I. MASA DEPAN AKUNTANSI DAN ISU PENGUNGKAPAN

Wallman (1995) menyatakan bahwa akuntan adalah penjaga pasar keuangan. Tanpa akuntan yang

memastikan kualitas dan integritas dari informasi keuangan, pasar untuk modal akan jauh dari efisien,

biaya modal akan tinggi, dan standar hidup akan rendah. Profesi akuntansi telah melakukan fungsi yang

menjanjikan masyarakat sejumlah manfaat, termasuk risiko investasi rendah dan alokasi sumber daya

yang lebih baik. Pada gilirannya, akuntan telah mendapatkan kekuatan hukum tetap perusahaan tidak

bisa datang ke pasar publik tanpa keterangan seorang akuntan.

Wallman (1995) menyarankan empat isu akuntansi dan pengungkapan yang penting untuk laporan

keuangan masa depan:

1. Pengakuan dan pengukuran dari manfaat dan kewajiban bisnis – dalam kata lain, apa yang harus

dilaporkan dalam laporan keuangan sebuah perusahaan.

Ini artinya bahwa laporan keuangan cukup dan akurat mencerminkan asset dan liabilitas

perusahaan.

2. Ketepatan waktu laporan keuangan – dalam kata lain, kapan harus mengakui item yang dilaporkan.

Cepatnya peristiwa atau kejadian secara signifikan memengaruhi perusahaan telah membuat system

audit laporan tahunan dan quarterly menjadi usang. Saat ini laporan tahunan bahkan quarterly tidak

mencakup dan mengkomunikasikan pengembangan material dalam waktu yang cukup dalam

memenuhi kebutuhan informasi di pasar.

3. Konsep perusahaan – dalam kata lain, apa yang diukur.

Konsep yang sering disebut sebagai perusahaan juga berubah. Contoh, sekarang sulit menentukan

batasan perusahaan. ada perusahaan publik dengan banyak akan perusahaan publik, masing-masing

dengan joint venturenya, pengaturan lisensi, dan afiliasi lain. Akan banyak “virtual firm”. Akan

muncul tantangan menentukan bagaimana virtual firm ini mengukur pendapatan, arus kas, dan aset

riil dan membuat masuk akal dari perspektif pengguna laporan keuangan.

4. Saluran distribusi – dalam kata lain, dimana dan bagaimana mendistribusikan informasi.

IMPLIKASI DAN HASIL POTENSIAL

Tiga kemungkinan skenario pelaporan keuangan di masa datang. Salah satu hasil dari aktivitas tersebut

mungkin merupakan stratifikasi informasi akuntansi yang tersedia untuk berbagai jenis pengguna akhir.

Sebagai contoh, investor profesional institusional dan lainnya akan membeli informasi keuangan yang

lebih rinci atau tepat waktu dari penyedia khusus. Demikian pula, kreditur dan konstituen lainnya yang

memiliki kekuatan tawar mungkin meminta dari perusahaan akan informasi keuangan yang tepat waktu

dan berkualitas tinggi secara konsisten.

Hasil yang kedua mengabaikan untuk mempertimbangkan secara memadai kebutuhan masa depan

sistem akuntansi yang tepat, karena ada kendala peraturan dan akuntansi, perusahaan publik yang ingin

terlibat dalam struktur bisnis yang inovatif dan afiliasi mungkin akan sulit untuk melakukannya dan

mungkin putus asa melakukan usaha tersebut.

Hasil ketiga lebih positif yaitu untuk profesi akuntansi, bersama dengan manajer keuangan di dalam

perusahaan, untuk mengambil langkah-langkah sekarang untuk mengeksplorasi isu-isu yang dibahas di

sini dan untuk mulai merancang suatu sistem informasi yang fleksibel yang akan mampu mengatasinya.

PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Pengungkapan laporan keuangan sangatlah penting bagi para stakeholders, sehingga jika informasi yang

terkandung dalam laporan keuangan tersebut mengandung ketidakbenaran maka dapat merugikan

pengguna laporan keuangan tersebut. Ketidakbenaran penyajian laporan keuangan dapat terjadi karena

berbagai hal, contohnya, kesalahan internal atau kesalahan mendasar yang dilakukan perusahaan.

Berbagai kesalahan mendasar ini mengharuskan perusahaan melakukan penyajian kembali

(restatement).

Penelitian yang dilakukan Plumlee dan Yohn di Amerika, akhir-akhir ini terjadi peningkatan jumlah

penyajian kembali laporan keuangan yang menimbulkan debat terhadap apa yang melandasi

peningkatan ini. Berbagai pihak menyebutkan alasan penyajian kembali, termasuk kompleksitas

akuntansi, penilaian manajemen, perkembangan standar akuntansi dan pedoman pelaksanaan, aplikasi

Sarbanes-Oxley Act (2002) seksi 404, kompleksitas transaksi, dan manajemen laba.

