perbup sumba timur ttg tata cara pemungutan pajak daerah … · nomor 15 tahun 2010 tentang pajak...
TRANSCRIPT
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA TIMUR,
Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang
penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah serta
mewujudkan kemandirian daerah;
b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu diatur tata cara
pemungutan Pajak Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Timur tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Daerah;
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–
daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba
Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008
Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor
161);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumba Timur Nomor 181);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010
Nomor 209, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor
198);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD
adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumba Timur.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah konstribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
9. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma
pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah
kamar lebih dari 10 (sepuluh).
10. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
11. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran,
yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk
jasa boga/katering.
12. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
13. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang
dinikmati dengan dipungut bayaran.
14. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya
dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau
untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat,
dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
16. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan
sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
17. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral
bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk
dimanfaatkan.
18. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
19. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang
disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,
termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
20. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
21. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
22. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan
tanah.
23. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan
sarang burung walet.
24. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga,
collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
25. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
26. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur
dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib
pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
28. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib
pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
29. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak,
dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek pajak
dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan
pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
31. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Sumba Timur.
32. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPOPD, adalah surat yang oleh
Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke DPPKAD.
33. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh
wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek
pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
34. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang
masih harus dibayar.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit
pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya dibayar.
39. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
40. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,
kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN,
SKPKLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDN, SKPKLB, STPD, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak
ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
42. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
43. Penelitian SSPD adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dalam SSPD dengan
data yang ada pada DPPKAD.
44. Penelitian lapangan SSPD adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dalam SSPD
dengan keadaan di lapangan.
45. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk
periode Tahun Pajak tersebut.
46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.
47. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.
48. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika
dan sekaligus, emberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur tata cara pemungutan pajak
daerah di Kabupaten Sumba Timur.
Pasal 3
Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar tata cara pemungutan pajak daerah di
Kabupaten Sumba Timur dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :
a. Pendaftaran dan pelaporan pajak;
b. Pembayaran dan penetapan pajak;
c. Keberatan dan banding;
d. Pengurangan dan keringanan pajak;
e. Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi
administrasi kepada wajib pajak;
f. Penelitian dan pemeriksaan pajak;
g. Pengembalian kelebihan pembayaran; dan
h. Insentif pemungutan pajak.
BAB IV
PENDAFTARAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pendaftaran
Pasal 5
(1) Setiap wajib pajak daerah wajib mendaftarkan kegiatan usahanya atau objek pajak daerah
dengan menggunakan SPOPD pada DPPKAD paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum
kegiatan usaha dimulai kecuali ditentukan lain.
(2) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil sendiri oleh wajib pajak atau
penanggung pajak pada DPPKAD.
(3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan
ditandatangani oleh wajib pajak atau penanggung pajak dengan melampirkan :
a. fotokopy identitas diri wajib pajak/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM,
Pasport);
b. surat keterangan domisili usaha;
c. surat izin usaha dari instansi yang berwenang; dan
d. surat kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggungjawab berhalangan dengan
disertai fotokopy identitas dari pemberi kuasa.
(4) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan ke DPPKAD paling lambat 7
(tujuh) hari sejak tanggal diterima.
Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 6
(1) Wajib pajak daerah, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani
oleh wajib pajak atau penanggung pajak serta menyampaikannya ke DPPKAD.
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil sendiri oleh wajib pajak atau
penanggung pajak di DPPKAD.
(3) SPTPD berisikan pelaporan atas jenis pajak daerah.
(4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima
belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
(5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu
penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
(6) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai lampiran dokumen
berupa :
a. rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan; dan
b. fotokopy setoran pajak yang telah dilakukan.
(7) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak melampirkan keterangan atau dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
Pasal 7
(1) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib pajak dapat memberikan
perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu
penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
Pasal 8
(1) Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan,
dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Kepala Dinas atau pejabat yang
ditunjuk, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah berakhirnya masa pajak atau tahun
pajak, sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan.
(2) Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar,
dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTD sampai dengan tanggal pembayaran
akibat dari pembetulan SPTPD.
BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENETAPAN
Bagian Kesatu
Penetapan
Pasal 9
(1) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan ketetapan Bupati adalah sebagai berikut :
a. Pajak air tanah; dan
b. Pajak reklame.
(2) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak adalah sebagai berikut :
a. Pajak hotel;
b. Pajak restoran;
c. Pajak hiburan;
d. Pajak penerangan jalan;
e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
f. Pajak parkir; dan
g. Pajak sarang burung walet.
Pasal 10
(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas dapat
menerbitkan :
a. SKPDKB dalam hal :
1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau
kurang dibayar;
2. jika SSPD tidak disampaikan kepada pejabat yang berwenang dalam jangka waktu masa
pajak dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana
ditentukan dalam surat teguran; atau
3. jika kewajiban mengisi SSPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara
jabatan.
b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan
c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua
perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah
kekurangan pajak tersebut.
(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan
sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka
3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari
pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan
dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
Bagian Kedua
Dasar Pengenaan Pajak
Paragraf Kesatu
Pajak Air Tanah
Pasal 11
(1) Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah yang dinyatakan dalam
rupiah dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :
a. jenis sumber air;
b. lokasi sumber air;
c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
e. kualitas air; dan
f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan
air.
(2) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara
mengalikan volume pengambilan air dengan harga dasar air.
