muhammad ali numbe -...
TRANSCRIPT
Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 161/PDT/2013/PTR
P U T U S A N NOMOR :161/PDT/2012/PTR
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :
MUHAMMAD ALI NUMBE, umur 80 tahun, pekerjaan Karyawan
Swasta/Petani, alamat Jalan Perdana Raya RT.21,
Kelurahan Paal V, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, yang
untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/
PEMBANDING;
M e l a w a n :
1. PT. PH INDO PLANTATION dahulu PT.MULTI GAMBUT INDUSTRI
berkedudukan didesa Tanjung Simpang, Kecamatan
Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir - Riau, yang
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2011
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tembilahan pada tanggal 24 Agustus 2011 No.
29/SK/2011/PN.TBH diwakili oleh kuasanya bernama
JOHANES BAGUS DHARMAWAN, SH., SYLVANA
AGNETHA WULAN WIDIASTUTY,SH. dan RAMINDA
UNELLY MARET SEMBIRING,SH., Advokat pada Firma
Hukum “AKKH” yang beralamat di Chase Plaza Lt.18
Jl.Jenderal Sudirman Kav.21 dan Blok II First City Complex
Lt 1 unit 18 & 21 Batam Center, Kota Batam untuk
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I / TERBANDING;
2. KEPALA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
berkedudukan di Kecamatan Tembilahan Kota Tembilahan,
Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 161/PDT/2013/PTR
Kabupaten Indragiri Hilir - Riau, yang berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2011 yang terdaftar di-
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal
24 Agustus 2011 No.30/SK/2011/PN.TBH diwakili oleh
kuasanya bernama SUSIANI,SH. dan BUSRIANTO,SSos.,
keduanya Pegawai Negeri pada Kantor Badan Pertanahan
Kabupaten Indragiri Hilir Riau, untuk selanjutnya disebut
sebagai TERGUGAT II / TERBANDING;
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;
Telah membaca :
1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23
Januari 2013 Nomor 161/Pen.Pdt/2012/PTR tentang penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak
tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan
perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan
No.06/Pdt.G/2011/PN.TBH tanggal 3 April 2012;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA :
Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam
turunan resmi Pengadilan Negeri Tembilahan No.06/Pdt.G/2011/PN.TBH
tanggal 3 April 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI :
Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA :
I. Dalam Konpensi
Menyatakan gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima (niet
ontvankelijk verklaard);
II. Dalam Rekonpensi
Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 161/PDT/2013/PTR
Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (niet
ontvankelijk verklaard);
III. Dalam Konpensi dan Rekonpensi
Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp 7.978.500,-( Tujuh juta sembilan ratus tujuh
puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
Menimbang, bahwa sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan
Banding No.06/PDT.G/2011/PN.TBH yang ditanda tangani oleh Panitera
Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Jum’at tanggal 13 April 2012,
Penggugat (Muhammad Ali Numbe) telah menyatakan banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 06/PDT/G/2011/PN.TBH
tanggal 3 April 2012;
Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah pemberitahuan pernyataan
banding No.06/Pdt/G/2011/PN.TBH yang ditanda tangani oleh Jurusita
Pengadilan Negeri Batam dan Jurusita-pengganti Pengadilan Negeri
Tembilahan, pengajuan permohonan banding oleh Penggugat/Pembanding
tersebut diatas telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa para
Tergugat/Terbanding pada tanggal 4 Mei 2012 dan tanggal 26 April 2012;
Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya,
Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Mei
2012 yang diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada
tanggal 11 Mei 2012, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan
/diserahkan secara sah kepada Kuasa para Tergugat/Terbanding tanggal 30
Mei 2012 dan tanggal 14 Mei 2012;
Menimbang, bahwa menanggapi memori banding tersebut, Kuasa
Tergugat I/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18
Juni 2012 yang diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada
tanggal 18 Juni 2013, dimana kontra memori banding tersebut telah
Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 161/PDT/2013/PTR
diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Penggugat/Pembanding pada
tanggal 30 Juli 2012;
Menimbang, bahwa berdasarkan Relas/Risalah Pemberitahuan Memeriksa
Berkas No.06/Pdt.G/2011/PN.TBH yang masing-masing ditanda tangani oleh
Jurusita/Jurusita-pengganti Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan Negeri Batam
dan Pengadilan Negeri Tembilahan, Penggugat/ Pembanding maupun para
Tergugat/Terbanding telah diberikan kesempatan untuk
mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut
dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat
banding;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :
Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Penggugat/
Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-
syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya
pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri
Tembilahan yang dalam pertimbangan hukumnya telah berpendapat bahwa
gugatan Penggugat obscuur libel (kabur) karena alasan batas-batas tanah
sengketa tidak sama dengan batas-batas tanah sengketa sesuai dengan hasil
pemeriksaan tempat, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak
dapat diterima;
Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I/Terbanding dalam kontra
memori bandingnya pada pokoknya telah menolak alasan-alasan yang
dikemukakan dalam memori banding Penggugat/Pembanding dan mohon
kepada Pengadilan Tinggi agar putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tersebut
dikuatkan;
Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 161/PDT/2013/PTR
Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding dari
Penggugat/Pembanding maupun kontra memori banding dari Tergugat I/
Terbanding serta memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara
serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor
06/Pdt.G/2011/PN.TBH tanggal 3 April 2012, maka Majelis Hakim Tingkat
Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat
Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan
menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang
menjadi dasar putusan tersebut;
Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar
putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka
pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai
pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini
ditingkat banding;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas. Majelis
Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri
Tembilahan Nomor 06/Pdt.G/2011/PN.TBH tanggal 3 April 2012 patut
dipertahankan dan harus dikuatkan;
Menimbang, bahwa didalam perkara ini Hakim Anggota I
(H.DASNIEL,SH.MH) telah berbeda pendapat (dissenting opinion) dengan
memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :
Menimbang, bahwa Hakim Anggota I. H. Dasniel, SH.MH, hanya
sependapat dengan Hakim Ketua Edi Widodo, SH.MH, dan Hakim Anggota II.
