pelaksanaan bantuan keuangan kepada partai politik

89
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA TESIS Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum Minat Utama Hukum dan Kebijakan Publik Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Setiono, SH, MS Prof. Dr. Supanto, SH, M.Hum Oleh: WIDY HARGUS KISTYANTO S. 310907027 PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011

Upload: duongkhuong

Post on 13-Jan-2017

242 views

Category:

Documents


15 download

TRANSCRIPT

Page 1: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA

PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA

TESIS

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum

Minat Utama Hukum dan Kebijakan Publik

Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. H. Setiono, SH, MS Prof. Dr. Supanto, SH, M.Hum

Oleh: WIDY HARGUS KISTYANTO

S. 310907027

PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA 2011

Page 2: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ii

PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 13

TAHUN 2007 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI

DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Disusun Oleh: WIDY HARGUS KISTYANTO

NIM. S. 310907027

Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing Dewan Pembimbing Jabatan Nama Tanda Tangan Tanggal Pembimbing I

Prof. Dr. H. Setiono, SH., MS. NIP. 130 345 735

..................................

....................

Pembimbing II Prof. Dr. Supanto, SH., M.Hum. NIP. 131 568 794

.................................. ....................

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Setiono, SH., MS. NIP. 130 345 735

Page 3: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

iii

PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 13

TAHUN 2007 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI

DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Disusun Oleh: WIDY HARGUS KISTYANTO

NIM. S. 310907027

Telah Disetujui Oleh Tim Penguji

Jabatan Nama Tanda Tangan

Tanggal

Ketua

Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH.,M.Hum NIP.195712131985032991

..................................

....................

Sekretaris

Dr. I Gusti Ayu, SH., MM NIP. 197210082005012001

..................................

....................

Anggota Penguji

1. Prof. Dr. H. Setiono, SH., MS.

NIP. 194405051969021001

2. Prof. Dr. Supanto, SH., M.Hum.

NIP. 196011071986011001

.................................. ..................................

.................... ....................

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Setiono, SH., MS. NIP. 194405051969021001

..................................

....................

Page 4: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

iv

Direktur Program Pasca Sarjana

Prof. Drs. Suranto, Msc, PhD. NIP. 195708201985031004

.................................. ....................

PERNYATAAN

Nama : WIDY HARGUS KISTYANTO

NIM : S. 310907027

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul

PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 13

TAHUN 2007 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA, adalah benar – benar karya saya

sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda citasi dan

ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut diatas tidak

benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan

tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Surakarta, Maret 2011

Yang membuat pernyataan,

WIDY HARGUS KISTYANTO

Page 5: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

v

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah

memberi banyak berkat dan rahmat-Nya, sehingga tesis yang berjudul

“Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Menurut Peraturan

Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Bantuan Keuangan

Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Salatiga” ini dapat terselesaikan dengan baik

Dalam penulisan tesis ini dapat berjalan lancar, penulis banyak

memperoleh bantuan, dorongan, informasi dan bimbingan dari berbagai pihak,

sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tulus dan

mendalam dan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. dr. Much Syamsulhadi, Sp.KJ (K)., selaku Rektor Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

2. Prof. Drs. Suranto, Msc, PhD., selaku Direktur Program Pasca Sarjana

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3. Moh. Jamin, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

4. Prof. Dr. H. Setiono, S.H, M.S selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta dan

Pembimbing I yang telah tulus dan ikhlas memberikan masukan dan

mengarahkan penulis dalam penulisan tesis ini.

5. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H, M.Hum selaku Sekretaris Program Studi

Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta

yang telah mendukung dan memberikan dorongan sehingga penulis dapat

menyelesaikan studi.

Page 6: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

vi

6. Prof. Dr. Supanto, S.H, M.Hum selaku pembimbing II yang banyak

memberikan arahan masukan, motifasi berharga bagi penulis dalam

menyelesaikan penulisan tesis.

7. Bapak/Ibu para Dosen pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca

Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

8. Kedua Orang Tuaku dan Adik-Adikku tercinta yang senantiasa selalu

mendoakan dan memberikan dorogan kepada penulis untuk menyelesaikan

penulisan tesis.

9. Istriku tercinta yang selalu sabar dan motifator terbaikku.

10. Rekan-Rekan di Sekretariat Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca

Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan

bantuan teknis dan administrasi selama penulis mengenyam pendidikan.

11. Semua pihak yang telah berperan dalam penyelesaian studi ini, yang tidak

mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna,

untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik, saran dan masukan yang

membangun, sehingga tesis ini dapat mendekati sempurna. Demikian mudah-

mudahan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan

bimbingan kepada kita semua.

Surakarta, Maret 2011

Penulis

Page 7: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

vii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

.........................................................................................

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.................................................

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .................................................

PERNYATAAN................................................................................................

KATA PENGANTAR.......................................................................................

DAFTAR ISI......................................................................................................

DAFTAR BAGAN............................................................................................

DAFTAR TABEL..............................................................................................

ABSTRAK.........................................................................................................

ABSTRACT.......................................................................................................

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah.........................................................................

B. Perumusan Masalah...............................................................................

C. Tujuan Peneltian....................................................................................

D. Manfaat Penelitian.................................................................................

BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan

Teori.......................................................................................

1. Kebijakan Publik dalam Kehidupan Politik.....................................

i

ii

iii

iv

v

vii

x

xi

xii

xiii

1

8

8

9

10

10

16

29

29

31

33

Page 8: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

viii

2. Bekerjanya Hukum Dalam Hubungan Dengan Partai

Politik...............................................................................................

3. Partai Politik Sebagai Pilar Demokrasi ...........................................

a. Pengertian Partai Politik............................................................

b. Jenis Partai

Politik......................................................................

c. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik..................................

d. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Setelah

ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Partai Politik..............................................................................

B. Kerangka Berfikir..................................................................................

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian......................................................................................

B. Lokasi Penelitian...................................................................................

C. Sumber Data..........................................................................................

D. Teknik Pengumpulan Data....................................................................

E. Teknis Analisis Data.............................................................................

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Kota Salatiga dan Pemilu Legislatif Tahun

2004 ................................................................................................

35

36

40

42

42

43

44

45

45

50

55

55

61

62

Page 9: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ix

a. Gambaran Umum Kota Salatiga................................................

b. Pemilu legislatif Tahun 2004 di Kota Salatiga..........................

2. Laporan pertanggung jawaban bantuan keuangan kepada Partai

Politik di Kota Salatiga menurut Peraturan Daerah Kota Salatiga

nomor 13 tahun 2007 tentang bantuan keuangan kepada Partai

Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Salatiga tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan yang

berlaku.....................................................................

a. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik..............................

b. Permasalahan yang ditemui di lapangan, mengapa laporan

pertanggung jawaban bantuan keuangan kepada Partai Politik

di Kota Salatiga tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan yang

berlaku...............................................................

3. Langkah yang ditempuh Pemerintah Kota Salatiga untuk

mengatasi keterlambatan penyerahan Laporan Keuangan.......

B. PEMBAHASAN

1. Laporan pertanggung jawaban bantuan keuangan kepada Partai

Politik di Kota Salatiga menurut Peraturan Daerah Kota Salatiga

nomor 13 tahun 2007 tentang bantuan keuangan kepada Partai Politik

yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Salatiga tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku...................................................................................................

.

2. Tindakan yang seharusnya diambil oleh Pemerintah Kota Salatiga

dalam mengatasi keterlambatan penyerahan laporan keuangan dari

partai politik penerima

bantuan..............................................................

64

69

72

74

75

Page 10: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

x

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.......................................................................................

B. Implikasi...........................................................................................

C. Saran.................................................................................................

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga

Page 11: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

xi

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.

Bagan 2.

Bagan 3.

Teori Berlakunya Hukum...................................................................

Kerangka Berfikir...............................................................................

Model Analisa Interaktif.....................................................................

19

39

44

Page 12: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

xii

DAFTAR TABEL

Tabel I.

Tabel II.

Tabel III.

Tabel IV.

Tabel V.

Tabel VI.

Tabel VII.

Besaran Bantuan Keuangan Yang Diterima ......................................

Jumlah RT dan RW di Wilayah Kota Salatiga...................................

DPT Pemilu Legislatif 2004...............................................................

Perolehan suara dan Perolehan Kursi pada Pemilu Legislatif Tahun

2004 di Kota Salatiga..........................................................................

Susunan Keanggotaan Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan

Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan

Keuangan............................................................................................

Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai politik Tahun 2007.........

Data Tanggal Penyerahan Laporan Bantuan Keuangan kepada

Partai Politik.......................................................................................

6

48

51

53

57

58

59

Page 13: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

xii

ABSTRAK Widy Hargus K, S S. 310907027, 2010. “Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Menurut Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga” Tesis : Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya laporan pertanggung jawaban oleh partai politik di Kota Salatiga dan tindakan apa yang diambil oleh Pemerintah Kota Salatiga dalam mengatasi hal tersebut.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis (empiris) atau non doktrinal dengan mendasarkan pada konsep hukum ke-5. Mengenai bentuk penelitian yang digunakan adalah diagnostik dengan analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan dengan menggunakan teori bekerjanya hukum, maka dapat disimpulkan bahwa laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik di Kota Salatiga tidak dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, dimana laporan pertanggung jawaban oleh partai politik yang seharusnya telah diserahkan kepada Walikota Salatiga pada 4 (empat) bulan setelah tahun anggaran berakhir, ternyata tidak dapat terlaksana. Faktor penentu dari terlambatnya penyerahan laporan pertanggung jawaban oleh partai politik tersebut adalah sosialisasi Peraturan Daerah, waktu penyerahan bantuan keuangan, pemahaman Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2007, administrasi Partai Politik, sanksi tegas mengatur keterlambatan penyerahan laporan keuangan, Status pegawai sekretriat partai politik. Hasil Kajian implementasi hukumnya sebagai berikut: Dari aspek Substansi hukum, Peraturan Daerah tersebut tidak mengatur adanya sanksi administratif maupun sanksi pidana berkaitan dengan keterlambatan penyerahan laporan pertanggung jawaban oleh partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1). Peraturan Daerah adalah produk bersama antara Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif yang notabene juga bertindak sebagai penerima bantuan, sedikit banyak ada unsur kesengajaan agar kondisi Peraturan Perundang-undangan tersebut demikian sebagaimana kelemahan yang melekat pada Peraturan Daerah tersebut. Dari Aspek Struktur Hukum, Kapasitas individu anggota Partai Politik penerima bantuan yang sekaligus merupakan anggota Legislatif menyebabkan Pemerintah Kota Salatiga hanya berharap pada niat baik partai politik penerima bantuan untuk secara sadar memenuhi kewajiban administratifnya, Faktor Budaya Politik, demokrasi ditakdirkan untuk bersifat illusive dan impossible. Illusive sebab elit sebenarnya hanya bertanggungjawab di antara mereka sendiri, tidak pernah langsung kepada rakyat yang diwakilinya (apalagi kepada Pemerintah, Penulis). Impossible sebab elit, sekali terpilih mewakili rakyat melalui Pemilu, dapat dengan mudah mengatasnamakan kepentingan pribadi (personal interest) sebagai kehendak rakyat (the will of the people). Sekalipun demikian, sistem perwakilan tetap dianggap sebagai alternatif terbaik, sebab menjamin terbentuknya representative government.

Page 14: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

xiii

ABSTRACT

Hargus Widy K, S S. 310907027, 2010. "Implementation of Financial Assistance To the Political Parties Law of Town Salatiga by No. 13 of 2007 concerning Financial Aid To Political Parties Get The Seat In the House of Representatives of the Regional Municipality of Salatiga" Thesis: Graduate Program Sebelas Maret University Surakarta. This study aimed to find out what factors can really cause no accountability reports by political parties in the city of Salatiga and what action is taken by the City of Salatiga in overcoming it. This study included legal research sociological (empirical) or non-doctrinal by basing on the legal concept of the 5th. Regarding the form of diagnostic research is to analyze data using qualitative analysis. Based on the results of research, analysis and discussion by using the theory of working of the law, it can be concluded that the report on the use of financial aid a political party in the city of Salatiga can not be run in accordance with Local Rule Salatiga No. 13 of 2007 concerning Financial Aid To Political Parties Get a Seat On The Board Regional Representatives Salatiga, where accountability reports by political parties that should have been submitted to the mayor of Salatiga in 4 (four) months after the fiscal year ended, it was not possible. Determinants of delay in submission of accountability reports by the political party is to socialize the regional regulation, time of delivery of financial aid, understanding local regulation Salatiga No. 13 of 2007, the administration of political parties, strict sanctions set late submission of financial reports, personnel status sekretriat political party. Assessed by the implementation of the law as follows: From the aspect of legal substance, local regulation is no set of administrative sanctions and criminal penalties relating to late submission of accountability reports by political parties as stipulated in Article 8 paragraph (1). Local Regulations are joint products between the Executive and Legislative Institutions which incidentally also acts as a recipient of aid, to some extent there is element of premeditation for conditions such legislation such as the inherent weakness in the regional regulation. From Aspects of Legal Structure, Capacity individual members of Political Parties as well as beneficiaries who are members of the Legislative cause Salatiga City Government only hope on the good intentions of political party beneficiaries to consciously fulfill administrative obligations, Cultural Factors Politics, democracy was destined to be illusive and impossible. Illusive actually only responsible for the elite among their own, never directly to the people they represent (let alone to the Government, Author).Impossible because the elite, once chosen to represent the people through elections, can easily behalf of private interests (personal interest) as the will of the people (the earnest of the people). Even so, the system still regarded as the representative best alternative, for ensuring the establishment of representative government

Page 15: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan adalah alternatif terbaik yang dapat dilaksanakan oleh

suatu negara di dalam meningkatkan taraf hidup serta mewujudkan

kesejahteraan masyarakatnya. Demikian juga bangsa Indonesia yang sejak

mencantumkan Pembangunan Lima Tahun Pertama pada tanggal 1 April

1969 sampai sekarang tidak pernah berhenti melaksanakan program-program

pembanguan demi untuk mewujudkan tujuan nasionalnya. Tujuan Nasional

Bangsa Indonesia yang secara tegas tercantum pada Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 pada Alinea IV, yaitu melindungi segenap Bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan

ketertiban umum, mencardaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial.

Salah satu tujuan nasional Bangsa Indonesia seperti yang secara jelas

tersebut diatas yaitu Mencerdaskan kehidupan bangsa, diantaranya

mencerdaskan masyarakat di bidang kehidupan berpolitik. Politik pada

umumnya dapat dikatakan “bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem

politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari

sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu”1.

Peran masyarakat dalam hal politik dan pemerintahan di Indonesia

dapat kita lihat dengan adanya pemilihan umum secara langsung, umum,

bebas rahasia. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil

rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang

1 Miriam Budihardjo, Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parlementer & Demokrasi Pancasila, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm.8

Page 16: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

2

demokratis, kuat, memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan

tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 22E yaitu :

(1) Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan

adil setiap lima tahun sekali.

(2) Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD, Presiden

dan Wakil Presiden, dan DPD.

(3) Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah

partai politik.

(4) Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.

(5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilu yang bersifat nasional,

tetap dan mandiri.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilu diatur dengan UU.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 22E ayat

(1) UUD 1945, Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur dan adil (luber jurdil). Pengertian azas Pemilu adalah :

1) Langsung yaitu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk

memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati

nuraninya, tanpa perantara.

2) Umum yaitu pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi

persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu.

Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan

yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi

berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan,

pekerjaan, dan status sosial.

3) Bebas yaitu setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan

pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan

haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat

memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

Page 17: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

3

4) Rahasia yaitu dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa

pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan

apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat

diketahui oleh orang lain kepada siapapun suara diberikan.

5) Jujur yaitu dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap penyelenggara Pemilu,

aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu,

pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6) Adil yaitu dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap pemilih dan peserta

Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak

manapun.

Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 menyatakan bahwa

“Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/ Kota adalah Partai Politik”. Sedangkan partai politik menurut

Pasal 1 UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik adalah organisasi

politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara RI secara sukarela atas

dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan

anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui Pemilu. Partai politik

menurut Pasal 1 Ayat (10) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu anggota

DPR, DPD, DPRD peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi

persyaratan sebagai peserta Pemilu.

