8/19/2019 PBL 6 Piter

1/23

Rahasia Jabatan, Etika dan Hukum

Kedokteran

Piter Pical

10.2010.235

D7

 Fakultas Kedokteran, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta

 Jln. Arjuna Utara No. 6 Jakarta 11510. Telepone ! "0#1$ 56%&'#061, (a) ! "0#1$ 56*'1+*1

 piterpical-ail.co

Pendahuluan

Penyakit menular seksual sekarang ini semakin marak. Pasien dengan penyakit menular 

seksual seringkali merupakan pria yang telah beristeri yang tertular dari bukan pasangannya.

Pasien bisa saja meminta dokter untuk tidak memberitahukan penyakitnya pada sang isteri,

walaupun penyakit tersebut dapat berpotensi tertular pada isterinya. Rahasia pasien menjadikewajiban seorang dokter untuk menjaganya. Komunikasi dan hubungan dokter pasien yang

 baik sangat penting dalam mengatasi penyakit pasien. Penjelasan tentang penyakit pasien harus

dilakukan serinci mungkin dan tanpa ada rasa menghakimi pasien.

Tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui aspek hukum dan etika yang

 berhubungan dengan rahasia profesi kedokteran. Di dalamnya juga akan dibahas mengenai

hubungan dokter pasien dan informed consent dalam hubungan yang menyangkut profesi

kedokteran.

1

8/19/2019 PBL 6 Piter

2/23

Hubunan dokter !asien

Dahulu hubungan dokter pasien bersifat partenalistik. Di mana pada model ini dokter 

 bagaikan orang tua dan pasien sebagai anak sehingga apa yang dikatakan dokter adalah mutlak 

dan tidak ada kebebasan bagi pasien dalam memilih terapai dan tindakan medis. Sifat hubungan

ini dianggap kurang tepat sehingga munculah model hubungan social contract dimana pada

model hubungan ini dikatakan bahwa dokter dan pasien adalah pihakpihak yang bebas, yang

meskipun memiliki perbedaan kapasitas dalam membuat keputusan tetapi saling menghargai.

!odel hubungan social contract ini mengharuskan terjadinya pertukaran informasi dan negosiasi

sebelum terjadinya kesepakatan,namun juga memberikan peluang bagi pasien untuk 

menyerahkan pengambilan keputusan kepada dokter. !odel hubungan ini dianggap terlalu

menyerdahanakan nilai hubungan dokter dan pasien . sehingga dicetuskan suatu model hubungan

dokter pasien yang berdasarkan "irtue dianggap paling cocok sebagai model hubungan dokter 

 pasien.#

Pada model hubungan "irtue baik dokter maupun pasien harus tetap berdialig untuk 

menjaga berjalannya komunikasi dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan

 pasien. Dalam melakukan komunikasinya dokter diharuskan menanamkan prinsipprinsip moral,

termasuk informed consent yang bearasal dari prinsip otonomi pasien.#

$enis hubungan dokter pasien sangat dipengaruhi oleh etika profesi kedokteran. Terdapat

kewajiban sebagai ramburambu dalam proses hubungan tersebut. Kewajaiban tersebut tertuang

dalam prinsipprinsip moral profesi ,yaitu%

• &utonomy '!enghormati hak pasien(

• )eneficence ')erorientasi pada kebaikan pasien(

•  *on maleficence 'Tidak memperburuk keadaan pasien(

• $ustice '!eniadakan diskriminasi(

Keempat nilai tersebut merupakan prinsip yang utama. Selain itu juga terdapat nilai lain

sebagai prinsip turunannya, yaitu%

2

8/19/2019 PBL 6 Piter

3/23

• +eracity 'Kebenaran informasi(

• idelity 'Kesetiaan(

•

Pri"acy dan confidentiality '!enjaga rahasia(

Rahasia !ro"esi kedokteran

Penggunaan kata pri"asi, kerahasiaan dan keamanan seringkali tertukar. &kan tetapi

terdapat beberapa perbedaan yang penting, diantaranya%

• Pri"asi adalah hak indi"idu untuk dibiarkan sendiri, termasuk bebas dari campur tangan

atau obser"asi terhadap halhal pribadi seseorang serta hak untuk mengontrol informasi

informasi pribadi tertentu dan informasi kesehatan.