Tani Ginting, SH.MH., tentang putusan Eksepsi dari Majelis Hakim Tingkat
Pertama yang menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk
seluruhnya karena Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah
menyangkut pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut
dipersidangan, demikian pula tentang pembebanan biaya perkara yang
Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 161/PDT/2013/PTR
dibebankan kepada Penggugat Konpensi /Tergugat dalam Rekonpensi dan
berbeda pendapat (Dissenting Opinion) dengan pendapat Hakim Ketua dan
Hakim Anggta II tersebut di atas yang telah menguatkan putusan Majleis Hakim
Tingkat Pertama untuk seluruhnya baik dalam Eksepsi, maupun dalam pokok
perkara yaitu dalam Konpensi, dalam Rekonpensi serta dalam Konpensi dan
Rekonpensi;
Menimbang, bahwa alasan dari Hakim Anggota I tidak sependapat dengan
Hakim Ketua dan Hakim Anggota II yang telah menguatkan putusan Majelis
Hakim Tingkat Pertama untuk seluruhnya adalah pada halaman 55 dan 56
putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan :
Bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Pertama
mempertimbangkan dalil-dalil dari Penggugat, dalil-dalil bantahan
serta bukti-bukti dari Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, Majelis
Hakim Tingkat Pertama akan mempertimbangkan terlebih dahulu
formal dari gugatan Penggugat yang berkaitan dengan hasil
pemeriksaan setempat;
Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek
perkara pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012, diketahui tanah
obyek perkara berada di areal yang dikuasai oleh PT. TH.
Indoplantation (dahulu PT. Multi Gambut Industri (PT.MGI) /
Tergugat I/Terbanding);
Setelah dilakukan pengukuran ternyata batas-batas tanah yang
didalilkan oleh Penggugat /Pembanding sebagaimana yang tertera
dalam gugatan Penggugat/Pembanding berdasarkan Surat Ganti
Kerugian Atas Tanah (SGKAT) No. 005/DT/VIII/2000 tanggal 28
Agustus 2000 atas nama Muhammad Ali (Penggugat/Pembanding)
adalah berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan yaitu :
Batas-batas tanah dalam gugatan/Pembanding adalah :
Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 161/PDT/2013/PTR
- Sebelah Utara : Kanal PT MGI Ukuran 735 M.
- Sebelah Timur : Kanal PT MGI Ukuran 600 M.
- Sebelah Selatan : Kanal PT MGI Ukuran 735 M.
- Sebelah Barat : Sungai Simpang Kanan Ukuran 600 M.
Batas-batas tanah hasil pemeriksaan setempat adalah :
- Sebelah Utara : Kanal PT MGI Ukuran 600 M.
- Sebelah Timur : Kanal PT MGI Ukuran 735 M.
- Sebelah Selatan : Sungai Simpang Kanan Ukuran 600 M.
- Sebelah Barat : Kanal PT MGI Ukuran 735 M.