PENTINGNYA PELAPORAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI (Wallman, 1996)

Dari perspektif yang paling umum, tujuan pelaporan akuntansi dan keuangan adalah untuk memberikan

informasi yang berguna untuk investor, kreditur, termasuk karyawan dan pemasok utama dan

pelanggan-dalam melakukan investasi, kredit, pemantauan dan keputusan lainnya. Tujuan umum dapat

ditetapkan lebih lanjut dan dianalisis dengan menjelaskan tiga tujuan spesifik dan berbeda dan fungsi

pelaporan keuangan: (1) aset, alokasi modal dan investasi, (2) "kontrak" dan "ex post settling-up", dan (3

) corporate stewardship and monitoring.

Memfasilitasi Alokasi Modal yang Efisien, Aset dan Investasi Lainnya

Pelaporan keuangan dan Akuntansi harus memfasilitasi alokasi modal, aset dan investasi lainnya,

termasuk modal manusia. Jelas, pemasok modal-dari semua jenis-ingin informasi yang dapat diandalkan

dan relevan tentang investasi dan peluang investasi. Pengungkapan keuangan yang didefinisikan dengan

baik, dapat dimengerti dan sesuai standar membantu pengguna dan pemasok modal bersama-sama

dengan biaya yang efektif, sehingga mengurangi biaya memperoleh modal.

Menyediakan Mekanisme Contractual dan Ex Post Settling-Up

Laporan keuangan juga digunakan dalam hubungannya dengan pengaturan pasca kontrak dan Ex Post

Settling-Up. Misalnya, kreditur sering membutuhkan peminjam untuk mempertahankan rasio keuangan

tertentu dan sesuai dengan persyaratan lainnya berdasarkan pengukuran akuntansi. Dengan

memberikan keseragaman dalam pengukuran dan pelaporan, serta pengesahan bila relevan, akuntansi

dan laporan keuangan memfasilitasi "ex post settling-up" di antara pihak kontrak, sehingga mendorong

pengaturan kontrak yang efisien biaya.

The "Stewardship" Function

Akuntansi dan pelaporan keuangan juga membantu orang luar memantau kinerja manajemen

perusahaan, dan manajemen perusahaan untuk menilai kinerja sendiri dan bahwa karyawan perusahaan

lain. Sebagai contoh, segmen pelaporan diwajibkan oleh peraturan GAAP menyediakan pemegang

saham dan analis akan wawasan pada distribusi profitabilitas perusahaan produk dan tren.

PENURUNAN ATAS RELEVANSI PELAPORAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN

Mengingat pentingnya laporan keuangan historis, masalah yang muncul adalah mereka menjadi semakin

kurang bermanfaat dan, jika demikian, bagaimana kita membuat mereka semakin lebih bermanfaat?

Ada beberapa indikasi bahwa hal ini terjadi. Sebagai contoh, laporan keuangan tradisional kini secara

signifikan lebih sedikit mencerminkan aset yang menciptakan kekayaan daripada di masa lalu. Aktiva

tidak berwujud seperti merek, modal intelektual, paten, hak cipta, pengeluaran untuk penelitian dan

pengembangan, sumber daya manusia, dll menghasilkan peningkatan jumlah kekayaan secara

keseluruhan.

Alasan utama berkurangnya utilitas pelaporan akuntansi dan keuangan dapat diringkas dengan mengacu

pada usia pertanyaan lama "siapa," "apa," "saat," "mana," "bagaimana "dan" mengapa."

"Siapa" adalah Perusahaan? Konsep Perubahan Firma

Hal ini menjadi sulit untuk menentukan batasan perusahaan. Revolusi informasi bergerak ke sebuah

area baru di mana bisnis dapat beroperasi dengan kelincahan lebih besar daripada sebelumnya. Laporan

AICPA menunjukkan bahwa ukuran rata-rata badan hukum kemungkinan akan menurun pada tahun

2005, sebagai perusahaan, pemasok, karyawan dan pelanggan bekerja sama dalam sistem transaksi

berbasis hubungan. Sebagai contoh, VISA Internasional dapat dilihat sebagai sebuah perusahaan dengan

sumber daya yang luas dalam struktur "nontradisional" bisnis yang membuat untuk sebuah perusahaan

virtual. Ke depan, kita juga akan memiliki perusahaan virtual dengan ribuan orang jaringan bersama

dalam kombinasi yang terbentuk untuk memulai dan menyelesaikan tugas.

Menentukan "Apa" untuk Nilai: Isu Pengakuan dan Pengukuran

Kita juga harus mempertanyakan yang dimaksud "apa" yang kita ukur dan laporkan. Sebagaimana

dibahas di atas, secara historis, aktiva dan kewajiban yang digunakan untuk menghasilkan kekayaan

yang diakui dalam laporan keuangan pada biaya dan yang sifatnya "hard" atau nyata-seperti pabrik dan

peralatan. Namun, pergeseran ke ekonomi berbasis pengetahuan telah menciptakan atau memusatkan

perhatian meningkat pada kategori yang sama sekali berbeda dari aset seperti merek dan lainnya yang

sifatnya "soft" dari aset yang telah disebutkan.

