KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MULTILATERAL MEETING II

PRIORITAS NASIONAL : PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA

Jakarta, 15 April 2016

• Multilateral Meeting II dilaksanakan selama 14-18 April 2016 di Bappenas merupakan

periode pengintegrasian hasil Bilateral Meeting tahap I ke dalam forum lengkap di masing-

masing topik.

• Input :

• Hasil Multilateral Meeting Tahap I dan Bilateral Meetinng Tahap I terkait kesepakatan awal

Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan

Awal RKP 2017 dan tercantum dalam Aplikasi SIMU (Sistem Informasi Multilateral);

• Rekapitulasi sementara usulan daerah terhadap Program dan Kegiatan K/L yang

mendukung Prioritas Nasional yang tercantum dalam aplikasi e-Musrenbang.

• Keluaran :

• Output 1 : Finalisasi hasil penajaman Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan

Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Akhir RKP 2017 ;

• Output 2 : Konfirmasi urutan pembahasan per Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas,

sebagai masukan dalam Forum Musrenbangnas;

• Output 3 : Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Koordinator Prioritas

Nasional.

2

MULTILATERAL MEETING II

RANGKAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKP 2017

3

Kegiatan Jadwal Input Output

Multilateral Meeting Tahap II (Bappenas – K/L terkait)

14 – 18 April 2016

1. Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Awal RKP 2017 dan tertuang dalam Aplikasi SIMU;

2. Rekapitulasi usulan daerah kepada Program dan Kegiatan K/L melalui aplikasi SIMU

1. Finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Akhir RKP 2017;

2. Konfirmasi urutan pembahasan per Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas, sebagai masukan dalam Forum Musrenbangnas;

3. Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Koordinator Prioritas Nasional

Bilateral Meeting Tahap II (Bappenas – K/L terkait)

19 – 20 April 2016

1. Hasil finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L yang telah dibahas dalam Multilateral Meeting Tahap II;

2. Hasil konfirmasi dan verifikasi Koordinator Prioritas Nasional terhadap usulan daerah kepada Program dan Kegiatan K/L melalui aplikasi SIMU

1. Penelaahan pagu anggaran untuk Program dan dan Kegiatan K/L yang mendukung dalam Rancangan Akhir RKP 2017;

2. Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Bappenas – K/L

Musrenbangnas 20 April – 4 Mei

2016

Usulan daerah dalam aplikasi e-musrenbang yang telah dikonfirmasi dan diverifikasi dalam pelaksanaan multilateral meeting tahap II dan

bilateral meeting tahap II

Kesepakatan antara rencana Pemerintah Pusat (K/L) dan usulan prioritas program dan kegiatan dari daerah sebagaia masukan Rancangan Akhir RKP 2017

Slide - 3

PRIORITAS NASIONAL : PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA

PENDAHULUAN

• Pada tahun 2017, investasi tetap diharapkan sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang selanjutnya dapat menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak dan mendorong ekonomi Indonesia menjadi lebih produktif.

• Dalam rangka pencapaian target investasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia, peningkatan iklim investasi dan iklim usaha menjadi prasyarat mutlak untuk mendorong investasi tumbuh dengan laju yang tinggi.

PRIORITAS NASIONAL : PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan

Penyederhanaan perizinan dan penyediaan saranan layanan/fasilitasi investasi, yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha asing dan domestik untuk berinvestasi dan berusaha di seluruh wilayah Indonesia secara berimbang

*) Arahan Presiden : Ranking EODB 2016 sebesar 40

Sasaran 2014

2015 2016 2017 (BASELINE)

Peringkat Indonesia pada Ease of Doing Business (EoDB)

120 109 40* 35

Pertumbuhan Investasi(PMTB) (%) 4,6 5,1 5,2 6,0-6,6

Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)