• Kerahasiaan merupakan -pembatasan pengungkapan informasi pribadi tertentu. Dalam

hal ini mencakup tanggungjawab untuk menggunakan, mengungkapkan, atau

mengeluarkan informasi hanya dengan sepengetahuan dan ijin indi"idu-. nformasi yang

 bersifat rahasia dapat berupa tulisan ataupun "erbal.

• Keamanan meliputi -perlindungan fisik dan elektronik untuk informasi berbasis

komputer secara utuh, sehingga menjamin ketersediaan dan kerahasiaan. Termasuk ke

dalamnya adalah sumbersumber yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan,

mengolah dan menyampaikan, alatalat untuk mengatur akses dan melindungi informasi

dari pengungkapan yang tak disengaja maupun yang disengaja.

Kerahasiaan rekam medis diatur di dalam // Praktik Kedokteran pasal 01 ayat 2 yang

menyatakan bahwa -rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiannya oleh dokter atau

dokter gigi dan pimpinan sarana kesehatan-. 3al yang sama dikemukakan dalam pasal ##

Peraturan Pemerintah *o #4 tahun #566 tentang 7ajib Simpan Rahasia Kedokteran. Selanjutnya,

 pasal # PP yang sama menyatakan bahwa -yang dimaksud dengan rahasia kedokteran adalah

segala sesuatu yang diketahui oleh orangorang dalam pasal 8 pada waktu atau selama

melakukan pekerjaannya dalam lapangan kedokteran-.

3

8/19/2019 PBL 6 Piter

4/23

Selanjutnya // Praktik Kedokteran memberikan peluang pengungkapan informasi

kesehatan secara terbatas, yaitu dalam pasal 09 ayat '2(%

#. /ntuk kepentingan kesehatan pasien

2. /ntuk memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum

8. Permintaan pasien sendiri

0. )erdasarkan ketentuan undangundang

Sedangkan pasal #2 Permenkes 105a menyatakan bahwa%

#. Pemaparan isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter yang merawat pasien

dengan ijin tertulis pasien.

2. Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dapat memaparkan isi rekam medis tanpa seijin

 pasien berdasarkan peraturan perundangundangan.

Di bidang keamanan rekam medis, Permenkes *o 105a: !;*K;S:P;R:

8/19/2019 PBL 6 Piter

5/23

Kewajiban seorang dokter untuk menyimpan rahasia kedokteran telah diatur dalam PP.

 *o.#4 tahun #566.8,0

Pasal # PP *o #4:#566

=ang dimaksud dengan rahasia kedokteran ialah segala sesuatu yang diketahui oleh orangorang

tersebut dalam pasal 8 pada waktu atau selama melakukan pekerjaannya dalam lapangan

kedokteran.

Pasal 2 PP*o #4 :#566

Pengetahuan tersebut pasal l harus dirahasiakan oleh orangorang yang tersebut dalam pasal 8,

kecuali apabila suatu peraturan lain yang sederajat atau lebih tinggi dari pada PP ini menentukan

lain.

Pasal 8 PP *o #4:#566

=ang diwajibkan menyimpan rahasia yang dimaksud dalam pasal # ialah%

#. tenaga kesehatan menurut pasal 2 // tentang tenaga kesehatan.

2. !ahasiswa kedokteran, murid yang bertugas dalam lapangan pemeriksaan, pengobatan

dan atau perawatan, dan orang lain yang ditetapkan oleh menteri kesehatan.

Pasal 0 PP *o #4:#566

Terhadap pelanggaran ketentuan mengenai wajib simpan rahasia kedokteran yang tidak atau

tidak dapat dipidana menurut pasal 822 atau pasal ##2 K/3P, menteri kesehatan dapat

melakukan tindakan administratip berdasarkan pasal // tentang tenaga kesehatan.