(3) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai
berikut :
a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah perusahaan PT. Pertamina dan para
Kontraktornya untuk kegiatan Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebesar
Rp.125,-/M3;
b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh PT. Perusahaan Listrik Negara
(Persero) untuk kegiatan pembangkit listrik industri sebesar Rp.75,-/M3;
c. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) sebesar Rp.100,-/M3; dan
d. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah selain sebagaimana dimaksud pada huruf
a, huruf b dan huruf c, adalah :
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (Rp/M3)
Volume (M3)
Harga Dasar Air
Non Niaga Niaga
Kecil
Industri
Kecil
Niaga
Besar
Industri
Besar
0 – 50 788 1.060 1.541 2.641 3.336
51 – 500 793 1.074 1.569 2.701 3.426
501 – 1.000 799 1.087 1.597 2.762 3.516
1.001 – 2.500 804 1.101 1.625 2.822 3.607
˃ 2.502 810 1.115 1.681 2.882 3.697
Pasal 12
(1) Penetapan nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah
berdasarkan tarif progresif dan klasifikasi pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
(2) Klasifikasi pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibagi ke dalam 5 (lima) golongan, terdiri dari :
a. non niaga, merupakan kegiatan yang tidak termasuk Niaga dan Industri, akan tetapi
pemakaian air tanah lebih dari 100M3/bulan;
b. niaga kecil, merupakan kegiatan usaha dengan modal < (kurang dari) Rp.200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah) dengan kegiatan pembelian, penjualan, jasa, ekspor dan impor
suatu barang, yang memakai air dengan kapasitas pompa < (kurang dari) 2 liter/detik,
antara lain toko/kios/warung, tempat penjualan air, perusahaan negara yang diusahakan
secara komersial seperti kantor, rumah sakit/klinik swasta, apotek, bengkel, percetakan,
gudang, penjahit/tailor, salon kecantikan, panti pijat, mandi uap, pangkas rambut, kolam
renang, bimbingan tes/kursus ketrampilan, biro jasa, terminal bus,
losmen/penginapan/villa/cottage, rumah makan, restoran, hotel dan niaga lainnya yang
sejenis;
c. niaga besar, merupakan kegiatan usaha dengan modal > (lebih dari) Rp.200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah) dengan kegiatan pembelian, penjualan, jasa, ekspor dan impor
suatu barang, yang memakai air dengan kapasitas pompa > (lebih dari) 2 liter/detik,
antara lain toko/kios/warung, tempat penjualan air, perusahaan negara yang diusahakan
secara komersial seperti kantor, rumah sakit/klinik swasta, apotek, bengkel, percetakan,
gudang, penjahit/tailor, salon kecantikan, panti pijat, mandi uap, pangkas rambut, kolam
renang, bimbingan tes/kursus ketrampilan, biro jasa, terminal bus,
losmen/penginapan/villa/cottage, rumah makan, restoran, hotel dan niaga lainnya yang
sejenis;
d. industri kecil, merupakan kegiatan usaha dengan modal < (kurang dari) Rp.400.000.000,-
(empat ratus juta rupiah) dengan kegiatan ekonomi dan jasa yang mengolah bahan
mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/atau barang jadi, yang lebih tinggi
penggunaannya yang memakai air tanah dengan kapasitas pompa < (kurang dari) 2
liter/detik, antara lain industri rumah tangga, pengrajin/sanggar seni lukis, industri
tekstil/batik, industri bahan kimia/obat-obatan, industri kertas, industri perkayuan,
industri pertambangan, industri minuman/es, industri mobil/karoseri, kontraktor
pertambangan, minyak, gas bumi, dan perkebunan, industri perkebunan dan industri
lainnya yang sejenis;
e. industri besar, merupakan kegiatan usaha dengan modal > (lebih dari) Rp.400.000.000,-
(empat ratus juta rupiah) dengan kegiatan ekonomi dan jasa yang mengolah bahan
mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/atau barang jadi, yang lebih tinggi
penggunaannya yang memakai air tanah dengan kapasitas pompa < (kurang dari) 2
liter/detik, antara lain industri rumah tangga, pengrajin/sanggar seni lukis, industri
tekstil/batik, industri bahan kimia/obat-obatan, industri kertas, industri perkayuan,
industri pertambangan, industri minuman/es, industri mobil/karoseri, kontraktor
pertambangan, minyak, gas bumi, dan perkebunan, industri perkebunan dan industri
lainnya yang sejenis;
Pasal 13
(1) Nilai perolehan air tanah dihitung berdasarkan jumlah pengambilan dan/atau pemanfaatan
air tanah per meter kubik oleh wajib pajak.
(2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan contoh
sebagai berikut :
Volume Produksi Air Tanah = 3.126 M3
Jenis Perusahaan pemakai air = Industri Kecil
Volume Standar Volume Produksi Tarif (Rp) NPA (Rp)
0 - 50
51 – 500
501 - 1.000
1.001 – 2.500
> 2.500
50
450
500
1.500
626
801
820
840
859
898
40.050
369.000
420.000
1.288.500
526.148
Jumlah Produksi 3.126 Total NPA 2.679.698
pajak air tanah 20% dari Total NPA
20% x Rp.2.679.698,- = Rp.535.939,6,-
Paragraf Kedua
Pajak Reklame
Pasal 14
(1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame yaitu nilai strategis reklame
ditambah nilai jual objek pajak reklame (NJOP).
