pedoman penyelenggaraan pelayanan perizinan...
TRANSCRIPT
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 92
TANGGAL : 30 DESEMBER 2014
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT NOMOR 7 TAHUN
2010 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU.
PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DI JAWA BARAT
2
I. PENDAHULUAN
Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu merupakan salah satu
bentuk langkah nyata yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan
pelayanan publik secara optimal pada masyarakat. Oleh karenanya Pemerintah
Provinsi Jawa Barat memiliki komitmen yang kuat untuk terus membangun
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan harapan agar pelayanan
perizinan dapat lebih efektif dan efisien. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan
dalam hal perizinan.
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan sistem
pelayanan perizinan (izin dan non izin) yang proses pengelolaannya dimulai dari
tahap permohonan sampai terbitnya dokumen perizinan dengan transparan dan
terpadu pada satu tempat.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelayanan perizinan adalah
terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggungjawab,
kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dengan penyelenggaraan
pelayanan perizinan; terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang
layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan peraturan
perundang-undangan; dan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu merupakan panduan bagi
seluruh pemangku kepentingan dalam mengaplikasikan seluruh proses
perizinan di Jawa Barat dengan lebih mudah. Pedoman penyelenggaraan
pelayanan perizinan terpadu ini berisikan mengenai jenis, kode dan durasi waktu
penyelesaian perizinan, mekanisme dan prosedur pelayanan perizinan, penetapan
persyaratan perizinan, Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur,
mekanisme pengendalian, serta bentuk, jenis format dan tata naskah perizinan.
II. JENIS, KODE DAN DURASI WAKTU PENYELESAIAN PERIZINAN
A. Badan menyelenggarakan pelayanan perizinan yang menjadi urusan
Pemerintah Provinsi.
B. Bidang, jenis, kode dan durasi target penyelesaian perizinan yang
diselenggarakan oleh Badan adalah sebagaimana Tabel berikut :
Bidang dan Jenis Perizinan Kode
Perizinan
Durasi
(hari
kerja)
Ket.
Bidang Perkebunan 01
Jenis Izin 011
1. Izin Usaha Perkebunan (IUP); 011010 14
2. Izin Usaha Perkebunan untuk
Pengolahan (IUP-P);
011020 14
3. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya
(IUP-B);
011030 14
4. Izin Peremajaan Tanaman 011040 14
3
Bidang dan Jenis Perizinan Kode
Perizinan
Durasi
(hari
kerja)
Ket.
Jenis Non Izin 012
5. Rekomendasi Hak Guna Usaha (HGU)
Perkebunan Baru;
012010 30 Bersifat
Strategis
6. Rekomendasi
Perpanjangan/Pembaharuan Hak Guna
Usaha (HGU) Perkebunan;
012020 21
7. Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan 012030 14
Bidang Perikanan dan Kelautan 02
Jenis Izin 021
8. Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP)
untuk Kapal Perikanan Berukuran di
atas 5 GT sampai dengan 30 GT
02101 14
Baru; 021010 14
Perubahan. 021011 14
9. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
untuk Kapal Perikanan Berukuran di
atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan
SIPI Andon.
02102 14
Baru; 021020 14
Perubahan; 021021 14
Perpanjangan. 021022 14
10. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
di Laut dengan Ukuran Palka dan Bobot
Kapal 5 sampai dengan 30 GT;
021030 14
11. Surat Izin Pembudidayaan Ikan (SIPBI) 021040 14
12. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang
laut di bawah 12 mil di luar minyak dan
gas bumi;
021050 14
13. Penerbitan izin Pengadaan Kapal
Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut
Ikan dengan Ukutan di atas 5 GT
sampai dengan 30 GT;
021060 14
14. Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 5
GT sampai dengan 30 GT;
021070 14
15. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di
Bidang Pembudidayaan Ikan yang
Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/
Kota;
021080 14
16. Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan
Pengolahan Hasil Perikanan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota
021090 14
Jenis Non Izin 022
17. Rekomendasi Izin Pembudidayaan Ikan
Laut sampai dengan 12 Mil;
022010 14
18. Rekomendasi Ekspor/Import Ikan 022020 14
4
Bidang dan Jenis Perizinan Kode
Perizinan
Durasi
(hari
kerja)
Ket.
Hidup;
19. Rekomendasi Usaha
Pembudidayaan/Penangkapan Ikan
dengan Menggunakan Tenaga Asing;
022030 14
20. Rekomendasi Produsen Obat Ikan 022040 14
Bidang Kehutanan 03
Jenis Izin 031
21. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan
Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas
Produksi < 6.000 m3 per tahun;
031010 30
22. Izin Perluasan Industri Primer Hasil
Hutan Kayu dengan Total Kapasitas
Produksi < 6.000 m3 per tahun;
031020 30
23. Izin Perubaham Komposisi Jenis
Produksi dan/atau Kapasitas Produksi
IPHHK dengan Kapasitas Produksi <
6.000 m3 per tahun;
031030 14
24. Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri
Primer Hasil Hutan Kayu;
031040 14
25. Izin Penurunan Kapasitas Produksi pada
IPHHK dengan Kapasitas Produksi <
6.000 m3 per tahun;
031050 14
26. Izin Peremajaan Mesin (Reengineering)
IPHHK dengan Kapasitas Produksi
sampai dengan 6.000 m3 per tahun;
031060 14
27. Izin Perubahan (addendum) Izin Usaha
Industri Primer Hasil Hutan Kayu
dengan Kapasitas Produksi < 6.000 m3
per tahun;
031070 14
28. Izin Pengusahaan Kebun Buru Skala
Provinsi;
031080 30
29. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Untuk
Kegiatan Pemeliharaan Jenis Tumbuhan
dan/atau satwa liar
031090 30
30. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa
Perdagangan Karbon di Taman Hutan
Raya Ir.H.Djuanda;
031100 30
31. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Biofarmaka di Taman Hutan Raya
Ir.H.Djuanda;
031110 30
32. Izin Pengusahaan Wisata Alam di Taman
Hutan Raya Ir.H.Djuanda;
031120 30
33. Izin Pemanfaatan Jasa Air di di Taman 031130 30
5
Bidang dan Jenis Perizinan Kode
Perizinan
Durasi
(hari
kerja)
Ket.
Hutan Raya Ir. H. Djuanda
34. Izin Pemanfaatan Jasa Aliran Air di
Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda
031140 30
35. Perizinan Jasa Usaha di Taman Hutan
Raya Ir. H. Djuanda
031150 30
36. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Wisata Alam pada Hutan
Lindung Skala Provinsi Lintas
Kabupaten/ Kota;
031160 30
37. Persetujuan Prinsip Pinjam Pakai
Kawasan Hutan dengan Luasan Paling
Banyak 5 ha untuk Pembangunan
Fasilitas Umum, dan Kegiatan yang
Bersifat Non Komersil;
031170 90 Bersifat
Strategis
38. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
dengan Luasan Paling Banyak 5 ha
untuk Pembangunan Fasilitas Umum,
dan Kegiatan yang Bersifat Non
Komersil;
031180 90 Bersifat
Strategis
Jenis Non Izin 032
39. Rekomendasi Izin Usaha Industri Primer
Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) untuk
Kapasitas Produksi di atas 6.000 m3 per
Tahun;
032010 30
40. Rekomendasi Izin Pengusahaan Taman
Buru Skala Provinsi;
032020 30
41. Rekomendasi Teknis Izin Kegiatan
Lembaga Konservasi (antara lain Kebun
Binatang, Taman Safari) Skala Provinsi;
032030 30
42. Rekomendasi Teknis Izin Pemanfaatan
Kawasan Skala Provinsi (Zona
Pemanfaatan Taman Nasional, Suaka
Margasatwa dan Taman Wisata Alam)
032040 30
43. Rekomendasi Penunjukan Kawasan
Hutan Produksi, Hutan Lindung,
Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan
Suaka Alam dan Taman Buru;
032050 45 Bersifat
Strategis
44. Rekomendasi pengelolaan Kawasan
hutan dengan tujuan khusus untuk
masyarakat adat, penelitian,
pengembangan, pendidikan, dan
pelatihan kehutanan, lembaga sosial
dan keagamaan untuk skala provinsi;
032060 60 Bersifat
Strategis
45. Rekomendasi Perubahan Status dan
Fungsi Kawasan Hutan;
032070 90 Bersifat
Strategis
6
Bidang dan Jenis Perizinan Kode
Perizinan
Durasi
(hari
kerja)
Ket.
46. Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan
Hutan;
032080 75 Bersifat
Strategis
47. Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan
Hutan;
032090 120 Bersifat
Strategis
48. Rekomendasi Calon Lahan Kompensasi
yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota;
032100 75 Bersifat
Strategis
49. Rekomendasi Calon Lahan Pengganti; 032110 75 Bersifat
Strategis
Bidang Kesehatan 04
Jenis Izin 041
50. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional
(IUKOT);
041010 35
51. Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum
dan Khusus Kelas B Pemerintah dan
Swasta;
041020 40
52. Izin Menyelenggarakan Rumah Sakit
Umum dan Khusus Kelas B Pemerintah
dan Swasta;
041030 40
53. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan
(PAK);
041040 35
54. Pengakuan Pedagang Besar Farmasi
(PBF) Cabang;
041050 35
55. Pengakuan Pedagang Besar Farmasi
Bahan Obat (PBFBO) Cabang;
041060 35
56. Izin Laboratorium Kesehatan Madya; 041070 40
Jenis Non Izin 042
57. Rekomendasi Izin Laboratorium Patologi
Anatomik;
042010 40
58. Rekomendasi Izin Laboratorium
Parasitologi Klinik;
042020 40
59. Rekomendasi Izin Laboratorium
Mikrobiologi Klinik;
042030 40
60. Rekomendasi Izin Sarana Pemeriksaan
Kesehatan CTKI;
042040 40
61. Rekomendasi Izin Penyalur Alat
Kesehatan (PAK);
042050 35
62. Rekomendasi Izin Pedagang Besar
Farmasi (PBF);
042060 35
63. Rekomendasi Izin Pedagang Besar
Farmasi Bahan Obat (PBFBO);
042070 35
64. Rekomendasi Izin Mendirikan dan
Menyelenggarakan Rumah Sakit Umum
Kelas A/Utama atau yang setara;
042080 40
65. Rekomendasi Izin Mendirikan dan 042090 40
7
Bidang dan Jenis Perizinan Kode
Perizinan
Durasi
(hari
kerja)
Ket.
Menyelenggarakan Rumah Sakit Khusus
Kelas A;
66. Rekomendasi Izin Mendirikan dan
Menyelenggarakan Laboratorium
Kesehatan Kelas Utama;
042100 40
67. Rekomendasi Izin Mendirikan dan
Menyelenggarakan Institusi Penguji
Kalibrasi Alat Kesehatan;
042110 40
68. Rekomendasi Izin Mendirikan dan
Menyelenggarakan Rumah Sakit
Lapangan;
042120 40
69. Rekomendasi Izin Mendirikan dan
Menyelenggarakan Rumah Sakit
PMA/PMDN;
042130 40
70. Rekomendasi Izin Mendirikan dan
Menyelenggarakan Pelayanan
Radioterapi;
042140 35
71. Rekomendasi Izin Mendirikan dan
Penyelenggaraan Kedokteran Nuklir;
042150 35
72. Rekomendasi Izin Mendirikan dan
Menyelenggarakan Klinik Kedokteran
Spesialis/Kedokteran Gigi Spesialis
(PAM);
042160 35
73. Rekomendasi Izin Mendirikan dan
Menyelenggarakan Pelayanan Medis Sub
Spesialis Khusus;
042170 40
74. Rekomendasi Sertifikasi Sarana
Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
042180 35
75. Rekomendasi Administrasi Izin Usaha
Industri Farmasi;
042190 35
76. Rekomendasi Administrasi Izin Industri
Obat Tradisional;
042200 35
77. Rekomendasi Administrasi Produksi
Kosmetik;
042210 35
78. Rekomendasi Administrasi Izin Usaha
Industri Ekstrak Bahan Baku Alam (IU
IEBA)
042220 35
Bidang Perhubungan 05
Jenis Izin 051
79. Izin Trayek Angkutan Kota Dalam
Provinsi (AKDP);
05101 14
Baru; 051010 14
Perubahan; 051011 14
Perpanjangan; 051012 14
8
Bidang dan Jenis Perizinan Kode
Perizinan
Durasi
(hari
kerja)
Ket.