463,1 519,5 594,8 638,8

Kontribusi PMDN (%) 33,7 33,8 35 36,3

Aceh

1,54%

9,61

Riau

1,41%

9,00 Kep. Riau

3,06%

19,56

Kep. Babel

0,25%

1,62

Kalimantan Utara

4,89%

31,22

Kalimantan Selatan

3,32%

21,20

Sulawesi

Utara

0,46%

2,94

Maluku Utara

1,35%

8,62

DKI Jakarta

10,51%

67,14

Bali

1,05%

6,68

Papua Barat

2,14%

13,65

Papua

0,64%

4,09 Sulawesi Selatan

1,88%

12,03

Sumatera

Utara

1,41%

9,00

Kalimantan Barat

4,37%

27,93

Kalimantan Tengah

1,78%

11,37

Gorontalo

0,03%

0,21

Sumatera

Selatan

13,87%

24,69

Sulawesi Tenggara

2,44%

15,57

Bengkulu

0,13%

0,85

Banten

9,28%

59,26

Jawa Barat

1,54%

13,82 D.I. Yogyakarta

0,14%

0,92

Jawa Timur

13,18%

84,22

Jawa Tengah

5,33%

34,05

Kalimantan Timur

4,99%

31,85

Maluku

0,15%

0,93

Sulawesi Barat

0,23%

1,50

NTB

0,45%

2,88

NTT

1,05%

6,69

Lampung

0,46%

2,93

Jambi

0,32%

2,02

Sumatera Barat

2,55%

16,27

Sulawesi Tengah

1,52%

9,71

TARGET REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN BERDASARKAN PROVINSI

Persentase Target (Rp T)

Sumber: Hitungan Bappenas

Peningkatan Iklim Investasi

dan Iklim Usaha

1. Peningkatan kemudahan

berusaha

2. Pelaksanaan deregulasi dan

harmonisasi regulasi perizinan pusat dan daerah

3. Pengembangan layanan perizinan

terpadu

4. Peningkatan persaingan usaha

yang sehat

5. Percepatan fasilitasi

penyelesaian masalah investasi

6.

Pembenahan iklim

ketenagakerjaan dan hubungan industrial yang

harmonis

7. Pengembangan infrastruktur pendukung

kawasan strategis

Level 1

PRIORITAS NASIONAL: PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA

Prioritas Nasional

Program Prioritas

Peningkatan kemudahan

berusaha

1.1 Perbaikan

kemudahan memulai

usaha

1.2

Perbaikan kemudahan mendirikan bangunan

1.3

Perbaikan kemudahan pendaftaran

properti

1.4 Perbaikan

kemudahan penyambungan

listrik

1.5 Perbaikan

kemudahan pembayaran

pajak

1.6 Perbaikan

kemudahan peringkat

akses perkreditan

1.7 Perbaikan

kemudahan penegakan

kontrak

1.8 Perbaikan

kemudahan penyelesaian

perkara kepailitan

1.9 Perbaikan

kemudahan perlindungan

terhadap investor

minoritas

1.10 Perbaikan

kemudahan perdagangan lintas negara

BANK INDONESIA, OJK, KEMENKUMHAM

1

MAHKAMAH AGUNG

KEMENKUMHAM

OTORITAS JASA

KEUANGAN

KEMENDAG, KEMENKEU

KEMEN ATR, KEMENKEU

KEMEN PU PR, KEPALA BPTSP DKI,KEPALA BKPPM KOTA SURABAYA

DIRJEN PAJAK KEMENKEU,KEPALA BPJS KESEHATAN

PT PLN, ESDM

KEMENAKER, BPJS, KEMENDAG, KEPALA BPTSP DKI JAKARTA, KEPALA BKPPM KOTA SURABAYA

Level 2

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

No Kegiatan Prioritas Sasaran K/L

1.1 Perbaikan kemudahan

memulai usaha

Jumlah waktu memulai usaha 5 hari, 3 prosedur

dan biaya Rp. 1.200.000,-

Tersedianya prosedur perizinan usaha

perdagangan yang disederhanakan menjadi 1

prosedur

Kemenaker

BPJS

Kemendag

Kepala BPTSP DKI Jakarta

Kepala BKPPM Kota Surabaya

1.2 Perbaikan kemudahan

mendirikan bangunan

Jumlah waktu mendirikan bangunan 25 hari,

prosedur mendirikan bangunan 3 prosedur, dan

biaya 6persen dari income per kapita

Kemen PU PR

Kepala BPTSP DKI Jakarta

Kepala BKPPM Kota Surabaya

1.3 Perbaikan kemudahan

pendaftaran properti

Jumlah waktu Pendaftaran Hak Atas Tanah(HGB)