Syarat sebagai peserta Pemilu dari partai politik diatur dalam Pasal 7

ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Partai politik dapat menjadi

peserta Pemilu apabila memenuhi syarat :

a. Diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun

2002 tentang Partai Politik;

b. Memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari

seluruh jumlah provinsi;

Page 18: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

4

c. Memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari

jumlah kabupaten/ kota di provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b;

d. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau sekurang-

kurangnya 1/1.000 (seperseribu) dari jumlah penduduk pada setiap

kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang

dibuktikan dengan kartu tanda anggota partai politik;

e. Pengurus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c harus

mempunyai kantor tetap;

f. Mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.

Kehadiran Partai Politik dalam sistem pemerintahan yang demokratis

tidak dapat dihindari. Kemerdekaan seseorang untuk berserikat, berkumpul

dan menyuarakan pendapatnya diidentikan dengan kehadiran partai politik

dalam suatu pemerintahan yang demokratis. Dalam mempertahankan

demokrasi kehidupan berpolitik masyarakat yang terwakilkan dalam partai

politik, maka pemerintah di dalam Pasal 17 ayat (4) Undang- Undang Nomor

31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik, memberikan bantuan keuangan kepada

partai politik, yang dalam pelaksanaanya didasarkan kepada Peraturan

Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai

Politik.

Bantuan keuangan adalah bantuan yang berbentuk uang yang diberikan

oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah kepada partai politik yang

mendapatkan kursi lembaga perwakilan rakyat. Bantuan keuangan diberikan

untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat

partai politik yang mendapatkan kursi di lembaga perwakilan rakyat

berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.

Penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan

Kepada Partai Politik ditujukan untuk membantu kegiatan dan kelancaran

Page 19: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

5

administrasi dan/atau sekretariat partai politik di antaranya diatur dalam

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006:

1. Honorarium

2. Uang lembur

3. Administrasi umum

4. Langganan daya dan jasa

5. Pos dan giro

6. Pemeliharaan gedung

7. Pemeliharaan data dan arsip

8. Biaya perjalanan

9. Komputer

10. Mesin tik

11. Maubiler kantor

Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29

Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai politik, yang kemudian

dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005

tentang pedoman pengajuan, penyerahan dan laporan penggunaan bantuan

keuangan kepada partai politik yang dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan,

Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai

Politik, pemerintah Kota Salatiga merealisasikan pemberian bantuan keuangan

partai politik melalui Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2007

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi Di

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.

Page 20: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

6

Partai Politik yang mendapatkan kursi menurut perolehan suara dan

besaran bantuan keuangan yang diterima, berdasarkan hasil Pemilihan Umum

Tahun 2004 di Kota Salatiga, adalah:

Tabel I Besaran Bantuan Keuangan Yang Diterima

No Nama Partai Politik Jumlah Perolehan

Kursi

Jumlah Perolehan

Bantuan

1

2

3

4

5

6

7

8

Partai Golongan Karya

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Partai Amanat Nasional

Partai Demokrat

Partai Kebangkitan Bangsa

Partai Keadilan Sejahtera

Partai Damai Sejahtera

6 Kursi

4 Kursi

4 Kursi

4 Kursi

2 Kursi

2 Kursi

2 Kursi

1 Kursi

Rp. 124..800.000,-

Rp. 83.200.000,-

Rp. 83.200.000,-

Rp. 83.200.000,-

Rp. 41.600.000,-

Rp. 41.600.000,-

Rp. 41.600.000,-

Rp. 20.800.000,-

TOTAL 25 Kursi Rp. 520.000.000,-

Sumber : Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Salatiga Tahun 2007

Bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan Peraturan

Daerah Nomor 13 Tahun 2007 terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Tahap Permohonan, Penelitian dan Pemeriksaan;

2. Tahap Pencairan Bantuan;

3. Tahap Laporan Penggunaan.

Laporan Penggunaan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13

Tahun 2007 adalah disampaikan kepada Walikota Salatiga melalui Kepala

Kantor Kesbang dan Linmas Kota Salatiga, setelah diaudit oleh Badan

Page 21: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

7

Pemeriksa Keuangan. Laporan Bantuan Keuangan tersebut diserahkan

selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam pelaksanaannya penyerahan Laporan Pertanggungjawaban

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun 2007 di Kota Salatiga, sampai

dengan 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran 2007 (bulan Mei

Tahun 2008) hanya ada 1 (satu) Partai Politik yang menyerahkan Laporan

Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Walikota Salatiga melalui Kepala

Kantor Kesbang dan Linmas Kota Salatiga.

Akibat yang ditimbulkan dari tidak tepat waktunya partai politik Kota

Salatiga melakukan pelaporan atas bantuan keuangan yang telah diterimanya

antara lain:

1. Tidak terciptanya tertib administrasi keuangan dari partai politik, yang

berimbas pada terganggunya pertanggung jawaban keuangan daerah;

2. Sesuai dengan keputusan hasil rapat yang ditetapkan oleh Tim Penelitian

dan Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Salatiga, bahwa

bantuan keuangan kepada partai politik Kota Salatiga belum dapat

dicairkan, apabila laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan

keuangan partai politik pada tahun anggaran yang lampau, belum

diserahkan. Sehingga berakibat pada belum dapat terlaksananya bantuan

keuangan kepada partai politik Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008,

Berangkat dari kenyataan diatas, dapat dilihat bahwa Peraturan Daerah

Salatiga Nomor 13 Tahun 2007 khususnya yang berkaitan dengan laporan

pertanggung jawaban bantuan keuangan kepada partai politik belum dapat

dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Page 22: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

8

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan

permasalahan penelitian yaitu:

1. Mengapa laporan pertanggung jawaban bantuan keuangan kepada partai

politik di Kota Salatiga menurut Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor

13 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang

Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga

tidak dapat dilaksanakan?

2. Tindakan apa yang seharusnya diambil oleh Pemerintah Kota Salatiga

dalam mengatasi keterlambatan penyerahan laporan keuangan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitan merupakan sasaran yang hendak dicapai sebagai pemecahan

masalah yang dihadapi sekaligus untuk memenuhi kebutuhan perorangan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas tujuan penelitian

ini adalah:

1. Tujuan Obyektif

a. Mengetahui faktor apa yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya

laporan pertanggung jawaban oleh partai politik di Kota Salatiga.

b. Tindakan apa yang diambil oleh Pemerintah Kota Salatiga dalam

mengatasi hal tersebut.

2. Tujuan Subyektif

a. Memperoleh data yang lengkap guna penyusunan tesis untuk

melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar Magister dalam

Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kebijakan Publik di

Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Page 23: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

9

b. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai penerapan

teori-teori dan peraturan hukum yang ada selama menempuh studi

untuk mengatasi permasalahan hukum yang ada di masyarakat.

c. Membantu penulis memperkaya pengetahuan dalam menganalisis

suatu penyusunan produk hukum, khususnya yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Kota Salatiga

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik

secara praktis maupun teoritis yang diambil dari hasil penelitian. Adapun

manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang

faktor-faktor yang menghambat terlaksananya laporan pertanggung

jawaban dari partai politik Kota Salatiga kepada Walikota Salatiga melalui

Kepala Kantor Kesbang dan Linmas, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota

Salatiga Nomor 13 Tahun 2007.

2. Manfaat Teoritis

a. Dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan

di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum kebijakan publik

pada khususnya.

b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

pemikiran dan wacana bagi penegak hukum dalm mengambil

kebijakan dalam hal bantuan keuangan kepada partai politik.

c. Semakin memperkaya konsep-konsep dan teori-teori tentang bantuan

keuangan kepada partai politik.

d. Dapat dipakai sebagai respon terhadap penelitian sejenis untuk tahap

berikutnya.

Page 24: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

10

BAB II

LANDASAN TEORI

A. LANDASAN TEORI

1. Kebijakan Publik dalam Kehidupan Politik

Mark N.Hagopian memberi batasan yang sangat lengkap mengenai

partai politik sebagai suatu organisasi yang dibentuk untuk memengaruhi

bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan

kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung

atau partisipasi rakyat dalam pemilihan umum2.

Pengertian politik menurut Joyce Mitchell, adalah pengambilan

keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat

seluruhnya3. Karl W.Deutsch memberi batasan terhadap politik sebagai

pengambilan keputusan melalui sarana umum (politics is the making of

decisions by publics means). Menurut Deutsch, keputusan yang dimaksud

adalah keputusan mengenai tindakan umum atau nilai-nilai (public goods),

yaitu mengenai apa yang dilakukan dan siapa yang mendapat apa, dalam

arti politik terutama menyangkut kegiatan pemerintah4. Dalam bagian lain

Harold Laswell mendefenisikan politik sebagai siapa mendapat apa, kapan

dan bagaimana5.

Di lain pihak, Max Weber memberi defenisi tentang politik sebagai

persaingan untuk membagi kekuasaan atau persaingan untuk memengaruhi

pembagian kekuasaan antar negara maupun antar kelompok dalam negara.

Atas dasar itu, Weber membagi negara atas tiga aspek yaitu struktur yang

mempunyai fungsi berbeda, kekuasaan untuk menggunakan paksaan yang

2 Ichlasul Amal, Teori-Teori Mutakhir Partai Politik, PT Tiara Wacana Yogya, Jogjakarta, 1996, hlm.XV 3 Efriza, Ilmu Politik Dari Ilmu Sampai Sistem Pemerintahan, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 10 4 Op.Cit. 5 Op.Cit. hlm.11

Page 25: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

11

dimonopoli oleh negara dan kewenangan untuk menggunakan paksaan

fisik6.

Dari beberapa defenisi di atas tersirat jelas bahwa politik berkenaan

dengan interaksi dalam ruang lingkup sistem politik untuk menentukan

atau mengambil kebijakan mengenai persoalan kenegaraan atau

pemerintahan. Konsep-konsep pokok dalam politik adalah negara (state),

pemerintahan (government), kekuasaan/wewenang (power/authority),

pengambilan keputusan (decision making), kebijakan (policy/beleid),

pembagian (distribution), alokasi (allocation), kelembagaan masyarakat

(organization of society), kegiatan dan tingkah laku politik (political

activity and behavior). Keseluruhan konsep di atas terakomodir dalam

sistem politik yang oleh David Easton didefenisikan sebagai keseluruhan

dari interaksi-interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai secara

otoritatif untuk dan atas nama masyarakat7.

Peran politik sebagai mekanisme dan sarana pengambilan keputusan

dan penentuan kebijakan publik sangatlah besar. Dengan kalimat berbeda,

melalui politik, kebijakan publik diproses sedemikian rupa agar memiliki

kadar legitimasi, derajat kontrol dan refresentasi (mewakili aspirasi

mayoritas publik) yang kuat. Dalam kaitannya dengan derajat kontrol,

maka salah satu dari empat tipe sistim pertanggungjawaban

(pertanggungjawaban birokrasi, pertanggungjawaban legal,

pertanggungjawaban profesional dan pertanggungjawaban politis) menurut

Kumorotomo adalah pertanggungjawaban politis yang menuntut adanya

daya tanggap (responsiveness) yang tinggi terhadap kepentingan publik

sebagai karakteristik dari sistem pertanggungjawaban politik8.

Di antara beberapa konsep di atas, dinamika kepemerintahan

didominir oleh peran pengambilan keputusan dan alokasi serta distribusi

6 Op.Cit. hlm.26 7 Op.Cit. hlm 10-11 8 Wahyudi Kumorotomo, Etika Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 155.

Page 26: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

12

kebijakan. Hal ini berkenaan dengan indikator keberhasilan atau kegagalan

sebuah pemerintahan dalam mengemban mandat rakyat yang dipercayakan

melalui mekanisme penentuan personil pemerintahan, entah melalui cara-

cara demokratis atau non demokratis.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, suatu kebijakan yang dibuat oleh

pemerintah atau suatu perbuatan atau peristiwa tidak akan mempunyai arti

atau manfaat apabila tidak diimplementasikan. Hal ini disebabkan karena

implementasi terhadap kebijakan masih bersifat abstrak ke dalam realita

nyata. Kebijakan yang dimaksud adalah berkaitan dengan kebijakan

publik. Dengan kata lain, kebijakan berusaha menimbulkan hasil

(outcome) yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran atau

target group.9

Anderson menjelaskan bahwa implikasi dari pengertian kebijakan

publik itu meliputi :

a. Kebijakan dengan tujuan dan merupakan tindakan yang

berorientasi pada tujuan pokoknya.

b. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan

pejabat pemerintah.

c. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah,

jadi bukan merupakan maksud pemerintah untuk melakukan

sesuatu.

d. Kebijakan publik bersifat positif dalam arti merupakan bentuk

tindakan pemerintah mengenai suatu masalah.

e. Kebijakan pemerintah yang positif selalu didasarkan atas Peraturan

Perundang-undangan.10

9 Joko Widodo. Good Governance Telaan Dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Surabaya, 2001, hlm.192 10 Anderson dikutip dari BambangSunggono, Hukum dan Kebijakan Publik, Insan Cendekia,

Jakarta, 1997, hlm 23.

Page 27: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

13

Keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk peraturan

perundang-undangan, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan

eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan adalah

mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi dengan menyebutkan

secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara

untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya. Proses ini

berlangsung setelah melalui tahap tertentu, yaitu tahapan pengesahan

undang-undang dan output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan

oleh Badan pelaksanaan. Hubungan antara peraturan yang dikeluarkan

dengan institusi pemerintah sangat dekat. Suatu kebijakan tidak akan

menjadi peraturan kecuali jika diformulasi, implementasi & di “enforced”

oleh lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah disini tidak hanya lembaga

eksekutif dan yudikatif, tetapi juga lembaga legislatif.

Dalam kelompok hukum negara, terdapat tiga lembaga yang

biasanya terlibat yaitu Pemerintah (Birokrasi), Parlemen dan Pengadilan11,

sehingga tidak jarang dalam pembentukan kebijakan yang nantinya akan

menjadi embrio suatu peraturan terdapat unsur-unsur politik di dalamnya.

Masyarakat harus patuh, karena dalam Peraturan tersebut terdapat

Legitimasi Politik dan berhak memaksakan berlakunya peraturan tersebut.

Secara teoritis, pemerintah seharusnya merupakan institusi yang

paling berperan besar dalam pembuatan suatu keputusan, hal ini

dikarenakan oleh beberapa alasan yaitu : (1) Pemerintah menguasai

informasi yang paling banyak dan memiliki akses paling luas dan paling

besar untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses

pembuatan hukum; (2) Pemerintah juga yang paling tahu mengapa, untuk

siapa, berapa, kapan, di mana dan bagaimana hukum itu dibuat; (3) Dalam

organisasi pemerintahan terdapat banyak ahli yang memungkinkan proses

pembuatan hukum itu dapat dengan mudah dikerjakan; (4) Pemerintah

juga memiliki persediaan dana atau anggaran yang paling banyak untuk

11 Efriza. Op.Cit. Hlm. 142

Page 28: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

14

membiayai segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan penelitian dan

perancangan suatu undang-undang; (5) Di samping itu, para anggota

parlemen sendiri yang terdiri dari para politisi, memang tidak

dipersyaratkan harus memiliki kualifikasi teknis sebagai perancang

undang-undang, yang dapat menyebabkan perannya sebagai wakil rakyat

dan fungsi parlemen sendiri sebagai lembaga perwakilan rakyat terjebak

dalam segala ”All Stuff” teknalitas perancang pasal-pasal undang-undang

dengan mengabaikan fungsi politiknya sebagai lembaga pengawas dan

pengimbang terhadap kekuasaan pemerintah12.

Memperhatikan pendapat di atas, implementasi dapat dikatakan

sebagai suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang di dalamnya

termasuk manusia, dana, kemampuan organisasional, baik oleh pemerintah

maupun swasta (individu atau kelompok) untuk mencapai tujuan yang

telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. 13Meskipun di dalam

realitanya terdapat faktor-faktor politik yang memengaruhinya.