Pasal > PP *o #4:#566

&pabila pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 0 dilakukan oleh mereka yang disebut dalam

 pasal 8 huruf b, maka menteri kesehatan dapat mengambil tindakantindakan berdasarkan

wewenang dan kebijaksanaannya.

Pasal 6 PP*o #4:#566

5

8/19/2019 PBL 6 Piter

6/23

Dalam pelaksanaan peraturan ini, menteri kesehatan dapat mendengar Dewan Pelindung Susila

Kedokteran dan atau badanbadan lain bilamana perlu.

Pasal 822 K/3P

#. )arang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan

atau pencariannya baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana

 penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu

rupiah.

2. $ika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat

dituntut atas pengaduan orang itu.

Pasal 09 K/3P

)arang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana.

!& #1:K:Kr:#569 2 $uli #565

Dalam -noodtoestand- harus dilihat adanya%

#. Pertentangan antara dua kepentingan hukum

2. Pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum

8. Pertentangan antara dua kewajiban hukum

Pasal 05 K/3P

#. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri

maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang

lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang

melawan hukum.

2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan keguncangan jiwa

yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Pasal >4 K/3P

6

8/19/2019 PBL 6 Piter

7/23

)arang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang undang, tidak 

dipidana.

Pasal ># K/3P

#. )arang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan

oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

2. Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang

diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perinlah diberikan dengan wewenang dan

 pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Kode Etik Kedokteran #ndonesia $K%DEK#&

Pasal #4

Seorang dokter harus menghormati hakhak pasien, hakhak sejawatnya, dan hak tenaga

kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien.

Pasal #6

Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien,

 bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.

/ndangundan Republik ndonesia *o.25 Tahun 2440 Tentang praktik kedokteran

Rekam !edis

Pasal 06

#. Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat

rekam medis.

2. Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat # harus segera dilengkapi setelah pasien

selesai menerima pelayanan kesehatan.

8. Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang

memberikan pelayanan atau tindakan.

7

8/19/2019 PBL 6 Piter

8/23

Pasal 01

#. Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 06 merupakan milik dokter,

dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan

milik pasien.

2. Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat # harus disimpan dan dijaga

kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

8. Ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat '#( dan ayat 2 diatur 

dengan Peraturan !enteri.

Rahasia Kedokteran

Pasal 09

#. Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan

rahasia kedokteran.

2. Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi

 permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien

sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundangundangan.

8. Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kedokteran diatur dengan Peraturan !enteri.

Pasal 822 K/3P

'#( )arang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan

atau pencariannya baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana

 penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu

rupiah

'2( $ika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat

dituntut atas pengaduan orang itu

Pasal #14 K/3P

8

8/19/2019 PBL 6 Piter

9/23

8/19/2019 PBL 6 Piter

10/23

Pasal 20

'#( Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai

dengan standar profesi tenaga kesehatan 'Perlindungan hukum di sini misalnya rasa aman

dalam melaksanakan tugas profesinya, perlindungan terhadap keadaan membahayakan

yang dapat mengancam keselamatan atau jiwa baik karena alam maupun perbuatan

manusia(

'2( Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat '#( diatur lebih lanjut oleh

!enteri

Pasal 88

$1& Dalarn rangka pengawasan, !enteri dapat mengambil tindakan disiplin terhadap tenaga

kesehatan yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan

yang bersangkutan.

$2& Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat '#( dapat berupa%

a. teguran?

 b. pencabutan ijin untuk melakukan upaya kesehatan.

$3& Pengambilan tindakan disiplin terhadap tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam

ayat '#( dan ayat '2( dilaksanakan dengan

Etika !ro"esi kedokteran

Kode ;tik Kedokteran nternasional berisikan tentang kewajiban umum, kewajiban

terhadap pasien, kewajiban terhadap sesama dan kewajiban terhadap diri sendiri. Selanjutnya,

Kode ;tik Kedokteran ndonesia dibuat dengan mengacu kepada Kode ;tik Kedokteran

nternasional.#

Selain Kode ;tik Profesi di atas, praktek kedokteran juga berpegang kepada prinsip

 prinsip moral kedokteran, prinsipprinsip moral yang dijadikan arahan dalam membuat

