resume pengantar hukum perpajakan
TRANSCRIPT
-
7/26/2019 Resume Pengantar Hukum Perpajakan
1/8
Resume Pengantar Perpajakan Pertemuan 1 dan 2
Sejarah Pemungutan Pajak
A. Terbentuknya NegaraNaluri alamiah manusia sebagai makhluk sosialselalu ingin hidup
berkelompok, bekerja sama untuk dapat bertahan hidup. Semakin luas dan
kompleksnya masing-masing kelompok membuat makin besar dan banyakpula kesulitan yang timbul baik masalah internal antar kelompok maupun
masalah dengan pihak eksternal. nteraksi antar kelompok membutuhkan
suatu aturan yang lebih terstruktur daripada sebelumnya.!al tersebut menjadi alasan mendasar perlunya dibentuk suatu
organisasi yang lebih teratur dan memiliki kekuasaan yang memadai.
"rganisasi atau lembaga tersebut sangat diperlukan untuk melaksanakan dan
mempertahankan peraturan-peraturan hidup agar dapat berjalan se#ara tertib
dan lan#ar. "rganisasi yang memiliki kekuasaan seperti itu yang kemudian
dinamakan negara.
$. %ungsi Pemerintah
Terdapat tiga &ungsi pokok ekonomi yang diemban pemerintah '1. Tindakan pemerintah yang menyangkut e(siensi berupa segala upaya untuk
memperbaiki kesalahan pasar.2. Program pemerintah untuk meningkatkan keadilan.). *ebijaksanaan stabilisasi berusaha mengikis +uktuasi yang tajam dari siklus
bisnis dengan #ara menekan angka pengangguran dan in+asi serta
memper#epat laju pertumbuhan ekonomi.
Selain masalah ekonomi, yang merupakan &a#tor penting untukdijalankan dengan baik oleh pemerintah adalah penegakan hukum, dan politik
serta pertahanan negara. engan kondisi adanya kepastian hukum, keadilan
yang seadil-adilnya dan kondisi pemerintahan dan negara yang kondusi& akan
menunjang berjalannya pembangunan ekonomi, yang tentunya akan menjadi
dasar peningkatan pertumbuhan ekonomi yang #ukup tinggi. ang pada
akhirnya bertujuan juga untuk men#apai masyarakat yang makmur dan
sejahtera sebagai tujuan negara.
Pemerintah memerlukan dana, sumber daya alam, sumber daya
manusia dalam pembiayaan pelasanaan &ungsinya, baik &ungsi pokok ekonomimaupun &ungsi se#ara keseluruhan. odal berupa dana selain dari potensi
alam yang dimiliki negara, juga berasal dari laba perusahaan negara, royalty
pemerintah, retribusi, bea dan #ukai, sanksi dan denda serta berasal dari
pajak yang merupakan peran serta /arga negara dalam menjalankan &ungsi
pemerintah. ari &ungsi ekonomi pemerintah, yang berhubungan dengan
pajak adalah &ungsi nomor 2 yakni keadilan masyarakat.
0. !ubungan Negara dan arga Negara
-
7/26/2019 Resume Pengantar Hukum Perpajakan
2/8
Negara merupakan organisasi sekelompok orang yang bersama-sama
mendiami dan tinggal di satu /ilayah dan mengakui suatu pemerintahan.
nsur-unsur terbentuknya suatu negara se#ara konstituti& adalah /ilayah,
rakyat, dan pemerintah. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 26 ayat 1, /arga
negara ndonesia adalah orang-orang ndonesia asli dan orang-orang bangsa
lain yang bertempat tinggal di ndonesia, dan mengakui ndonesia sebagai
tanah airnya dan bersikap setia kepada N*R yang disahkan dengan .Tidak akan ada negara tanpa /arga negara. arga negara dan negara
saling berkaitan dan memiliki hak dan ke/ajiban masing-masing yang berupa
hubungan timbal balik. arga negara berke/ajiban menjaga nama baik
negara dan membelanya. Sedangkan negara mempunyai ke/ajiban untuk
memenuhi dan menyejahterakan kehidupan /arga negaranya. !ak /arga
negara ialah mendapatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak dari
negara, sedangkan hak negara ialah mendapatkan pembelaan dan penjagaan
nama baik dari /arga negara. apat disimpulkan bah/a hak negara
merupakan ke/ajiban /arga negara dan sebaliknya ke/ajiban negara
merupakan hak /arga negara.Salah satu ke/ajiban /arga negara ialah membayar pajak. Amandemen
1345 khususnya pasal 2) A menyebutkan bah/a pajak dan pungutan lain
yang bersi&at memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-
undang. UU KUP No. 2 !ahun 2""# Pasal 1 angka 1 menyebutkan bah/a
pajak adalah kontribusi /ajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersi&at memaksa berdasarkan undang-undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan se#ara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
. Sejarah Pemungutan PajakPada mulanya pajak merupakan suatu upeti6pemberian se#ara #uma-
#uma7 namun si&atnya merupakan suatu ke/ajiban yang dapat dipaksakan
yang harus dilaksanakan oleh rakyat kepada raja atau penguasa. alam
perkembangannya, si&at upeti tidak hanya untuk kepentingan raja saja, tetapi
sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Perkembangan dalam
masyarakat mengubah si&at upeti yang semula dilakukan #uma-#uma dan
bersi&at memaksa kemudian dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik agar
si&atnya yang memaksa tetap ada, namun unsur keadilan lebih diperhatikan.
