PANCSILA DALAM KONTEKS SEJARAH

PERJUANGAN BANGSA

Oleh:Trisna Risani Karya (20140530096)Fajar Yuniar Ramanta (20140530097)Bianca Mahasakri (20140530098)Afika Nolla (20140530099)Sakinah Azahra (20140530100)

Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa

Sejarah Perjuangan Bangsa, Perumusan Pancasila,

Pembukaan UUD 1945 dan Pasal-pasalnya.

Dinamika Pelaksanaan UUD 1945

Quit

•Sejarah Perjuangan Bangsa1•Perumusan Pancasila2

•Pembukaan UUD 1945 dan Pasal-pasalnya3

1. Sejarah Perjuangan Bangsa- Indonesia pertama kali dijajah oleh Belanda selama 350 tahun .Indonesia melakukan perlawanan ,tapi sayangnya perlawanannya bersifat kedaerahan.Sehingga bangsa Belanda mudah menumpasnya.

-Belanda melakukan politik Etis, sehingga bangsa indonesia diperbolehkan untuk mendapatkan pendidikan. Sehingga banyak kaum terpelajar yang ingin bangsa Indonesia terbebas dari Penjajahan. Dan muncul lah Organisasi-organisasi pemuda yang mulai menentang bangsa Belanda. Dan puncaknya pada tanggal 28 Oktober1928 para pemuda diseluruh Indonesia melakukan Sumpah Pemudasehingga perjuangan bangsa Indonesia bersifat Nasional.

- Setelah itu datang bangsa Jepang, yang menjanjikan bangsaIndonesia kemerdekaan. Tetapi bukan kemerdekaan yang didapat malah bangsa Indonesia dijajah kembali selama 3,5 tahun dan selama itu juga bangsa Indonesia sangat menderita.

- Pada saat Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa indonesia memanfaatkannya untuk memproklamasikan kemerdekaan. Yangbertepatan pada tanggal 17 Agustus 1945.

- Walaupun setelah bangsa Indonesia merdeka, Belanda dan sekutunya berusaha untuk menjajah kembali Indonesia. Tapi bangsa Indonesia berusaha untuk mempertahankannya.

2. Perumusan Pancasila Pancasila tidak lahir pada tanggal 1 Mei 1945

Pada tanggal 29 Mei, Mr. Muh. Yamin telah mengucapkan pidato yang berisi lima azas Negara

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir.Soekarno mengucapkan pidatonya di hadapan sidang hari ketiga BPUPKI, dikemukakan juga lima hal untuk menjadi dasar-dasar negara Merdeka, yang disepakati dan dinamai Pancasila.

Pada tahun 1947, pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945 diterbitkan/dipublikasikan dengan nama “Lahirnya Pancasila”

Ini menjadi populer dalam masyarakat bahwa Pancasila adalah nama dari Dasar negara kita, meskipun bunyirumusan dan sistematika seta metode berfikir antara usul Dasar negara 1 Juni 1945 tidak sama dengan Dasar Negara yang di sahkan dalam Pembukaan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945.

Pada tanggal 17 Agustus 1959 di ucapkan pidato Presiden Soekarno yang kemudian menjadi”MANIPOL” dan “MANIPOL/USDEK”. Pada waktu itu MANIPOL dianggap sebagai pengamalan dari Pancasila dengan “Nasakom” dan “Lima Azimat Revolusinya

Kemudian meletuslah pengkhianatan G.30.S/PKI tanggal 1 Oktober 1965. Tanggal 1 Oktober 1965 dinyatakan sebagai Tonggak Demarkasi Orde Baru dan selanjutnya tanggal 1 Oktober di peringati sebagai “Hari Kesaktian Pancasila”. Berdasarkan Radiogram Sekretaris Negara (Meyjen TNI Alam Syah) sejak tahun 1970 hingga sekarang, tanggal 1 Juni tidak lagi diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. 

3. Pembukaan UUD 1945 dan Pasal-pasalnya

Dalam Pembukaan UUD 1945, terdapat 4 (empat) pokok pikiran yang merupakan pancaran dari dasar falsafah negara. Keempat pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut :

•         Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

•         Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

•         Negara yang berkedaulatan berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.

•         Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pasal - pasalnyapasal pasal itu dibuat untuk mengatur lajur pemerintahan agar tidak terjadi tumpang tindih kekuasaan dan kewenangan,sebagaimana merupakan citacita bangsa yang terangkum di dalam pembukaan UUD 1945.

