materi sosialisasi pojk mengenai penyelenggaraan dan tata kelola perusahaan pembiayaan 090215

Latar Belakang dan Ruang Lingkup

Perlunya

harmonisasi

dan

konkordansi

POJK

mengenai

Perusahaan

Pembiayaan

Peningkatan

kualitas

peraturan

Perubahan nomenklatur

pengawasan:

Menkeu OJK

Penyesuaian pengaturan

di bidang perbankan,

IKNB, dan perlindungan

konsumen

Perkembangan usaha

Perusahaan Pembiayaan

(PP) yang dinamis

Mendukung penerapan

RBS, dibutuhkan:

1. Pengaturan tingkat

kesehatan

2. Pengaturan Tata

Kelola

1. POJK Nomor

28/POJK.05/2014 tentang

Perizinan Usaha dan

Kelembagaan PP*)

2. POJK Nomor


Penyelenggaraan Usaha PP

Konvensional

3. POJK Nomor


Tata Kelola yang Baik Bagi

PP*)

4. POJK Nomor


Penyelenggaraan Usaha

Pembiayaan Syariah.

2

*) mengatur Perusahaan

Pembiayaan dan Perusahaan

Pembiayaan Syariah

Peraturan Pelaksanaan

POJK Perizinan Usaha dan

Kelembagaan PP

SE OJK tentang Mekanisme Perizinan Kantor Cabang

Perusahaan Pembiayaan.

POJK Tata Kelola yang Baik

Bagi PP

SEOJK tentang Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan

3

POJK Penyelenggaraan

Pembiayaan Syariah

SE OJK tentang Akad-Akad Pembiayaan Syariah.

SE OJK tentang Pelaporan Akad Pembiayaan Syariah

SE OJK tentang Uang Muka Pembiayaan Syariah

SE OJK tentang Tingkat Kesehatan

POJK Penyelenggaraan

Usaha PP

SE OJK tentang Persyaratan Pembiayaan Proyek

SE OJK tentang Tingkat Kesehatan

SE OJK tentang Uang Muka Pembiayaan

Framework Pengaturan Perusahaan Pembiayaan

Pengelolaan Usaha

Prudential

Perluasan Kegiatan UsahaPenguatan Kelembagaan

Tata Kelola yang Baik

Penyesuaian ekuitas minimum Kepemilikan asing secara

kumulatif direct dan indirect ≤ 85%

Kewajiban menjadi anggota asosiasi & SID

Tenaga kerja asing Pelatihan SDM

Tingkat kesehatan Rasio permodalan Kualitas piutang pembiayaan Rentabilitas Likuiditas Financing to asset ratio Gearing ratio Sanksi

Jumlah minimal direksi dan komisaris.

Komisaris independen dan komite

Pembatasan pengurus WNA. Rangkap jabatan.

Standardisasi perjanjian dan akad Pembiayaan

Uang muka pembiayaan Mitigasi risiko

pembiayaan Penyertaan Pendanaan Sertifikasi

4

Struktur POJK Penyelenggaraan Usaha PP

5

Larangan

Sertifikasi

Kegiatan Usaha

FAR

Ekuitas

BMPP

Kualitas Piutang

Pembiayaan

Likuiditas

Rentabilitas

Rasio Permodalan

Tingkat Kesehatan

Keuangan Pembiayaan

Investasi

Pembiayaan

Modal Kerja

Pembiayaan

Multiguna

Perjanjian

Pembiayaan

Uang Muka

Sewa Pembiayaan

Anjak Piutang

Pembelian dengan

Pembayaran Secara

Angsuran

Pembiayaan

Proyek

Fasilitas Modal

Usaha

Mitigasi Risiko

Pembiayaan

Pendanaan

PenyertaanLaporan Berkala

Sistem TIKerja Sama

Pembiayaan

Op. lease &

Fee Based

Perluasan Kegiatan Usaha

Kegiatan Usaha (PMK 84/2006)

POJK 29/2014Pembiayaan Investasi (Produktif, >2 th)

Cara :1. Sewa Guna Usaha : Finance Lease & Sale and Leaseback2. Anjak Piutang With Recourse3. Installment Financing 4. Pembiayaan Proyek5. Pembiayaan Infrastruktur

Pembiayaan Modal Kerja (Produktif,<2 th)Cara :

1. Sewa Guna Usaha : Sale and Leaseback2. Anjak Piutang with recourse & without recourse3. Fasilitas Modal Usaha

Pembiayaan Multiguna (Konsumtif)Cara :

1. Sewa Guna Usaha : Finance Lease2. Installment Financing

Kegiatan Usaha Pembiayaan Lain sesuai denganpersetujuan OJK

6

7

Perusahaan Pembiayaan dapatmelakukan Operating lease&kegiatan berbasis fee sepanjangtidak bertentangan denganperaturan perundangan-undangandi sektor jasa keuangan