Jadi, agar implementasi suatu kebijakan dapat terwujud perlu

persiapan yang matang. Sebaliknya bagaimanapun baiknya persiapan dan

perencanaan implementasi kebijakan, namun kalau tidak dirumuskan

dengan baik, maka apa yang terjadi tujuan kebijakan juga akan dapat

diwujudkan. Jadi, apabila menghendaki suatu kebijakan dapat

diimplementasikan dengan baik, harus dipersiapkan dan direncanakan

dengan baik sejak tahap perumusannya atau pembuatan kebijakan publik

sampai kepada antisipasi terhadap kebijakan tersebut diimplentasikan.

Thomas R. Dye menjelaskan bahwa “kebijakan publik adalah apapun

yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”14.

Sementara itu Anderson berpendapat bahwa kebijakan merupakan arah

12 Efriza, Op.Cit. hlm. 142 13 Joko Widodo,op.cit., hlm 193. 14 Thomas R Dye, Understanding Publik Policy. Second Edition dikutip dari Budi Winarno, Kebijakan Publik Teori dan Proses, Buku Kita, Jakarta, 2007, hlm 17

Page 29: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

15

tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seseorang aktor

atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.15

Kebijaksanaan (policy) tidak ada pendapat yang tunggal, tetapi

menurut konsep demokrasi modern kebijaksanaan negara tidaklah hanya

berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat,

tetapi opini publik juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk

diisikan dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan negara. Seperti kebijaksanaan

negara harus selalu berorientasi pada kepentingan publik. Kebanyakan

warga negara menaruh harapan banyak agar mereka selalu memberikan

pelayanan sebaik-baiknya, sebagai abdi masyarakat yang selalu

memperhatikan kepentingan publik dengan semangat kepublikan (the

spirit of publicness).

Dalam hubungannya dengan hal di atas, Kumorotomo melihat

adanya dua sisi normatif yang melekat dalam tindakan atau keputusan para

pejabat negara, yaitu :

a. Aspek lazim (pervasive aspect), yaitu cara-cara di mana kebijakan dan

praktek pelaksanaan tugas mendukung sikap-sikap dan titik tinjauan

yang memungkinkan tanggung jawab atas kinerja (answerability of

performance), memperhitungkan kepentingan banyak pihak, pejabat-

pejabat atasan, mandat legislatif dan akhirnya kesejahteraan publik.

b. Aspek terbatas (limited aspect), yaitu cara-cara di mana

pertanggungjawaban moral untuk kebijakan-kebijakan yang masuk

akal itu sendiri dilaksanakan, antara lain penjelasan mengenai siapa

yang bertanggungjawab atas segi-segi pekerjaan, motivasional,

developmental dan fungsi-fungsi disiplin dalam organisasi.

Lebih lanjut Kumorotomo menjelaskan bahwa jika norma yang

melekat pada pejabat negara itu dibedakan menurut ruang lingkup

organisatoris maka mereka harus menaati kaidah-kaidahnya secara internal

15 James Anderson, Public Policy Making, Second Edition, dikutip dari Budi Winarno, Kebijakan Publik Teori dan Proses, Buku Kita, Jakarta, 2007, hlm 18

Page 30: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

16

maupun eksternal. Sebagai bagian dari organisasi publik, mereka wajib

menaati aturan main yang terdapat di dalamnya, dan sebagai anggota

masyarakat, mereka wajib mengusahakan kesejahteraan untuk bagian

terbesar masyarakat16.

Dari perspektif moralisme legal, Kumorotomo melihat adanya dua

konsep tuntutan yang menyangkut tindakan manusia, yaitu sisi moralis

dan sisi legal. Bagi Kumorotomo, urusan-urusan publik akan dapat

mencapai tujuannya apabila konsep moralisme legal mendasari tindakan

dan keputusan yang diambil oleh para pejabat. Pejabat hendaknya

berangkat dari asumsi bahwa hukum dan aturan senantiasa terlambat jika

dibandingkan dengan berkembangnya masalah-masalah baru dalam

kehidupan masyarakat modern. Karena itu, mereka harus siap untuk

mengambil yurisprudensi baru dan kebijakan-kebijakan taktis berdasarkan

cita-cita kebaikan masyarakat17.

2. Bekerjanya Hukum Dalam Hubungannya Dengan Partai Politik

Menurut Miriam Budiardjo partai politik adalah suatu kelompok

terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai

serta cita-cita yang sama dan mempunyai tujuan untuk memeroleh

kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, melaksanakan kebijakan-

kebijakan mereka18.

Dengan demikian, dari defenisi di atas menjadi sangat jelas bahwa

muara akhir atau tujuan tertinggi partai politik adalah melaksanakan

kebijakan-kebijakan melalui sarana kekuasaan politik yang telah

diperolehnya, di mana sarana kekuasaan tersebut dilaksanakan di atas

legalitas aturan-aturan hukum yang telah disepakati bersama dan

karenanya bersifat absah. 16 Kumorotomo, Op. Cit. Hlm 139. 17 Op. Cit. Hlm 158-159. 18 Miriam Budiarjo, Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila, PT Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 1994. Hlm. 198-200.

Page 31: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

17

Budiardjo lebih lanjut menjelaskan bahwa melalui aspirasi yang

diterimanya dari para konstituennya, partai politik menyampaikan kepada

pemerintah dalam bentuk tuntutan untuk pada gilirannya dikonversi

menjadi kebijakan umum. Proses merumuskan kepentingan (interest

articulation) harus memerhatikan pula aneka aspirasi lain yang variatif,

dikombinasikan atau digabung (interest aggregation) sehingga menjadi

sebuah kebijakan publik yang merupakan hasil optimal yang relatif

refresentatif mewakili kepentingan umum secara luas. Dalam menjalankan

kedua fungsi di atas, partai politik sering disebut sebagai perantara

(broker) dalam suatu bursa ide-ide (clearing house of ideas). Kadang-

kadang juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak

sebagai alat pendengar, sedangkan bagi masyarakat sebagai alat pengeras

suara19.

Meskipun demikian menurut Budiardjo, tidak dapat disangkal bahwa

ada kalanya partai politik mengutamakan kepentingan partai di atas

kepentingan nasional. Loyalitas yang diajarkan adalah loyalitas kepada

partai, melebihi loyalitas terhadap negara20.

Di dalam Pembukaan maupun pasal-pasal dalam Batang Tubuh

UUD 1945 memang tidak disebutkan secara eksplisit bahwa Indonesia

adalah negara hukum, meskipun di dalam penjelasannya dikatakan bahwa

negara kita berdasarkan atas hukum (rehcstaat). Akan tetapi

sesungguhnya, gagasan utama dan aturan-aturan dasar yang melandasi

terebentuknya Republik Indonesia adalah sesuai dengan cita-cita negara

hukum.

Hal ini sejalan dengan pernyataan dalam penjelasan umum UUD

1945 bahwa untuk menyelidiki hukum dasar (droit Constitutionelle) suatu

negara tidak cukup dengan menyelidiki pasal-pasal undang-undang

dasarnya (loi constitutionelle), tetapi harus menyelidiki juga bagaimana

19 Miriam Budiarjo, Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila, Op. Cit. Hlm. 201. 20 Op.Cit. Hlm.202

Page 32: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

18

prakteknya dan bagaimana suasana kebatinannya (geistlichen hintergrund)

dari Undang-undang Dasar itu.

Suatu peraturan yang dibuat atau dikeluarkan tentunya berisi

harapan-harapan yang hendaknya dilakukan oleh subyek hukum sebagai

pemegang peran. Namun bekerjanya harapan itu tidak ditentukan hanya

oleh kehadiran peraturannya sendiri, melainkan juga oleh beberapa faktor

lain. Faktor yang ikut menentukan bagaimana respon yang akan diberikan

oleh pemegang peran, antara lain sanksi-sanksi yang terdapat di dalamnya,

aktivitas dari lembaga pelaksana hukum, dan seluruh kekuatan sosial,

politik dan lain-lainnya yang bekerja atas diri pemegang peranan itu.

Perubahan-perubahan itupun juga disebabkab oleh berbagai reaksi yang

ditimbulkan oleh pemegang peran terhadap pembuat undang-undang dan

birokrasi.

Sistem hukum merupakan cerminan dari nilai-nilai dan standar elit

masyarakat, masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri sesuai

dengan kepentingan kelompok mereka. Berbicara masalah hukum pada

dasarnya membicarakan fungsi hukum di dalam masyarakat. Karena

kebijakan dalam bidang hukum akan berimplikasi kepada masalah politik

yang syarat dengan diskriminasi terhadap kelompok lain. Untuk

memahami bagaimana fungsi hukum itu, ada baiknya dipahami terlebih

dahulu bidang pekerjaan hukum.

Selanjutnya dikatakan bahwa pelaksanaan penegakan hukum adalah

pelaksanaan suatu kebijakan atau suatu komitmen yang bersangkutan

dengan lima faktor pokok yaitu :

a. Faktor hukumnya sendiri

b. Faktor penegak hukum

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum berlaku atau

diterapkan

Page 33: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

19

e. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan

esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolok ukur dari efektivitas

penegakan hukum21.

Adapun pengaruh kekuatan-kekuatan sosial dalam bekerjanya hukum

ini, secara jelas Robert B. Seidman menggambarkannya dalam bagan

berikut ini 22.

Gambar 1.

Berlakunya Hukum

21Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo

Persada, Jakarta, 1983, hlm 8 22 William J Chambliss & Robert B.Seidman, Law Order and Power, dikutip dari EsmiWarassih. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, PT Suryandaru Utama, , Semarang, 2005 hlm.12

Pembuat Undang-Undang

Penerapan Sanksi

Norma Peran yg dimainkan

Umpan Balik

Bekerjanya kekuatan-kekuatan personal & sosial

Pemegang Peran

Umpan Balik

Bekerjanya kekuatan-kekuatan personal & sosial

Penegakan hukum

Umpan Balik

Bekerjanya kekuatan-kekuatan personal & sosial

Page 34: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

20

Bagan di atas mengambarkan pengaruh-pengaruh kekuatan sosial

bekerja dalam tahapan pembuatan undang-undang. Kekuatan sosial itu

akan terus berusaha masuk dan mempengaruhi tiap proses legislasi secara

efektif dan efesien. Peraturan perundangan yang dihasilkan itu bakal

menimbulkan hasil yang diinginkan, tetapi efeknya sangat tergantung pada

kekuatan sosial yang melingkupinya. Termasuk kompleks tatanan lain

yang telah dibicarakan dan dari arah panah-panah, tersebut, diketahui

bahwa hasil akhir dari pekerjaan tatanan dalam masyarakat tidak bisa

hanya dimonopoli oleh hukum. Tingkah laku rakyat tidak hanya

ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan sosial lainnya yang

tidak lain berarti kedua tatanan yang lain. Melihat permasalahan dalam

gambaran yang diberikan oleh Chambliss dan Seidman tersebut, memberi

perspektif dalam pemahaman hukum23. Bagan itu diuraikan di dalam dalil-

dalil sebagai berikut :

a. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang

pemegang peranan (role occupant) itu diharapkan bertindak.

b. Bagaimana seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai

suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-

peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari

lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan

sosial, politik dan lainnya mengenai dirinya.

c. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai

respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-

peraturan yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksi, keseluruhan

kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang

mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari

para pemegang peranan.

d. Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak

merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku, 23 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cetakan kelima, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.21

Page 35: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

21

sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial,

politik, ideologi, dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta

umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta

birokrasi.

Untuk melihat bekerjanya hukum sebagai suatu pranata di dalam

masyarakat, maka perlu dimasukkan satu faktor yang menjadi perantara

yang memungkinkan terjadinya penerapan dari norma-norma hukum itu.

Dalam kehidupan masyarakat, maka regenerasi atau penerapan hukum itu

hanya dapat terjadi melalui manusia sebagai perantaranya. Masuknya

faktor manusia ke dalam pembicaraan tentang hukum, khususnya di dalam

hubungan dengan bekerjanya hukum itu, membawa kepada penglihatan

mengenai hukum sebagai karya manusia di dalam masyarakat, maka tidak

dapat membatasi masuknya pembicaraan mengenai faktor-faktor yang

memberikan beban pengaruhnya (impact) terhadap hukum, yang meliputi :

a. Pembuatan Hukum

Apabila hukum itu dilihat sebagai karya manusia maka

pembicaraannya juga sudah harus dimulai sejak dari pembuat hukum.

Jika masalah pembuatan hukum itu hendak dilihat dalam hubungan

dengan bekerjanya hukum sebagai suatu lembaga sosial, maka

pembuatan hukum itu dilihat sebagai fungsi masyarakatnya. Di dalam

hubungan dengan masyarakat, pembuatan hukum merupakan

pencerminan dari model masyarakatnya. Menurut Chamblis dan

Seidman, ada (dua) model masyarakat24, yaitu:

(1) Model masyarakat yang berdasarkan pada basis kesepakatan

akan nilai-nilai (value consesnsus). Masyarakat yang demikian

itu akan sedikit sekali mengenal adanya konflik-konflik atau

ketegangan di dalamnya sebagai akibat dari adanya kesepakatan

24 Satjipto Rahardjo,. Hukum Dan Masyarakat, Bandung, Angkasa, 1986, hlm 49

Page 36: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

22

mengenai nilai-nilai yang menjadi landasan kehidupannya,

dengan demikian masalah yang dihadapi oleh pembuatan hukum

hanyalah menetapkan nilai-nilai apakah yang berlaku di dalam

masyarakat itu.

(2) Masyarakat dengan model konflik. Dalam hal ini masyarakat

dilihat sebagai suatu perhubungan di mana sebagaian warganya

mengalami tekanan-tekanan oleh sementara warga lainnya.

Perubahan dan konflik-konflik merupakan kejadian yang umum.

Nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat berada dalam

situasi konflik satu sama lain, sehingga ini juga akan tercermin

dalam pembuatan hukumnya,

b. Pelaksanaan Hukum (Hukum Sebagai Suatu Proses)

Hukum tidak dapat bekerja atas kekuatannya sendiri, melainkan

hukum hanya akan dapat berjalan melalui manusia. Manusialah yang

menciptakan hukum, tetapi juga untuk pelaksanaan hukum yang telah

dibuat itu masih diperlukan adanya beberapa langkah yang

memungkinkan ketentuan hukum dapat dijalankan. Pertama, harus

ada pengangkatan pejabat sebagaimana ditentukan dalam peraturan

hukum. Kedua, harus ada orang-orang yang melakukan perbuatan

hukum. Ketiga, orang-orang tersebut mengetahui adanya peratuarn

tentang keharusan bagi mereka untuk menghadapi pegawai yang telah

ditentukan untuk mencatatkan peristiwa hukum tersebut25,

c. Hukum dan Nilai-Nilai di dalam Masyarakat

Hukum menetapkan pola hubungan antar manusia dan

merumuskan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat ke dalam

bagan-bagan. Dalam masyarakat ada norma-norma yang disebut

sebagai norma yang tertinggi atau norma dasar. Norma ini adalah

yang paling menonjol. Seperti halnya dengan norma, maka nilai itu

25 Op Cit; hlm 71

Page 37: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

23

diartikan sebagai suatu dalam sistem itu. Substansi juga berarti

produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem

hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru

yang mereka susun. Substansi juga mencakup living law (hukum yang

hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang

atau law in the books. Komponen substansi yaitu sebagai output dari

system hukum yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan

yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur26.

Pemikiran dan pendapat ini sedikit banyak menjadi penentu jalannya

proses hukum. Jadi, dengan kata lain, kultur hukum adalah suasana pikiran

sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan,

dihindari atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum, maka sistem hukum

itu sendiri tidak akan berdaya sama sekali. Komponen kultur yaitu terdiri

dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum

yaitu kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan

yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum

seluruh warga masyarakat27.

