peran ppni pada sengketa

14
PERAN PPNI PADA PERMASALAHAN PERAN PPNI PADA PERMASALAHAN (SENGKETA) PENYELENGGARAAN (SENGKETA) PENYELENGGARAAN PRAKTEK PERAWAT PRAKTEK PERAWAT Oleh : H. Bambang Tutuko, SH., S.Kep.Ns Oleh : H. Bambang Tutuko, SH., S.Kep.Ns

Upload: doni-purwanto

Post on 04-Sep-2015

267 views

Category:

Documents


7 download

DESCRIPTION

Tindak pidana terhadap nyawaTindak pidana terhadap tubuhAskep untuk tujuan komersialAskep tanpa keahlian / kewenanganTidak dipenuhinya persyaratan administrasi praktekPelanggaran hak atas informasi

TRANSCRIPT

  • PERAN PPNI PADA PERMASALAHAN (SENGKETA) PENYELENGGARAAN PRAKTEK PERAWATOleh : H. Bambang Tutuko, SH., S.Kep.Ns

  • Tindak pidana terhadap nyawaTindak pidana terhadap tubuhAskep untuk tujuan komersialAskep tanpa keahlian / kewenanganTidak dipenuhinya persyaratan administrasi praktekPelanggaran hak atas informasi

  • Pasien jatuhKegagalan melaksanakan protokolMedication errorPenggunaan alat berlebihanKetinggalan alat / bahanKegagalan monitoringKegagalan timbang terima

  • Perawatan lukaMonitoring cairan infusMonitoring pemberian O2Pemberian injeksiMemasang sonde

  • Pasal 304 (tentang meninggalkan orang yang perlu ditolong)Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

  • Pasal 322 ayat 1 (tentang membuka rahasia)Barang siapa dengan sengaja memebuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan baik yang sekarang maupun dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.

    Pasal 351 ayat 1 (tentang penganiayaan)Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

  • Pasal 351 ayat 4 (tentang membuka rahasia)Penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan.

    Pasal 359 (tentang menyebabkan mati karena kealpaan)Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

    Pasal 372 (tentang penggelapan)Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

  • Menurut Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, hak pasien yang perlu diperhatikan antara lain :Hak atas informasiMemperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasiMemperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasionalMemperoleh pelayan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi

  • Mengajukan pengajuan atas kualitas pelayanan yang didapatkan.Menggugat dan / menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata maupun pidana.Mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

  • 1.Struktur organisasi PPNI dari pengurus pusat, provinsi, kabupaten / kota serta komisariat sudah dibuat bidang yang mengatur / mengatasi permasalahan hukum apabila terjadi sengketa penyelenggaraan praktek perawat.Persoalannya adalah :a.Bidang Hukum ini kurang dimanfaatkan bagi anggota.b.Pengurus bidang ini juga masih belum kuat keilmuannya dalam bidang hukum.c.Banyak mereka yang terlibat dalam sengketa lebih puas mencari jalan keluar sendiri.d.Di antara mereka yang terlibat sengketa belum menjadi anggota PPNI

  • Bekerja sama dengan Komite Keperawatan dalam rangka mensosialisasikan permasalhan praktek dan hukum agar tidak terjadi sengketa, persoalan koordinasi ini belum berjalan seperti yang diharapkan, masih saling meninggalkan.

    3.Sosialisai masalah praktek keperawatan dan hukum gua meningkatkan kesadaran hukum bagi anggota PPNI.Persoalannya besarnya anggota PPNI serta letak geografis anggota PPNI serta kemauan untuk bekerja keras bagi pengurus dan anggotanya masih perlu ditingkatkan.

    4.Bekerja sama dan berkoordinasi dengan dinas dan instansi terkait agar dapat diketahui dan dipahami tentang perawat dan praktek keperawatan seutuhnya.

  • KESIMPULAN1.Permasalahan penyelenggaraan praktek keperawatan tidak akan menimbulkan permasalahan bagi perawat apabila setiap perawat memahami, mengetahui dan melaksanakan praktek berdasarkan :a.Keilmuan.b.Standar praktekc.Etikad.Menghormati hak dan kewajiban pasien dan perawat dengan benar dan baik.e.Tahu dan patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

    2.Peran organisasi PPNI wajib memberikan advokasi kepada anggotanya dengan cara melaksanakan sosialisai, monitoring dan evaluasi secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga perawat dan praktek keperawatan dapat dilaksanakan dengan aman, baik oleh perawat sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan.

    **********