Bahwa karena batas-batas sebagaimana disebutkan dalam dalil
gugatan Penggugat/Pembanding tidak sama dengan batas-batas
tanah di lapangan, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama
berpendapat bahwa obyek gugatan yang didalilkan, Penggugat/
Pembanding adalah kabur (Obscuur libel) mengenai batas-
batasnya sehingga gugatan Penggugat/Pembanding harus
dinyatakan tidal dapat diterima;
Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat
Pertama yang menyebutkan karena batas-batas tanah dalam gugatan
Penggugat/Pembanding tidak sama dengan batas-batas tanah di lapangan
(hasil pemeriksaan setempat) maka obyek gugatan gugatan
Penggugat/Pembanding adalah kabur (Obscuur libel) mengenai batas-batasnya
sehingga gugatan Penggugat/Pembandingharus dinyatakan tidak dapat
diterima, Hakim Angggota I H. Dasniel, SH.MH, tidak sependapat dengan
alasan-alasan hukum sebagai berikut :
1. Bahwa batas sebelah utara dengan timur adalah sama hanya ukuran
tanahnya yaitu panjang dan lebarnya terbalik sedangkan batas
sebelah selatan dengan barat juga hanya terbalik menempatkan
Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 161/PDT/2013/PTR
posisi arah mata anginnya, tetapi walaupun demikian luas obyek
sengketa tersebut adalah sama yaitu 735 x 600 M2 = 441.000 M2;
2. Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut, ternyata tidak ada
tanah orang lain ikut terbawa di dalamnya;
3. Bahwa kedua belah pihak membenarkan lokasi yang menjadi
pemeriksaan setempat itu adalah tanah yang disengketakan oleh
mereka;
Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas,
seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengambil batas-batas yang
ditemukan di lapangan tersebut sebagai patokan batas-batas yang benar, bukan
sebaliknya berpendapat obyek gugatan Penggugat/Pembanding adalah kabur
(Obscure libel) mengenai batas-batasnya;
Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Hakim
Anggota I, dalil gugatan Penggugat/Pembanding tentang batas-batas tanah
sengketa tidaklah kabur (Obscure libel), sehingga tidaklah tepat apabila Majelis
Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan : Menyatakan gugatan
Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;
Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan Penggugat/
Pembanding pada Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding dalam kasus a
quo adalah sudah tepat dan benar menurut hukum karena putusan Kasasi
Mahkamah Agung Reg. No. 204 K/TUN/2003 antara Kepala Desa Tanjung
Simpang Kateman, sebagai Pemohon Kasasi dahulu sebagai
Tergugat/Pembanding melawan PT. Multi Gambut Industri sebagai Termohon
Kasasi dahulu sebagai Penggugat/ Terbanding dalam pertimbangan putusannya
telah membenarkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi
(Kepala Desa Tanjung Simpang Kateman dahulu Tergugat/Pembanding) karena
penerapan hukum oleh Judex Factie (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru)
Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 161/PDT/2013/PTR
terdapat kesalahan yaitu bahwa Surat Keterangan Tanah bukan merupakan
obyek Tata Usaha Negara (vide pasal 1 (3) UU No. 5 Tahun 1986);
Menimbang, bahwa dari putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut
dapat disimpulkan bahwa tentang Surat Keterangan Tanah menyangkut
sengketa tentang kepemilikan tanah bukanlah kewenangan Pengadilan Tata
Usaha Negara untuk mengadilinya tetapi adalah kewenangan Peradilan Umum
sehingga putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam perkara tersebut adalah :
Menyatakan gugatan Penggugat (Termohon Kasasi /Terbanding) tidak dapat
diterima;
Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang gugatan
dari Penggugat/Pembanding dan sangkalan dari Kuasa Tergugat I dan Kuasa
Tergugat II/ Terbanding sebagai berikut :
DALAM KONPENSI :
DALAM PROVISI :
Menimbang, bahwa setelah di baca dan di teliti point satu dan point
ketiga tuntutan provisi, ternyata tuntutan Penggugat/Pembanding tersebut telah
menyangkut materi/pokok perkara yang menjadi dasar gugatan
Penggugat/Pembanding dalam perkara a quo, yang masih memerlukan
pembuktian di persidangan, sedangkan terhadap provisi point kedua
dipertimbangkan bahwa karena pada Peradilan Tingkat Pertama Majelis Hakim
tidak meletakkan sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat I/Terbanding
berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Tanjung Simpang
Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, maka sudah selayaknya
tuntutan sita jaminan tersebut tidak dapat dikabulkan;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka tuntutan provisi penggugat/pembanding haruslah dinyatakan ditolak
selurunhnya;
DALAM EKSEPSI :
Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 161/PDT/2013/PTR
Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap
eksepsi dari Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugata II/Terbanding dinyatakan
ditolak seluruhnya sudah tepat dan benar, karena eksepsi-eksepsi tersebut
telah menyangkut materi/pokok perkara, sehingga putusan tentang eksepsi
tersebut perlu dipertahankan untuk dikuatkan;