(2) Nilai strategis reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan
reklame tersebut berdasarkan kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek
kegiatan dibidang usaha.
(3) Nilai jual objek pajak reklame adalah sebesar nilai yang ditetapkan oleh DPPKAD sebagai
dasar perhitungan retribusi penyelenggaraan reklame, yang diperoleh dengan mengalikan
luas reklame dengan tarif sesuai NJOP.
Pasal 15
(1) Setiap penyebaran reklame di wilayah daerah harus memperhatikan keserasian lingkungan
yang sesuai dengan rencana tata ruang.
(2) Penentuan kawasan atau zone reklame sangat diperlukan mengingat konsentrasi penduduk
yang tersebar di berbagai tempat di daerah yang mempengaruhi penentuan efektifitas
pemasangan reklame.
(3) Kawasan Reklame Billboard di wilayah daerah ditetapkan dalam 3 (tiga) kawasan, yaitu :
No. Kelompok Kawasan Yang Diliput
1 Kawasan A Kelurahan Hambala, Kelurahan Kamalaputi, Kelurahan
Matawai, Kelurahan Prailiu, Kelurahan Kambajawa,
Kelurahan Kambaniru.
2 Kawasan B Kelurahan Mauliru, Kelurahan Kawangu, Kelurahan
Malumbi, Kelurahan Lambanapu, Kelurahan Temu, Kota
Melolo, Kota Pametikarata-Lewa.
3 Kawasan C Kawasan diluar Kawasan A dan B
(4) Penetapan kawasan/zone reklame dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan
kondisi di lapangan.
(5) Perubahan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.
Pasal 16
(1) Perhitungan tarif pajak reklame adalah sebagai berikut :
No
. Jenis Reklame
Nilai Sewa Reklame (NSR) (Rp) Ket.
Kawasan A Kawasan B Kawasan C
1. Reklame
Papan/Bilboard/Megatron :
a. memakai penerangan lampu
b. tidak memakai penerangan
lampu
40.000/m2/bln
20.000/m2/bln
30.000/m2/bln
15.000/m2/bln
20.000/m2/bln
10.000/m2/bln
Tarif
Pajak
adalah
25%
dari
Nilai
Sewa
Reklame
(NSR)
sesuai
Perda
Kabupa
ten
Sumba
Timur
Nomor
15
Tahun
2010
tentang
Pajak
Daerah
2. Reklame Kain (spanduk, umbul-
umbul)
20.000/m2/bln 15.000/m2/bln 10.000/m2/bln
3. Reklame Melekat (stiker) 10.000/100 lbr 7.500/100 lbr 5.000/100 lbr
4. Reklame Selebaran 10.000/100 lbr 7.500/100 lbr 5.000/100 lbr
5. Reklame Perjalanan/Kendaraan
a.
b.
15.000/hari
10.000/hari
10.000/hari
7.500/hari
7.500/hari
5.000/hari
6. Reklame Suara :
a. memakai alat pengeras
suara
b. tidak memakai alat
pengeras suara
10.000/hari
7.500/hari
7.500/hari
5.000/hari
5.000/hari
4.000/hari
7. Reklame Udara - - -
8. Reklame Fil/Slide - - -
9. Reklame
Peragaan/Demonstrasi :
a. memakai alat pengeras
suara
b. tidak memakai alat
pengeras suara
30.000/hari
15.000/hari
25.000/hari
10.000/hari
20.000/hari
5.000/hari
(2) Tarif dan jenis pajak reklame bukan billboard sebagaimana dimaksud apada ayat (1) dapat
diubah sesuai dengan perubahan yang ada di masyarakat dan teknologi advertising serta
kebutuhan pemerintah daerah.
Paragraf Ketiga
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pasal 17
(1) Perhitungan tarif pajak mineral bukan logam dan batuan adalah sebagai berikut :
No. Jenis Material Harga Pasar
Rp/m3
Tarif Pajak Ket.
Rp/ton Rp/m3
1. Pasir Kwarsa 40.000 8.000 10.000 Tarif Pajak
adalah 25%
dari Harga
Pasaran sesuai
Perda
Kabupaten
Sumba Timur
Nomor 15
Tahun 2010
tentang Pajak
Daerah.
2. Batu Apung 30.000 7.500
3. Tras 12.500 3.125
4. Marmer 70.000 17.500
5. Batu Kapur/Tanah Putih 25.000 6.250
6. Batu Karang/Andesit 30.000 7.500
7. Granit :
- Batu Kali/Batu Gunung/
Gelondong
- Batu Pecah/Kerikil Pecah :
• 5 - 7
• 3 - 5
• 2 - 3
• 1 - 2
- Batu Bolk
30.000
55.000
70.000
80.000
90.000
75.000
7.500
13.750
17.500
20.000
22.500
18.750
8. Tanah Liat :
- tanah liat tahan api
- tanah liat (clay ball)
- tanah liat bahan bangunan
(batu bata/genteng)
35.000
35.000
25.000
8.750
8.750
6.250
9. Tanah Urug 15.000 3.750
10. Pasir :
- Urug
- Pasang
35.000
35.000
8.750
8.750
11. Kerikil 40.000 10.000
12. Sirtu 30.000 7.500
13. Kapur 30.000 7.500
14. Batu Hias 200/Kg 50/Kg
(2) Penentuan klasifikasi jumlah dan berat bahan mineral diatur sebagai berikut :
1. Pasir/Kerikil/Sirtu : 1 m3 : 1,5 ton
2. Batu Kali/Batu Gunung/Batu Karang : 1 m3 : 2 ton
3. Batu Kapur/Tanah Putih : 1 m3 : 1,5 ton
4. Tanah Liat/Urug : 1 m3 : 2 ton
5. Tras : 1 m3 : 1,5 ton
6. Marmer : 1 m3 : 1,5 ton
7. Batu Bolk : 1 m3 : 2 ton
8. Batu Hias : 1 m3 : 2 ton
Bagian Ketiga
Pembayaran
Pasal 18
(1) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Umum Daerah melalui
Bendahara Penerimaan DPPKAD atau tempat lain yang ditunjuk, paling lambat 15 (lima belas)
hari setelah berakhirnya masa pajak, dengan menggunakan SSPD.
