor rekening harus dicek dahulu dan dipastikan nama
serta nomor rekening harus sama dengan yang ada di buku tabungan.
8. Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
Indikator kinerja persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam
pencapain SNP telah terealisasi sebesar 97,08% atau sejumlah 733 sekolah dari target
755 sekolah apabila dibandingkan dengan target Renstra sejumlah 709 maka capaian
kinerja masih sebesar 103,38 %. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal: a)
realisasi kegiatan sekolah model SPMI sebanyak 74 sekolah; b) fasilitasi pelatihan
dan pendampingan kurikulum tahun 2017 sebanyak 707 sekolah; serta d) fungsi
koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini dinas pendidikan kabupaten/kota
yang berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat digambarkan dalam grafik 3.43 berikut
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 52
Grafik 3.43. Target dan realisasi capaian jenjang SMK
Apabila dipersentasekan antara target di Renstra dengan target di PK terhadap
capaian kinerja akan tergambar pada grafik 3.44. sebagai berikut.
Grafik 3.44. Persentase Capaian Kinerja
Pada tahun 2016 indikator persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi
dalam pencapaian SNP adalah 2236 sekolah. Pada tahun 2017 ada penurunan menjadi
781 sekolah. Ini berarti ada penurunan sejumlah 1455 sebagaimana dalam gambar
3.45 dibawah ini.
709
755
733
680
690
700
710
720
730
740
750
760
Seko
lah
Target Renstra Target PK Realisasi capaian
97,08%103,38%
Persentase Capaian Kinerja
1
2
PK
Renstra
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 53
Grafik 3.45. SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
tahun 2016 - 2017
Capaian tersebut pada pelaksanaannya di tunjang dengan beberapa kegiatan
yaitu :
c) Pengembangan sekolah berbasis SNP melalui Kegiatan Program sekolah model
SPMI yang terdiri dari : 1).Rakor sosialisasi sekolah model 2).Verifikasi calon
sekolah model 3).Bimtek fasilitator daerah sekolah model 4).Bimtek sekolah
model SPMI 5).Bimtek bantah sekolah model 6).Rakor penguatan implementasi
SPMI 7).Monitoring dan evaluasi 8).Desiminasi hasil sekolah model SPMI.
Tahun 2017 di jawa timur pada jenjang SMK terdapat 74 sekolah model jika
dibandingkan dengan tahun 2016 yang berjumlah 11 sekolah, berarti ada peningkatan
sebanyak 63 sekolah. Hal ini seperti digambarkan pada Grafik 3.46
Grafik 3.46.. Sekolah model Jawa timur
0
1000
2000
3000
SMK yang telah disupervisi dandifasilitasi dalam pencapaian SNP
0
20
40
60
80
SEKOLAH MODEL JAWA TIMUR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 53
Grafik 3.45. SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
tahun 2016 - 2017
Capaian tersebut pada pelaksanaannya di tunjang dengan beberapa kegiatan
yaitu :
c) Pengembangan sekolah berbasis SNP melalui Kegiatan Program sekolah model
SPMI yang terdiri dari : 1).Rakor sosialisasi sekolah model 2).Verifikasi calon
sekolah model 3).Bimtek fasilitator daerah sekolah model 4).Bimtek sekolah
model SPMI 5).Bimtek bantah sekolah model 6).Rakor penguatan implementasi
SPMI 7).Monitoring dan evaluasi 8).Desiminasi hasil sekolah model SPMI.
Tahun 2017 di jawa timur pada jenjang SMK terdapat 74 sekolah model jika
dibandingkan dengan tahun 2016 yang berjumlah 11 sekolah, berarti ada peningkatan
sebanyak 63 sekolah. Hal ini seperti digambarkan pada Grafik 3.46
Grafik 3.46.. Sekolah model Jawa timur
2236
781
SMK yang telah disupervisi dandifasilitasi dalam pencapaian SNP
2016 2017
11
74
SEKOLAH MODEL JAWA TIMUR
2016 2017
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 53
Grafik 3.45. SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
tahun 2016 - 2017
Capaian tersebut pada pelaksanaannya di tunjang dengan beberapa kegiatan
yaitu :
c) Pengembangan sekolah berbasis SNP melalui Kegiatan Program sekolah model
SPMI yang terdiri dari : 1).Rakor sosialisasi sekolah model 2).Verifikasi calon
sekolah model 3).Bimtek fasilitator daerah sekolah model 4).Bimtek sekolah
model SPMI 5).Bimtek bantah sekolah model 6).Rakor penguatan implementasi
SPMI 7).Monitoring dan evaluasi 8).Desiminasi hasil sekolah model SPMI.