DALAM POKOK PERKARA :
Menimbang, bahwa setelah di baca secara cermat dan teliti gugatan
Penggugat/Pembanding dan jawaban dari kuasa Tergugat I dan Tergugat
II/Terbanding, maka yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan ini adalah :
mengenai kepemilikan atas tanah seluas 441.000 M2 (735 x 600) M2 yang
terletak di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Kateman (sekarang kecamatan
Kateman pelangiran) Kabupaten Indragiri Hilir, apakah benar pemiliknya
Penggugat/Pembanding;
Menimbang, Tergugat I/Terbanding dalam jawabannya membantah dalil
gugatan Penggugat/Pembanding tersebut dengan mendalilkan bahwa
penguasaan dan pemanfaatan tanah obyek, sengketa oleh Tergugat I
/Terbanding adalah sah dan dilakukan dengan itikad baik sesuai prosedur
hukum yang berlaku dan berdasarkan dokumen yang dikeluarkan oleh instansi
yang mempunyai kewenangan untuk itu yakni Kantor Pertanahan Kabupaten
Indragiri Hilir dan telah memperoleh sertifikat HGU Nomor : 01 tanggal 29
Januari 1997 dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Negara
Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 31//HGU/BPN/96 tanggal
31 Juli 1996;
Menimbang, bahwa Tergugat I/ Terbanding juga menyatakan dalam
jawabannya bahwa diantara Penggugat/Pembanding dan Tergugat I
/Terbanding telah menandatangani Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama
Penyelesaian Tanah Garapan di atas Tanah HGU PT. Multi Gambut Industri
(sekarang PT. TH Indo Plantation/Tergugat I/ Terbanding) tanggal 4 Mei 2004
Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 161/PDT/2013/PTR
(Akta Kesepakatan Bersama) yaitu tanah yang digarap oleh Penggugat
/Pembanding (tanah sengketa sekarang) seluas 441.000 M2 dengan batas-
batas :
- Sebelah Utara : Kanal (PT. MGI 735 M
- Sebelah Selatan : Kanal (PT. MGI 735 M
- Sebelah Barat : Sungai Simpang Kanan 600 M
- Sebelah Timur : Kanal (PT. MGI 600 M
Pasal 2 Akta Kesepakatan Bersama menyebutkan :
“ Pihak Pertama (Penggugat/Pembanding) dengan ini Setuju untuk
menghenti-kan penggarapan ataupun pengelolaan tanah tersebut dan
sebagai kompensasinya Pihak Kedua setuju untuk membayar uang senilai
Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada pihak pertama
(Penggugat/Pembanding);
Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II/Terbanding dalam jawabannya
menyatakan bahwa : pernyataan Penggugat/Pembanding pada halaman 2
angka 7 menyebutkan Penggugat/Pembanding telah menguasai tanah obyek
sengketa jauh sebelum diterbitkannya sertifikat HGU atas nama Tergugat I /
Terbanding, sebagaimana dinyatakan dan dibuktikan dalam SKGAT Nomor :
005/DT/VII/2000 tanggal 28 Agustus 2000, tidaklah beralasan karena obyek
HGU tersebut telah diukur jauh sebelum terbitnya sertifikat HGU atas nama
Tergugat I/Terbanding yaitu pada Tahun 1992/1997 dan Tahun 1995 dan tahun
pendaftaran sertifikat HGU atas nama Tergugat I/ Terbanding tahun 1997 dan
tahun 1999 sedangkan SKGAT atas nama Penggugat/Pembanding tahun 2000;
Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat/Pembanding
dibantah oleh Tergugat I dan II /Terbanding maka Penggugat/Pembanding
berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat I
dan Tergugat II /Terbanding diberi hak pula untuk membuktikan dalil-dalil
sangkalannya sesuai pasal 283 Rbg dan pasal 1865 KUHPerdata;
Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 161/PDT/2013/PTR
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda
P1 sampai dengan P27 dan 4 (empat) orang saksi, sedangkan untuk
mendukung dalil bantahannya Tergugat I/Terbanding telah mengajukan buktii
surat-surat yang diberi tanda TI-1 sampai dengan T1-7 sedangkan Tergugat II
/Terbanding mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda TII-1 sampai
dengan TII-11;
Menimbang, bahwa menurut bukti P-9 yaitu Surat Ganti Kerugian Atas
Tanah (SKGAT) Reg. No. 005/DTS/VIII/2000 tanggal 28 Agustus 2000 antara
Jana E. Marundang, pihak pertama yang menerima uang ganti kerugian dengan
Muhammad Ali, pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang
tanah garapan pihak pertama yang terletak di Simpang Kanan Desa Tanjung
Simpang, Kecamatan Plangiran, Kabupaten Indragiri Hilir seluas ± 41.000 M2
yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tidak Bersengketa dari pemiliknya
bernama Jana E. Marundang yang diketahui oleh Kepala Dusun dan Pj. Kepala
Desa Tanjung Simpang tanggal 28 Agustus 2000;
Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Penggugat/Pembanding
yang bernama Janna E. Marundang tanah sengketa sekarang dahulunya adalah
milik saksi yang diperoleh dari orang tuanya dan pada tahun 2000 saksi jual
kepada Penggugat/Pembanding dan dasar kepemilikan saksi atas tanah
tersebut adalah Surat Keterangan Tanah;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti
bahwa tanah sengketa adalah milik dari Penggugat/Pembanding;
Menimbang, bahwa Tergugat I/Terbanding membantah atas kepemilikan
tanah sengketa oleh Penggugat/Pembanding dengan mengajukan bukti T1-2
dipersidangan;
Menimbang, bahwa menurut bukti TI-2 yaitu Buku Tanah Hak Guna