Registrasi Kartu Pengawasan; 051013 14
80. Izin Operasi Angkutan Kota Dalam
Provinsi (AKDP);
05102 14
Baru; 051020 14
Perubahan; 051021 14
Perpanjangan; 051022 14
Registrasi Kartu Pengawasan; 051023 14
81. Izin Insidentil; 051030 1
82. Izin Trayek dan Operasi Angkutan
Sungai Danau dan Penyeberangan
(ASDP) dibawah 20 m3/7 Gross Ton;
05104 14
Surat Keputusan; 051040 14
Registrasi Kartu Pengawasan; 051043 14
83. Izin Usaha Jasa Pengurusan
Transportasi (SIUJPT);
05105 14
Surat Keputusan; 051050
Registrasi Kartu Pengawasan; 051053
84. Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi
Muatan Kapal Laut (SIUPEMKL) dan
Herregistrasi;
05106 14
Surat Keputusan; 051060 14
Registrasi Kartu Pengawasan; 051063 14
85. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat
(SIUPBM) dan Herregistrasi;
05107 14
Surat Keputusan; 051070 14
Registrasi Kartu Pengawasan; 051073 14
86. Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas
(SIUPDPK);
05108 14
Surat Keputusan; 051080 14
Registrasi Kartu Pengawasan; 051083 14
87. Izin Usaha Perusahaan Pelayaran
Rakyat (SIUPPER);
05109 14
Surat Keputusan; 051090 14
Registrasi Kartu Pengawasan; 051093 14
88. Izin Pembukaan Kantor Cabang
Perusahaan Pelayaran Rakyat;
05110 14
Surat Keputusan; 051100 14
Registrasi Kartu Pengawasan; 051103 14
89. Izin Usaha Tally di Pelabuhan; 05111 14
Surat Keputusan; 051110 14
Registrasi Kartu Pengawasan; 051113 14
90. Izin Usaha Penyewaan Alat Angkutan
Laut/Penunjang Angkutan Laut (PPAL);
05112 14
Surat Keputusan; 051120 14
Registrasi Kartu Pengawasan; 051123 14
91. Izin Usaha Ekspedisi Muatan Pesawat 05113 7
9
Bidang dan Jenis Perizinan Kode
Perizinan
Durasi
(hari
kerja)
Ket.
Udara (SIUEMPU);
Surat Keputusan; 051130 7
Registrasi Kartu Pengawasan; 051133 7
92. Izin Usaha Kegiatan Penunjang Bandar
Udara;
05114 7
Surat Keputusan; 051140 7
Registrasi Kartu Pengawasan; 051143 7
93. Izin Pembukaan Kantor Cabang
Perusahaan Jasa Pengurusan
Transportasi;
05115 14
Surat Keputusan; 051150 14
Registrasi Kartu Pengawasan; 051153 14
94. Izin Pembangunan Prasarana yang
Melintasi Alur Sungai dan Danau;
051160 14
95. Persetujuan Pengoperasian Kapal untuk
Lintas Penyeberangan Antar
Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
051170 14
96. Persetujuan Angkutan Orang dengan
Menggunakan Gerbong Kereta Api dalam
Kondisi Tertentu yang Pengoperasian di
dalam Wilayah Kabupaten/Kota dalam
Satu Provinsi;
051180 14
97. Izin Operasi Kegiatan Angkutan Orang
dan/atau Barang dengan Kereta Api
Umum untuk Pelayanan Angkutan
Antar Kota dan Perkotaan yang Lintas
Pelayanannya Melebihi Satu
Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi;
051190 14
98. Izin Pembangunan dan Pengadaan
Kapal Berukuran Tonase Kotor Kurang
dari 7 (GT <7) dan Tonase lebih dari 7
sampai dengan GT 300 (Tugas
Perbantuan) yang Berlayar Hanya di
Perairan Daratan (Sungai dan Danau);
051200 14
99. Izin Pembangunan dan Pengadaan Kapal
(Kapal Berukuran Tonase Kotor Kurang
Dari GT 7 (GT < 7) yang Berlayar di
Laut;
051210 14
100. Izin Pembangunan dan Pengadaan
Kapal Berukuran Tonase Kotor Kurang
dari 7 (GT <7) yang Berlayar Hanya di
Perairan Daratan (Sungai dan Danau);
051220 14
101. Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus
Regional;
051230 14
102. Izin Kegiatan Pengerukan di dalam
Dlkr/Dlkp Pelabuhan Laut Regional;
051240 14
10
Bidang dan Jenis Perizinan Kode
Perizinan
Durasi
(hari
kerja)
Ket.
103. Izin Reklamasi di dalam Dlkr/Dlkp
Pelabuhan Laut Regional;
051250 14
104. Izin Kegiatan Pengerukan di Wilayah
Perairan Pelabuhan Khusus Regional;
051260 14
105. Izin Kegiatan Reklamasi di Wilayah
Perairan Pelabuhan Khusus Regional;
051270 14
106. Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
bagi Perusahaan yang Berdomisili dan
Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar
Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi
Setempat;
051280 14
107. Izin Usaha Pelayaran Rakyat Bagi
Perusahaan yang Berdomisili dan
Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar
Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi
Setempat, Pelabuhan Antar/Provinsi
dan Internasional (Lintas Batas);
051290 14
108. Izin Usaha Ekspedisi/Freight Forwarder; 051300 14
109. Izin Usaha Angkutan Perairan
Pelabuhan;
051310 14
110. Izin Usaha Prasarana Perkeretaapian
Umum;
051320 14 Bersifat
Strategis
111. Izin Pembangunan Prasarana
Perkeretaapian Umum;
051330 14
112. Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian
Umum;
051340 14 Bersifat
Strategis
113. Izin Usaha Sarana Perkeretaapian
Umum;
051350 14 Bersifat
Strategis
114. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian
Umum;
051360 14 Bersifat
Strategis
115. Izin Prinsip Pembangunan
Perkeretaapian Khusus
051370 14 Bersifat
Strategis
116. Izin Pembangunan Perkeretaapian
Khusus;
051380 14 Bersifat
Strategis
117. Izin Operasi Perkeretaapian Khusus; 051390 14 Bersifat
Strategis
118. Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
(Pembukaan Kantor Cabang);
05140 14
Surat Keputusan; 051400 14
Registrasi Kartu Pengawasan; 051403 14
Jenis Non Izin 052
119. Informasi Pengusahaan Angkutan Izin
Trayek Antar Kota Dalam Provinsi
(AKDP);
052010 14
120. Surat Keterangan Perubahan Status 052020 14
11
Bidang dan Jenis Perizinan Kode
Perizinan
Durasi
(hari
kerja)
Ket.
Kendaraan;
121. Rekomendasi Izin Trayek Lintas
Provinsi/AKAP (Antar Kota Antar
Provinsi)/ Rekomendasi Izin Operasi;
052030 14
122. Rekomendasi Izin Usaha Perusahaan
Angkutan Laut (SIUPL/PELNAS);
052040 14
123. Rekomendasi Ketinggian Bangunan di
Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan;
052050 14
124. Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang
Usaha Penunjang Angkutan Udara
(Usaha Kegiatan Penunjang Bandar
Udara dan Ekspedisi Muatan Pesawat
Udara);
052060 14
125. Surat Penetapan Lokasi Terminal
Penumpang Tipe B;
052070 14
126. Pengesahaan Rancang Bangun Terminal
Penumpang Tipe B;
052080 14
127. Surat Persetujuan Pengoperasian
Terminal Penumpang Tipe B;
052090 14
128. Rekomendasi Lokasi Pelabuhan
Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota;
052100 14
129. Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan
Penyeberangan, Dlkr/Dlkp yang Terletak
pada Jaringan Jalan Nasional dan Antar
Negara serta Jaringan Jalur Kereta Api;
052110 14
130. Pelaksanaan Pengukuran Kapal sampai
dengan GT 300 (Kapal Berukuran
Tonase Kotor sama dengan atau lebih
dari 7 (GT ≥7) yang Berlayar Hanya di
Perairan Daratan (Sungai dan Danau)
Ditugaspembantuankan kepada
Provinsi;
052120 14
131. Penerbitan Pas Perairan Daratan (Kapal
Berukuran Tonase Kotor sama
dengan atau lebih dari 7 (GT ≥7) yang
Berlayar Hanya di Perairan Daratan
(Sungai dan Danau);
052130 14
132. Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal
(Kapal Berukuran Tonase Kotor sama
dengan atau lebih dari 7 (GT ≥7) yang
Berlayar Hanya di Perairan Daratan
(Sungai dan Danau);
052140 14
133. Penerbitan Dokumen Pengawakan Kapal
(Kapal Berukuran Tonase Kotor sama
dengan atau lebih dari 7 (GT ≥7) yang
Berlayar Hanya di Perairan Daratan
052150 14
12
Bidang dan Jenis Perizinan Kode
Perizinan
Durasi
(hari
kerja)
Ket.
(Sungai dan Danau);
134. Rekomendasi Penetapan Rencana Induk
Pelabuhan Laut Internasional Hub,
Internasional dan Nasional;
052160 14
135. Rekomendasi Penetapan Lokasi
Pelabuhan Umum;
052170 14
136. Rekomendasi Penetapan Dlkr/Dlkp
Pelabuhan Laut Internasional Hub;
052180 14
137. Rekomendasi Penetapan Dlkr/Dlkp
Pelabuhan Laut Internasional;
052190 14
138. Rekomendasi Penetapan Dlkr/Dlkp
Pelabuhan Laut Nasional;
052200 14
139. Rekomendasi Penetapan Pelabuhan yang
Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri;
052210 14
140. Rekomendasi Penetapan Lokasi Bandar
Udara Umum;
052220 14
141. Rekomendasi Penetapan/Izin
Pembangunan Bandar Udara Umum
yang Melayani Pesawat Udara ≥ 30
Tempat Duduk;
052230 14
142. Rekomendasi Penerbitan Izin
Pembangunan Bandar Udara Khusus
yang Melayani Pesawat Udara dengan
Kapasitas < 30 (tiga puluh) Tempat
Duduk dan Ruang Udara Disekitarnya
Tidak Dikendalikan dan Terletak dalam
2 (dua) Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
Provinsi, sesuai dengan Batas
Kewenangan Wilayahnya.Pemberitahuan
Pemberian Izin Pembangunan Bandar
Udara Khusus;
052240 14
143. Rekomendasi Kesesuaian Rencana
Terminal Khusus Dengan RTRW
Provinsi;
052250 30 Bersifat
Strategis
144. Rekomendasi Persetujuan Pembangunan
Prasarana Perkeretaapian Umum yang
Jaringan Jalurnya Dalam Wilayah
Kabupaten/Kota;
052260 14 Bersifat
Strategis
145. Rekomendasi Persetujuan Operasi
Prasarana Perkeretaapian Umum yang
Jaringan Jalurnya Dalam Wilayah
Kabupaten/Kota;
052270 14 Bersifat
Strategis
146. Rekomendasi Persetujuan Pembangunan
Perkeretaapian Khusus yang Jaringan
Jalurnya Dalam Wilayah
Kabupaten/Kota;
052280 14 Bersifat
Strategis
147. Rekomendasi Persetujuan 052290 14 Bersifat
13
Bidang dan Jenis Perizinan Kode
Perizinan
Durasi
(hari
kerja)
Ket.
