PT Nusantara Limestone

TAHAPAN PERTAMBANGAN

Telpon : 0751-21227

Faksimile : (0751)-1234567

Website : www.nusalime.co.id

Email : pasbar.branch@id.nusalime.com

Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1) Pertambangan

adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan

dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum,

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,

pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

I. Profil Badan Usaha

A. Dasar Hukum

1. PP No. 43 Tahun 2011 : Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama

Perseroan Terbatas

2. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 : Tentang

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

3. Kepmen No.39/M-DAG/PER/12/2011 : Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Perdagangan No.36/M-DAG/PER/9/2007 : tentang Penerbitan Surat Izin

Usaha Perdagangan

4. Kepmen No.37/M-DAG/PER/9/2007 : tentang Penyelenggaraan Pendaftaran

Perusahaan

B. Prosedur/Tata Cara Pendirian Perusahaan

1. Tahap Pengajuan Nama PT

Pengajuan nama perusahaan ini didaftarkan oleh notaris melalui Sistem Administrasi

Badan Hukum (Sisminbakum) Kemenkumham. Adapun persyaratan yang dibutuhkan

sebagai berikut:

Melampirkan asli formulir dan pendirian surat kuasa;

Melampirkan photocopy Kartu Identitas Penduduk (“KTP”) para pendirinya dan

para pengurus perusahaan;

Melampirkan photocopy Kartu Keluarga (“KK”) pimpinan/pendiri PT.

Proses ini bertujuan untuk akan melakukan pengecekan nama PT (apakah Nama PT

tersebut sudah gunakan atau tidak?), dimana pemakaian PT tidak boleh sama atau mirip

sekali dengan nama PT yang sudah ada maka yang perlu siapkan adalah 2 (dua) atau 3

(tiga) pilihan nama PT, usahakan nama PT mencerminkan kegiatan usaha anda.

Disamping itu, pendaftaran nama PT ini bertujuan untuk mendapatkan persetujuan dari

instansi terkait (Kemenkumham) sesuai dengan UUPT dan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan

Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

2) Tahap Pembuatan Akta Pendirian PT

Pembuatan akta pendirian dilakukan oleh notaris yang berwenang diseluruh wilayah

negara Republik Indonesia untuk selanjutnya mendapatkan pesetujuan dari Menteri

Kemenkumham.

Patut untuk dipahami, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan akta

ini, yaitu:

1. Kedudukan PT, yang mana PT harus berada di wilayah Republik Indonesia dengan

menyebutkan nama Kota dimana PT melakukan kegiatan usaha sebagai Kantor

Pusat;

2. Pendiri PT minimal 2 orang atau lebih;

3. Menetapkan jangka waktu berdirinya PT: selama 10 tahun, 20 tahun atau lebih atau

bahkan tidak perlu ditentukan lamanya artinya berlaku seumur hidup;

4. Menetapkan Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha PT;

5. Akta Notaris yang berbahasa Indonesia;

6. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka

peleburan;

7. Modal dasar minimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dan modal disetor

minimal 25% (duapuluh lima perseratus) dari modal dasar;

8. Minimal 1 orang Direktur dan 1 orang Komisaris; dan

9. Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum

Indonesia, kecuali PT dengan Modal Asing atau biasa disebut PT PMA.

3) Tahap Pembuatan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)

Permohonan SKDP diajukan kepada kantor kelurahan setempat sesuai dengan alamat

kantor PT anda berada, yang mana sebagai bukti keterangan/keberadaan alamat

perusahaan (domisili gedung, jika di gedung). Persyaratan lain yang dibutuhkan adalah:

photocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir, Perjanjian Sewa atau

kontrak tempat usaha bagi yang berdomisili bukan di gedung perkantoran, Kartu Tanda

Penduduk (KTP) Direktur, Izin Mendirikan Bangun (IMB) jika PT tidak berada di

gedung perkantoran.

4) Tahap Permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Permohonan pendaftaran NPWP diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak

sesuai dengan keberadaan domisili PT. Persyaratan lain yang dibutuhkan, adalah:

NPWP pribadi Direktur PT, photocopy KTP Direktur (atau photocopy Paspor bagi

WNA, khusus PT PMA), SKDP, dan akta pendirian PT.

5) Tahap berikutnya pengesahan Anggaran Dasar Perseroan oleh Menteri

Kemenkumham.

Permohonan ini diajukan kepada Menteri Kemenkumham untuk mendapatkan

pengesahan Anggaran Dasar Perseroan (akta pendirian) sebagai badan hukum PT sesuai

dengan UUPT. Persyaratan yang dibutuhkan antara lain:

Bukti setor bank senilai modal disetor dalam akta pendirian;

Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai pembayaran berita acara

negara;

Asli akta pendirian.

6) Mengajukan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

SIUP ini berguna agar PT dapat menjalankan kegiatan usahanya. Namun perlu untuk

diperhatikan bahwa setiap perusahaan patut membuat SIUP, selama kegiatan usaha

yang dijalankannya termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

(KBLUI) sebagaimana Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009

Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Permohonan pendaftaran SIUP diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan

Perdagangan dan/atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan kota

atau kabupaten terkait sesuai dengan domisili PT. Adapun klasifikasi dari SIUP

berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.39/M-DAG/PER/12/2011 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan No.36/M-DAG/PER/9/2007

tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. SIUP Kecil, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya

lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan

tempat usaha;

2. SIUP Menengah, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan

bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan

paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) tidak termasuk tanah

dan bangunan tempat Usaha;

3. SIUP Besar, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya

lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha.