"kapan" untuk Laporan? Ketepatan waktu Pelaporan Keuangan

Percepatan peristiwa yang secara signifikan dapat mempengaruhi nilai saham telah mulai membuat

sistem audit tahunan dan laporan triwulanan usang. Produk telah memperpendek siklus, praktek

manajemen risiko membaik dan lebih umum, dan produk dan perusahaan secara keseluruhan menjadi

usang jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Wallman (1996) menyarankan, bahwa dari waktu ke waktu

kita perlu mengembangkan sistem yang memenuhi kebutuhan informasi yang tepat waktu-dan akhirnya

realtime.

"Di mana" dan "Bagaimana" Pelaporan Keuangan harus diarahkan? Saluran Distribusi Informasi

Di masa depan, end-user akan memiliki akses ke analitik dan elektronik data yang akan membuat

informasi terpilah yang sangat berguna dan tepat waktu kepada mereka - jika disediakan.

PERSPEKTIF BERBEDA: HITAM DAN PUTIH VS COLOR

Pelaporan keuangan dapat dibagi menjadi empat segmen yang luas. Pada tingkat pertama kita memiliki

laporan keuangan itu sendiri, yang berfokus pada item diakui yang berkaitan dengan sumber daya (aset)

dari suatu entitas, klaim terhadap sumber daya tersebut (kewajiban dan ekuitas) dan hasil usaha.

Subset kedua dari laporan keuangan terdiri dari catatan atas laporan keuangan.Catatan dirancang untuk

menjelaskan informasi dalam laporan keuangan.

Dua kategori terakhir adalah informasi tambahan (seperti informasi yang berkaitan dengan perubahan

harga) dan informasi lainnya yang diberikan oleh sebuah perusahaan (seperti diskusi manajemen dan

analisis). Informasi ini menambah laporan keuangan atau catatan. Hal ini sering mencakup informasi

yang mungkin relevan tapi itu tidak memenuhi semua kriteria untuk pengakuan. Hal ini sering tidak

tunduk pada pengesahan pihak ketiga.

Model Alternatif

Wallman (1996) berpendapat, menanggapi masalah ini, saya percaya sekarang saatnya untuk

memperbaiki sudut pandang kita pada pelaporan keuangan. Kita perlu, secara khusus, untuk menjauh

dari model yang terutama bergantung pada pengakuan “hitam dan putih” dalam laporan keuangan. Kita

harus bergerak ke arah model di mana laporan keuangan dan pengungkapan yang terkait lebih

dipandang sebagai lapisan yang berbeda informasi-hanya sebagai gambaran warna yang bertekstur

halus dapat memberikan informasi lebih banyak daripada representasi “hitam dan putih”.

Dalam pendekatan ini, bukan dimulai dengan pertanyaan apakah item harus diakui dalam laporan

keuangan, pertanyaan pertama akan apakah item harus menjadi bagian dari pengungkapan keuangan

perusahaan, kemudian untuk diskusi dari lapisan yang mana item harus dilaporkan.

Penerapan model ini lingkungan bisnis saat ini membutuhkan: (1) spesifikasi lapisan tambahan, di luar

laporan keuangan inti, termasuk kriteria untuk dimasukkan item dalam satu lapisan versus lain, dan (2)

pertimbangan betapa berbedanya tingkat atestasi mungkin melampirkan informasi dalam berbagai

lapisan.

Menentukan Lapisan Model

Layer 1: item memuaskan kriteria pengakuan. Lapisan pertama akan mencakup barang-barang

memuaskan kriteria pengakuan. Dapat diasumsikan untuk menjadi laporan keuangan saat inti.

Layer 2: item perhatian kepada kehandalan. Lapisan kedua akan mencakup barang-barang yang

umumnya akan memenuhi kriteria pengakuan, kecuali bahwa ada kekhawatiran kehandalan yang

mencegah dimasukkannya mereka dalam laporan keuangan inti.

Layer 3: item perhatian pada definisi dan keandalan. Lapisan ketiga dapat berisi item yang mungkin

meningkatkan kehandalan dan definisi laporan seperti kebijakan kepuasan pelanggan dibandingkan

dengan investasi untuk mengembangkan kepuasan pelanggan.

Layer 4: item tidak memuaskan kriteria definisi. Lapisan keempat dalam spektrum “warna” pelaporan

dapat ditentukan untuk barang yang memuaskan pengukuran, keandalan dan kriteria relevansi, tetapi

jelas tidak memenuhi definisi elemen laporan. Dalam banyak kasus ini adalah item yang saat ini

membantu dalam evaluasi elemen laporan yang diakui.

Layer 5: item memperluas definisi, kehandalan dan pengukuran. Akhirnya, lapisan tambahan spektrum

pelaporan “warna” dapat ditentukan untuk item yang relevan yang tidak memenuhi definisi elemen dan

yang belum dapat diukur secara andal.

II. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Menurut Glass Lewis & Co pada tahun 2006, di Amerika terjadi 1538 kali restatement, jumlah ini 3 kali

lipat lebih banyak dibandingkan jumlah restatement pada tahun 2003 sebanyak 475, banyak terjadi

perdebatan mengenai alasan yang mendasari terjadinya kenaikan jumlah restatements, beberapa pihak

menyatakan alasan-alasan yang masuk akal mengenai penyebab restatement, diantaranya :

kompleksitas akuntansi, management judgement, bertambahnya aturan akuntansi, persayaratan

Sarbanes oakley act of 2002(sox) section 404 yang mengharuskan manajemen dan eksternal auditor

untuk melaporkan kecukupan internal control over fianancial reporting (ICFR), kompleksitas transaksi

dan juga earnings management

Penelitian yang dilakukan Plumlee dan Yohn di Amerika, akhir-akhir ini terjadi peningkatan jumlah

penyajian kembali laporan keuangan yang menimbulkan debat terhadap apa yang melandasi

peningkatan ini. Berbagai pihak menyebutkan alasan penyajian kembali, termasuk kompleksitas

akuntansi, penilaian manajemen, perkembangan standar akuntansi dan pedoman pelaksanaan, aplikasi

Sarbanes-Oxley Act (2002) seksi 404, kompleksitas transaksi, dan manajemen laba.

Menurut Glass Lewis & C0 pada tahun 2006, terjadi 1538 restatement, jumlah ini 3 kali lipat

dibandingkan jumlah restatement pada tahun 2003 sebanyak 475 di Amerika, perdebatan mengenai

alasan yang mendasari terjadinya kenaikan jumlah restatements, beberapa pihak menyatakan alasan-

alasan yang masuk akal mengenai penyebab restatement, diantaranya : kompleksitas akuntansi,

management judgement, bertambahnya aturan akuntansi, persayaratan Sarbanes oakley act of

2002(sox) section 404 yang mengharuskan manajemen dan eksternal auditor untuk melaporkan

kecukupan internal control over fianancial reporting (ICFR), kompleksitas transaksi dan juga earnings

management,

Plumlee dan Yohn menganalisa pengungkapan pada penyajian kembali dari tahun 2002 sampai dengan

2006 untuk mencari bukti empiris atas apa yang menyebabkan penyajian kembali oleh perusahaan.

mereka mengklasifikasikan tiap penyajian kembali pada empat sebab:

1) Kesalahan internal perusahaan

Penyajian kembali diklasifikasikan sebagai kesalahan internal jika pengungkapan menunjukkan

bahwa kesalahan (error) disebabkan karena “pencatatan yang kurang” atau kesalahan aplikasi dari

standar akuntansi.

2) Manipulasi yang disengaja

Diklasifikasikan sebagai Manipulasi jika pengungkapan menunjukkan terjadi earning manipulation,

jika ada tindakan dari SEC atau tuntutan class action pemegang saham terkait penyajian kembali,

atau jika ada artikel berita bahwa penyajian kembali terkait earning manipulation.

3) Kompleksitas transaksi

Diklasifikasikan sebagai Kompleksitas jika pengungkapan atas transaksi menimbulkan kesulitan

akuntansi yang menyebabkan error.

4) Beberapa karakteristik dari standar akuntansi

Diklasifikasikan sebagai Standard jika pengungkapan menunjukkan bahwa error terjadi karena

kesalahan aplikasi standar akuntansi dan factor-faktor yang berhubungan dengan standar akuntansi

yang berhubungan dengan penyajian kembali.

Plumlee dan Yohn menganalisa penyebab perusahaan melakukan penyajian kembali dan karakteristik

dari standar akuntansi yang berhubungan dengan penyajian kembali tersebut. Mereka juga memeriksa

hubungan antara penyebab penyajian kembali dan efek dari tiap penyajian kembali pada net income

dan kelemahan laporan internal control.

Hasil dari penelitian dari Plumlee dan Yohn adalah mereka mendokumentasikan bahwa kesalahan

internal perusahaan adalah penyebab utama perusahaan melakukan penyajian kembali, walaupun

bagian signifikan dari penyajian kembali karena standar akuntansi. Penyajian kembali akibat karakteristik

standar akuntansi sering berhubungan dengan kurang jelasnya penerapan standar karena standar

tersebut kurang dimengerti. Mereka juga menemukan peningkatan dalam kelemahan pengendalian

internal.

Sedangkan menurut situs auditanalytics.com, pada tahun 2009 secara keseluruhan terjadi 674

restatements , jika kita lihat pada table dibawah ini restatements puncak restatement terjadi pada tahun

2006, dan kemudian terus menurun setiap tahunya.

Pengaturan mengenai penyajian kembali laporan keuangan

Di indonesia penyajian kembali laporan keuangan diatur oleh PSAK No.25 , dan Peraturan Bapepam No.8

G 7 pasal

Pengaturan Penyajian Kembali Laporan Keuangan menurut PSAK No. 25

Penyajian kembali laporan keuangan diatur dalam PSAK No. 25 “Laba atau Rugi untuk Periode Berjalan,

Kesalahan Mendasar, dan Perubahan Kebijakan Akuntansi (reformat 2007)”.