(2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh
tempo pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
(3) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STPD.
Pasal 19
(1) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD wajib dilunasi dalam jangka waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
(2) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD yang tidak atau kurang dibayar setelah
jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen).
Pasal 20
Terhadap usaha yang dilakukan atas nama atau tanggungan beberapa orang atau badan, maka
orang atau badan masing-masing anggota atau masing-masing pengurus badan dianggap sebagai
Wajib Pajak dan bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajaknya.
Pasal 21
(1) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau
menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dengan
dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen).
(2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan
sebagai berikut :
a. Wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda
pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas
dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD
yang diajukan permohonannya;
b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah harus diterima paling lama 7
(tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;
c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dilampiri dengan rincian utang
pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang
mendukung diajukannya permohonan;
d. Permohonan pembayaran angsuran maupun penundaan pembayaran yang telah
disetujui dituangkan dalam Surat Keputusan, baik Surat Keputusan pembayaran secara
angsuran maupun penundaan pembayaran, yang baru dikeluarkan setelah terlebih
dahulu mendapat telaahan dari DPPKAD;
e. Persetujuan terhadap angsuran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan
lebih lanjut dalam Surat Perjanjian;
f. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 5 (lima) kali angsuran dalam jangka
waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal Surat keputusan angsuran, kecuali
ditetapkan lain berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
g. Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan
pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
h. Penundaan pembayaran diberikan paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal
jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, kecuali
ditetapkan lain oleh Kepala Dinas berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
i. Pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan;
j. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang
belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang
akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2%
(dua persen); dan
5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak
angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
k. Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan
angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;
l. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan
ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (persen) dengan jumnlah bulan yang
ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda,
ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan; dan
3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh
tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
m. Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara
angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan
pajak yang sama.
Pasal 22
Penyampaian SSPD kepada DPPKAD dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak
tanggal pembayaran.
Pasal 23
Bentuk SKPD, SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB sebagaimana tercantum dalam
lampiran I Peraturan Bupati ini.
Pasal 24
(1) SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak
dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
(2) Pajak yang terutang berdasarkan SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, surat keputusan pembetulan, surat
keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak
pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
(3) Kepala Dinas atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
Pasal 25
(1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD,
Surat keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak
atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
(2) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh
tempo pembayaran, diataur sebagai berikut :
a. Kepala Dinas atau pajabat yang ditunjuk menerbitkan dan menyampaikan surat teguran
atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak dalam waktu
sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran
yang tercantum dalam Surat Ketetapan pajak, Surat Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan putusan banding dengan meminta tanda penerimaan surat teguran;
b. Kepala Dinas selaku Pejabat menerbitkan surat paksa dan pemberitahuan surat paksa
tersebut dilakukan oleh Jurusita Pajak kepada wajib pajak atau Penanggung pajak dalam
waktu paling singkat 21 (dua puluh satu) hari setelah surat teguran diterima wajib pajak
dengan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa;
c. Kepala Dinas selaku Pejabat, menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan dan
pelaksanaan penyitaan atas barang-barang milik wajib pajak tersebut dilakukan oleh
Jurusita Pajak dalam waktu paling singkat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah
pelaksanaan/pemberitahuan surat paksa dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan
Penyitaan;
d. Kepala Dinas selaku Pejabat menerbitkan surat pencabutan sita dan disampaikan kepada
wajib pajak melalui Jurusita Pajak, apabila :
1. Wajib pajak atau penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya pangihan
pajak;
2. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak; dan
3. ditetapkan lain dengan keputusan Bupati.
e. Kepala Dinas atau pajabat yang ditunjuknya dalam waktu paling lama 14 (empat belas)
hari setelah pelaksanaan penyitaan melaksanakan pengumuman penjualan secara lelang
atas barang-barang milik wajib pajak yang telah disita melalui media massa;
f. Kepala Dinas menerbitkan Surat pemberitahuan kesempatan terakhir untuk melunasi
utang pajak dan biaya penagihan pajak dan menyampaikannya kepada wajib pajak
melalui Jurusita Pajak diantara waktu sebagaimana dimaksud pada huruf g;
g. Kepala Dinas selaku Pejabat melaksanakan penjualan secara lelang atas barang-barang
milik wajib pajak, bertempat di Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dalam
waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang; dan
h. Lelang tidak dilaksanakan apabila wajib pajak telah melunasi utang pajak dan biaya
penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak
atau objek lelang musnah.
(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf h, diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4) Pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan
penagihan pajak dengan Surat paksa.