Kesimpulannya ketiga komponen yang terkandung dalam sistem

hukum itu adalah :

a. Struktur hukum diibaratkan sebagai mesin.

b. Substansi hukum adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh

mesin itu.

c. Kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan

untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan

bagaimana mesin itu digunakan28.

26 Esmi Warasih, op.cit, hlm 30 27 ibid 28 Esmi Warasih, op.cit, hlm 81-82

Page 38: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

24

Paul dan Dias mengajukan 5 syarat yang harus dipenuhi untuk

mengefektifkan sistem hukum, yaitu:

a. Mudah tidaknya makna aturan-aturan hukum itu untuk ditangkap dan

dipahami.

b. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi

aturan-aturan hukum yang bersangkutan.

c. Efesien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum.

d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah

dijangkau dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, melainkan

juga harus cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa.

e. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga

masyarakat bahwa berdaya kemampuan yang efektif29.

Sistem hukum merupakan cerminan dari nilai-nilai dan standar elit

masyarakat, masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri sesuai

dengan kepentingan kelompok mereka. Kebijakan dalam diskriminasi

terhadap kelompok lain. Pemahaman terhadap fungsi hukum itu, tidak

lepas dari pengertian pekerjaan hukum. Sedikitnya ada 4 bidang pekerjaan

yang dilakukan oleh hukum, yaitu :

a. Merumuskan hubungan-hubungan di antara anggota masyarakat

dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang

dan yang boleh dilakukan.

b. Mengalokasikan dengan menegaskan siapa saja yang boleh

melakukan kekuasaan atau siapa berikut prosedurnya.

c. Menyelesaikan sengketa yang timbul di dalam masyarakat.

d. Mempertahankan kemampuan adaptasi masyarakat dengan cara

mengatur kembali hubungan-hubungan dalam masyarakat dengan

29 Clarence J Dias, Research on Legal Services And Proverty, its Relevance to the Design of Legal Services Program in Developing Country, dikutip dari Esmi Warassih, op.cit, hlm 105-106

Page 39: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

25

menunjukkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan yang

boleh dilakukan.

Implementasi hukum yang hendak diwujudkan sesuai pendapat Lon L.

Fuller,30 ukuran mengenai adanya suatu sistem hukum yang baik

didasarkan atas delapan asas yang disebut ”Principles of Legality”, yaitu :

a. Suatu sistem hukum harus mengandung suatu peraturan-peratuarn,

tidak boleh, mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat

ad hoc.

b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan.

c. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karenanya

apabila ada yang demikian itu wajib ditolak, maka peraturan itu

bilamana dipakai menjadi pedoman tingkah laku, membolehkan

peraturan itu secara berlaku surut berarti akan merusak integritas

peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan

datang.

d. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa

dimengerti.

e. Suatu sistem hukum tidak boleh mengandung peraturan yang

bertentangan satu sama lain.

f. Perturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi

apa yang dapat dilakukan.

g. Tidak boleh ada kebiasaan untuk merubah peraturan sehingga

menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasi.

h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan

pelaksanaannya sehari-hari.

30 Lon L. Fuller, The Morality of Law, dikutip dari Esmi Warassih, op.cit, hlm. 31.

Page 40: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

26

Pembentukan hukum selalu mempertimbangkan dan mencerminkan

model-model masyarakatnya. Pertama, berdasarkan pada basis

kesepakatan akan nilai-nilai (value consensus). Kedua adalah masyarakat

dengan model konflik, masyarakat dengan model tanpa konflik atau

masyarakat dengan kesepakatan nilai-nilai adalah masyarakat dengan

tingkat perkembangan yang sederhana. Sebaliknya masyarakat dengna

landasan konflik nilai-nilai adalah suatu masyarakat yang tingkat

perkembangannya lebih maju dan telah mengalami pembagian kerja secara

lebih lanjut.

Ada dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukm di dalam masyarakat

yaitu, pertama sebagai sarana kontrol sosial dan kedua, sebagai sarana

untuk melakukan social engineering. Proses sosial engineering dengan

hukum ini oleh Chamblis dan Seidman dibayangkan (Efektivitas

menanamkan kekuatan yang menentang unsur-unsur baru) dari

masayarakat dalam proses perkembangan kecepatan menanam unsur-unsur

yang baru. Perubahan-perubahan yang dikehendaki itu apabila berhasil

pada akhirnya akan melembaga sebagai pola-pola tingkah laku yang baru

di masyarakat31

Ada dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam

masyarakat yaitu, pertama sebagai sarana kontrol sosial dan kedua, sebagai

sarana untuk melakukan social engineering. Proses social engineering

dengan hukum ini merupakan proses perkembangan kecepatan menanam

unsur-unsur yang baru. Perubahan-perubahan yang dikehendaki itu apabila

berhasil pada akhirnya akan melembaga sebagai pola-pola tingkah laku

yang baru di masyarakat.

Sistem hukum dapat dikatakan efektif bila perilaku-perilaku manusia

di dalam masyarakat sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh aturan

31 Satjipto Rahardjo, op.cit, hlm. 119-120

Page 41: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

27

yang berlaku. Dalam hubungan ini Fuller.32 ,mengajukan lima syarat yang

harus dipenuhi dalam rangka untuk mengefektifkan sistem hukum, yaitu :

a. Mudah tidaknya makna aturan-aturan hukum itu untuk ditangkap dan

difahami.

b. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi

aturan-aturan hukum yang bersangkutan.

c. Efesien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum

d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah

dijangkau dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, melainkan

juga harus cukup efektif dalam penyelesain sengketa-sengketa.

e. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga

masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu

memang sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi

implementasi hukum antara lain :

a. Hukum/undang-undang dan peraturannya

b. Penegakan hukum (pembentuk hukum maupun penetapan hukum)

c. Sarana/fasilitas pendukung

d. Masyarakat

e. Budaya hukum (legal culture).

Hukum mempunyai pengaruh langsung di dalam mendorong

terjadinya perubahan sosial. Cara-cara memengaruhi masyarakat dengan

sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan social

engineering atau social planning 33. Agar hukum benar-benar dapat

32 Clarence J Dias, Research on Legal Services And Proverty, its Relevance to the Design of Legal Services Program in Developing Country, dikutip dari Esmi Warassih, op.cit, hlm 105-106 33 Soekanto, Soerjono. Perspektif Teoritis Studi hukum Dalam Masyarakat, PT Rajawali, Jakarta, 1993, hlm 5

Page 42: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

28

memengaruhi perlakuan warga masyarakat maka perlu dipahami bahwa

setiap masyarakat yang menghendaki adanya tertib hukum, syarat

utamanya bahwa setiap keputusan yang menimbulkan hukum positif yang

baru harus diberikan oleh yang berwenang dan asas ini merupakan hal

yang mutlak perlu. Apabila syarat tersebut tidak dipegang teguh, berarti

bahwa untuk menimbulkan keputusan itu boleh dilakukan oleh siapapun

juga, maka akan terjadi ketidakpastian hukum.

Dalam masyarakat itu akan terjadi suatu kekusutan hukum dalam arti

para anggota masyarakatnya dan para anggota pelaksanaan dalam

kesatuannya, tidak tahu lagi keputusan siapakah yang seharusnya ditaati

untuk dilaksanakan atau setidak-tidaknya dihormati berlakunya.

Kekusutan itu akan terjadi apabila ada dua lebih keputusan yang satu

dengan yang lainnya saling bertentangan bunyinya.

Pembagian wewenang terutama dalam bidang-bidang yang dapat

menimbulkan keputusan-keputusan hukum harus jelas dan lengkap dan

digambarkan dalam sistem ketatanegaraannya atau lebih luas atas

hukumnya, dalam hal ini yaitu aturan-aturan dan ketentuan-ketentuannya.

Pembagian ini tidak hanya berlaku untuk kewenangan-kewenangan tingkat

terbawah. Dengan adanya pembagian kewenangan yang jelas dan lengkap

ini maka setiap penyalahgunaan wewenang dapat dibatasi, terutama

adanya macam penyalahgunaan wewenang sendiri dan penyalahgunaan

wewenang yang menyerobot kewenangan Badan lain.

Guna menekan terjadinya penyalahgunaan wewenang, maka secara

materiil, bentuk keputusan penguasa yang lebih rendah tidak boleh

mengandung materi yang bertentangan dengan materi yang dimuat di

dalam suatu keputusan penguasa yang lebih tinggi. Apabila ada lebih dari

satu peraturan atau ketetapan ternyata materinya saling bertentangan satu

sama lainnya dan ternyata masing-masing peraturan atau ketetapan

tersebut mempunyai tingkat yang sama, maka yang diperlakukan adalah

peraturan atau ketetapan yang dikeluarkan belakangan.

Page 43: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

29

3. Partai Politik Sebagai Pilar Demokrasi

a. Pengertian Partai Politik

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengubah secara

signifikan sistem Ketatanegaraan Indonesia yang mengharuskan

dirubahnya peraturan di bawahnya antara lain Undang-Undang

tentang Partai Politik. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang

Partai Politik yang ditetapkan untuk dapat menggantikan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1999 yang tidak sesuai lagi dengan

perubahan ketatanegaraan dan perkembangan kemasyarakatan. Dalam

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 dicantumkan bahwa

pengertian dari Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk

oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela

atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan

kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui Pemilu.

Menurut Ichlasul Amal, Partai politik merupakan keharusan

dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu

organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk

mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan

tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling

bersaing, serta menyediakan secara maksimal kepemimpinan politik

secara sah (legitimate) dan damai34.

Dalam pengertian modern, partai politik merupakan “suatu

kelompok yang mengajukan calon-calon bagi pejabat publik untuk

dipilih oleh rakyat, sehingga dapat memengaruhi tindakan-tindakan

pemerintahan. Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, maka

basis ideologi dan kepentingan yang diarahkan untuk memperoleh

kekuasaan. Tanpa elemen tersebut, partai politik tidak akan mampu

mengidentifikasikan dirinya dengan para pendukungnya. Selain itu,

34 Ichlasul Amal, Teori-teori Mutakhir Partai Politik, PT Tiara Wacana, Yogya, 1996, hlm.xv

Page 44: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

30

dari definisi partai politik di atas juga menunjukkan kedudukan partai

politik sebagai:

1) Salah satu wadah atau sarana partisipasi politik rakyat;

2) Perantara antara kekuatan-kekuatan sosial dan kekuatan

pemerintah. 35

Sigmund Neumann sebagaimana dikutif oleh Budiardjo

mengatakan bahwa partai politik adalah organisasi artikulatif yang

terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu

mereka yang memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan

pemerintahan dan yang bersaing untuk memeroleh dukungan rakyat,

dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang

berbeda36.

Dengan demikian partai politik merupakan perantara yang

menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan

lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengaitkannya dengan

aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas, atau dalam

pandangan Kay Lawson 37diterminilogikan sebagai linkage.

Dalam Negara demokratis, partai politik menyelenggarakan

beberapa fungsi, antara lain fungsi komunikasi politik, artikulasi dan

agregasi kepentingan, rekruitmen/kaderisasi politik, sarana pengatur

konflik (conflict management) serta pendidikan/sosialisasi politik.

Dalam konteks ini partai politik berperan sebagai jembatan antara

mereka yang memerintah (the rulers) dengan masyarakat politik yang

diperintah (the ruled).

35 Fadjar, Mukhtie. Partai Politik dalam Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Institute of Stengthening Transtition Society Studies (In-TRANS Publising) Malang, 2008, hlm.15-17. 36 Miriam Budiarjo, Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila, Op. Cit. Hlm. 200 37 Ichlasul Amal, Op.Cit. hlm. Xix.

Page 45: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

31

Sampai dengan saat ini, partai politik diakui sebagai salah satu

pilar utama dari empat pilar dalam mainstream demokrasi modern,

oleh karenanya partai politik memberi pengaruh yang sangat besar

dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan berpemerintahan, terlepas

dari kenyataan aktual bahwa terkadang partai politik dalam

prakteknya justru menjadi pihak pertama yang menciderai demokrasi

itu sendiri.

b. Jenis Partai Politik

Berdasarkan tingkat komitmen partai politik terhadap ideologi dan

kepentingan, Amal mengklasifikasikan partai politik kedalam lima

jenis:38

1) Partai Proto

adalah tipe awal partai politik sebelum mencapai tingkat

perkembangan yang muncul dewasa ini di Eropa Barat dari abad

pertengahan sampai dengan akhir abad ke-19. Ciri paling awal

dari partai porto adalah pembedaan antara anggota dan non-

anggota. Masih belum tampak sebagai partai modern, tapi hanya

merupakan faksi-faksi yang dibentuk berdasarkan ideologi yang

ada dalam masyarakat.

2) Partai Kader

Merupakan perkembangan lebih lanjut dari partai proto, muncul

sebelum diterapkan hak pilih secara luas bagi rakyat, sehingga

sangat tergantung masyarakat kelas menengah ke atas yang

mempunyai hak pilih, keanggotaan yang terbatas, kepemimpinan,

serta pemberi dana. Tingkat organisasi dan ideologi masih rendah.

38 Ichlasul Amal, Teori-teori Mutakhir Partai Politik, dikutip dari: Fadjar, Mukhtie. Partai Politik dalam Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Institute of Stengthening Transtition Society Studies (In-TRANS Publising) Malang, 2008, hlm.17-19.

Page 46: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

32

Ideologi yang dianut konservatisme ekstrim atau reformisme

moderat, partai kader tidak perlu organisasi besar yang

memobilisasi massa.

3) Partai Massa

Partai ini muncul setelah terjadi perluasan hak pilih rakyat,

sehingga dianggap sebagai suatu respon politik dan organisasi

bagi perluasan hak pilih. Kalau partai proto dan partai kader

muncul dari dalam parlemen dan memiliki basis pendukung kelas

menengah ke atas dengan tingkat organisasi dan ideologi rendah,

partai massa berdiri di luar parlemen dengan basis massa yang

luas dengan ideologi yang kuat untuk memobilisasi massa

dengan organisasi yang rapi. Tujuan utamanya bukan untuk

sekedar memperoleh kemenangan tetapi juga memberikan

pendidikan politik bagi rakyat/anggota.

4) Partai Diktatorial

Partai ini merupakan suatu tipe dengan partai massa, tetapi

memiliki ideologi yang lebih kaku dan radikal. Kontrol terhadap

anggota dan rekruitman anggota sangat ketat (selektif) karena

dituntut kesetiaan dan komitmen terhadap ideologi.

5) Partai catch-all

Partai ini merupakan gabungan partai massa dan partai kader.

Istilah catch all pertama kali ditemukan dari Otto Kirchheimer

untuk memberikan tipologi pada kecenderungan partai politik di

Eropa Barat Pasca Perang Dunia II. Tujuan utama partai ini adalah

memenangkan pemilihan umum dengan menawarkan program

dan keuntungan bagi anggotanya sebagai ganti ideologi yang

kaku. Aktivitas partai ini erat kaitannya dengan kelompok

kepentingan dan kelompok penekan.

Page 47: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

33

c. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang

diberikan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah kepada partai

politik yang mendapatkan kursi di lembaga perwakilan rakyat.

Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan pemerintah

untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau

sekretariat partai politik. Bantuan keuangan tersebut diberikan kepada

partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan

Rakyat/ Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum

Tahun 2004 dan diberikan setiap tahun anggaran. Besarnya bantuan

keuangan kepada partai politik disesuaikan dengan kemampuan

APBD ditetapkan dengan peraturan daerah.

Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik untuk setiap

kursi di tingkat kabupaten/kota tidak melebihi bantuan keuangan

yang diberikan kepada partai politik tingkat provinsi didasarkan

pada pertimbangan bahwa volume kegiatan sekretariat partai

politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak sama dengan

kegiatan partai politik tingkat pusat.

1) Tahap Pengajuan

Pengajuan bantuan keuangan di tingkat kabupaten/kota

disampaikan secara tertulis oleh dewan pimpinan daerah partai

politik di tingkat kabupaten/kota atau sebutan lainnya yang sah

kepada bupati/walikota. dengan persyaratan:

a) Pengajuan bantuan keuangan ditandatangani oleh ketua dan

sekretaris atau sebutan lainnya yang sah.

b) Pengajuan bantuan keuangan harus dilengkapi dengan

dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum

Daerah Kabupaten/Kota.