KEGIATAN LAIN

Kegiatan berbasis fee mencakup kegiatan untukmemasarkan produk-produk jasa keuangan antaralain, reksadana, asuransi mikro, atau produk-produklain yang terkait dengan kegiatan jasa keuangan

7

Q & A

8

Bagaimana aplikasi penerapan pembiayaan investasi

dan pembiayaan multiguna

Pembiayaan Investasi adalah

pembiayaan untuk pengadaan

barang-barang modal beserta jasa

yang diperlukan untuk aktivitas

usaha/investasi, rehabilitasi,

modernisasi, ekspansi atau relokasi

tempat usaha/investasi yang

diberikan kepada debitur dalam

jangka waktu lebih dari 2 (dua)

tahun. (Pasal 1 angka 2 POJK

Nomor 29/POJK.05/2014)

Pembiayaan Multiguna adalah

pembiayaan untuk pengadaan

barang atau jasa yang diperlukan

oleh debitur untuk

pemakaian/konsumsi dan bukan

untuk keperluan usaha (aktivitas

produktif) dalam jangka waktu yang

diperjanjikan. (Pasal 1 angka 4

POJK Nomor 29/POJK.05/2014)

Q & A

9

Pembiayaan UMKM (Usaha kecil & menengah) diusulkan agar dapat diberikan

langsung kepada debitur/nasabah dananya karena masih terbuka besar untuk

UMKM.

Pembiayaan UMKM dapat diberikan melalui Pembiayaan Investasi dan

Pembiayaan Modal Kerja antara lain melalui cara Finance Lease, Anjak

Piutang, Pembiayaan dengan Pembelian secara Angsuran dan Fasilitas

Modal Usaha.

Dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM, Perusahaan Pembiayaan

agar berpedoman kepada antara lain Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9,

Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, dan Pasal 52 POJK 29/2014 tentang

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Q & A

10

Dalam Pasal 52 POJK 29/2014, PP dilarang melakukan pembelian barang dari Debitur

atau calon Debitur kecuali melalui cara Jual dan Sewa-Balik (Sale and Leaseback).

Mengapa Sale and Leaseback diperbolehkan?

Pada saat penyusunan POJK, kegiatan sale and leaseback dengan mekanisme

finance lease merupakan salah satu jenis kegiatan yang diperbolehkan oleh PMK

84/2006 dan telah dilakukan oleh banyak perusahaan pembiayaan.

Mengingat kegiatan sale and leaseback dengan mekanisme finance lease

merupakan transaksi 2 pihak, OJK memandang perlu untuk memberikan

pengecualian dari definisi kegiatan dana tunai untuk transaksi sale and leaseback

dengan mekanisme finance lease.

Namun demikian, dalam melakukan kegiatan sale and leaseback, PP juga tetap

harus memperhatikan ketentuan finance lease yang diatur dalam Pasal 8 POJK

29/2014.

Q & A

11

Apakah Sale and Leaseback dengan mekanisme Operating Lease diperbolehkan?

Apakah dikategorikan sebagai operating lease sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) POJK 29/2014?

Sale and Leaseback dengan mekanisme Operating Lease diperbolehkan.

Sebagaimana halnya dengan kegiatan operating lease, Sale and Leaseback

dengan mekanisme Operating Lease tidak dapat dikategotikan sebagai

kegiatan usaha pembiayaan dikarenakan kegiatan tersebut tidak

menimbulkan piutang pembiayaan dalam neraca Perusahaan Pembiayaan

Q & A

12

Apakah PP yang akan melakukan kegiatan anjak piutang dalam skim pembiayaan

modal kerja akan memerlukan izin baru, apabila PP tersebut hanya memperoleh

izin untuk melakukan kegiataan usaha Sewa Guna Usaha dan Pembiayaan

Konsumen.

Pasal 68 POJK 29/2014:

1) Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum

Peraturan OJK ini ditetapkan, dapat melaksanakan kegiatan usahanya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf

c, serta Pasal 2 ayat (2).

2) Bagi Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum

Peraturan OJK ini ditetapkan, ketentuan mengenai pencantuman kegiatan

usaha dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,

dinyatakan berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan OJK ini ditetapkan.

Q & A

13

Apa saja yang menjadi batasan PP dalam melakukan kerjasama skim

pembiayaan kepada nasabahnya, misal kerjasama dalam membiayai suatu

projek pembangunan hotel bekerjasama dengan bank, maka mana yang menjadi

bagian PP, mana yg menjadi bagian bank?.

1) Masalah pembagian share PP dan Bank diserahkan kepada mekanisme

business to business.

2) Namun demikian, dalam melakukan kegiataan pembiayaan bersama

dengan Bank atau pihak lain, PP tetap harus memperhatikan ketentuan-

ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK.