selama 5 hari, prosedur pendaftaran sebanyak 3

prosedur dan biaya pendaftaran hak atas tanah

sebesar 5 persen dari nilai properti

Kemen ATR

Kemenkeu

1.4 Perbaikan kemudahan

penyambungan listrik

Jumlah waktu penyambungan listrik 25 hari,

prosedur penyambungan 3 prosedur, dan biaya

penyambungan sebesar 116 persen dari income

per capita

PT PLN

Kemen ESDM

1.5 Perbaikan kemudahan

pembayaran pajak

Jumlah waktu kemudahan pembayaran pajak

menjadi 80 jam per tahun, prosedur pembayaran

(online) menjadi 9 kali

Dirjen Pajak Kemenkeu

Dirut BPJS Kesehatan

I. SASARAN PENINGKATAN KEMUDAHAN BERUSAHA

No Kegiatan Prioritas Sasaran K/L

1.6 Perbaikan kemudahan

peningkatan akses

perkreditan

Jumlah perusahaan Lembaga Pengelola Informasi

Perkreditan (LPIP) swasta yang telah operasional

sebanyak 2 perusahaan

Bank Indonesia

OJK

Kemenkumham

1.7 Perbaikan kemudahan

penegakan kontrak

Jumlah waktu penegakan kontrak menjadi 38 hari,

11 prosedur dan biaya pendaftaran penegakan

kontrak sebesar kurang dari Rp.1.000.000,-

Mahkamah Agung

1.8 Perbaikan kemudahan

penyelesaian perkara

kepailitan

Jumlah waktu penyelesaian perkara kepailitan

menjadi 94 hari, dan 11 prosedur penyelesaian

Kemenkumham

1.9 Perbaikan kemudahan

terhadap investor

minoritas

Indeks hak pemegang saham investor minoritas

menjadi 8 dari 10, indeks kepemilikan dan kontrol

menjadi 8 dari 10 dan indeks transparansi

perusahaan menjadi 8 dari 10

OJK

1.10 Perbaikan kemudahan

perdagangan lintas

negara

Jumlah prosedur ekspor dan impor melalui NSW

sebanyak masing-masing 1 dokumen, dan

persentase penurunan biaya ekspor dan impor

menjadi 20 persen

Kemendag

Kemenkeu

I. SASARAN PENINGKATAN KEMUDAHAN BERUSAHA

Pelaksanaan deregulasi dan

harmonisasi regulasi perizinan pusat dan

daerah

2.1

Perubahan regulasi pusat dan daerah

yang menghambat investasi

2.2

Pelaksanaan harmonisasi, sinkronisasi

peraturan perizinan tingkat

pusat/kementerian lembaga dan

daerah

2.3 Penyederhanaan

peraturan dan perizinan

KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT PERIZINAN, PEMDA, KEMENDAGRI, KEMENKUMHAM

BKPM, KEMENKO PEREKONOMIAN,

KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT PERIZINAN,

PEMDA/PTSP, KEMENKUMHAM

KEMENDAGRI; PEMDA/PTSP DAERAH KEMENKUMHAM

2

Level 2

No Kegiatan Prioritas Sasaran K/L

2.1 Perubahan regulasi

pusat dan daerah yang

menghambat investasi

Rumusan pembatalan perda dan perkada yang

menghambat investasi dan perizinan yang diharmonisasi

• Kemendagri; • Pemda/PTSP Daerah • Kemenkumham

2.2

Pelaksanaan

harmonisasi,

sinkronisasi peraturan

perizinan tingkat

pusat/kementerian

lembaga dan daerah

Rumusan rekomendasi peraturan perizinan tingkat

Pusat/Kementerian/Lembaga dan tingkat daerah yang

diharmonisasi dan disinkronisasi

• K/L Terkait Perizinan • Pemda • Kemendagri • Kemenkumham

20 persen daerah yang melakukan deregulasi dan

harmonisasi terhadap peraturan pajak daerah dan

retribusi

80 persen rancangan peraturan perundang-undangan

bidang perekonomian yang diharmonisasikan

2.3

Penyederhanaan

peraturan dan perizinan

Rumusan rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing

investasi untuk meningkatkan peringkat indeks Ease of

Doing Business < 100

• BKPM • Kemenko

Perekonomian • K/L Terkait Perizinan

Rumusan kebijakan penyederhanaan peraturan dan bisnis

proses perizinan di Pusat dan di daerah

• Pemda/PTSP • Kemenkumham

II. SASARAN PELAKSANAAN DEREGULASI DAN HARMONISASI REGULASI PERIZINAN

PUSAT DAN DAERAH

Pengembangan layanan perizinan

terpadu

3.1

Pembentukan PTSP dan

pelimpahan kewenangan

perizinan kepada PTSP

daerah

3.2 Pengembangan sistem perizinan

nasional

3.3

Penyusunan SOP perizinan dan

SOP PTSP sesuai standar nasional

3.4

Pemantauan PTSP di daerah

PEMDA/PTSP DAERAH BKPM K/L TERKAIT

KEMENDAGRI PEMDA K/L TERKAIT

KEMENDAGRI, PTSP PUSAT, PTSP DAERAH

K/L TERKAIT

BKPM, KEMENDAGRI, KEMENPAN RB PTSP PUSAT, PTSP DAERAH

K/L TERKAIT

3

Level 2

III. SASARAN PENGEMBANGAN LAYANAN PERIZINAN TERPADU

No Kegiatan Prioritas Sasaran K/L

3.1 Pembentukan PTSP dan

pelimpahan kewenangan

perizinan kepada PTSP daerah

Terbentuknya PTSP di daerah dan

pelimpahan kewenangan perijinan kepada

PTSP daerah

• Kemendagri (belum ada dalam SIMU untuk kegiatan ini)

