PENGANTAR PERPAJAKAN

DI SUSUN OLEH :

1). MTS. Fachrurrozi Harahap (7123341067)2). Nela Permata Sari Lubis (7123341075)3). Selvi Alpionika Surbakti (7123341105)

Kelas B EksDosen Pengampu : Drs. La Hanu, M.Si

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMIFAKULTAS EKONOMIUNIVERSITAS NEGERI MEDAN

A). Pengertian PajakPajak sering didefenisikan sebagai salah satu bentuk iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Secara umum pajak dapat kita diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah yang didasari oleh peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan umum pemerintah. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.Berikut ini beberapa Pengertian Pajak Menurut para Ahli: Pengertian Pajak Menurut R. Santoso Brotodihadrjo: Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan public dari penduduk atau drai barang, untuk menutupi belanja pemerintah, yang artinya pajak merupakan suatu pemungutan dari masyarakat yang berguna untuk kepentingan Negara. Pengertian Pajak Menurut Deutsche Reichs Abgaben Ordnung: pajak adalah bantuan uang secara incidental atau secara periodic (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang di pungut oleh badab yang ebrsifat umum(Negara), untuk memperoleh pendapatan, di mana terjadi suatu tatbestand (sasaran pemajakan), yang karena undang-undang menimbulkan utang pajak. Artinya pajak merupakan iuran yang dipaksakan oleh pemerintah terhadapt masyarakat dan tanda timbale balik, karena berfungsi sebagai penambah penghasilan Negara demi meningkatkan pembangunan suatu Negara. Pengertian Pajak Menurut M.J.H. Smeets: pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat di paksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditujukan dalam hal yang individual. Atrinya pajak diberlakukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam suatu Negara atau berfungsi sebagai Budgeter. Pengertian Pajak Menurut Sommerfeld Ray M. Anderson Herschel M. & Brock Horace R: Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dan tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Pengertian Pajak Menurut Smeets: Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan dalam hak individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah Pengertian Pajak Menurut Suparman Sumawidjaya: pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

B). Kedudukan Hukum PajakAdapun kedudukan pajak adalah sebagai berikut :1). Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya2). Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Rinciannya:a). Hukum Tata Negarab). Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara)c). Hukum Pajakd). Hukum PidanaProf.P.J.A Adriani : Bahwa Hukum Pajak merupakan ilmu pengetahuan Sendiri yang terlepas dari Hukum Administrasi Negara dengan alasan: Tugas Hukum Pajak bersifat berbeda dengan Hukum Administrasi Negara; Hukum Pajak berkaitan erat dengan Hukum Perdata; Hukum Pajak dapat secara langsung digunakan sebagai politik perekonomian; Hukum Pajak memiliki ketentuan dan istilah-istilah yang khas untuk bidang tugasnyaHukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formal Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain: keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenai pajak (subjek pajak), berapa besar tarif, timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan WP. Contoh: UU PPh Hukum Pajak formal, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat:a. tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajakb. hak-hak fiskusc. kewajiban WP

C). Fungsi Pajak1). Fungsi pajak yang pertama adalah sebagai fungsi anggaran atau penerimaan (budgetair): pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah danbermanfaatuntuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Penerimaan negara dari sektor perpajakan dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN.2). Fungsi pajak yang kedua adalah sebagai fungsi mengatur (regulerend) : pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya adalah pengenaan pajak yang lebih tinggi kepada barang mewah dan minuman keras.3). Fungsi pajak yang ketiga adalah sebagai fungsi stabilitas : pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat lewat pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.4). Fungsi pajakyang keempat adalah fungsi redistribusi pendapatan : penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

D). Azas Pemungutan PajakAsas pemungutan pajak menurut pendapat para ahli : Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain:1). Adam Smith, pencetus teori The Four Maxims1. Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations dengan ajaran yang terkenal "The Four Maxims", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut: Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Asas Certainty (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah. Asas Efficiency (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.2. Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut: Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan. Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama). Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.3. Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut: Asas politik finansial: pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara. Asas ekonomi: penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah Asas keadilan: pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula. Asas administrasi: menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak. Asas yuridis: segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.

E). Jenis PajakDitinjau dari segi Lembaga Pemungut Pajak, pajak dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:1. Pajak NegaraSering disebut juga pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang terdiri atas: Pajak PenghasilanDiatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah terakhir kali dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang MewahDiatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UU No. 42 Tahun 2009 Bea MateraiUU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Bea MasukUU No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan CukaiUU No. 11 Tahun 1995 jo. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai2. Pajak DaerahSesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah:Pajak Provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok.Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.Berdasarkan Sistem Pemungutannya :1. Pajak LangsungPajak langsung adalah pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau orang lain Contoh Pajak Langsung : Pajak Penghasilan (PPh) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pajak Tidak Langsung

2. Pajak tidak Langsung Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh Pajak Tidak langsung: Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Bea Materai Cukai Bea Impor EksporMenurut Subjek Pajak1. Pajak Perseorangan, yaitu pajak yang harus dibayar oleh diri wajib pajak. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh)2. Pajak Badan, yaitu pajak yang harus dibayar oleh badan atau organisasi. Contohnya pajak atas laba perusahaan.