Q & A

14

Fungsi kepatuhan adalah antara lain memastikan bahwa kegiatan usaha yang

dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagaimana cara memastikan dan bagaimana apabila ada kegiatan usaha yang

tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan membahayakan

perusahaan?

1) Tata cara pelaksanaan kegiatan usaha PP telah diatur khususnya dalam Pasal

2 s.d.Pasal 14, dan Pasal 52 POJK 29/2014.

2) Dalam hal PP yang akan melakukan kegiataan usaha Pembiayaan lain atau

cara pembiayaan lain wajib terlebih dahulu memenuhi persyaratan tertentu

dan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada OJK dengan

menyertakan dokumen-dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam Pasal

2, Pasal 4 dan Pasal 5 POJK 29/2014.

3) Apabila perusahaan memerlukan kepastian apakah PP melakukan kegiataan

usaha yang bertentangan dengan Peraturan, PP dapat melakukan koodrinasi

dengan OJK terlebih dahulu.

Q & A

15

Untuk pembelian kendaraan produktif, dengan tenor <2tahun,

dengan pembayaran angsuran (installment financing) masuk ke dalam

pembiayaan apa?

Pembiayaan lain dengan persetujuan OJK

PENGATURAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN

Perjanjian Pembiayaan wajib dibuat secara tertulis.

Perjanjian pembiayaan wajib dibuat dalam ukuran dan bentuk

huruf yang dapat dibaca secara jelas sesuai dengan Peraturan

OJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Perjanjian Pembiayaan wajib dibuat dalam bahasa Indonesia,

dan apabila dipandang perlu dapat diterjemahkan ke dalam

bahasa asing.

16

Q & A

17

Bagaimana standardisasi bentuk perjanjian pembiayaan?

Pasal 16 POJK 29/2014:

Perjanjian Pembiayaan paling sedikit memuat jenis kegiatan usaha dan cara

pembiayaan; nomor dan tanggal perjanjian; identitas para pihak; barang atau

jasa pembiayaan; nilai barang atau jasa pembiayaan; jumlah piutang dan nilai

angsuran pembiayaan; jangka waktu dan tingkat suku bunga pembiayaan;

objek jaminan, apabila ada; Rincian biaya-biaya terkait dengan pembiayaan,

klausul Pembebanan Fidusia secara jelas, jika objek pembiayaan dibebani

jaminan fidusia; klausul mengenai mekanisme penyelesaian sengketa; klausul

mengenai hak dan kewajiban para pihak; Uang Muka; dan Denda

MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN

18

Q & A

19

Pasal 18 POJK No.29/POJK.05/2014, perihal mitigasi risiko melalui asuransi,

apakah wajib per 19 november 2014,atau berlaku peraturan peralihan berlaku 1

tahun setelahnya.

Dalam POJK 29/2014, ketentuan Pasal 18 berlaku pada saat POJK ditetapkan

pada tanggal 19 November 2014.

20

Peraturan sebelumnya(PMK Np.

84/PMK.12/2006)POJK No.29/2014

Permodalan

Rasio Permodalan

Rentabilitas

ROA, BOPO

Kualitas Aset

NPF

Likuiditas

Perbandingan Aset & Liabilitas Lancar(Current Ratio)

Tingkat Kesehatan Keuangan

Nil

ai k

om

po

sit:

Tidak terdapat

pengaturan

20

Rasio Permodalan

Rasio permodalan paling rendah sebesar 10%.

Modal yang telah disesuaikan dihitung dari nilai ekuitas Perusahaan Pembiayaan

dengan mempertimbangkan faktor penambah dan pengurang untuk memperoleh nilai

modal yang akan diperhitungkan dalam Rasio Permodalan seperti selisih antara

pencadangan regulasi dengan pencadangan akuntansi.

Aset yang telah disesuaikan dihitung dari nilai aset dikurangi dengan kas dan setara

kas.

Ketentuan mengenai rasio permodalan akan berlaku 1 tahun sejak POJK ditetapkan.

Ketentuan rasio permodalan dapat ditinjau kembali dan perubahannya diatur dalam

SE OJK.

Rasio Permodalan =modal yang telah disesuaikan

aset yang telah disesuaikanX 100%

21

Kolektibilitas Piutang PembiayaanPMK No. 84/PMK.12/2006 POJK No. 29/POJK.05/2014

Sewa Guna Usaha

Lancar (0-6 bulan)

Diragukan (6-14 bulan)

Macet (>14 bulan)

Anjak Piutang

Lancar (<90 hari)

Diragukan (90-180 hari)

Macet (>180 hari)

Kartu Kredit

Lancar (<30 hari)


Macet (>90 hari)

Pembiayaan Konsumen

Lancar (<4 bulan)

Diragukan (4-12 bulan)

Macet (>12 bulan)

Pasal 28 ayat (1): Pengkategorian menjadi 5 kategori, yaitu, lancar,

dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Penilaian Kualitas Piutang Pembiayaan untuk Pembiayaan

Investasi dan Pembiayaan Modal Kerja => Rp3M

prospek usaha;

kinerja (performance) Debitur/peminjam;

kemampuan membayar.