Tahun 2017 di jawa timur pada jenjang SMK terdapat 74 sekolah model jika
dibandingkan dengan tahun 2016 yang berjumlah 11 sekolah, berarti ada peningkatan
sebanyak 63 sekolah. Hal ini seperti digambarkan pada Grafik 3.46
Grafik 3.46.. Sekolah model Jawa timur
SEKOLAH MODEL JAWA TIMUR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 54
Untuk jenjang SMK LPMP Jawa Timur telah menyalurkan Bantuan Pemerintah
Sekolah Model tahun 2017 ke 74 sekolah yang terbagi dalam 5 (lima) tahap. Seperti
digambarkan pada Grafik 3.47
Grafik 3.47. Penyaluran Bantah Sekolah Model tahun 2017
Besarnya Bantuan pemerintah masing – masing sekolah medapat Rp. 12.500.000
Foto Bimtek sekolah model SPMI Jenjang SMK
0
5
10
15
20
25
30
1
14
Seko
lah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 54
Untuk jenjang SMK LPMP Jawa Timur telah menyalurkan Bantuan Pemerintah
Sekolah Model tahun 2017 ke 74 sekolah yang terbagi dalam 5 (lima) tahap. Seperti
digambarkan pada Grafik 3.47
Grafik 3.47. Penyaluran Bantah Sekolah Model tahun 2017
Besarnya Bantuan pemerintah masing – masing sekolah medapat Rp. 12.500.000
Foto Bimtek sekolah model SPMI Jenjang SMK
1 2 3 4 5
14
26
15
9 10
Tahap
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 54
Untuk jenjang SMK LPMP Jawa Timur telah menyalurkan Bantuan Pemerintah
Sekolah Model tahun 2017 ke 74 sekolah yang terbagi dalam 5 (lima) tahap. Seperti
digambarkan pada Grafik 3.47
Grafik 3.47. Penyaluran Bantah Sekolah Model tahun 2017
Besarnya Bantuan pemerintah masing – masing sekolah medapat Rp. 12.500.000
Foto Bimtek sekolah model SPMI Jenjang SMK
10
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 55
b) Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SMK terdiri dari Bimtek
Tim pengembang Kurikulum 2013, Pendampingan sekolah pelaksana kurikulum
2013, Asistensi dan bantuan pemerintah K13, Monitoring dan evaluasi, Sosialisasi
implementasi K13, pemberian bantuan pelaksanaan kurikulum (diberikan pada
induk klaster K13). Keterlaksanaan Implementasi kurikulum jenjang SMA
dapat dilihat pada tabel 3.48 berikut.
Grafik 3.48. SMK yang melaksanakan K13
Untuk jenjang SMK besarnya Bantuan pemerintah masing – masing sekolah
medapat Rp. 8.000.000
c) Hambatan dan kendala
Beberapa hambatan utama yang muncul selama penyelenggaraan program
adalah:
1. Permasalahan yang muncul di masing-masing kabupaten/kota yang berbeda-
beda sehingga harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan
pedoman yang ada.
2. Dalam hal pemberian Bantuan pemerintah: a) Banyaknya nomor rekening
yang tidak aktif; b) Nama rekening yang diberikan tidak sama persis serta
sudah terdaftar program bansos lannya sehingga dalam mentranfer kadang
sulit masuk.
0
200
400
600
800
Seko
lah
Bimtek K13
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 55
b) Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SMK terdiri dari Bimtek
Tim pengembang Kurikulum 2013, Pendampingan sekolah pelaksana kurikulum
2013, Asistensi dan bantuan pemerintah K13, Monitoring dan evaluasi, Sosialisasi
implementasi K13, pemberian bantuan pelaksanaan kurikulum (diberikan pada
induk klaster K13). Keterlaksanaan Implementasi kurikulum jenjang SMA
dapat dilihat pada tabel 3.48 berikut.