Usaha No. 01 yang sama dengan bukti TII-2 (sesuai dengan aslinya) dari Badan
Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 161/PDT/2013/PTR
Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Kateman, Mandah
Desa Simpang Kateman, Lubuk Kempas tertanggal 28 Januari 1997, Peta
gambar situasi khusus tertanggal 20 Desember 1993 seluas 7.972,2995 Ha,
pemegang haknya PT. Multi Gambut Industri (dahulu) sekarang PT. TH INDO
PLANTATION (Tergugat I/Terbanding);
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas
ternyata Tergugat/Terbanding telah lebih dahulu menguasai tanah sengketa dari
Penggugat/Pembanding yaitu sejak keluarnya Hak Guna Usaha dari Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hilir tertanggal 28 Januari 1997,
sementara Penggugat menguasainya sejak membayar uang ganti rugi tanah
sengketa kepada JANNA E. MARUNDANG sesuai Surat Ganti Kerugian Atas
Tanah (SGKAT) Reg. No. 005/DTS/VIII/2000 tertanggal 28 Agustus 2000;
Menimbang, bahwa menurut JANNA E. MARUNDANG sewaktu
dihadirkan sebagai saksi oleh Penggugat/Pembanding menerangkan di
persidangan bahwa tanah sengketa di dapatkan dari orang tuanya dan dasar
kepemilikannya adalah Surat Keterangan Tanah tetapi saksi tidak menjelaskan
Surat Keterangan Tanah tahun berapa dan siapa pejabat yang membuatnya
sementara dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding
juga tidak ada yang berhubungan dengan hal itu, sehingga kepemilikan atas
tanah sengketa yang dahulunya atas nama JANNA E MARUNDANG tersebut
sangat diragukan, dan Penggugat/Pembanding dengan demikian telah
membayar uang ganti kerugian kepada pihak JANNA E MARUNDANG yang
tidak ada alas haknya;
Menimbang, bahwa sekalipun demikian menurut bukti P-7, bukti P-8 yang
sama dengan bukti TI-1 yaitu Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama
Penyelesaian Tanah Garapan di atas Tanah Hak Guna Usaha PT. Multi Gambut
Industri (sekarang PT. TH. Indo Plantation) dibuat di hadapan Notaris dan
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Batam, Yulianistri, SH No. 1 tertanggal 4
Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 161/PDT/2013/PTR
Mei 2004 ternyata telah terjadi kesepakatan bersama antara Penggugat/
Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding tentang tanah sengketa;
Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Penggugat/Pembanding
bernama Rozak yang hadir di Kantor Notaris saat itu adalah antara lain saksi H.
Ali Numbe (Penggugat/Pembanding) H. Abdul Malik, Hasbi dan Ambok Nurung,
sedangkan dari pihak perusahaan (PT. Multi Gambut Industri/Tergugat I
/Terbanding) hadir satu orang dan saksi juga ikut tanda tangan dalam Akta
Kesepakatan Bersama itu mewaklili Pak Sake karena waktu itu dalam keadaan
sakit;
Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Penggugat/Pembanding
bernama Rafles pada tahun 2004, Penggugat/Pembanding ada menumpang
taxi saksi minta diantarkan ke Notaris Yulinistri, SH di Jalan Pelita Batam;
Menimbang, bahwa dari Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama
Penyelesaian Tanah Garapan di atas Tanah Hak Guna Usaha PT. Multi Gambut
industri tertanggal 4 Mei 2004 (bukti P-8 idem bukti TI-1) telah diatur
kesepakatan-kesepakatan antara lain sebagai berikut :
Pasal 1
PIHAK PERTAMA (Penggugat/Pembanding Cs) dengan ini menyatakan
dan mengakui sepenuhnya bahwa “tanah garapan” seluas 441.000 M2
(44,1 Ha) tersebut di atas yang digarap oleh pihak pertama adalah berada
di atas tanah Hak Guna Usaha milik PIHAK KEDUA (PT. Multi Gambut
Industri /Tergugat I /Terbanding) sebagaimana yang disebutkan dalam
Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01 Desa Simpang Kateman Lubuk
Kempas Kecamatan Kateman, Mandah Kabupaten Indragiri Hilir;
Pasal 2
PIHAK PERTAMA dengan ini setuju menghentikan penggarapan ataupun
pengelolaan tanah tersebut dan sebagai kompensasinya PIHAK KEDUA
setuju untuk membayar uang senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima
Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 161/PDT/2013/PTR
puluh juta rupiah) kepada Pihak Pertama secara tunai dan perjanjian ini
berlaku pula sebagai kwitansi / tanda terima yang sah”
Pasal 3
Dengan perjanjian ini maka Pihak Pertama menyatakan akan melakukan
penyerahan “tanah garapan” kepada Pihak Kedua dan Pihak Pertama
menyatakan menjamin kenyamanan dan keamanan bagi Pihak Kedua
untuk melakukan pengelolaan dan pengolahan “tanah garapan”
Pasal 4
Pihak Pertama juga menjamin bahwa sejak tanggal surat perjanjian ini dan
untuk seterusnya untuk waktu dikemudian tidak akan ada lagi tuntutan
atau gugatan dari siapapun juga baik perorangan maupun secara
kelompok termasuk ahli waris dari Pihak Pertama. Jika terjadi tuntutan
atau gugatan dari siapapun juga dikemudian hari atas “tanah garapan”
tersebut, maka penyelesaiannya menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
sendiri.”
Menimbang, bahwa Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tersebut di
atas diakui oleh Penggugat/Pembanding telah ditanda tanganinya di depan
Notaris Batam Saudara Yulianistri, SH dan telah pula menerima uang Rp.