Pembiayaan < Rp3M

Batas waktu Pembayaran Pokok dan bunga berdasarkan

kolektibilitas:

Lancar (<30 hari*)

Dalam Perhatian Khusus (15-90 hari)

Kurang Lancar (90-120 hari)


Macet (>180 hari).

*hari kalender

22

One Obligor Concept PP wajib menetapkan kualitas yang samaterhadap 1 debitur dengan beberapa kontrak pembiayaan yangberbeda.

Batasan maksimum piutang pembiayaan yang masuk dalam kategoriNon Performing Financing-Netto sebesar 5% (Rasio Total PiutangKurang Lancar, Diragukan, dan Macet terhadap Total PiutangPembiayaan)

Ketentuan di Perbankan:

Lancar (< 0 hari)

Dalam Perhatian Khusus (1-

90 hari)

Kurang Lancar (90-120 hari)


Macet (>180 hari).

22

Pencadangan Piutang Pembiayaan

23

PMK No. 84/PMK.12/2006 POJK No. 29/POJK.05/2014

Belum ada pengaturan yang ada hanya

ketentuan terkait perpajakan:

SGU : 2,5%

Pembiayaan Konsumen: 5%

Besaran Pencadangan

Lancar: paling kurang sebesar 1% dari saldo piutang

pembiayaan kualitas lancar setelah dikurangi agunan.

Dalam Perhatian Khusus: paling kurang sebesar 5% dari saldo

piutang pembiayaan kualitas dalam perhatian khusus setelah

dikurangi agunan.

Kurang Lancar: paling kurang sebesar 15% dari saldo piutang

pembiayaan kualitas kurang lancar setelah dikurangi agunan.

Diragukan paling kurang sebesar 50% dari saldo piutang

pembiayaan kualitas diragukan setelah dikurangi agunan.

Macet: paling kurang sebesar 100% dari saldo piutang

pembiayaan kualitas macet setelah dikurangi agunan.

Pencadangan yang wajib dibentuk berdasarkan POJK digunakan

dalam pelaporan bulanan dan dalam menghitung ratio keuangan

yang diatur dalam POJK.

Pencadangan yang telah dibentuk menggunakan standar akuntansi

(CKPN) digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tahunan

audited oleh KAP.

Q & A

24

Ketentuan batas max NPF sebesar 5% dari total piutang berlaku bagi perusahaan

pembiayaan secara keseluruhan atau per kantor cabang?

Ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh total piutang pembiayaan yang

dimiliki oleh PP.

Q & A

25

Standardisasi mengenai tata cara perhitungan dan penilaian agunan sebagai

faktor pengurang dan pembentukan cadangan penyisihan penghapusan piutang.

Pasal 32 ayat (6) POJK 29/2014

Ketentuan mengenai jenis, tata cara perhitungan, dan pengembalian

agunan, serta tata cara perhitungan cadangan diatur dalam Surat Edaran

OJK.

Hal-hal yang diatur dalam SE OJK tersebut antara lain jenis dan persyaratan

agunan yang dapat digunakan untuk pengurang pembentukan cadangan

Penyesuaian Ekuitas Perusahaan Pembiayaan

PT: Min Rp40 M

Koperasi: Min Rp30 M

PT: Min Rp100 M

Koperasi: Min Rp50 M

31 Desember 2019

31 Desember 2016

26

Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut, PP wajibmenyampaikan rencana pemenuhan (action plan) paling sedikit memuat rencana yang akan dilakukan Perusahaan Pembiayaan untuk pemenuhan ketentuan yang disertai

dengan jangka waktu

Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan

BMPP

(Pasal 39 dan Pasal 40)

Total 50%

Pihak

Terkait

Paling Tinggi

20%

Satu

Debitur

Pihak yang memiliki hubungan pengendalian

dengan Perusahaan Pembiayaan secara

langsung maupun tidak langsung baik

melalui hubungan kepemilikan,

kepengurusan, keluarga, dan/atau keuangan

Anggota suatu kelompok Debitur memiliki

hubungan pengendalian dengan Debitur lain

baik melalui hubungan kepemilikan,

kepengurusan, dan/atau keuangan

Paling Tinggi

50%

Satu

Kelompok

Debitur

Pihak Tidak Terkait

27

Ketentuan BMPP pada Pasal 39 ayat(1), Pasal 40 ayat(1) dan ayat (2) dikecualikan bagipembiayaan untukpengadaan barangdan/atau jasadalam rangkaprogram pemerintah.

SUMBER PENDANAAN *)

Menerimapinjaman dari bank industri

keuangan non-bank, dan/atau

badan usaha lain

Menerbitkan

MTNpinjaman

subordinasimenerbitkan

obligasi

melakukanpenawaran

saham

Sekuritisasiaset

Pinjaman dari badan usaha lain

dibatasi (Pasal 45):

Jumlah pinjaman paling sedikit Rp1

miliar.