Menurut Asalnya :1. Pajak Dalam NegeriPajak yang dipungut terhadap wajib pajak (setiap warga Negara Indonesia) yang tinggal di Indonesia2. Pajak Luar NegeriPajak yag dipungut terhadap orang orang asing yang mempunyai penghasilan di IndonesiaSecara struktural menurut tarif pajak dibagi dalam empat jenis yaitu :1. Tarif proporsional(a proportional tax rate structure) yaitu tarif pajak yang presentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak.Contoh:Pajak Pertambahan Nilai2. Tarif regresif (a regresive tax rate structure) yaitu tarif pajak menurun ketika dasar pengenaan pajak meningkat.3. Tarif progresif (a progresive tax rate structure) yaitu tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Contoh Pajak Pengahsilan4. Tarif degresif ( a degresive tax rate structure) yaitu kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

F). Hak dan Kewajiban Wajib PajakHak dan Kewajiban Wajib Pajak, apa saja sih sebenarnya? Memang sejak kapan kita dibebani hak dan kewajiban sebagai wajib pajak? Wajib Pajak sendiri menurut UU No 28 Tahun 2007, didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 sebagai orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.Bilamanakah seorang pribadi atau badan mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, yaitu setelah memenuhi persyaratan subjektif dan objektifnya. Persyaratan subjektif dan persyaratan objektif tersebut diatur dalam UU PPh 1984.Selanjutnya, hak dan kewajiban apa sajakah yang diatur dalam UU? Dalam UU No 28 Tahun 2007, hak dan kewajiban wajib pajak meliputi : (sebelum menuntut hak, kita musti penuhi kewajiban dulu dunk, setuju? 1. Kewajiban Wajib PajakKewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dalam UU tersebut, Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP (Pasal 2 ayat 1), wajib dilakukan setelah Wajib Pajak yang bersangkutan memenuhi persyaratan subjektif dan objektifnya, yang diatur dalam UU PPh 1984. Konsekuensi selanjutnya, dalam kaitannya dengan self assessment system, Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya dengan benar. Kegiatan pelaporan dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam Batas Waktu yang Telah Ditentukan. (Pasal 3 ayat 1) Menyelenggarakan Pembukuan/Pencatatan sesuai Pasal 28. Dalam hal dilakukan Pemeriksaan, Wajib Pajak yang diperiksa wajib : memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau memberikan keterangan lain yang diperlukan.

2. Hak Wajib PajakSedangkan hak-hak yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam penyelenggaraan kegiatan perpajakan, diantaranya : Wajib Pajak berhak mengajukan Keberatan dan Banding. (Pasal 25 s.d 27) Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak berhak memintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. (Pasal 11) Mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan atas sanksi serta pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) yang tidak benar. Memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

G). Kewajiban Menyelenggarakan Pembukuan dan Pencatatan

Kewajiban Pembukuan/Pencatatan dan PemeriksaanPembukuan dalam perpajakan dimaksudkan untuk mempermudah pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), penghitungan Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan Penghitungan PPN dan PPnBM, yang pada dasarnya untuk mengetahui posisi keuangan. SPT sendiri merupakan sarana bagi Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan semua kegiatan usahanya dalam periode tertentu. SPT yang dihasilkan merupakan alat bantu komunikasi antara fiskus dan WP.SPT juga merupakan obyek pemeriksan pajak sehingga sebaiknya tidak menyajikan informasi-informasi yang salah, yang dapat merugikan baik dari pihak fiskus ataupun pihak wajib pajak. Wajib Pajak yang melakukan pembukuan, diminta untuk melampirkan SPT tahunan PPh WP Badan sedangkan bagi WP orang pribadi, hanya yang diwajibkan dalam Undang-Undang saja yang wajib melakukan pembukuan. Bagi WP orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan, wajib melakukan pencatatan dengan melampirkan Daftar/Perhitungan Penghasilan Bruto pada SPT tahunan PPh WP Orang Pribadi (WPOP).Pembukuan dan pencatatan yang terorganisir dapat membantu Wajib Pajak dalam menyusun laporan keuangan dan mengisi SPT serta dapat membantu pertanggungjawaban WP jika terjadi pemeriksaan dan penyidikan pajak yang dilakukan oleh pihak fiskus. 1. Pembukuan & PencatatanPengertian pembukuan menurut pajak berbeda dengan pengertian menurut akuntansi. Jika dalam perpajakan, Pembukuan diartikan sebagai Proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan Barang atau Jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir sesuai dengan Undang-Undang No.16 tahun 2000. Sedangkan menurut akuntansi, Pembukuan adalah kegiatan mengumpulkan, mencatat, meringkas data transaksi keuangan ke dalam buku atau catatan yang telah disediakan serta pengendalian proses akuntansi melalui prinsip pengendalian internal, pengukuran nilai transaksi ke dalam nilai moneter berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dan penyajian hasil transaksi keuangan menjadi suatu informasi keuangan yang berguna bagi pengambil keputusan.Yang wajib melakukan pembukuan sesuai Undang-Undang yang berlaku, UU KUP pasal 28 ayat 1 adalah Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kriteria kesiapan wajib pajak dalam melakukan pembukuan diukur dari jumlah peredaran usahanya. Karena peredaran usaha ini menunjukkan skala aktivitas perusahaan yang dianggap merupakan ukuran yang paling dapat diterima untuk menentukan kesiapan Wajib pajak tersebut dalam melakukan pembukuan.