Pengoperasian Perkereteapian Khusus
yang Jaringan Jalurnya Dalam Wilayah
Kabupaten/Kota;
Strategis
Bidang Ketenagakerjaan 06
Jenis Izin 061
148. Pengesahan Rencana Penggunaan
Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
Perpanjangan;
061010 7
149. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; 061020 3
Perpanjangan (IMTA-P); 061023 3
Pencabutan (IMTA-C); 061024 3
150. Izin Pendirian Lembaga Penempatan
Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal
(LPTKS-AKL);
061030 12
Baru 061030
Perpanjangan 061033
151. Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja
Skala Provinsi;
061040 14
152. Izin Pendirian Kantor Cabang Lembaga
Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja
Antar Daerah (AKAD) Skala Provinsi;
061050 7
153. Izin Pendirian Kantor Cabang Pelaksana
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Swasta (Cabang PPTKIS);
061060 7
154. Izin Lembaga Penyuluhan dan
Bimbingan Jabatan Skala Provinsi;
061070 14
155. Izin Terhadap Obyek Pengawasan
Ketenagakerjaan Skala Provinsi;
061080 14
156. Izin Tempat Penampungan Calon TKI
Skala Provinsi
061090 14
Jenis Non Izin 062
157. Rekomendasi Pendirian Lembaga
Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
Swasta Antar Kerja Antar Daerah
(LPTKS-AKAD);
062010 14
158. Rekomendasi Pengerahan/Penempatan
Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah
(AKAD);
062020 3
159. Rekomendasi Kepada Swasta dalam
Pengelenggaraan Pameran Bursa
Kerja/Job Fair Skala Provinsi;
062030 4
160. Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin
Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja
Swasta (SIPPTKIS/PPTKIS);
062040 14
14
Bidang dan Jenis Perizinan Kode
Perizinan
Durasi
(hari
kerja)
Ket.
161. Rekomendasi Terhadap Perizinan
Magang ke Luar Negeri;
062050 14
162. Rekomendasi Perizinan Pendirian
Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan
Jabatan,;
062060 14
163. Rekomendasi Terhadap Izin Operasional
Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar
Negeri, TKS Indonesia, Lembaga
Sukarela Indonesia yang akan
Beroperasi Lebih dari 1 (Satu)
Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi;
062070 14
164. Rekomendasi Terhadap Izin Obyek
Pengawasan Ketenagakerjaan;
062080 14
165. Rekomendasi Pencabutan Izin
Operasional Perusahaan Penyedia Jasa
Pekerja/Buruh
062090 14
Bidang Perindustrian dan Perdagangan 07
Jenis Izin 071
166. Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan
Berbahaya (SIUP B2) Pengecer Terdaftar;
071010 14
Jenis Non Izin 072
167. Rekomendasi Surat Izin Usaha
Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP
B2) Distributor Terdaftar (DT);
072010 14
168. Rekomendasi Surat Izin Usaha
Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP
MB) Distributor;
072020 14
169. Rekomendasi Surat Izin Usaha
Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP
MB) Sub-Distributor;
072030 14
170. Rekomendasi Surat Persetujuan
Perdagangan Gula antar Pulau
(SPPGAP);
072040 14
171. Angka Pengenal Impor – Produsen (API-
P)
072050 14
172. Angka Pengenal Impor – Umum (API-U) 072060 14
173. Rekomendasi Pengakuan Pedagang Gula
Antar Pulau
072070 14
Bidang Pendidikan 08
Jenis Izin 081
174. Izin Operasional Penyelenggaraan
Sekolah Luar Biasa (SLB);
081010 14
175. Izin Operasional Pendidikan Menengah 081020 14
15
Bidang dan Jenis Perizinan Kode
Perizinan
Durasi
(hari
kerja)
Ket.
Yang Diselenggarakan Oleh
Masyarakat;
Jenis Non Izin 082
-
Bidang Peternakan 09
Jenis Izin 091
176. Izin Membawa Hewan Kesayangan Antar
Provinsi/Pulau;
091010 7
177. Izin Membawa Masuk Bibit Ternak Antar
Provinsi/Pulau;
091020 7
178. Izin Membawa Keluar Bibit Ternak Antar
Provinsi/Pulau
091030 7
179. Izin Distributor Obat Hewan; 091040 14
180. Penerbitan Izin Pembangunan
Laboratorium Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner di
Provinsi Jawa Barat;
091050 14
Jenis Non Izin 092
181. Rekomendasi Izin Produsen Obat
Hewan;
092010 14
182. Rekomendasi Importasi/Eksportasi Obat
Hewan;
092020 14
183. Rekomendasi Persetujuan Pemasukan
Benih dan/atau Bibit Ternak ke dalam
Wilayah Negara RI;
092030 14
184. Rekomendasi Persetujuan Pengeluaran
Benih dan/atau Bibit Ternak ke luar
Wilayah Negara RI;
092040 14
185. Rekomendasi Importasi/Eksportasi
Produk Pangan Asal Hewan;
092050 14
186. Rekomendasi Importasi/Eksportasi
Produk Hewan Non Pangan;
092060 14
187. Rekomendasi Persetujuan Pemasukan
dan Pengeluaran Ternak Potong ke
dalam Wilayah Negara RI;
092070 14
188. Rekomendasi Pendaftaran Pakan
Ternak;
092080 14
189. Rekomendasi Pengeluaran/ Pemasukan
Produk Hewan Antar Provinsi;
092090 14
190. Rekomendasi Pengeluaran/ Pemasukan
Ternak Potong Antar Provinsi;
092100 14
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 10
Jenis Izin 101
16
Bidang dan Jenis Perizinan Kode
Perizinan
Durasi
(hari
kerja)
Ket.
191. Izin Pengeboran, Penggalian, Pemakaian
dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam
Daerah Provinsi;
101010 30
192. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral
dan Batubara dalam Rangka
Penanaman Modal dalam Negeri pada
Wilayah Izin Usaha Pertambangan
Daerah yang berada dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut
sampai debngan 12 mil Laut;
101020 30 Bersifat
Strategis
Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Eksplorasi;
101020 30 Bersifat
Strategis
Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi
Produksi;
101020 30 Bersifat
Strategis
Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi
Produksi Khusus Pengolahan dan
Pemurnian;
101020 30 Bersifat
Strategis
Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi
Produksi Khusus Pengangkutan dan
Penjualan;
101020 30 Bersifat
Strategis
193. Penerbitan Izin Usaha Jasa
Pertambangan dan Surat Keterangan
terdaftar dalam rangka penanaman
modal dalam negeri yang kegiatan
usahanya dalam 1 (satu) daerah
Provinsi;
101030 30
194. Penetapanan Wilayah dan Izin Usaha
Pertambangan Mineral Bukan Logam
dan Bantuan dalam Rangka Penanaman
Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin
Usaha Pertambangan Daerah yang
berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
termasuk Wilayah Laut sampai dengan
12 mil Laut;
101030 30
195. Izin Pertambangan Rakyat untuk
Komoditas Mineral Logam, Batubara,
Mineral Bukan Logam dan Batuan
Dalam Wilayah Pertambangan Rakyat;
101030 30
196. Izin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi Khusus untuk Pengolahan dan
Pemurnian dalam Rangka Penanaman
Modal Dalam Negeri yang komoditas
Tambangnya Berasal dari 1 (satu)
Daerah Provinsi yang Sama;
101040 30 Bersifat
Strategis
197. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi
Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1
(satu) Daerah Provinsi;
101050 60 Bersifat
Strategis
17
Bidang dan Jenis Perizinan Kode
Perizinan
Durasi
(hari
kerja)
Ket.
198. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar
Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan
Usahanya dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi;
101060 30
199. Izin usaha niaga bahan bakar nabati
(biofuel) sebagai bahan bakar lain;
101070 30
200. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
(IUPTL) untuk Kepentingan Umum
dalam Daerah Provinsi;
101080 60 Bersifat
Strategis
201. Izin Operasi (IO) Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik untuk Kepentingan
Sendiri yang Fasilitas Instalasinya
Dalam Daerah Provinsi;
101090 30 Bersifat
Strategis
202. Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga
Listrik untuk Kepentingan
Telekomunikasi, Multimedia, dan
Informatika pada Jaringan Milik
Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik atau Izin Operasi yang
Ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi
101010 60 Bersifat
Strategis
203. Penerbitan izin Usaha Jasa Penunjang
Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha Dalam
Negeri (Saham Dimiliki oleh Penanam
Modal dalam Negeri)
101011 30 Bersifat
Strategis
Jenis Non Izin 102
204. Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kerja
Kontrak Kerja Sama untuk Kegiatan
Lain di luar Kegiatan Migas pada Lintas
Kabupaten/Kota;
102020 30
205. Rekomendasi Pendirian Gudang Bahan
Peledak dalam rangka Kegiatan Usaha
Migas di Daerah Operasi Daratan dan di
Daerah Operasi Paling Jauh 12 (Dua
Belas) Mil Laut Diukur Dari Garis Pantai
ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah
Perairan Kepulauan;
102030 30
206. Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Badan
Usaha yang Wilayah Usahanya di Dalam
Daerah Provinsi;
102040 30 Bersifat
Strategis
207. Rekomendasi Izin Prinsip Pembangunan
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
atau Saluran Udara Tegangan Ekstra
Tinggi (SUTET);
102050 30 Bersifat
Strategis
18
Bidang dan Jenis Perizinan Kode
Perizinan
Durasi
(hari
kerja)
Ket.
Bidang Binamarga 11
Jenis Izin 111
208. Izin Serah Pakai Tanah (ISPT) Ruang
Milik Jalan (Rumija);
111010 14
209. Izin Serah Pakai Tanah (ISPT) Tanah
Jalan Diluar Ruang Milik Jalan (Rumija)
111020 14
Jenis Non Izin
-
Bidang PSDA 12
Jenis Izin 121
210. Surat Izin Pemanfaatan Tanah
Pemerintah Provinsi (SIPTPP-Sempadan
Sungai);
12101 21
Baru; 121010 21
Perpanjangan. 121013 21
211. Surat Izin Pengambilan dan
Pemanfaatan Air (SIPPA) Permukaan;
121020 21
Jenis Non Izin 122
-
Bidang Komunikasi dan Informatika
Jenis Izin 131
212. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi
Khusus untuk Keperluan Pemerintah
dan Badan Hukum yang Cakupan
Areanya Provinsi Sepanjang Tidak
Menggunakan Spektrum Frekuensi
Radio;
13101 14
Izin Prinsip; 131010 14
Izin Penyelenggaraan. 131010 14
213. Izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan
Operator;
131020 10
214. Izin Usaha Jasa Titipan untuk Kantor
Cabang;
13103 14
Baru 131031 14
Perpanjangan 131033 14
Jenis Non Izin 132
215. Rekomendasi Terhadap Permohonan Izin
Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal
Wireline (End To End) Cakupan Provinsi;
132010 14
216. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan
Penyiaran Televisi Swasta;
132020 14
19
Bidang dan Jenis Perizinan Kode
Perizinan
Durasi
(hari
kerja)
Ket.
Bidang Pertanahan 14
Jenis Izin 141
217. Izin Lokasi; 141010 30 Bersifat
Strategis
218. Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah
untuk Kepentingan Umum Provinsi;
141020 30 Bersifat
Strategis
219. Pertimbangan dan Usulan Pencabutan
dan Pembatalan Surat Keputusan Izin
Lokasi;
141030 14 Bersifat
Strategis
Jenis Non Izin 142
-
Bidang Sosial 15
Jenis Izin 151
220. Izin Pengumpulan Uang atau Barang
Skala Provinsi;
151010 14
221. Penerbitan Izin Orang Tua Angkat untuk
Pengangkatan Anak oleh Orang Tua
Tunggal
Jenis Non Izin 152
222. Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang
Atau Barang Skala Nasional;
152010 14
223. Rekomendasi Izin Undian Gratis
Berhadiah
152020
Bidang Pertanian 16
Jenis Izin 161
224. Izin Usaha Tanaman Pangan dan
Holtikultura Wilayah Provinsi;
161010 14
225. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang
Kegiatan Usahanya Lintas Daerah
Kabupaten/Kota;
161020 14
Jenis Non Izin 162
-
Bidang Pemukiman dan Perumahan 17
Jenis Izin 171
226. Izin Penyelenggara Pengelolaan
Persampahan Lintas Kabupaten/Kota;
171010 30 Bersifat
Strategis
227. Izin Lokasi Kawasan Siap Bangun
(Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun
(Lisiba) Lintas Kabupaten/Kota;
171020 30 Bersifat
Strategis
20
Bidang dan Jenis Perizinan Kode
Perizinan
Durasi
(hari
kerja)
Ket.