Jangka waktu paling singkat 1 tahun.

Dibuat dalam Akta Notariil

Mengikuti ketentuan di Pasar

Modal

Sumber Pendanaan

PMK No

84/PMK.12/2006POJK No. 29/POJK.05/2014

Pinjaman dari bank

Pinjaman dari badan usaha

28

Tidak perlu dilakukanPenilaian oleh Lembaga

Independen Pinjaman Subordinasi:

Jangka waktu paling singkat 5

tahun;

Hak tagih berlaku paling akhir dari

segala pinjaman yang ada

Dituangkan dalam akta notaril

Penyertaan Saham(Pasal 49)

Ketentuan Penyertaan modal oleh Perusahaan Pembiayaan:

Perusahaan pada sektor jasa keuangan di Indonesia

perusahaan yang terkait dengan kegiatan Perusahaan Pembiayaan

antara lain: Dealer kendaraan bermotor, Lembaga penyedia Informasi

perkreditan, penyedia alih daya di bidang penagihan, surveyor.

Untuk memastikan bahwa PP tetap melakukan kegiatan usaha utamanya,

penyertaan saham PP dibatasi dengan hal-hal sebagai berikut:

Jumlah seluruh penyertaan langsung PP paling tinggi 20% dari jumlah

Ekuitas PP.

Jumlah penyertaan langsung PP kepada entitas dalam 1 (satu) grup

paling tinggi 10% dari jumlah Ekuitas PP.

Ketentuan tersebut harus dipenuhi pada saat melakukan penyertaan.

29

29

Sertifikasi(Pasal 50)

30

•Wajib memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar di bidang pembiayaan dari lembagayang ditunjuk oleh asosiasi.

Posisi Manajerial (kepala kantor cabang sampai dengan satu tingkatdibawah Direksi)

•Wajib memiliki sertifikat keahlian di bidang pembiayaan dari lembaga yang ditunjukoleh asosiasi.

Direksi

•Wajib memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar di bidang pembiayaan dari lembagayang ditunjuk oleh asosiasi.

Dewan Komisaris

•Wajib memiliki sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko dari lembaga yang ditunjuk oleh asosiasi.

Direksi dan pejabat satu tingkat dibawah Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko

•Wajib memiliki sertifikat profesi di bidang penagihan dari lembaga yang ditunjukoleh asosiasi.

Pegawai dan/atau tenaga alih daya yang menangani bidangpenagihan

Larangan Dana Tunai(Pasal 52)

Dalam melakukan kegiatan, Perusahaan Pembiayaan dilarangmelakukan pembiayaan secara dana tunai kepada Debitur, yaitu Penyaluran pembiayaan yang tidak didasari transaksi atas pengadaan

barang dan/atau jasa dari penyedia barang dan/atau jasa;

Pembiayaan kembali atas produk yang telah dimiliki Debitur tanpadisertai dengan pengadaan produk baru (refinancing).

Pembiayaan dana tunai yang pendanaannya berasal dari joint financingatau channeling.

Dalam menyalurkan pembiayaan, Perusahaan Pembiayaandilarang melakukan pembelian barang dari Debitur atau calonDebitur kecuali melalui cara sale and lease-back.

31

PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA

32

Laporan

Berkala

Laporan

Bulanan

Laporan Keuangan

Tahunan (audited)

Wajib menyampaikan

ke OJK paling lama 4

bulan setelah tahun

buku terakhir

Ketentuan mengenai laporan

bulanan diatur dalam Peraturan OJK

mengenai laporan bulanan

Laporan keuangan

tahunan yang

disampaikan dalam

bentuk hard copy dan

soft copy

Dalam hal Perusahaan

Pembiayaan memperoleh izin

usaha kurang dari 6 bulan

hingga tahun takwim berakhir,

kewajiban penyampaian

laporan mulai berlaku pada

tahun takwim berikutnya

Wajib mengumumkan neraca

dan perhitungan laba rugi

singkat paling lama 4 bulan

setelah tahun buku berakhir

minimal pada 1 surat kabar

nasional

Wajib melaporkan pelaksanaan

pengumuman paling lama 20 hari

setelah pelaksanaan pengumuman

dilampiri bukti pengumuman

Kewajiban penyampaian

Laporan Kegiatan Usaha

Semesteran dihapus

dikarenakan informasi

dalam LKUS telah

terdapat di dalam

Laporan Bulanan

Q & A

33

Terkait dengan perubahan produk pembiayaan, bagaimana penyesuaian

pelaporan keuangan yang mengacu pada POJK No.3/POJK.05/2014 masih

menggunakan kegiataan pembiayaan SGU, Anjak piutang, Kartu Kredit dan

Pembiayaan Konsumen

Pasal 74 POJK 29/2014

Ketentuan dan mekanisme pelaporan bulanan Perusahaan Pembiayaan

dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum terdapat peraturan yang mengatur

mengenai ketentuan pelaporan bulanan sesuai dengan kegiatan usaha dalam

Peraturan OJK ini.

