PERAN STAKE HOLDER DALAM PENGENDALIAN HIV AIDS

Drg Daryanto Chadorie,M.Kes

ALUR PAPARAN1. SITUASI EPIDEMI HIV AIDS DI DIY2. ANALISA SITUASI3. TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH

DAERAH DALAM PENGENDALIAN HIV & AIDS

4. UPAYA & PERAN STAKE HOLDER DALAM PENGENDALIAN HIV & AIDS

@chadi.doc/hiv-aids/2012

AIDS

923

HIV1245

SITUASI EPIDEMI AIDS DI DIY

Jumlah ODHA di Provinsi DIY berdasarkan kel.umur

< 1 thn

1 - 4 thn

5 - 14 thn

15 -19 thn

20 -29 thn

30 -39 thn

40 -49 thn

50 - 59

> 60 thn

tdk tahu

23 52 28 27

772694

317

11719

119

Sumber : Data surveilans HIV dan AIDS Seksi P2 Dinkes DIYCreated by @chadi WD 2011

Jumlah ODHA di DIY berdasarkan Faktor resiko

Biseksual

Heteroseksual

Homoseksual

Narkotika Suntik

Petinatal

Transfusi darah

neonatal

needle injury

251126

184

254

64

17

1

1

Sumber : Data surveilans HIV dan AIDS Seksi P2 Dinkes DIYCreated by @chadi WD 2011

Jumlah ODHA berdasar pekerjaan

Wirasw

asta IRT

Profes

ional

Non m

edis

Lain-l

ain

Buruh K

asar

Penja

ja Se

ks

Tena

ga Non

Profe

siona

l

Narapid

ana

Siswa/M

ahasi

swa

Petan

i/pete

rnak

Supir PN

S

Angg

ota TN

I/POLR

I

296250

164 157 143 133 128 122 10031 30 29 12

Sumber : Data surveilans HIV dan AIDS Seksi P2 Dinkes DIYCreated by @chadi WD 2011

ANALISA SITUASI

a. Ketidakmapanan ekonomi masyarakat: menjadikan penyediaan seks sbg profesi

b. Pusat kebudayaan dan pendidikan : terbuka dg masuknya berbagai suku bangsa dan budaya

c. Narkoba, dan traficking mendukung laju epidemi HIV dan AIDS

d. Stigma dalam masyarakat menghambat penanggulangan HIV dan AIDS

Lanjutan….ANALISA SITUASI

e. Epidemi HIV dilatarbelakangi banyak faktor yang bukan masalah medis klinis

f. Pengendalian HIV bukan semata-mata menjadi tanggungjawab sektor kesehatan, tetapi tanggungjawab multi sektor

g. DIY berada pada level epidemi terkonsentrasi, dan berpotensi menjadi level epidemi meluas apabila tidak dilakukan upaya terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan

TUJUAN PENGENDALIAN HIV

1. Menurunkan penularan HIV2. Menurunkan kesakitan dan

kematian akibat AIDS3. Meningkatkan mutu hidup ODHA4. Mengurangi dampak epidemi HIV

& AIDS di lokasi dan penduduk yang terinfeksi

Payung Hukum

Pengendalian AIDS di DIYPerda HIV AIDS no 12 tahun 2010 tentang

penanggulangan HIV dan AIDSPeraturan Gubernur no 37 tahun 2012

tentang penatalaksanaan HIV dan AIDSPeraturan Gubernur no 39 tahun 2012

tentang Komisi Penanggulangan AIDS

Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pengendalian AIDS

(Perda 12 th 2010)

• Memberikan layanan, akses komunikasi, informasi edukasi yang benar

• Melakukan koordinasi lintas lembaga pemerintah/dinas/instansi Komisi Penanggulangan AIDS

Tugas dan wewenang…………………….• Menyediakan akses pelayanan

komprehensif

• Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan

• Memfasilitasi pemeliharaan kesehatan ODHA melalui sarana pelayanan dan sistem jaminan kesehatan