228. Izin Mendirikan Bangunan Berfungsi
Khusus;
171030 30 Bersifat
Strategis
Jenis Non Izin 172
229. Rekomendasi Pengembangan Sistem Air
Limbah Lintas Kabupaten/Kota,
172010 14
230. Rekomendasi Pemanfaatan Ruang
Kawasan Bandung Utara;
172020 30 Bersifat
Strategis
Bidang Kebudayaan dan Pariwisata 18
Jenis Izin 181
231. Izin Usaha Terhadap Pembuatan Film
Oleh Tim Asing Skala Provinsi;
181010 14
232. Izin Membawa Benda Cagar Budaya Ke
Luar Provinsi Dan Antar Kabupaten /
Kota;
181020 14
233. Izin Survei Dan Pengangkatan Benda
Cagar Budaya/Situs Di Atas 4 (Empat)
Sampai Dengan 12 (Dua Belas) Mil Laut
Dari Garis Pantai Atas Rekomendasi
Pemerintah, 14 Hari Kerja;
181030 14
234. Registrasi Museum Dan Koleksi Di
Provinsi;
181040 14
235. Izin Lokasi Syuting Terhadap
Pembuatan Film Oleh Tim Asing
181050 14
236. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 181060 14
Jenis Non Izin 182
237. Rekomendasi Pengiriman Misi Kesenian
dalam rangka Kerjasama Luar Negeri
Skala Provinsi;
182010 14
238. Rekomendasi Pembebasan Fiskal untuk
Kegiatan Misi Kesenian Indonesia ke
Luar Negeri dari Provinsi.
182020 14
239. Rekomendasi peningkatan bintang hotel
pariwisata skala provinsi
182030 14
240. Rekomendasi izin penelitian cagar
budaya
182040 14
241. Rekomendasi dan/atau izin mengubah
fungsi cagar budaya
182050 14
242. Rekomendasi dan/atau izin pencairan
cagar budaya atau yang diduga cagar
budaya
182060 14
21
Bidang dan Jenis Perizinan Kode
Perizinan
Durasi
(hari
kerja)
Ket.
Bidang Lingkungan Hidup 19
Jenis Izin 191
243. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala
Provinsi (Sumber Limbah Lintas
Kabupaten/Kota) Kecuali Minyak
Pelumas/Oli Bekas);
191010 45 Bersifat
Strategis
244. Izin Lingkungan Bagi Setiap Usaha
dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki
AMDAL;
191020 85 Bersifat
Strategis
245. Izin Lingkungan Bagi Setiap Usaha
dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki
UKL-UPL
191030 24 Bersifat
Strategis
246. Izin Pemanfaatan Kawasan Lindung 191040 30 Bersifat
Strategis
Jenis Non Izin 192
247. Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah
B3 Skala Nasional;
192010 45
248. Rekomendasi Pemanfaatan Kawasan
Lindung
192020 30 Bersifat
Strategis
Bidang Koperasi dan UMKM 20
Jenis Izin 201
249. Izin Usaha Simpan Pinjam 201010 30
250. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor
Cabang Pembantu dan Kantor Kas
Koperasi Simpan Pinjam
201020 30
Jenis Non Izin 202
Bidang Penanaman Modal 21
Jenis Izin 211
251. Izin Prinsip Penanaman Modal 211010 3
252. Izin Prinsip Perluasan 211020 3
253. Izin Prinsip Perubahan 211030 5
254. Izin Prinsip Penggabungan 211040 7
255. Izin Usaha Penanaman Modal 211050 7
256. Izin Usaha Perluasan 211060 7
257. Izin Usaha Perubahan 211070 7
258. Izin Usaha Penggabungan 211080 7
259. Izin Pencabutan 211090 7
260. Izin Pembatalan 211100 7
261. Izin Pembukaan Kantor Cabang 211110 7
Jenis Non Izin 212
-
22
Bidang dan Jenis Perizinan Kode
Perizinan
Durasi
(hari
kerja)
Ket.
Catatan :
- Digit ke-1 dan ke-2 kode perizinan adalah kode bidang perijinan.
- Digit ke-3 kode perzinan adalah kode jenis perijinan : izin (1) dan non izin (2).
- Digit ke-4 dan ke-5 kode perizinan adalah kode urutan perizinan dalam bidangnya.
- Digit ke-6 kode perizinan adalah sifat perizinan : baru (0), perubahan (1), perpanjangan
(2), registrasi/ kartu pengawasan (3), pencabutan (4).
C. Jenis pelayanan perizinan dapat bertambah atau berkurang sesuai
kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
D. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi wewenang
penandatanganan, durasi, mekanisme dan persyaratan.
23
III. MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN
A. BAGAN ALUR
1. Bagan Alur Pelayanan Perizinan Terpadu
PERANGKAT DAERAH
24
2. Bagan Alur Pelayanan Perizinan Terpadu Bersifat Strategis
25
3. Bagan Alur Pengaduan Pelayanan Perizinan Terpadu
PERANGKAT DAERAH / APIP BPMPT
26
B. PROSEDUR
1. Pemohon
a. Melalui Kantor Badan, Gerai dan Unit Layanan Keliling Badan.
1) Pemohon mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penjelasan
persyaratan, formulir perizinan, biaya dan waktu yang dibutuhkan
melalui loket informasi, telepon atau diunduh (download) pada web
site Badan;
2) Pemohon mengajukan permohonan perizinan ditujukan kepada
Kepala Badan, kecuali untuk perizinan bersifat strategis permohonan
ditujukan ke Gubernur;
3) Pemohon yang berhalangan atau tidak memungkinkan untuk
mengurus perizinan, dapat diwakili oleh Kuasanya, yang dinyatakan
dengan Surat Kuasa dan/atau surat tugas bermaterai cukup serta
menunjukan identitas;
4) Pemohon menyampaikan formulir dan kelengkapan persyaratan ke
loket pendaftaran atau media elektronik;
5) Pemohon mendapatkan tanda terima berkas pendaftaran apabila
persyaratan dinyatakan lengkap;
6) Pemohon menerima Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dari
petugas Front Office untuk perizinan yang telah selesai dan
dikenakan retribusi;
7) Pemohon melakukan pembayaran retribusi ke loket pembayaran yang
telah disediakan atau Bank yang ditunjuk untuk perjinan yang telah
selesai dan dikenakan retribusi;
8) Pemohon menerima bukti pembayaran retribusi (untuk perizinan
yang dikenakan retribusi);
9) Pemohon menerima surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau
keputusan penolakan/ penangguhan permohonan yang telah
ditandatangani;
10) Pemohon mengambil surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau
keputusan penolakan/ penangguhan permohonan yang telah
ditandatangani ke petugas front office dengan menyertakan bukti
pembayaran retribusi (untuk perizinan yang selesai dan dikenakan
retribusi), resi penerimaan berkas dan syarat lainnya yang telah
ditetapkan.
b. Melalui Media Elektronik
1) Pemohon mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pelayanan
perizinan serta penjelasan persyaratan, formulir perizinan, biaya dan
waktu yang dibutuhkan untuk proses penerbitan perizinan melalui
telepon atau diunduh (download) pada website Badan, brosur dan
media resmi lainnya yang ditetapkan Badan;
27
2) Pemohon mengajukan permohonan melalui aplikasi perizinan yang
disediakan Badan;
3) Kelengkapan persyaratan diperiksa, diverifikasi dan divalidasi pada
saat pelaksanaan peninjauan lapangan;
4) Pemohon menerima surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau
keputusan penolakan/ penangguhan permohonan yang telah
ditandatangani melalui pos dengan biaya ditanggung pemohon atau
dengan datang ke Kantor/ Gerai Badan.
5) SOP dan Jenis perizinan yang dapat dilayani melalui media elektronik
ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan.
2. Front Office;
a. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan persyaratan sesuai
dengan daftar persyaratan;
b. Petugas Front Office mengembalikan berkas permohonan dan
menginformasikan untuk diperbaiki/dilengkapi oleh Pemohon apabila
persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
c. Petugas Front Office memberikan tanda terima berkas pendaftaran
kepada Pemohon apabila berkas telah memenuhi persyaratan dan
lengkap;
d. Petugas Front Office menyerahkan berkas permohonan ke petugas Back
Office;
e. Petugas Front Office menyerahkan surat dokumen dan/atau naskah
perizinan atau keputusan penolakan/ penangguhan permohonan yang
telah ditandatangani kepada pemohon; dan
f. Petugas Front Office menyerahkan SKRD ke Pemohon.
3. Back Office;
a. Badan dan Perangkat Daerah menetapkan jenis perizinan yang
memerlukan dan tidak memerlukan pertimbangan teknis dan/atau
peninjauan lapangan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas,
penyederhanaan prosedur dan kecepatan pelayanan, yang ditetapkan
dalam Keputusan Kepala Badan;
b. Untuk perizinan yang tidak memerlukan Pertimbangan Teknis dari Tim
Teknis, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :
1) Petugas Back Office melakukan verifikasi dan validasi administratif
terhadap berkas permohonan;
2) Petugas Back Office membuat naskah Izin dan/atau Non Izin untuk
ditandatangani oleh Kepala Badan apabila hasil verifikasi dan
validasi dinyatakan lengkap dan sesuai dengan ketentuan;
3) Petugas Back Office membuat naskah penolakan atau penangguhan
untuk ditandatangani oleh Kepala Badan apabila hasil verifikasi dan
validasi dinyatakan tidak lengkap dan tidak sesuai dengan
ketentuan;
28
4) Kepala Badan menandatangani dokumen dan/atau naskah
perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan permohonan;
5) Petugas Back Office melaksanakan penomoran dan pengarsipan
surat perizinan dokumen dan atau naskah perizinan atau
keputusan penolakan/penangguhan; dan
6) Petugas Back Office menyerahkan surat dokumen dan/atau naskah
perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan permohonan
yang telah ditandatangani kepada petugas front office.
c. Perizinan yang memerlukan Pertimbangan Teknis dari Tim Teknis,
ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :
1) Badan menyampaikan permintaan tertulis kepada Tim Teknis untuk
menyusun pertimbangan teknis;
2) Petugas Back Office melakukan verifikasi dan validasi administratif
terhadap berkas permohonan, yang dapat dilaksanakan di lapangan
bersamaan kajian lapangan oleh Tim Teknis;
3) Untuk perizinan yang tidak bersifat strategis ditempuh langkah-
langkah sebagai berikut :
a) Petugas Back Office membuat rancangan dokumen dan atau
naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan
permohonan dan nota penjelasan kepada Kepala Badan sesuai
Pertimbangan Teknis dari Tim Teknis untuk ditandatangani oleh
Kepala Badan;
b) Kepala Badan menandatangani dokumen dan atau naskah
perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan permohonan;
4) Untuk Perizinan yang bersifat strategis ditempuh langkah-langkah
sebagai berikut :
a) Kepala Badan menandatangani surat pengantar dan
menyampaikan naskah/dokumen perizinan untuk ditandatangani
Gubernur;
b) Gubernur menandatangani naskah dokumen/surat perizinan
apabila permohonan perizinan memenuhi syarat sesuai Kajian
Tim Teknis;
c) Kepala Badan menandatangani surat penolakan/ penangguhan
perizinan sesuai Kajian Tim Teknis disertai dokumen/surat
permohonan perizinan apabila permohonan ditolak/
ditangguhkan.
5) Petugas Back Office melakukan penomoran, pengarsipan dan
menyampaikan tembusan surat perizinan dokumen dan atau
naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan; dan
6) Petugas Back Office menyerahkan surat dokumen dan/atau naskah
perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan permohonan
yang telah ditandatangani Kepala Badan kepada petugas front office.
29
d. Pencetakan surat dokumen dan/ atau naskah perizinan atau
keputusan penolakan/ penangguhan dibuat dalam rangkap 3 (tiga)
yang ditujukan untuk : Pemohon, Tembusan Perangkat Daerah terkait
dan Arsip.
