Disintegrasi

Disintegrasi secara harfiah difahami sebagai perpecahan suatu bangsa menjadi

bagian-bagian yang saling terpisah (Webster’s New Encyclopedic Dictionary 1994).

Pengertian ini mengacu pada kata kerja disintegrate, “to lose unity or intergrity by or

as if by breaking into parts”. Potensi disintegrasi bangsa Indonesia menurut data

empiris relatif tinggi.

Bila dicermati adanya gerakan pemisahan diri sebenarnya sering tidak berangkat dari

idealisme untuk berdiri sendiri akibat dari ketidak puasan yang mendasar dari

perlakuan pemerintah terhadap wilayah atau kelompok minoritas seperti masalah

otonomi daerah, keadilan sosial, keseimbangan pembangunan, pemerataan dan hal-

hal yang sejenis.

Penyebab timbulnya disintegrasi bangsa juga dapat terjadi karena perlakuan yang

tidak adil dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah khususnya pada daerah-

daerah yang memiliki potensi sumber daya/kekayaan alamnya berlimpah/ berlebih,

sehingga daerah tersebut mampu menyelenggarakan pemerintahan sendiri dengan

tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.Kita ambil contoh pada munculnya

gerakan yang menurut pemerintah adalah gerakan separatis di Papua melalui OPM

( Organisasi Papua Merdeka ), Aceh dengan Gam ( Gerakan Aceh Merdeka ) serta

banyaknya gerakan yang berupaya melepaskan diri dari wilayah kesatuan NKRI dan

juga gerakan ini adalah sebuah bentuk bahwa sebenarnya Indonesia ternyata belum

mampu  memberikan kesadaran politik serta belum adanya sebuah upaya serius untuk

membenahi ketimpangan antara daerah yang kaya dengan daerah yang miskin.

Gerakan semacam ini di Negara dianggap sebagai gerakan yang murni ingin

memisahkan diri kita berpandangan secara sosiologis gerakan ini adalah gerakan hati

nurani rakyat yang masih di tindas oleh rezim yang sangat pro dengan modal asing

Masih jelas di benak kita akan besarnya usaha represifitas Negara melalui aparatur

negaranya TNI,Polri dalam kasus Timor Leste, Rakyat merasa Indonesia lah yang

menjadi penjajah sebenarnya di daeerah mereka, rezim totaliter Soeharto dengan

seenaknya melakukan usaha pemberangusan dan melakukan berbagai pelanggaran

HAM berat di sana hingga memakasa rakyat Timor Leste melakukan sebuah upaya

perlawanan yang berakhir dengan reperendum yang menyepakati Timor Leste keluar

dari NKRI dan tampaknya di Negara baru mereka,rakyat juga tak kunjung sejahtera

karena berbagai ketahanan Negara belum mampu di penuhi seperti ketahanan pangan,

ketergantungan ekonomi politik dari Negara lain serta pejabat negaranya yang

ternyata juga pro dengan para pemodal.

Di tambah lagi dengan banyaknya muncul organisasi kedaerahan yang

mengatasnakan suku asli dan ini yang menimbulkan pemahaman sempit tentang

nasionalisme dan cendrung mengarah pada sikap etnosentris, organisasi ini dibangun

atas semangat kedaerahan dan pada implementasi kerjanya ternyata mereka tak

ubahnya oknum atau perpanjangan tangan elit dan para pemodal untuk digunakan

mengilusi rakyat dengan hayalan kedaerahan dan melakukan tindakan layaknya mafia

yang bersembunyi di balik topeng suku.