Berdasarkan PSAK 25 peruahan akuntansi terdiri dari 3 jenis, yaitu Perubahan estimasi akuntansi,

perubahan kebijakan akuntansi dan keslahan mendasar, dari 3 jenis perubahan akuntansi ini, yang dapat

menyebabkan restatement hanya 2 jenis, yaitu a kesalahan mendasar dan Perubahan kebijakan

akuntansi. Perubahan estimati diperlakukan secara prospektif

1) Kesalahan Mendasar

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau lebih periode sebelumnya mungkin

baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mendasar ini timbul dari kesalahan perhitungan

matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta,

kecurangan atau kelalaian. Koreksi atas kesalahan tersebut biasanya dimasukkan dalam perhitungan

laba atau rugi bersih periode berjalan.

Kesalahan mendasar ini mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan

periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi pada

tanggal penerbitannya.

Dalam mengoreksi suatu kesalahan yang mendasar, jumlah koreksi yang berhubungan dengan

periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan saldo laba awal periode. Informasi

komparatif harus dinyatakan kembali, kecuali jika untuk melaksanakannya dianggap tidak praktis.

(PSAK 25 par 33).

Dengan kata lain, suatu koreksi atas kesalahan mendasar dalam pelaporan keuangan harus

diterapkan secara retrospektif, artinya bahwa laporan keuangan yang menyajikan informasi

komparatif untuk periode sebelumnya, disajikan seolah-olah kesalahan mendasar telah dikoreksi

dalam periode di mana kesalahan tersebut dibuat.

Jumlah koreksi yang berhubungan dengan setiap periode dimasukkan dalam perhitungan laba atau

rugi bersih periode yang bersangkutan. Sedangkan jumlah koreksi yang berhubungan dengan

periode-periode sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif, disesuaikan pada

saldo laba awal periode dalam periode yang paling awal.

PSAK 25 paragraf 36 menyatakan Perusahaan harus mengungkapkan hal-hal berikut:

(a) Hakikat kesalahan mendasar;

(b) Jumlah koreksi untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya;

(c) Jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode-periode sebelum periode yang tercakup

dalam informasi komparatif; dan

(d) Kenyataan bahwa informasi komparatid telah dinytakan kembali atau kenyataan bahwa

informasi komparatif tidak praktis untuk dinyatakan kembali.

2) Perubahan Kebijakan Akuntansi

Paragraf 38 PSAK 25 menyatakan bahwa suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan

hanya jika penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan

perundangan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku, atau jika diperkirakan bahwa

perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam

laporan keuangan suatu perusahaan.

Ada hal-hal yang bukan merupakan perubahan dalam kebijakan akuntansi:

(a) Penerapan suatu kebijakan akuntansi atas suatu kejadian atau transaksi yang berbeda

substansinya dengan kejadian atau transaksi yang sebelumnya terjadi; dan

(b) Penerapan suatu kebijakan akuntansi baru atas suatu kejadian atau transaksi yang belum

pernah terjadi sebelumnya, atau yang dampaknya tidak material.

Paragraf 42 PSAK No. 25 mengatur bahwa suatu perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan

sehubungan dengan penerapan suatu standar akuntansi keuangan yang diberlakukan harus

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan transisi yang ditentukan dalam PSAK tersebut. Jika

tidak ada ketentuan transisi dan untuk semua perubahan kebijakan akuntansi yang lain, perubahan

kebijakan akuntansi tersebut harus diterapkan sesuai dengan perlakuan akuntansi dalam paragraf

45, 48 dan 49 dari Pernyataan ini.

Paragraf 45 mengatur bahwa suatu perubahan kebijakan akuntansi harus diterapkan secara

retrospektif dengan melaporkan jumlah setiap penyesuaian yang terjadi yang berhubungan dengan

periode sebelumnya sebagai suatu penyesuaian pada saldo laba awal periode (retained earnings),

kecuali jika jumlah tersebut tidak dapat ditentukan secara wajar. Informasi komparatif harus

dinyatakan kembali, kecuali jika untuk melaksanakannya dianggap tidak praktis.

Paragraf 48 menyatakan perubahan kebijakan akuntansi harus diterapkan secara prospektif jika

jumlah penyesuaian terhadap saldo laba awal periode (retained earnings) yang dijelaskan dalam

paragraf 45 tidak dapat ditentukan secara wajar.

Sedangkan paragraf 49 mengatur bahwa jika suatu perubahan kebijakan akuntansi mempunyai

pengaruh material terhadap periode sekarang atau sebelumnya, atau mungkin juga mempunyai

pengaruh material terhadap periode berikutnya, perusahaan harus mengungkapkan hal-hal berikut :

(a) alasan dilakukannya perubahan;

(b) jumlah penyesuaian untuk periode berjalan dan periode sebelumnya;

(c) jumlah penyesuaian yang berhubungan dengan masa sebelum periode yang tercakup

dalam informasi komparatif; dan

(d) kenyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau kenyataan bahwa

untuk menyatakan kembali informasi komparatif dianggap tidak praktis.