Dinamika Pelaksanaan UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945

(Awal Kemerdekaan)

Konstitusi RIS

Undang-Undang Dasar

Sementara

Undang-Undang Dasar 1945 (yang

berlaku berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli

1959)

UUD 1945 Pada Masa Orde Baru

UUD 1945 Pada Masa Reformasi

Undang-Undang Dasar 1945 (Awal Kemerdekaan) UUD 1945 merupakan peraturan perundang-undangan

tertinggi dalam Negara dan menjadi hukum dasar tertulis Negara, yang bersifat mengikat dan berisi aturan yang harus ditaati oleh setiap warga negara.

Pada awal masa Indonesia setelah memproklamasikan kemerdekaan, Sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945 belum dapat dilaksanakan. Maka di bentuklah DPA sementara, sedangkan DPR dan MPR belum dapat dibentuk karena harus melalui pemilu. Waktu itu masih di berlakukan pasal aturan peralihan pasal IV yang menyatakan, “Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar, dan segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.”

Konstitusi RIS Hasil dari KMB pada 27 Desember 1945 mengharuskan

pada Indonesia untuk menerima berdirinya negara RIS. Secara otomatis UUD yang digunakan pun berganti, dan yang digunakan adalah Konstitusi RIS.

Pada masa ini seluruh wilayah Indonesia tunduk pada Konstitusi RIS. Sedangkan UUD 1945 hanya berlaku untuk negara bagian Indonesia yang meliputi sebagian jawa dan sumatra dengan ibukota Yogyakarta.

Sistem pemerintahannya adalah Parlementer yang berdasarkan Demokrasi Liberal.

Negara Federasi RIS tidak berlangsung lama.berkat kesadaran para pemimpin kita maka pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS kembali lagi menjadi NKRI dengan Undang-Undang yang lain yang disebut Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Undang-Undang Dasar Sementara

Pada17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi NKRI dengan Undang-Undang Dasar (UUD 1950).

Sistem pemerintahan yakni parlementer.

Berlaku demokrasi liberal dan berhasil melaksanakan pemilu dan membentuk badan konstituante.

Presiden dan wakil presiden adalah presiden konstitusional yang tidak bisa diganggu gugat. Mentri bertanggung jawab kepada parlemen.

Akibat: pemerintahan tidak stabil.

Negara bagian RIS melebur, dan kembali pada negara Republik Indonesia. Ini yang membuat RIS dan Republik Indonesia mengadakan perundingan dan menghasilkan kesepakatan untuk membuat negara kesatuan.

Undang-Undang Dasar 1945 (yang berlaku berdasarkan Dekrit

Presiden 5 Juli 1959) Dasar hukum dekrit ini adalah Hukum Darurat Negara

(Staatsnoodretcht). Berlaku kembali UUD 1945 Rumusan dan sistematika Pancasila tetap seperti yang

tercantum dalam ‘Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat’.

Untuk mewujudkan pemerintahan Negara berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila dibentuklah alat-alat perlengkapan Negara.

Pada puncaknya antara tanggal 30 September 1965-11 Maret 1966, dengan dipelopori para pemuda dan mahasiswa menya mpaikan tiga tuntutan rakyat(TRITURA).

Tepat 11 Maret 1966. presiden soekarno melayangkan surat perintah kepada soeharto yang sering kita kenal dengan sebutan SUPERSEMAR.

UUD 1945 Pada Masa Orde Baru Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyimpang dari

Pancasila dan UUD 1945 yang murni,terutama pelanggaran pasal 23 (hutang Konglomerat/private debt dijadikan beban rakyat Indonesia/public debt) dan 33 UUD 1945 yang memberi kekuasaan pada pihak swasta untuk menghancur hutan dan sumberalam kita.

Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral", diantara melalui sejumlah peraturan:

• Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya

• Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.

• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.

UUD 1945 Pada Masa Reformasi

Berhasil mencapai Constitutional Reform.Terjadi tuntutan Reformasi 1998,tentang perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945.Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:

• Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 → Perubahan Pertama UUD 1945

• Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 → Perubahan Kedua UUD 1945

• Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 → Perubahan Ketiga UUD 1945

• Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 → Perubahan Keempat UUD 1945

Lahir beberapa amandemen terhadap UUD 1945, yang mempertegas deklarasi Negara hukum.

Amandemen UUD 1945 hanya dilakukan terhadap batang tubuh UUD 1945 [pasal-pasal] tetapi tidak dilakukan terhadap pembukaan UUD 1945.

Pembukaan UUD 1945 hakikatnya adalah jiwa dan ruh Negara proklamasi, sementara dasar Negara Republik Indonesia, yakni Pancasila juga terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Maka sistematika dan rumusan Pancasila tidak mengalami perubahan.

Terima Kasih