4. Tim Teknis
a. Tim Teknis menerima permohonan pertimbangan teknis dari Badan.
b. Tim Teknis dan Badan menyusun jadual untuk melakukan
pembahasan dan/atau pemeriksaan lapangan dan menginformasikan
kepada Pemohon melalui petugas front office;
c. Tim Teknis melakukan pembahasan dan/atau pemeriksaan/ kajian
lapangan bersama dengan Badan yang melakukan verifikasi dan validasi administrasi;
d. Dalam proses penyusunan kajian teknis/ pertimbangan teknis, Tim Teknis dapat melakukan klarifikasi kepada pemohon;
e. Tim Teknis menyusun Berita Acara Pemeriksaan atau pembahasan;
f. Tim Teknis menyusun pertimbangan teknis yang dikonsultasikan dan
dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan yang
mencakup substansi pertimbangan Teknis dan analisa kajian, kecuali
untuk perizinan yang bersifat strategis;
g. Tim Teknis menghitung nilai retribusi sebagai bahan penetapan Surat
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) oleh pejabat yang berwenang;
h. Tim Teknis menyampaikan Pertimbangan Teknis dan SKRD kepada
Badan dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang
bersangkutan;
i. Tim Teknis bertanggung jawab terhadap substansi teknis dalam
penerbitan perijinan.
j. Dalam hal perizinan bersifat strategis, maka pembahasan dan/atau penyusunan kajian teknis/ pertimbangan teknis dapat dilakukan dengan melibatkan lembaga/ instansi terkait sesuai bidangnya, serta dapat berkoordinasi dengan Asisten Sekretaris Daerah sesuai lingkup bidang tugasnya.
5. Penandatangan Naskah Perizinan
a. Gubernur menandatangani Naskah perizinan bersifat strategis;
b. Kepala Badan menandatangani setiap naskah surat perizinan,
termasuk perizinan bersifat strategis yang telah dilimpahkan
penandatanganannya sesuai ketentuan perundang-undangan;
c. Kepala Badan atas perintah dan/atau penugasan tertulis dari Gubernur
menandatangani perizinan strategis apabila Gubernur berhalangan
karena penugasan dan/atau kepentingan lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
d. Apabila Kepala Badan berhalangan sementara karena kepentingan
lainnya, penandatanganan perizinan dilakukan oleh pejabat yang
ditunjuk oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;
30
e. Apabila Kepala Badan berhalangan sementara karena penugasan,
penandatanganan perizinan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh
Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Penandatanganan perizinan dapat dilakukan secara elektronik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Kepala Badan dapat melimpahkan kewenangan penandatangan jenis
perizinan tertentu yang bersifat daftar ulang atau merupakan turunan
dari suatu ijin kepada pejabat yang menangani perizinan;
h. Kepala Badan menandatangani naskah perizinan setelah diparaf oleh
Kepala Bidang atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditempatkan di sebelah
kanan nama jabatan Kepala Badan.
i. Untuk perizinan bersifat strategis, pemrosesan dan penerbitan
perizinan dilakukan oleh Badan dan penandatanganannya dilakukan
oleh Gubernur, dengan pemarafan sebagai berikut:
1) paraf Kepala Badan dan Asisten Sekretaris Daerah sesuai lingkup
bidang tugasnya, ditempatkan di sisi sebelah kiri nama jabatan
Gubernur;
2) paraf Sekretaris Daerah ditempatkan di sebelah kanan, sejajar
nama jabatan Gubernur; dan
3) tata urutan pemarafan selalu dimulai dari Kepala Badan, Asisten
Sekretaris Daerah sesuai lingkup bidang tugasnya dan Sekretaris
Daerah.
j. Penandatanganan perizinan bersifat strategis merujuk pada hasil kajian
komprehensif dengan pihak terkait untuk melihat dampak terhadap
lingkungan hidup, konservasi, pemanfaatan penataan ruang Provinsi,
kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
6. Penangguhan Perizinan
a. Permohonan perizinan dapat ditangguhkan dikarenakan :
1) hasil validasi menyatakan bahwa berkas belum memenuhi
persyaratan administrasi; dan
2) hasil Pertimbangan Teknis oleh Tim Teknis belum memenuhi
persyaratan untuk diterbitkannya perizinan.
b. Permohonan perizinan yang ditangguhkan, dapat diajukan kembali
apabila kekurangan permohonan telah terpenuhi.
c. Surat Penangguhan perizinan ditandatangani oleh Kepala Badan untuk
perizinan yang bersifat strategis.
d. Surat Penangguhan perizinan ditandatangani oleh Kepala Bidang
Pelayanan Perizinan untuk perizinan umum.
31
7. Penolakan Perizinan
a. Permohonan perizinan dapat ditolak dikarenakan :
1) hasil verifikasi dan validasi menyatakan bahwa berkas tidak
memenuhi persyaratan administrasi; dan
2) hasil Pertimbangan Teknis oleh Tim Teknis tidak memenuhi
persyaratan untuk diterbitkannya perizinan.
b. Surat penolakan perizinan disertai alasan penolakan berdasarkan
ketentuan peraturan perundangan-undangan.
c. Surat penolakan perizinan ditandatangani oleh Kepala Badan atau
pebat yang ditunjuk Kepala Badan.
d. Surat Penolakan perizinan ditandatangani oleh Kepala Badan untuk
perizinan yang bersifat strategis.
e. Surat Penolakan perizinan ditandatangani oleh Kepala Bidang
Pelayanan Perizinan untuk perizinan umum.
8. Pencabutan Perizinan
a. Perizinan yang sudah diterbitkan dapat dicabut dikarenakan :
1) Permintaan pencabutan dari pemegang perizinan; dan
2) Adanya pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, yang diketahui berdasarkan hasil pengawasan,
pertimbangan teknis dan kajian lapangan yang dilaksanakan oleh
Badan dan/atau Perangkat Daerah teknis terkait.
b. Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengawasan dan
pengendaliaan mengusulkan pencabutan perizinan apabila menemukan
adanya pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Keputusan pencabutan perizinan ditandatangani oleh Gubernur atau
Kepala Badan sesuai kewenangan.
9. Koreksi/ Revisi Naskah Dokumen Perizinan
a. Pemegang perizinan dapat mengajukan permohonan koreksi atau revisi
apabila terjadi kekeliruan penulisan/pengetikan data/informasi di
dalam naskah perizinan sebagaimana permohonan perizinan yang
diajukan dan telah disetujui.
b. Pengajuan koreksi/ revisi, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai
berikut :
1) Pemohon mengisi formulir permohonan koreksi atau revisi naskah
dokumen perizinan, dengan melampirkan bukti-bukti
kekeliruan/kesalahan penulisan dalam naskah dokumen perizinan
kepada petugas front office;
32
2) Petugas front office mencatat dan memberikan tanda bukti
penerimaan dan segera meneruskan kepada petugas back office
untuk dilakukan validasi berkas yang selanjutnya dilakukan
perbaikan;
3) Petugas back office menyerahkan hasil koreksi atau revisi naskah
dokumen perizinan yang sudah disyahkan ke petugas front office;
4) Petugas front office menyerahkan hasil koreksi atau revisi naskah
dokumen perizinan yang sudah disyahkan ke Pemegang perizinan.
c. Koreksi/ revisi naskah perizinan dilakukan dengan menerbitkan
naskah perubahan yang ditandatangani oleh Gubernur atau Kepala
Badan sesuai kewenangannya.
10. Legalisasi dan Duplikat/Salinan Naskah Dokumen Perizinan
a. Pemegang perizinan dapat mengajukan permohonan legalisir rekaman/
copy dokumen perizinan yang telah diterbitkan dengan mekanisme
sebagai berikut :
1) Permohonan legalisir disampaikan kepada Petugas front office
dengan melampirkan/ menunjukkan dokumen perizinan yang asli.
2) Petugas front office mencatat dan memberikan tanda bukti
penerimaan dan segera meneruskan kepada petugas back office
untuk dilakukan validasi berkas yang selanjutnya dilakukan
perbaikan;
3) Petugas back office menyerahkan hasil legalisir naskah dokumen
perizinan yang sudah disyahkan ke petugas front office;
4) Legalisir dilaksanakan oleh Kepala Badan atau Pejabat yang
ditunjuk dengan disertai stempel Badan
5) Petugas front office menyerahkan hasil legalisir naskah dokumen
perizinan yang sudah disyahkan ke pemohon.
b. Pemegang perizinan dapat mengajukan permohonan duplikat/salinan
naskah dokumen perizinan apabila naskah dokumen perizinan hilang
atau rusak, dengan mekanisme sebagai berikut :
1) Permohonan duplikat/salinan naskah dokumen perizinan
disampaikan melalui petugas front office dengan melampirkan surat
pernyataan kehilangan dari pemohon, surat keterangan kehilangan
dari Kepolisian serta bukti pengumuman kehilangan yang dimuat
pada koran atau media cetak.
2) Petugas front office meneruskan permohonan kepada petugas back
office untuk dilakukan verifikasi/validasi;
3) Petugas back office untuk dilakukan verifikasi/validasi, dengan
ketentuan :
33
a) Untuk permohonan tidak memenuhi persyaratan dan/atau
diragukan kebenarannya, Badan dapat melakukan penolakan
terhadap permohonan yang bersangkutan; dan
b) Untuk permohonan yang memenuhi persyaratan, Badan
menerbitkan duplikat/salinan naskah dokumen perizinan.
4) Petugas back office menyerahkan duplikat/salinan naskah
dokumen perizinan yang sudah disyahkan ke petugas front office;
5) Petugas front office menyerahkan duplikat/salinan naskah
dokumen perizinan yang sudah disyahkan ke pemohon.
6) Duplikat/salinan disyahkan oleh Kepala Badan atau Pejabat yang
ditunjuk dengan disertai stempel Badan kecuali untuk perizinan
yang bersifat strategis.
7) Dalam hal Dokumen perizinan yang hilang ditemukan kembali,
dokumen tersebut dinyatakan tidak berlaku.
11. Perpanjangan
a. Pemohon mengajukan perpanjangan perizinan yang akan berakhir
masa berlakunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
b. Permohonan perpanjangan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan
sebelum habis masa berlakunya.
c. Pengajuan permohonan perpanjangan perizinan yang diajukan setelah
habis masa berlakunya, akan dikenakan sanksi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
d. Untuk tanggal perpanjangan yang bertepatan dengan hari libur
nasional, perpanjangan atau daftar ulang dilakukan pada hari kerja
berikutnya.
12. Daftar Ulang
a. Pemohon mengajukan daftar ulang perizinan yang masih berlaku dalam
jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
b. Permohonan daftar ulang dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan
sebelum habis masa berlakunya.
c. Untuk tanggal daftar ulang yang bertepatan dengan hari libur nasional,
perpanjangan atau daftar ulang dilakukan pada hari kerja berikutnya.
34
13. Pengaduan
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal penyelenggaraan
pelayanan perizinan oleh Badan, tidak dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui
media yang disediakan oleh Badan, paling lambat 30 (tiga puluh)
hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan;
c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat
diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/
revisi.
d. Badan wajib menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan;
e. Pemohon mengisi data pengaduan yang dapat disampaikan melalui :
1) loket pengaduan;
2) telephon;
3) Media elektronik/ Aplikasi Pengaduan.
f. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut :
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas
pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan.
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang
mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan sebagai
saran atau masukan.
3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan :
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai komponen/unsur
didalam Standar Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya :
Persyaratan; Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu
penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana,
prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.
4) Langkah-langkah penelaahan materi pengaduan masyarakat
meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan;
b) Menghubungkan materi pengaduan dengan SP/SOP/peraturan
yang relevan:
c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah ada
dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang baru
diterima;
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-- langkah
yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, penelitian
atau pemeriksaan, investigasi untuk membuktikan kebenaran
materi pengaduan.
e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau
35
pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama dengan
Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas intern
pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik diinternal
atau eksternal Badan.
f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut,
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Badan, untuk dugaan
yang permasalahannya berada diinternal Badan.
Tindaklanjut pengaduan diinternal Badan, diselesaikan
secara berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai
dengan Kepala Badan, dengan tetap melaporkan secara
tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat diatasnya.
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan
melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, untuk
pengaduan yang dugaan permasalahannya berada
dieskternal Badan.
Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/
Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara berjenjang
mulai dari tingkatan pelaksana sampai dengan Kepala
Perangkat Daerah, dengan tetap melaporkan secara tertulis
hasil tindaklanjutnya ke pejabat diatasnya.
(3). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP),
untuk pengaduan yang tidak bisa diselesaikan secara
internal atau eksternal Badan.