7) Mengajukan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Permohonan pendaftaran diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan

Perdagangan dan/atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan kota

atau kabupaten terkait sesuai dengan domisili perusahaan. Bagi perusahaan yang telah

terdaftar akan diberikan sertifikat TDP sebagai bukti bahwa perusahaan/badan usaha

telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan

Republik Indonesia No.37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran

Perusahaan.

8) Tahap Berita Acara Negara Republik Indonesia (BNRI).

Setelah perusahaan melakukan wajib daftar perusahaan dan telah mendapatkan

pengesahan dari Menteri Kemenkumham, maka harus di umumkan dalam BNRI dari

perusahaan yang telah diumumkan dalam BNRI, maka PT telah sempurna statusnya

sebagai badan hukum.

(Note : Persyaratan Terpenuhi)

C. Profil PT Nusantara Limestone

a) Nama Perusahaan : PT. Nusantara Limestone

b) Didirikan : 8 Oktober 2015

c) Alamat Domisili (Pusat) : Padang, Sumatera Barat

d) Lokasi Penambangan :

1. Desa : Muaro Kiawai

2. Kecamatan : Kec. Gunung Tuleh

3. Kabupaten : Pasaman Barat

4. Koordinat : 00' 33" LU - 00' 11" LS dan 99' 10" BT – 100' 04" BT

e) Nomor Telpon : 0751-21227

f) Faksimile : (0751)-1234567

g) Website : www.nusalime.co.id

h) Email : pasbar.branch@id.nusalime.com

i) Komoditas : Batu Gamping

j) Luas Area : 650 Ha

k) Dengan batas-batas lokasi, peta lokasi wilayah usaha pertambangan (terlampir)

yaitu:

1. Batas Utara : x = 585875.00 m, y = 27982.00 m

2. Batas Timur : x = 586496.00 m, y = 27734.00 m

3. Batas Barat : x = 585451.00 m, y = 27491.00 m

4. Batas Selatan : x = 586096.00 m, y = 27246.00 m

D. Sturktur organisasi PT. Nusantara Limestone

II.

Roro Rasi Putra

Direktur utama

Khairunnas

Satuan pengawasan internal

Dwi Hariana Pane

Sekretaris Perusahaan

Afrinaldi

SM. Sistem Manajemen perusahaan

Rian Saputra

SM Akutansi dan Anggaran

Andrian Eka Putra

Direktur niaga

Rahmad Febrian I

SM Sumber Daya Manusia

Resti Prasuryani

Direktur Operasi/Produksi

Rendra Aulia Pratama

Direktur SDM dan umum

Ahmad abdillah

Direktur keuangan

Riri Rahmawati Joni

Direktur Pengembangan Usaha

III.

IV. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)

A. Sumber Hukum

1. Undang-undang No.4 Tahun 2009 Bab VII : Tentang izin usaha eksplorasi

2. UU No. 4 Tahun 2009 Bab V : Tentang wilayah pertambangan

3. PP No. 23 Tahun 2010 : Tentang IUP eksplorasi

B. Cara Pengurusan

Sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2010 mengatur bahwa persyaratan IUP Eksplorasi

meliputi persyaratan:

- Administratif;

- Teknis;

- Lingkungan; dan

- Finansial

1. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk badan

usaha meliputi: Untuk IUP Eksplorasi mineral bukan logam dari batuan:

1) surat permohonan;

2) profil badan usaha;

3) akta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang

telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

4) nomor pokok wajib pajak;

5) susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan

6) surat keterangan domisili.

2. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk perusahaan

firma dan perusahaan komanditer meliput, untuk IUP Eksplorasi mineral bukan

logam dari batuan:

1) surat permohonan;

2) profil perusahaan;

3) akta pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;

4) nomor pokok wajib pajak;

5) susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan

6) surat keterangan domisili.

3. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk IUP Eksplorasi,

meliputi:

1) daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga pertambangan dan/atau geologi

yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun

2) peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur

sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara

nasional, 

3) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c untuk IUP

Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam huruf d untuk IUP

Eksplorasi, meliputi:

1) bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan

2)  bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP

mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti

pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta

WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

(Note : Pengurusan Selesai)

b. Peta WIUP

Gambar 1. Lokasi pertambangan

Gambar 2. Wilayah izin usaha pertambangan

V. Eksplorasi

A. Dasar Hukum

UU No. 4 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (15) : Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha

pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi,

bentuk, dimensi, sebaran,kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta

informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

B. Aktivitas PT Nusantara Limestone

Eksplorasi batugamping yang umumnya dikerjakan adalah untuk menghitung

volume cadangan dan mengetahui kualitas cadangan. Sedangkan kegiatan awal berupa

pencarian endapan (prospeksi) umumnya jarang dilakukan, karena endapan

batugamping sudah diketahui keberadaannya dan mudah ditemukan. Tahapan kegiatan

eksplorasi antara lain yaitu :

1. Pemetaan Topografi

Suatu kegiatan eksplorasi yang mempelajari, mengetahui, dan menggambarkan keadaan

area yang akan ditambang, agar kita mengetahui keaadan daerah yang akan kita

tambang secara keseluruhan. Pemetaan topografi menggunakan skala 1 : 25.000,

dimana tempat eksplorasi terletak di wilayah perbukitan antara Batang Tongar,

Kecamatan Pasaman dan Batang Kenaikan Kecamatan Gunung Teluh.