10

8/19/2019 PBL 6 Piter

11/23

keputusan dan bertindak, arahan dalam menilai baikburuknya atau benarsalahnya suatu

keputusan atau tindakan medis dilihat dari segi moral. Pengetahuan etika ini dalam

 perkembangannya kemudian disebut sebagai etika biomedis. ;tika biomedis memberi pedoman

 bagi para tenaga medis dalam membuat keputusan klinis yang etis 'clinical etics( dan pedoman

dalam melakukan penelitian di bidang medis.#

 *ilainilai materialisme yang dianut masyarakat harus dapat dibendung dengan

memberikan latihan dan teladan yang menunjukkan sikap etis dan profesional dokter,

seperti autono/ " menghormati hak pasien, terutama hak dalam memperoleh informasi dan hak 

membuat keputusan tentang apa yang akan dilakukan terhadap dirinya $, ene(icence " melakukan

tindakan untuk kebaikan pasien $, non ale(icence 'tidak melakukan perbuatan yang

memperburuk pasien( dan justice "  bersikap adil dan jujur  $, serta sikap altruise "  pengabdian

 profesi $.#

Pendidikan etik kedokteran, yang mengajarkan tentang etik profesi dan prinsip moral

kedokteran, dianjurkan dimulai dini sejak tahun pertama pendidikan kedokteran, dengan

memberikan lebih ke arah toolsdalam membuat keputusan etik, memberikan banyak latihan, dan

lebih banyak dipaparkan dalam berbagai situasikondisi etikklinik tertentu 'clinical etics(,

sehingga cara berpikir etis tersebut diharapkan menjadi bagian pertimbangan dari pembuatan

keputusan medis seharihari. Tentu saja kita pahami bahwa pendidikan etik belum tentu dapat

mengubah perilaku etis seseorang, terutama apabila teladan yang diberikan para seniornya

 bertolak belakang dengan situasi ideal dalam pendidikan.#

D 'katan Dokter ndonesia( memiliki sistem pengawasan dan penilaian pelaksanaan

etik profesi, yaitu melalui lembaga kepengurusan pusat, wilayah dan cabang, serta lembaga

!K;K '!ajelis Kehormatan ;tik Kedokteran( di tingkat pusat, wilayah dan cabang. Selain itu,

di tingkat sarana kesehatan 'rumah sakit( didirikan Komite !edis dengan Panitia ;tik di

dalamnya, yang akan mengawasi pelaksanaan etik dan standar profesi di rumah sakit. )ahkan ditingkat perhimpunan rumah sakit didirikan pula !ajelis Kehormatan ;tik Rumah Sakit

'!akersi(.#

Pada dasarnya, suatu norma etik adalah norma yang apabila dilanggar @hanyaA akan

membawa akibat sanksi moral bagi pelanggarnya. *amun suatu pelanggaran etik profesi dapat

11

8/19/2019 PBL 6 Piter

12/23

dikenai sanksi disiplin profesi, dalam bentuk peringatan hingga ke bentuk yang lebih berat

seperti kewajiban menjalani pendidikan : pelatihan tertentu 'bila akibat kurang kompeten( dan

 pencabutan haknya berpraktik profesi. Sanksi tersebut diberikan oleh !K;K setelah dalam

rapat:sidangnya dibuktikan bahwa dokter tersebut melanggar etik 'profesi( kedokteran.#

Dalam hal seorang dokter diduga melakukan pelanggaran etika kedokteran 'tanpa

melanggar norma hukum(, maka ia akan dipanggil dan disidang oleh !ajelis Kehormatan ;tik 

Kedokteran '!K;K( D untuk dimintai pertanggungjawaban 'etik dan disiplin profesi(nya.

Persidangan !K;K bertujuan untuk mempertahankan akuntabilitas, profesionalisme dan

keluhuran profesi. Saat ini !K;K menjadi satusatunya majelis profesi yang menyidangkan

kasus dugaan pelanggaran etik dan:atau disiplin profesi di kalangan kedokteran. Di kemudian

hari !ajelis Kehormatan Disiplin Kedokteran ndonesia '!KDK(, lembaga yang dimandatkan

untuk didirikan oleh // *o 25 : 2440, akan menjadi majelis yang menyidangkan dugaan

 pelanggaran disiplin profesi kedokteran.