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala Badan/
Perangkat Daerah atau sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada pemohon
dan dilaporkan kepada atasan langsung.
14. Layanan Informasi, Sosialisasi dan Konsultasi
a. Layanan Informasi
1) Selain informasi yang terkait dengan pelayanan perizinan seperti standar pelayanan perizinan, standar operasional prosedur perizinan, Badan dapat menyampaikan data rekapitulasi dan detail teknis perizinan.
2) Informasi pelayanan perizinan dan data rekapitulasi teknis dapat
diperolah di loket informasi, media elektronik/ telekomunikasi dan media lainnya;
3) Data detail perijinan dapat diperoleh pemohon, setelah mendapatkan persetujuan Badan dengan terlebih dahulu
mengajukan permohonan yang didalamnya menjelaskan kepentingan/peruntukan/penggunaan dari permohonan tersebut.
4) Badan dapat menolak permintaan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Sosialisasi
1) Dalam meningkatkan dan menyebarluaskan pemahaman masyarakat mengenai perizinan, Badan melaksanakan sosalisasi;
2) Sosialiasi dilaksanakan dengan menggunakan sarana/media :
36
a) Pertemuaan;
b) Media Elektronik;
c) Media Cetak
3) Target sosialisasi adalah masyarakat umum, pengusaha, media, perguruan tinggi, instansi pemerintah.
4) Badan dapat bekerjasama dengan pihak lainnya didalam pelaksanaan sosialiasi;
5) Badan melaksanakan sosialisasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali
dalam satu tahun.
c. Jasa Konsultansi
1) Badan menyediakan jasa konsultasi perijinan untuk masyarakat yang memerlukan informasi yang lebih detail
2) Jasa konsultasi dapat berupa pemberiaan informasi, menyediakan akses kepada institusi pelayanan perizinan lainnya dan pendampingan proses pelayanan perizinan.
3) Badan menunjuk tim atau perorangan yang dapat memberikan jasa konsultasi perizinan.
IV. PENETAPAN PERSYARATAN PERIZINAN
A. Pelayanan perizinan mengacu kepada persyaratan yang ditetapkan oleh
Kepala Badan;
B. Kepala Badan menetapkan persyaratan dengan mengacu kepada peraturan
perundang-undangan dan pertimbangan dari Perangkat Daerah terkait,
dengan mekanisme :
1) Kepala Badan meminta pertimbangan Perangkat Daerah mengenai
persyaratan atau perubahan kepada Badan disertai dengan
pertimbangan dan alasan;
2) Badan bersama Perangkat Daerah terkait melaksanakan pembahasan
atau pengkajian dengan memperhatikan asas dan prinsip pelayanan
perizinan terpadu;
3) Badan dan Perangkat Daerah menyusun dan menandatangani Berita
Acara Penetapan atau Perubahan Persyaratan;
4) Kepala Badan menetapkan persyaratan perizinan atau perubahan
berdasarkan hasil pembahasan/ kajian dan Berita Acara.
C. Perangkat Daerah terkait dapat mengajukan persyaratan perizinan atau
perubahannya kepada Kepala Badan, dengan mekanisme :
1) Perangkat Daerah mengajukan persyaratan atau perubahan kepada
Badan disertai dengan pertimbangan dan alasan;
2) Badan bersama Perangkat Daerah terkait melaksanakan pembahasan
atau pengkajian dengan memperhatikan asas dan prinsip pelayanan
perizinan terpadu;
37
3) Badan dan Perangkat Daerah menyusun dan menandatangani Berita
Acara Penetapan atau Perubahan Persyaratan;
4) Kepala Badan menetapkan persyaratan perizinan atau perubahan
berdasarkan hasil pembahasan/ kajian dan Berita Acara.
V. STANDAR PELAYANAN (SP) DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)
A. Badan menyusun Standar Pelayanan dan ditetapkan oleh Gubenur Provinsi
Jawa Barat.
B. Badan menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur yang
mengacu pada peraturan perundangan yang terbaru dan prinsip pelayanan
publik.
C. Standar Pelayanan
1) Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas
pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah,
terjangkau, dan terukur.
2) Badan membentuk Tim Standar Pelayanan (SP) di dalam penyusunan
rancangan standar pelayanan.
3) Standar pelayanan dipersyaratkan harus mencantumkan komponen
sekurang-kurangnya meliputi: Dasar Hukum; Persyaratan; Sistem,
mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu penyelesaian; Biaya/tariff;
Produk pelayanan; Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi
pelaksana; Pengawasan internal; Penanganan pengaduan, saran, dan
masukan; Jumlah pelaksana; Jaminan pelayanan; Jaminan keamanan
dan keselamatan pelayanan; d an Evaluasi kinerja pelaksana.
4) Rancangan standar pelayanan dibahas didalam forum pembahasan
rancangan standar pelayanan yang didalamnya melibatkan unsur
masyarakat.
D. Standar Operasional Prosedur (SOP)
1) Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang
dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas
organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh
siapa dilakukan.
2) Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP)
adalah standar operasional prosedur dari berbagai proses
penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3) SOP AP disusun oleh tim penyusunan SOP AP yang dapat melibatkan
unsur internal dan/atau independen (konsultan)
38
4) SOP AP disusun dengan rangkaian kegiatan : Persiapan, Penilaian
Kebutuhan SOP AP, Pengembangan SOP AP, Penerapan SOP AP,
Monitoring dan Evaluasi SOP AP.
E. Badan melaksanakan reviu Standar Pelayanan dan Standar Operasional
Prosedur sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
VI. PENGENDALIAN dan PELAPORAN
A. Pembinaan
a. Pembinaan adalah kegiatan pengembangan sistem, sumberdaya
manusia dan jaringan kerja, pemberian bimbingan, pendidikan
dan pelatihan, dan fasilitasi penyelesaian masalah/ hambatan atas
penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu;
b. Perangkat Daerah menyelenggarakan pembinaan teknis sekurang-
kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun;
c. Pembinaan dilakukan kepada pemegang perizinan dan penyelenggara
pelayanan terpadu baik ditingkat provinsi maupun ditingkat
kabupaten/ kota;
d. Badan menyelenggarakan pembinaan adminsitratif perizinan
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun;
e. Pembinaan dilakukan kepada pemegang perizinan dan penyelenggara
pelayanan perizinan terpadu baik ditingkat provinsi maupun ditingkat
kabupaten/ kota;
f. Pembinaan oleh Perangkat Daerah dan Badan diselenggarakan secara
terintegrasi, terkoordinasi, efektif dan efesien.
B. Pemantauan
a. Pemantauaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan
mengevaluasi perkembangan penyelenggaraan perizinan diantaranya
meliputi penerimaan pengaduaan dan pelaporan
b. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Badan, apabila
tidak mendapatkan pelayanan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
c. Pengaduan dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui media
yang disediakan oleh Badan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak pemohon menerima pelayanan perizinan
d. Badan wajib menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan
secara cepat, tepat dan memberikan jawaban paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
e. Badan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan
pelayanan perizinan
C. Pengawasan
a. Pengawasan meliputi upaya atau kegiatan yang dilakukan guna
mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap
penyelenggaraan perizinan dan pelaksanaan keputusan perizinan.
b. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan terpadu
39
1) Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan perizinan
terpadu dilaksanakan oleh aparat pengawas internal dan
pengawas eksternal, sesuai fungsi dan kewenangannya.
2) Pengawasan umum terhadap proses penyelenggaraan pelayanan
perizinan terpadu dilakukan oleh atasan langsung secara
berjenjang;
3) Pengawasan fungsional terhadap proses penyelenggaraan
pelayanan perizinan terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi
Jawa Barat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan perizinan yang telah
diterbitkan
1) Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan perizinan yang
telah diterbitkan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan secara terintegrasi dan
terkoordinasi.
2) Badan menyediakan data perizinan dalam rangka pengawasan;
3) Pengawasan dapat dilakukan secara gabungan oleh Perangkat
Daerah yang dipimpin oleh Perangkat Daerah yang disepakati atau
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
D. Pelaporan
a. Pemegang perizinan memberikan laporan kepada Badan dan
ditembuskan kepada Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu
sesuai dengan kewajiban yang tertera dalam dokumen perizinan atau
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Badan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Perangkat
Daerah terkait sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan
c. Perangkat Daerah terkait menyampaikan laporan hasil pembinaan dan
pengawasan, sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan kepada Badan.
d. Badan melaporkan perkembangan penyelenggaraan pelayanan
perizinan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga)
bulan sekali.
e. Setiap akhir tahun anggaran, Badan menyampaikan laporan tahunan
kepada Gubernur mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan
terpadu melalui Sekretaris Daerah
VII. BENTUK, JENIS FORMAT DAN TATA NASKAH PERIZINAN
A. JENIS DAN FORMAT NASKAH PERIZINAN
1. Naskah Permintaan Pertimbangan Teknis
a. Pengertian Naskah permintaan pertimbangan teknis berbentuk surat dinas adalah naskah dinas yang dibuat oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu kepada Ketua Tim Teknis memuat
permintaan kajian/telaahan teknis terhadap permohonan perijinan yang disampaikan oleh pemohon
40
b. Wewenang pembuatan dan penandatangan Surat dinas permintaan pertimbangan teknis dibuat oleh pejabat dalam lingkungan bidang pelayanan perizinan yang ditandatangani
oleh Kepala Bidang Pelayanan perizinan atas nama Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat
c. Susunan 1) Kepala
Bagian kepala surat dinas terdiri dari
a) kop surat dinas, yang berisi lambang negara dan nama jabatan (untuk pejabat negara) atau logo dan nama instansi (untuk nonpejabat negara) secara simetris;
b) nomor, sifat, lampiran, dan hal, diketik dengan huruf awal
kapital di sebelah kiri di bawah kop surat dinas; c) tempat dan tanggal pembuatan surat, diketik di sebelah
kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor; d) kata Yth., ditulis di bawah hal, diikuti dengan nama jabatan
yang dikirimi surat;
e) alamat surat, ditulis di bawah Yth. 2) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh surat dinas terdiri dari alinea pembuka, isi dan penutup ditulis secara singkat, padat dan jelas
3) Kaki Bagian kaki surat dinas terdiri dari
a) nama jabatan, ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri
tanda baca koma;
b) tanda tangan pejabat;
c) nama lengkap pejabat/penanda tangan, ditulis dengan
huruf awal kapital;
d) Nama pangkat dan NIP pejabat penandatangan;
e) stempel/cap dinas, yang digunakan sesuai dengan
ketentuan;
f) tembusan, yang memuat nama jabatan pejabat penerima
(jika ada)
4) Hal yang harus diperhatikan
a) Kop surat dinas hanya digunakan pada halaman pertama
surat dinas;
b) Jika surat dinas disertai lampiran, pada kolom Lampiran
dicantumkan jumlahnya;
c) Hal berisi pokok surat sesingkat mungkin yang ditulis
dengan huruf awal kapital pada setiap unsurnya, tanpa diakhiri tanda baca.
d. Jenis dan ukuran kertas
Nota dinas ditulis dalam kertas sesuai yang ditetapkan.
41
Contoh Format Surat Dinas Permintaan Pertimbangan Teknis sebagai berikut :
KOP SURAT BPMPT
Bandung, Nomor : 503/ /Perizinan Kepada Sifat : Biasa Lampiran Hal
: :
- Pertimbangan Teknis
Yth. KETUA TIM TEKNIS PERIZINAN BIDANG......................................
di- TEMPAT
Menindaklanjuti surat permohonan ijin dan non ijin untuk dan
atas nama identitas permohonan sebagai berikut :
No Uraian Indentitas Pemohon
Sifat Permohonan Berkas Masuk
1. PT/CV. ....... Alamat Kantor : .......... Alamat Pabrik/Gudang
:......... Permohonan No..........tgl. .......
Permohonan izin/rekomendasi..........
Nomor............ tgl. ................
Dengan ini dimohon bantuan dan kerjasamanya agar dapat
mengkaji/menelaah secara komprehensif dan bila diperlukan dikoordinasikan dengan instansi terkait serta memberikan pertimbangan teknis mengenai diterimanya atau ditolaknya
permohonan dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Perlu kami informasikan sesuai dengan Peraturan
………………..bahwa durasi waktu proses perizinan tersebut selama ....... hari kerja sejak tanggal berkas masuk dan dinyatakan lengkap.