Grafik 3.48. SMK yang melaksanakan K13
Untuk jenjang SMK besarnya Bantuan pemerintah masing – masing sekolah
medapat Rp. 8.000.000
c) Hambatan dan kendala
Beberapa hambatan utama yang muncul selama penyelenggaraan program
adalah:
1. Permasalahan yang muncul di masing-masing kabupaten/kota yang berbeda-
beda sehingga harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan
pedoman yang ada.
2. Dalam hal pemberian Bantuan pemerintah: a) Banyaknya nomor rekening
yang tidak aktif; b) Nama rekening yang diberikan tidak sama persis serta
sudah terdaftar program bansos lannya sehingga dalam mentranfer kadang
sulit masuk.
707
158
Bimtek K13 Bantah Pendampingan K13 (induk klaster)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 55
b) Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SMK terdiri dari Bimtek
Tim pengembang Kurikulum 2013, Pendampingan sekolah pelaksana kurikulum
2013, Asistensi dan bantuan pemerintah K13, Monitoring dan evaluasi, Sosialisasi
implementasi K13, pemberian bantuan pelaksanaan kurikulum (diberikan pada
induk klaster K13). Keterlaksanaan Implementasi kurikulum jenjang SMA
dapat dilihat pada tabel 3.48 berikut.
Grafik 3.48. SMK yang melaksanakan K13
Untuk jenjang SMK besarnya Bantuan pemerintah masing – masing sekolah
medapat Rp. 8.000.000
c) Hambatan dan kendala
Beberapa hambatan utama yang muncul selama penyelenggaraan program
adalah:
1. Permasalahan yang muncul di masing-masing kabupaten/kota yang berbeda-
beda sehingga harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan
pedoman yang ada.
2. Dalam hal pemberian Bantuan pemerintah: a) Banyaknya nomor rekening
yang tidak aktif; b) Nama rekening yang diberikan tidak sama persis serta
sudah terdaftar program bansos lannya sehingga dalam mentranfer kadang
sulit masuk.
Bantah Pendampingan K13 (induk klaster)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 56
d) Langkah antisipasi yang dilakukan ke depan
Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi hambatan tersebut adalah:
1. Berkoordinasi dan berkonsultasi baik dengan dinas pendidikan kabupaten/kota.
2. Dalam pemberian nomor rekening harus dicek dahulu dan dipastikan nama
serta nomor rekening harus sama dengan yang ada di buku tabungan.
Selain delapan indikator kinerja yang telah dimasukkan dalam Perjanjian Kinerja
Kepala LPMP Jawa Timur dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah terdapat kegiatan penunjang dengan beberapa output sebagai berikut:
1). Layanan dukungan manajemen eselon I
2). Layanan internal (Overhead)
3). Layanan perkantoran
B. REALISASI ANGGARAN
Pada tahun 2017 capaian realisasi anggaran adalah sebesar Rp.192.542.478.510,-
dari total pagu Rp. 229.806.690.000,- dengan capaian sebesar 96,07% . Adapun yang
menjadi kendala tidak tercapainya target anggaran sebagian besar disebabkan oleh
adanya efisiensi anggaran sebesar Rp. 29.379.744.000,- Dalam PK LPMP sasaran
strategis Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan
memiliki anggaran sebesar Rp. 202.399.204.000,- dengan capaian yang telah
terealisasi sebesar Rp. 167.482.524.462,- atau sebesar 82,74% yang terdistribusi ke
delapan indikator sebagai berikut :
Tabel 3.5 : Penyerapan Anggaran Per Indikator Kinerja
SasaranStrategis Indikator Kinerja Alokasi Realisasi %
Meningkatnyapenjaminanmutu pendidikandi seluruhjenjangpendidikan
Persentase SatuanPendidikan yang telahdipetakan mutuPendidikannya
15.460.848.000 8.277.949.462 53,54
1 Persentase SD yang telahdipetakan mutunya
Output :
SD yang terpetakan MutuPendidikannya
10.903.169.464 5.837.609.960 53,54
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 57
2
3
4
Persentase SMP yang telahdipetakan mutunya
Output :
SMP yang terpetakan MutuPendidikannya
2.590.868.213 1.386.556.535 53,51
Persentase SMA yang telahdipetakan mutunya
Output :
SMA yang terpetakan MutuPendidikannya
855.511.065 457.770.605 53,50