Upaya Pengendalian HIV dan AIDS

1. Pencegahan2. Perawatan, dukungan & pengobatan

(PDP)3. Pengamatan penyakit4. Rehabilitasi sosial bagi ODHA5. Peran serta masyarakat6. Pembiayaan bagi ODHA7. Pengawasan pengendalian HIV AIDS

A. PROMOSI INFORMASI & EDUKASI

1) Setiap satuan kerja perangkat daerah dapat mengadakan promosi di lingkungan kerjanya sendiri dan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

2) Kegiatan promosi meliputi: ceramah, diskusi, pembuatan media informasi HIV

3) Pelaksanaan promosi dapat dilaksanakan secara mandiri atau bekerjasama dengan pihak lain

4) Kegiatan promosi harus bebas dari stigmatisasi dan diskriminasi terhadap Orang Dengan HIV AIDS (ODHA)

1.

PEN

CEG

AHAN

…………Lanjutan promosi• satuan kerja perangkat daerah:– Dinas yang bertanggung jawab di bidang

pendidikan melaksanakan promosi di satuan pendidikan sesuai kewenangannya

– Dinas yang bertanggung jawab di bidang tenaga kerja mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan penanggulangan HIV AIDS di perusahaan

– Dinas yang bertanggung jawab dalam bidang komunikasi dan informasi

– Perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penanggulangan peredaran narkotika

1.

PEN

CEG

AHAN

…………Lanjutan promosi• satuan kerja perangkat daerah:– Dinas yang bertanggung jawab dalam

bidang kesehatan– Dinas yang bertanggung jawab dalam

bidang kependudukan– Perangkat daerah yang bertanggung

jawab dalam bidang hukum dan ham– Dinas yang bertanggung jawab dalam

bidang pariwisata, dan dinas terkait lainnya

• Setiap sarana kesehatan & non kesehatan

• Tempat usaha yg kegiatannya berisiko menularkan

• Seluruh masyarakat

1.

PEN

CEG

AHAN

1. Seluruh unit penyedia layanan kesehatan wajib melaksanakan pencegahan penularan melalui sistem kewaspadaan standar (universal precaution)

2. Setiap tempat usaha yang kegiatannya berisiko menularkan HIV wajib melaksanakan upaya pencegahan penularan meliputi : promosi, sterilisasi alat-alat yang digunakan atau penggunaan bahan sekali pakai

B. Pencegahan di sarana kesehatan & non kesehatan

1.PE

NCE

GAH

AN

3. Dinas Yang Bertanggungjawab dalam bidang tenaga kerja,perindustrian, pariwisata berperan melakukan pembinaan pada perusahaan dalam pelaksanaan promosi dan upaya pencegahan penularan HIV

4. Upaya pembinaan meliputi: – Pelatihan penyuluhan– Edukasi dan konseling bagi karyawan yang ditunjuk

perusahaan– Koordinasi dan pengawasan pelaksanaan pengendalian

HIV pada setiap perusahaan

Lanjutan……….Pencegahan di sarana..

1.PE

NCE

GAH

AN

• Setiap orang yang melakukan hubungan seks berisiko wajib melindungi dirinya dari penularan HIV

• UPK dan KPA memfasilitasi penyediaan kondom bagi populasi berisiko

• Dinas/ Stakeholder yang bertanggungjawab di bidang penanggulangan narkotika bertanggungjawab dalam pengurangan peredaran narkotika termasuk didalamnya narkotika suntik dan optimalisasi IPWL (instansi penerima wajib lapor).

1.

PEN

CEG

AHAN

C. Pencegahan penularan melalui transmisi seksual & narkotika suntik

• Dinas Kesehatan berkewajiban menyediakan unit pelayanan kesehatan komprehensif yang mampu memberikan konseling dan tes HIV bagi masyarakat.

• Setiap Unit layanan kesehatan wajib melakukan tes HIV, apabila tidak mampu, maka wajib melakukan rujukan

• Setiap tempat usaha/perusahaan di DIY tidak diperbolehkan menggunakan tes HIV sebagai prasyarat penerimaan tenaga kerja

• Masyarakat harus memiliki kesadaran untuk melakukan tes HIV

1.