Page 48: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

34

c) Surat keputusan DPP partai politik yang menetapkan susunan

kepengurusan DPC Partai Politik tingkat kabupaten/kota

yang dilegalisir oleh ketua umum dan sekretaris jenderal DPP

partai politik atau sebutan lainnya;

d) Foto copy surat keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat

yang berwenang;

e) Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi

partai politik di DPRD tingkat kabupaten/kota yang

dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota.

f) Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia

dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan

keterangan yang tidak benar yang ditandatangani ketua dan

sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan

menggunakan kop surat partai politik.

Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi

pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada

partai politik tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Tim

Penelitian dan Pemeriksanaan Persyaratan Administrasi

Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan

kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota, yang dibentuk

berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota yang diketuai Kepala

Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya

dan anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota dan unsur Sekretariat Daerah.

2) Tahap Penyerahan Bantuan Keuangan

Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik

tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota atau

pejabat yang ditunjuk kepada ketua dan bendahara atau sebutan

Page 49: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

35

lainnya yang sah dengan berita acara serah terima.

Penyerahan bantuan dilaksanakan dengan persyaratan administrasi:

a) Surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor

rekening bank atas nama DPC partai politik;

b) Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk

kwitansi ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan

Bendahara DPC partai politik dengan menggunakan kop surat

dan cap stempel partai politik;

c) Berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang

tandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya sebagai pihak pertama

dan oleh Ketua dan Bendahara DPC partai politik atau sebutan

lainnya sebagai pihak kedua;

3) Tahap Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan

Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai

politik tingkat kabupaten/kota disampaikan kepada

bupati/walikota melalui Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik atau sebutan lainnya paling lambat 4 (empat) bulan

setelah berakhirnya tahun anggaran. Setelah diaudit oleh Badan

Pemeriksa Keuangan39 dan tembusannya disampaikan kepada

Gubernur dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

d. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Setelah Ditetapkannya

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

merupakan produk bersama antara lembaga Legislatif dan Eksekutif

menggantikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002. Perubahan ini

39 Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Page 50: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

36

juga berimbas pada mekanisme dan besaran Bantuan Keuangan

Kepada Partai Politik, jika dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun

2002 diatur bahwa besaran bantuan keuangan diberikan berdasarkan

kursi yang diperoleh di lembaga legislatif, maka Undang Undang

Nomor 2 Tahun 2008 diatur bahwa besaran bantuan keuangan

didasarkan kepada jumlah suara yang diperoleh pada Pemilu

Legislatif Tahun 2009. Pelaksanaan bantuan keuangan kepada partai

politik kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai

Politik.

B. KERANGKA BERFIKIR

Pada salah satu tujuan nasional Bangsa Indonesia seperti yang secara

jelas tersebut di atas yaitu Mencerdaskan kehidupan bangsa, yang di antaranya

mencerdaskan masyarakat di bidang Politik. Peran masyarakat dalam hal

politik dan pemerintahan di Indonesia dapat kita lihat dengan adanya

Pemilihan Umum secara Langsung, Umum, Bebas Rahasia. Pemilu

diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah,

serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, memeroleh

dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

Kehadiran partai politik dalam sistem pemerintahan yang demokratis

tidak dapat dihindari. Kemerdekaan seseorang untuk berserikat, berkumpul

dan menyuarakan pendapatnya diidentikan dengan kehadiran partai politik

dalam suatu pemerintahan yang demokratis. Dalam mempertahankan

demokrasi kehidupan berpolitik masyarakat yang terwakilkan dalam partai

politik, maka pemerintah di dalam Pasal 17 ayat (4) Undang- Undang Nomor

31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik, memberikan bantuan keuangan kepada

partai politik, yang dalam pelaksanaanya didasarkan kepada Peraturan

Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai

Politik.

Page 51: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

37

Bantuan keuangan adalah bantuan yang berbentuk uang yang diberikan

oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah kepada partai politik yang

mendapatkan kursi Lembaga Perwakilan Rakyat. Bantuan Keuangan diberikan

untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat

partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat

berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.

Pemerintah Kota Salatiga merealisasikan dasar pemberian Bantuan

Keuangan Partai Politik melalui Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13

Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang

Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.

Bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan Peraturan Daerah

Nomor 13 Tahun 2007 terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Tahap permohonan, Penelitian dan Pemeriksaan;

2. Tahap pencairan bantuan;

3. Tahap Laporan Penggunaan.

Tahap Laporan Penggunaan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor

13 Tahun 2007 adalah disampaikan kepada Walikota Salatiga melalui Kepala

Kantor Kesbang dan Linmas Kota Salatiga, selambat-lambatnya 4 (empat)

bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam pelaksanaannya penyerahan Laporan Pertanggungjawaban

Bantuan Keuangan kepada partai politik tahun 2007 di Kota Salatiga, sampai

dengan 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran 2007 (bulan Mei

Tahun 2008) hanya ada 1 (satu) Partai Politik yang menyerahkan Laporan

Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik kepada Walikota

Salatiga melalui Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kota Salatiga.

Berangkat dari kenyataan di atas, dapat dilihat bahwa Peraturan

Daerah Salatiga Nomor 13 Tahun 2007 khususnya yang berkaitan dengan

laporan pertanggung jawaban bantuan keuangan kepada partai politik tidak

dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Faktor-faktor penghambat

Page 52: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

38

penyerahan laporan pertanggung jawaban bantuan keuangan kepada partai

politik tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dapat dilihat dari beberapa

sudut pandang, yaitu:

1. Peraturan perundang-undangannya khususnya Peraturan Daerah Kota

Salatiga Nomor 13 Tahun 2007 dalam hubungannya dengan penegak

hukum (norma) dan Partai politik sebagai obyek, serta adanya pengaruh

kekuatan personal dan sosial di dalam pembuatannya.

2. Pemegang peranan, yaitu partai politik dalam pemahaman dan ketaatan

terhadap penegakan hukumnya, adanya pengaruh kekuatan personal dan

sosial di dalamnya.

3. Penegak hukum, dalam hal ini yaitu Pemerintah Kota Salatiga dalam

pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada partai politik antara lain dalam

penerapan sanksi dan adanya pengaruh kekuatan personal dan sosial di

dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007.

4. Penerapan sanksi apabila terjadi pelanggaran dalam penegakan Peraturan

Daerah Nomor 13 Tahun 2007 dari Pemerintah Kota Salatiga kepada

partai politik penerima bantuan sebagai pemegang peran.

5. Umpan balik (flash back) dari Pemerintah Kota Salatiga sebagai pelaksana

dan partai politik penerima bantuan sebagai pemegang peran, terhadap

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007.

Page 53: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

39

Kebebasan Berpolitik Warga Negara

Partai Politik

Bekerjanya kekuatan-kekuatan personal & sosial

PP No.29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Peraturan Daerah Kota Salatiga No.13 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan

Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.

Umpan Balik

Umpan Balik

Peran yg dimainkan Norma

Pemerintah Kota Salatiga Partai Politik penerima Bantuan Keuangan

Penerapan Sanksi

Bekerjanya kekuatan-kekuatan personal & sosial

Bekerjanya kekuatan-kekuatan personal & sosial

Page 54: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

40

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian untuk menyusun tesis ini

termasuk jenis penelitian hukum sosiologis (non doktrinal), sedangkan dilihat

dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian untuk

memberikan data seteliti mungkin dengan mendiskripsikan Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2007 tentang Bantuan

Keuangan kepada Partai Politik.

Dalam mempelajari hukum, tentunya tidak boleh lepas dari lima konsep

hukum yang menurut Soetandyo Wignjosoebroto sebagaimana yang

dikembangkan oleh Setiono40 adalah sebagai berikut:

1. Asas Kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berskala universal

(yang menurut bahasa Setiono disebut dengan hukum alam)

2. Norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan.

3. Apa yang diputuskan hakim.

4. Pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial

yang empirik.

5. Manifestasi makna-makna simbolik perilaku sosial sebagai tampak dalam

interaksi mereka .

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan konsep hukum ke Lima yaitu

manifestasi makna-makna simbolik perilaku sosial sebagai tampak dalam

interaksi mereka (yang menurut bahasa Setiono disebut sebagai hukum yang

ada dalam benak manusia) 40 Setiono, Metodologi Penelitian hukum, Program Pasca Sarjana UNS, Surakarta, 2005, hlm 20-21.

Page 55: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

41

Penelitian non doktrinal adalah penelitian atas hukum yang tidak di

konsepsikan dan dikembangkan sebagai rules tetapi sebagai reguralitas yang

terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman. Di sini

hukum adalah tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia secara aktual

dan potensial akan terpola, sebagai realita sosial yang terjadi dalam

pengalaman indrawi dan empiris.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memeroleh gambaran secara

mendalam tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dengan menggunakan

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dianggap sesuai untuk mengkaji

permasalahan dalam penelitian ini, karena hal-hal yang diamati terkait

langsung dengan permasalahan aktual yang dihadapi saat ini.

Kirk & Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi

tertentu dalam pengetahuan yang secara fundamental bergantung dari

pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam

peristilahannya41. Menurut Lexy. J. Moleong42, kata-kata dan tindakan orang-

orang yang diamati atau diwawancarai menurut sumber data utama. Moleong

menyatakan bahwa metode kualitatif ini digunakan karena beberapa

pertimbangan. Pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila

berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara

langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden; ketiga, metode ini

lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman

pengaruh bersama dan terhadap pola- pola nilai yang dihadapi.

41 Jarome Kirk & Marc L Miller, Reability and Validity in Qualitative Research, dikutip dari Lexy J. Moleong , Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.4. 42 Lexy J. Moleong , Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.112.

Page 56: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

42

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanaka di Kota Salatiga yaitu Badan Kesatuan Bangsa

Politik dan Perlindungan Masyarakat serta Sekretariat Dewan Pimpinan

Daerah Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Daerah di

Kota Salatiga. Untuk memeroleh data selengkapnya mengenai bantuan

keuangan partai politik Kota Salatiga.

C. Sumber Data

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data yang dapat

memberikan data yang dibutuhkan, baik berupa sumber lisan maupun tulisan.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan berupa

keterangan dan penjelasan yang diberikan para responden/nara sumber,

antara lain: Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Salatiga, Ketua

Partai Politik penerima Bantuan Keuangan Partai Politik.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan antara lain:

1) Bahan-bahan hukum primer Merupakan bahan-bahan hukum yang

mengikat dan terdiri dari :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005;

c) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 &

Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006;

d) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2007 tentang

bantuan keuangan kepada partai politik;

Page 57: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

43

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang ada hubungannya dengan bahan hukum

primer dan dapat membantu masyarakat memahami bahan hukum

primer, yang terdiri dari buku-buku hukum, berbagai macam peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan dan

dokumen lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tertier

Merupakan bahan pelengkap yang berfungsi membantu dalam

memahami bahan hukum primer maupun sekunder yang meliputi

kamus Hukum atau Ensiklopedia Hukum.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

melakukan penelitian lapangan, yakni teknik pengumpulan data dengan cara

peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti

dan melakukan pencatatan secara sistimatik.

a. Wawancara, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan

menanyakan secara langsung/tatap muka dengan para pihak yang

dipandang perlu (responden), atau seorang ahli yang berwenang dalam

suatu masalah. Wawancara dapat dipandang sebagai percakapan dengan

maksud tertentu43. Dalam wawancara ini penulis melakukan wawancara

mendalam dengan kuisoner terbuka, yaitu kepada Kepala Badan

Kesbagpol dan Linmas dan Pimpinan Partai Politik penerima Bantuan

Keuangan. Subyek penelitian diberikan pertanyaan yang telah disiapkan

sehingga tidak terbatas dalam memberikan jawabannya dan dapat

memberikan keterangan secara bebas.

43 Lexy J. Moleong, op.cit, hlm.186

Page 58: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

44

b. Studi dokumentasi pustaka sebagai sumber utama adalah diambil dari

buku-buku hukum dan lain-lain serta bahan-bahan yang berhubungan

dengan permasalahan dalam tesis.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah

karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna

dalam memecahkan masalah penelitian. Menurut Bogdan & Biklen44

menyatakan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data,

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian data.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kasus-kasus yang terjadi dalam

rangka pengumpulan laporan pertanggung jawaban bantuan keuangan kepada

partai politik menurut Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 13 Tahun 2007.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif,

yaitu pemilihan data yang menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif adalah

apa yang dinyatakan informan secara lisan maupun tulisan dan juga perilaku

nyata diamati dan dipelajari secara utuh. Model analisis ini, ada tiga

komponen yaitu :

Gambar 3.

Model Analisi Interaktif

44 Robert C Bogdan & Sari Knopp Biklen, Qualitative Research and Education:An Introduction to Theory and Methods, dikutip dari Lexy J. Moleong , Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.248

Pengumpulan Data

Reduksi Data

Penarikan Kesimpulan

Penyajian Data

Page 59: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

45

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Kota Salatiga dan Pemilu Legislatif Tahun 2004.

a. Gambaran Umum Kota Salatiga

Salatiga adalah salah satu Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Kota ini berbatasan sepenuhnya dengan atau dikelilingi Kabupaten

Semarang. Salatiga terletak 49 km sebelah selatan Kota Semarang atau

52 km sebelah utara Kota Surakarta dan berada di jalan negara yang

menghubungan Semarang-Surakarta. Salatiga terdiri atas 4 kecamatan,

yakni Argomulyo, Tingkir, Sidomukti dan Sidorejo serta 22

Kelurahan. Kota Salatiga terletak di lereng timur Gunung Merbabu,

membuat Kota ini berudara cukup sejuk.

Terdapat beberapa sumber yang dijadikan rujukan untuk

mengungkap asal-usul Salatiga, yaitu yang berasal dari cerita

rakyat, prasasti maupun penelitian dan kajian ilmiah dari berbagai

lembaga peneliti, terutama dari kalangan perguruan tinggi lokal seperti

yang pernah dilakukan UKSW Salatiga. Dari beberapa sumber tersebut

Prasasti Plumpungan-lah yang terutama dijadikan rujukan utama

dalam menentukan asal-usul Kota Salatiga sekarang.

Berdasarkan isi prasasti tersebut, Hari Jadi Kota Salatiga

dibakukan yakni tanggal 24 Juli 750 yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah Tingkat II Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 1995 tentang Hari

Jadi Kota Salatiga. Prasasti Plumpungan, cikal bakal lahirnya Salatiga,

tertulis dalam batu besar berjenis andesit berukuran panjang 170 cm,

lebar 10 cm dengan garis lingkar 5 meter yang selanjutnya disebut

Prasasti Plumpungan. Berdasarkan tulisan pada prasasti yang terletak

di Dukuh Plumpungan, Desa Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo

Page 60: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

46

maka Salatiga didirikan sejak tahun 750 Masehi, pada waktu itu

Salatiga merupakan wilayah Perdikan. Perdikan artinya suatu daerah

dalam wilayah kerajaan tertentu. Daerah ini dibebaskan dari segala

kewajiban pajak atau upeti karena daerah tersebut memiliki

kekhususan dan jasa besar tertentu bagi kerajaan induk, daerah tersebut

harus digunakan sesuai dengan kekhususan yang dimiliki. Wilayah

kerajaan yang diberi status menjadi perdikan diberikan oleh Raja

Bhanu yang meliputi Salatiga dan sekitarnya.

Menurut sejarahnya, di dalam Prasasti Plumpungan berisi

ketetapan hukum, yaitu suatu ketetapan status tanah perdikan atau swa

tantra bagi Desa Hampra. Pada zamannya, penetapan ketentuan

Prasasti Plumpungan ini merupakan peristiwa yang sangat

monumental, khususnya bagi masyarakat di daerah Hampra.