2. Pengambilan Conto Bongkah

Suatu kegiatan eksplorasi yang bertujuan mengambil conto dalam bentuk bongkahan

menggunakan sumur uji yang tujuannya untuk mengetahui penyebaran di permukaan.

Serta pengambilan coring dari pemboran sebanyak 14 buah coring.

Gambar 3. Lokasi pengambilan sampel

Berikut koordinat-koordinat pengambilan sampel :

Titik Bor Koordinat

B-1585887.00 m E27852.00 m N

B-2586022.00 m E27757.00 m N

B-3586137.00 m E27684.00 m N

B-4586239.00 m E27640.00 m N

B-5586337.00 m E27597.00 m N

B-6585753.00 m E27691.00 m N

B-7585904.00 m E27622.00 m N

B-8586064.00 m E27526.00 m N

B-9586191.00 m E27466.00 m N

B-10585572.00 m E27532.00 m N

B-11585719.00 m E27469.00 m N

B-12585861.00 m E27415.00 m N

B-13585992.00 m E27356.00 m N

B-14586095.00 m E27305.00 m N

3. Pemboran Inti

Pemboran yang dilakukan untuk mengambil conto material yang akan ditambang guna

dianalisa kualitasnya. Pemboran dilakukan pada 7 titik yang berbeda, upaya untuk

menentukan luasan dan batas-batas penyebaran batu gamping yang ada di wilayah

tersebut.

4. Analisa conto

Yang dianalisa ada tiga : yaitu analisa kimia, sifat fisik batuan dan mekanika batuan.

Kegiatan eksplorasi yang meneliti kualitas material yang akan kita tambang baik secara

sifat fisik, mekanik, dan struktur kimianya. Adapun komposisi kimia yang dianalisa

adalah : Iron Trioxide (Fe2O3), Aluminium Trioxide (Al2O3), Calcium Oxide (CaO),

Sulfur Trioxide (SO3), Magnesium Oxide (MgO), Posfat Pentaoksida (P2O5),

Sodium Oxide (Na2O), Potassium Oxide (K2O), Silicon Dioxide (SiO2), Titanium

Dioxide (TiO2), Loss On Ignition (LOI). Hasil analisis kimia batuan yang

dilakukan didapatkan sebagai berikut :

Tabel 4.1 Hasil analisa KimiaKode

Sampel

Hasil Analisis Kimia (%)

CaO LOI

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O

Na2O MgO TiO2 P2O5 SO3

G-1 54,1 43,2 0,12 0,096 0,12 0,029 0,041 0,53 Tt

tt 0,14

G-2 54,4 43,1 0,1 0,13 0,11 0,039 0,064 0,31 Tt

tt 0,17

G-3 53,8 42,6 0,58 0,28 0,13 0,058 0,057 0,31 Tt

tt 0,19

G-4 54,5 43,2 0,025 0,035 0,064 0,022 0,054 0,37 Tt

tt 0,11

G-5 54,3 43,4 0,32 0,16 0,23 0,046 0,056 0,72 Tt

tt 0,15

G-6 52,6 41,9 1,92 0,69 0,26 0,095 0,07 0,58 Tt

tt 0,21

G-7 53,4 42,0 0,42 0,12 0,20 0,036 0,054 0,046 Tt

tt 0

tt : tidak terdeteksi

Kual i t as b a t ug a mping da e r ah t e l i t ian

Berdasarkan hasil analisis kimia batugamping daerah penelitian terhadap 7 contoh

batuan, menunjukan bahwa, komposisi kimia rata rata CaO 53,87%, MgO 0,4 %, SiO2 0,49

%, Al2O3 0,2 %, Fe2O3 0,15 %. Mengacu kepada klasifikasi Pettijhon, yang

mengklasifikan batuan berdasarkan kandungan magnesium oksidanya (MgO) maka batuan

yang terdapat pada daerah penelitian termasuk dalam jenis batugamping dengan kandungan

rata rata MgO 0,4%% dan CaO 53,87 %. Adanya unsure Iron Trioxide (Fe2O3), Aluminium

Trioxide (Al2O3), Silicon Dioxide (SiO2), Sodium Oxide (Na2O), Potassium Oxide (K2O),

merupakan unsure pengotor yang terdapat pada batugamping, yang kehadirannya kurang

diperlukan dalam pemanfaatan dan penggunaannya dalam proses industry.