Sistem Informasi dan Teknologi(Pasal 58)

• Perusahaan Pembiayaan wajib mempunyaisistem informasi dan teknologi yang terintegrasi;

• Berlaku untuk PP yang memiliki kantor cabanglebih dari 5 (lima).

34

PENEGAKAN KEPATUHAN

Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan

Peraturan OJK tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Sanksi Administratif

Penyampaian Rencana Tindak

(Action Plan)

Surat Pemberitahuan

Penegakan

Kepatuhan

• PP wajib melakukan pemenuhan

paling lama 1 bulan sejak tanggal

surat pemberitahuan;

• Sampai dengan berakhirnya jangka

waktu surat pemberitahuan, PP

tidak juga memenuhi ketentuan.

• PP wajib melakukan pemenuhan

paling lama 1 bulan sejak tanggal

penetapan terjadi pelanggaran oleh

OJK;

• Sampai dengan berakhirnya jangka

waktu pemenuhan action plan, PP

tidak juga memenuhi ketentuan.

o Surat Peringatan (3x)o Pembekuan Kegiatan Usahao Pencabutan Izin Usaha

35

o Restrukturisasi aset dan/atau liabilitas;o Penambahan modal disetor;o Pembatasan penerimaan pinjaman baruo Penerimaan pinjaman subordinasi;o Pengalihan sebagian atau seluruh aset;o Pembatasan pembagian labao Pembatasan kegiatan yang menyebabkan pelanggran ketentuano Pembatasan pembukaan kantor cabang baru; dan/atauo Penggabungan badan usaha.

Rencanapemenuhan

Struktur POJK Tata Kelola yang Baik bagi PP

37

Tata Kelola

Pembiayaan

Praktik dan

Kebijakan

Remunerasi

Prinsip Tata Kelola

Pemegang Saham

Etika BisnisKeterbukaan

Informasi

Direksi

Dewan Pengawas

Syariah

Dewan Komisaris

RUPS

Organ Perusahaan

Transparancy Accountability

Responsibility

Transparansi

Kepemilikan

Saham

Fungsi Kepatuhan

Indenpendence

Auditor Internal

Pelaporan

Rencana Bisnis

Tahunan

Manajemen Risiko

dan Pengendalian

Internal

Fairness

38

Cakupan

Pelaksanaan

GCG

1. Tata cara

pelaksanaan tugas

dan tanggung jawab

Dewan Komisaris dan

Direksi.

7. Tata cara

penyusunan rencana

jangka panjang serta

rencana kerja &

anggaran tahunan.

2. Kelengkapan & tata

cara pelaksanaan tugas

komite-komite & satuan

kerja terkait fungsi

pengendalian intern.

6. Kebijakan

transparansi kondisi

keuangan dan non

keuangan.

3. Kebijakan dan

prosedur penerapan

fungsi kepatuhan,

audit intern, dan audit

ekstern.

5. Kebijakan

remunerasi.

4. Kebijakan dan

prosedur penerapan

manajemen risiko,

termasuk sistem

pengendalian intern.

Penerapan Tata Kelola Yang Baik (2)

Pemegang Saham

39

Pemegang saham pengendali Perusahaan wajib memenuhi

ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan.

Pemegang saham Perusahaan harus memastikan Perusahaan

dijalankan berdasarkan praktik usaha pembiayaan yang sehat

melalui RUPS

Pemegang saham Perusahaan dilarang mencampuri kegiatan

operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi,

kecuali dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban selaku

RUPS

Pemegang saham Perusahaan yang menjabat sebagai anggota

Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas

Syariah pada Perusahaan yang sama harus mendahulukan

kepentingan Perusahaan.

DIREKSI

40

Setiap anggota Direksi Perusahaan wajib lulus penilaian kemampuan dan

kepatutan

PP beraset > Rp 200M wajib memiliki minimal 3 orang anggota direksi, sedangkan

PP beraset ≤ Rp.200M wajib memiliki minimal 2 orang anggota direksi

Seluruh anggota Direksi dari PP yang seluruh Pemegang Saham WNI dan/atau

badan hukum Indonesia, wajib berkewarganegaraan Indonesia.