Penetapan prasasti merupakan titik tolak berdirinya daerah Hampra

secara resmi sebagai daerah perdikan atau swa tantra. Desa Hampra

tempat prasasti itu berada, kini masuk wilayah administrasi Kota

Salatiga. Dengan demikian, daerah Hampra yang diberi status sebagai

daerah perdikan yang bebas pajak pada zaman pembuatan prasasti itu

adalah juga merupakan daerah Salatiga sebagaimana dikenal sekarang

ini. Konon, para pakar telah memastikan bahwa penulisan Prasasti

Plumpungan dilakukan oleh seorang Citralekha (Penulis) disertai

para Pendeta (Resi). Raja Bhanu yang disebut-sebut dalam prasasti

tersebut adalah seorang raja besar pada zamannya yang banyak

memerhatikan nasib rakyatnya. Isi Prasasti Plumpungan ditulis dalam

Bahasa Jawa Kuna dan Bahasa Sansekerta. Tulisannya ditatah

sedemikian rupa dalam petak persegi empat bergaris ganda yang

menjorok ke dalam dan keluar pada setiap sudutnya. Dengan demikian,

pemberian tanah perdikan merupakan peristiwa yang sangat istimewa

dan langka, karena hanya diberikan kepada desa-desa yang benar-

benar berjasa kepada raja. Untuk mengabadikan peristiwa itulah maka

raja menulis dalam Prasasti Plumpungan Shrir Astu Swasti

Page 61: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

47

Prajabhyah, yang artinya: "Semoga Bahagia, Selamatlah Rakyat

Sekalian". Ditulis pada hari Jumat, tanggal 24 Juli tahun 750 Masehi.

Pada masa kolonial, Salatiga tercatat sebagai tempat

ditandatanganinya perjanjian antara Pangeran Sambernyawa atau

Raden Mas Said (kelak menjadi KGPAA Mangkunegara I) di satu

pihak dan Kasunanan Surakarta serta VOC di pihak lain. Perjanjian ini

menjadi dasar hukum berdirinya Kadipaten Mangkunegaran. Pada

zaman penjajahan Belanda telah cukup jelas batas dan status Kota

Salatiga, berdasarkan Staatsblad 1917 No. 266 maka mulai 1 Juli 1917

didirikan Stadsgemeente Salatiga yang daerahnya terdiri dari 8 desa.

Karena dukungan faktor geografis, udara sejuk dan letak yang sangat

strategis maka Salatiga cukup dikenal keindahannya di masa

penjajahan Belanda, bahkan sempat kota ini memeroleh julukan "Kota

Salatiga sebagai yang Terindah di wilayah Jawa Tengah".

Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga adalah bekas

stadsgemeente yang dibentuk berdasarkan Staatsblad 1929 No. 393

yang kemudian dicabut dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kecil Dalam Lingkungan

Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pada tahun 1992

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan

Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, Kota Salatiga dimekarkan

menjadi 4 Kecamatan dan berangsur-angsur dimekarkan pula beberapa

Kelurahan dan perubahan status atas beberapa Desa hingga akhirnya

menjadi 22 Kelurahan dengan antara lain mengambil sebagian

wilayah Kabupaten Semarang.

Kota Salatiga terletak antara 00.17’ dan 007.17’23” Lintang

Selatan dan antara 110.27’.56,81” dan 110.32’4,64” Bujur Timur dan

berada di cekungan kaki gunung Merbabu dan gunung-gunung kecil

lain, di antaranya : Gajah Mungkur, Telomoyo dan Payung Rong. Luas

Page 62: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

48

Kota Salatiga tercatat 5.678,110 hektar atau 56.781 km2. Luas yang

ada, terdiri dari 798,932 hektar (14,07 persen) lahan sawah, 4.680,195

hektar (82,43 persen) merupakan lahan kering dan 198,983 hektar (3,5

persen) merupakan lahan lainnya. Secara administratif Kota Salatiga

terbagi menjadi 4 kecamatan, 22 kelurahan, 198 Rukun Warga dan

1023 Rukun Tetangga.

Tabel II

Jumlah RT dan RW di Wilayah Kota Salatiga

Nama Daerah Luas (ha) Jumlah

RW

Jumlah

RT

Kecamatan Sidorejo 1.624.720 59 292

Kelurahan Blotongan

Kelurahan Sidorejo Lor

Kelurahan Salatiga

Kelurahan Bugel

Kelurahan Kauman Kidul

Kelurahan Pulutan

423.800

271.600

202.000

294.370

195.850

237.100

15

14

12

6

7

5

67

87

77

20

22

19

Kecamatan Tingkir 1.054.850 48 272

Kelurahan Kutowinangun

Kelurahan Gendongan

Kelurahan Sidorejo Kidul

Kelurahan Kalibening

Kelurahan Tingkir Lor

Kelurahan Tingkir Tengah

293.750

68.900

277.500

77.599

177.300

137.801

14

5

8

3

8

10

146

38

28

9

23

28

Page 63: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

49

Kecamatan Argomulyo 1.852.690 55 245

Kelurahan Noborejo

Kelurahan Ledok

Kelurahan Tegalrejo

Kelurahan Kumpulrejo

Kelurahan Randuacir

Kelurahan Cebongan

332.200

187.330

188.430

629.030

377.600

138.100

10

13

9

10

7

6

33

63

54

42

31

22

Kecamatan Sidomukti 1.145.850 36 214

Kelurahan Kecandran

Kelurahan Dukuh

Kelurahan Mangunsari

Kelurahan Kalicacing

399.200

377.150

290.770

78.730

6

9

14

7

23

66

86

39

Sumber: Salatiga Dalam Angka Tahun 2009

Penduduk Kota Salatiga pada Tahun 2008, sejumlah 167.033

jiwa, dengan rasio jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan

lebih besar dari jumlah penduduk laki-laki, ditunjukkan oleh rasio jenis

kelamin (Rasio Jumlah Penduduk Laki-laki terhadap jumlah penduduk

perempuan) sebesar 97,69. Penduduk Kota Salatiga belum sepenuhnya

tersebar pada seluruh wilayah Kota Salatiga. Pada umumnya penduduk

lebih padat berada pada wilayah kota. Rata-rata kepadatan jumlah

penduduk Kota Salatiga tercatat sebesar 2.703 jiwa setiap kilometer

persegi.

Guna mendukung administrasi dan pelayanan kepada

masyarakat, Kota Salatiga pada tahun 2008 mempunyai 3.941 orang

Page 64: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

50

Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, yang

mempunyai latar belakang pendidikan mulai dari lulusan Sekolah

Dasar sampai dengan yang berpendidikan Magister (S2) dan Doktor

(S3) yang tersebar di 30 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

b. Pemilu Legislatif Tahun 2004 Kota Salatiga

Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2004 sebagai suatu sarana

untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam Pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan serentak di seluruh Wilayah

Kedaulatan Negara Republik Indonesia pada tanggal 5 April 2004.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 merupakan sejarah

baru dalam Pemilihan Umum, yaitu untuk memilih Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah serta memilih Presiden dan Wakil Presiden secara

langsung. Pemilhan Umum dilaksanakan berdasarkan asas Langsung,

Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Masyarakat Kota Salatiga

dalam momen Pemilihan Umum ini, diberi kebebasan untuk memilih

wakil yang akan duduk mewakili aspirasi mereka di Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa

Tengah pada umumnya dan di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Salatiga pada khususnya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, Pasal 13

telah menetapkan bahwa yang berhak memilih adalah Warga Negara

Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah berusia 17

tahun atau sudah pernah kawin. Juga diatur pada Pasal 57 tentang

domisili pemilih yang tidak boleh terdapat hak pilih ganda.

Berdasarkan hal tersebut maka KPU Kota Salatiga bekerjasama

dengan BPS Kota Salatiga, menyusun Daftar Pemilih Sementara yang

kemudian dijadikan Daftar Pemilih Tetap Kota Salatiga.

Page 65: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

51

Tabel III

DPT Pemilu Legislatif 2004

No KECAMATAN KELURAHAN JUMLAH

PEMILIH

KET

1 ARGOMULYO NOBOREJO

CEBONGAN

RANDUACIR

LEDOK

TEGALREJO

KUMPULREJO

3.247

3.040

3.061

6.367

6.117

4425

26.317

2 TINGKIR SIDOREJO KIDUL

KUTOWINANGUN

TINGKIR TENGAH

TINGKIR LOR

KALIBENING

GENDONGAN

2.917

14.641

2.809

2.754

1.140

4.360

28.621

3 SIDOMUKTI MANGUNSARI

KECANDRAN

DUKUH

KALICACING

11.210

3.106

6.778

5.358

26.452

Page 66: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

52

4 SIDOREJO KAUMAN KIDUL

PULUTAN

BLOTONGAN

SIDOREJO LOR

SALATIGA

BUGEL

1.977

3.106

7.238

12.966

12.689

1.689

39.665

Sumber : BPS Kota Salatiga Tahun 2004

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 678 Tahun 2003 Tanggal 7

Desember 2003 tentang Partai Politik Peserta Pemilu 2004, Keputusan

KPU Nomor 679 Tahun 2003 Tanggal 8 Desember 2003 tentang

Penetapan Nomor Urut Partai Politik sebagai peserta Pemilu 2004 dan

Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 270/033/I/2004, dan tidak

terdapatnya calon yang diajukan oleh Partai Buruh Sosial Demokrat

sehingga Partai Politik tersebut bukan peserta Pemilu 2004, maka

untuk pesta demokrasi di Salatiga hanya diikuti oleh 23 Partai Politik

dengan 254 calon anggota Legislator.

Jumlah Penduduk pada Pemilu 2004 di Kota Salatiga mencapai

kurang lebih 160 ribu jiwa maka Jumlah kursi yang diperebutkan

berjumlah 25 kursi dan dibagi menjadi 4 (empat) Daerah Pemilihan

yaitu:

1) Daerah Pemilihan I Kec Argomulyo Jumlah Kursi 6

2) Daerah Pemilihan II Kec Tingkir Jumlah Kursi 6

3) Daerah Pemilihan III Kec Sidomukti Jumlah Kursi 5

4) Daerah Pemilihan IV Kec Sidorejo Jumlah Kursi 8

Page 67: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

53

Pemungutan Suara dilaksanakan serentak di 496 TPS pada

tanggal 5 April 2004, dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00

waktu setempat yang memberikan hasil sebagai berikut:

Tabel IV

Perolehan suara dan perolehan kursi pada Pemilu Legislatif

Tahun 2004 di Kota Salatiga adalah

No Partai Politik Perolehan Suara

Perolehan Kursi

Nama Anggota Terpilih

1. P Nasional Indonesia Marhaenisme

735 - -

2. P. Buruh Sosial Demokrat

- - -

3. P. Bulan Bintang 1.199 - -

4. P. Merdeka 85 - -

5. P. Persatuan Pembangunan

85 - -

6. P.Persatuan Demokrasi Kebangsaan

2.851 - -

7. P. Perhimpunan Indonesia Baru

3.132 - -

8. P. Nasional Banteng Kemerdekaan

2.151 - -

9. P. Demokrat 7.027 2 - Arief Budiyanto

- Suparmo Imam Affandi

10. P. Keadilan dan Persatuan Indonesia

12.686 4 - E Kurniasih, SH, M.Si

- Sugiyanto

- Drs. Kasmun Saparaus

Page 68: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

54

- H Toto Suprapto

11. P. Penegak Demokrasi

570 - -

12. P. Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia

259 - -

13. P. Amanat Nasional

5.866 2 - Kustadi Danuri

- Ahmadi, SH

14. P. Karya Perduli Bangsa

896 - -

15. P. Kebangkitan Bangsa

7.446 2 - Hj. Sri Yuliani

- Muh Haris, SH

16. P. Keadilan Sejahtera

7.362 4 - Budi Santosa, SE

- Assadullah M, S.Pd

- M. Fathurahman, SE

- Ahmad Suhada, SE, MM

17. P. Bintang Reformasi

167 - -

18. P. Demokrasi Indonesia Perjuangan

16.319 4 - Yohanes Haryanto

- Suniprat

- Milhous Teddy Sulistyo, SE

- Sri Utami Djatmiko

19. P. Damai Sejahtera

5.198 1 - Tony FR Wakkum

20. P. Golongan Karya

21.252 6 - Sutrisno Supriyantoro

- Sarwono, SE

- Kemat, S.Sos

- Ning Indarti Totok S

Page 69: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

55

Sumber: Laporan KPUD Kota Salatiga Tahun 2004

2. Laporan pertanggung jawaban bantuan keuangan kepada Partai

Politik di Kota Salatiga menurut Peraturan Daerah Kota Salatiga

nomor 13 tahun 2007 tentang bantuan keuangan kepada Partai

Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Salatiga tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

a. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik adalah bantuan yang

berbentuk uang yang diberikan oleh pemerintah dan atau pemerintah

daerah kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga

Perwakilan Rakyat. Dasar hukum pemberian bantuan keuangan

tersebut adalah Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi

Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga. Peraturan

tersebut mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada

Partai Politik serta dengan mengingat Peraturan Menteri Dalam

- Drs. Fadholi

- Rosa Darwanti, SH, M.Si

21. P. Patriot Pancasila

680 - -

22. P. Sarikat Indonesia

141 - -

23. P. Persatuan Daerah

334 - -

24. P. Pelopor 446 - -

Page 70: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

56

Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan,

Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada

Partai Politik sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 Tentang

Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan

Keuangan Kepada Partai Politik.

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 tahun 2007 tersebut

terdiri dari 8 (delapan) Bab dan 11 (sebelas) Pasal. Dalam Pemberian

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kota Salatiga dibagi menjadi

3 (tiga) tahap, yaitu

1) Persiapan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), pengajuan bantuan

keuangan disampaikan secara tertulis oleh dewan pimpinan partai

politik kepada walikota yang ditandatangani oleh ketua dan

sekretaris dewan pimpinan partai politik dengan menggunakan kop

surat dan cap stempel partai politik.

Untuk meneliti dan memeriksa kelengkapan persyaratan

pengajuan bantuan keuangan dari partai politik, Pemerintah Kota

Salatiga sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) membentuk Tim Penelitian

dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan

dan Penggunaan Bantuan Keuangan. Tim tersebut diketuai oleh

Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kota Salatiga yang

anggotanya terdiri dari Ketua KPUD Kota Salatiga dan unsur

Sekretariat Daerah, sesuai dengan Pasal 5, ayat (2). Tim Penelitian

dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan

dan Penggunaan Bantuan Keuangan dibentuk berdasarkan

Keputusan Walikota Salatiga Nomor 210-05/293/2007 tanggal 6

Desember 2007.

Page 71: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

57

Susunan keanggotaan Tim Penelitian dan Pemeriksaan

Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan

Bantuan Keuangan:

TABEL V Susunan Keanggotaan Tim Penelitian Dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan Dan

Penggunaan Bantuan Keuangan

NO. JABATAN DALAM DINAS KEDUDUKAN DALAM TIM

1. Asisten Tata Praja Sekda Kota Salatiga Ketua I

2. Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kota Salatiga

Ketua II

3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Sekretaris

4. Kepala DPKD Kota Salatiga Anggota

5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga Anggota

6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Salatiga

Anggota

7. Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setda Kota Salatiga

Anggota

Sumber: Kantor Kesbang dan Linmas Kota Salatiga Tahun 2007

Tim ini mempunyai tugas :

a) Meneliti dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi

pengajuan, penyerahan dan laporan penggunaan bantuan

keuangan kepada Partai Politik;

b) Menandatangani berita acara penelitian dan persyaratan

administrasi pengajuan, penyerahan dan laporan penggunaan

bantuan keuangan kepada Partai Politik.

c) Melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada

Walikota.

Page 72: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

58

2) Pencairan Dana Bantuan

Hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5, ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara

Pemeriksaan. Setelah dinyatakan lengkap dan dituangkan dalam

Berita Acara Pemeriksaan, Pemerintah Kota Salatiga melalui

Kepala Kantor Kesbang dan linmas Kota Salatiga memberikan

bantuan keuangan tersebut berdasarkan perolehan jumlah kursi di

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, dengan jumlah

Rp. 20.800.000,- per kursi.