Demikian disampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima
kasih.
a.n. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT,
Kepala Bidang Pelayanan Perizinan,
................................... Pangkat
NIP. Tembusan :
1. Direktur/PenanggungjawabPT/CV/...........................
42
2. Naskah Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Peninjauan
Lapangan
a. Pengertian
Surat perintah adalah naskah dinas dari atasan atau pejabat yang berwenang yang ditujukan kepada bawahan atau pegawai lainnya yang berisi perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas peninjauan/pendampingan lapangan.
b. Wewenang pembuatan dan penandatangan
Surat perintah dibuat dan ditandatangan oleh atasan atau pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang dan tanggungjawabnya. Dalam hal peninjauan lapangan permohonan perizinan untuk staf pelaksana ditandatangan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan selaku
Sekretaris Tim Teknis atas nama Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat
c. Susunan
1) Kepala
Bagian kepala surat perintah terdiri dari
a) Kop naskah dinas (BPMPT Provinsi Jawa Barat)
b) Kata Surat Perintah, ditulis dalam huruf kapital secara simetris
c) Kata nomor, ditulis dengan huruf awal kapital secara simetris
dibawah kata surat perintah
d) Kata nama jabatan pemberi perintah, ditulis dengan huruf kapital
secara simetris 2) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh surat perintah terdiri dari : a) Konsiderans meliputi pertimbangan dan/atau dasar, pertimbangan
memuat alasan ditetapkannya surat perintah, dasar memuat ketentuan yang dijadikan landasan ditetapkannya surat perintah
tersebut. b) Diktum dimulai dengan frasa memberi perintah, yag ditulis dengan
huruf kapital secara simetris, diikuti dengan kata kepada ditepi kiri
serta nama dan jabatan pegawai yang mendapat perintah. Dibawah kata kepada ditulis untuk disertai perintah-perintah yang harus dilaksanakan.
3) Kaki
Bagian kaki surat perintah terdiri dari :
a) Tempat dan tanggal surat perintah
b) Nama jabatan pejabat yang menandatangan, yang ditulis dengan
huruf kapital diakhir dengan tanda koma
c) Tandatangan pejabat yang memberi perintah
d) Nama lengkap pejabat yang memberi perintah, ditulis dengan huruf
kapital
e) Pangkat dan golongan dari pejabat yang memberi perintah
f) NIP dari pejabat yang memberi perintah
g) Cap dinas
d. Distribusi
1) Surat perintah disampaikan kepada pihak yang mendapat perintah
2) Tembusan surat perintah disampaikan kepada pejabat/instansi yang
terkait
e. Hal yang diperhatikan
1) Bagian konsiderans memuat pertimbangan atau dasar
2) Jika perintah merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang ditugasi
43
bisa dituliskan langsung pada batang tubuh, juga dapat dijadikan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang terdir dari kolom nomor urut, nama, pangkat, NIP, jabatan, dan keterangan
3) Surat perintah tidak berlaku lagi setelah tugas yang termuat selesai dilaksanakan.
Contoh Format surat perintah sebagai berikut :
KOP SURAT BPMPT
SURAT PERINTAH Nomor : ......../SP....../Pel
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT Menimbang : a. bahwa......
b. bahwa......
Dasar : 1. Peraturan .......
2. Keputusan...... 3. ..........dst
Memberi Perintah Kepada : 1. Nama : .......................................................
NIP : ....................................................... Pangkat/Golongan : ...................................................... Jabatan : ...................................................... 2. Nama : ......................................................
NIP : ......................................................
Pangkat/Golongan : ...................................................... Jabatan : ...................................................... Dst............. : .................................................dst
Untuk : Melaksanakan pendampingan/peninjauan lapangan ke
Kabupaten/Kota............... selama .... (.....) hari dari tanggal......s.d.......... (Izin/rekomendasi.......................) a.n. PT/CV/ .........................
Lain-lain : Membuat laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi perintah.
Demikian surat tugas ini, dibuat dan untuk dilaksanakan sebagaimana
mestinya dengan penuh tanggungjawab.
Bandung, ........................
a.n.KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT,
Kepala Bidang Pelayanan Perizinan,
...................................
Pangkat NIP.
44
3. Naskah Pertimbangan Teknis
Pertimbangan Teknis dari Tim Teknis Perizinan merupakan naskah dinas
korespondensi dengan bentuk Surat Dinas
a. Pengertian
Naskah pertimbangan teknis berbentuk surat dinas adalah naskah dinas yang dibuat oleh Ketua Tim Teknis Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu yang memuat hasil
kajian/telaahan teknis terkait dengan diterima atau ditolaknya permohonan perijinan yang disampaikan oleh pemohon
b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan
Surat dinas dibuat oleh Tim Teknis dan ditandatangan oleh Ketua Tim Teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
c. Susunan
1) Kepala
Bagian kepala surat dinas terdiri dari
a) kop surat dinas yang digunakan adalah Kop Surat Dinas
PERANGKAT DAERAH sesuai dengan bidang perizinan;
b) nomor, sifat, lampiran, dan hal, diketik dengan huruf awal kapital
di sebelah kiri di bawah kop surat dinas;
c) tempat dan tanggal pembuatan surat, diketik di sebelah kanan
atas sejajar/sebaris dengan nomor;
d) kata Yth., ditulis di bawah hal, diikuti dengan nama jabatan yang
dikirimi surat;
e) alamat surat, ditulis di bawah Yth.
2) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh surat dinas terdiri dari alinea pembuka, isi dan penutup ditulis secara singkat, padat dan jelas sesuai dengan maksud dan tujuan surat dinas/pertimbangan teknis yang dibuat.
3) Kaki
Bagian kaki surat dinas terdiri dari a) nama jabatan, ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri tanda
baca koma; b) tanda tangan pejabat; c) nama lengkap pejabat/penanda tangan, ditulis dengan huruf awal
kapital; d) Nama pangkat dan NIP pejabat penandatangan;
e) stempel/cap dinas, yang digunakan sesuai dengan ketentuan; f) tembusan, yang memuat nama jabatan pejabat penerima (jika ada)
4) Hal yang harus diperhatikan
a) Kop surat dinas hanya digunakan pada halaman pertama surat dinas;
b) Jika surat dinas disertai lampiran, pada kolom Lampiran
dicantumkan jumlahnya; c) Hal berisi pokok surat sesingkat mungkin yang ditulis dengan huruf
awal kapital pada setiap unsurnya, tanpa diakhiri tanda baca..
45
Contoh Format Naskah Surat Dinas Pertimbangan Teknis
KOP SURAT PERANGKAT DAERAH
Bandung, Nomor : Kepada
Sifat : Biasa Lampiran Hal
: :
- Pertimbangan Teknis
Yth. KEPALA BPMPT PROVINSI JAWA BARAT
di-
TEMPAT
Menindaklanjuti surat Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor ........ / ........ / Pelayanan tanggal ......... hal Permintaan Pertimbangan Teknis, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. ...............................................................................................
...............................................................................................
......... 2. ...............................................................................................
...............................................................................................
......... 3. ...............................................................................................
...............................................................................................
.........
Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya
permohonan rekomendasi ................. a.n. PT/CV........................ dapat diproses lebih lanjut untuk diterbitkan rekomendasi sesuai dengan permohonan.
Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
KEPALA BIDANG..............
SELAKU KETUA TIM TEKNIS PERIZINAN
................................... Pangkat
NIP.
46
4. Naskah Izin
a. Pengertian
1) Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
2) Keputusan Izin adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan dalam ranah hukum administrasi negara yang membolehkan perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan
b. Wewenang Penetapan dan Penandatanganan 1) Penandatangan dokumen perizinan bersifat strategis dilakukan oleh
Gubernur.
2) Kepala Badan menandatangani dokumen perizinan yang bersifat umum dan bersifat strategis yang diatur dalam ketentuan lainnya oleh Gubernur.
c. Susunan
1) Kepala
Bagian Kepala terdiri dari :
a) Kop Naskah dinas dalam hal ini Kop Gubernur atau BPMPT
Provinsi Jawa Barat
b) Kata keputusan dan nama jabatan pejabat yang menetapkan,
yang ditulis dengan huruf kapital simetris
c) Nomor keputusan yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris
d) Kata penghubung tentang, yang ditulis dengan huruf kapital
simetris
e) Judul keputusan/izin yang ditulis dengan huruf kapital secara
simetris
f) Nama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan,yang ditulis
dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma secara
simetris
2) Konsiderans
Bagian konsiderans terdiri dari :
a) Kata menimbang, yaitu konsiderans yang memuat
alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlu ditetapkannya keputusan
b) Kata mengingat, yaitu konsiderans yang memuat peraturan
perundang-undangan sebagai dasar pengeluaran keputusan
3) Diktum
Bagian diktum keputusan terdiri dari :
a) Diktum dimulai dengan kata memutuskan yang ditulis dengan
huruf kapital dan diikuti kata menetapkan di tepi kiri dengan huruf awal kapital.
b) Substansi kebijakan yang ditetapkan dicantumkan setelah kata
menetapkan yang ditulis dengan huruf awal kapital.
c) Untuk keperluan tertentu, Keputusan dapat dilengkapi dengan
Salinan dan Petikan sesuai dengan peraturan perundangundangan
4) Batang Tubuh
Sistematika dan cara penulisan bagian batang tubuh Keputusan sama dengan ketentuan dalam penyusunan Peraturan, tetapi substansi
Keputusan diuraikan bukan dalam pasal-pasal, melainkan diawali
47
dengan bilangan bertingkat/diktum Kesatu, Kedua, Ketiga, dan seterusnya. Nama diktum ditulis dengan menggunakan huruf kapital
5) Kaki
Bagian kaki Keputusan terdiri dari
a) tempat dan tanggal penetapan Keputusan;
b) jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma;
c) tanda tangan pejabat yang menetapkan Keputusan;
d) nama lengkap pejabat yang menandatangani Keputusan, yang
ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar
d. Pengabsahan 1) Pengabsahan merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum
digandakan dan didistribusikan dengan sah, suatu Keputusan telah
dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum atau administrasi umum atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan substansi Keputusan.
2) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda tangan sebelah kiri
bawah, yang terdiri atas kata Salinan sesuai dengan aslinya, nama jabatan, tanda tangan, nama pejabat penanda tangan, dan dibubuhi nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital.
e. Distribusi
Keputusan izin yang telah ditetapkan didistribusikan kepada Pemohon dan pihak lain yang berkepentingan sebagai tembusan.
f. Hal yang perlu diperhatikan
Pengertian, kewenangan, format, dan tata cara penulisan keputusan yang
bersifat pengaturan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
48
Format Keputusan Izin :
KEPUTUSAN GUBERNUR / KEPALA BADAN NOMOR :........ /Kep. /..../........-BPMPT/XI/20....
Tentang
IZIN ....................................... KEPADA PT/CV/...............................
DI KABUPATEN/KOTA.............................
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT
Menimbang a. bahwa ........................; b. bahwa ........................;
Mengingat : 1. Undang-Undang .................;
2. Peraturan Pemerintah .....................; 3. Peraturan Menteri ......................;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat .......; 5. Peraturan Gubernur Jawa Barat ......;
Memperhatikan : 1. Surat...............;
2. Surat...............;
M E M U T U S K A N
Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT / KEPALA BADAN
PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT TENTANG IZIN ...........................
KESATU : Memberikan Izin ..................... kepada : 1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan
:
3. Alamat Pabrik/Gudang
:
4. NPWP :
5. ...........dst
KEDUA : PT/CV............. dalam menjalankan usahanya : 1. Berhak mendapatkan pelayanan dari pemberi izin.
2. Berkewajiban : 3. Dilarang :
KETIGA : Izin .............. ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu selama perusahaan melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
Ditetapkan di : BANDUNG Pada tanggal :
a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
................................... Pangkat
NIP.