Kode etik kedokteran #ndonesia $K%DEK#&

Kode etik dapat diibaratkan sebagai suatu kompas yang menunjukan arah moral bagi

suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral suatu profesi di mata masyarakat. &dapun

kode etik kedokteran ndonesia terdiri dari empat kewajiban yaitu kewajiban umum, kewajiban

terhadap pasien, kewajiban terhadap teman sejawat dan kewajiban terhadap diri sendiri.>,6

Kewajiban /mum

Pasal #

Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah atau janji dokter.

Pasal 2

Seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan professional secara indipendein

dan mempertahnkan perilaku profesiosanl dalam ukuran tertinggi.

Pasal 8

12

8/19/2019 PBL 6 Piter

13/23

Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu

yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.

Pasal 0

Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri.

Pasal >

Tiap perbuatan atau nasehat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik 

wajib memperoleh persetujuan pasien:keluarganya dan hanya untuk kepentingan dan kebaikan

 pasien tersebut.

Pasal 6

Setiap dokter harus senantiasa berhatihati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap

 penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan halhal yang dapat

menimbulkan keresahan masyarakat.

Pasal 1

Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri

kebenarannya.

Pasal 9

Seorang dokter harus, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan medis yang

kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang

'compassion( dan penghormatan atas martabat manusia.

Pasal 5

Seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan

 berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter 

atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan, dalam menangani pasien

Pasal #4

13

8/19/2019 PBL 6 Piter

14/23

Seorang dokter harus menghormati hakhak pasien, hakhak sejawatnya, dan hak tenaga

kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien

Pasal ##

Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani.

Pasal #2

Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter wajib memperhatikan keseluruhan aspek 

 pelayanan kesehatan 'promotif, pre"entif, kuratif dan rehabilitatif(, baik fisik maupun psiko

sosial, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi sejati masyarakat.

Pasal #8

Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat lintas sektoral di bidang kesehatan dan

 bidang lainnya dan masyarakat, harus saling menghormati.

Kewajiban Dokter Terhadap Pasien

Pasal #0

Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan ketrampilannya

untuk kepentingan pasien, yang ketika ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau

 pengobatan, atas persetujuan pasien:keluarganya ,ia wajib menujuk pasien kepada dokter yang

mempunyai keahlian untuk itu

Pasal #>

Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berinteraksi

dengan keluarga dan penasihatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah pribadi lainnya.

Pasal #6

Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien,

 bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.

Pasal #1

14

8/19/2019 PBL 6 Piter

15/23

Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali

 bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.

Kewajiban Dokter Terhadap Teman Sejawat

Pasal #9

Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.

Pasal #5

Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dan teman sejawat, kecuali dengan persetujuan

keduanya atau berdasarkan prosedur yang etis.

Kewajiban Dokter Terhadap Diri Sendiri

Pasal 24

Setiap dokter wajib selalu memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik.

Pasal 2#

Setiap dokter wajib senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

kedokteran:kesehatan.

Prinsi! moral kedokteran

Dalam profesi kedokteran dikenal 0 prinsip moral utama yaitu %

#. Prinsip otonomi, yaitu prinsip moral yang menghormati hakhak pasien, terutama hak 

otonomi pasien 'te ri-ts to sel( deterination(.

2. Prinsip beneficence, yaitu prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang ditujukan ke

kebaikan pasien.

8. Prinsip non maleficence, yaitu prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk 

keadaan pasien. Prinsip ini dikenal sebagai @ priu non nocere atau 2 do no ar.

15

8/19/2019 PBL 6 Piter

16/23

0. Prinsip $ustice, yaitu prinsip moral yang mementingkan fairness dan keadilan dalam

mendistribusikan sumber daya 'distriutive justice(.