5. Perhitungan Cadangan

Menghitung jumlah cadangan yang terdapat pada daerah tersebut agar kita dapat

mengetahui berapa banyak serta kira-kira cadangan tersebut dapat kita tambang berapa

lama. Dan untuk wilayah ini telah diperhitungkan berapa cadangan yang tersedia yang

dapat ditambang dalam periode 29 tahun, dengan total cadangan sebesar 1300.000 m3.

VI. Investasi dan Analisis Kelayakan

Dasar Hukum

Undang-Undang No. 4 tahun 2009 pasal 1 ayat (16) : Studi Kelayakan adalah tahapan

kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek

yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan,

termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.

Berikut Kesimpulan dari Analisis Kelayakan Pada Perusahaan PT. Nusantara

Limestone:

A. Investasi

a. Modal Tetap1. Pengurusan Perizinan dan eksplorasi : Rp 1.363.500.0002. Pembebasan Lahan : Rp 1.737.450.0003. Konstruksi dan Rekayasa : Rp 1.485.603.6064. Peralatan (penambangan, pengolahan, pengangkutan dan lain-

lain) : Rp 12.113.808.815b. Modal Kerja : Rp 104.069.568.960c. Sumber Dana : Rp 374.695.455.015

B. Analisis Kelayakan

a. Biaya Produksi (termasuk biaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan,K-3) :

1,18 Triliun/tahun

b. Pendapatan Penjualan : 1,19 triliun/tahun

c. “Cash Flow” (aliran uang tunai) : 6.709.440.629

d. Perhitungan “Discounted Cash Flow Rate of Return”/”Internal Rate of

Return”(DCFROR/IRR) : 17,28%

e. Perhitungan “Break Even Point” (BEP) : 245.79 milyar

(Perbandingan Biaya tetap dengan nilai CMR)

f. Waktu Pengambilan Modal : 18 Tahun

Cadangan : 1.300.000 m3

Rencana Produksi : 120 ton/hari = 120 m3/hari

Umur tambang : 1.300.000 m3:120 m3/hari=10.833 hari =29

Tahun

Lama pengembalian Modal : 19 tahun

(Note : Layak untuk ditambang, Menguntungkan)

VII. Pra-Operasi Produksi

A. Pengurusan IUP Operasi Produksi

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Pasal 39 ayat (2) : Tetang ketentuan IUP

Operasi produksi

2. PP tahun 2010 Pasal 23 : Tentang Persyaratan IUP Operasi Produksi

Cara Pengurusan

IUP Operasi Produksi, meliputi kegiatan usaha pertambangan, sebagai-berikut :

1. Konstruksi atau pekerjaan persiapan

2. Penambangan dan Pemurnian

3. Pengangkutan dan Penjualan

Pasal 23 PP tahun 2010 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba mengatur

bahwa persyaratan untuk memperoleh IUP Operasi Produksi bagi Badan Usaha meliputi

persyaratan :

1. Persyaratan administratif, meliputi :

a. Surat permohonan;

b. Susunan Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Susunan Pemegang

Saham.

c. Profil Badan Usaha (Company Profile) dan Perizinannya.

d. Surat keterangan domisili.

2. Persyaratan teknis, meliputi :

a. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan

bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku

secara nasional.

b. Laporan lengkap eksplorasi.

c. Laporan studi kelayakan;

d. Rencana reklamasi dan pasca tambang.

e. Rencana kerja dan anggaran biaya.

f. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi

produksi.

g. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang

berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

3. Persyaratan lingkungan, meliputi :

a. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup.

b. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

4. Persyaratan financial meliputi :

a. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan public.

b. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.

c. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran

lelang bagi pemenang lelang Wilayah Ijin Usaha Pertambangan yang

telah berakhir.

(Note : Memenuhi Persyaratan)

B. Pembersihan lahan (Land Clearing)

Pembersihan lahan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sebelum pengupasan

lapisan penutup. Kegiatan ini dikerjakan bila pada suatu lahan yang akan ditambang

terdapat pohon-pohon besar atau semak-semak, sehingga jika tidak dilakukan

pembersihan lahan akan mengganggu kegiatan pengupasan lapisan tanah penutup.

Pembersihan lahan yang dilakukan oleh PT. Nusantara Limestone adalah pembersihan

ilalang yang menutupi cadangan batugamping di bawahnya, sehingga tidak

mengganggu proses pengupasan lapisan tanah penutup. Karena kondisi daerah

penambangannya berbentuk perbukitan, maka proses penambangan dimulai dari bagian

atas. Disamping itu, dibuat juga lubang-lubang dengan maksud apabila musim

penghujan luncuran batuan akan tertampung pada lubang tersebut sehingga batuan tidak

masuk ke lahan-lahan pertanian di sekitar lokasi penambangan.

VIII. Tahap Operasi Produksi

A. Proses penambangan

Secara terperinci alat-alat yang digunakan dalam proses penambangan di PT. Nusantara

Limestone adalah :

Tabel 1. Penggunaan alat PT Nusantara LimestoneNo. Alat Unit Fungsi

1 Hydraulic Rock Breaker ( HRB ) 1 Pengupasan Lapisan Penutup

2 Backhoe excavator 2 Pemuatan ke alat angkut3 Dump truck (Kapasitas 20 ton) 3 Pengangkutan ke stock pile

1. Pengupasan Lapisan Penutup (Stripping Over Burden)Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengupas lapisan tanah penutup sehingga batugamping yang memenuhi syarat dapat ditambang dengan mudah. Lapisan penutup ini dapat berupa tanah, batuan lapuk atau batuan yang menutupi bahan galian yang akan ditambang.