250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat/Pembanding tersebut
dikuatkan pula dengan keterangan saksi Penggugat/Pembanding sendiri yang
bernama Rozak bahwa disamping Penggugat/Pembanding yang ikut menanda
tangani Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tersebut di atas adalah saksi
sendiri mewakili Pak Sake, H. Abdul Malik, Hasbi dan Ambok Nurung dan dari
pihak perusahaan satu orang (PT. Multi Ganbut Industri/Tergugat I
/Terbanding);
Menimbang, bahwa akan tetapi Penggugat/Pembanding dalam
kesimpulannya tertanggal 01 Maret 2012 halaman 26 dan tambahan
Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 161/PDT/2013/PTR
kesimpulan tertanggal 8 Maret 2012 halaman 20 menyebutkan bahwa ia
bersedia menerima uang Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
tersebut dan membubuhkan tanda tangan pada Surat Akta Kesepakatan
Bersama itu karena menganggap uang tersebut dan isi akta adalah
kebijaksanaan dari perusahaan;
Menimbang, bahwa dalil Penggugat/Pembanding tersebut di atas adalah
tidak beralasan sama sekali karena dalam pasal 2 dari perjanjian kesepakatan
bersama itu sangat jelas disebutkan : Pihak Pertama (Penggugat/Penbanding)
setuju menghentikan penggarapan/pengelolaan tanah (tanah sengketa) dan
sebagai kompensasinya Pihak Kedua (TergugatI/Terbanding) setuju membayar
uang Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pihak pertama
akan menyerahkan tanah garapan (tanah sengketa) kepada pihak kedua dan
menjamin kenyamanan, keamanan pihak kedua melaksanakan pengelolaan dan
pengolahan tanah garapan tersebut (pasal 3) serta pihak pertama menjamin
sejak ditandatanganinya Surat Kesepakatan Bersama tersebut dan untuk
seterusnya tidak akan ada lagi tuntutan atau gugatan dari siapapun juga
termasuk ahli waris dari pihak pertama (Penggugat/Pembanding) (pasal 4);
Menimbang, bahwa selanjutnya dalam halaman 22 dan 25 Kesimpulan
Penggugat/Pembanding menyebutkan : Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama
penyelesaian Tanah garapan di atas tanah HGU PT. Multi Gambut Industri
cacat hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang No 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris yaitu : pasal 17 huruf a menyebutkan : “Notaris dilarang
menjalankan Jabatan diluar wilayah Jabatannya”.
Bahwa Yulianistri, SH Notaris Batam hanya berwenang menjalankan
jabatannya di Batam, sedangkan obyek tanah kebun yang dinyatakan di dalam
surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Penyelesaian Tanah Garapan di atas
tanah HGU PT Multi Gambut Industri (Tergugat I/Terbanding) terletak di
Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 161/PDT/2013/PTR
Simpang Kanan Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten
Indragiri Hilir yang adalah wilayah jabatan Notaris Kabupaten Indragiri Hilir;
Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Penggugat/Pembanding
tersebut di atas maka menurut pasal 18 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :
“ Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari
tempat kedudukannya”;
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (2) tersebut di atas
jelaslah bahwa Notaris Yulianistri, SH berwenang menjalankan jabatannya
selaku Notaris baik di tempat kedudukannya di Batam dan Tembilahan karena
Batam dan Tembilahan (Ibukota Indragiri Hilir), saat perjanjian kesepakatan
bersama itu dibuat tanggal 4 Mei 2004 Batam masih termasuk di dalam Propinsi
Riau dan Batam masuk Propinsi Kepulauan Riau sebagai Propinsi yang ke 32
baru pada tanggal 1 Juli 2004;
Menimbang, bahwa kecuali seorang Notaris tersebut dalam kwalitasnya
selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam membuat akta jual beli
tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pasal 12 ayat
(1) menyebutkan :
“ Daerah kerja Pejabat Penbuat Akta Tanah (PPAT) adalah satu wilayah
kerja Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kotamadya”
Menimbang, bahwa jadi daerah kerja Notaris yang kwalitasnya selaku
(PPAT) adalah ditempat kedudukan di daerah Kabupaten atau Kotamadya satu
wilayah kerja Kantor Pertanahan dan bukan Propinsi;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dapat disimpulkan gugatan Penggugat/Pembanding tidak beralasan hukum
atau dengan kata lain Penggugat/Pembanding tidak berhasil membuktikan dalil-
Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 161/PDT/2013/PTR
dalil gugatannya sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding
harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;
DALAM REKONPENSI :
Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi(Tergugat I Konpensi/
Terbanding) telah mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Tergugat
Rekonpensi (Penggugat Konpensi/Pembanding) dengan alasan-alasan sebagai
berikut :
- Bahwa diantara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi
telah menandatangani Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama
Penyelesaian Tanah Garapan Diatas Hak Guna Usaha PT. Multi Gambut
Industri tanggal 4 Mei 2004;
- Bahwa hal-hal yang telah disepakati sesuai dengan Akta Perjanjian
Kesepakatan Bersama itu adalah tanah yang digarap oleh Tergugat
Rekonpensi yang terletak di Simpang Kanan Desa Tanjung Simpang
Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir seluas 441.000 M2
(empat ratus empat puluh satu ribu meter persegi) dengan batas-batas
sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Kanal (PT. MGI 735 M
- Sebelah Selatan : Kanal (PT. MGI 735 M
- Sebelah Barat : Sungai Simpang Kanan 600 M
- Sebelah Timur : Kanal (PT. MGI 600 M
- Bahwa kedua belah pihak dengan ini telah saling setuju dan mufakat
untuk membuat perjanjian dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1