(5) Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa tidak mengakibatkan penundaan hak wajib
pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
Pasal 26
Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), apabila :
a. Wajib pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
b. Wajib pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan
atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
c. Terdapat tanda-tanda bahwa wajib pajak akan membubarkan badan usahanya, atau
menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan
perusahaannya yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
dan
d. Terjadi penyitaan atas barang wajib pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda
kepailitan.
BAB VI
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 27
(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Dinas atas suatu :
a. SKPDKB;
b. SKPDKBT;
c. SKPDLB; dan
d. SKPDN.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang
jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat,
tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika wajib
pajak dapat menunjukkan dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasannya.
(4) Keberatan dapat dilakukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang
telah disetujui wajib pajak.
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Dinas atau tanda pengiriman
surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.
Pasal 28
(1) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat
keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
(2) Keputusan Kepala Dinas atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas tidak
memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
Pasal 29
(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap
keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan
diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1
(satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.
Pasal 30
(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai
dengan diterbitkannya SKPDLB.
(3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi
administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan
keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan
keberatan.
(4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi
administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan
putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan.
BAB VII
PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK
Pasal 31
(1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Bupati atau pejabat yang
ditunjuk dalam hal ini Kepala Dinas dapat memberikan pengurangan Pajak Daerah setinggi-
tingginya 75% (tujuh puluh lima persen) dari pokok pajak terutang.
(2) Pemberian pengurangan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
berdasarkan alasan yang benar-benar dapat diterima.
Pasal 32
(1) Kepala Dinas, paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus
memberikan keputusan atas permohonan pengurangan pajak.
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mengabulkan sebagian atau
mengabulkan seluruhnya atau menolak.
(3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Dinas
tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan Pajak yang diajukan dianggap
dikabulkan dan Kepala Dinas harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan
Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung jangka waktu dimaksud
berakhir.
(4) Bentuk surat keputusan pengurangan pajak daerah dan surat teguran adalah sebagaimana
tersebut pada lampiran II Peraturan Bupati ini.
BAB VIII
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA WAJIB PAJAK
Pasal 33
(1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Kepala Dinas dapat membetulkan
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan
tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
(2) Permohonan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut :
a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat
ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung
permohonannya;
c. diajukan kepada Kepala Dinas; dan
d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak/kuasanya.
(3) Dalam hal tidak ada permohonan oleh wajib pajak tetapi diketahui oleh Kepala Dinas telah
terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu
dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
diterbitkannya, maka Kepala Dinas harus menerbitkan surat keputusan pembetulan secara
jabatan.
(4) Kepala Dinas harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan
pembetulan diterima.
(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, tetapi Kepala Dinas
tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan Kepala
Dinas wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak
paling lama 1 (satu) bulan.
(6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa menambahkan, mengurangkan
atau menghapuskan jumlah pajak yang terutang, atau sanksi administrasi, memperbaiki
kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan wajib pajak.
Pasal 34
(1) Kepala Dinas karena jabatan dapat :
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan
kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah,
dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena
kesalahannya;
b. mengurangkan atau membatalkan SSPD, SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN atau SKPDLB yang
tidak benar;
c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan
tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
d. mengurangkan ketetapan pajak yang terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan
membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
(2) Bentuk Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan
Sanksi Administratif kepada wajib adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran III Peraturan
Bupati ini.
BAB IX
TATA CARA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Penelitian
Pasal 35
(1) Kepala Dinas melakukan penelitian SSPD yang telah dibayar yang disampaikan oleh wajib pajak
atau kuasanya untuk keperluan penelitian SSPD.
(2) Dalam hal SSPD Nihil, penelitian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
SSPD ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
Pasal 36
(1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penelitian
lapangan SSPD apabila diperlukan.
(2) Hasil penelitian lapangan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan
hasil penelitian lapangan SSPD dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam
lampiran IV Peraturan Bupati ini.
(3) Apabila berdasarkan hasil penelitian SSPD dan/atau penelitian lapangan SSPD ternyata pajak
yang telah dibayar oleh wajib pajak lebih kecil dari pajak yang seharusnya dibayar, maka wajib
pajak diminta untuk melunasi kekurangan tersebut.
(4) SSPD atau bukti pelunasan yang telah diteliti, distempel dengan bentuk stempel sebagaimana
tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.
Pasal 37
Terhadap SSPD yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 masih dapat diterbitkan :
a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak terutang
kurang dibayar;
b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB; dan
c. STPD apabila pajak yang terutang tidak dibayar, atau wajib pajak dikenakan sanksi administrasi
berupa denda dan/atau bunga.
Bagian Kedua
Tata Cara Pemeriksaan
Pasal 38
(1) Kepala Dinas berwenang melakukan pemeriksaan kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.
(2) Wajib Pajak atau pihak-pihak yang terkait yang diperiksa wajib :
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang dasarnya dan
dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan
memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
c. memberikan keterangan yang diperlukan.
(3) Pemeriksaan sederhana kantor dilakukan dengan membandingkan laporan wajib pajak dengan
basis data yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sehingga nantinya dapat diterbitkan SKPDKB,
SKDLB, dan SKPDN.
(4) Apabila ada perbedaan yang signifikan pada objek pajak antara yang dilaporkan dengan basis
data pajak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka dilakukan pemeriksaan sederhana
lapangan.
BAB X
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 39
(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran kepada Kepala Dinas.