Rasio over burden adalah 5% sedangkan batugampingnya mencapai 95%. Ketebalan over burden bervariasi, umumnya 10 m pada wilayah datar, sedang pada lereng-lereng ketebalannya sekitar 5-6 m. Di PT. Nusantara Limestone, lapisan penutup berupa batugamping keras. Fungsi dari lapisan tanah penutup ini sebagian nantinya akan digunakan untuk mereklamasi kembali daerah penambangan. Pengupasan dilakukan dengan bantuan Hydraulic Rock Breaker.

2. Pembongkaran (Loosening)

Pembongkaran merupakan kegiatan untuk melepaskan material dari batuan asalnya agar

material tersebut dapat lepas atau terbongkar sehingga mudah untuk dilakukan

penanganan selanjutnya. Kegiatan pembongkaran berlangsung 8 jam per hari dengan

total pembongkaran 100 m3.

Pembongkaran merupakan suatu kegiatan untuk melepaskan suatu material dari batuan

asalnya agar material tersebut dapat lepas atau terbongkar sehingga mudah untuk

dilakukan penanganan selanjutnya. Pembongkaran untuk batugamping yang keras atau

keprus yang keras dilakukan dengan hydraulic rock breaker, sedangkan untuk keprus

yang lunak cukup dengan menggunakan backhoe. PT. Nusantara Limestone juga

melakukan pembongkaran dengan menggunakan bahan peledak, peledakan dilakukan

pata lapisan batuan dengan tingkat kekerasan yang tinggi. Bahan peledaknya  terdiri

dari detonator listik sebagai penyalaan awal, dinamit (powergel) dan ANFO sebagai

blasting agent yang merpakan campuran dari ammonium nitrat dan Fuel Oil dengan

perbandingan 95,5% : 4,5%.

3. Pemuatan (Loading)Pemuatan merupakan kegiatan pemindahan material hasil pembongkaran ke alat angkut.

Alat muat yang dapat digunakan antara lain Backhoe dan Bucket Excavator. Alat muat

yang biasanya digunakan di PT. Nusantara Limestone adalah: backhoe. Hasil bongkaran

biasanya dikumpulkan terlebih dahulu yang kemudian dimuat ke alat angkut.

Alat angkut yang dipakai untuk membawa hasil bongkaran ke tempat pengolahan antara

lain adalah dump truck yang berukuran kecil atau colt diesel.

4. Pengangkutan (Hauling)Alat angkut yang digunakan berupa Dump Truck yang jumlahnya 3 unit, yang berfungsi

mengangkut material hasil bongkaran ke tempat penimbunan sementara (stock pile)

sebelum dibawa ke pengolahan.

5. Penjemuran

Material yang berasal dari lokasi penambangan ditumpuk di stock pile, kemudian

diratakan setelah bagian atas sudah mengering kemudian dilakukan pembalikan, lokasi

stock pile ini diberi atap fiber agar uap air yang naik tidak jatuh lagi ke material.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi kadar air yang terutama pada musim hujan

dapat meningkat sampai 88%, karena idealnya kadar air untuk pengolahan hanya sekitar

3% saja dari 12 % sebelum penjemuran . Tujuan dari penjemuran ini adalah untuk

mengurangi kandungan air dalam batugamping agar Single Toggle Jaw Crusher tidak

mengalami kesulitan dalam meremukan bongkahan batugamping.

Dilakukan di stock pile yang terbuat dari bahan fiber. Untuk musim kemarau, batu

gamping keprus akan kering dalam waktu 3 hari, sedangkan musim penghujan proses

pengeringan akan memakan waktu mencapai 1 minggu. Setelah batugamping keprus

selesai mengalami proses pengeringan, maka pengolahan siap dilakukan.

B. Proses Pengolahan (Shemelter)

Dasar Hukum

UU No. 4 Tahun 2009 Pasal 103 : bahwa pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi

wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.

Dalam hal ini, pemegang dapat bekerjasama dengan badan usaha, koperasi, atau

perseorangan yang telah mendapatkan IUP atau IUPK untuk pengolahan dan pemurnian

yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya.

Aktivitas PT Nusantara Limestone

Proses pengolahan yang dilakukan pada PT. Nusantara Limestone adalah pengolahan

batu gamping menjadi semen. Pemembangun pabrik pengolahan bahan baku menjadi

semen atau grinding mill berkapasitas 900 ribu ton per tahun senilai Rp 200 miliar

ditargetkan selesai dalam waktu 1,5 tahun.

Gambar 1. Pengolahan Limestone PT Nusantara Limestone

Berikut tahapan proses produksi semen PT. Nusantara Limestone : 

1. Tahap penambangan bahan mentah (quarry). Bahan dasar semen adalah batu kapur,

tanah liat, pasir besi dan pasir silica. Bahan-bahan ini ditambang dengan

menggunakan alat-alat berat kemudian dikirim ke pabrik semen.