Faktor Penyebab Disintegrasi Bangsa

a.       Geografi. Indonesia yang terletak pada posisi silang dunia merupakan letak yang

sangat strategis untuk kepentingan lalu lintas perekonomian dunia selain itu juga 

memiliki berbagai permasalahan yang sangat rawan terhadap timbulnya disintegrasi

bangsa. Dari ribuan pulau yang dihubungkan oleh laut memiliki karakteristik yang

berbeda-beda dengan kondisi alamnya yang juga sangat berbeda-beda pula

menyebabkan munculnya kerawanan sosial yang disebabkan oleh perbedaan daerah

misalnya daerah yang kaya akan sumber kekayaan alamnya dengan daerah yang

kering tidak memiliki kekayaan alam dimana sumber kehidupan sehari-hari hanya

disubsidi dari pemerintah dan daerah lain atau tergantung dari daerah lain.

b.      Demografi. Jumlah penduduk yang besar, penyebaran yang tidak merata,

sempitnya lahan pertanian, kualitas SDM yang rendah berkurangnya lapangan

pekerjaan, telah mengakibatkan semakin tingginya tingkat kemiskinankarena

rendahnya tingkat pendapatan, ditambah lagi mutu pendidikan yang masih rendah

yang menyebabkan sulitnya kemampuan bersaing dan mudah dipengaruhi oleh tokoh

elit politik/intelektual untuk mendukung kepentingan pribadi atau golongan.

c.       Kekayaan Alam. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah baik hayati maupun

non hayati akan tetap menjadi daya tarik tersendiri bagi negara Industri, walaupun

belum secara keseluruhan dapat digali dan di kembangkan secara optimal namun 

potensi ini perlu didayagunakan dan dipelihara sebaik-baiknya untuk kepentingan

pemberdayaan masyarakat dalam peran sertanya secara berkeadilan guna mendukung

kepentingan perekonomian nasional.

d.      Ideologi. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia dalam penghayatan

dan pengamalannya masih belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai dasar

Pancasila, bahkan saat ini sering diperdebatkan.  Ideologi pancasila cenderung

tergugah dengan adanya kelompok-kelompok tertentu yang mengedepankan faham

liberal atau kebebasan tanpa batas, demikian pula faham keagamaan yang bersifat

ekstrim baik kiri maupun kanan.

e.       Politik. Berbagai masalah politik yang masih harus dipecahkan bersama oleh

bangsa Indonesia saat ini seperti diberlakukannya Otonomi daerah, sistem multi

partai, pemisahan TNI dengan Polri serta penghapusan dwi fungsi BRI, sampai saat

ini masih menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan secara tuntas karena

berbagai masalah pokok inilah yang paling rawan dengan konflik sosial

berkepanjangan yang akhirnya dapat menyebabkan timbulnya disintegrasi bangsa.

f.       Ekonomi. Sistem perekonomian Indonesia yang masih mencari bentuk, yang dapat

pemberdayakan sebagian besar potensi sumber daya nasional, serta bentuk-bentuk

kemitraan dan kesejajaran yang diiringi dengan pemberantasan terhadap KKN.  Hal

ini dihadapkan dengan krisis moneter yang berkepanjangan, rendahnya tingkat

pendapatan masyarakat dan meningkatnya tingkat pengangguran serta terbatasnya

lahan mata pencaharian yang layak.

g.      Sosial Budaya. Kemajemukan bangsa Indonesia memiliki tingkat kepekaan yang

tinggi dan dapat menimbulkan konflik etnis kultural.  Arus globalisasi yang

mengandung berbagai nilai dan budaya dapat melahirkan sikap pro dan kontra warga

masyarakat yang terjadi adalah konflik tata nilai.  Konflik tata nilai akan membesar

bila masing-masing mempertahankan tata nilainya sendiri tanpa memperhatikan yang

lain.

h.      Pertahanan dan Keamanan. Bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara yang

terjadi saat ini menjadi bersifat multi dimensional yang berasal dari dalam negeri

maupun dari luar negeri, hal ini seiring dengan perkembangan  kemajuan  ilmu 

pengetahuan   dan   teknologi,   informasi dan komunikasi. Serta sarana dan prasarana

pendukung didalam pengamanan   bentuk ancaman yang bersifat multi dimensional

yang bersumber dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya.