PEN

CEG

AHAN

D. KONSELING & TES HIV

2. PERAWATAN, DUKUNGAN &

PENGOBATAN (PDP)• Dinas Kesehatan berkewajiban menyediakan

layanan kesehatan yang mampu melakukan pengobatan, perawatan, dan dukungan

• Setiap layanan kesehatan wajib memberikan pengobatan pada ODHA, apabila tidak mampu maka wajib melakukan rujukan.

• PDP pada ODHA meliputi:– Pengobatan suportif, infeksi oportunistik– Pengobatan antiretroviral– Pengelolaan, perawatan efek samping obat– Perawatan paliatif

3. PENGAMATAN PENYAKIT

• Dinas kesehatan berkewajiban melakukan pengamatan penyakit (surveilans) dan melaporkan hasil pengamatan penyakit kepada gubernur

• Pengamatan penyakit dilakukan dengan surveilans secara pasif (data unit pelayanan kesehatan) maupun secara aktif (kegiatan sero surveilans)

4. Rehabilitasi sosial bagi ODHA

• Rehabilitasi sosial : memulihkan dan mengembalikan fungsi sosial ODHA dalam masyarakat

• Rehabilitasi sosial meliputi: – bimbingan sosial, – Bimbingan mental spiritual,– Bimbingan ketrampilan,– Pemberdayaan ekonomi produktif – Bantuan asistensi dana sosial

Lanjutan….rehab sosial

• Rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang sosial, yang pada pelaksanaanya dapat bekerjasama dengan pihak lain

• Masyarakat berkewajiban mendukung , memerima, dan membantu ODHA dalam melaksanakan fungsi sosial dalam lingkungannya.

• Kelompok Pendukung sebaya melakukan pendampingan terhadap ODHA

Peran seluruh lapisan masyarakat

• Setiap orang berkewajiban melakukan pencegahan penularan HIV

• Kelompok masyarakat (terutama di wilayah yang memiliki titik populasi berisiko tinggi) dapat melakukan upaya pencegahan penularan melalui kesepakatan lokal (tingkat RT,RW, desa, kelurahan dst)

PEMBIAYAAN• Pembiayaan kegiatan pengendalian HIV AIDS yang

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/SKPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja daerah atau sumber lain yang sah

• Pembiayaan pelaksanaan kesehatan ODHA diselenggarakan melalui sistem jaminan kesehatan semesta sesuai dengan ketentuan pergub tentang sistem Jamkes semesta

• Dinas yang berwenang dalam pengaturan pembiayaan jaminan kesehatan dapat menyediakan sistem pembiayaan kepada ODHA sesuai peraturan yang berlaku

PENGAWASAN

• Penyidik POLRI dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan daerah no 12 tahu 2010 tentang penanggulangan HIV dan AIDS dan peraturan lainnya

Komisi Penanggulangan AIDS(Pergub no 39 th 2012)

• KPA merupakan organisasi non struktural yang dibentuk dalam upaya penanggulangan AIDS.

• KPA DIY beranggotakan jajaran perangkat daerah meliputi:– Badan perencanaan pembangunan daerah– Dinas Kesehatan– Dinas Sosial– Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi– Dinas Pariwisata– Dinas perindustrian perdagangan dan koperasi

Lanjutan………..– Dinas perhubungan

komunikasi informatika

– Badan pemberdayaan perempuan & Masyarakat

– Kepolisian daerah– Badan narkotika

nasional– Kanwil Kementrerian

hukum dan HAM– Kanwil Kementerian

Agama– Badan Koordinasi

keleuarga Berencana Nasional

– Rumah Sakit– Perguruan tinggi– Lembaga Swadaya

Masyarakat

Tugas dan Fungsi Anggota KPA

• Penyusunan langkah-langkah penanggulangan HIV AIDS

• Menghimpun, menggerakkan segala sumber utuk melakukan upaya penanggulangan HIV AIDS

• Mengadakan kerjasama regional penanggulangan HIV AIDS

• Menghimpundan menyebarluaskan data dan informasi tekait HIV AIDS

• Melakukan monitoring dan evaluasi penanggulangan AIDS

Terima Kasih