PIHAK PERTAMA (Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi/
Pembanding) dengan ini menyatakan dan mengakui sepenuhnya bahwa
“tanah garapan” seluas 441.000 M2 tersebut di atas yang digarap oleh
Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 161/PDT/2013/PTR
PIHAK PERTAMA adalah berada dalam tanah Hak Guna Usaha milik
PIHAK KEDUA (Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi/
Terbanding) sebagaimana yang disebutkan dalam sertifikat HGU No. 01
Desa Simpang Kateman Lubuk Kempas Kecamatan Kateman Mandah
Kabupaten Indragiri Hilir;
Pasal 2
PIHAK PERTAMA dengan ini setuju untuk menghentikan penggarapan
ataupun pengelolaan tanah tersebut dan sebagai konpensasinya PIHAK
KEDUA setuju untuk membayarnya senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus
lima puluh juta rupiah) kepada PIHAK PERTAMA secara tunai dan
perjanjian ini berlaku pula sebagai kwitansi/tanda terima yang sah;
Pasal 3
Dengan perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA menyatakan akan
melakukan penyerahan “tanah garapan” kepada PIHAK KEDUA dan
PIHAK PERTAMA menyatakan menjamin kenyamanan dan keamanan
bagi PIHAK KEDUA untuk melakukan pengelolaan dan pengolahan
“tanah garapan”;
Pasal 4
PIHAK PERTAMA juga menjamin bahwa sejak tanggal
ditandatanganinya perjanjian ini dan untuk seterusnya untuk waktu
dikemudian hari tidak akan ada lagi tuntutan atau gugatan dari siapapun
juga, baik secara perseorangan maupun secara kelompok termasuk juga
ahli waris dari PIHAK PERTAMA, jika terjadi tuntutan atau gugatan dari
siapapun dikemudian hari atas “tanah garapan” tersebut, maka
penyelesaiaanya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA sendiri ;
- Bahwa oleh karena Akta Kesepakatan Bersama mengikat sebagai
perjanjian diantara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi
Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 161/PDT/2013/PTR
maka para pihak harus tunduk dan menjalankan kesepakatan tersebut
dengan itikad baik.
Tentang akibat hukum suatu perjanjian diatur dalam pasal 1338
KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut :
Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya ;
Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembaliselain dengan sepakat
kedua belah pihak atau perkara alasan-alasan yang oleh undang-
undang dinyatakan cukup untuk itu;
- Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi tidak pernah menarik kembali
isi Akta Kesepakatan Bersama, maka dokumen tersebut tetap berlaku
sebagai perjanjian yang mengikat dan harus dipatuhi oleh Tergugat
Rekonpensi;
- Bahwa pengajuan gugatan Rekonpensi oleh Penggugat Rekonpensi
karena Tergugat Rekonpensi telah menunjukan itikad tidak baik dengan
melakukan wanprestasi mengingkari kesepakatan yang telah dibuatnya
dalam Akta Kesepakatan Bersama, yang secara nyata telah
menimbulkan kerugian maretiil karena harus mengeluarkan biaya
tambahan untuk menghadiri persidangan. Oleh karena itu Penggugat
Rekonpensi (Tergugat I Konpensi/Terbanding) mohon agar Pengadilan
memutuskan sebagai berikut :
1. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah
melakukan wanprestasi;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Penyelesaian
Tanah Garapan Diatas Tanah Hak Guna Usaha PT. Multi Gambut
Industri tanggal 4 Mei 2004 sah dan mengikat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi
untuk tunduk dan mematuhi ini Akta Perjanjian Kesepakatan
Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 161/PDT/2013/PTR
Bersama Penyelesaian Tanah Garapan Diatas Tanah Hak Guna
Usaha PT. Multi Gambut Industri tanggal 4 Mei 2004;
Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti isi gugatan
rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi/Terbanding
ternyata identik dengan jawabannya dalam Konpensi, sehingga bukti-bukti surat
untuk mendukung gugatan dalam Rekonpensi oleh Penggugat Rekonpensi
sama dengan bukti-bukti surat yang diajukan dalam Konpensi yaitu bukti TI-1
sampai dengan bukti TI-7, tanpa mengajukan saksi-saksi;
Menimbang, bahwa setelah membaca dan memahami gugatan
rekonpensi maka yang menjadi pokok permasalahan adalah : apakah benar
Tergugat Rekonpensi telah mengingkari kesepakatan yang telah dibuat antara
Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang tertuang dalam Akta
Kesepakatan Bersama tentang status tanah garapan yang digarap Tergugat
Rekonpensi di atas tanah Hak Guna Usaha Penggugat Rekonpensi (PT. Multi
Gambu Industri);
Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan
Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi/Terbanding sebagai berikut :
Menimbang, bahwa bukti TI-1 sama dengan bukti P-8 yaitu Perjanjian
Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Penyelesaian Tanah Garapan Diatas
Tanah Hak Guna Usaha PT. Multi Gambut Industri tanggal 4 Mei 2004;
Menimbang, bahwa pasal 4 Akta Kesepakatan Bersama berbunyi :
PIHAK PERTAMA/Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi/Pembanding
menjamin sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan untuk seterusnya
untuk waktu dikemudian hari tidak akan ada lagi tuntutan atau gugatan dari
siapapun juga, baik secara perseorangan maupun kelompok termasuk ahli waris
PIHAK PERTAMA;
Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata Tergugat Rekonpensi telah
menggugat Penggugat Rekonpensi pada Pengadilan Negeri Tembilahan
Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 161/PDT/2013/PTR
dengan surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2011, mengingkari Perjanjian
Kesepakatan Bersama sesuai pasal 4 tersebut di atas, padahal Tergugat
Rekonpensi mengakui bahwa ia telah menerima uang kompensasi sebesar Rp.