2.1.2.2. Proses Terjadinya Disintegrasi Bangsa.

Disintegrasi bangsa dapat terjadi karena adanya konflik vertikal dan horizontal serta

konflik komunal sebagai akibat tuntutan demokrasi yang melampaui batas, sikap

primodialisme bernuansa SARA, konflik antara elite politik, lambatnya pemulihan

ekonomi, lemahnya penegakan hukum dan HAM serta kesiapan pelaksanaan

Otonomi Daerah.

Dari hasil penjabaran diatas dapatlah dianalisis penyebab-penyabab

terjadinyadisintegrasi bangsa dilihat dari berbagai aspek sebagai berikut :

a.       Geografi. Letak Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki

karakteristik yang berbeda-beda. Daerah yang berpotensi untuk memisahkan diri

adalah daerah yang paling jauh dari ibu kota, atau daerah yang besar pengaruhnya

dari negara tetangga atau daerah perbatasan, daerah yang mempunyai pengaruh

global yang besar, seperti daerah wisata, atau daerah yang memiliki kakayaan alam

yang berlimpah.

b.      Demografi. Pengaruh (perlakuan) pemerintah pusat dan pemerataan atau

penyebaran penduduk yang tidak merata merupakan faktor dari terjadinya

disintegrasi bangsa, selain masih rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan

SDM.

c.       Kekayaan Alam. Kekayaan alam Indonesia yang sangat beragam dan berlimpah

dan penyebarannya yang tidak merata dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya

disintegrasi bangsa, karena hal ini meliputi hal-hal seperti pengelolaan, pembagian

hasil, pembinaan apabila terjadi kerusakan  akibat dari pengelolaan.

d.      Ideologi. Akhir-akhir ini agama sering dijadikan pokok masalah didalam terjadinya

konflik di negara ini, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap

agama yang dianut dan agama lain. Apabila kondisi ini tidak ditangani dengan

bijaksana pada akhirnya dapat menimbulkan terjadinya kemungkinan disintegrasi

bangsa, oleh sebab itu perlu adanya penanganan khusus dari para tokoh agama

mengenai pendalaman masalah agama dan komunikasi antar pimpinan umat

beragama secara berkesinambungan.

e.       Politik. Masalah politik merupakan aspek yang paling mudah untuk menyulut

berbagai ketidak nyamanan atau ketidak tenangan dalam bermasyarakat  dan  sering  

mengakibatkan  konflik   antar  masyarakat  yang berbeda faham apabila tidak

ditangani dengan bijaksana akan menyebabkan konflik sosial di dalam masyarakat.

Selain itu ketidak sesuaian kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang diberlakukan

pada pemerintah daerah juga sering menimbulkan perbedaan kepentingan yang

akhirnya timbul konflik sosial karena dirasa ada ketidak adilan didalam pengelolaan

dan pembagian hasil atau hal-hal lain seperti perasaan pemerintah daerah yang sudah

mampu mandiri dan tidak lagi membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat, konflik

antar partai, kabinet koalisi yang melemahkan ketahanan nasional dan kondisi yang

tidak pasti dan tidak adil akibat ketidak pastian hukum.

f.       Ekonomi. Krisis ekonomi yang berkepanjangan semakin menyebabkan sebagian

besar penduduk hidup dalam taraf kemiskinan. Kesenjangan sosial masyarakat

Indonesia yang semakin lebar antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin dan

adanya indikasi untuk mendapatkan kekayaan dengan tidak wajar yaitu melalui KKN.

g.      Sosial Budaya. Pluralitas kondisi sosial budaya bangsa Indonesia merupakan

sumber konflik apabila tidak ditangani dengan bijaksana.  Tata nilai yang berlaku di

daerah yang satu tidak selalu sama dengan daerah yang lain. Konflik tata nilai yang

sering terjadi saat ini yakni konflik antara kelompok yang keras dan lebih modern

dengan kelompok yang relatif terbelakang.

