penanaman modal asing2

8/16/2019 Penanaman modal asing2

1/7

Penanaman modal asing

pendahuluan

Pengertian penanaman modal asing meliputi penanaman modal asing secara langsung yangdilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan yang

digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal

secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut. perusahaan yang

dimaksud dalam pasal 1 yang dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia

sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk Badan Hukum menurut Hukum

Indonesia dan berkedudukan di Indonesia

P!" #$%&P'

Penanaman (odal asing

1. Pengertian Penanaman (odal "sing

). Bentuk Hukum, #edudukan dan *aerah Berusaha+. Badan Usaha (odal "sing

. !enaga#erja

. Pemakaian !anah

. /angka 0aktu Penanaman (odal "sing, Hak !ranser dan 2epatriasi

3. %asionalisasi dan #ompensasi

4. #erjasama (odal "sing dan (odal %asional

". Pengertian Penanaman (odal "sing

*alam Undang-undang %o. 1 !ahun 153 ditegaskan bahwa Pengertian penanaman modal

asing di dalam Undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara

langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini

dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik

modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.

Pengertian modal asing dalam Undang-undang ini menurut pasal ) ialah '

a. alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan de6isa Indonesia,

yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.

b. alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan

bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat terse-

but tidak dibiayai dari kekayaan de6isa Indonesia.

c. bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang ini diperkenankan

ditranser, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia."dapun modal asing dalam Undang-undang ini tidak hanya berbentuk 6aluta asing, tetapi

meliputi pula alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan di

Indonesia, penemuan-penemuan milik orang7badan asing yang dipergunakan dalam

perusaha8an di Indonesia dan keuntungan yang boleh ditranser ke luar negeri tetapi

dipergunakan kembali di Indonesia.

B. Bentuk Hukum, #edudukan dan *aerah Berusaha

(enurut pasal + UP(" perusahaan yang dimaksud dalam pasal 1 yang dijalankan untuk

seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus

berbentuk Badan Hukum menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Penanaman modal asing oleh seorang asing, dalam statusnya sebagai orang perseorangan,dapat menimbulkan kesulitan7ketidak tegasan di bidang hukum Internasional. *engan


2/7

kewajiban bentuk badan hukum maka dengan derai-kian akan mendapat ketegasan mengenai

status hukumnya yaitu badan hukum Indonesia yang tunduk pada hukum Indonesia. &ebagai

badan hukum terdapat ketegasan tentang modal y ditanam di Indonesia.

Pemerintah menetapkan daerah berusaha perusahaan-perusa-haan modal asing di Indonesia

dengan memperhatikan perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah, macam

perusahaan. besarnya penanaman modal dan keinginan konomi %asional dan *aerah 9Pasal:. *engan ketentuan ini maka dapat diusahakan pembangunan yang merata di seluruh

wilayah Indonesia dengar,

;. Badan Usaha (odal "sing

*alam pasal UP(" disebutkan, bahwa '

a: Pemerintah menetapkan perincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing

menurut urutan prioritas, dan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanam-

an modal asing dalam tiap-tiap usaha tersebut.

b: Perincian menurut urutan prioritas ditetapkan tiap kali pada waktu Pemerintah menyusun

rencana-rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, dengan memperhatikan

perkembangan ekonomi serta teknologi.Bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara penguasaan penuh

ialah bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak

menurut pasal UP(" adalah sebagai berikut '

a. pelabuhan-pelabuhan

b. produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum

c. telekomunikasi

d. pelayaran

e. penerbangan

. air minum

g. kereta api umum

h. pembangkit tenaga atom

i. mass media.

*. !enaga#erja

(enurut pasal 5 UP(" pemilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk

menentukan direksi perusahaan-perusahaan di mana modalnya ditanam.

#epada pemilik modal asing diperkenankan sepenuhnya menetapkan direksi perusahaannya.

#iranya hal demikian itu sudah sewajarnya karena penanaman modal asing ingin

menyerahkan pengurusan modal kepada orang yang dipercayanya. *alam hal kerjasama

antara modal asing dan modal nasional direksi ditetap-kan bersama-sama.

*alam pasal 1< ditegaskan, bahwa perusahaan-perusahaan modal asing wajib memenuhikebutuhan akan tenaga kerjanya dengan warganegara Indonesia kecuali dalam hal-hal

tersebut pada pasal 11. &edangkan dalam pasal 11 UP(" disebutkan bahwa perusahaan-

perusahaan modal asing dii=inkan mendatangkan atau menggunakan tenaga-tenaga pimpinan

dan tenaga-tenaga ahli warganegara asing bagi jabatan-jabatan yang belum dapat diisi dengan

tenaga kerja warga negara Indonesia.

Perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban menyeleng-garakan atau menyediakan

asilitas-asilitas latihan dan pendidikan di dalam atau di luar negeri secara teratur dan terarah

bagi warganegara Indonesia dengan tujuan agar berangsur-angsur tenaga-tenaga warga

negara asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesia.