ntuk memenuhi unsur keadilan maka rakyat diikutsertakan dalam membuat
aturan dalam pemungutan pajak.i ndonesia, sejak 8aman #olonial $elanda ternyata telah diberlakukan
#ukup banyak undang-undang yang mengatur mengenai pembayaran pajak.
Perubahan terakhir undang-undang perpajakan baru-baru ini dilakukan pada
tahun 299: dan 299; yang menghasilkan *P No. 2; Tahun 299: yang
diperbaharui lagi dengan adanya No.1< Tahun 2993 dan PPh No.) Sumber @ainang termasuk dalam sumber > sumber lain ialah pen#etakan
uang6defcit spending7 dan Pinjaman Negara. Pen#etakan uang tidak
popular dilakukan karena memba/a akibat yang buruk bagi ekonomi.
Pinjaman negara dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
Pinjaman dalam negeri terdiri atas pinjaman jangka panjang berupa
obligasi dan pinjaman jangka pendek berupa uang muka. Sedangkan
pinjaman luar negeri sebagian besar merupakan pinjaman jangka panjang,
bentuknya dapat berupa bantuan proyek ataupun bantuan program.
$erdasarkan ndang-ndang Nomor 1: Tahun 299) tentang *euanganNegara dan ndang-ndang Nomor 1 Tahun 2994 tentang Perbendaharaan
Negara bah/a pendapatan negara dapat dikelompokkan ke dalam '17 Penerimaan perpajakan27 Penerimaan Negara $ukan Pajak)7 !ibah
Pengertian Pajak 'an *ukum Pajak
A. !ukum Pajak!ukum pajak dalam arti luas adalah hukum yang berkaitan dengan
pajak. !ukum pajak dalam arti sempit adalah seperangkat kaidah hukum
tertulis yang memuat sanksi hukum. !ukum pajak ialah suatu kumpulan
peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut
pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak 6Ro#hmat Soemitro, 13:37Penegakan hukum pajak di dalam lembaga peradilan dilakukan melalui
lembaga peradilan pajak maupun lembaga peradilan umum. Penegakan
hukum pajak melalui lembaga peradilan pajak tertuju pada penyelesaian
sengketa pajak dan dilakukan dalam @embaga *eberatan, Pengadilan Pajak,
dan ahkamah Agung. Penegakan hukum pajak melalui peradilan umum
tertuju pada penyelesaian tindak pidana pajak dan dilakukan oleh PengadilanNegeri, Pengadilan Tinggi, dan ahkamah Agung. Sedangkan penegakan
hukum pajak diluar lembaga peradilan dilakukan oleh Pejabat Pajak dengan
menggunakan /e/enang berupa menerbitkan surat ketetapan pajak dan
surat keputusan yang terkait dengan penagihan pajak.Substansi yang terkandung dalam hukum pajak juga menampakkan #iri
khasnya sebagai bagian ilmu hukum yang merupakan hukum &ungsional,
dengan &ungsi mengatur pendapatan dan perekonomian negaradaerah, dan
-
7/26/2019 Resume Pengantar Hukum Perpajakan
6/8
mempunyai instrument berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam
penegakannya.
$. Pajakalam pasal 2)A 1345 hasil amandemen disebutkan bah/a pajak
dan pungutan lain yang bersi&at memaksa untuk keperluan negara diaturdengan undang-undang. Pajak harus berlandaskan undang-undang berarti
pemungutan pajak telah mendapat persetujuan dari rakyat melalui
per/akilannya di PR yang biasa disebut Bberlandaskan yuridisC. Ada lima
unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu 'a. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undangb. Si&atnya dapat dipaksakan#. Tidak ada kontra-prestasi 6imbalan7 yang langsung dapat dirasakan oleh
pembayar pajakd. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat
maupun daerahe. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah
bagi kepentingan umum
0. %ungsi Pajaka. %ungsi budgeter
erupakan &ungsi yang letaknya di se#tor publi#, yaitu &ungsi
untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan
peraturan yang berlaku untuk membiayai pengeluaran negara.b. %ungsi regulerent
erupakan &ungsi bah/a pajak-pajak tersebut akan digunakan
sebagai suatu alat untuk men#apai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya
di luar bidang keuangan. alam hal ini ber&ungsi sebagai alat pengatur
keadaan sosial dan ekonomi.#. %ungsi demokrasi
erupakan salah satu penjelmaan atau /ujud sistem gotong
royong dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi
kemaslahatan manusia.d. %ungsi retribusi
aitu &ungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan
keadilan dalam masyarakat.