2.1.2.3. Strategi Penanggulanggan

Strategi yang perlu digunakan dalam penanggulangan disintegrasi bangsa antara lain :

a.       Menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwa sebangsa dan setanah air dan rasa

persaudaraan, agar tercipta kekuatan dan kebersamaan di kalangan rakyat Indonesia.

b.      Menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya primodialisme sempit pada

setiap kebijaksanaan dan kegiatan, agar tidak terjadi KKN.

c.       Menumpas setiap gerakan separatis secara tegas dan tidak kenal kompromi.

d.      Membentuk satuan sukarela yang terdiri dari unsur masyarakat, TNI dan Polri

dalam memerangi separatis.

2.1.2.4. Ancaman disintegrasi

Paham pelimpahan wewenang yang luas kepada daerah merupakan politik belah

bambu yang telah lama dipupuk sejak zaman penjajahan. Otonomi daerah telah

mengkotak-kotakan wilayah menjadi daerah basah dan daerah kering. Pengkavlingan

ini semakin mencuatkan ketimpangan pembangunan antara daerah kaya dan daerah

miskin. Adanya potensi sumber daya alam di suatu wilayah, juga rawan

menimbulkan perebutan dalam menentukan batas wilayah masing-masing. Konflik

horizontal sangat mudah tersulut.

Di era Otonomi daerah tuntutan pemekaran wilayah juga semakin kencang dimana-

mana. Pemekaran ini telah menjadikan NKRI terkerat-kerat menjadi wilayah yang

berkeping-keping. Satu provinsi pecah menjadi dua-tiga provinsi, satu kabupaten

pecah menjadi dua-tiga kabupaten, dan seterusnya. Semakin berkeping-keping NKRI

semakin mudah separatisme dan perpecahan terjadi. Dari sinilah bahaya disintegrasi

bangsa sangat mungkin terjadi, bahkan peluangnya semakin besar karena melalui

otonomi daerah campur tangan  asing semakin mudah menelusup hingga ke desa-

desa. Melalui Otonomi daerah, bantuan-bantuan keuangan bisa langsung menerobos

ke kampung-kampung.

Disintegrasi dalam masyarakat Indonesia ditandai oleh beberapa gejala, yang antara lain:[2]

1. Tidak adanya persamaan pandangan (persepsi) antara anggota masyarakat mengenai tujuan yang semula dijadikan patokan oleh masing-masing anggota masyarakat.[2]

2. Perilaku para warga masyarakat cenderung melawan/melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang telah disepakati bersama.[2]

3. Kerap kali terjadi pertentangan antara norma-norma yang ada di dalam masyarakat.[2]

4. Nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat tidak lagi difungsikan dengan baik dan maksimal sebagaimana mestinya.[2]

5. Tidak adanya konsistensi dan komitmen bersama terhadap pelaksanaan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma yang ada di masyarakat.[2]

6. Kerap kali terjadinya proses-proses sosial di masyarakat yang bersifat disosiatif, seperti persaingan tidak sehat, saling fitnah, saling hasut, pertentangan antarindividu maupun kelompok, perang urat syaraf, dan seterusnya.[2]

Penanggulangan Disintegrasi

Adapun kebijakan yang diperlukan guna memperkukuh upaya integrasi nasional adalah sebagai berikut:[3]

1. Membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran dan kehendak untuk bersatu.[3]

2. Menciptakan kondisi yang mendukung komitmen, kesadaran dan kehendak untuk bersatu dan membiasakan diri untuk selalu membangun konsensus.[3]

3. Membangun kelembagaan (Pranata) yang berakarkan nilai dan norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa.[3]

4. Merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembangunan bangsa, yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak, semua wilayah.[3]

5. Upaya bersama dan pembinaan integrasi nasional memerlukan kepemimpinan yang arif dan efektif.[3]

Pelanggaran HAM

Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Menurut pasal 28 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak. Hak untuk diakui sebagi pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

Sedangkan secara yuridis, menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah “setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang attau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”

Dalam konteks Negara Indonesia, Pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi Negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi manusia.

Bentuk - Bentuk pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk, sebagai berikut:

Diskriminasi, yaitu suatu pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan dan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam semua aspek kehidupan.

Penyiksaan, adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga.