1.1. Syarat-Syarat PembukuanAdapun syarat-syarat pembukuan adalah sebagai berikut: Pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan disusun dalam Bahasa Indonesia atau dalam Bahasa asing yang dijinkan oleh Menteri Keuangan; Pembukuan harus meliputi seluruh kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan Wajib Pajak; Pembukuan harus dilakukan secara teratur, tepat waktu, terinci dan taat asas yaitu menggunakan stelsel kas atau stelsel akrual; Pembukuan harus didukung dengan bukti-bukti transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keabsahannya; Pembukuan harus dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan, jadi data-data yang ada sebaiknya disimpan selama 10 tahun; Pembukuan harus ditutup dengan membuat neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap akhir tahun pajak.Sesuai dengan Pasal 28 ayat 3 UU KUP, pembukuan atau pencatatan harus dibuat dengan itikad baik dan harus mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya. Pembukuan yang benar memenuhi kriteria yaitu, betul, bebas dari kesalahan, sesuai dengan keadaan sebenarnya dan dapat diandalkan. Wajib pajak dapat membuat pembukuannya dalam bahasa asing atau mata uang selain rupiah, diantaranya adalah wajib pajak yang tergolong: Dalam rangka penanaman modal asing; Dalam rangka kontrak karya pertambangan; Dalam rangka kontrak bagi hasil pertambangan/ pengeboran; Yang berafiliasi dengan perusahaan induk di Luar Negeri; Badan Usaha Tetap (BUT).Syarat-syarat bagi wajib Pajak diatas dalam melakukan pembukuan adalalah : Menggunakan bahasa asing dan mata uang asing yang digunakan adalah bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat. Bila ingin merubah atau menyajikan yang berbeda dari ketentuan diatas maka harus meminta ijin dari Menteri Keuangan.

2. PencatatanPencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final.Pencatatan wajib dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran usaha kurang dari Rp. 600.000.000 setahun diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma dan Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pencatatan sebaiknya dilakukan dalam satu tahun pajak yang meliputi 12 bulan. Keinginan wajib pajak dalam menyelenggarakan pencatatan wajib dilaporkan ke Dirjen Pajak.

3. Norma Penghitungan Penghasilan NetoYang dimaksud dengan norma penghitungan ini adalah pedoman untuk menentukan penghasilan neto wajib pajak karena wajib pajak tersebut tidak dapat melakukan pembukuan.Wajib pajak yang boleh menggunakan Norma Penghitungan adalah wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Peredaran bruto usahanya dalam setahun kurang dari 600 juta; Memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dan tahun buku; Menyelenggarakan pencatatan terhadap setiap jenis penghasilan netonya wajib pajak.Bila wajib pajak tidak menyampaikan atau meberitahukan pilihannya, maka wajib pajak tersebut dianggap melakukan pembukuan.Beberapa Wajib Pajak Badan sesuai dengan jenis usahanya akan menyajikan Norma Penghitungan Khusus yaitu bagi Perusahaan seperti berikut ini: Perusahaan pelayaran dan penerbangan internasional. Perusahaan asuransi luar negeri. Perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi. Perusahaan dagang asing. Perusahaan yang melakukan investasi dengan pola bangun-guna-serah (build-operate-transfer).

4. Pemeriksaan Pajak

Menurut Pasal 1 angka 25 UU KUP pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proforsional berdasarkan standar pemeriksaan.5. Tujuan PemeriksaanUntuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.6. Istilah Dalam Pemeriksaan Pajak Pemeriksa lapangan yt. Pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerja bebas, tempat tinggal WP atau tempat lain yang ditentukan oleh DJP Pemeriksaan kantor yt. Pemeriksaan yang dilakukan di kantor DJP Pemeriksa pajak yt. PNS dilingkungan DJP atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur JP yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Tanda Pengenal pemeriksa pajak Surat Perintah pemeriksaan pajak Pembukuan, Data, penyegelan, Surat perintah hasil pemeriksaan Pembahasan akhir hasil pemeriksaan Tim Pembahas Kertas kerja pemeriksaan Penghasilan kena pajak tidak dapat dihitung Laporan hasil pemeriksaan Pemeriksaan ulang Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan Kuesioner dan pemeriksaan bukti permulaan.

14