. RetribusiPungutan lain yang bersi&at memaksa seperti retribusi pada dasarnya
memiliki #iri yang sama dengan pajak, ke#uali dalam hal imbalannya yang
langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.
=. Sumbanganstilah sumbangan berlandaskan pemikiran bah/a biaya-biaya yang
dikeluarkan untuk prestasi pemerintah tertentu tidak boleh dikeluarkan dari
-
7/26/2019 Resume Pengantar Hukum Perpajakan
7/8
kas umum, karena prestasi itu tidak ditujukan kepada penduduk seluruhnya,
tetapi hanya sebagian tertentu saja.
%. DakatSumbangan *eagamaanDakat se#ara istilah berarti hak /ajib pada harta tertentu yang /ajib
diberikan kepada kalangan tertentu dan pada /aktu tertentu. $erdasarkan
Pajak Penghasilan, 8akat yang disalurkan melalui Amil Dakat, maka dapat
diperhitungkan sebagai pengurang dari penghasilan /ajib pajak.
E. *edudukan !ukum Pajak dalam Tatanan !ukum Nasional$erdasarkan pembagian hukum, ternyata hukum pajak tidak berdiri
sendiri, melainkan berada dalam kandungan hukum administrasi sebagai
bagian dari hukum publik. alam kenyataannya, berdasarkan perkembangan
dan kebutuhan negara akan pajak, ndang-ndang Pajak mengalami
perubahan. *onsekuensinya, hukum pajak telah memisahkan diri dari hukum
administrasi. !ukum pajak bukan bagian dari hukum administrasi, melainkan
kedudukannya sama dengan kajian ilmu hukum.
)sas 'an +uris'iksi Pemungutan Pajak
A. Pan#asila dan PajakPan#asila merupakan sumber hukum dasar nasional yang menji/ai
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pan#asila merupakan
tolak ukur untuk menentukan kebenaran substansi hukum yang terkandung
dalam setiap undang-undang pajak.
$. Asas-Asas Pemungutan Pajak1. Teori Asuransi
Teori asuransi diartikan dengan suatu kepentingan
masyarakat6seseorang7 yang harus dilindungi negara. asyarakat seakan
mempertanggungkan keselamatan dan keamanan ji/anya pada negara.2. Teori *epentingan
Teori kepentingan diartikan sebagai negara yang melindungi
kepentingan harta benda dan ji/a /arga negara dengan memperhatikan
pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduknya.). Teori Eaya Pikul
enurut teori ini, pemungutan pajak berlandaskan asas keadilan yaitusetiap orang yang dikenakan pajak harus sama beratnya, yang ukurannya
adalah besarnya penghasilan dan pengeluaran yang dilakukan.4. Teori Eaya $eli
enurut teori ini, &ungsi pemungutan pajak dipandang sebagai gejala
dalam masyarat,yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat
untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali
kepada masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat
-
7/26/2019 Resume Pengantar Hukum Perpajakan
8/8
dan untuk memba/anya kea rah tertentu. Teori ini menitikberatkan
ajarannya pada &ungsi pajak sebagai pengatur6regulerent7.5. Teori $akti 6Teori *e/ajiban Pajak utlak7
Teori ini berdasarkan atas paham-paham Organische Staatler yang
mengajarkan bah/a si&at negara sebagai suatu organisasi dari indi?idu >
indi?idu maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak.
0. urisdiksi Pemungutan Pajakurisdiksi adalah batas ke/enangan yang dapat dilakukan oleh suatu
negara dalam memungut pajak terhadap /arga negaranya, agar
pemungutannya tidak menjadi berulang > ulang yang bisa memberatkan
orang yang dikenakan pajak.1. $erdasarkan Asas Sumber
$erdasarkan yurisdiksi ini, pemungutan pajak tidak dapat dilepaskan
dari sumber atau tempat objek pajak itu berada.2. $erdasarkan Asas *e/arganegaraan
enurut asas ini, yurisdiksi pemungutan pajak dikenakan bukan
berdasarkan tempat objek pajak, melainkan berdasarkan status atau
kedudukan /arga negara dari setiap orang pribadi yang berasal dari
negara yang mengenakan pajak.). $erdasarkan Asas Tempat Tinggal
$erdasarkan asas ini, pemungutan pajak dilakukan oleh negara
berdasarkan tempat tinggal atau kedudukan dari /ajib pajak. Negara
ber/enang memungut pajak pada /ajib pajak yang bertempat tinggal atau
yang berkedudukan pada Negara yang bersangkutan.
Sumber '
odul ' Susi Dul?ina dan osep Poernomo, B Modul Pengantar PerpajakanC,Sekolah
Tinggi Akuntansi Negara, 2914.