250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas tanah garapan Tergugat
Rekonpensi yang berada di atas Hak Guna Usaha PT. Multi Gambut Industri
(bukti TI-6 dan bukti TI-7) sehingga dengan demikian Tergugat Rekonpensi
telah melakukan cidera janji atau wanprestasi yang telah menimbulkan kerugian
materiil bagi Penggugat Rekonpensi karena harus mengeluarkan biaya
tambahan untuk menghadiri persidangan sehingga dengan demikian petitum
point pertama gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan;
Menimbang, bahwa dengan adanya Akta Kesepakatan Bersama berarti
mengikat sebagai perjanjian di antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat
Rekonpensi, maka para pihak harus tunduk dan menjalankan kesepakatan itu
dengan itikad baik dan tidak ada alasan bagi sebelah pihak untuk
mengingkarinya kecuali sepakat kedua belah pihak dan karena Penggugat
Rekonpensi baik dalam jawaban gugatan konpensi maupun dalam gugatan
rekonpensi serta dalam kontra memori banding menyebutkan tidak pernah
menarik kembali isi Akta Kesepakatan Bersama tersebut dan Penggugat
Rekonpensi telah mengemukakan akibat hukum dari suatu perjanjian dengan
mensetir pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi :
Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya ;
Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembaliselain dengan sepakat
kedua belah pihak atau perkara alasan-alasan yang oleh undang-
undang dinyatakan cukup untuk itu;
Menimbang, bahwa ternyata Penggugat Rekonpensi tidak pernah menarik
kembali isi Akta Kesepakatan Bersama, maka Akta tersebut tetap berlaku
sebagai perjanjian yang sah dan mengikat yang harus dipatuhi oleh Tergugat
Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 161/PDT/2013/PTR
Rekonpensi, dengan demikian petitum point kedua dan ketiga gugatan
Penggugat Rekonpensi dapat pula dikabulkan;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan untuk seluruhnya;
Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan
seluruhnya maka putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 03 April 2012
Nomor : 06/Pdt.G/2011/PB.TBH tersebut dalam perkara a quo tidak dapat
dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru
akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di
bawah ini;
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI
Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi berada di pihak yang kalah
maka haruslah dibebani biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;
Mengingat akan pasal-pasal dari perudang-undangan serta peraturan lain
yang bersangkutan :
MENGADILI
- Menerima permohonan bading dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 03 April
2012 Nomor : 06/Pdt.G/2011/PN.TBH yang dimohonkan pemeriksaan
pada tingkat banding;
MENGADILI SENDIRI
DALAM PROVISI :
- Menolak tuntutan provisi Penggugat/Pembanding seluruhnya;
DALAM ESKSEPSI :
- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA :
- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;
DALAM REKONPENSI :
Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 161/PDT/2013/PTR
- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi/
Terbanding seluruhnya;
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :
- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi/Pembanding
untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat
peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima
puluh ribu rupiah);
Menimbang, bahwa selanjutnya karena putusan Pengadilan Tingkat
Pertama harus dikuatkan menurut pendapat Hakim Ketua dan Hakim Anggota
II, maka Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum
untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;
Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 dari Reglemen Hukum Acara
Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) juga pada Undang-Undang
No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-
undangan lainnya yang bersangkutan;
M E N G A D I L I :
1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan No. 06/PDT.G/2011/
PN.TBH tanggal 3 April 2012 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara
yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding
ditaksir sebesar Rp.150.000,-- (seratus limapuluh ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan pada hari : SENIN, tanggal 2 SEPTEMBER
2013, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan
susunan EDI WIDODO, SH.MHum. sebagai Hakim Ketua, H. DASNIEL,SH.MH,
dan TANI GINTING,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana pada hari KAMIS, tanggal 5 SEPTEMBER 2013 telah diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh
Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 161/PDT/2013/PTR
para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh SUNARIYAH,SH.
Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak
dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;
HAKIM ANGGOTA; HAKIM KETUA;
H.DASNIEL,SH.MH. EDI WIDODO,SH.MHum.
TANI GINTING,SH.MH.
PANITERA-PENGGANTI;
SUNARIYAH,SH.
Perincian biaya proses: 1. Meterai Rp 6.000,- 2. Redaksi Rp 5.000,- 3. Leges Rp 3.000,- 4. Administrasi Rp 136.000,- Jumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)