(2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
b. dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
(3) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus memberikan keputusan.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Dinas
tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(5) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu
utang pajak tersebut.
(6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala
Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
Pasal 40
(1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak maka pengembalian pajak dilakukan
dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pajak.
(2) SP2D pajak dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi
pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
BAB XI
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 41
(1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Bupati ini ditugaskan
kepada DPPKAD.
(2) Dalam melaksanakan tugas, DPPKAD dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau
lembaga lain yang terkait.
BAB XII
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 42
(1) DPPKAD selaku pelaksana dan penunjang pemungut pajak daerah dapat diberi Insentif apabila
telah mencapai target kinerja yang ditentukan.
(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk peningkatan :
a. kinerja DPPKAD;
b. semangat kerja bagi pajabat atau pegawai;
c. pendapatan Daerah; dan
d. pelayanan kepada masyarakat.
(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal
triwulan berikutnya.
(4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut
dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang
ditentukan.
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.
Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal, 24 Pebruari 2012
BUPATI SUMBA TIMUR,
GIDION MBILIJORA
Diundangkan di Waingapu
pada tanggal, 24 Pebruari 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR,
UMBU HAMAKONDA
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 7
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
I. UMUM
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, maka beberapa jenis Pajak yang sebelumnya menjadi pajak provinsi menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah
guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu dikelola dan
dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Pengenaan beberapa Pajak Daerah agar dapat memenuhi asas-asas keadilan, kepastian
hukum, legalitas dan sistem administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam
membayar pajak, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba
Timur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 425
Lampiran I : Peraturan Bupati Sumba Timur
Nomor : Tahun 2012
Tanggal :
BENTUK SKPD, SSPD, SKPDKBT, SKPDN DAN SKPDLB
A. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
MASA :
TAHUN :
NAMA :
ALAMAT :
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) :
TANGGAL JATUH TEMPO :
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak
Jumlah Sanksi : a. Bunga
b. Kenaikan
Jumlah Keseluruhan
Dengan huruf :
PERHATIAN :
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank/bendahara Penerimaan .........................................................................................
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah SKPD ini diterima atau
(tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.
NO. URUT
TANDA TERIMA .................
NAMA : ........................................................
ALAMAT : ........................................................
NPWPD : ........................................................
Lembar ke 1 untuk Wajib Pajak Daerah Lembar ke 3 untuk Bidang Pendapatan
Lembar ke 2 untuk Bendahara Penerimaan Lembar ke 4 untuk Pembukuan
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
(SKPD)
NO. URUT
.............
NO. KODE REKENING URAIAN AJAK DAERAH JUMLAH
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(DPPKAD)
NIP. ..........................................................................
Yang menerima,
....................................................................
Jln. Jend. Soeharto No. 42 - WAINGAPU
.....................................................................
Waingapu, ..............................................................
An. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah (DPPKAD)
Kabupaten Sumba Timur,
Kepala Bidang Pendapatan,
..................................................................................
B. Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) :
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN Bulan : ..........................................................
DAN ASET DAERAH (DPPKAD) Tahun : ..........................................................
Jln. Jend. Soeharto No. 42 - WAINGAPU
Nama : .............................................................................................................................................
Alamat : ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
NPWPD : ............................................................................................................................................
Menyetor berdasarkan : Surat Ketetapan Setoran Bulan No. ......................................................................................
Atau ....................................................................................................................................
No.
Rp.
Dengan huruf :
....................................................................
( .................................................................)
Kepada Yth, Raungan untuk tercap Kas Register/Tanda Tangan/Cap BKP/
Direktur Utama Bank NTT/Kepala Kantor Pos Giro, Pejabat Bank/Pejabat Kantor Pos dan Giro.
agar menerima penyetoran untuk keuntungan
Pemegang Rekening Kas Umum Daerah
.................................................................................
.................................................................................
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
JumlahRincianAyat
Jumlah
Penyetor,
Potong disini
C. Bentuk Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) :
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jln. Jend. Soeharto No. 42 - WAINGAPU
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
(STPD)
Kepada
Kepada Yth :.............................
.................................................
Di .............................................
Nomor :
Tanggal penerbitan :
Tanggal jatuh tempo :
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah,
telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban Pajak Daerah terhadap :
Nama :
Alamat :
NOP :
II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
1. Pokok pajak yang harus dibayar Rp.................
2. Telah Dibayar tanggal ............... Rp.................
3. Pengurangan Rp.................
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3) Rp.................
5. Kurang Dibayar (1-4) Rp.................
6. Sanksi administrasi bunga berupa (Pasal 64 Perda Pajak Daerah ) Rp.................
7. Jumlah yang harus dibayar (5+6) Rp.................
Dengan Huruf :
Waingapu,............................
An. Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Sumba Timur
Kepala Bidang Pendapatan,
(................................)
NIP.........................
*) coret yang tidak perlu
Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NOP :
Nomor SPTPD :
Tanggal Penerbitan :
Diterima tanggal :……………..........
Oleh :
(……………………………..........……)
nama lengkap & tanda tangan
D. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
Kepada
Yth. .............................................................
.............................................................
di -
.......................................................
Tanggal Penerbitan : ............................................. Tanggal Jatuh Tempo : ........................................
I. Berasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan
pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Daerah terhadap :
Nama : .........................................................................................................................
Alamat : .........................................................................................................................
NOP : .........................................................................................................................