. Pemakaian !anah*alam pasal 1 UP(" disebutkan, bahwa untuk keperluan perusahaan-perusahaan modal


3/7

asing dapat diberikan tanah dengan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai

menurut peraturan perundangan yang berlaku.

#etentuan pasal 1 ini yang memungkinkan diberikannya tanah kepada perusahaan-

perusahaan yang bermodal asing bukan saja dengan hak pakai, tetapi juga dengan hak guna

bangunan dan hak guna usaha, merupakan penegasan dari apa yang ditentukan di dalam pasal

ayat ) Undang-undang Pokok "graria, berhubungan dan pasal 1>III7(P2&7 155.

&esuai dengan ketentuan Undang-undang Pokok "graria pasal +, pasal )5 dan pasal 1,

maka hak guna bangunan tersebut dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama +<

tahun, yang meng-ingat keadaan perusahaan dan bangunannya dapat diperpanjang dengan

waktu paling lama )< tahun. Hak guna usaha dapat diberikan dengan jangka waktu paling

lama ) tahun.

#epada perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan macam tanaman yang

diusahakannya memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha dengan

jangka waktu hak guna usaha tersebut dapat diperpanjang paling lama ) tahun. Hak pakai

diberikan dengan jangka waktu menurut keperluannya, dengan mengingat pembatasan-

pembatasan bagi hak guna bangunan dan hak guna usaha tersebut di atas.

?. /angka 0aktu Penanaman (odal "sing, Hak !ranser dan 2epatriasi

Pasal 14 UP(" menegaskan, bahwa dalam setiap i=in penanaman modal asing ditentukan

jangka waktu berlakunya yang ' tidak melebihi +< 9tigapuluh: tahun.

&elanjutnya 9menurut Penjelasan Pasal 14 UP(": diadakan ketentuan-ketentuan sebagai

berikut '

a. Perusahaan (odal "sing harus mengadakan pembukaan ter-sendiri dari modal asingnya@

b. Untuk menetapkan besarnya modal asing maka jumlahnya harus dikurangi dengan jumlah-

jumlah yang dengan jalan repatriasi telah ditranser@

c. !iap tahun perusahaan diwajibkan menyampaikan kepada Pemerintah suatu ikhtisar dari

modal asingnya.

(engenai hak transer, dalam pasal 15 UP(" ditetapkan sebagai berikut '

1: #epada perusahaan modal asing diberikan hak transer dalam 6aluta asing dari modal atas

dasar nilai tukar yang berlaku untuk '

a. #euntungan yang diperoleh modal sesudah dikurangi pajak-pajak dan kewajiban-

kewajiban pembayaran lain@

b. biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga asing yang dipekerjakan di Indonesia@

c. biaya-biaya lain yang ditentukan lebih lanjut@

d. penyusutan atas aht-alat perlengkapan tetap@

e. kompensasi dalam hal nasionalisasi.

): Pelaksanaan transer ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah.modal asing. *irasakan adil apabila perusahaan-perusahaan yang menggunakan modal asing

tidak diperbolehkan merepatriasi modalnya mentranser penyusutan selama perusahaan-

perusahaan itu masih memperoleh kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-

pungutan lain. Perlu diterangkan bahwa transer keuntungan modal asing dapat dilakukan

juga selama perusahaan itu memperoleh kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-

pungutan lain.

A. %asionalisasi dan #ompensasi

Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi7pencabutan hak milik secara

menyeluruh atas perusahaan-perusahaan modal asing atau tindakan-tindakan yang

mengurangi hak menguasai atau mengurus perusahaan yang bersangkutan.kecuali jikadengan Undang-undang dinyatakan kepentingan %egara menghendaki tindakan demikian


4/7

9Pasal )1:.

/ika diadakan tindakan seperti tersebut pada pasal )1 maka Pemerintah wajib memberikan

kompensasi7gantirugi yang jumlah, macam dan cara pembayarannya disetujui oleh kedua

belah pihak sesuai dengan asas-asas hukum internasional yang berlaku. "pabila antara kedua

belah pihak tidak terdapat persetujuan mengenai jumlah, macam dan cara pembayaran

kompensasi tersebut maka akan diadakan arbitrasi yang putusannya mengikat kedua belah pihak.

Untuk menjamin ketenangan bekerja modal asing yang ditanam di Indonesia maka dalam

pasal ini ditetapkan bahwa Pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi terhadap

perusahaan modal asing, kecuali jika kepentingan negara menghendakinya. !indakan

demikian itu hanya dapat dilakukan dengan Undang-undang serta dengan pemberian

kompensasi menurut prinsip-prinsip Hukum Internasional.