Persentase SMK yang telahdipetakan mutunya
Output :
SMK yang terpetakan MutuPendidikannya
1.111.299.139 594.356.771 53,48
Persentase SatuanPendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP
186.938.356.000 159.204.575.000 85,16
5 Persentase SD yang telahdisupervisi dan difasilitasidalam pencapaian SNP
126.684.182.087 107.877.020.020 85,15
6
7
8
Output :
SD yang telah difasilitasiberdasarkan 8 SNPPersentase SMP yang telahdisupervisi dan difasilitasidalam pencapaian SNP
Output :SMP yang telah difasilitasiberdasarkan 8 SNP
31.321.553.610 26.666.766.313 85,13
Persentase SMA yang telahdisupervisi dan difasilitasidalam pencapaian SNP
Output :SMA yang telah difasilitasiberdasarkan 8 SNP
10.334.343.112 8.788.092.540 85,03
Persentase SMK yang telahdisupervisi dan difasilitasidalam pencapaian SNP
Output :SMK yang telahdifasilitasi berdasarkan 8SNP
12.953.320.476 11.016.956.590 85,05
Pada Tabel 3.4. diatas menunjukan bahwa Pada Tahun 2017:
1. Indikator kinerja persentase satuan pendidikan di Jawa timur yang telah
dipetakan mutu pendidikannya telah terealisasi sebesar Rp. 8.277.949.462,-
atau sebesar 53,54% dari total anggaran (sebelum efisiensi anggaran) sebesar
Rp.15.460.848.000,- Adapun anggaran tersebut yang terbagi ke 2 (dua) sub
output yaitu (1) Sekolah yang terverifikasi data mutunya. (2) Sekolah
terpetakan mutu pendidikannya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 58
2. Indikator kinerja persentase satuan pendidikan telah difasilitasi berdasarkan 8
SNP di Jawa timur alokasi anggarannya (sebelum efisiensi anggaran) adalah
Rp. 186.938.356.000,- dengan capaian realisasi sebesar Rp. 159.204.575.000,-
atau sebesar 85,16% hal ini didukung oleh 2 (dua) output, yaitu :
a) Satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP
b) Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013
Selain dua sasaran strategis di atas LPMP Jawa timur mendapatkan anggaran
berupa Layanan dukungan manajemen eselon I, Layanan internal (overhead), dan
layanan perkantoran sebagaimana dalam tabel 3.5. berikut:
NO OUTPUTSASARAN OUTPUT REALISASI
OUTPUT PAGURKAKL-DIPA
REALISASI-DIPA %
VOL SAT VOL SAT
1Layanan dukunganmanajemen eselon I
12 Layanan 11 Layanan 3.166.407.000 2.459.218.999 77,67%
2Layanan internal(Overhead)
12 Layanan 12 Layanan 5.345.700.000 5.334.583.000 99,79%
3 Layanan perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 394.000.000 390.142.000 99,02%
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi anggaran
sampai dengan Desember tahun 2017 adalah sebesar Rp. 192.542.478.510,- atau
96,07% dari total pagu Rp. 229.806.690.000,- Adapun yang menjadi kendala tidak
tercapainya target anggaran sebagaimana yang tercantum dalam Penetapan Kinerja
kepala LPMP Jawa t imur sebagian besar disebabkan oleh adanya efisiensi
anggaran sebesar Rp. 29.379.744.000,-.
LPMP Jawa timur pada tahun anggaran 2017 ini memperoleh alokasi pagu definitif
sebesar Rp. 128.769.117.000,00 yang dialokasikan pada kegiatan Sub Bagian Umum
dan 3 Seksi yaitu Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan, Seksi Pemetaan dan
Supervisi Pendidikan dan Seksi Sistem Informasi, seperti yang tergambar pada tabel
3.6 berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 59
NO SUBBAGUMUM/SEKSI ALOKASI
REALISASI
Keuangan % Keu Fisik % Fisik
1 SUBBAG UMUM 27.407.486.000 22.758.035.049 83,03111212
LayananLayananBulan
91,67100100
2 PMS 16.535.832.000 9.207.339.462 55,68 27.039 Sek 94,58
3 FPMP 159.755.479.000 136.247.213.600 85,28 9.533 Sek 96,92
4 SI 26.107.893.000 13.750.021.938 52,66 720 Sek 98,90
Tabel 3.6 Realisasi Anggaran per Seksi LPMP Jawa timur
Dalam hal akuntabilitas keuangan, terdapat beberapa catatan penting LPMP Jawa
timur pada tahun anggaran 2017, yaitu:
1. Pagu awal LPMP Jawa Tengah tahun anggaran 2017 yang terbit pada tanggal
7 Desember 2016 sebesar Rp 229.806.690.000 ,- dengan Nomor SP DIPA-
023.03.2.419521/2017.