3.2

Pengembangan sistem perizinan

nasional

Tersedianya 1 paket pengembangan

sistem aplikasi perizinan dan non

perizinan yang dilimpahkan kepada PTSP

Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta

KEK dan FTZ

• Pemda/PTSP Daerah • BKPM • K/L Terkait

50 PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota

serta KEK dan FTZ yang terhubung dengan

SPIPISE dan Tracking System

3.3 Penyusunan SOP perizinan dan

SOP PTSP sesuai standar nasional

Tersedianya satu paket SOP pelayanan

persetujuan, perizinan dan fasilitas

penanaman modal

• BKPM • Kemendagri • Kemenpan RB • PTSP Pusat • PTSP Daerah • K/L Terkait

3.4 Pemantauan PTSP di daerah 561 PTSP penanaman modal di daerah

yang dipantau penyelenggaraannya

• Kemendagri, • PTSP Pusat • PTSP Daerah • K/L Terkait

Peningkatan persaingan usaha

yang sehat

4.1

Penegakan Hukum terhadap Praktek Anti Persaingan

Usaha yang sehat

4.2

Pengawasan Kegiatan Usaha

yang sesuai dengan

mekanisme persaingan usaha

yang sehat

4.3

Pencegahan terhadap praktek persaingan usaha yang tidak sehat

4

KPPU, KEMENKOP UKM

KPPU, KEMENKOP UKM

KPPU, KEMENKOP UKM

Level 2

IV. SASARAN PENINGKATAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT

No Kegiatan Prioritas Sasaran K/L

4.1

Penegakan hukum terhadap

praktek anti persaingan usaha

yang sehat

Meningkatnya kualitas dan kuantitas investigasi dan

penyelidikan perkara persaingan usaha

KPPU

KEMENKOP UKM

Meningkatnya kualitas dan kuantitas penanganan

perkara persaingan usaha

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemberkasan,

litigasi, dan eksekusi perkara persaingan usaha

Terlaksananya penelitian, penyelidikan, dan inspeksi

pelaksanaan kerjasama kemitraan KUMKM

4.2 Pengawasan kegiatan usaha

yang sesuai dengan

mekanisme persaingan usaha

yang sehat

Terlaksananya 20 pemetaan struktur pasar dan

pengawasan perilaku pelaku usaha

KPPU

KEMENKOP UKM

4.3

Pencegahan terhadap praktek

persaingan usaha yang tidak

sehat

Tersedianya 106 penilaian merger dan akuisisi KPPU

KEMENKOP UKM

Tersusunnya 11 saran dan pertimbangan terhadap

kebijakan sektor strategis

Percepatan fasilitasi penyelesaian

masalah investasi

5.1

Penyederhanaan peraturan

pertanahan

5.2

Percepatan Penyusunan RTRW

dan RDTR khususnya di

Kawasan Strategis

5.3

Penyelesaian pengaduan masalah

investasi KEMENTERIAN ATR, KEMENDAGRI, PEMDA

KEMEN ATR, PEMDA/PTSP DAERAH

5

BKPM, K/L TERKAIT, PTSP PUSAT, PTSP DAERAH, PEMDA

Level 2

V. SASARAN PERCEPATAN FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH INVESTASI

No Kegiatan Prioritas Sasaran K/L

5.1 Penyederhanaan peraturan

pertanahan

Terbitnya /revisi peraturan pertanahan yang

lebih sederhana

Kemen ATR/BPN ( belum ada dalam SIMU

untuk kegiatan ini)

5.2

Percepatan penyusunan

RTRW dan RDTR khususnya

di kawasan strategis

Terlaksananya bimbingan teknis kepada

pemerintah daerah dalam

penyusunan/peninjauan kembali RTRW dan

penyusunan RDTR di 8 KEK

Kementerian ATR Kemendagri Pemda

Tersusunnya materi teknis RDTR

kabupaten/kota di sekitar 5 KEK

Terlaksananya pembinaan bimbingan teknis

penyusunan RDTR di sekitar 14 kawasan

industri prioritas

Tersusunnya materi teknis RDTR

kabupaten/kota di sekitar 3 kawasan industri

prioritas

5.3

Penyelesaian pengaduan

masalah investasi

10 Perusahaan yang difasilitasi penyelesaian

masalah penanaman modal di wilayah I,7

perusahaan di wilayah II, 12 perusahaan di

wilayah III dan 8 perusahaan di wilayah IV

BKPM

K/L Terkait

PTSP Pusat

PTSP Daerah

Pemda

Terselesaikannya 2 permasalahan investasi

bidang infrastruktur

Konektivitas (tol) Laut dan Industri

Maritim

1. Pembangunan/ Pengembangan

Pelabuhan Umum

2. Pengembangan

Layanan Pelayaran Nasional

3. Insentif Usaha dan Iklim Investasi

4. Penguatan SDM Perkapalan dan Kepelautan

5. Penguatan Industri

Perkapalan dan Rancang Bangun

Kelautan

6.

Peningkatan Keamanan dan Keselamatan

Pelayaran

Level 2

PRIORITAS NASIONAL: PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kemenhub, BUMN, BPPT, BIG

Kemenhub, BPPT, BUMN

Kemenkeu, BKPM

Kemenhub, Kemenristekdikti

Kemenperin, BUMN, BPPT

Kemenhub, BMKG, BNPB

Usulan dari KSP BKPM mendukung keg PN ini

TERIMA KASIH