H. #erjasama (odal "sing dan (odal %asional

UP(" da/am pasal )+ menegaskan, bahwa da/am bidang-bidang usaha yang terbuka bagi

modal asing dapat diadakan kerja-sama antara modal asing dengan modal nasional dengan

mengingat ketentuan dalam pasal + di atas.Pemerintah menetapkan lebih lanjut bidang-bidang usaha, bentuk-bentuk dan cara-cara

kerjasama antara modal asing dan modal nasional dengan memanaatkan modal dan keahlian

asing dalam bidang ekspor serta produksi barang-barang dan jasa-jasa.

Pengertian modal nasional dalam Undang-undang ini meliputi modal Pemerintah Pusat dan

*aerah, #operasi dan modal swasta nasional.

"dapun keuntungan yang diperoleh perusahaan modal asing sebagai hasil kerjasama antara

lain modal asing dan modal nasional tersebut pada pasal )+ setelah dikurangi pajak-pajak

serta kewajiban-kewajiban lain yang harus dibayar di Indonesia, dii=inkan untuk ditranser

dalam 6aluta asli dari modal asing yang bersangkutan seimbang dengan bagian modal asing

yang ditanam 9Pasal ):.

Pertanian $leh Petani Untuk Pertanian

Pembahasan

#eberadaan penanaman modal asing di Indonesia mempunyai pengaruh besar terhadap

pembangunan di Indonesia. /umlah In6estor "sing dipengaruhi oleh political will

Pemerintah, jaminan perlindungan dan kepastian hukumC bagi kegiatan penanaman modal

tersebut. #eberadaan in6estor asing mempunyai dampak positi dan negati bagi %egara

Indonesia. *ampak positi nya adalah 1: pertumbuhan ekonomi meningkat, ): penyediaanlapangan kerja, +: pengembangan industri substitusi import untuk menghemat de6isa, :

pengembangan industri yang mendukung ekspor, : pembangunan daerah tertinggal. *ampak

negati' 1: potensi adanya praktek ekonomi tidak wajar seperti monopoli, ): timbulnya

sengketa karena perbedaan sistem hukum, +: adanya inormasi yang asimtris antara P(" dan

pengusaha nasional. Permasalahan yang muncul dari adanya sengketa penanaman modal

dapat diselesaikan melalui musyawarah muakat, pengadilan, "*2 dan "rbitrase. #husus

untuk sengketa antara In6estor asing dengan Pemeerintah 2epublik Indonesia dapat

diselesaikan melalui Dembaga "rbitrase I;&I* ataupun I;;.

Datar Pemodal "sing dengan Pertumbuhan konomi &ecara teori, P(" berpengaruh positi

terhadap pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi pada khususnya di negara tuanrumah lewat beberapa jalur 9Aambar 1:. Pertama, lewat pembangunan pabrik-pabrik baru


5/7


6/7

Penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi in6estor

saja, tetapi juga bagi perekonomian negara tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara

asal para in6estor. Pemerintah menetapkan bidang-bidang usaha yang memerlukan

penanaman modal dengan berbagai peraturan. &elain itu, pemerintah juga menentukan

besarnya modal dan perbandingan antara modal nasional dan modal asing. Hal ini dilakukan

agar penanaman modal tersebut dapat diarahkan pada suatu tujuan yang hendak dicapai.Bukan haya itu seringkali suatu negara tidak dapat menentukan politik ekonominya secara

bebas, karena adanya pengaruh serta campur tangan dari pemerintah asing.

Berbagai strategi untuk mengundang in6estor asing telah dilakukan. Hal ini didukung oleh

arah kebijakan ekonomi dalam !"P (P2 2I %omor IF7(P271555 salah satu kebijakan

ekonomi tersebut adalah '

Gmengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan

menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar, melalui regulasi,

layanan publik, subsidi dan insenti yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan

undang-undang.

#ebijakan mengundang modal asing adalah untuk meningkatkan potensi ekspor dan

substitusi impor, sehingga Indonesia dapat meningkatkan penghasilan de6isa dan mampu

menghemat de6isa, oleh karena itu usaha-usaha di bidang tersebut diberi prioritas dan

asilitas. "lasan kebijakan yang lain yaitu agar terjadi alih teknologi yang dapat mempercepat

laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia.

Upaya pemerintah untuk mencari modal asing agar mau kembali menanamkan modalnya di

Indoensia sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan. *itambah lagi sejak

krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1554, penanaman modal di Indonesia semakin

menurun. /angan menarik in6estor, menjaga in6estor yang sudah ada saja belum maksimal,

misalnya dengan tutupnya perusahaan asing seperti P!. &ony lectornics Indonesia pada )3

%opember )


7/7

ketergantungan pada pihak asing yang akan menimbulkan dampak buruk bagi negara ini

dikemudian hari.

Daftar pustaka

http'77www.h.unej.ac.id7617inde.php7publikasi7penelitian713)-tinjauan-yuridis-terhadap- penanaman-modal-asing-di-indonesia

http'77petanitangguh.blogspot.com7)

penanaman modal asing2

Documents