Salah satu hak pasien yang disahkan dalam Declaration of Bisbon dari 7orld !edical

&ssociation '7!&( adalah @the rights to accept or to refuse treatment after recei"ing adeCuate

informationA. Secara implisit amandemen //D 0> pasal 29 ayat '#( juga menyebutkannya

demikian @Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,... dstA. Selanjutnya // *o

28:#552 tentang kesehatan juga memberikan hak kepada pasien untuk memberikan persetujuan

atas tindakan medis yang akan dilakukan terhadapnya. 3ak ini kemudian diuraikan di dalam

Permenkes tentang Persetujuan Tindakan !edis.

Suatu tindakan medis terhadap seseorang pasien tanpa memperoleh persetujuan terlebih

dahulu dari pasien tersebut dapat dianggap sebagai penyerangan atas hak orang lain atau

 perbuatan melanggar hukum.

Prinsip otonomi pasien ini dianggap sebagai dasar dari doktrin informed consent.

Tindakan medis terhadap pasien harus mendapat persetujuan 'otorisasi( dari pasien tersebut,

setelah ia menerima dan memahami informasi yang diperlukan.

#n"ormed 'onsent

nformed consent adalah suatu proses yang menunjukkan komunikasi yang efektif 

anatara dokter dengan pasien, dan bertemunya pemikiran tentang apa yang akan dan apa yang

tidak akan dilakukan terhadap pasien. Dasar hukum dari informed consent tercantum jelas pada

Peraturan !enteri Kesehatan *o 254:!enKes:Per::2449 tentang Persetujuan Tindakan

Kedokteran pasal # sampai dengan pasal 24 yang merupakan pengganti dari Peraturan !enteri

Kesehatan *o >9>:!enKes:Per:. Pada pasal # '#( Permenkes *o 254:!enKes:Per::2449 dijelaskan bahwa

Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluargaterdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau

kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. #

Tujuan nformed Eonsent antara lain adalah untuk memberikan perlindungan kepada

 pasien terhadap tindakan dokter yang sebenarnya tidak diperlukan dan secara medik tidak ada

16

8/19/2019 PBL 6 Piter

17/23

dasar pembenarannya yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasiennya dan untuk memberi

 perlindungan hukum kepada dokter terhadap suatu kegagalan dan bersifat negatif, karena

 prosedur medik modern bukan tanpa resiko, dan pada setiap tindakan medik ada melekat suatu

resiko ' Permenkes *o. 254:!enkes:Per::2449 Pasal 8 (

 nformed consent memiliki 8 elemen, yaitu threshold elements, informaton elements dan

consent elements. Threshold elements menjelaskan bahwa pemberi consent haruslah seseorang

yang kompeten dalam membuat keputusan 'medis(. Secara hukum seorang dianggap kompeten

apabila telah dewasa 'jika usia telah mencapai 2# tahun atau telah pernah menikah(, sadar dan

 berada dalam keadaan mental yang tidak dibawah pengampuan. nformed elements terdiri dari 2

 bagian yaitu disclosure  'pengungkapan( dan understandin- 'pemahaman(. Eonsent elements

 juga terdiri dari 2 bagian yaitu voluntariness  'kesukarelaan, kebebasan( dan autori3ation

'persetujuan(. Dalam hal ini, consent dapat dinyatakan 'e)pressed ( baik secara lisan maupun

tertulis ataupun tidak dinyatakan 'iplied ( yaitu melalui tingkah laku 'gerakan( yang

menunjukkan jawabannya.#

nformasi:keterangan yang wajib diberikan sebelum suatu tindakan kedokteran

dilaksanakan dijelaskan pada Permenkes *o 254:!enKes:Per::2449 pasal 1 '8( sekurang

kurangnya mencakup %

#. Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran.

2. Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan.

8. &ltematif tindakan lain, dan risikonya.

0. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi.

>. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

6. Perkiraan pembiayaan.

Dijelaskan pada Permenkes *o 254:!enKes:Per::2449 pasal #9 '#( dan '2( bahwa

 pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ini

dilaksanankan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten:Kota dengan melibatkan organisasi profesi terkait sesuai tugas dan fungsi masing

17

8/19/2019 PBL 6 Piter

18/23

masing. Dan pada pasal selanjutnya dijelaskan bahwa !enteri, Kepala Dinas Kesehatan

Propinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten:Kota dapat mengambil tindakan administratif 

sesuai dengan kewenangannya masingmasing. Tindakan administratif yang dimaksud dapat

 berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan Surat jin Praktik.

ProFy consent adalah consent yang diberikan oleh orang yang bukan si penderita itu

sendiri, dengan syarat bahwa pasien tidak mampu memberikan consent secara pribadi, dan

consent tersebut harus mendekati apa yang sekiranya akan diberikan pasien oleh pasien apabila

ia mampu memberikannya 'baik untuk pasien, bukan baik untuk orang banyak(. /mumnya

urutan dalam memberikan proFy consent adalah suami atau isteri, anak, orang tua, saudara

kandung dan sebagainya.

nformed consent tidak berlaku pada > keadaan, yaitu pada

• Keadaan darurat medis

• &ncaman terhadap kesehatan masyarakat

• Pelepasan hak memberikan consent

• Elinical pri"ilege

• Pasien yang tidak berkompeten memberikan consent

EonteFtual circumstances juga seringkali memoengaruhi perolehan informed consent.

Seseorang yang dianggap sudah pikun, ornag yang memiliki mental yang lemah,dan orang dalam

keadaan terminal seringkali tidak dianggap cakap menerima informasi yang benar apalagi

membuat keputusan medis. )anyak keluarga pasien melarang dokter untuk berkata benar kepada

 pasien mengenai keadaan sakitnya.#

Keluhan pasien tentang proses informed consent adalah%

• )ahasa yang digunakan terlalu teknis

• Perilaku dokter yang terlihat terburuburu atau tidak perhatian atau tidak ada waktu untuk 

tanya jawab

18

8/19/2019 PBL 6 Piter

19/23

• Pasien sedang stress emosional sehingga tidak mampu mencerna informasi

• Pasien dalam keadaan tidak sadar atau mengantuk 

Sebaliknya kendala pada dokter dalam menyampaikan informed consent dengan baik 

meliputi%

• Pasien tidak mau diberitahu

• Pasien tak mampu memahami

• Resiko terlalu umum atau jarang terjadi

• Situasi gawat darurat atau waktu yang sempit

Dam!ak hukum

Kewajiban Dokter G Penjelasan Tindakan !edis ' ;dukasi (

Pada kasus tersebut, pasien lakilaki harus dijelaskan mengenai keuntungan dan kerugian

 jika ia menjalani pengobatan tanpa mengobati juga sang istri yang kemungkinan sudah terkena

gonorrhea. $ika dokter tidak meberikan penjelasan terlebih dahulu, dokter tersebut tidak 

memenuhi kewajiban dokter yang tercantum dalam Pasal 0 dan Pasal > Permenkes *o

>9>:!enKes:Per:

8/19/2019 PBL 6 Piter

20/23

'#( )arang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau

 pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling

lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

'2( $ika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut

atas pengaduan orang itu.

K/3 Perdata #86>

@Setiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan

orang yang karena kesalahannnya menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebutA

P() dan *#D)

H adalah penyakit kelamin yang ditandai keluar nanah sesudah melakukan hubungan

kelamin. Penyebabnya bakteri Neisseira -onorroeae. 

Pemeriksaan Baboratorium yang dapat dilakukan ialah %

#. Dengan pemeriksaan sekret

2. Pemeriksaan sediaan langsung

Pemeriksaan fisik ditemukan %

#. Pria H/; merah, edema, ektropion

2. 7anita mulut rahim merah, edema, sekret mukopurulen ejala H adalah %

#. !asa tunas 8 G > hari

2. *yeri I panas pada saat kencing

8. Keluar nanah

0. !uara uretra membengkak 

>. Keputihan pada wanita

Komplikasi yang dapat timbul adalah %

Pada pria % balantis, tisonitis, uretritis posterior, prostatitis, epidedimitis

Pada wanita % parauretritis, bartolinitis, "ul"o"aginitis

20

8/19/2019 PBL 6 Piter

21/23

&DS adalah  Ac4uired uno e(icienc/ 7/ndroe yaitu kumpulan gejala penyakit

yang disebabkan karena hilangnya kekebalan tubuh 'sistem kekebalan tubuh berfungsi melawan

kuman atau "irus yang masuk ke dalam tubuh(. Penderita &DS terserang berbagai penyakit,

karena sistem kekebalan tubuhnya telah rusak. Penyebab &DS adalah "irus yang dikenal dengan