2. Bahan mentah ini diteliti di laboratorium, kemudian dicampur dengan proporsi yang

tepat dan dimulai tahap penggilingan awal bahan mentah dengan mesin penghancur

sehingga berbentuk serbuk.

3. Bahan kemudian dipanaskan di preheater

4. Pemanasan dilanjutkan di dalam kiln sehingga bereaksi membentuk kristal klinker

5. Kristal klinker ini kemudian didinginkan di cooler dengan bantuan angin. Panas dari

proses pendinginan ini di alirkan lagi ke preheater untuk menghemat energi

6. Klinker ini kemudian dihaluskan lagi dalam tabung yang berputar yang bersisi bola-

bola baja sehingga menjadi serbuk semen yang halus.

7. Klinker yang telah halus ini disimpan dalam silo (tempat penampungan semen mirip

tangki minyak pertamina)

8. Dari sini  ini semen dipak dan dijual ke konsumen

Berikut produk semen yang dihasilkan dari hasil pengolahan yang dilakukan PT

Nusantara Limestone :

1. Semen Portland Type I

Dipakai untuk keperluan konstruksi umum yang tidak memakai persyaratan

khusus terhadap panas hidrasi dan kekuatan tekan awal. Cocok dipakai pada tanah

dan air yang mengandung sulfat 0,0% - 0,10 % dan dapat digunakan untuk

bangunan rumah pemukiman, gedung-gedung bertingkat, dan lain-lain.

2. Semen Portland Type II

Dipakai untuk konstruksi bangunan dari beton massa yang memerlukan ketahanan

sulfat (pada lokasi tanah dan air yang mengandung sulfat antara 0,10 - 0,20 %)

dan panas hidrasi sedang, misalnya bangunan dipinggir laut, bangunan dibekas

tanah rawa, saluran irigasi, beton massa untuk dam-dam dan landasan jembatan.

3. Semen Portland Type III

Dipakai untuk konstruksi bangunan yang memerlukan kekuatan tekan awal tinggi

pada fase permulaan setelah pengikatan terjadi, misalnya untuk pembuatan jalan

beton, bangunan-bangunan tingkat tinggi, bangunan-bangunan dalam air yang

tidak memerlukan ketahanan terhadap serangan sulfat.

4. Semen Portland Type V

Dipakai untuk konstruksi bangunan-bangunan pada tanah/air yang mengandung

sulfat melebihi 0,20 % dan sangat cocok untuk instalasi pengolahan limbah

pabrik, konstruksi dalam air, jembatan, terowongan, pelabuhan, dan pembangkit

tenaga nuklir.

5. Super Masonry Cement

Semen ini dapat digunakan untuk konstruksi perumahan gedung, jalan dan irigasi yang

struktur betonnya maksimal K 225. Dapat juga digunakan untuk bahan baku pembuatan

genteng beton, hollow brick, Paving Block, tegel dan bahan bangunan lainnya.

a. Oil Well Cement (OWC), Class G-HSR (High Sulfate Resistance)

Merupakan semen khusus yang digunakan untuk pembuatan sumur minyak bumi

dan gas alam dengan konstruksi sumur minyak bawah permukaan laut dan bumi,

OWC yang telah diproduksi adalah class G, HSR (High Sulfat Resistance) disebut

juga sebagai "BASIC OWC". Bahan adaptif dapat ditambahkan untuk pemakaian

pada berbagai kedalaman dan temperatur.

b. Portland Composite Cement (PCC)

Semen ini memenuhi persyaratan mutu Portland Composite Cement SNI 15-7064-

2004. Dapat digunakan secara luas untuk konstruksi umum pada semua beton.

Struktur bangunan bertingkat, struktur jembatan, struktur jalan beton, bahan

bangunan, beton pra tekan dan pra cetak, pasangan bata, plesteran dan acian,

panel beton, paving block, hollow brick, batako, genteng, potongan ubin, lebih

mudah dikerjakan, suhu beton lebih rendah sehingga tidak mudah retak, lebih

tahan terhadap sulfat, lebih kedap air dan permukaan acian lebih halus.

c. Super "Portland Pozzolan Cement" (PPC)

Semen yang memenuhi persyaratan mutu semen Portland Pozzoland SNI 15-

0302-2004 dan ASTM C 595 M-05 s. Dapat digunakan secara luas seperti :

1. Konstruksi beton massa (bendungan, dam dan irigasi)

2. Konstruksi beton yang memerlukan ketahanan terhadap serangan sulfat

(bangunan tepi pantai, tanah rawa)

3. Bangunan/instalasi yang memerlukan kekedapan yang lebih tinggi

4. Pekerjaan pasangan dan plesteran

5.

C. Pemasaran dan PemanfaatanBerikut strategi pemasaran yang akan dilakukan oleh PT. Nusantara Limestone :

D. Tenaga kerjaJumlah tenaga kerja di PT. Nusantara Limestone ± 130 orang termasuk pimpinan, staf

karyawan, dan security. Untuk sistem operasi kerja di lapangan berlangsung selama

kurang lebih 8 jam perhari yang dimulai pada pukul 07.00 WIB. Jumlah tenaga kerja di

lapangan terdiri dari 2 operator, 2 helper, 3 driver dan isanya di pengolahan.