Perlakuan Restatement berdasarkan peraturan Bapepam G7

Menurut Peraturan Bapepam no VIII G7, apabila perusahaan melakukan penyajian kembali

(restatement) atas laporan keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya, maka keterangan “disajikan

kembali” dan nomor referensi yang mengacu kepada Catatan atas Laporan Keuangan yang menjelaskan

penyajian kembali tersebut harus disajikan pada kolom tahun dimana laporan keuangan tersebut

disajikan kembali, masing-masing di Neraca, Laporan Laba rugi, Laporan perubahan euitas dan Laporan

arus kas.

Perubahan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar harus diperlakukan sebagai berikut :

1) Perubahan estimasi akuntansi

Suatu estimasi direvisi jika ada perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena adanya

informasi baru, bertambahnya pengalaman atau perkembangan lebih lanjut. Dampak perubahan ini

harus diperlakukan secara prospektif.

2) Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya jika penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda

diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku, atau jika

diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih

sesuai dalam laporan keuangan suatu perusahaan.

3) Kesalahan Mendasar

Kesalahan mendasar mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam

penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta dan kecurangan atau kelalaian

Dampak perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan mendasar harus

diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian kembali (restatement) untuk periode

yang telah disajikan sebelumnya dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian

sebagai suatu penyesuaian pada saldo laba awal periode. Pengecualian dilakukan apabila dianggap tidak

praktis atau secara khusus diatur lain

PERAN AUDITOR DALAM PENYAJIAN KEMBALI

Standar Profesional Akuntan Publik seksi 561 tentang Penemuan Kemudian Fakta yang Ada pada Tanggal Laporan Auditor paragraf 3 menyatakan Setelah auditor menerbitkan laporannya, ia tidak berkewajiban untuk meminta keterangan lebih lanjut atau melaksanakan prosedur audit apa pun berkenaan dengan laporan keuangan auditan yang dicakup oleh laporannya, kecuali jika ia mendapatkan informasi baru yang dapat berdampak terhadap laporannya. Di samping itu, Seksi ini tidak berlaku untuk situasi yang timbul dari perkembangan atau peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan auditor. Seksi ini juga tidak berlaku untuk penyelesaian kontijensi dan masalah lain yang terjadi setelah penerbitan laporan auditor, yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan dan untuk hal-hal yang telah mengakibatkan penyimpangan dari laporan auditor bentuk baku.

Prosedur audit

Paragraf 4 menyatakan bahwa bila auditor menyadari adanya informasi yang bersangkutan dengan laporan keuangan yang sebelumnya telah dilaporkannya, namun tidak diketahuinya pada tanggal laporan auditnya, yang karena sifat dan sumber informasi tersebut mengharuskan auditor menyelidiki

informasi tersebut, jika hal itu diketahuinya selama pelaksanaan audit, segera sepanjang praktis dilakukan, ia harus menentukan apakah informasi tersebut andal dan apakah fakta tersebut ada pada tanggal laporan auditnya. Dalam hubungan ini, auditor harus membicarakan masalah ini dengan kliennya pada tingkatan manajemen yang semestinya, termasuk dewan komisaris, dan meminta kerja sama mereka dalam penyelidikan apapun yang dianggap perlu.

Paragraf 5 menyatakan bila informasi yang ditemukan kemudian ternyata andal dan ada pada tanggal laporan audit, auditor harus mengambil tindakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam paragraf berikut ini, jika sifat dan dampak masalah tersebut sedemikian rupa sehingga (a) laporan auditor akan terpengaruh jika informasi tersebut diketahui pada tanggal laporan auditnya dan belum dicerminkan dalam laporan keuangan, dan (b) auditor yakin ada orang yang sekarang mengandalkan atau kemungkinan besar mengandalkan laporan keuangan tersebut memandang penting terhadap informasi tersebut. Sehubungan dengan (b), pertimbangan harus dilakukan, di antaranya, waktu yang telah lewat sejak laporan keuangan diterbitkan.

Jika auditor berkesimpulan, setelah mempertimbangkan (a) dan (b) dalam paragraf 05, tindakan harus diambil oleh auditor untuk mencegah peletakan kepercayaan di masa yang akan datang terhadap laporan auditnya, ia harus memberi tahu kepada kliennya untuk membuat pengungkapan semestinya tentang informasi baru yang ditemukan dan dampaknya terhadap laporan keuangan kepada orang yang sekarang mengandalkan atau kemungkinan besar mengandalkan laporan keuangan dan laporan auditor yang bersangkutan. Jika klien membuat pengungkapan semestinya, metode yang digunakan dan pengungkapan yang dilakukan tergantung atas keadaan berikut ini:

a. Jika dampak informasi yang ditemukan kemudian terhadap laporan keuangan dan laporan auditor dapat ditentukan segera, pengungkapan harus berupa penerbitan, sesegera mun laporan keuangan dan laporan audit yang telah direvisi. Alasan revisi biasanya harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan dan diacu dalam laporan audit. Umumnya, hanya laporan keuangan auditan paling akhir yang memerlukan revisi, meskipun revisi tersebut sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi dalam tahun-tahun sebelumnya.