"irus 3+  8uan unode(icienc/ 9irus  '3+(, yang menyerang dan merusak sistem

kekebalan tubuh. 3+:&DS menular melalui %

• 3ubungan seks yang tidak terlindungi dengan orang yang telah terinfeksi 3+

• Penggunaan jarum suntik secara bergantian ' jarum bekas (

• bu hamil penderita 3+ kepada bayi yang dikandungnya

• Dari ibu ke anak melalui air susu ibu

Eara !encegah Penularan Penyakit !enular Seksual 'P!S( adalah %

• 3indari hubungan seks bergantiganti pasangan

• )ersikap saling setia

• Eegah dengan menggunakan kondom

• ;ducation

• Pendidikan dan penyuluhan tentang 3+ : &DS

3ubungan antara Penyakit !enular Seksual 'P!S( dengan 3+ adalah P!S

meningkatkan muatan "irus pada sekresi genital selain itu P!S akan meningkatkan kepekaan sel

dan kerusakan sel. Karena salah satu proses penularan 3+ adalah sama dengan proses penularangonorrhea, yaitu melalui hubungan seksual atau persetubuhan. Penting pada kasus ini untuk 

melakukan tes skrining untuk kemungkinan terjadinya infeksi 3+ agar dapat cepat

mendapatkan pengobatan. $ika pada kasus tersebut pasien datang dan terdiagnosa menderita

&DS,penting bagi dokter untuk cepat memberikan pengobatan dan menjelaskan kepada pasien

21

8/19/2019 PBL 6 Piter

22/23

 pentingnya melakukan tes skrining 3+. Dokter juga menjelaskan kepada pasien untuk memberi

tahu pada istri dan keluarganya

Kesim!ulan

Pembukaan rahasia pasien adalah perbuatan melanggar hukum. &da baiknya apabila

 penyakit yang diderita pasien dapat menular kepada pasangannya dalam hal ini adalah penyakit

menular seksual, dokter sebaiknya menjelaskan kepada pasien mengenai keuntungan dan

kerugian serta dampak apabila pasien memninta agar pasangannya tidak diberitahu tentang

kondisi medisnya. Dalam menjelaskan kondisi penyakit pasien seorang dokter tidak boleh

 bersifat menghakimi, informed consent juga harus dilakukan dengan baik terutama apabila

 pemeriksaan menyangkut alat genital.

22

8/19/2019 PBL 6 Piter

23/23

Da"tar !ustaka

#. Sampurna ), Syamsu J, Siswaja TD. )ioetik dan 3ukum Kedokteran. $akarta% Pustaka

Dwipar. 2441.p.9#4,14,1598.

2. 3anafiah !$, &mir &. ;tika kedokteran dan hukum kedokteran. $akarta%;E.

2441.p.215.

8. )udiyanto &,7idiatmaka7, SudionoS., 7inardi T,dries &!,Sidhi, et all. lmu

Kedokteran orensik. $akarta % )agian Kedokteran orensik /ni"ersitas ndonesia. #551.

 p.#15.

0. &nonymous. Peraturan Perundangundangan )idang Kedokteran%hukum pidana yang

 berkaitan dengan profesi dokter. $akarta% )agian Kedokteran orensik akultas

Kedokteran /ni"ersitas ndonesia.#550.p.#19.

>. )ertens K. ;tika. $akarta%ramedia.2441.p.21590.

6. Purwadianto &, Soetedjo, unawan S, )udiningsih =, et all. Kode etik kedokteran

ndonesia. $akarta%D. 24#2.p.86.