PP dengan kepemilikan asing wajib memiliki paling sedikit 50% anggota Direksi

yang merupakan warga negara Republik Indonesia

Anggota Direksi Perusahaan dilarang melakukan rangkap jabatan pada

perusahaan lain kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3

Perusahaan lain

Direksi Perusahaan wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling

sedikit 1 kali dalam 1 bulan & wajib menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% darijumlah rapat Direksi dalam periode 1 tahun;

Perusahaan wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

KOMISARIS

41

Setiap anggota Dewan Komisaris Perusahaan wajib lulus penilaian kemampuan dan

kepatutan;

PP dengan aset > Rp.200M wajib memiliki minimal 2 orang anggota Dewan Komisaris dan

salah satunya adalah 1 orang Komisaris Independen;

Perusahaan wajib mempunyai paling sedikit 1 orang anggota Dewan Komisaris yang

berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia;

Anggota Dewan Komisaris Perusahaan dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota

Dewan Komisaris pada lebih dari 3 PP lain;

Dewan Komisaris Perusahaan wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1

kali dalam 3 bulan & wajib menghadiri rapat paling sedikit 75% dari jumlah rapat DewanKomisaris dalam periode 1 tahun.

Komisaris Independen:

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggotaDPS, atau pemegang saham Perusahaan, dalam Perusahaan yang sama;

Tidak pernah jadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau mendudukijabatan 1 tingkat dibawah Direksi pada PP yang sama atau perusahaan lain yang memilikihubungan afiliasi dengan PP dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.

Contoh rangkap jabatan Direksi dan Komisaris

42

Nama Jabatan Jabatan

Rangkap

Perusahaan Pembiayaan Perusahaan Non

Perusahaan Pembiayaan

A B C D E F G H

Andi/

Direktur PP A

Direktur v x x x x x x x

Komisaris x v v v v v v v

Budi/

Komisaris PP A

Direktur x x x x x x x x

Komisaris v v v v v v v v

Anggota Direksi Perusahaan dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai Direksi pada

perusahaan lain kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga)

Perusahaan lain.

Anggota Dewan Komisaris Perusahaan dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai

anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Perusahaan lain.

Q & A

43

Bagaimanakah implementasi dari BOC Meeting (4x/tahun)?


Dewan Komisaris Perusahaan wajib menyelenggarakan rapat Dewan

Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Tata cara pelaksanaan seperti pihak yang hadir dalam rapat Dewan

Komisaris dan materi rapat Dewan Komisaris diserahkan kepada masing-

masing PP.

Komite

44

Perusahaan yang memiliki total aset lebih dari Rp.200M wajib

membentuk komite audit.

Salah seorang anggota komite adalah Komisaris Independen

yang sekaligus berkedudukan sebagai ketua komite;

Dewan Komisaris Perusahaan dapat membentuk komite lainguna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Komitelain yang dapat dibentuk oleh Dewan Komisaris antara lain: komite pemantau risiko; komite remunerasi dan nominasi; dan komite tata kelola perusahaan (governance).

Dewan Pengawas Syariah

45

Dewan Pengawas terdiri atas 1 orang ahli syariah atau lebih

yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesi;

Dewan Pengawas Syariah dilarang melakukan rangkap

jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada

Perusahaan yang sama;

Dewan Pengawas Syariah dilarang melakukan rangkap

jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris

atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada lebih dari 4

lembaga keuangan syariah lain.

Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan rapat

Dewan Pengawas Syariah secara berkala paling sedikit 6 kali

dalam 1 tahun.

Transparansi Kepemilikan Saham

46

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan wajib mengungkapkan mengenai:

Kepemilikan sahamnya yang mencapai 50% (lima puluh perseratus) atau lebih pada

Perusahaan tempat anggota direksi dimaksud menjabat dan/atau pada perusahaan

lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; dan

Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota

Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham

Perusahaan tempat anggota direksi dimaksud menjabat,

kepada perusahaan tempat anggota direksi dimaksud menjabat dan dicantumkan

dalam laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Auditor Eksternal

47

Auditor eksternal Perusahaan wajib ditunjuk oleh RUPS dari calon auditor eksternal

yang diajukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usulan komite audit (jika ada).

Pencalonan auditor eksternal wajib disertai:

a.alasan pencalonan dan besarnya honorarium atau imbal jasa yang diusulkan untuk

auditor eksternal tersebut; dan

b.pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh auditor eksternal, untuk bebas

dari pengaruh Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan pihak yang

berkepentingan di Perusahaan dan kesediaan untuk memberikan informasi terkait

dengan hasil auditnya kepada OJK.

Perusahaan wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang

diperlukan bagi auditor eksternal sehingga memungkinkan auditor eksternal

memberikan pendapatnya tentang kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan

Perusahaan dengan standar audit yang berlaku.

Praktik dan Kebijakan Remunerasi

48

Perusahaan wajib menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota

Dewan Komisaris, DPS dan pegawai yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip

kehati-hatian (prudent behavior) yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang

perusahaan dan perlakuan adil terhadap Debitur, kreditur, dan/atau Pemangku

Kepentingan lainnya.