b. Jika dampak informasi yang ditemukan kemudian atas laporan keuangan tidak dapat ditentukan tanpa penyelidikan yang memakan lama, penerbitan laporan keuangan dan laporan audit yang direvisi perlu ditunda. Dalam keadaan ini, pengungkapan semestinya akan berupa pemberitahuan oleh klien kepada orang-orang yang diketahui meletakkan atau kemungkinan besar meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan dan laporan auditor yang bersangkutan untuk tidak mengandalkan laporan keuangan yang bersangkutan, dan bahwa revisi laporan keuangan dan laporan auditor akan diterbitkan dengan selesainya penyelidikan. Jika berlaku, klien harus disarankan untuk membicarakan dengan Bapepam, bursa, dan badan pengatur lainnya, mengenai pengungkapan yang dilakukan dan cara-cara yang ditempuh dalam menghadapi keadaan tersebut.

Langkah yang Ditempuh oleh Auditor

Paragraf 7 SPAP menyatakan Auditor harus melaksanakan langkah apa pun yang dipandang perlu untuk memuaskannya bahwa Klien telah melakukan pengungkapan yang ditetapkan dalam paragraf 06.

Jika Klien menolak untuk melakukan pengungkapan yang disebutkan dalam paragraf 06, auditor harus memberitahu setiap anggota dewan komisaris dan/atau komite audit mengenai penolakan tersebut dan kenyataan bahwa, dengan tidak adanya pengungkapan tersebut oleh Klien, auditor akan menempuh langkah sebagaimana digariskan berikut ini untuk mencegah pengguna laporan meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditnya di masa yang akan datang. Langkah-langkah yang semestinya diambil oleh auditor tergantung atas tingkat kepastian pengetahuan auditor tentang adanya orang-orang yang sekarang atau yang akan meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan dan laporan audit, dan yang memandang penting informasi tersebut, serta tingkat kepraktisan bagi auditor untuk dapat berkomunikasi dengan mereka. Kecuali jika penasihat hukum auditor memberikan rekomendasi lain, auditor harus mengambil langkah berikut ini sepanjang dapat berlaku(paragraf 8):

a. Pemberitahuan kepada Klien bahwa laporan auditor harus tidak lagi dihubungkan dengan laporan keuangan.

b. Pemberitahuan kepada badan pengatur yang memiliki jurisdiksi atas Klien bahwa laporan auditor tidak lagi dapat diandalkan.

c. Pemberitahuan kepada setiap orang yang diketahui oleh auditor meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan bahwa laporan auditnya tidak lagi dapat diandalkan. Umumnya, tidak praktis bagi auditor untuk mengirimkan pemberitahuan individual kepada pemegang saham atau investor yang jumlahnya banyak, yang biasanya identitas mereka tidak diketahui oleh auditor. Pemberitahuan kepada badan pengatur biasanya merupakan satu-satunya cara yang praktis yang dapat dilakukan oleh auditor untuk kepentingan pengungkapan semestinya. Pemberitahuan tersebut harus disertai dengan permintaan bahwa badan tersebut melakukan langkah apa pun yang dipandang tepat untuk melakukan pengungkapan yang diperlukan. Bagi perusahaan-perusahaan yang berada di bawah jurisdiksi Bapepam dan bursa efek pemberitahuan melalui lembaga tersebut merupakan cara yang tepat.

P e n g u n g k a p a n A u d i t o r

Pengungkapan temuan auditor diatur dalam SPSP paragraf 9 yaitu Panduan berikut ini harus dianut oleh auditor dalam menentukan isi pengungkapan yang ditujukan kepada pihak selain klien, sesuai dengan yang digariskan dalam paragraf 08.

a. Jika auditor telah dapat melakukan penyelidikan yang memuaskan terhadap informasi dan telah menentukan bahwa informasi tersebut andal:(1) Pengungkapan harus menjelaskan dampak informasi yang diperoleh kemudian terhadap

laporan auditor jika informasi tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditnya dan tidak dicerminkan dalam laporan keuangan. Pengungkapan harus termasuk penjelasan tentang sifat informasi yang diperoleh kemudian dan dampaknya terhadap laporan keuangan.

(2) Informasi yang diungkapkan harus setepat dan senyata mungkin dan harus tidak melampaui dari yang dipandang perlu untuk tujuan yang disebutkan dalam subparagraf

(1) di atas. Komentar terhadap perilaku atau motivasi seseorang harus dihindarkan.b. Jika klien tidak mau bekerja sama dan sebagai akibatnya auditor tidak dapat melakukan

penyelidikan yang memuaskan terhadap informasi tersebut, pengungkapan auditor tidak perlu merinci informasi khusus tertentu, namun hanya menunjukkan bahwa informasi tersebut telah diketahui oleh auditor yang kliennya tidak memberikan kerja sama dalam menguatkan informasi tersebut dan bahwa, jika informasi tersebut benar, auditor percaya bahwa laporan auditnya harus tidak lagi dapat diandalkan atau dihubungkan dengan laporan keuangan kliennya. Pengungkapan tidak perlu dilakukan kecuali jika auditor percaya bahwa laporan keuangan kemungkinan menyesatkan dan laporan auditnya tidak dapat diandalkan.