Berdasarkan sifatnya pelanggaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Pelanggaran HAM berat, yaitu pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusi aseperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan dan sebagainya.

b. Pelanggaran HAM ringan, yaitu pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapidapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Misalnya, kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan yang di sengaja dan sebagainya.

Pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang RI Nomor 26tahun 2000 tentang pengadilan HAM dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

a. Kejahatan Genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- Membunuh anggota kelompok

- Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok.

b. Kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- Pembunuhan - Perampasan

- Pengusiran - Perbudakan

Instrumen HAM

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES(KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA)

UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1998

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1993 TENTANG KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

UNDANG UNDANG DASAR 1945

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR XVII/MPR/1998 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran HAM

Faktor – faktor penyebabnya antara lain:

masih belum adanya kesepahaman pada tataran konsep hak asasi manusia antara paham yang memandang HAM bersifat universal (universalisme) dan paham yang memandang setiap bangsa memiliki paham HAM tersendiri berbeda dengan bangsa yang lain terutama dalam pelaksanaannya (partikularisme);

adanya pandangan HAM bersifat individulistik yang akan mengancam kepentingan umum (dikhotomi antara individualisme dan kolektivisme);

kurang berfungsinya lembaga – lembaga penegak hukum (polisi, jaksa dan pengadilan); dan

pemahaman belum merata tentang HAM baik dikalangan sipil maupun militer.

Disamping faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia tersebut di atas, menurut Effendy salah seorang pakar hukum, ada faktor lain yang esensial yaitu “kurang dan tipisnya rasa tanggungjawab”.

Kurang dan tipisnya rasa tanggungjawab ini melanda dalam berbagai lapisan masyarakat, nasional maupun internasional untuk mengikuti “hati sendiri”, enak sendiri, malah juga kaya sendiri, dan lain – lain.

Akibatnya orang dengan begitu mudah menyalahgunakan kekuasaannya, meremehkan tugas, dan tidak mau memperhatikan hak orang lain.

Sedangkanfaktor Eksternal dan Internalnya adalah

Internal :

Keadaan psikologis para pelaku, sifat egois, tidak toleran pada orang lain, dan tingkat kesadaran para pelaku pelanggaran HAM.

Eksternal :

-Perangkat hukum yang tidak tegas dan tidak jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum-Struktur sosial dan politik yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum dan HAM-Struktur ekonomi yang menimbulkan kesenjangan ekonomi dan kemiskinan memungkinkan seseorang melakukan pelanggaran hukum dan HAM-Teknologi yang digunakan secara salah dapat menimbulkan kejahatan kerah putih

Upaya pencegahan pelanggaran HAM di Indonesia

1. Indonesia menyambut baik kerja sama internasional dalam upaya menegakkan HAM di seluruh dunia atau di setiap negara dan Indonesia sangat merespons terhadap pelanggaran HAM internasional hal ini dapat dibuktikan dengan kecaman Presiden atas beberapa agresi militer di beberapa daerah akhir-akhir ini contoh; Irak, Afghanistan, dan baru-baru ini Indonesia juga memaksa PBB untuk bertindak tegas kepada Israel yang telah menginvasi Palestina dan menimbulkan banyak korban sipil, wanita dan anak-anak.

2. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan penegakan HAM, antara lain telah ditunjukkan dalam prioritas pembangunan Nasional tahun 2000-2004 (Propenas) dengan pembentukan kelembagaan yang berkaitan dengan HAM. Dalam hal kelembagaan telah dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan kepres nomor 50 tahun 1993, serta pembentukan Komisi Anti Kekerasan terhadap perempuan

3. Pengeluaran Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia , Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, serta masih banyak UU yang lain yang belum tersebutkan menyangkut penegakan hak asasi manusia