Tabel VI Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Kota Salatiga Tahun 2007

No Nama

Parpol

Jumlah

Kursi

Jumlah Bantuan Tanggal Penyerahan

Bantuan

1 PKS 4 Kursi Rp. 83.200.000,- 17 Desember 2007

2 Golkar 6 Kursi Rp.124.800.000,- 14 Desember 2007

3 PKPI 4 Kursi Rp. 83.200.000,- 14 Desember 2007

4 PKB 2 Kursi Rp. 41.600.000,- 17 Desember 2007

5 PAN 2 Kursi Rp. 41.600.000,- 17 Desember 2007

6 PDIP 4 Kursi Rp. 83.200.000,- 17 Desember 2007

7 Demokrat 2 Kursi Rp. 41.600.000,- 17 Desember 2007

8 PDS 1 Kursi Rp. 20.800.000,- 17 Desember 2007

Sumber: Kantor Kesbang dan Linmas Tahun 2008

Page 73: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

59

3) Pelaporan

Demi menjaga tertib adminitrasi dalam penggunaan Anggaran

Daerah, maka seuai dengan Pasal 8, ayat (1), setiap Partai Politik

penerima bantuan keuangan diwajibkan membuat Laporan

Penggunaan Bantuan Keuangan dan melaporkan kepada Walikota

Salatiga, selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun

anggaran berakhir. Dalam kenyataannya, sampai dengan tanggal 1

Mei 2008, baru terdapat 1 (satu) Partai Politik saja yang telah

menyampaikan laporannya.

Tabel VII Data Tanggal Penyerahan

Laporan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2007 Kota Salatiga

No Nama Parpol Tanggal Penyerahan

Laporan

Keterangan

1 PKS 15 November 2008 Terlambat

2 Golkar 3 November 2008 Terlambat

3 PKPI 7 April 2008 Tidak terlambat

4 PKB 13 September 2008 Terlambat

5 PAN 22 November 2008 Terlambat

6 PDIP 25 Juli 2008 Terlambat

7 Demokrat 17 Juli 2008 Terlambat

8 PDS 24 Juli 2008 Terlambat

Sumber: Kantor Kesbang dan Linmas Tahun 2008

Page 74: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

60

b. Permasalahan yang ditemui di lapangan, mengapa laporan

pertanggung jawaban bantuan keuangan kepada Partai Politik

di Kota Salatiga tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mantan Kepala Kantor

Kesbang dan Linmas Kota Salatiga (Bapak Husodo Wiyatmo, SH,

M.Hum), perilaku anggota partai politik dalam konteks bantuan

kepada partai politik sekurang-kurangnya disebabkan oleh empat hal

yaitu : Pertama, adanya asumsi bahwa anggota partai politik

penerima bantuan yang nota bene sekaligus merupakan anggota

legislatif, posisinya adalah sejajar dengan pemerintah daerah

(Pemerintah Kota Salatiga), oleh karenanya bukan sesuatu hal yang

urgensif bila harus dilakukan percepatan pemenuhan kewajiban

administratifnya , mereka (anggota partai politik) berkeyakinan

bahwa pemerintah kota tidak akan secara gegabah mendesak, karena

bargaining politic dan barganing position yang relatif berimbang

terutama dalam formulasi kebijakan yang konsesinya cenderung lebih

dominan mengarah kepada kepentingan lembaga eksekutif pada suatu

masa tertentu, di samping ketimpangan power yang cenderung

mengarah ke lembaga legislatif (Legislative Heavy) sebagai dampak

dari konfigurasi kekuatan politik pendukung pemerintah daerah di

Lembaga DPRD. Kedua, kelemahan dalam formulasi peraturan

daerah yang tidak secara eksplisit mencantumkan punishment

terhadap pihak yang tidak taat asas (kontra prestasi). Ketiga,

Peraturan Daerah adalah produk bersama antara Lembaga Eksekutif

dan Lembaga Legislatif, sehingga sedikit banyak ada unsur

kesengajaan agar kondisi peraturan perundang-undangan tersebut

demikian sebagaimana kelemahan yang melekat pada peraturan

daerah tersebut. Keempat, formulasi kebijakan yang resultannya

antara lain seperti peraturan daerah, biasanya dibuat secara tergesa-

gesa untuk memenuhi target atau desakan tertentu sekedar untuk

Page 75: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

61

memenuhi aspek formalitas dan kelengkapan administratif semata

tanpa didahului dengan kajian yang mendalam atas dampak yuridis

dan administratifnya di masa yang akan datang, termasuk kondisi

yang dialami peraturan daerah tentang bantuan partai politik tersebut.

Wawancara yang dilakukan terhadap 8 (delapan) Ketua dan

anggota sekretariat partai politik penerima bantuan keuangan

dilaksanakan dalam beberapa tahap dengan kesimpulan hasil

wawancara sebagai berikut:

a. Meskipun Pemerintah Kota Salatiga pernah memberikan buku

panduan tentang tata cara pelaporan, tetapi Pemerintah Kota

Salatiga bertindak pasif dan belum pernah melakukan sosialisasi

berkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun

2007 sebagaimana layaknya proses pemberlakuan suatu

perundang-undangan;

b. Sangat terlambatnya penyerahan bantuan keuangan Tahun

Anggaran 2007 karena menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah

Nomor 13 Tahun 2007. Penyerahan bantuan baru dilaksanakan

mulai bulan Desember 2007, sedangkan partai politik harus

menyusun laporan pertanggung jawaban dari bulan Januari 2007.

Keadaan ini tidak menjadi masalah terhadap kegiatan belanja partai

politik yang mempunyai dana talangan besar tetapi partai politik

yang tidak mempunyai dana talangan besar akan kesulitan dalam

melaporkan keuangan pada bulan sebelum menerima bantuan.

c. Kurangnya pemahaman tentang Peraturan Daerah Kota Salatiga

Nomor 13 Tahun 2007 karena belum pernah disosialisasikan

kepada mereka.

d. Kurang terselenggaranya tata administrasi keuangan yang baik di

lingkungan internal Sekretariat Partai Politik.

Page 76: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

62

e. Partai politik merasa nyaman untuk pada gilirannya mengabaikan

laporan pertanggungjawaban karena tidak adanya sanksi tegas yang

mengatur apabila terjadi keterlambatan penyerahan laporan

keuangan;

f. Para pekerja pada sekretariat partai politik sebagian besar bukanlah

pekerja tetap, tetapi hanya merupakan pekerjaan sampingan. Jadi

proses pembuatan laporan hanya dilaksanakan pada saat senggang

saja.

3. Langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Salatiga untuk

mengatasi keterlambatan penyerahan Laporan Keuangan.

Pemerintah Kota Salatiga tentu tidak tinggal diam dalam menghadapi

permasalahan keterlambatan penyampaian laporan pertanggung jawaban

tersebut. Pemerintah Kota Salatiga melalui Tim Penelitian dan

Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan

Penggunaan Bantuan Keuangan, telah mengadakan beberapa kali rapat

untuk meminimalisir sekaligus mencari solusi atas keterlambatan tersebut.

Melalui beberapa rapat tersebut, telah tercetus keputusan bersama Tim

Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan,

Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan bahwa harus ada sanksi

yang bisa membuat partai politik mempunyai niat dan kemauan untuk

membuat laporan tersebut. Dalam rapat tim tersebut diputuskan bahwa

dalam pengajuan bantuan keuangan oleh partai politik, selain memenuhi

persyaratan yang tersebut dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor

13 Tahun 2007, Tim Penelitian dan Pemeriksaan Bantuan Keuangan

tersebut juga mensyaratkan untuk melampirkan Laporan

Pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan tahun sebelumnya.

Jika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka Tim bisa menunda bantuan untuk

partai politik tersebut, yang diharapkan dapat membuat partai politik

tersebut memenuhi kewajibannya.

Page 77: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

63

Pemerintah Kota Salatiga melalui Tim Penelitian dan Pemeriksaan

Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan

Bantuan Keuangan memilih dalam menyelesaikan masalah ini supaya

memberikan sanksi administratif dengan memberikan syarat tambahan

dalam pengajuan bantuan tahun berikutnya (2008) yaitu partai politik

dalam pengajuan permohonan pencairan, harus sudah menyampaikan

laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan tahun

sebelumnya (2007). Selain itu, dengan tidak bermaksud untuk memersulit

pencairan bantuan keuangan partai politik, di masa yang akan datang,

Pemerintah Kota Salatiga perlu memperketat prosedural pencairan

termasuk ketegasan untuk meminta Partai Politik agar memenuhi segala

persyaratan administrasi yang diperlukan sebelum, selama dan pasca

pencairan bantuan, ini sekaligus untuk memerkuat komitmen dan good

will partai politik dalam rangka perwujudan anggaran yang berbasis

kinerja, transparansi penggunaan dan pertanggungjawanban serta untuk

kepentingan evaluasi dan pelaporan serta penyusunan rencana program

untuk Tahun Anggaran berikutnya. Mengingat bahwa bantuan keuangan

kepada partai politik secara eksplisit oleh peraturan perundang-undangan

yang ada ditujukan bagi kepentingan kesekretariatan partai politik, maka

diperlukan pula pengawasan yang ketat agar dana yang diberikan dapat

dimanfaatkan secara optimal dan proporsional. Penulis berkeyakinan

bahwa apabila terwujud konsistensi penggunaan dan tercipta budaya taat

asas maka tidak hanya aspek pertanggungjawaban secara administratif saja

yang dapat dipenuhi tetapi sekaligus mencegah konflik internal antar

anggota partai politik karena persoalan anggaran sebagaimana yang pernah

terjadi pada para pengurus salah satu partai politik di Kota Salatiga

beberapa tahun sebelumnya, di mana persoalan tersebut dengan terpaksa

harus diselesaikan di tingkat Pengadilan Negeri Kota Salatiga.

Page 78: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

64

B. PEMBAHASAN

1. Laporan pertanggung jawaban bantuan keuangan kepada Partai Politik di

Kota Salatiga menurut Peraturan Daerah Kota Salatiga nomor 13 tahun

2007 tentang bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan

kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga tidak dapat

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada analisis dan pembahasan ini, peneliti dalam menganalisis

faktor-faktor yang memengaruhi tidak terlaksananya Laporan Penggunaan

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kota Salatiga menurut

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2007 mengacu pada

faktor-faktor yang memengaruhi berlakunya hukum, yaitu:

1. Dari Aspek Struktur Hukum (Legal Substance)

Kapasitas individu anggota partai politik penerima bantuan yang

sekaligus merupakan anggota Legislatif menyebabkan Pemerintah

Kota Salatiga hanya berharap pada niat baik (good will) mereka (Partai

Politik) untuk secara sadar memenuhi kewajiban administratifnya,

dengan demikian tidaklah mustahil para pemegang kedudukan dan

peranan timbul konflik (status conflict dan conflict of roles) dan

adanya kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan

yang sebenarnya dilakukan, maka akan terjadi kesenjangan peranan

(role-distance), sehingga hampir mustahil bagi Pemerintah Daerah

Kota Salatiga untuk menggunakan suatu instrument atau otoritas

tertentu untuk melakukan pressure terhadap partai politik agar

menunaikan kewajiban administratifnya.

2. Dari Aspek Substansi Hukum

a. Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik diberikan

kepada Partai Politik di Kota Salatiga telah diatur dalam Peraturan

Daerah Nomor 13 Tahun 2007. Peraturan Daerah tersebut

mengatur mulai dari tata cara pengajuan, pemberian bantuan,

Page 79: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

65

pembentukan Tim Penelitian dan pemeriksaan, penyerahan sampai

dengan penyusunan laporan penggunaan anggaran. Dalam hal

penyusunan laporan penggunaan anggaran, meskipun Peraturan

Daerah tersebut telah mengatur tata cara penyampaian laporan,

sampai dengan pemeriksaan laporan, tetapi tidak mengatur adanya

sanksi administratif maupun sanksi pidana berkaitan dengan

keterlambatan pelaporan penggunaan Bantuan keuangan

sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1).

b. Peraturan Daerah adalah produk bersama antara lembaga eksekutif

dan lembaga legislatif yang notabene juga bertindak sebagai

penerima bantuan, sehingga sedikit banyak ada unsur kesengajaan

agar kondisi peraturan perundang-undangan tersebut demikian

sebagaimana kelemahan yang melekat pada Peraturan Daerah

Nomor 13 Tahun 2007 tersebut.

c. Formulasi kebijakan yang resultannya antara lain seperti peraturan

daerah, biasanya dibuat secara tergesa-gesa untuk memenuhi target

atau desakan tertentu sekedar untuk memenuhi aspek formalitas

dan kelengkapan administratif semata tanpa didahului dengan

kajian yang mendalam atas dampak yuridis dan administratifnya di

masa yang akan datang, termasuk kondisi yang dialami Peraturan

Daerah tentang Bantuan partai Politik tersebut.

d. Belum pernah ada sosialisasi dari Pemerintah Kota Salatiga

(meskipun demikian, bagi Penulis, dalam konteks ini, sosialisasi

hanyalah pemenuhan aspek prosedural semata, seharusnya tanpa

sosialisasipun, obyek penerima bantuan sudah harus sangat

memahami tentang kehendak Peraturan Daerah tersebut karena

penerima bantuan (anggota Partai Politik) sekaligus merupakan

formulator dan legalisator/Legislator atas Peraturan Daerah

tersebut dalam kapasitas institusionalnya sebagai anggota

Legislatif / anggota DPRD);

Page 80: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

66

3. Faktor Budaya Politik

Mungkin tidaklah berlebihan tatkala Riswanda Imawan dalam

Budiardjo dan Ambong mengatakan bahwa apabila diingat, demokrasi

ditakdirkan untuk bersifat illusive dan impossible. Illusive sebab elit

sebenarnya hanya bertanggungjawab di antara mereka sendiri, tidak

pernah langsung kepada rakyat yang diwakilinya (apalagi kepada

Pemerintah, Penulis). Impossible sebab elit, sekali terpilih mewakili

rakyat melalui Pemilu, dapat dengan mudah mengatasnamakan

kepentingan pribadi (personal interest) sebagai kehendak rakyat (the

will of the people). Sekalipun demikian, bagi Imawan, sistem

perwakilan tetap dianggap sebagai alternatif terbaik, sebab menjamin

terbentuknya representative government45. Pendapat Imawan di atas

adalah representasi dari keluhan dan keresahan dari kacamata

akademisi / ahli ilmu politik pada umumnya tentang kondisi demokrasi

perwakilan jika tidak ingin dikatakan sebagai kegelisahan dan frustrasi

intelektual karena hingga saat ini belum juga usai pengembaraan

intelektual para akademi untuk segera menemukan formula sistem

politik ideal yang sempurna tanpa aib politis pula. Menjadi aksioma

bahwa puncak peradaban politik dan sistem politik (pemerintahan)

umat manusia adalah “Demokrasi”, artinya bisa ditebak, sekalipun

manusia (terutama para ahli), tiada berputus asa berkontemplasi dalam

laboratorium ilmu politiknya untuk mencari alternatif sistem politik

yang ideal, tetapi upaya itu ibarat menegakkan benang basah, mencari

jarum mini di padang belantara Gurun Gobi yang maha luas atau

mengharapkan kucing bertanduk, mungkin juga seperti pungguk

merindukan candra. Ilustrasi di atas bukanlah bermaksud membangun

pesimisme dan skeptisisme tetapi lebih sebagai deskripsi teoritis

bahwa realitas kondisi obyektif yang kerapkali dijumpai yang

terejawantah melalui perilaku politik elit adalah sebuah keniscayaan

45 Miriam Budiharjo dan Ibrahim Ambong, Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik, hlm.74-75.

Page 81: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

67

sejarah, dan karenanya boleh jadi permissif dan inklusif dalam relung

budaya politik manapun, terlepas dari berbagai variasi aktual yang

ditemui karena kontribusi faktor-faktor ikutan lainnya.

Menurut Almond dan Verba dalam bukunya Comparative Political

Cuture sebagaimana dikutip Arbi Sanit46, merumuskan bahwa secara

statis, unsur budaya politik terdiri dari sistem kepercayaan empirik,

simbol-simbol dan nilai-nilai yang menentukan situasi bagi

pelaksanaan tingkah laku politik. Keyakinan, simbol dan nilai tersebut

membangun makna serta kerangka pikir bagi seseorang untuk

melakukan tindakan politik tertentu.