2. Revisi ke 01 pada tanggal 15 Mei 2017 pada anggaran LPMP Jawa timur namun
tetap tidak merubah pagu.
3. Revisi ke 02 pada 14 Agustus 2017 terjadinya efisiensi anggaran sebesar
Rp. 29.379.744.000,-, sehingga pagu LPMP Jawa timur menjadi Rp.
200.426.946.000,-
4. Revisi ke 03 pada tanggal 6 September 2017 namun tetap tidak merubah pagu.
5. Revisi ke 04 pada tanggal 26 Oktober 2017 namun tetap tidak merubah pagu.
Dari keseluruhan Laporan Akuntabilitas Kinerja LPMP Jawa timur, baik penyerapan
anggaran maupun fisik pada tahun 2017 perkembangannya dapat dilihat dari Format
B19.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 60
BAB III
PENUTUP
Pengukuran kinerja LPMP Jawa timur berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2017
yang dideskripsikan dalam dua jenis analisis, yakni analisis pengukuran capaian kinerja
organisasi/lembaga dan pengukuran realisasi anggaran. Secara umum, dapat disimpulkan
bahwa LPMP Jawa timur telah merealisasikan program dan kegiatan pada tahun
anggaran 2017 untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah. Hal ini didukung
fakta bahwa kinerja LPMP Jawa timur berhasil merealisasikan semua output dari kegiatan
yang merupakan penjabaran dari sasaran strategis LPMP Jawa timur.
Adapun capaian kinerja LPMP Jawa timur memfokuskan pada rencana pencapaian sasaran
strategis yaitu meningkatnya penjaminan mutu pendidikan diseluruh jenjang pendidikan di
Provinsi Jawa timur dengan hasil capaian kinerja yang diukur dengan 2 cara, yakni:
1. Pengukuran indikator kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang sesuai dengan
renstra LPMP Jawa timur tahun 2015 – 2019,
2. Pengukuran indikator kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang sesuai dengan
output dalam DIPA LPMP Jawa timur.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokoknya LPMP Jawa timur pada tahun 2017
mendapatkan anggaran sebesar Rp. 229.806.690.000,- dengan serapan anggaran
sebesar Rp.192.542.478.510,- atau sebesar 96,07 % dengan sisa anggaran sebesar
Rp.7.884.467.490,- serta adanya efisiensi anggaran sebesar Rp. 29.379.744.000,-
Sehubungan dengan capaian kinerja tahun 2017, berikut ini adalah beberapa catatan
penting yang dapat menjadi informasi bagi pelaksanaan program di tahun berikutnya dan
tindak lanjut evaluasi kinerja selanjutnya, yaitu:
1. Terus berupaya melakukan koordinasi dengan Ditjen Dikdasmen terkait pelaksanaan
program LPMP sehingga seluruh kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana dan jadwal
yang sudah direncanakan untuk mencapai sasaran strategis yang sesuai dengan target
yang telah ditetapkan;
2. Hasil evaluasi kinerja pada tahun 2017 dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan terkait penyusunan program dan perbaikan dalam pelaksanaan
program di tahun berikutnya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun Anggaran 2017, LPMP Provinsi Jawa Timur 61
Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja tahun 2017 merupakan landasan yang
kuat bagi LPMP Provinsi Jawa timur untuk melaksanakan program- program pada tahun
berikutnya dan sekaligus menjadi barometer agar program- program pada masa yang akan
datang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Apabila diperlukan LPMP Jawa timur
akan mengambil langkah – langkah strategis baik berupa perubahan, penyesuaian dan
pembaharuan dalam rangka menjamin perwujudan tekat dalam melakukan pembangunan
pendidikan nasional khususnya di Jawa timur.