Oleh: Kelompok Merdeka

Albert Salim, Cika Joyita, Victoria

Trinita, Yohan Kristian, Yosaphat Bismo

Perjuangan Bangsa Indonesia Secara Diplomasi

Perjanjian Renville

Merupakan perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTN), Committee of Good Offices for Indonesia, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia.

Delegasi Perjanjian Renville

Indonesia: Perdana Menteri Amir Syarifuddin Harahap

Kerajaan Belanda: Kolonel KNIL R. Abdul Kadir Wijoyoatmojo

Amerika Serikat: Frank Porter Graham

Isi Perjanjian Renville Belanda hanya mengakui Jawa tengah, Yogyakarta,

dan Sumatra sebagai wilayah Republik Indonesia Disetujuinya garis demarkasi yang memisahkan

wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda TNI ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya

di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur di Yogyakarta

Perundingan Renville

Perjanjian Roem-Roijen

Merupakan perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Mohammad Roem dan Herman van Roijen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun yang sama.

Delegasi Penjanjian Roem-Roijen

Indonesia: Mr.Moh Roem

Belanda: Dr.Van Roijen

Isi Perjanjian Roem-Roijen

Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya

Pemerintah RI akan menghadiri Konferensi Meja Bundar Pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta Angkatan bersenjata Belanda menghentikan semua

operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang

Kedaulatan diserahkan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat sesuai perjanjian Renville pada 1948

Belanda dan Indonesia mendirikan sebuah persekutuan dengan dasar sukarela dan persamaan hak

Hindia Belanda menyerahkan semua hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada Indonesia

Perundingan Roem-Roijen

Konferensi Meja BundarMerupakan sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda. Dilaksanakan di Den Haag, Belanda tanggal 23 Agustus - 2 November 1949. Tujuan konferensi ini adalah untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan berakhir dengan kegagalan. Belanda mendapat kecaman keras dari dunia internasional.

Delegasi Konferensi Meja Bundaro Indonesia: Drs. Moh. Hatta

o Belanda: Van Maarseveen

Isi Konferensi Meja Bundar

o Serahterima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada RIS , kecuali Papua bagian barat.

o Dibentuknya sebuah persekutuan Belanda-Indonesia, dengan monarch Belanda sebagai kepala negara

o Pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh RIS

Suasana Round Table Conference di Den Haag Belanda

Perjanjian LinggarjatiPada akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirimkan Lord Killearn ke Indonesia untuk menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 7 Oktober 1946 di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta perundingan dipimpin oleh Lord Killearn. Perundingan ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata (14 Oktober) dan meratakan jalan ke arah perundingan di Linggarjati yang dimulai tanggal 11 November 1946.

Delegasi Perjanjian Linggarjati

Indonesia: Menteri Sutan SyahrirBelanda: Prof. S. Schemerhorn dan Dr.

H,J. Van. MookInggris: Lord Killeam

Isi Perjanjian Linggarjati Belanda mengakui secara de facto RI

dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatra, Jawa dan Madura.

RI dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama RIS , yang salah satu bagiannya adalah RI

RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia – Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.

Perundingan Linggarjati di Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Pertemuan Soekarno-Van Mook

Pertemuan antara wakil-wakil Belanda dengan para pemimpin Indonesia diprakarsai oleh Panglima AFNEI, Letnan Jenderal Sir Philip Christison pada tanggal 25 Oktober 1945. Pertemuan ini bertujuan untuk membentuk kesepakatan dari kedua belah pihak yang berselisih. Soekarno mengemukakan bahwa keputusan bangsa seharusnya diambil dari rakyat Indonesia sendiri, sedangkan Van Mook ingin Indonesia menjadi negara persemakmuran Belanda dalam bentuk federal.

Delegasi Pertemuan Soekaro-Van Mook

Indonesia: Soekarno, Mohammad Hatta, Ahmad Sobardjo, H. Agus Salim

Belanda: Van Mook, Van Der Plas

Presiden Soekarno bertemu dengan Letnan Jenderal Christison (Pangliman AFNEI)

PERTEMUAN SJAHRIR-VAN MOOK

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 17 November 1945 di Markas Besar Tentara Inggris, Jakarta. Tujuan pertemuan ini adalah Christison ingin mempertemukan pihak Indonesia dan Belanda di samping menjelaskan maksud kedatangan tentara sekutu. Akan tetapi pertemuan tidak membawa hasil.

DELEGASI PERTEMUAN SJAHRIR-VAN MOOK

Sekutu: Letnan Jenderal Christison Belanda: Dr. H. J. Van Mook Indonesia: Perdana Menteri Sutan Sjahrir

Pertemuan pertama antara wakil-wakil Indonesia, Belanda, dan Sekutu di markas

Besar Tentara Inggris di Jakarta

Perundingan Sjahrir - Van MookPertemuan-pertemuan yang diprakarsai oleh Letnan Jenderal Christison selalu mengalami kegagalan. Akan tetapi pemerintah Inggris terus berupaya mempertemukan Indonesia dengan Belanda bahkan ditingkatkan menjadi perundingan. Untuk mempertemukan kembali pihak Indonesia dengan pihak Belanda, pemerintah Inggris mengirimkan seorang diplomat ke Indonesia yakni Sir Archibald Clark Kerr sebagai penengah. Pada tanggal 10 Februari 1946 perundingan Indonesia-Belanda dimulai.

Van Mook

Perundingan di Hooge Veluwe

Perundingan ini terjadi tanggal 14 - 25 April 1946 di Hooge Veluwe , Belanda, yang merupakan kelanjutan dari pembicaraan-pembicaraan yang telah disepakati Sjahrir dan Van Mook.

Perundingan ini tidak membawa hasil karena Belanda menolak konsep hasil pertemuan Sjahrir-Van Mook-Clark Kerr di Jakarta. Pihak Belanda tidak bersedia memberikan pengakuan de facto kedaulatan RI atas Jawa dan Sumatra tetapi hanya Jawa dan Madura serta dikurangi daerah-daerah yang diduduki oleh Pasukan Sekutu. Dengan demikian untuk sementara waktu hubungan Indonesia-Belanda terputus, akan tetapi Van Mook masih berupaya mengajukan usul bagi pemerintahannya kepada pihak RI.

Delegasi Perundingan di Hooge Veluwe

Indonesia: Mr. Suwandi, dr. Sudarsono, dan Mr. A.K. Pringgodigdo

Belanda: Dr. Van Mook, Prof. Logemann, Dr. Idenburgh, Dr. Van Royen, Prof. Van Asbeck, Sultan Hamid II, dan Surio

Sekutu: Sir Archibald Clark Kerr

Sumber http://widhisejarahblog.blogspot.com/2011/01/peranan-d

unia-internasional-dan.html http://id.wikipedia.org/wiki/Perundingan_Linggarjati http://ilmusosialblog.blogspot.com/2011/10/perundingan

-indonesia-belanda.html http://

inperri.blogspot.com/2014/04/perundingan-dalam-usaha-pengakuan.html

http://www.4shared.com/web/preview/doc/L0ah3YSk http://

amirdapir.blogspot.com/2012/11/perundingan-sjahrir-van-mook.html

Buku cetak IPS untuk SMP/MTs kelas IX