Kasus Restatement pada Perushaan Bakrie & Brothers Tbk: Kasus penempatan kas dan setara kas (deposito berjangka pada Bank Capital) pada

tahun 2010.

Profil perushaan

Perusahaan ini didirikan pada tahun 1942, didirikan sebagai perusahaan general trading,

dibawah ini adalah perkembangan perusahaan

(source http://www.bakrie-brothers.com/

Group Sturcture

(source http://www.bakrie-brothers.com/)

Latar Belakang Kasus

Kasus ini bermula dari adanya laporan mengenai kejanggalan laporan keuangan konsolidasi kuartal 1 2010 BNBR. Dalam laporan keuangan kuartal 1 tahun 2010, Jumlah kas dan setara kas berjumlah Rp 5,3 Triliun, didalan jumlah ini terdapat deposito tercatat pada bank Capital sebesar Rp 3,758 triliun , sedangkan dalam laporan keuangan kuartal 1 tahun 2010 milik PT Bank Capital Tbk, simpanan nasabah-deposito berjangka pada pihak ketiga sebesar Rp 2,171 triliun, selisih yang ada sebesar Rp 1,581 triliun.

(laporan keuangan konsolidasian kuartal 1 tahun 2010 PT bakrie & brothers Tbk)

(laporan keuangan kuartal 1 tahun 2010 milik PT Bank Capital Tbk)

Setelah diusut, ternyata Bank Capital tidak bersalah, kesalahan ada pada pihak Bakrie&brothers, jumlah deposito berjangka yang ada di pihak Bank capital ternyata hanya sebesar Rp 424,301 miliar. Sehingga terjadi kesalahan pencatatan Rp 3,334 triliun. Atas hal ini BNBR dikenai denda sebesar Rp 1 M,oleh bapepam , sedangkan BEI memberikan denda sebesar Rp 500 juta

Pada tanggal 27 juli 2010, PT bakrie & brothers melakukan Restatement atas laporan keuangan kuartal 1 tahun 2010, dapat dilihat dibawh ini

Pembahasan

Dalam laporan keuangan ini, BNBR melakukan kesalahan pencatatan laporan keuangan, dan setelah kasus ini terkuak perusahaan melakukan restatement atas laporan keuangan konsolidasian kuartal 1 tahun 2010.

Sesuai dengan PSAK no 25,penyajian kembali ini merupakan suatu kesalahan mendasar, dalam

paragraph 33, dinyatakan bahwa dalam mengoreksi suatu kesalahan yang mendasar, jumlah koreksi

yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan saldo laba

awal periode , informasi komparatif harus dinyatakan kembali, kecuali jika untuk melaksanakanya

dianggap tidak praktis.

Kami melihat bahwa sesuai dengan PSAK no 25, restatement yang dilakukan perusahaan telah

dilakukan dengan benar.

Sedangkan Menurut aturan tambahan dari Peraturan Bapepam no VIII G7 pada pasal 2 poin L,

apabila perusahaan melakukan penyajian kembali (restatement) atas laporan keuangan yang telah

diterbitkan sebelumnya, maka keterangan “disajikan kembali” dan nomor referensi yang mengacu

kepada Catatan atas Laporan Keuangan yang menjelaskan penyajian kembali tersebut harus

disajikan pada kolom tahun dimana laporan keuangan tersebut disajikan kembali, masing-masing di

Neraca, Laporan Laba rugi, Laporan perubahan ekuitas dan Laporan arus kas.

Berdasarkan aturan bapepam ini kami tidak melihat adanya keterangan “disajikan kembali” dan

nomor referensi yang mengacu kepada catatan atas laporan keuangan di tahun laporan tersebut

disajikan.

Terjadinya manipulasi pelaporan keuangan ini melanggar UU pasar modal nomor 8 tahun 1995 pasal 90 yang berisi:

Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:

a. menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun;

b. turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan

c. membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan

fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang

terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau

menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi

Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.

Atas pelanggaran ini sebenarnya dapat diancam berdasarkan Undang-undang Pasar Modal modal nomor 8 Tahun 1995, pasal 104, Bapepam-LK memiliki kewenangan untuk memberi sanksi denda sebesar Rp 15 miliar dan denda untuk pidana paling lama 10

Sebenarnya kasus salah catat ini bukanlah yang pertama kali dilakukan oleh BNBR, pada tanggal 4

april 2009 tahun 2009, BNBR merevisi laporan keuangan tahun 2008 yang telah diterbitkan satu hari

sebelumnya, dimana terjadi kesalahan pencatatan sebesar 1 triliun rupiah, dengan alasan salah

ketik,dan pada tahun 2010 BNBR kembali melakukan kesalahan pencatatan, hal ini membuktikan

internal control perusahaan lemah khususnya terkait dengan financial reporting, dan menurut kelompok

kami ,mungkin sudah saatnya bagi Indonesia untuk menerapkan Sarbox section 404,dimana seksi ini

memberikan perhatian khusus atas internal control perusahaan terkait dengan Financial Reporting