Pada bagian lain Arbi Sanit, berpendapat bahwa budaya politik

dalam artian orientasi politik yang baru antara lain ditandai oleh

tingkah laku politik yang berakar pada keperluan rezim, pemerintah

dan sistem politik akan legitimasi atau berdasar pengakuan

masyarakat. Sungguhpun demikian menurut Sanit, ditinjau dari nilai

dasar Pemilu lainnya, yaitu kesertaan anggota masyarakat dalam

pemerintahan dan penentuan pemimpin oleh masyarakat secara

periodik, memperlihatkan adanya pengukuhan budaya politik yang

sudah mentradisi. Dalam hal ini dapat dikemukakan adanya gejala

formalisme di mana nilai-nilai ideal dipenuhi secara formal, akan

tetapi secara emperis proses pemenuhan nilai ideal tersebut tidaklah

selaras dengan tuntutan nilai itu sendiri47.

Merujuk pada pendapat Arbi Sanit di atas, dapat dikatakan bahwa

di satu pihak para anggota Partai Politik penerima bantuan keuangan

yang sekaligus adalah anggota DPRD yang ikut serta menggodok

rancangan peraturan daerah untuk pada gilirannya diabsahkan sebagai

peraturan daerah secara konseptual telah melahirkan nilai ideal berupa

peraturan daerah, tetapi pada pihak lain, tatkala berkapasitas sebagai

46 Arbi Sanit, Perwakilan Politik Indonesia, hlm.167. 47 Opcit. Hlm. 162-163

Page 82: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

68

anggota partai politik yang menjadi obyek penerima bantuan

keuangan, justru tidak menaati ketentuan dan kehendak peraturan yang

dibuatnya sendiri. Dengan kalimat berbeda, dapat dikatakan bahwa

dalam konteks ini, terjadi disparitas ironis antara konseptualisasi ideal

yang diharapkan dengan kondisi obyektif - emperis dalam realitas atau

pada tataran aplikatif.

Berkenaan dengan penumbuhan budaya politik yang berorientasi

kepada kedewasaan politik aparatus politik, Arbi Sanit menambahkan

bahwa hambatan terhadap upaya penciptaan budaya politik

sebagaimana diidealisasikan justru datang dari tiadanya kesadaran dan

rasa tanggung jawab dari para pelaku politik itu sendiri48. Karena itu,

Sanit menawarkan semacam preskripsi atau jalan keluar bahwa

diperlukan upaya penyeimbangan pengaruh antar pembentuk budaya

politik, dalam arti untuk menyebar-luaskan nilai-nilai ideal politik

yang baik, tidak hanya berharap pada kerja pemerintah yang

jangkauannya terbatas, tetapi seluruh komponen pelaku politik harus

dilibatkan secara proaktif dan partisipatif, dan untuk itu, dibutuhkan

kesabaran yang memadai untuk tiba pada kondisi tersebut. Kesabaran

tidaklah identik dengan apatisme, tetapi lebih kepada penantian secara

evolutif dan gradual seraya berikhtiar atau terus berupaya menata

berbagai kelemahan yang ditemui, termasuk upaya reformulasi (legal

and law reform), rekonseptualisasi dan membangun reposisi yang

lebih kuat (bargaining) agar di masa yang akan datang, tidak hanya

terhadap peraturan daerah tertentu tetapi seluruh produk hukum

(Daerah) dapat secara konsisten dilaksanakan sehingga terbangun

budaya rule of law, rule of the game dan law enforcement sekaligus

secara simultan menciptakan interelasi yang simbiotik mutualistik

antara subyek dan obyek kebijakan terutama yang berkenaan dengan

peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, diperlukan

48 Opcit. Hlm. 172

Page 83: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

69

langkah-langkah taktis yang cepat tetapi tepat sebagai solusi atas

permasalahan atau kemelut di seputar proses pertanggungjawaban,

khususnya yang berkenaan dengan bantuan keuangan kepada Partai

Politik.

2. Tindakan yang seharusnya ditempuh oleh Pemerintah Kota Salatiga

untuk mengatasi keterlambatan penyerahan Laporan Keuangan

tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengapa laporan

pertanggung jawaban bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kota

Salatiga tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di

atas, maka dapat diambil langkah yang seharusnya dilakukan oleh para

pihak yang memegang peranan dalam berlakunya Peraturan Daerah

Nomor 13 Tahun 2007 tersebut, antara lain:

a. Dari Aspek Struktur Hukum

Dari aspek ini diharapkan para pihak, baik eksekutif, legislatif dan

partai politik diharuskan untuk bersikap profesional. Eksekutif harus

bersifat selaku eksekutor Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007

yang bebas dari tekanan dan kepentingan, meskipun tekanan tersebut

datangnya dari lembaga Legislatif. Partai Politik penerima bantuan,

diharapkan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, tanpa

“menyepelekan” aturan yang ada. Demikian juga anggota Legislatif

yang notabene juga selaku wakil dari partai politik penerima bantuan

keuangan, diharapkan dengan profesional dapat memisahkan antara

posisi selaku legislator dan posisi sebagai obyek atau pemegang peran.

b. Dari Aspek Substansi Hukum (Legal Substance)

Langkah Pemerintah Kota Salatiga melalui Tim Penelitian dan

Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan

Penggunaan Bantuan Keuangan memilih dalam menyelesaikan

Page 84: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

70

masalah ini supaya memberikan kebijakan berupa sanksi administratif

dengan memberikan syarat tambahan dalam pengajuan bantuan tahun

berikutnya (2008) yaitu Partai Politik dalam pengajuan permohonan

pencairan, harus sudah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban

penggunaan bantuan keuangan tahun sebelumnya (2007) adalah telah

sesuai, hanya alangkah baiknya jika Pemerintah Kota Salatiga mampu

bekerjasama dengan Legislatif untuk merubah Peraturan Daerah Kota

Salatiga Nomor 13 Tahun 2007 tersebut.

c. Dari Aspek Budaya Politik.

Dalam pembahasan di atas diyatakan bahwa demokrasi ditakdirkan

untuk bersifat illusive dan impossible. Illusive sebab elit sebenarnya

hanya bertanggungjawab di antara mereka sendiri, tidak pernah

langsung kepada rakyat yang diwakilinya (apalagi kepada Pemerintah,

Penulis). Impossible sebab elit, sekali terpilih mewakili rakyat melalui

Pemilu, dapat dengan mudah mengatasnamakan kepentingan pribadi

(personal interest) sebagai kehendak rakyat (the will of the people).

Dapat dikatakan bahwa di satu pihak para anggota Partai Politik

penerima bantuan keuangan yang sekaligus adalah anggota DPRD

yang ikut serta menggodok Rancangan Peraturan Daerah untuk pada

gilirannya diabsahkan sebagai Peraturan Daerah secara konseptual

telah melahirkan tata nilai ideal berupa Peraturan Daerah, tetapi pada

pihak lain, tatkala berkapasitas sebagai anggota Partai Politik yang

menjadi obyek penerima bantuan keuangan, justru tidak menaati

ketentuan dan kehendak peraturan yang dibuatnya sendiri.

Berkenaan dengan penumbuhan budaya politik yang berorientasi

kepada kedewasaan politik aparatus politik, Arbi Sanit menambahkan

bahwa hambatan terhadap upaya penciptaan budaya politik

sebagaimana diidealisasikan justru datang dari tiadanya kesadaran dan

Page 85: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

71

rasa tanggung jawab dari para pelaku politik itu sendiri49. Karena itu,

Sanit menawarkan semacam preskripsi atau jalan keluar bahwa

diperlukan upaya penyeimbangan pengaruh antar pembentuk budaya

politik, dalam arti untuk menyebar-luaskan nilai-nilai ideal politik

yang baik, tidak hanya berharap pada kerja Pemerintah yang

jangkauannya terbatas, tetapi seluruh komponen pelaku politik harus

dilibatkan secara proaktif dan partisipatif, dan untuk itu, dibutuhkan

kesabaran yang memadai untuk tiba pada kondisi tersebut. Kesabaran

tidaklah identik dengan apatisme, tetapi lebih kepada penantian secara

evolutif dan gradual seraya berikhtiar atau terus berupaya menata

berbagai kelemahan yang ditemui, termasuk upaya reformulasi (legal

and law reform), rekonseptualisasi dan membangun reposisi yang

lebih kuat (bargaining) agar di masa yang akan datang, tidak hanya

terhadap Peraturan Daerah tertentu tetapi seluruh produk hukum

(Daerah) dapat secara konsisten dilaksanakan sehingga terbangun

budaya rule of law, rule of the game dan law enforcement sekaligus

secara simultan menciptakan interelasi yang simbiotik mutualistik

antara subyek dan obyek kebijakan terutama yang berkenaan dengan

peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, diperlukan

langkah-langkah taktis yang cepat tetapi tepat sebagai solusi atas

permasalahan atau kemelut di seputar proses pertanggungjawaban,

khususnya yang berkenaan dengan bantuan keuangan kepada Partai

Politik.

49 Opcit. Hlm. 172

Page 86: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

72

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan dengan memakai

teori bekerjanya hukum dan teori kebijakan publik, dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Bantuan keuangan kepada partai politik di Kota Salatiga belum dapat

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007.

Faktor-faktor yang menyebabkan terlambatnya Laporan Pertanggung

Jawaban dari partai politik, mengenai bantuan yang telah diterima

yaitu: belum pernahnya Pemerintah Kota Salatiga melakukan

sosialisasi berkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13

Tahun 2007,Sangat terlambatnya penyerahan bantuan keuangan Tahun

Anggaran 2007, Kurangnya pemahaman partai politik tentang

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2007 karena belum

pernah disosialisasikan kepada mereka, kurang terselenggaranya tata

administrasi keuangan yang baik di lingkungan internal Sekretariat

partai politik, tidak adanya sanksi tegas yang mengatur apabila terjadi

keterlambatan penyerahan laporan keuangan, Status para pegawai pada

sekretriat partai politik. Hasil Kajian implementasi hukumnya sebagai

berikut:

a. Dari Aspek Struktur Hukum , Kapasitas individu anggota partai

politik penerima bantuan yang sekaligus merupakan anggota

legislatif menyebabkan Pemerintah Kota Salatiga hanya berharap

pada niat baik (good will) mereka (partai politik) untuk secara

sadar memenuhi kewajiban administratifnya,

b. Dari aspek Substansi hukum, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun

2007. Peraturan Daerah tersebut tidak mengatur adanya sanksi

administratif maupun sanksi pidana berkaitan dengan

Page 87: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

73

keterlambatan pelaporan penggunaan bantuan keuangan

sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1). Peraturan Daerah

adalah produk bersama antara lembaga eksekutif dan lembaga

legislatif yang notabene juga bertindak sebagai penerima bantuan,

sehingga sedikit banyak ada unsur kesengajaan agar kondisi

peraturan perundang-undangan tersebut demikian sebagaimana

kelemahan yang melekat pada peraturan daerah tersebut. Belum

tersosialisasinya dari Pemerintah Kota Salatiga (meskipun

demikian, bagi Penulis, dalam konteks ini, sosialisasi hanyalah

pemenuhan aspek prosedural semata, seharusnya tanpa

sosialisasipun, obyek penerima bantuan sudah harus sangat

memahami tentang kehendak Peraturan Daerah tersebut karena

penerima bantuan (anggota Partai Politik) sekaligus merupakan

formulator dan legalisator/Legislator atas Peraturan Daerah

tersebut dalam kapasitas institusionalnya sebagai anggota

Legislatif / anggota DPRD);

c. Faktor Budaya Politik, demokrasi ditakdirkan untuk bersifat

illusive dan impossible. Illusive sebab elit sebenarnya hanya

bertanggungjawab di antara mereka sendiri, tidak pernah langsung

kepada rakyat yang diwakilinya (apalagi kepada Pemerintah,

Penulis). Impossible sebab elit, sekali terpilih mewakili rakyat

melalui Pemilu, dapat dengan mudah mengatasnamakan

kepentingan pribadi (personal interest) sebagai kehendak rakyat

(the will of the people). Sekalipun demikian, bagi Imawan, sistem

perwakilan tetap dianggap sebagai alternatif terbaik, sebab

menjamin terbentuknya representative government.

2. Langkah yang seharusnya ditempuh oleh Pemerintah Kota Salatiga

untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan memberikan sanksi

administratif, baik dengan memberikan syarat tambahan dalam

pengajuan bantuan tahun berikutnya (2008) yaitu Partai Politik dalam

Page 88: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

74

pengajuan permohonan pencairan, harus sudah menyampaikan

Laporan Pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan tahun

sebelumnya (2007), atau dengan sanksi yang lain yang ditambahkan

dalam Perubahan Peraturan Daerah.

B. IMPLIKASI

Tesis ini memiliki implikasi, yaitu tentang hambatan dan kendala

keterlambatan Partai Politik dalam menyampaikan laporan

pertanggungjawaban keuangannya mulai dari tahapan formulasi kebijakan

sampai kepada pelaksanaan dan evaluasinya. Kebijakan publik adalah

salah satu produk hukum pemerintahan yang memiliki pengaruh, baik

secara luas maupun secara terbatas. Meskipun demikian, dari sisi

akuntabilitas pemerintahan, kebijakan publik bukan dilihat dari seberapa

luas jangkauannya tetapi bahwa ia merupakan produk sebuah

pemerintahan yang seyogianya dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat. Manajemen pemerintahan (Daerah) seharusnya senantiasa

merujuk kepada setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, memerhatikan kaidah dan norma penyelenggaraan termasuk

dalam hal perumusan kebijakan publik. Mengingat bahwa kebijakan

publik biasanya tidak secara absolut dihasilkan secara tunggal oleh suatu

otoritas terterntu dalam arti bahwa kebijakan tersebut diproduksi secara

kolektif maka ke depan seharussnya ada semacam mekanisme baku antara

lain semacam Standar Operasional Prosedur (SOP), Petunjuk Teknis

(Juknis) ataupun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) serta Jadwal tetap yang

secara konsisten ditaati oleh semua pemangku kepentingan. Di Samping

itu yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya dilakukan semacam kajian

awal yang bersifat holistik dan komprehensif sebelum merumuskan dan

mengabsahkan sebuah produk kebijakan. Aspek implikasi pada saat

diaplikasikan menjadi fokus perhatian yang tidak boleh diabaikan. Untuk

menghindari konflik kepentingan dan skeptisisme antara Eksekutif dan

Page 89: PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

75

Legislatif, maka sejak awal ada baiknya melibatkan pihak ketiga yang

memilki tingkat independensi dan obyektivitas yang tidak meragukan

seperti kalangan Ahli (Expert), terutama dari kalangan perguruan tinggi

serta perumusannya sedapat mungkin melibatkan setiap Stakeholders sejak

awal. Perencanaan ini seyogianya secara eksplisit dituangkan dalam

Program Legislasi Daerah (Prolegda) serta secara reguler dan kontinyu

dikaji untuk disesuaikan dengan perkembangan kontemporer dan kondisi

kontekstual yang berkembang sesuai dengan urgensi, kemampuan dan

prioritas kebutuhan daerah.

C. SARAN

Dari Hasil kesimpulan tersebut di atas, maka dapat disampaikan beberapa

saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Salatiga sebagai Leading sector pemberian bantuan

keuangan kepada partai politik, agar dapat mengusulkan perubahan

atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Bantuan

Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, dengan sanksi yang tegas.

Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administrasi, seperti penundaan

pencairan Bantuan Keuangan Tahun berikutnya;

2. Pemerintah Kota Salatiga agar bisa lebih proaktif dalam penerapan

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tersebut dengan

mensosialisasikannya kepada partai politik di Kota Salatiga;

3. Diharapkan partai politik bersifat lebih dewasa, dengan memisahkan

antara partai politik sebagai pembuat peraturan dan partai politik

sebagai penerima bantuan (pemegang peran).