II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
1. Pajak yang seharusnya dibayar Rp.
2. Pajak yang telah dibayar Rp.
3. Diperhitungkan :
3.a. Pokok STPD Rp.
3.b. Pengurangan Rp.
3.c Jumlah (3.a. + 3.b.) Rp.
3.d. Dikurangi pokok SKPDLB Rp.
3.e. Jumlah (3.c. - 3.d.) Rp.
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2 + 3.e.) Rp.
5. Pajak yang kurang dibayar (1 - 4) Rp.
6. Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal 64 Perda Pajak Daerah)
bunga = ............ bulan x 2% x Rp. ..... (5)
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5 + 6) Rp.
dengan huruf :
Waingapu, .....................................................
An. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sumba Timur
Kepala Bidang Pendapatan,
( ............................................................ )
NIP. .......................................................
Nama Wajib Pajak : Diterima tanggal : ..................................
NOP : Oleh :
Nomor STPD :
Tanggal Penerbitan :
( ........................................................... )
nama lengkap & tanda tangan
Rp.
NO. URUT
.............
(DPPKAD)
Jln. Jend. Soeharto No. 42 - WAINGAPU
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KURANG BAYAR
KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPDKB)
E. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKTPKBT)
Kepada
Yth. .............................................................
.............................................................
di -
.......................................................
Tanggal Penerbitan : ............................................. Tanggal Jatuh Tempo : ........................................
I. Berasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan
pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Daerah terhadap :
Nama : .........................................................................................................................
Alamat : .........................................................................................................................
NOP : .........................................................................................................................
II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
1. Pajak yang seharusnya dibayar Rp.
2. Pajak yang telah dibayar Rp.
3. Diperhitungkan :
3.a. Pokok STPD Rp.
3.b. Pokok SKPDKB
3.c. Pengurangan Rp.
3.d. Jumlah (3.a. + 3.b. + 3.c.)) Rp.
3.e. Dikurangi pokok SKPDLB Rp.
3.f. Jumlah (3.d. - 3.e.) Rp.
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2 + 3.f.) Rp.
5. Pajak yang kurang dibayar (1 - 4) Rp.
6. Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal 64 Perda Pajak Daerah)
bunga = ............ bulan x 2% x Rp. ..... (5)
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5 + 6) Rp.
dengan huruf :
Waingapu, .....................................................
An. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sumba Timur
Kepala Bidang Pendapatan,
( ............................................................ )
NIP. .......................................................
Nama Wajib Pajak : Diterima tanggal : ..................................
NOP : Oleh :
Nomor STPD :
Tanggal Penerbitan :
( ........................................................... )
nama lengkap & tanda tangan
Rp.
KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPDKBT) .............
(DPPKAD)
Jln. Jend. Soeharto No. 42 - WAINGAPU
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KURANG BAYAR TAMBAHAN NO. URUT
BUPATI SUMBA TIMUR,
GIDION MBILIJORA
Lampiran II : Peraturan Bupati Sumba Timur
Nomor : Tahun 2012
Tanggal :
BENTUK SKPPD DAN SURAT TEGURAN
A. Bentuk Surat Keputusan Pengurangan Pajak Daerah
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR : ……
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK DAERAH YANG TERUTANG
KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
Membaca : Surat permohonan pengurangan Pajak Daerah atas :
Nama : .......................................................................................................
Nomor : ..................................................... tanggal : ....................................
Menimbang : a. hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan Pajak Daerah yang terutang sebagaimana tertuang dalam
Berita Acara Pemeriksaan :
Nomor : ...................................................
Tanggal : ...................................................
b. bahwa terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangkan besarnya Pajak Daerah yang terutang
Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daera
2. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor ... Tahun 2011 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Daerah
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
SUMBA TIMUR TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK DAERAH YANG TERUTANG.
PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya/mengabulkan sebagian/menolak permohonan pengurangan Pajak Daerah yang
terutang kepada Wajib Pajak :
Nama Wajib Pajak : ...................................................................................................
Alamat Wajib Pajak : ...................................................................................................
NOP : ...................................................................................................
Letak Objek Pajak : ...................................................................................................
Desa/Kelurahan : ...................................................................................................
Kecamatan : ...................................................................................................
KEDUA : Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, maka besarnya Pajak Daerah
yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :
a. Pajak Terutang Rp. ...............................
b. Besarnya Pengurangan ( ...% x Rp. ........................ ) Rp. ............................. –
c. Jumlah Pajak yang seharusnya dibayar Rp. ...............................
(sebesar : ......................................................................................................................... )
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.
KEEMPAT : a. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak.
b. Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumba Timur.
Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal,
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur,
..............................................
NIP.
*) Coret yang tidak perlu
**) Diisi sesuai keperluan
B. Bentuk Surat Teguran :
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jln. Jend. Soeharto No. 42 – WAINGAPU
Kepada Yth,
Nama : ..............................................................................
NOP : ..............................................................................
Alamat : ..............................................................................
SURAT TEGURAN Nomor : ........................
Menurut Tata Usaha kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak sebagai berikut :
Jenis Pajak Tahun Pajak NOP, nomor & tanggal STPD/
SKPDKB/SKPDKBT (*)
Tanggal Jatuh
Tempo
Pembayaran
Jumlah
Tunggakan Pajak
(Rp)
Jumlah
(*) Coret yang tidak perlu.
Dengan huruf : ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan surat paksa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka diminta kepada Saudara agar melunasi
jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari.
Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut diatas, mohon agar Saudara segera
melaporkan kepada kami.
BUPATI SUMBA TIMUR,
GIDION MBILIJORA
PERHATIAN
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU
21 (DUA PULUH SATU) HARI SETELAH
TANGGAL SURAT TEGURAN INI.
SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT,
TINDAKAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN
PENERBITAN SURAT PAKSA.
Waingapu, ............................................
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumba Timur,
..............................................................
NIP. ........................
Lampiran III : Peraturan Bupati Sumba Timur
Nomor : Tahun 2012
Tanggal :
BENTUK SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI KEPADA WAJIB PAJAK.
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR : …………………
TENTANG
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN/PENGHAPUSAN *) SANKSI ADMINISTRASI
BPHTB ATAS SKPDKB/SKPDKBT/STPD NOMOR …………. TANGGAL ………..
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur
Membaca : surat permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan*) sanksi
administrasi Pajak Daerah yang diajukan Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak …….... nomor ....... tanggal
….. atas SKPDKB/SKPDKBT/STPD nomor ....... tanggal …………, berdasarkan tanda terima nomor ….......
tanggal ..........., perlu diterbitkan keputusan atas permohonan, pembetulan, pembatalan, pengurangan
ketetapan, penghapusan*) sanksi administrasi Pajak Daerah dimaksud;
Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian
pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan*) Sanksi Administrasi Pajak Daerah
nomor ........... tanggal .............. perlu menetapkan keputusan pembetulan, pembatalan, pengurangan
ketetapan, penghapusan *) sanksi administrasi Pajak Daerah atas permohonan pengurangan sanksi
administrasi dimaksud;
Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
2. Peraturan Baupati Bantul Nomor …. Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH.
KESATU : Mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhynya/menolak*) atas permohonan pembetulan,
pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan *) sanksi administrasi Pajak Daerah :
a. Nama Wajib Pajak : ……………………………………………………………..
alamat : ……………………………………………………………..
b. SKPDKB/SKPDKABT/STPD*)
nomor : …………………………………………………………….
Tanggal : …………………………………………………………….
KEDUA : Penghitungan besarnya sanksi administrasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
adalah sebagai berikut :
a. Sanksi administrasi : Rp ............................................
b. Besarnya pengurangan/penghapusan : Rp ............................................
( ..........% X Rp .......................................)
c. Sanksi administrasi setelah pengurangan/penghapusan : Rp.............................................
KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal, ......................
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur,
(..................................)
NIP. .........................
BUPATI SUMBA TIMUR,
GIDION MBILIJORA
Lampiran IV : Peraturan Bupati Sumba Timur
Nomor : Tahun 2012
Tanggal :
BENTUK LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN DAN LAMPIRAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN PAJAK
DAERAH
A. Bentuk Laporan Hasil Penelitian Lapangan Pajak Daerah :
LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN SSPD
NOMOR : ..........................
TANGGAL : .........................
Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. N a m a : .......................................................................................................
N I P : .......................................................................................................
Jabatan : .......................................................................................................
2. N a m a : .......................................................................................................
N I P : .......................................................................................................
Jabatan : .......................................................................................................
Berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor......... tanggal ............... telah mengadakan Penelitian Lapangan SSPD pada tanggal ................atas
SSPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak :
Nama : .......................................................................................................
NPWP : .......................................................................................................
Alamat : .......................................................................................................
.......................................................................................................
yang tercatat dalam surat tanda terima Nomor : ......................................... terhadap Objek Pajak :
NOP : .......................................................................................................
Alamat : .......................................................................................................
.......................................................................................................
Berdasarkan penelitian lapangan tersebut diperoleh fakta (terlampir), sebagai bahan pertimbangan dalam
penelitian SSPD.
Penelitian ini dilakukan dengan sebenar-benarnya, mengingat Sumpah Jabatan.
Petugas Peneliti,
1.
.........................
NIP ...................
2.
.........................
NIP ..................
Mengetahui dan Mengesahkan
Kepala Dinas........................
Kepala Seksi
........................
......................... .........................
NIP ................... NIP ...................
*) Coret yang tidak perlu
B. Bentuk Lampiran Hasil Penelitian Lapangan Pajak Daerah :
LAMPIRAN LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN SSPD
NOMOR : ..........................
TANGGAL : .........................
NO. URAIAN
1 TUJUAN PENELITIAN LAPANGAN SSPD
A. ...............................................................................................................................................
B. ...............................................................................................................................................
C. ...............................................................................................................................................
2 HASIL PENELITIAN
A. ................................................................................................................................................
B. ................................................................................................................................................
C. ................................................................................................................................................
3 KESIMPULAN / SARAN
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
PETUGAS PENELITI,
1.
.........................
NIP ...................
2.
.........................
NIP ...................
BUPATI SUMBA TIMUR,
GIDION MBILIJORA
Lampiran V : Peraturan Bupati Sumba Timur
Nomor : Tahun 2012
Tanggal :
BENTUK STEMPEL UNTUK PENELITIAN SSPD
Telah Diteliti :
NOP
Objek Pajak
Penghitungan Pajak
Penghitungan Pajak yang disetor
(Nomor Register) Paraf Peneliti
dan tanda tangan Kasi Penetapan
(tanggal)
Pelayanan SSPD tidak dipungut Biaya
BUPATI SUMBA TIMUR,
GIDION MBILIJORA
STEMPEL DINAS