Kebijakan remunerasi harus memperhatikan paling sedikit:

a.kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perusahaan sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b.prestasi kerja individual;

c.kewajaran dengan Perusahaan dan/atau level jabatan yang setara (peer group); dan

d.pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan.

Tata Kelola Pembiayaan

49

Perusahaan wajib menyusun kebijakan dan rencana pembiayaan yang

dituangkan dalam rencana bisnis Perusahaan

Perusahaan wajib memiliki satuan kerja atau pegawai yang bertanggung

jawab:

a. menyelenggarakan fungsi pemasaran, penerapan prinsip mengenal

nasabah, analisis pembiayaan, pemantauan kualitas piutang

pembiayaan, penagihan, penanganan pengaduan Debitur;

b. menyusun dan menerapkan standar dan prosedur operasional

pembiayaan; dan

c. menyusun dan menerapkan sistem dan prosedur pengendalian

internal untuk memastikan bahwa proses pemberian pembiayaan

dilakukan sesuai dengan kebijakan dan strategi pembiayaan, serta

tidak melanggar peraturan perundangan.

Q & A

50

Untuk efisiensi, hingga saat ini sistem administrasi, pembukuan dan manajemen

risiko di sebuah PP dilakukan oleh holding, kapan batas waktu maksimal fungsi

tersebut harus ada pada struktur organisasi secara mandiri di perusahaan

pembiayaan?


Bagi Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum berlakunya

Peraturan OJK ini ditetapkan, ketentuan dalam Peraturan ini dinyatakan

berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan OJK ini ditetapkan kecuali terhadap

ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 23, Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 58 ayat (1).

Etika Bisnis

• Perusahaan wajib membuat pedoman tentangperilaku etis, yang memuat nilai etika berusahasebagai panduan bagi Organ dan seluruhkaryawan Perusahaan.

51

Keterbukaan Informasi

52

Kebijakan dan strategi komunikasi Perusahaan harusmemungkinkan informasi yang dibutuhkan diberikan kepadaOJK secara lengkap, tepat waktu, dan dengan cara yang efisien.

Perusahaan wajib memiliki sistem pelaporan keuangan yangdiandalkan untuk keperluan pengawasan dan PemangkuKepentingan lain.

Perusahaan wajib mengungkapkan kepada OJK mengenai hal-hal penting, paling sedikit meliputi: pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal; transaksi material dengan pihak terkait; Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau

yang mungkin akan terjadi; dan informasi material lain mengenai Perusahaan.

Pelaporan

53

Perusahaan wajib melakukan penilaian sendiri (self assessment)atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik secaraberkala.

Penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan TataKelola Perusahaan Yang Baik dilakukan berdasarkanPedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Perusahaan wajib menyusun laporan pelaksanaan prinsip-prinsip TataKelola Perusahaan Yang Baik pada setiap akhir tahun buku dandisampaikan paling lambat tanggal 30 April 2014.

Q & A

54

Bagaimana cara penyusunan pelaporan tata kelola yang baik?


Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, paling sedikit

memuat: transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;

penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan

Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57; dan

rencana tindak (action plan) yang meliputi tindakan korektif (corrective action)

yang diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala/hambatan

penyelesaiannya, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata

Kelola Perusahaan Yang Baik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan laporan penerapan

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diatur dalam SE OJK.

Sanksi

55

Perusahaan yang

melanggar ketentuan

Peraturan OJK ini

dikenakan sanksi

administratif

Sanksi administratif

antara lain berupa

peringatan dan

pelaksanaan penilaian

kembali kemampuan dan

kepatutan

Sanksi administratif berupa

peringatan dapat diberikan

paling banyak 3 kali berturut-

turut dengan masa berlaku

paling lama masing-masing 2

bulan, yaitu:

a.peringatan pertama;

b.peringatan kedua; dan

c.peringatan ketiga.

Dalam hal sampai

dengan berakhirnya

jangka waktu peringatan

ketiga, Perusahaan tidak

juga memenuhi

ketentuan, Direksi,

Dewan Komisaris

dan/atau Pemegang

Saham Pengendali

dikenakan penilaian

kembali kemampuan dan

kepatutan.

Dalam hal Perusahaan mendapatkan sanksi

administratif berupa peringatan sebanyak 5 kali atau

lebih secara kumulatif dalam jangka waktu 2 tahun,

Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham

Pengendali dikenakan penilaian kembali kemampuan

dan kepatutan.

Q & A

56

Apakah dengan berlakunya POJK 28,29,30, dan 31 tahun 2014 menghapus

ketentuan PMK 84/2006?

Berdasarkan ketentuan POJK:

Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Perizinan,

Kelembagaan, Penyelenggaraan Usaha, dan Tata Kelola Yang Baik Bagi

Perusahaan tunduk pada Peraturan OJK.

TERIMA KASIH

materi sosialisasi pojk mengenai penyelenggaraan dan tata kelola perusahaan pembiayaan 090215

Documents