Untuk jaminan keselamatan kerja, maka semua tenaga kerja yang ada di PT. Nusantara

Limestone didaftarkan ke Jamsostek.

Tabel 2. Ketenagakerjaan PT Nusantara LimestoneNO ASAL STATUS

PEGAWAIJUMLAH PENEMPATAN

1 AUSTRALIA ASING 5 0RANG KANTOR PUSAT

2 CHINA ASING 10 0RANG KANTOR CABANG

3 AMERIKA ASING 2 0RANG KANTOR PUSAT

4 INDONESIA NASIONAL 25 ORANG KANTOR PUSAT

5 INDONESIA NASIONAL 25 ORANG KANTOR CABANG

6 SUMATERA BARAT PROVINSI 4 0RANG KANTOR PUSAT

7 SUMATERA BARAT PROVINSI 15 ORANG KANTOR CABANG

8 PASAMAN BARAT KABUPATEN 2 ORANG KANTOR PUSAT

9 PASAMAN BARAT KABUPATEN 12 ORANG KANTOR CABANG

10 KECAMATAN GN. TULEH

LOKAL 35 ORANG KANTOR CABANG

IX. Penutupan Tambang PT Nusantara Limestone

A. AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan)

Dasar hukum

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang "Izin Lingkungan Hidup" yang merupakan

pengganti PP 27 Tahun 1999 tentang Amdal.

Hasil Analisi PT Nusantara Limestone

1. Dampak Lingkungan

1) Perusakan yang terjadi adalah berubahnya fungsi lahan yang semula masih

terdapat variasi tanaman menjadi lahan yang tidak beraturan akibat bekas

penambangan yang tidak dikembalikan pada posisi sebenarnya dalam arti

menjadi lahan yang produktif.

2) Gangguan pada masyarakat hanya terjadi pada saat pengangkutan bahan galian

kapur tersebut untuk di bawa ke pengumpul yaitu timbulnya kebisingan dan

pencemaran udara yang diakibatkan oleh lalu lalangnya kendaraan/armada

pengangkut kapur tersebut.

3) Dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pengangkutan bahan tambang kapur

antara lain gangguan pernapasan saluran atas yang ditimbulkan dari debu atau

asap serta gangguan pendengaran yang ditimbulkan dari knalpot kendaraan

pengangkut.

4) Rusaknya lingkungan akibat pendirian pabrik semen yang mengandalkan

bahan baku dari penambangan batu kapur. Mereka juga mengkhawatirkan

hilangnya sumber air yang sangat diperlukan untuk lahan pertanian.

5) Rusaknya jalan penghubung antar dusun sepanjang kepentingan pertambangan.

6) Masyarakat sekitar menilai, eksploitasi akan menjadi awal rusaknya lahan. 

2. Dampak Sosial

1) Perpindahan tempat tinggal yang berarti tergusurnya masyarakat lokal dan

digantikan oleh masyarakat pendatang yang memiliki modal lebih besar.

2) Hilangnya mata pencaharian sebagian besar masyarakat wilayah desa

pertambangan yang menggantungkan hidupnya pada keberadaan lahan

pertanian.

3) Hilangnya semangat kebersamaan dikarenakan tenaga kerja yang diserap oleh

industri semen jelas tidak akan menampung seluruh tenaga kerja yang telah

kehilangan lahan pertanian. Kondisi ini jelas akan memicu persaingan yang

menjurus pada konflik pada masyarakat sekitar lokasi pabrik semen.

4) Rusaknya tatanan sosial dan budaya karena proses industrialisasi jelas akan

memunculkan banyaknya tempat-tempat hiburan yang cenderung menuju ke

arah kemaksiatan.

B. CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 : tentang Pertambangan Mineral dan Batu

Bara

2. UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 : Perusahaan bidang pertambangan wajib

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, karena bergerak di bidang

sumber daya alam bidang pertambangan. Dalam Undang-Undang tersebut

dinyatakan tentang kewajiban pemegang usaha pertambangan untuk melaksanakan

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Ketentuan mengenai kewajiban dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terdapat dalam:

Pemegang IUP dan IUPK wajib:

1. Pasal 95

a. Menerapkan kaedah teknik pertambangan yang baik;

b. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;

c. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batu bara;

d. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;dan

e. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

2. Pasal 106

Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat,

barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pasal 107

Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK

wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pasal 108

(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan

pemberdayaan masyarakat.

(2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikonsultasikan kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Program PT Nusantara Limestone

Fokus kegiatan PT. Nusantara Limestone dijabarkan dalam berbagai

program/kegiatan yang menyentuh aspek-aspek pembangunan ekonomi dan

pemberdayaan masyarakat lokal, kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup,

pelaksanaan non diskriminasi dan penghargaan hak azasi manusia, jaminan kesehatan

dan keselamatan kerja serta upaya peningkatan kesejahteraan para karyawan, jaminan

keamanan penggunaan produk dan kepuasaan pelanggan serta menjalin hubungan

harmonis dengan masyarakat.

Melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan serta Bina Wilayah,

Perseroan mengadakan kegiatan yang bertujuan memberdayakan potensi sosial ekonomi

dan penciptaan kualitas hidup yang lebih baik untuk masyarakat dan lingkungan sekitar.