   C .PENYEBAB PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA : 1.masih belum adanya kesepahaman pada tataran konsep hak asasi manusia antara paham yang memandang HAM bersifat universal (universalisme) dan paham yang memandang setiap bangsa memiliki paham HAM tersendiri berbeda dengan bangsa yang lain terutama dalam pelaksanaannya (partikularisme); 2.adanya pandangan HAM bersifat individulistik yang akan mengancam kepentingan umum (dikhotomi antara individualisme dan kolektivisme); 3.kurang berfungsinya lembaga  – lembaga penegak hukum (polisi, jaksa dan pengadilan); dan 4.pemahaman belum merata tentang HAM baik dikalangan sipil maupun militer. CONTOH KASUS  PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA : Kasus Bom Bali Kasus Bom Bali juga menjadi salah satu kasus pelanggaran HAM terbesar di Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada 12 November 2002, di mana terjadi peledakan bom oleh kelompok teroris di daerah

Legian Kuta, Bali. Total ada 202 orang yang meninggal dunia, baik dari warga lokal maupun turis asing mancanegara yang sedang berlibur. Akibat peristiwa ini, terjadi kepanikan di seluruh Indonesia akan bahaya teroris yang terus berlangsung hingga tahun-tahun berikutnya. D. UPAYA PEMERINTAHAN DALAM PENEGAKAN HAM : 1. Indonesia menyambut baik kerja sama internasional dalam upaya menegakkan HAM di seluruh dunia atau di setiap negara dan Indonesia sangat merespons terhadap pelanggaran HAM internasional hal ini dapat dibuktikan dengan kecaman Presiden atas beberapa agresi militer di beberapa daerah akhir-akhir ini contoh; Irak, Afghanistan, dan baru-baru ini Indonesia juga memaksa PBB untuk bertindak tegas kepada Israel yang telah menginvasi Palestina dan menimbulkan banyak korban sipil, wanita dan anak-anak. 2. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan penegakan HAM, antara lain telah ditunjukkan dalam prioritas pembangunan Nasional tahun 2000-2004 (Propenas) dengan pembentukan kelembagaan yang berkaitan dengan HAM. Dalam hal kelembagaan telah dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan kepres nomor 50 tahun 1993, serta pembentukan Komisi Anti Kekerasan terhadap perempuan 3. Pengeluaran Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia , Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, serta masih banyak UU yang lain yang belum tersebutkan menyangkut penegakan hak asasi manusia. Menjadi titik berat adalah hal-hal yang tercantum dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah sebagai berikut; 1. Hak untuk hidup. 2. Hak berkeluarga. 3. Hak memperoleh keadilan. 4. Hak atas kebebasan pribadi. 5. Hak kebebasan pribadi 6. Hak atas rasa aman. 7. Hak atas kesejahteraan. 8. Hak turut serta dalam pemerintahan. 9. Hak wanita 10. Hak anak Ha-hal tersebut sebagai bukti konkret bahwa Indonesia tidak main-main dalam penegakan HAM.

 UPAYA PEMERINTAHAN DALAM PENEGAKAN HAM : Upaya penanganan pelanggaran HAM di Indonesia yang bersifat berat, maka penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan HAM, sedangkan untuk kasus pelanggaran HAM yang biasa diselesaikan melalui pengadilan umum. Upaya-upaya penegakkan HAM di Indonesia dapat diwujudkan melalui perilaku berikut ini : Menghormati setiap keputusan yang ditetapkan oleh pengadilan dalam kasus-kasus pelanggaran HAM. Membantu pemerintah dalam upaya penegakkan HAM. Tidak menyembunyikan fakta yang terjadi dalam kasus pelanggaran HAM. Berani mempertanggungjawabkan setiap perbuatan melanggar HAM yang dilakukan diri sendiri. Mendukung, mematuhi dan melaksanakan setiap kebijakan, undang-undang dan peraturan yang ditetapkan untuk menegakkan HAM di Indonesia. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari untuk

menghargai dan menegakkan HAM antara lain dapat dilakukan melalui perilaku sebagai berikut : Mematuhi instrumen-instrumen HAM yang telah ditetapkan. Melaksanakan hak asasi yang dimiliki dengan penuh tanggung jawab. Memahami bahwa selain memiliki hak asasi, setiap orang juga memiliki kewajiban asasi yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Menghormati hak-hak orang lain.