49
5. Naskah Non Izin/Rekomendasi
Bentuk rekomendasi merupakan naskah dinas korespondensi ektern berupa Surat Dinas.
a. Pengertian
Non Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang- undangan sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar rekomendasi, atau dalam bentuk lain.
b. Wewenang Penandatanganan
1) Penandatangan dokumen perizinan bersifat strategis dilakukan oleh Gubernur.
2) Kepala Badan menandatangani dokumen perizinan yang bersifat umum dan bersifat strategis yang diatur dalam ketentuan lainnya oleh
Gubernur.
c. Susunan
1) Kepala Bagian kepala surat Keputusan Non Izin/ Rekomendasi terdiri dari :
a) kop surat dinas, yaitu kop Gubernur/ BPMPT Provinsi Jawa Barat b) nomor, sifat, lampiran, dan hal, diketik dengan huruf awal kapital di
sebelah kiri di bawah kop surat dinas; c) tempat dan tanggal pembuatan surat, diketik di sebelah kanan atas
sejajar/sebaris dengan nomor;
d) kata Yth., ditulis di bawah hal, diikuti dengan nama jabatan yang dikirimi surat;
e) alamat surat, ditulis di bawah Yth.
2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat dinas terdiri dari alinea pembuka, isi,
dan penutup
3) Kaki Bagian kaki surat dinas terdiri dari
a) nama jabatan, ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri tanda baca koma;
b) tanda tangan pejabat;
c) nama lengkap pejabat/penanda tangan, ditulis dengan huruf awal kapital;
d) stempel/cap dinas, yang digunakan sesuai dengan ketentuan; e) tembusan, yang memuat nama jabatan pejabat penerima (jika ada)
d. Distribusi
Surat dinas disampaikan kepada penerima yang berhak yaitu pemberi izin sesuai permohonan
e. Hal yang harus diperhatikan
1) Kop surat dinas hanya digunakan pada halaman pertama surat dinas; 2) Jika surat dinas disertai lampiran, pada kolom Lampiran dicantumkan
jumlahnya; 3) Hal berisi pokok surat sesingkat mungkin yang ditulis dengan huruf
awal kapital pada setiap unsurnya, tanpa diakhiri tanda baca.
50
Format Rekomendasi :
KOP SURAT GUBERNUR/ BPMPT
Bandung,
Nomor : ....../……/.../....../BPMPT Kepada Sifat : Biasa Lampiran : Berkas Yth. Menteri/Bupati/Walikota.........
Jl. .........................................
di- TEMPAT
Perihal : Rekomendasi
Izin..................
Menindaklanjuti surat Direktur PT .............. Nomor ...............
tanggal ............... perihal Permohonan Rekomendasi ............., dengan berdasarkan Surat Ketua Tim Teknis Perizinan Bidang.............. Nomor ......... tanggal ............... perihal Pertimbangan Teknis serta ketentuan peraturan perundang-
undangan, pada prinsipnya kami tidak keberatan dan memberikan rekomendasi pemberian Izin …............. atas nama :
1. Nama Perusahaan : 2. Alamat Perusahaan :
3. Alamat Pabrik/Industri
:
4. NPWP : 5. Komisaris : 6. Direktur :
Rekomendasi ini diberikan dengan catatan yang bersangkutan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. ....................;
2. ....................;
3. dst.
Demikian kami disampaikan, untuk menjadi bahan
pertimbangan.
a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
................................... Pangkat
NIP.
51
6. Naskah Penangguhan/Penundaan
Naskah penangguhan/penundaan merupakan naskah dinas korespondensi ektern berupa Surat Dinas.
a. Pengertian
Naskah dinas yang diterbitkan oleh BPMPT Provinsi Jawa Barat kepada
pemohon perizinan apabila setelah dilakukan kajian administrasi dan teknis dinyatakan masih terdapat kekurangan dan dapat diajukan kembali setelah kekurangan dimaksud diperbaiki/dilengkapi sesuai ketentuan.
b. Wewenang Penandatanganan 1) Surat Penangguhan perizinan ditandatangani oleh Kepala Badan untuk
perizinan yang bersifat strategis.
2) Surat Penangguhan perizinan ditandatangani oleh Kepala Bidang
Pelayanan Perizinan untuk perizinan umum.
c. Susunan
1) Kepala Bagian kepala surat dinas terdiri dari a) kop surat dinas, yaitu kop dinas BPMPT Provinsi Jawa Barat
b) nomor, sifat, lampiran, dan hal, diketik dengan huruf awal kapital di sebelah kiri di bawah kop surat dinas;
c) tempat dan tanggal pembuatan surat, diketik di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor;
d) kata Yth., ditulis di bawah hal, diikuti dengan nama jabatan yang
dikirimi surat; e) alamat surat, ditulis di bawah Yth.
2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat dinas terdiri dari alinea pembuka, isi, dan penutup
3) Kaki Bagian kaki surat dinas terdiri dari a) nama jabatan, ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri tanda
baca koma; b) tanda tangan pejabat; c) nama lengkap pejabat/penanda tangan, ditulis dengan huruf awal
kapital; d) stempel/cap dinas, yang digunakan sesuai dengan ketentuan;
e) tembusan, yang memuat nama jabatan pejabat penerima (jika ada) d. Distribusi
Surat dinas disampaikan kepada penerima yang berhak yaitu pemohon dan pihak lain yang berkepentingan sesuai permohonan
e. Hal yang harus diperhatikan
1) Kop surat dinas hanya digunakan pada halaman pertama surat dinas; 2) Jika surat dinas disertai lampiran, pada kolom Lampiran dicantumkan
jumlahnya; 3) Hal berisi pokok surat sesingkat mungkin yang ditulis dengan huruf
awal kapital pada setiap unsurnya, tanpa diakhiri tanda baca.
52
Format Penangguhan/Penundaan:
KOP SURAT BPMPT Bandung, .............. 20....
Nomor : ......./ /Pelayanan Kepada Sifat : Biasa Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Direktur PT/CV............ Hal : Penundaan permohonan
Izin/Rekomendasi......
Jl. ...........................................
di- TEMPAT
Menindaklanjuti surat Direktur PT .............. Nomor ...............
tanggal ............... perihal Permohonan Rekomendasi ............., dengan berdasarkan Surat Ketua Tim Teknis Perizinan Bidang.............. Nomor ......... tanggal ............... perihal Pertimbangan Teknis serta ketentuan peraturan perundang-
undangan, bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. .....................................................................................
2. ..................................................................................... 3. ......................................................................................
Berkenaan dengan hal tersebut, permohonan Saudara belum dapat kami proses lebih lanjut dan berkas permohonan kami kembalikan. Kepada Saudara dapat mengajukan kembali permohonan kepada kami apabila kelengkapan persyaratan
administrasi dan teknis sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.
a.n. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT,
Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
(............................)
...................................
Pangkat NIP.
53
7. Naskah Penolakan
Naskah penolakan merupakan naskah dinas korespondensi ektern berupa Surat Dinas.
a. Pengertian Naskah dinas yang diterbitkan oleh BPMPT Provinsi Jawa Barat kepada pemohon perizinan apabila setelah dilakukan kajian administrasi, teknis
kewenangan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat diajukan kembali.
b. Wewenang Penandatanganan
1) Surat penolaka perizinan ditandatangani oleh Kepala Badan untuk
perizinan yang bersifat strategis.
2) Surat penolakan perizinan ditandatangani oleh Kepala Bidang
Pelayanan Perizinan untuk perizinan umum.
c. Susunan
1) Kepala
Bagian kepala surat dinas terdiri dari a) kop surat dinas, yaitu kop dinas BPMPT Provinsi Jawa Barat
b) nomor, sifat, lampiran, dan hal, diketik dengan huruf awal kapital di sebelah kiri di bawah kop surat dinas;
c) tempat dan tanggal pembuatan surat, diketik di sebelah kanan atas
sejajar/sebaris dengan nomor; d) kata Yth., ditulis di bawah hal, diikuti dengan nama jabatan yang
dikirimi surat;
e) alamat surat, ditulis di bawah Yth. 2) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh surat dinas terdiri dari alinea pembuka, isi, dan penutup
3) Kaki
Bagian kaki surat dinas terdiri dari a) nama jabatan, ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri tanda
baca koma;
b) tanda tangan pejabat; c) nama lengkap pejabat/penanda tangan, ditulis dengan huruf awal
kapital; d) stempel/cap dinas, yang digunakan sesuai dengan ketentuan; e) tembusan, yang memuat nama jabatan pejabat penerima (jika ada)
d. Distribusi
Surat dinas disampaikan kepada penerima yang berhak yaitu pemohon
izin dan pihak lain yang berkepentingan
e. Hal yang harus diperhatikan
1) Kop surat dinas hanya digunakan pada halaman pertama surat dinas; 2) Jika surat dinas disertai lampiran, pada kolom Lampiran dicantumkan
jumlahnya; 3) Hal berisi pokok surat sesingkat mungkin yang ditulis dengan huruf
awal kapital pada setiap unsurnya, tanpa diakhiri tanda baca.
54
Format Penundaan/penolakan :
KOP SURAT BPMPT
Bandung, ............20... Nomor : ......./ /Pelayanan Kepada
Sifat : Biasa Yth. Direktur PT/CV............ Lampiran : 1 (satu) berkas Jl. …………………………………… Hal : Penolakan permohonan
Izin/ Rekomendasi...... di-
TEMPAT
Menindaklanjuti surat Direktur PT ….... Nomor ....... tanggal ......... perihal Permohonan Rekomendasi ............., dengan berdasarkan Surat Ketua Tim Teknis Perizinan Bidang ............ Nomor ......... tanggal
.......... perihal Pertimbangan Teknis serta ketentuan peraturan perundang-undangan, bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. ..................................................................................... 2. ..................................................................................... 3. ................................................................................... ...
Berkenaan dengan hal tersebut, permohonan Saudara tidak dapat kami proses lebih lanjut dan berkas permohonan kami kembalikan.
Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.
a.n. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
(............................)
...................................
Pangkat NIP.
8. Naskah Perubahan
Naskah perubahan perizinan adalah keputusan yang diterbitkan oleh Kepala BPMPT Provinsi Jawa Barat/pejabat berwenang terhadap perusahaan yang melakukan kperubahan ketentuan yang tercantum dalam perizinan
sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara tata naskah perubahan perizinan berupa keputusan/surat dinas sesuai dengan perizinan yang akan dirubah dengan struktur/susunan naskah sama dengan naskah keputusan/surat dinas perizinan,
55
Contoh Naskah Dinas Perubahan perizinan.
KOP SURAT BPMPT
Bandung, ............20... Nomor : ......./ /Pelayanan Kepada Sifat : Biasa Yth. Direktur PT/CV............
Lampiran : 1 (satu) berkas Jl. …………………………………… Hal : Persetujuan perubahan
Ketentuan dalam Izin/ rekomendasi......
di- TEMPAT
Menindaklanjuti surat Direktur PT ….... Nomor ....... tanggal ......... perihal Permohonan Perubahan ketentuan .............sebagaimana tercantum dalam Izin..........Nomor..........tanggal........tentang.........,
dengan berdasarkan Surat Ketua Tim Teknis Perizinan Bidang ............ Nomor ......... tanggal .......... perihal Pertimbangan Teknis serta ketentuan peraturan perundang-undangan, bersama ini kami dapat menyetujui perubahan sebagai berikut :
KETENTUAN SEMULA MENJADI
Persetujuan atas perubahan yang dinyatakan dalam izin perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin.......Nomor..........tanggal........tentang.......... Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam perubahan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan, hak dan kewajiban sebagaimana telah
ditetapkan pemerintah dalam perizinan sebelumnya, tetap berlaku sebagaimana mestinya.
Demikian, untuk menjadi maklum.
a.n. GUBERNUR JAWA BARAT KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
...................................
Pangkat NIP.
9. Naskah Pencabutan
Naskah percabutan perizinan adalah keputusan yang diterbitkan oleh Kepala
BPMPT Provinsi Jawa Barat/pejabat berwenang terhadap perusahaan yang melangggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau hal lain yang ditentukan perundang-undangan. Secara tata naskah pencabutan izin berupa keputusan dengan
struktur/susunan naskah sama dengan naskah keputusan izin, hanya penetapannya yang berbeda yaitu menyatakan mencabut izin yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Contoh bentuk pencabutan :