Pelaksanaan PKBL dan program Bina Wilayah berpedoman pada Peraturan Menteri

Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

a) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Sasaran yang dituju dari pelaksanaan Program Kemitraan PT. Nusantara Limestone

adalah peningkatan kemampuan usaha kecil dan koperasi di sekitar wilayah operasi

Perseroan agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba

Perseroan. Sedangkan sasaran dari kegiatan Bina Lingkungan adalah meningkatnya

kualitas hidup masyarakat dan tumbuh berkembangnya kesadaran akan perlunya

pendidikan, interaksi sosial dan keselarasan dengan kelestarian lingkungan.

Melalui Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan tersebut, Perseroan

meyakini akan terjadi pertumbuhan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat

sekitar Perusahaan menjadi lebih berdaya dan mandiri serta terpeliharanya hubungan

yang harmonis dan berkesinambungan antara perusahaan dengan masyarakat.

b) Program Kemitraan

Program Kemitraan PT. Nusantara Limestone disalurkan kepada mitra binaan yang

bidang usahanya mencakup seluruh sektor ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan yang berlaku. Perseroan mendorong tumbuhnya kewirausahaan

masyarakat dengan membantu usaha kecil sejak awal, memberikan pendampingan,

pelatihan dan bantuan pemasaran, sehingga akhirnya mampu berkembang menjadi

pengusaha yang tangguh dan mandiri.

c) Program Bina Lingkungan

Program Bina Lingkungan terutama difokuskan pada peningkatan kesejahteraan sosial

masyarakat yang berada di sekitar penambangan. Program-program Bina Lingkungan

dirancang berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Untuk menjaring aspirasi masyarakat,

Perseroan melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat melalui pendekatan kepada

kelompok-kelompok/lembaga sosial, tokoh masyarakat, pemuka agama hingga

kelompok marjinal kelompok berpenghasilan rendah. Program Bina Lingkungan

mencakup bidang pendidikan, pengembangan prasarana dan sarana umum, perbaikan

sarana ibadah, peningkatan kesehatan, pelestarian alam, bantuan bencana dan program

bantuan lainnya.

d) Program Bina Wilayah

Di samping pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang mengacu

kepada ketentuan Kementerian BUMN, Perseroan menjalankan Program Bina Wilayah

sesuai amanat pasal 74 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Program ini bertujuan untuk memberdayakan potensi ekonomi masyarakat sekaligus

mewujudkan komitmen Perseroan untuk bersama-sama menciptakan kualitas hidup

yang lebih baik bagi masyarakat. Pada Program Bina Wilayah, Perseroan meningkatkan

peran sertanya dalam pembangunan fisik sarana maupun prasarana secara langsung

maupun tidak langsung, selain meningkatkan perannya dalam kegiatan kemasyarakatan.

C. Rencana Reklamasi

Dasar Hukum

UU No. 4 Tahun 2009 Pasal 95 : tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU

Minerba”) mengatur beberapa kewajiban secara umum yang harus ditaati oleh

pemegang IUP dan IUPK, yakni:

a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, yang mewajibkan pemegang IUP

dan IUPK untuk:

1. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;

2. keselamatan operasi pertambangan;

3. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan

reklamasi dan pasca tambang;

4. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;

5. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk

padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum

dilepas ke media lingkungan;

b.  mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;

c.  meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;

d.  melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan;

e.  mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Rencana PT Nusantara Limestone

Panambangan dapat mengubah lingkungan fisik, kimia dan biologi, seperti pada bentuk

lahan, kondisi tanah, kualitas air, debu, getaran, perubahan vegetasi dan fauna, dan lain

sebagainya. Reklamasi antara lain bertujuan untuk mencegah dan mengurangi dampak

negatif yang ditimbulkan dengan adanya kegiatan penambangan.

Reklamasi bekas lahan penambangan dilakukan dengan membuat lubang-lubang galian

ukuran 1 x 1x 1 meter, yang selanjutnya diisi dengan tanah yang mengandung humus

agar dapat ditanami dengan pohon-pohonan. Sedangkan cekungan-cekungan yang

cukup dalam ditimbun dengan lapisan penutup.

Untuk menghindari adanya longsor ke tempat penduduk, maka model penambangannya

dibuat menyerupai benteng yang kemudian ditanami rumput gajah. Sedangkan untuk

menghindari longsor ke medan kerja, maka pada proses penggalian diusahakan tidak

sampai membentuk cekungan, maksimal tegak lurus.

Selain itu PT. Nusantara Limestone juga melakukan perluasan wilayah industri dengan

tidak melupakan kegiatan revegetasi/reklamasi, misalnya saja dengan penanaman pohon

sukun, jati, lamtoro ubi kayu dan lainnya.

LAMPIRAN

1. Conto Surat Permohonan IUP Eksplorasi 2. Conto akta pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan; 3. Conto nomor pokok wajib pajak4. Conto surat keterangan domisili5. Surat Permohonan IUP Pemurnian dan Produksi6. Conto Laporan studi kelayakan 7. Dasar Hukum Utama UU No. 4 Tahun 2009